Jakarta (Greeners) – Banjir bandang melanda Kabupaten Sukabumi pada awal Desember ini. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menduga bahwa aktivitas pertambangan di kawasan hutan pegunungan Guha dan Dano menjadi salah satu pemicu parahnya banjir tersebut.

Berdasarkan pemantauan citra satelit, sedikitnya dua kawasan hutan di pegunungan Guha dan Dano rusak parah pada tutupan hutannya. Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friatna, ada dugaan kuat kehancuran hutan akibat aktivitas pertambangan. Hal itu PT SGC lakukan melalui anak usahanya, yaitu PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi.

“Sejak tahun 2015, Walhi telah menolak keberadaan pabrik semen tersebut. Sebab, khawatir akan merusak kawasan karst yang menjadi bahan baku semen,” kata Mukri dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: Operasi Modifikasi Cuaca Kurangi Intensitas Hujan hingga 67%

Walhi Jawa Barat telah menurunkan tim investigasi ke Sukabumi sejak 3 Desember lalu. Berdasarkan temuan di lapangan, tidak hanya kawasan Guha dan Dano yang terdampak. Beberapa daerah lain juga mengalami kerusakan hutan dan lingkungan akibat aktivitas tambang.

Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin, mengungkapkan, terdapat juga kerusakan hutan akibat tambang emas dan galian kuarsa yang mendukung produksi semen di perusahaan SCG.

Salah satunya terjadi di Desa Waluran, Kecamatan Jampang. Pembukaan lahan untuk proyek Hutan Tanaman Energi (HTE) diduga kuat menyebabkan degradasi hutan. PT Perhutani selaku pemegang otoritas kawasan memproyeksikan proyek ini di lahan seluas 1.307,69 hektare (Ha). Serbuk kayu dari proyek tersebut mereka gunakan sebagai pasokan untuk PLTU Pelabuhan Ratu.

Desak Polri Menegakkan Hukum

Selain itu, tim Walhi juga menemukan adanya operasi tambang emas di kawasan hutan. Misalnya di Ciemas yang PT Wilton kelola dengan konsesi seluas 300 Ha, serta di Simpenan oleh PT Generasi Muda Bersatu.

Kawasan perhutanan sosial juga tidak luput dari eksploitasi tambang. Contohnya yang terjadi di petak 93 Bojong Pari dan Cimaningtin dengan luas 96,11 Ha.

Wahyudin menambahkan, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi, kawasan-kawasan tersebut tidak termasuk dalam lokasi pertambangan. Bahkan, bukan merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

BACA JUGA: Alih Fungsi Lahan Perparah Banjir di Jawa Tengah

Menurut Walhi, perusahaan tambang ini secara jelas telah menjadi salah satu penyebab bencana ekologis yang menghancurkan wilayah Sukabumi. Maka dari itu, Walhi meminta Polri agar menegakkan hukum tindak pidana lingkungan.

“Kepada pemerintah, kami mendesak agar menuntut perusahaan untuk memulihkan lingkungan, mengganti kerugian masyarakat dan mengevaluasi areal perhutanan sosial yang menjadi objek tambang. Walhi sangat keberatan jika pemulihan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat hanya dibebankan kepada negara,” ujar Wahyudin.

Setelah pemerintah mencabut tanggap darurat banjir di Sukabumi, Walhi akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga kuat berkontribusi pada bencana ekologis di Sukabumi. Walhi berharap kepada pemerintah untuk tidak gegabah memberikan perizinan kepada perusahaan ekstraktif dengan alasan investasi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Banjir bandang yang melanda Pakistan sejak Jumat (26/8) menewaskan 1.000 jiwa dan 30 juta orang terdampak. Dari bencana banjir Pakistan tersebut, Indonesia harus memperkuat mitigasi cuaca ekstrem pemicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Ditambah lagi dampak perubahan iklim membuat intensitas kejadian cuaca ekstrem meningkat.

Banjir Pakistan yang luar biasanya dampaknya tersebut kini berstatus darurat nasional. Menteri Iklim Negara Pakistan Sherry Rehman dalam video yang diunggah di Twitter menyatakan, hujan yang mematikan ini imbas dari bencana iklim. Selain peristiwa cuaca ekstrem berupa gelombang panas dan bencana lainnya seperti kebakaran hutan, banjir, ledakan danau glasial dan monsun monster yang melanda tiada henti.

