Jakarta (Greeners) – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan penyakit cacar monyet (monkeypox) sebagai darurat kesehatan global pada Sabtu (23/7). Status tersebut keluar setelah penyakit ini telah menyebar ke 75 negara.

Hingga saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan kasus cacar monyet belum ada di Indonesia. Menanggapi hal itu, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman meminta pemerintah mencegah dan mengantisipasi potensi kasus cacar monyet ini.

Pertama kali, temuan penyakit ini ada di Kongo. Hingga akhirnya meluas ke berbagai negara. Bahkan, kasus monkeypox sudah terkonfirmasi di negara tetangga Singapura.

Oleh sebab itu, perlu pengawasan ketat pintu-pintu masuk ke Indonesia melalui skrining untuk mengantisipasi penyebaran penyakit. 

“Karena monkeypox sudah semakin dekat dengan Indonesia. Jangan sampai kita ada yang lolos dan masuk ke Indonesia,” katanya kepada Greeners, Senin (25/7).

Lebih jauh Dicky menyebut, negara-negara yang berstatus endemik monkeypox juga harus memperkuat status vaksinasi. Sementara untuk negara yang terdeteksi penyakit ini harus juga Indonesia waspadai.

Apalagi masa inkubasi penyakit monkeypox 12 hari. Dicky menilai potensi lolosnya penyakit ini sangatlah besar. Oleh karenanya, ia menekankan pemantauan hingga ke level Puskesmas.

“Bagi orang-orang yang datang dari negara yang sudah terjadi outbreak seperti Amerika, Inggris dan negara Eropa lainnya harus pemerintah monitor kedatangannya,” ucapnya.

Sampaikan ke Masyarakat Luas Tentang Monkeypox

Menurut Dicky, Pemerintah Indonesia juga harus cekatan dan terus-menerus memberikan literasi terkait gejala penyakit ini ke masyarakat luas. Termasuk juga tenaga kesehatan hingga level puskesmas. Bahkan juga kepada kelompok-kelompok rawan seperti pasangan sesama jenis (gay) hingga pekerja seksual.

Virus cacar monyet menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak erat berupa air liur, darah, hingga ruam yang ada dalam tubuh seseorang yang terinfeksi. Masa inkubasi cacar monyet biasanya dari 6 hingga 13 hari.

Dari informasi yang beredar, kebanyakan pasien cacar monyet, terutama di Inggris dan Eropa, merupakan pria yang menjalin hubungan sesama jenis dan biseksual. Dicky menyebut, monkeypox tidak menular melalui sperma laki-laki. Tapi bisa jadi melalui air liur hingga ruam yang bisa saja terjadi pada pasangan sesama jenis dan hubungan seksual secara bebas lainnya.

Konsep one health, pendekatan alam, manusia dan satwa penting untuk mencegah penyakit menular. Foto: Shutterstock

Perkuat Pendekatan One Health

Selain itu, lanjut Dicky pendekatan one health penting untuk antisipasi kasus monkeypox. Pendekatan one health adalah pendekatan harmonisasi kesehatan antara manusia hewan dan lingkungan.

“Kita mulai harus mengimplementasikan surveillance manusia, hewan dan penataan lingkungan,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes dr. Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan, sejak muncul monkeypox di berbagai negara Kemenkes telah melalukan surveillance aktif di semua pintu masuk negara, utamanya di bandara dan pelabuhan laut.

“Deteksi dini di bandara oleh KKP. Terutama untuk PPLN dari negara yang terkonfirmasi terdeteksi monkeypox, seperti cek suhu, memeriksa gejala monkeypox,” katanya.

Maxi menambahkan, Kemenkes juga melakukan surveillance ketat menjangkau komunitas kelompok gay melalui kerja sama dengan berbagai organisasi komunitas dan LSM. “Sesuai data kasus yang paling banyak di dunia pada kelompok gay maka kami lakukan surveillance ketat,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Kemenkes tengah melakukan penyiapan kapasitas laboratorium pemeriksaan dan rujukan.

Ia mengimbau, agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menghindari kontak dengan orang dengan gejala monkeypox. Selain itu, segera melaporkan ke petugas kesehatan bila memiliki gejala penyakit ini.

