Jakarta (Greeners) – Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 kembali menyoroti urgensi penanganan polusi plastik dengan tema “Ending Plastic Pollution”. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup saat ini tengah merumuskan kebijakan strategis untuk mengatasi pencemaran plastik di Indonesia.

Dalam waktu dekat, Indonesia juga akan berpartisipasi dalam konferensi internasional Intergovernmental Negotiating Committee (INC) 5.2 yang akan digelar pada bulan Agustus. Dalam forum tersebut, Indonesia akan merumuskan kebijakan global terkait evolusi plastik serta melakukan diskusi mendalam dengan sejumlah negara, khususnya terkait penanganan sampah impor.

Pemerintah telah menyurati Kementerian Perdagangan untuk mempertimbangkan kembali pembatasan impor virgin plastic (plastik murni). Upaya ini menjadi penting mengingat data menunjukkan bahwa sekitar 60% sampah plastik berakhir mencemari lingkungan, terutama badan-badan air.

BACA JUGA: Negosiator Perlu Berani Akhiri Polusi Plastik Tanpa Kompromi

“Jika tidak segera ditangani, maka saat musim hujan tiba, plastik-plastik ini akan terbawa ke saluran air, masuk ke sungai, dan akhirnya bermuara ke laut. Ini adalah skenario yang sangat sulit ditanggulangi,” ujar Hanif dalam konferensi pers pada Kamis (22/5).

Ia menambahkan bahwa larangan impor plastik murni sebenarnya berlaku sejak November lalu, mengingat pengelolaan plastik domestik saat ini pun masih belum optimal.

Hanif juga menjelaskan bahwa plastik murni merupakan produk turunan dari industri minyak dan gas. “Virgin plastik ini sebagian besar masuk ke wilayah kita. Kita bahkan mungkin menggunakan 40–60% dari total plastik yang beredar adalah virgin plastik,” ungkapnya.

Salah satu faktor penyebab tingginya impor plastik murni adalah rendahnya angka lifting yang hanya mencapai sekitar Rp500.000–600.000 per ton. Hal ini berdampak pada besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor plastik. Di sisi lain, dominasi kemasan plastik dalam aktivitas ekonomi nasional juga semakin menambah tantangan dalam pengelolaan sampah plastik.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dalam konferensi pers Hari Lingkungan Hidup 2025. Foto: Dini Jembar Wardani

Penghentian Open Dumping

Hanif juga menilai bahwa permasalahan sampah saat ini menjadi semakin kompleks ketika praktik open dumping masih terjadi di banyak daerah. “Tanpa sistem yang baik, limbah plastik terpapar cuaca ekstrem sehingga terurai menjadi mikroplastik. Penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik kini telah masuk dalam rantai konsumsi masyarakat kita,” ujar Hanif.

Dengan demikian, situasi mendorong pemerintah untuk menghentikan praktik open dumping. Hanif juga telah mengeluarkan surat edaran pada April lalu kepada pemerintah daerah untuk menghentikan praktik open dumping.

Selain itu, pemerintah juga mendukung pembangunan TPS3r dan juga Material Recovery Facility (MRF) melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR. Kemudian, RDF juga perlu dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di industri semen.

“Ini menjadi salah satu opsi jangka panjang untuk mengurangi sampah plastik,” kata Hanif.

EPR Menjadi Kewajiban

Di sisi lain, Hanif juga menyoroti Extended Producer Responsibility (EPR). Sampai saat ini, EPR masih bersifat sukarela melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 75 Tahun 2019.

Ke depannya, Hanif akan mengubah EPR menjadi kebijakan wajib (mandatory) sebagaimana praktik di negara maju, di mana setiap lembar plastik yang beredar wajib dikelola dan dikonfirmasi penanganannya.

“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan melalui Perpres bahwa pada tahun 2029, Indonesia harus mencapai 100% pengelolaan sampah. Oleh karena itu, KLH terus melakukan maraton ke berbagai kabupaten dan kota untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan program lokal,” tambah Hanif.

BACA JUGA: Bisakah Negosiasi Perjanjian Plastik 2025 Akhiri Polusi Plastik?

Salah satu contoh daerah yang telah menunjukkan kemajuan signifikan menurut Hanif adalah Provinsi Bali. Saat ini, Bali telah mengeluarkan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai. Mereka melarang produksi, distribusi, dan penjualan air minum dalam kemasan plastik (AMDK) berukuran di bawah satu liter.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran, pemerintah juga akan menyelenggarakan kegiatan serentak pada 5 Juni dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hanif mengungkapkan bahwa seluruh gubernur, bupati, dan walikota telah dikirimi surat untuk mengadakan apel dan aksi bersih-bersih plastik di wilayah masing-masing.

“Ini diharapkan dapat menggugah nurani dan budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan,” tutupnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Aktivis lingkungan cilik asal Gresik, Aeshnina Azzahra Aqilani (Nina), bertemu dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono di sela-sela agenda perundingan perjanjian plastik global, atau Intergovernmental National Committee (INC 5), di Busan, Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Nina menyampaikan surat dan foto-foto kerusakan lingkungan akibat daur ulang sampah impor, salah satunya di pabrik daur ulang kertas di Jawa Timur dan Banten.