Puluhan ribu orang, utamanya pada kawasan Charsadda dan Nowshehra telah dievakuasi di gedung-gedung pemerintah. Tak hanya itu, banjir ini juga menghancurkan 100 rumah dan kurang lebih 50 hotel.

Plt Deputi Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Urip Haryoko menyatakan, hujan monsun menjadi salah satu penyebab banjir Pakistan. Kondisi hujan lebat berturut-turut terjadi dalam beberapa minggu selama bulan Juli.

Fenomena hujan monsun ini terjadi karena sistem sirkulasi angin yang berganti arah dalam kurun waktu setahun dua kali dan berlangsung awal Juni.

Urip menyebut, hujan monsun menyebabkan potensi hujan besar penyebab banjir juga pernah Indonesia alami. “Indonesia sudah sering mengalami banjir besar yang bersamaan dengan hujan monsun,” katanya kepada Greeners, Selasa (30/8).

Lebih lanjut tambahnya, fenomena monsun, yakni monsun Asia menjadi salah satu penyebab musim hujan di Indonesia. Ciri tipe hujan monsun tersebut adanya perbedaan antara periode musim hujan dengan musim kemarau dalam satu tahun.

Tipe hujan ini terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan, seperti di ujung Pulau Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku selatan. Monsun barat biasanya lebih lembab dan banyak menimbulkan hujan daripada monsun timur.

Sejumlah Penyebab Hujan Esktrem di Indonesia

Urip menyebut, banjir di Indonesia tak hanya karena hujan monsun, tapi juga tipe lain seperti hujan lokal di daerah Bogor yang bisa menyebabkan banjir besar.

“Selain itu juga dipengaruhi oleh intensitas, merata tidaknya, hingga variabilitas yang tinggi, apakah itu hujan ringan, sedang, lebat atau sangat lebat,” tuturnya.

Selain itu, sambung dia perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi hujan ekstrem, seperti halnya pada banjir Pakistan. “Hujan akumulasi di banyak tempat tercatat beberapa kali lipat dari normalnya yang menunjukkan anomali atau tingkat ekstrem tinggi. Ini bisa diduga terkait dengan perubahan iklim,” ungkapnya.

Urip juga mengingatkan, agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana yang terkait dengan hidrometeorologi, seperti banjir ini. “Bagi daerah yang rawan longsor dan banjir agar tetap waspada. Berdasarkan kebijakan Kementerian PUPR dan pemda agar mengendalikan air yang turun ke bumi dengan mulai dari memperbaiki saluran air, hingga memastikan tak ada deforestasi,” imbuhnya.

Waspadai cuaca ekstrem karena munculnya siklon tropis. Foto: Shutterstock

Belajar dari Banjir Pakistan, Kenali Karakteristik Hujan di Indonesia

Berangkat dari banjir Pakistan, Indonesia harus belajar dan memperkuat mitigasi cuaca ekstrem. Apalagi kejadiannya meningkat dari tahun ke tahun.

Pengamat lingkungan dari Universitas Gadjah Mada Emilya Nurjani menyatakan, setahun terakhir Indonesia mengalami La Nina sehingga curah hujan di sebagian wilayah Indonesia lebih basah.

Selain itu, sambung dia Indonesia sempat mengalami monsoon Asia dan ITCZ yang meningkatkan curah hujan pada awal tahun 2022. “Siklon di perairan Australia juga berpengaruh pada curah hujan di wilayah Indonesia bagian selatan,” kata Emilya.

Ia menambahkan, secara geografis curah hujan di suatu wilayah dapat pengaruhi dari beberapa faktor, seperti ketinggian wilayah, barisan pegunungan dan luasan daratan serta perairan dan jarak dari sumber air. Ada juga faktor regional seperti monsoon Jullian-Madden Oscillation, Inter Trade Convergen Zone (ITCZ) serta siklon tropis.

Ia menyebut, faktor regional ini kerap menimbulkan hujan lebat hingga ekstrem di Indonesia. “Misalnya hujan ekstrem di Indonesia berhubungan dengan siklon tropis (Dahlia, Cempaka, Seroja) yang meningkatkan hujan hingga 340 mm/hari,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi basah dan kering pada Agustus ini. Pemerintah daerah dan masyarakat harus memitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi tersebut.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan berdasarkan pantauan BNPB selama 25-31 Juli 2022, terjadi 26 kejadian bencana hidrometeorologi. Rinciannya 14 kejadian bencana banjir dan lima kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Masih berbolak balik, kadang satu minggu kita mengalami kejadian kebakaran hutan yang lebih signifikan. Minggu berikutnya kembali lagi hujan signifikan dan mendorong terjadinya banjir,” katanya dalam Konferensi Pers ‘Disaster Briefing’, secara daring, Senin (1/8).