Adapun gejala penyakit monkeypox yaitu demam, kelainan pada kulut seperti bintik-bintik merah, vesikel berisi cairan atau nanah, serta terjadi pembengkakan kelenjar getah bening pada leher dan selakangan.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Terminal Eksekutif Sosoro Merak dan Anjungan Agung Bakauheni kini telah terintegrasi dengan energi listrik dari solar panel. Indonesia Ferry Properti (IFRPO) bekerja sama dengan PT Surya Energi Indotama (SEI) memasang pembangkit listrik tenaga surya tersebut.

Kehadiran energi surya di pelabuhan tersebut, sekaligus mendukung pemerintah dalam komitmen net zero emission tahun 2060.

PT Surya Energi Indotama (SEI) merupakan anak perusahaan dari PT Len Industri (Persero) yang bergerak sebagai developer penyedia tenaga surya melalui solar panel.

Dalam keterangannya, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis SEI I Made Sandika mengungkapkan, kerja sama pemanfaatan PLTS antara IFPRO dan SEI adalah wujud sinergi dan kolaborasi antara dua anak perusahaan BUMN.

“Pemasangan PLTS ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung bisnis berbasis lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang ditingkatkan dari tahun ke tahun. Semoga kerja sama ini membawa dampak positif dalam upaya mendukung pemerintah mencapai komitmen net zero emission di tahun 2060 nanti,” katanya.

Energi surya yang terpasang di Terminal Eksekutif IFPRO menggunakan sistem PLTS On Grid. Pada sistem ini, PLTS tetap terhubung dengan jaringan listrik milik PLN. Energi yang dihasilkan dari solar panel akan diubah oleh inverter. Arus listrik searah (DC) menjadi arus bolak-balik (AC) dapat pelabuhan manfaatkan untuk kebutuhan listrik.

Adapun kapasitas panel yang terpasang adalah 324 KWp di Terminal Eksekutif Sosoro Merak. Lalu 189 KWp di Terminal Eksekutif Anjungan Agung Bakauheni. Kerja sama antara IFPRO dan SEI ini memiliki skema bangun guna serah atau Build Operate Transfer (BOT).

Panel surya dari energi matahari masuk kategori energi terbarukan. Foto: PT SEI

Hemat Biaya dan Beban Listrik Kala Gunakan Solar Panel

Dengan skema ini, SEI akan membangun dan membiayai instalasi solar panel seutuhnya. IFPRO berhak menggunakan selama masa kontrak pemakaian 20 tahun. Setelah 20 tahun, solar panel ini akan menjadi aset IFPRO.

Dengan demikian, IFPRO tidak mengeluarkan biaya investasi instalasi solar panel sama sekali (zero capex). Sebaliknya, IFPRO dapat menghemat biaya beban listrik dengan nilai efisiensi tertentu.

Direktur Utama IFPRO Ferry Sanders menyebut, program ini akan memberikan banyak manfaat, baik dalam aspek finansial operasional maupun lingkungan.

“Dengan pola kerja sama ini, memberikan dampak positif terhadap lingkungan berupa pengurangan emisi karena telah beralih kepada sumber energi yang berbasis energi terbarukan,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV meminta pemerintah untuk memaksimalkan program tol laut yang menjadi program andalan Presiden Joko Widodo agar terjadi konektivitas laut yang efektif.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Mulyono, menilai saat ini penerapan tol laut di Indonesia baru terealisasi 3/4 wilayah atau sekitar 75 persen, terutama untuk wilayah Indonesia bagian barat yang memiliki layanan angkutan laut berjadwal. Sedangkan di Indonesia Timur, masih belum ada angkutan laut berjadwal untuk barang, dan saat ini hal tersebut masih menunggu aksi dari pemerintah.

“Sebenarnya, tol laut itu sudah berjalan lama. Yah ada lah sekitar 75% tol laut di Indonesia yang sudah berjalan. Namun, tetap saja Indonesia masih belum bahagia kalau bagian timur-nya belum menikmati aksesibilitas tol laut seperti di bagian barat,” jelasnya kepada Greeners usai menjadi pembicara pada diskusi dengan topik “Tol Laut Indonesia: Sampai Dimanakah Realisasinya?” di Philip Kotler Theater, Jakarta, Rabu (01/07).