Ia menyampaikan keinginannya agar KLH memperkuat pengawasan terhadap industri kertas yang mendaur ulang sampah impor. Selain itu, ia juga meminta penelitian terkait kadar dioksin di lokasi pembakaran sampah impor, seperti di Kepanjen Malang dan Tropodo Sidoarjo.

BACA JUGA: IPEN Peringatkan Ancaman Polusi RDF, Bahan Bakar dari Limbah Plastik

“Pabrik daur ulang kertas impor di Jawa Timur masih membuang limbah ke sungai dan menimbulkan bau tidak sedap dan menyebabkan ikan mati massal. Butuh monitoring KLH agar limbah cair pabrik kertas tidak mencemari sungai,” papar Aeshnina kepada Wamen LH di Busan, Senin (25/11).

Ilustrasi sampah plastik. Foto: Freepik

Desak Pemerintah Hentikan Impor Plastik

Bersamaan dengan agenda INC kelima ini, River Warrior Indonesia juga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan impor sampah plastik. Perwakilan dari River Warrior mengirimkan surat ke kantor Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Dalam surat resmi tersebut, River Warrior menyoroti dampak buruk sampah impor terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kami menemukan tumpukan sampah impor di lahan pabrik daur ulang. Sampah tersebut tidak hanya mencemari lingkungan, melainkan juga meracuni rantai makanan dengan zat berbahaya seperti dioksin, BPA, dan mikroplastik,” tambah Nina.

Selain itu, River Warrior juga memaparkan sejumlah temuan, di antaranya limbah cair dari pabrik daur ulang sampah impor yang mencemari Sungai Brantas dan Porong. Sungai ini merupakan sumber air bagi jutaan warga di Jawa Timur, termasuk di Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo.

BACA JUGA: Impor Limbah Plastik: Tiga Kontainer Sampah AS Masuk ke Medan

“Pencemaran ini sudah masuk ke rantai makanan dan mengancam kesehatan masyarakat,” tambah Aeshnina.

Menurut data UN Comtrade yang dikutip River Warrior, 11 negara pengirim sampah plastik terbesar ke Indonesia antara lain Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Negara-negara maju ini memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik, tetapi lebih memilih mengekspor sampah plastiknya ke negara berkembang. Hal itu untuk menghindari biaya tinggi pengelolaan limbah yang aman di negaranya.

“Kami anak muda Indonesia menolak negara kami jadi tempat pembuangan sampah dunia. Negara maju harus bertanggung jawab atas limbahnya sendiri, bukan mengorbankan kesehatan dan lingkungan kami,” ujar Aeshnina.

River Warrior Ajukan Lima Tuntutan ke Pemerintah

Dalam suratnya, River Warrior mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mereka meminta evaluasi izin impor bagi semua perusahaan yang terlibat dalam impor sampah plastik dan kertas. Mereka juga mendesak pengetatan pengawasan terhadap kontainer sampah impor di pelabuhan internasional.

Selain itu, River Warrior mengingatkan pentingnya memperkuat sistem pengelolaan sampah domestik melalui layanan pengumpulan sampah terpilah di tingkat desa dan kelurahan. Mereka juga menuntut penutupan lokasi pengolahan dan penimbunan sampah impor ilegal.

Terakhir, River Warrior meminta pemerintah untuk mendesak negara pengekspor agar bertanggung jawab membersihkan tempat pembuangan sampah ilegal di Indonesia. Mereka juga meminta pemerintah melibatkan aktivis muda dalam menyusun roadmap untuk penghentian impor sampah plastik.

“Kami ingin memastikan masa depan Indonesia bebas dari polusi plastik. Anak muda punya hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” kata Aeshnina.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sekelompok aktivis lingkungan bersama Ecological Observation and Wetland Conservations (Ecoton), meminta Australia dan Jepang untuk menghentikan impor sampah plastik ke Indonesia. Pasalnya, sampah impor tersebut bisa menambah beban lingkungan di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur.

Tuntutan itu mereka sampaikan lewat aksi teatrikal di depan Konsul Jenderal (Konjen) Australia dan Jepang di Kota Surabaya. Aksi ini juga diikuti sebanyak 20 orang gabungan dari Ecoton, mahasiswa Universitas Airlangga, Universitas Tujuh Belas Agustus Surbaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan LBH Surabaya.

Koordinator Aksi, Alaika Rahmatullah mengatakan setiap bulan ribuan ton sampah plastik dari Australia dan Jepang masuk ke Indonesia. Sampah tersebut belum dikelola dengan baik sehingga bisa menyebabkan pencemaran yang serius dan membahayakan kesehatan.

“Aksi teatrikal ini adalah gambaran bahwasanya manusia telah terpapar plastik dan tenggelam dalam racun plastik, yang membawa dampak buruk bagi kehidupan,” ucap Alaika lewat keterangan tertulisnya.

Indonesia mengimpor 22.333 ton sampah plastik dari Australia pada kurun waktu 2023-2024. Pengiriman sampah tersebut jumlahnya naik 27,9% dari tahun sebelumnya yaitu 16.100 ton.