Dalam kurun waktu tersebut, bencana banjir merendam 1.143 rumah, 42 rumah di antaranya rusak. Terdapat 6.349 jiwa terdampak dan terpaksa mengungsi. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan menyebabkan 48,71 hektare (ha) lahan terbakar.

Pria yang akrab disapa Aam ini menjelaskan, kejadian bencana tersebut indikasi dua jenis hidrometeorologi. Banjir berkaitan dengan hidrometeorologi basah. Sedangkan karhutla berkaitan dengan hidrometeorologi kering. BNPB memperkirakan dua jenis bencana hidrometeorologi itu akan berlangsung di minggu pertama Agustus.

“Karena terjadi pula dalam satu provinsi di satu bagian itu hidrometeorologi basah sedangkan di bagian lain hidrometeorologi kering,” ucanya.

Indonesia Tengah dan Timur Waspada Bencana

Berdasarkan sebaran spasialnya, kejadian karhutla paling banyak terjadi di Indonesia bagian tengah dan timur. Artinya, lanjut Aam di wilayah itu kewaspadaam bencana hidrometeorologi kering harus meningkat. Musim kemarau yang memicu munculnya banyak titik-titik api.

Sementara untuk Indonesia bagian tengah ke timur, BNPB menekankan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi basah seperti banjir. Perlu meningkatkan kewaspadaan termasuk bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang. Saat ini banjir pun sedang mengepung sejumlah daerah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Belum lama ini, banjir bandang menerjang Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Kamis (28/7). Berdasarkan catatan BNPB, tiga korban meninggal dunia dan empat orang hilang. Tak hanya itu, sembilan rumah rusak berat, 450 rumah terendam pada ketinggian hingga 150 sentimeter, dua unit fasilitas umum terdampak dan lima unit fasilitas pendidikan terdampak.

Kondisi rumah rusak berat pascabanjir bandang di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Foto: BNPB

Curah Hujan Ringan-Sedang Namun Berdurasi Lama

Analisa sementara BNPB, menyatakan curah hujan sebelum banjir, Kamis pukul 22.33 WITA masuk kategori ringan dan sedang. Akan tetapi, hujan tersebut berlangsung lama bersamaan dengan pasang purnama sehingga menyebabkan komulatif debit di sungai, khususnya bagian muara menjadi besar.

Menurut Aam, sungai yang melintasi di desa Torue memiliki kemiringan hanya dua persen. Selain itu, kondisi ini diperparah dengan titik-titik limpasan air yang menggenangi pemukiman penduduk lebih tinggi dibanding pemukiman.

Aam menyebut, berdasarkan data topografi, titik-titik limpasan memiliki ketinggian empat hingga lima meter. Sementara, pemukiman hanya berada dua meter di atas laut. Inilah yang menyebabkan banjir memiliki arus yang cukup besar.

Berdasarkan historis jumlah kejadian bencana di Torue Parigi Moutong selama kurun waktu 10 tahun (2012-2021), bencana banjir mendominasi yaitu sebanyak 47 kejadian.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Tujuh belas pihak akan bersinergi dalam penyelesaian permanen pascabanjir bandang Sentani yang tertuang dalam nota kesepahaman berisikan pemulihan kawasan cagar alam Pegunungan Cycloops, Danau Sentani dan daerah aliran sungai (DAS) Sentani Tami. Nota kesepakatan ini melibatkan pemerintah, universitas, dunia usaha, lembaga adat dan agama.

Banjir bandang yang menerjang wilayah Sentani pada 16 Maret 2019 mendorong BNPB untuk bekerja sama dengan banyak pihak untuk mencari solusi permanen terhadap potensi bahaya yang juga bersifat permanen.

Dalam keterangan resmi yang diterima Greeners, sebelum melakukan nota kesepahaman ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menemui perwakilan pemuka gereja-gereja di Papua untuk pelibatan dalam memberikan penjelasan kepada para jemaat saat ada kebaktian gereja. Penjelasan tersebut dengan mencontohkan upaya menjaga alam dengan tidak menebang pohon di kawasan cagar alam.