Menurut Mulyono, pemerintah seharusnya memberikan stimulus kepada investor agar tertarik untuk mengembangkan kawasan industri di kawasan Indonesia Timur. Sebab, katanya, untuk menanamkan uang investasi di Indonesia bagian timur lebih tinggi 25 persen hingga 50 persen dibanding berinvestasi di Indonesia Barat.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Mulyono. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Untuk mencapai hal tersebut, Mulyono menyatakan bahwa pemerintah harus segera menetapkan cetak biru penetapan tol laut dan rencana program aksi, termasuk menetapkan keberadaan pelabuhan hub dan kapasitas yang harus terpasang dalam kurun waktu tertentu.

Selain blue print, pemerintah juga harus memperhatikan international marketing tentang investasi dan perkembangan pelabuhan serta adanya penguatan industrialisasi di kawasan timur Indonesia. “Terakhir, harus ada sinergitas untuk membangun industri galangan kapal dan port equiment di timur,” katanya.

Menurut Mulyono, semua itu sangat diperlukan untuk memaksimalkan program tol laut agar bisa menekan ongkos logistik. Saat ini, pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo IV sendiri telah dilalui angkutan kapal besar internasional berjadwal rute Papua Nugini-Bitung-Tanjung Pelepas Malaysia.

Sebagai informasi, tol laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antar pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sendiri mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar harus mempunyai sistem transportasi laut yang terjadwal, khususnya untuk angkutan barang. Saat ini, hanya wilayah Indonesia Barat saja yang memiliki sistem angkutan laut terjadwal, sedangkan bagian Timur hanya untuk angkutan orang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Tim Satuan Tugas Lapangan Anti Ilegal Fishing melakukan analisis dan evaluasi terhadap kapal eks asing atau buatan luar negeri di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara.

Ketua Satgas Anti Ilegal Fishing, Mas Achmad Santosa saat dihubungi oleh Greeners mengatakan bahwa analisis dan evaluasi dilakukan karena kapal eks asing memiliki banyak masalah sehingga dilakukan moratorium terhadap mereka.

Analisis dan Evaluasi, terang Achmad, dilakukan selama moratorium perizinan usaha kapal perikanan berlangsung. Perizinan tersebut berdasarkan Permen KP No.56/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Permen itu kan berlaku untuk kapal eks asing di atas 30 GT terhitung sejak 3 November 2014 hingga 30 April 2015 karena kapal-kapal itu ukurannya besar dan mengambil sumber daya ikan di Indonesia yang juga banyak,”ungkapnya, Jakarta, Sabtu (21/03).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja menjelaskan bahwa menjelang berakhirnya moratorium yang jatuh pada tanggal 30 April 2015 mendatang, KKP masih terus melakukan proses verifikasi terhadap kapal-kapal eks asing.

Tim analisis dan evaluasi tersebut, kata Sjarief, melakukan verifikasi terhadap kapal-kapal eks asing mulai dari kelengkapan registrasinya, hingga kepatuhan standar operasi yang ditetapkan KKP. Nantinya dari hasil tersebut, lanjutnya, akan ditetapkan kapal mana saja yang bisa diteruskan izinnya, dan mana yang tidak.

“Semua masih di review. Ada kurang lebih 1.300 kapal yang hampir habis izinnya Maret ini,” tandas Sjarief.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Bergesernya rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya di Kecamatan Cilamaya dan sebagian Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang ke arah barat karena berada di blok migas pantai utara, dikhawatirkan akan mengancam ekosistem pesisir utara Karawang yang indah dan akan berdampak bagi kehidupan nelayan setempat.

Dadan Ramdan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengatakan, rencana pembangunan pelabuhan yang merupakan bagian dari proyek Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini akan mereklamasi pantai yang memiliki luas 140 Ha di desa dan pantai Ciparage yaitu seluas 250 Ha, dengan panjang pelabuhan sekitar 1,25 kilometer.