Sampah plastik impor dari Australia berfluktuasi dan telah aktif mengirimkan sampah sejak tahun 1988. Laporan dari Basel Action Network 2024, menyebutkan bahwa Australia telah mengirimkan sampah plastik ke Indonesia perbulan sekitar 1600 ton.

Sementara itu, Indonesia mengimpor sampah dari Jepang rata-rata 1.500 ton per bulannya. Data statisa mengungkap Jepang telah mengirimkan 12.460 ton pada tahun 2023. Jumlah ini mengalami peningkatan 14,37% setara 10.670 ton sampah plastik pada tahun 2022.

“Impor sampah plastik dari Jepang dan Australia berkontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan di Jawa Timur,” tambah Alaika.

Ecoton minta Australia dan Jepang hentikan impor sampah plastik. Foto: Ecoton

Sampah Impor Ancam Lingkungan Jawa Timur

Impor sampah plastik dari Australia dan Jepang, terutama jenis etilen (HDPE dan LDPE) termasuk PET telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan Jawa Timur. Peningkatan jumlah impor sampah plastik dari kedua negara ini telah mengakibatkan pencemaran yang signifikan di beberapa daerah. Misalnya, pada wilayah Kecamatan Pagak di Malang, Desa Gedangrowo di Sidoarjo, Desa Bangun, dan Desa Tanjangrono di Mojokerto.

Penelitian Ecoton 2024 mengungkap plastik daur ulang jenis high density polyethylene (HDPE) di Jawa Timur mengandung 346 bahan kimia berbahaya. Di antara bahan-bahan kimia berbahaya, peneliti menemukan 30 bahan kimia berbahaya dengan konsentrasi tinggi pada masing-masing sampel.

Menurut Peneliti Ecoton, Rafika Aprilianti, senyawa beracun yang terdapat dalam plastik memiliki potensi untuk menggaggu sistem endokrin pada organisme, baik manusia maupun hewan. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan dalam fungsi hormonal normal, perkembangan reproduksi, serta peningkatan risiko terkena penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan kondisi kesehatan lainnya.

Rafika menegaskan, industri daur ulang di Jawa Timur juga masih jauh dari mencapai kapasitas optimalnya. Hal itu terbukti bahwa daur ulang melepas emisi karbon yang sangat besar. Sebab, plastik terbuat dari minyak bumi dan mengandung bahan aditif kimia yang sangat toksik dapat meracuni ekosistem di Indonesia.

Membawa Petaka bagi Lingkungan

Investigasi Ecoton terhadap sampah impor ini ternyata berakhir di pabrik pembuatan tahu, pembuatan krupuk, dan usus. Penelitian di akhir tahun 2023, air, udara, tahu di daerah Tropodo yang menggunakan scrap plastik impor dalam proses pembuatannya positif terkontaminasi mikroplastik sebanyak 56 partikel/5 gram.

Sampah impor yang warga bakar dapat melepas racun dioksin yang sangat berbahaya bagi manusia. Apalagi, pembakaran plastik juga bisa melepas mikroplastik.

Kendurnya Pengawasan

Dalam sebuah lanskap yang sudah kritis akibat pengiriman sampah yang kian masif, Indonesia hanya mengizinkan impor barang bekas yang telah disortir dengan baik. Impor tersebut tidak boleh melebihi total 2% dari total volume. Setiap kontainer harus petugas periksa sebelum dikirim, namun pengawasan saat ini mulai kendur.

“Meskipun Indonesia sudah mulai bisa mengendalikan impornya, jaringan global perdagangan barang bekas yang tidak jelas ini masih menjadi permainan kucing-kucingan yang terus berubah,” ujar Pendiri Ecoton, Prigi Arisandi

Menurut Prigi, Indonesia harus segera memperketat regulasi impor sampah plastik dan meningkatkan kapasitas pengolahan sampah dalam negeri.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Aktivis cilik asal Gresik Aeshnina Azzahra Aqilani atau Nina meminta Norwegia untuk ikut memulihkan Kali Brantas di Jawa Timur. Norwegia merupakan salah satu negara yang mengekspor sampah plastik ke negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Nina menyerahkan surat protes kepada Delegasi Norwegia, Erlend Arneson Haugen di Intergovernmental Negotiating Committee (INC) keempat di Ottawa, Kanada.

“Saya akan meneruskan surat ini kepada anggota yang lain,” ujar Erlend kepada Nina.

Menurut Nina, negara Uni Eropa pengirim sampah plastik seperti Belanda, Jerman, Prancis, Italia, Norwegia, dan Denmark harus segera menghentikan ekspor sampah plastik. Nina mengatakan, negara-negara tersebut harus bertanggung jawab merehabilitasi dan memulihkan ekosistem yang tercemar, salah satunya di Indonesia.

BACA JUGA: River Warrior Surati Jokowi Minta Bantuan Sosial untuk Sungai

Sampah impor kertas dan plastik dari negara-negara Uni Eropa yang didaur ulang di Indonesia telah mencemari Kali Brantas. Akibatnya, sampah tersebut menghasilkan mikroplastik dan zat berbahaya penganggu hormon yang  mencemari Kali Brantas, Kali Porong, dan Kali Surabaya.