“Hal tersebut dilakukan karena masuk dalam ruang lingkup nota kesepakatan, yakni sinkronisasi mitigasi bencana dan literasi kebencanaan untuk masyarakat melalui edukasi, sosialisasi dan simulasi bencana,” ujar Doni di ruang VIP Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Senin (01/04/2019).

BACA JUGA: Penyebab Banjir di Sentani Bukan Hanya Faktor Alam 

Ke-17 pihak yang menandatangani nota tersebut yaitu BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten dan Kota Jayapura, Pemerintah Kabupaten Keerom, Universitas Cenderawasih, PT Freeport Indonesia, Dewan Adat Suku Sentani, Lembaga Musyawarah Adat Port Numbay, Dewan Persekutuan Gereja Papua, Sinode GKI dan Sinode Gidi di tanah Papua.

Di samping nota kesepahaman ini, status penanganan Sentani kini menuju masa pemulihan selama 3 bulan yaitu 30 Maret 2019 hingga 27 Juni 2019, setelah sebelumnya dalam status masa tanggap darurat selama 14 hari pada 16-29 Maret lalu. Selama masa transisi darurat menuju pemulihan, hal-hal yang dilakukan di masa tanggap darurat dapat dilanjutkan kembali di transisi darurat kecuali pencarian korban.

Presiden Setuju Korban Direlokasi

Banjir bandang Sentani yang dipicu oleh intensitas hujan tinggi ini mengakibatkan 112 warga meninggal dunia dan 17 warga masih dilaporkan hilang. BPBD Provinsi Papua mencatat korban luka berat sejumlah 153 jiwa dan luka ringan 808 jiwa. Sebanyak 4.763 jiwa (963 KK) mengungsi di 21 titik pos penampungan.

BPBD juga mencatat 1.788 rumah rusak dengan rincian rusak berat 291 rumah, rusak sedang 209, dan rusak ringan 1.288. Atas kerusakan tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan persetujuannya agar korban banjir direlokasi ke tempat yang lebih aman karena daerah yang saat ini ditempati merupakan daerah yang rawan bencana.

“Relokasinya akan segera ditetapkan oleh gubernur dan bupati. Kalau sudah, tempatnya nanti dibebaskan dan sudah ditetapkan baru kita akan masuk untuk pembangunan rumahnya. Jadi penetapan lokasi terlebih dahulu,” kata Jokowi.

BACA JUGA: Banjir Bandang Terjang 9 Kelurahan di Sentani Jayapura 

Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kalau Pemprov Papua sudah mengirimkan tim untuk meninjau lokasi tanah yang akan digunakan sebagai lokasi relokasi. Saat ini tim tersebut sedang melakukan negosiasi dengan pemilik tanah.

“Kalau tim sudah dapat tempatnya pasti akan kita bebaskan (tanahnya) kemudian membangunnya. Harapannya bisa mendapatkan lokasi tanah untuk relokasi ini di sepanjang jalan Jayapura menuju Wamena,” kata Lukas.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa bencana banjir yang melanda Daerah Aliran Sungai (DAS) Sentani, Papua pada Sabtu lalu disebabkan oleh faktor curah hujan yang tinggi. Berbeda dengan KLHK, Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa ada kombinasi antara faktor alam dan ulah manusia dalam bencana ini.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK, IB Putera Parthama mengatakan penyebab banjir di Sentani disebabkan oleh curah hujan yang sangat ekstrem disertai intensitas hujan yang sangat tinggi serta debit puncak banjir yang melebihi pengaliran daerah tangkapan air (DTA). Menurut Putera, tutupan hutan di DAS Sentani terhitung baik dan berkisar 55% dari total area DAS. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pohon yang tercabut dari akarnya serta adanya longsor pada area hulu DTA.

Putera menjelaskan bahwa bencana banjir bandang di Sentani Papua disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi mulai pukul 19.00 sampai dengan 23.30 WIT. Data menunjukkan bahwa debit air di wilayah Sentani pada malam tersebut melebihi kondisi normal mencapai 193,21 m3/detik yang menyebabkan debit aliran tinggi. Sementara itu, mulut sungai terhitung kecil dengan kapasitas tampung yang rendah yaitu hanya 91,38 m3/detik.

