Jakarta (Greeners) – Momentum kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah seharusnya menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Presiden Joko Widodo telah berani mengambil kebijakan yang tidak populis dengan menaikkan harga BBM, namun hal tersebut masih belum cukup. Pemerintah pun harus memiliki keberanian untuk dapat menggeser konsumsi energi berbahan dasar fosil ke konsumsi energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), MS Sembiring dalam paparannya pada Diskusi Pakar bertajuk “Pemanfaatan Bioenergi untuk Pembangunan Pedesaan” menjelaskan, Indonesia pada dasarnya adalah negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tidak hanya memberikan sumber pangan, sumber kesehatan dan ketersediaan air. Namun, kekayaan Indonesia tersebut juga sudah seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
Sembiring pun mengakui, meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber bahan bakar nabati, tetap saja Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan bioenergi. Ia khawatir karena belum ada kejelasan bagi masa depan bioenergi, baik dalam bentuk padat, cair maupun gas hingga saat ini.
“Upaya-upaya pemerintah dalam mengembangkan energi alternatif ini masih belum memberikan dampak yang besar seperti yang telah dilakukan oleh Brazil dengan produksi etanolnya. Pemerintah masih minim dalam hal produksi secara masif, terintegrasi dan terencana untuk jangka panjang. Terlihat masih belum sungguh-sungguh,” terang Sembiring, Jakarta, Selasa (25/11).
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa penggunaan EBT khususnya bioenergi tidak harus dimulai dari BBM yang digunakan untuk kendaraan. Ia menyampaikan kalau pemerintah bisa memperlihatkan keseriusannya dengan memulai dari tingkat pedesaan agar desa-desa di seluruh Indonesia bisa mengalami kemandirian energi. Meskipun ia memahami bahwa permasalahannya bukan hanya pada penyaluran energi, melainkan juga jangkauannya yang cukup sulit bagi masyarakat pedesaan.
“Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan tapi justru listrik masih belum menjangkau pelosok-pelosok desa. Oleh karena itu, kemandirian energi di pedesaan ini bisa dimulai dengan teknologi biogas atau microhydro yang potensinya ada di tingkat desa,” paparnya.
Selain itu, pada kesempatan yang sama, Pengurus Yayasan Kehati, Setijati Sastrapradja pun mengingatkan bahwa kunci untuk mengatasi permasalahan EBT di Indonesia hanyalah berasal dari kemampuan dan keberanian pemerintah dalam mengembangkan EBT dari sumber daya yang tersedia di negeri ini.
Setijati menambahkan, jika memang pemerintahan Joko Widodo sekarang sangat peduli terhadap EBT, maka sudah selayaknya ia melanjutkan program-program EBT beserta juga pada pemerintahan selanjutnya nanti. Karena menurutnya, keberlanjutan serta konsistensi sebuah program pemerintah sangat diperlukan agar hasilnya dapat maksimal.
“Ini semua bagi terwujudnya cita-cita kemandirian energi dan sumber energi berkelanjutan,” tambahnya.
Sebagai informasi, berdasarkan kajian supply and demand energy Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, tercatat ada kenaikan 7 persen dari produksi energi baru terbarukan di tahun 2011 ke 2012. Kemudian dari sisi penggunaannya pun ada peningkatan sebanyak 4 persen di rentang tahun yang sama. Akan tetapi, kajian itu juga mengungkapkan bahwa penggunaan energi baru terbarukan masih di bawah 10 persen. Padahal, dari sisi bioenergi, Indonesia masih menyimpan potensi bio massa sebanyak 49.810 MW.
(G09)
22 Des 2023 