“Jadi, mereka harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia. Sungguh tidak adil bahwa kita negara berkembang harus mengolah sampah dari negara maju,” ungkap Nina di depan delegasi negara-negara Uni Eropa, Sabtu (27/4).

Aktivis cilik asal Gresik Aeshnina Azzahra Aqilani atau Nina meminta Norwegia untuk ikut memulihkan Kali Brantas. Foto: Ecoton

Paparkan Dampak Ekspor Sampah

Sementara itu, Dalam acara The Social Forum of The Human Right Council, Nina memaparkan dampak ekspor sampah dari negara maju ke Indonesia. Nina bersama River Warrior Indonesia menemukan dampak lingkungan akibat sampah impor dari negara maju.

“Di antaranya pembakaran sampah plastik yang tidak bisa daur ulang. Sampah-sampah plastik ini menyebabkan timbulnya polusi dioksin. Polusi tersebut menyebabkan gangguan pada pernafasan dan dakit paru-paru,” kata Nina.

BACA JUGA: Gunakan Botol Plastik saat Debat, River Warrior Protes ke KPU

Setiap tahun, lanjut Nina, ada lebih dari lima juta ton sampah kertas dan jutaan ton sampah plastik yang didaur ulang di Indonesia. Padahal, industri daur ulang tidak memiliki kapasitas pengolahan limbah yang baik. Sehingga, mengakibatkan pencemaran mikroplastik dan bahan aditif plastik di perairan.

“Padahal, air sungai yang dibuangi limbah pabrik daur ulang menjadi bahan baku air minum. Air juga untuk irigasi perikanan ribuan hektare tambak di Sidoarjo,” tegasnya.

Nina menegaskan, negara maju harus mengentikan ekspor sampah plastik ke Indonesia dan negara berkembang lainnya di ASEAN. Di sisi lain, negara di Eropa padahal mengetahui daur ulang merupakan aktivitas yang kotor. Bahkan, membutuhkan energi tinggi dalam proses kerjanya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi korban perdagangan sampah plastik ilegal secara-terus menerus. Dalam proses negosiasi perjanjian plastik di Intergovernmental Negotiating Committee (INC) keempat di Ottawa, Kanada, negara-negara maju diminta untuk berhenti ekspor sampah plastik ke negara berkembang.

Organisasi masyarakat sipil terus mendesak negara maju karena sampah impor telah menimbulkan kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang. Kawasan ASEAN sampai saat ini masih menjadi tempat pembuangan sampah yang tidak dapat didaur ulang.

Koordinator River Warrior Indonesia, Aeshnina Azzahra meminta negara maju untuk berhenti mengirim sampah plastik ke negara berkembang. Menurutnya, ekspor sampah ini bagaikan bencana bagi negara di ASEAN.

“Sudah cukup melihat kerusakan lingkungan akibat sampah plastik impor di Indonesia. Saya ingin Indonesia bebas dari sampah plastik impor. Di INC-4 Ottawa, Kanada, saya ingin menyampaikan uneg-uneg saya pada delegasi negara-negara maju pengekspor sampah untuk berhenti kirim sampah plastik ke Indonesia, cukup sudah!” kata Nina di Ottawa, Kanada.

BACA JUGA: Solusi Atasi Sampah Plastik Global Jangan Palsu

Dalam pawai untuk mengakhiri era plastik di Kanada, Nina menggendong tumpukan sampah impor setinggi lima meter. Ia pun berorasi dan menyatakan keresahannya soal keberadaan sampah impor di Indonesia.

“Sampah yang saya gendong ini adalah sampah-sampah plastik impor dari negara maju, yang mereka buang ke desa-desa dekat pabrik kertas daur ulang. Pertama, sampah ini menjadi beban lingkungan dan ancaman kesehatan. Kemudian, saya ingin menunjukkan bahwa pencemaran sampah plastik membebani generasi saat ini,” ujar Nina.

Nina bersama ratusan aktivis lingkungan dari seluruh dunia pun turut hadir di INC-4. Mereka merasakan kegelisahan yang serupa selama bertahun-tahun, yakni soal polusi plastik. Menurut mereka, plastik telah mendatangkan malapetaka pada komunitas dan lingkungan global, yang pemicunya adalah kepentingan perusahaan bahan bakar fosil.

Organisasi masyarakat sipil terus mendesak negara maju untuk berhenti ekspor sampah plastik ke negara berkembang. Foto: Ecoton

Akhiri Ekspor Sampah

Di samping itu, Nina mengatakan ekspor sampah plastik dari negara maju ke negara ASEAN harus berhenti. Sebab, hal itu akan menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.

“Jika produksi plastik dan ekspor sampah ke negara-negara berkembang terus berlanjut, Anda akan menciptakan bencana jangka panjang bagi lingkungan saya. Lebih buruk lagi, orang tua saya mengatakan bahwa bahan kimia berbahaya dalam plastik mengancam kesehatan dan hormon saya,” ujar Nina.

Menurut Nina, anak-anak dan remaja adalah pihak yang paling terdampak dan rentan. Ketika orang dewasa datang ke Ottawa untuk merundingkan kesepakatan plastik, hak anak-anak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan aman harus terlindungi.