“Faktor lain yang menyebabkan bencana banjir bandang Sentani adalah kondisi hulu DAS yang tidak stabil. Hulu DAS tersebut memiliki kontur batuan yang kedap air sehingga membentuk bendung alami yang mudah jebol pada saat hujan tinggi. Adanya perluasan kota dan permukiman di bagian hilir (daerah terdampak) turut memberikan dampak yang cukup signifikan,” ujar Putera saat konferensi pers di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (19/03/2019).

BACA JUGA: Banjir Bandang Terjang 9 Kelurahan di Sentani Jayapura 

Putera menambahkan bahwa di sekitar banjir bandang juga tidak ditemukan adanya pembalakan liar. Hal tersebut dapat dipastikan dari tidak ditemukannya material kayu bekas tebangan yang hanyut terbawa banjir.

“Pohon-pohon tersebut masih lengkap dengan ranting dan akar-akarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kayu-kayu tersebut bukan hasil kegiatan penebangan kayu yang menyebabkan banjir bandang,” ungkap Putera.

Lebih lanjut Putera menjelaskan bahwa luapan air Sungai Sereh/Tahara dan Sungai Kemiri yang masuk ke DAS Sentani berhulu di Cagar Alam Pegunungan Cycloop. Cagar Alam Pegunungan Cycloop memiliki luas kawasan 31.479,89 hektar dan terdapat area terbuka seluas 2.415 hektar, bersumber dari peta tutupan lahan tahun 2017. Penyebab area terbuka tersebut antara lain pertanian tradisional, permukiman dan areal tidak berhutan.

Sumber: Presentasi Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), IB Putera Parthama yang disampaikan dalam konferensi pers di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (19/03/2019).

Dalam presentasinya, Putera menjelaskan pada tahun 1990 tutupan lahan pada DAS Sentani seluas 52,226 ha 1996, lalu menurun menjadi 52,305 ha di tahun 2000, menurun kembali menjadi 48.073 ha di tahun 2017, dan tahun 2018 menjadi 47.716 ha. Dari data ini terdapat penurunan luas tutupan lahan sebesar 5% dari tahun 1996 hingga 2018.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan penyebab banjir ini selain dari faktor alam juga ada faktor ulah manusia karena adanya aktivitas perambahan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 di Cagar Alam Cycloop oleh 43.030 orang (735KK).

“Selain itu terdapat penggunaan lahan permukiman dan pertanian lahan kering campur pada DTA seluas 2.415 ha, penebangan pohon untuk pembukaan lahan, perumahan dan kebutuhan kayu, serta adanya tambang galian,” kata Sutopo pada konferensi pers di BNPB, Senin (18/03/2019).

BACA JUGA: Kearifan Lokal, Mitigasi Bencana yang Terlupakan 

Sementara itu, Kepala Bidang Perubahan Iklim BMKG Kadarsah mengatakan bahwa perusakan lingkungan hanya akan menunggu menjadi bencana ketika alam mulai bekerja (faktor meteorologis). Secara bertahap curah hujan yang ekstrem dan cagar alam yang gundul akhirnya menyebabkan banjir.

“Perubahan iklim mengakibatkan peristiwa ekstrem (salah satunya curah hujan ekstrem) yang semakin sering terjadi. Diperlukan kewaspadaan dan antisipasi yang lebih tinggi di masa depan, gunung-gunung jangan sampai gundul, drainase lebih baik. Kalau hanya menyalahkan curah hujan tinggi, ini masalah yang dihembuskan oleh orang-orang yang merusak atau mengakibatkan kerusakan alam agar tidak disalahkan,” kata Kadarsah.

Sebagai informasi, hingga Rabu (20/3/2019) pagi, tercatat 104 orang meninggal dunia, dimana 97 orang korban di Kabupaten Jayapura dan 7 orang korban di Kota Jayapura. Belum semua korban berhasil diindentifikasi. Ada 40 korban meninggal dunia yang belum diidentifikasi sehingga Bupati Jayapura memutuskan korban akan dimakamkan secara massal besok, Kamis (21/3/2019).

Penulis: Dewi Purningsih

Papua (Greeners) – Hujan deras mengguyur daerah Jayapura telah menyebabkan banjir bandang di Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Hujan deras turun sejak pukul 18.00 WIT dan mengakibatkan banjir bandang pada Sabtu (16/03/2019), pukul 21.30 WIT. Akibatnya 9 kelurahan di Kecamatan Sentani diterjang banjir bandang yaitu Kelurahan Barnabas Marweri, Piter Pangkatana, Kristian Pangakatan, Didimus Pangkatana, Andi Pangkatana, Yonasmanuri, Yulianus Pangkatana, Nelson Pangkatan, dan Nesmanuri.