Dari aspek lingkungan hidup, tuturnya, rencana pembangunan pelabuhan ini dipastikan akan merusak kelestarian pantai Ciparage yang saat ini menjadi tempat wisata warga di pantai utara Karawang. Bukan itu saja, reklamasi tersebut akan menimbun pantai dan ekosistemnya, termasuk merusak terumbu karang yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.

“Walhi Jawa Barat jelas menolak pembangunan pelabuhan Cilamaya karena pasti hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha industri dan mafia proyek, termasuk Gubernur, Bupati dan pejabat pusat Karawang,” terangnya dalam keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (06/03).

Walhi Jawa Barat, terang Dadan, mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur Ahmad Heryawan serta PLT Bupati Karawang untuk membatalkan pembangunan pelabuhan Cilamaya. Selain itu, ia juga meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk mendukung kaum nelayan yang meminta pembatalan pelabuhan Cilamaya tersebut.

Menurut Dadan, rakyat memerlukan infrastruktur yang baik, namun bukan infrastruktur pelabuhan skala besar atau internasional seperti Cilamaya yang merusak ekosistem dan merugikan nelayan. Selain itu, lanjutnya, jika membaca kepentingan ekonomi, maka pihak yang diuntungkan dari rencana pemerintah baik pusat, provinsi Jawa Barat dan Karawang tersebut adalah para investor dan pengusaha-pengusaha Jepang.

Fajar Sidik, salah seorang Pengurus KUD Mina Cilamaya pun mengakui, dari aspek ekonomi, jelas dengan pembangunan pelabuhan berskala internasional ini akan berdampak secara ekonomi kepada kaum nelayan setempat. Pelabuhan besar ini akan mengurangi area tangkapan nelayan Karawang yang mencapai 12.000 orang karena lalu-lintas kapal-kapal besar.

“Bukan hanya dampak lingkungan hidup dan ekonomi saja yang akan terjadi, dampak sosial pun akan muncul. Bahkan sebelum proses pembangunan sangat dimungkinkan konflik sosial dan lahan warga akan terjadi,” ujarnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan yang sebagian besar wilayahnya diisi oleh laut ternyata memiliki pelabuhan internasional yang terbengkalai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelabuhan ini berjumlah lebih dari 140 pelabuhan.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Prof. Dr. Ir. Danang Parikesit, MSc., mengungkapkan rendahnya aktivitas bongkar muat kapal yang menyebabkan biaya logistik sangat tinggi, hingga mencapai 30 persen dari harga bahan baku, yang membuat transportasi laut di Indonesia menjadi tidak efisien.

Saat dikonfirmasi oleh Greeners, Danang menerangkan bahwa pengoptimalan transportasi laut sebenarnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi karena disparitas harga antar-wilayah makin rendah. Namun karena mahalnya biaya logistik ini, menjadikan transportasi maritim Indonesia malah tidak masuk ke dalam daftar peta perdagangan maritim dunia.

“Tingginya biaya logistik ini menyebabkan harga jeruk Pontianak menjadi lebih mahal ketimbang jeruk dari Tiongkok. Bahkan untuk biaya bongkar muat dan kirim kargo ke Papua saja jauh lebih mahal ketimbang ke Luxemburg,” ujar Danang, Jakarta, Senin (12/01).

Untuk mengatasi masalah transportasi maritim di Indonesia, Danang mengusulkan agar kawasan timur Indonesia mampu dijadikan pintu masuk bagi kapal yang membawa barang impor dari Eropa, Asia dan Australia. Menurutnya, pelabuhan yang ada di wilayah timur seperti di Sorong, Papua, dan Bitung di Sulawesi Utara akan sangat membantu jika dijadikan pintu masuk bagi 14.000 kapal yang beroperasi di Indonesia.

Nantinya, lanjut Danang, lalu lintas transportasi laut di kawasan timur akan ramai dan akhirnya mampu mengurangi biaya transportasi kapal yang selama ini pelayarannya tidak terjadwal. Pembukaan pintu di wilayah timur juga akan mendorong migrasi transportasi darat ke laut jika dilaksakan dengan baik dan berkelanjutan.

“Saya yakin jika pemerintah serius dalam hal ini maka kita akan mampu meruntuhkan dominasi Malaysia dan Singapura,“ pungkasnya.

(G09)