ASEAN Penting Menerapkan Solusi Kreatif

Sementara itu, koalisi organisasi masyarakat sipil juga menyoroti bagaimana ASEAN dapat membuka jalan bagi perjanjian yang efektif. Hal ini mempertimbangkan banyaknya solusi yang dipimpin oleh masyarakat di Asia Tenggara dan upaya pemerintah di seluruh kawasan, untuk menerapkan kebijakan demi menekan polusi plastik.

“ASEAN sangat penting dalam menerapkan solusi kreatif dan praktis untuk memerangi pencemaran plastik. Namun, sudah terlalu lama kawasan ini mengalami kelebihan pasokan kemasan plastik yang bermasalah, sekali pakai, dan tidak perlu, yang seringkali mengandung bahan kimia beracun yang tidak teregulasi,” kata Senior Campaigner and Southeast Asia Plastic Project Manager of Yhe Environmental Justice Foundation, Salisa Traipipitsiriwat.

BACA JUGA: Bank Sampah Tekan Impor Sampah Plastik dan Kertas

Di sisi lain, Salisa menambahkan bahwa perjanjian plastik global mewakili peluang unik bagi para pemimpin ASEAN. Khususnya, untuk menunjukkan kemampuan, komitmen, dan kesiapan mereka dalam mengatasi pencemaran plastik.

“INC keempat dan kelima adalah saat yang penting bagi para pemimpin ASEAN—para pemimpin kita—untuk menuntut perjanjian yang kuat dan ambisius yang menempatkan manusia dan planet bumi sebagai prioritas utama,” ungkapnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Kanada, Steven Guilbeault berjanji akan membalas surat pegiat lingkungan cilik asal Gresik Aeshnina Azzahra Aqilani atau Nina. Hal itu terkait permasalahan sampah impor yang dikirim dari Kanada ke Indonesia. Nina  berkesempatan bertemu langsung bersama Steven dalam pawai End The Plastic Era di depan Shaw Center Ottawa, Kanada, Minggu (21/4).

“Tahun 2020 saya mengirim surat protes agar Kanada berhenti mengirimkan sampah plastik ke Indonesia kepada bapak Perdana Menteri Kanada. Namun, hingga kini surat saya belum dibalas,” ungkap Nina kepada Steven.

Nina juga mengungkapkan, sampai saat ini sampah plastik dari Kanada yang ditemukan telah digunakan sebagai bahan bakar. Nina berharap agar pemerintah Kanada menghentikan pengiriman sampah plastik ke negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

BACA JUGA: Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KLHK Soroti Pengendalian Sampah Plastik

Ia pun memiliki kecemasan soal dampak polusi akibat daur ulang sampah plastik dari Kanada, yang dilakukan pabrik-pabrik daur ulang kertas dan plastik di Gresik.

“Daur ulang sampah plastik bukan solusi. Sebab, kami menemukan industri daur ulang membuang limbah cair mencemari sungai-sungai yang menjadi bahan baku air minum kami. Mikroplastik  di air sungai juga mencemari rantai makanan kami,” ujar Nina.

Kemudian, Steven pun merespons pernyataan Nina secara langsung, “On behalf of the prime minister i will answer your letter,” ujarnya. Steven berjanji akan membalas surat Nina. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah Kanada telah mengakui bahwa masih ada ekspor sampah plastik ilegal ke Indonesia dan pemerintah Kanada sedang melakukan upaya pembenahan.

Menteri Lingkungan Kanada, Steven Guilbeault berjanji akan membalas surat Aeshnina Azzahra Aqilani soal sampah impor. Foto: Ecoton

Nina Desak Pemimpin ASEAN

Nina yang mewakili River Warrior Indonesia (Reverin) juga turut hadir dalam pertemuan keempat Intergovernmental Negotiating Committee (INC-4). Pertemuan tersebut untuk menyusun kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum mengenai polusi plastik, termasuk di lingkungan laut.

BACA JUGA: River Warrior Surati Jokowi Minta Bantuan Sosial untuk Sungai

Dalam acara ini, Riverin dan lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (OMS) mendesak pemimpin ASEAN untuk bersikap tegas dalam negosiasi tersebut. Selain itu, Nina juga berusaha untuk menyampaikan keinginannya agar negara-negara maju tidak lagi mengirimkan sampah ke Indonesia.

“Perdagangan sampah plastik global dampaknya memprihatinkan. Bagaimana teganya negara maju dan kaya membuang beban sampah plastik mereka ke negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Myanmar. Jika mereka terus dibiarkan mengekspor sampah plastiknya ke Asia Tenggara, maka perlahan-lahan akan membunuh lingkungan dan kesehatan kita,” ungkap Nina.

Temuan Sampah Impor di Jawa Timur

Sepanjang tahun 2023, Nina bersama tim Riverin telah menemukan timbunan sampah impor di desa-desa Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Malang. Timbulan besar juga mereka temukan di salah satu pabrik kertas di Kragilan Serang, Banten.

Menurut Nina, timbunan sampah ini berpotensi mencemari air bawah tanah, kontaminasi mikroplastik udara, dan pencemaran dioksin. Selanjutnya, ia bersama tim Riverin juga menemukan aktivitas pembakaran sampah plastik impor sebagai bahan bakar pembuatan tahu dan batu gamping.