Dihubungi Greeners melalui pesan singkat, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua, Wisnu mengatakan kronologis kejadian diakibatkan dari intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Jayapura dan sekitarnya sejak Sabtu sore. Hujan ini mengakibatkan banjir merendam perumahan warga di Kelurahan Hinekombe, Dobonsolo dan Sentani Kota, Kampung Yahim dan Kehiran.

“Melihat dampak banjir bandang dan banjir bandang yang terjadi di Sentani, kemungkinan disebabkan adanya longsor di bagian hulu yang kemudian menerjang di bagian hilir,” ujarnya, Minggu (17/03/2019).

BACA JUGA: Pascabencana Sulteng, Korban Selamat Mulai Memulihkan Diri 

Menurut Wisnu, karakteristik banjir bandang yang sering terjadi di Indonesia diawali adanya longsor di bagian hulu kemudian membendung sungai sehingga terjadi badan air atau bendungan alami. Karena volume air terus bertambah, badan air atau bendung alami ini jebol dan menerjang di bagian bawah dengan membawa material-material kayu gelondongan, pohon, batu, lumpur dan lainnya dengan kecepatan aliran yang besar.

Ini ditambah dengan curah hujan yang berintensitas tinggi dalam waktu cukup lama. Pada tahun 2007, kejadian banjir bandang juga pernah terjadi di Distrik Sentani.

Ratusan warga dievakuasi ke berbagai tempat yang dinyatakan aman dari banjir. Foto: BNPB

Data sementara yang disampikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu, pukul 10.15 WIB jumlah korban 50 orang meninggal dunia. Dari 50 orang meninggal dunia, 38 jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Papua, 7 jenazah di RS Marthin Indey, dan 5 jenazah di RS Yowari. Sebanyak 49 korban sudah berhasil diidentifikasi sedangkan 1 jenazah masih dalam proses identifikasi, 59 orang luka-luka yang dirujuk ke PKM Sentani, RS Bhayangkara dan RS Yowari. Dinas Kesehatan Jayapura dan Dinas Kesehatan Papua mengkoordinir penanganan tim medis bagi korban.

“Saat ini keadaannya beberapa kelurahan telah surut dengan meninggalkan lumpur, kayu-kayu gelondongan dan material yang terbawa banjir bandang. Namun, diprediksi adanya potensi banjir susulan, dikarenakan Puncak Gunung Cycloop masih tertutup awan yang berpotensi hujan,” ujar Wisnu.

Evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban diintensifkan untuk mencari korban. Tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi dan belum semua daerah terdampak dijangkau karena tertutup pohon, batu, lumpur dan material banjir bandang.

BACA JUGA: Kearifan Lokal, Mitigasi Bencana yang Terlupakan 

Atas terjadinya bencana banjir bandang ini, kerusakan meliputi 9 rumah rusak terdampak banjir di BTN Doyo Baru, 1 mobil rusak atau hanyut, jembatan Doyo dan Kali Ular mengalami kerusakan, sekitar 150 rumah terendam di BTN Bintang Timur Sentani, kerusakan 1 pesawat jenis Twin Otter di Lapangan Terbang Adventis Doyo Sentani. Dampak kerusakan masih akan bertambah karena pendataan masih dilakukan dan belum semua daerah terdampak dijangkau oleh Tim SAR gabungan.

Sementara itu, dalam siaran pers yang diterima Greeners, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa Kepala BNPB telah melaporkan kepada Presiden dampak bencana dan penanganan bencana banjir bandang yang terjadi di Jayapura, Papua.

“Kepala BNPB bersama unsur dari Kementerian/Lembaga hari ini berangkat ke Sentani untuk memberikan pendampingan dan bantuan kepada Pemda Jayapura dan Papua,” katanya.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pasca bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Garut, Jawa Barat, pada Senin (20/9) lalu, pemerintah daerah setempat masih terus mengkaji kelayakan lokasi bencana sebagai pemukiman kembali warga terdampak.

Uji kelayakan dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut pemanfaatan lokasi bekas bencana tersebut. Setelah melakukan diskusi bersama dengan Bupati Garut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei pun merekomendasikan agar lokasi bekas bencana dapat digunakan sebagai ruang publik berupa taman terbuka.