Adapula buangan mikroplastik dengan volume yang tinggi dari industri-industri kertas daur ulang di Jawa Timur. Bahkan, ada lebih dari 11 industri kertas daur ulang berbahan sampah impor membuang limbah cair ke Sungai Brantas yang menjadi bahan baku air minum, irigasi sawah, dan tambak ikan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Indonesia kebanjiran impor pakaian bekas. Omzet penjualan barang ini pun tak main-main, nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun, keberadaannya dipandang “membunuh” produk lokal. 

Presiden Joko Widodo pun sampai angkat suara. Ia menegaskan pakaian bekas impor mengganggu produk lokal. 

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman mengatakan, pakaian bekas menimbulkan masalah lingkungan yang serius.

Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyebut, volume baju bekas impor mencapai 392 ton. “Dengan jumlah impor yang begitu besar, banyak baju bekas impor itu berakhir di TPA. Indonesia dijadikan sebagai pembuangan sampah pakaian bekas,” katanya kepada Greeners, Sabtu (18/3).

Bahkan lanjutnya, menambah besar potensi sampah tekstil. Adapun saat ini terdapat 2.633 ton sampah tekstil per tahun di Indonesia.

Lebih jauh ia menyebut tumbuh suburnya industri thrifting karena masyarakat Indonesia masih price sensitive dan menginginkan produk branded meski bekas.

“Pakaian yang harusnya berharga ratusan ribu dijual dengan rentang harga Rp 50.000-an. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi industri tekstil dalam negeri karena tak bisa bersaing dari segi harga,” tuturnya.

Barang bekas impor, termasuk di dalamnya pakaian tidak membayar bea dan cukai sehingga membuat negara merugi.

Jeritan Pedagang Saat Ada Larangan

Pandemi Covid-19 mengubah gaya hidup manusia, termasuk dalam urusan fesyen. Selain pakaian bekas merupakan solusi untuk menerapkan gaya hidup hemat, juga berpotensi memperpanjang usia pakaian. Sehingga, dinilai mampu menjadi solusi meminimalisir limbah.

Di tengah lesunya kondisi perekonomian imbas pandemi, terdapat salah satu sektor yang tetap perkasa yakni perdagangan pakaian bekas impor. Laris manis bisnis ini dinikmati juga oleh salah satu lapak penjual pakaian bekas impor di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Usman.

Lapaknya terbuka di area pinggir jalan memudahkan masyarakat melihat dan memilih langsung pakaian bekas yang mereka inginkan. Lelaki berusia 45 tahun ini menyatakan, keuntungan dari bisnis ini sangat menggiurkan. Omsetnya kisaran 12 juta per bulan. “Yang penting bisa buat makan, bayar kos saja sudah Alhamdulillah,” ujar lelaki asal Padang ini.

Usman berharap, pemerintah tak sekadar melarang penjualan produk-produk barang bekas, tapi memberikan solusi yang lebih konkret pada pedagang kecil.

“Takut sih saya (kalau sampai tak menerima barang baru karena sudah dilarang). Tapi bagaimana nasib saya nanti kalau hanya jualan gini tidak boleh. Kan tak mungkin menganggur,” ujar lelaki yang telah 20 tahun berdagang pakaian bekas.

Thrifting sangat membantu konsumen yang ingin membeli pakaian dengan harga yang murah. Foto: Shutterstock

Volume Impor Pakaian Bekas Naik Signifikan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan melaporkan, volume impor pakaian bekas pada tahun 2022 naik signifikan sebanyak 227,75 % daripada tahun 2021. Nilai devisanya fantastis yakni sebesar US$ 272.146 atau setara Rp 4,19 miliar.

Adapun volume impor pakaian bekas tahun 2022 yakni 26,22 ton, sedangkan tahun 2021 hanya 8 ton. Laporan Trade Map menyebut ekspor baju bekas dari negara eksportir sepanjang tahun 2021 ke Indonesia mencapai 27.420 ton.

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mencari betul sumber impor pakaian bekas. Sebab, industri ini mengganggu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.

Menurut data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) menyebut 80 % produsen pakaian di Indonesia didominasi oleh UKM. Impor pakaian bekas selama ini memangkas sebesar 12 hingga 15 % pangsa ini.

Sementara itu, berdasarkan laporan Valuing Our Clothes: The Cost of UK Fashion WRAP terbitkan tahun 2017, peningkatan penjualan barang bekas sebesar 10 % dapat menghemat 3 % emisi karbon dan 4 % air.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Polusi dan pencemaran plastik bersifat lintas batas (transboundary). Global Plastics Treaty lahir karena keprihatinan serbuan sampah plastik. Sebagai negara pendukung perjanjian itu, Indonesia harus ambil sikap dan komitmen agar tidak kelimpahan impor sampah. Selain itu, komitmen dan implementasi Indonesia mengurangi sampah plastik di dalam negeri harus serius.

2 Maret 2022 menjadi hari bersejarah bagi komitmen global untuk memberantas polusi plastik. Pertemuan Majelis Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEA 5.2) di Nairobi, Kenya itu mengeluarkan rancangan resolusi. Tujuannya untuk membuat instrumen internasional yang mengikat secara hukum mengakhiri polusi plastik. Sehingga lahirlah Global Plastics Treaty.