BACA JUGA: Banjir Bandang di Garut Akibat Rusaknya DAS Cimanuk

Menurut Willem, daerah bekas bencana yang diterjang banjir bandang merupakan daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi terhadap banjir. Ia menjelaskan, saat kolonial Belanda menguasai wilayah tersebut, pada tahun 1921, Garut juga pernah terendam banjir besar.

Willem mengingatkan bahwa daerah bantaran sungai atau sempadan sungai adalah daerah kekuasaan sungai yang suatu saat pasti banjir. “Untuk itu peruntukannya jangan untuk permukiman agar saat banjir tidak menimbulkan korban jiwa,” katanya, Jakarta, Rabu (28/09).

Hingga saat ini, lanjutnya, permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah setempat masih berkutat pada pencarian lokasi yang tersedia dan aman untuk relokasi warga. Untuk sementara, korban banjir bandang yang kehilangan tempat tinggal telah ditampung di rumah susun yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

BACA JUGA: 108 DAS di Indonesia Dalam Kondisi Kritis

Ia juga mengimbau agar kantor-kantor pemerintah yang tidak dipergunakan bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengungsian sementara dan tidak menggunakan tenda sebagai tempat pengungsian dalam jangka panjang.

Sebagai informasi, berdasarkan Pos Komando, data korban meninggal berjumlah 34 jiwa dan hilang 19 jiwa. Pengungsi berjumlah 1.326 jiwa. Jumlah pengungsi fluktuatif karena pengungsi ada yang pulang ke rumah namun juga kembali ke pengungsian. Pendataan juga masih dilakukan petugas. Rumah warga yang terdampak berjumlah 2.511 unit, dengan rincian 858 rumah rusak berat, 207 rusak sedang, dan 1.446 rusak ringan.

Penulis: Danny Kosasih

Malang (Greeners) – Sebagian wilayah Indonesia pernah terjadi banjir bandang yang mengakibatkan korban nyawa, harta, dan kerugian lainnya. Kasus terakhir terjadi di Garut yang mengakibatkan puluhan orang meninggal. Banjir bandang sebenarnya bisa dicegah dan dihindari jika semua pihak terutama instansi terkait mau mengantisipasinya.

Peneliti banjir dari Universitas Gajah Mada, Profesor Agus Maryono, dalam kesempatan di Kongres Sungai Indonesia II di Waduk Selorejo, Ngantang, Malang, Jawa Timur, mengungkapkan, ada dua jenis banjir, yakni banjir biasa dan banjir bandang. Banjir biasa, kata Agus, air datang dan naik ke permukaan sungai secara perlahan lalu meluber dan menggenang, setelah itu surutnya juga perlahan.

“Banjir bandang datangnya cepat, Tapi bekas yang ditimbulkannya dahsyat, rumah hanyut, batu dan kayu berserakan, bahkan ada korban nyawa. Banjir bandang di Bahorok dulu ratusan jiwa meninggal dalam tempo setengah jam,” kata Agus di hadapan para peserta kongres, Jumat (23/09).

BACA JUGA: Peta Rawan Banjir dan Longsor Baru Mencakup 100 Kabupaten

Sudah puluhan kali peristiwa banjir bandang terjadi di Indonesia. Dari penelitian Agus dan rekan-rekannya terkait banjir bandang di Bahorok tahun 2003 lalu, Agus mengungkapkan ternyata banyak sekali tumpukan kayu hasil longsoran dan pelapukan di hulu. “Tumpukan ini membendung di berbagai titik sehingga menghambat (arus sungai) dan menjadi bendungan-bendungan alami baik kecil maupun besar,” kata Agus.

Tumpukan kayu tersebut, kata Agus, semakin lama pasti akan ambrol ketika hujan deras dan tidak kuat menahan arus sungai. Jika kondisi di hulu sungai seperti itu, maka tinggal menunggu waktu banjir bandang akan terjadi.

Untuk itu, Agus berharap instansi terkait baik PU maupun instansi lainnya sering melakukan kegiatan susur sungai dan memeriksa serta menyingkirkan tumpukan kayu lapuk di hulu agar aliran air lancar. “Kayu-kayu itu digergaji dan disingkirkan dari sungai,” katanya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, selain karena disebabkan kondisi daerah aliran sungai (DAS) kritis, banjir bandang juga bisa terjadi karena ada pertemuan dua anak sungai yang arus sungainya bertemu di satu titik tapi tidak mampu menampung banyaknya air. “Kalau model seperti ini perlu dipasang alat peringatan dini, sehingga ketika airnya naik penduduk di sekitarnya bisa menghindar,” katanya.