Resolusi ini juga memastikan pembentukan Komite Negosiasi Antar Pemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee) yang akan mulai bekerja di tahun ini. Tujuan utama komite tersebut untuk merumuskan rancangan perjanjian global yang mengikat secara hukum. Targetnya akan rampung di akhir tahun 2024.

Kasubdit Tata Laksana Produsen Direktorat Pengurangan Sampah KLHK Ujang Solihin Sidik mengatakan, plastik dianggap sebagai polusi tingkat tinggi dalam resolusi tersebut. Dampaknya mulai dari ekosistem daratan dan laut serta mengancam lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.

“Artinya sudah disepakati bahwa plastik telah menjadi polusi bahwa bersifat transboundary. Terutama marine plastic sehingga butuh kerja sama antar negara dengan pendekatan full lifecycle plastic,” katanya dalam acara “Rekomendasi Aliansi Zero Waste Indonesia kepada Pemerintah Indonesia atas Perjanjian Internasional tentang Plastik”, Kamis (28/7).

Perjuangkan Kepentingan Indonesia

Lebih lanjut kata Uso panggilan akrabnya, untuk mengatasi permasalahan sampah plastik, perlu sejumlah pendekatan. Misalnya mulai dari desain, produksi, distribusi, konsumsi, pascakonsumsi hingga guna ulang serta daur ulang pascakonsumsi. Selain itu, pentingnya penerapan circular economy untuk mengakhiri polusi plastik.

Sebab pada pertemuan lanjutan dari perjanjian itu, Indonesia harus memastikan legally binding instrument apakah bersifat mandatory atau voluntary. Selanjutnya, memastikan standar jumlah dan jenis plastik sebagai polusi. Lalu memastikan tidak terjadi kesenjangan Indonesia dengan negara maju lainya dalam proses daur ulang.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kendala utama yakni keterbatasan teknologi dan kapasitas SDM. Selain itu, Indonesia harus memastikan batasan full life-cycle plastic, Indonesia pun harus menghindari duplikasi atau tumpang tindih instrumen yang mengikat secara hukum tentang polusi plastik yang sudah ada.

Tim ESN menunjukkan kondisi pencemaran air di Kota Padang. Foto: Tim ESN

Pertegas Arus Sampah Impor

Pengajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hadi Rahmat Purnama menilai, Indonesia harus mampu mengambil peran utama dalam negosiasi pertemuan lanjutan. Utamanya, tak sekadar sebagai negara penghasil plastik, tapi juga penerima sampah plastik impor. Jangan lupa, Indonesia pun harus memperjuangkan haknya dalam perjanjian ini.

“Sebab ini akan berimbas pada kemampuan Indonesia untuk mendaur ulang sampah plastik tersebut. Dalam perjanjian internasional selalu ada alih teknologi tapi juga sering kali tak berhasil. Indonesia harus memposisikan diri untuk kepentingan Indonesia dalam negosiasi tersebut,” paparnya.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesia Center for Environmental (ICEL) Fajri Fadhillah mengungkapkan, pentingnya upaya pemerintah untuk melakukan pengetatan produksi, konsumsi dan ekspor-impor bahan baku plastik murni.

Saat ini, tambahnya Indonesia membutuhkan 7,2 juta ton bahan baku plastik murni. Sedangkan kebutuhan domestik baru memenuhi kebutuhan tersebut sebanyak 2,3 juta ton.

“Posisi Indonesia kurang menguntungkan karena selain harus mengimpor bahan baku. Indonesia juga harus menangani sampah plastik yang dihasilkan pascakonsumsi,” katanya.

Tak hanya mengatur tentang standar jumlah, perjanjian internasional tersebut, sambung dia perlu mengatur transparansi bahan berbahaya dan beracun dalam plastik. Selain itu juga kandungan mikroplastik dan nanoplastik serta dampaknya pada lingkungan hidup dan kesehatan.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Seorang siswi berusia 12 tahun asal Gresik, Aeshnina Azzahra atau akrab disapa Nina menuntut pemerintah Jerman untuk berhenti mengirim sampah plastik ke Indonesia. Pada Selasa, 21 Januari 202 pagi, Nina bertemu dengan Duta Besar Jerman Peter Schoof di Kedutaan Jerman di Jakarta Pusat untuk menyerahkan surat protes yang ia tulis kepada Kanselir Jerman Angela Merkel. Sebelumnya pelajar SMPN 12 Gresik ini telah menyurati Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhir tahun lalu.

Nina mengatakan alasannya menulis surat tersebut. Ia menyampaikan bahwa impor sampah plastik masih ditemukan di dekat tempat tinggalnya di Desa Bangun, Mojokerto, Jawa Timur. Nina juga menuturkan bahwa pabrik kertas hanya mengimpor sampah kertas, sedangkan dari negara pengekspor sampah tersebut dicampur sampah plastik.

“Pabrik kertas memilah dengan mengambil kertas saja, sampah plastiknya dibuang di Desa Bangun kemudian dipilah mana yang bisa didaur ulang dan tidak. Yang tidak bisa didaur ulang dijual ke pabrik tahu untuk pembuatan bahan bakar (lalu) asapnya menghasilkan racun gas namanya dioksin dan mengakibatkan pencemaran,” kata Nina melalu sambungan telepon, Selasa, 21 Januari 2020 malam.

Baca juga: Dioksin Bakaran Sampah Plastik Mengontaminasi Telur di Jawa Timur

Menurut Nina, pertemuannya dengan Dubes Jerman disambut dengan baik. Peter Schoof juga mengatakan akan menyampaikan langsung surat tersebut ke Angela Merkel. “Jadi, orangnya berusaha yang terbaik untuk menyampaikan surat yang saya tulis ke Angela dan segera dibalas,” ujarnya.

Ia juga menceritakan respons surat yang telah dikirimnya ke Presiden Donald Trump. Namun, balasan surat tersebut diakui Nina tidak memuaskan. Karena pemerintah Amerika Serikat hanya meminta maaf dan tidak mengatakan akan berhenti mengekspor sampah plastik ke Indonesia.

“Surat ke Donald Trump yang membalas Dubesnya. Tadi saya sudah cerita ke Dubes Jerman pengalaman saya menulis surat ke Donald Trump tidak puas. Orangnya ini mengerti, peka, dan berusaha yang paling baik agar cepat dibalas oleh Kanselir Jerman Angela Merkel,” kata Nina.

Baca juga: Menteri LHK: Kita Akan Lakukan Re-Ekspor Untuk Impor Sampah Plastik Ilegal

Selain menulis surat, Nina membuat petisi agar dapat menggalang dukungan dari anak-anak Indonesia lainnya. Ia menyelenggarakan pameran lingkungan hidup di sekolahnya, di SMP Negeri 12 Gresik Wringinanom, Jawa Timur. “Jadi, hari Sabtu kemarin melakukan pameran sampah plastik bersama dua sahabat saya Rahma dan dan Dini di sekolah. Saya membuat petisi untuk orang-orang (agar) mendukung kita menolak sampah plastik impor ini,” ucap Nina.

Tujuan pameran ini, kata Nina, untuk meningkatkan kesadaran teman-teman terhadap bahaya pencemaran sampah plastik. Sehingga mereka dapat mengurangi penggunaannya demi menjaga kesehatan lingkungan.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pada tanggal 14 Juni 2019, secara bersama-sama telah menyaksikan pengembalian atau re-ekspor 5 kontainer berisi sampah milik PT. Adiprima Suraprinta ke negara asalnya Amerika Serikat.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan bahwa kelima kontainer tersebut, berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan izin yang dimiliki dari Kementerian Perdagangan, memang sebagai importir produsen limbah Non-B3 berupa kertas.

Izin tersebut, lanjutnya, seharusnya hanya boleh memuat scrap kertas dengan kondisi bersih tidak terkontaminasi limbah B3 dan tidak tercampur sampah.

BACA JUGA : Menteri LHK: Kita Akan Lakukan Re-Ekspor Untuk Impor Sampah Plastik Ilegal

“Pelaksanaan pemuatan kontainer ke dalam kapal untuk re-ekspor telah dimulai sejak hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dan pada tanggal 14 Juni 2019, semua kontainer sudah berada dalam Kapal Zim Dalian yang siap berangkat menuju Amerika Serikat. Awal teridentifikasinya kontainer yang tertahan ini adalah kecurigaan dari pihak Ditjen Bea dan Cukai sehingga kontainer masuk ke pelabuhan, maka dialihkan ke jalur merah, yang berarti memerlukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Vivien pada siaran pers, Minggu (16/06/2017).

Vivien menjelaskan, dalam proses pemeriksaan lanjutan, ditemukan impuritas atau limbah lainnya, atau sampah, antara lain sepatu, kayu, pampers, kain, bekas kemasan makanan dan minuman serta sejumlah keran plastik dalam jumlah yang cukup besar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi, mengatakan bahwa kegiatan penyelundupan ini sudah berjalan sepuluh tahun terakhir, dan Ecoton sejak Februari sudah mengadukannya pada KLHK, namun respon baru ada setelah Fillipina dan Malaysia bereaksi keras.

BACA JUGA : Amandemen Konvensi Basel Dorong Pengetatan Impor Limbah Plastik Global

“Masih ada banyak tumpukan sampah impor di beberapa daerah seperti Karawang, Bekasi, Bogor, Gresik, Malang, Mojokerto dan Sidoarjo yang selama bertahun-tahun digunakan sebagai dump site sampah impor dengan melibatkan tanggung jawab eksportir sampah, ini juga harus segera dilakukan penindakan. Sangat setuju agar impor kertas masuk red line sehingga diinspeksi bea cukai,” ujar Prigi kepada Greeners, Senin (17/06/2019).

Prigi mengatakan tindakan pengembalian ini memerlukan langkah lanjutan ke depannya, KLHK, Kemendag dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) harus protes kepada eksportir dan mendorong pemerintah asal eksportir melakukan sertifikasi eksportir sampah kertas/waste paper.

“Sehingga ada daftar eksportir baik/bersertifikat karena memiliki sistem pemilahan dan komitment agar waste paper yang di ekspor ke NKRI kontaminan/prohibit material-nya tidak lebih dari 1-2%,” tegasnya.

Penulis: Dewi Purningsih