Agus menyarankan pemerintah dan instansi di bawahnya agar secara berkala meneliti dan menyusuri sungai yang pernah mengalami banjir bandang. Karena, menurutnya, banjir bandang bisa terulang ketika kondisi di hulu tetap tidak dibenahi. “Harus didata dan diatasi sungai mana saja yang pernah banjir bandang terutama yang sudah lama agar bisa dicegah,” ujarnya.

BACA JUGA: Banjir Bandang di Garut Akibat Rusaknya DAS Cimanuk

Di jumpai di acara yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan adanya kerusakan vegetasi di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk yang menyebabkan banjir bandang di Garut, Jawa Barat.

Ia mengaku bersama sejumlah pejabat turun meninjau lapangan. Menurutnya, harus ada usaha memperbaiki lingkungan di kawasan DAS Cimanuk. “Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan berulang bencana alam tersebut,” ujarnya.

Kondisi DAS, kata Basuki, sudah kritis dan sejak 1992 terus bertambah. Menurut dia, butuh peran semua pihak untuk memperbaiki DAS kritis.

Sebelumnya, Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho merilis, dari total 450 DAS, sekitar 118 DAS dalam kondisi kritis. Ia menilai, pemerintah lebih mengedepankan pengelolaan DAS dengan pembangunan fisik yang padat karya dan mahal. “Setelah dibangun, tidak ada perawatan. Pengelolaan DAS tidak hanya masalah fisik tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan,” kata Sutopo.

Penulis: HI/G17

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan rusaknya daerah aliran sungai Cimanuk sebagai penyebab banjir bandang yang terjadi di Garut, Jawa Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan bahwa sejak tahun 1980-an, Sungai Cimanuk memang telah dinyatakan sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis.

“Kondisi ini diperparah dengan curah hujan tinggi yang melanda 5 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan kondisi seperti ini, jika terjadi hujan lebat sering mengakibatkan banjir dan longsor,” katanya, Jakarta, Kamis (22/09).

BACA JUGA: Pembangunan Berbasis Jawa Sentris Picu Bencana Ekologis Pulau Jawa

Rusaknya DAS Cimanuk bisa dilihat dari parameter Koefisien Regim Sungai (KRS) atau perbandingan debit maksimum pada saat banjir dibanding dengan minimum pada saat tidak terjadi banjir. Suatu DAS dinyatakan buruk, jelas Sutopo, jika KRS lebih besar dari 80. Sedangkan KRS cimanuk berada pada angka 713 yang artinya sudah berada di atas batas normal.

“Jika dibandingkan dengan sungai yang ada di Pulau Jawa, DAS Cimanuk memiliki KRS paling buruk,” katanya.

BNPB melaporkan hingga Rabu (21/09) malam, korban meninggal berjumlah 23 orang dan 18 orang masih dalam pencarian akibat bencana banjir bandang yang melanda Garut. Foto: Sutopo/BNPB

Terkait perkembangan penanganan bencana banjir bandang di Garut, Sutopo mengatakan kalau Kepala BNPB, Willem Rampangilei, telah melaporkan langsung perkembangannya kepada Presiden RI pada Rabu malam (21/9/2016). Kepala BNPB sendiri telah berada di lokasi bencana sejak kemarin untuk mendampingi BPBD dalam penanganan darurat.

Upaya tanggap darurat di bawah pos komando (posko) bencana masih terus dilakukan hingga hari ini. Salah satunya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, seperti makanan, hunian, dan air bersih.

“Pengungsi ditempatkan di aula Korem dalam keadaan baik. Ketersediaan permakanan, air bersih cukup. Plus bantuan dari masyarakat,” ungkap Kepala BNPB Willem Rampangilei di Posko Bencana Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Garut pada Selasa malam (21/9).

BACA JUGA: Pasca Hujan Deras, BNPB Petakan 15 Titik Banjir dan Genangan di Jakarta

Willem menambahkan bahwa Bupati Garut Rudi Gunawan juga menyiapkan Rusun dengan kapasitas 100 orang. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut, saat ini pengungsi berjumlah 433 jiwa. Mereka ditempatkan di pos pengungsian Makorem 062 TN.

BNPB telah mengirim bantuan logistik senilai Rp 2 milyar untuk BPBD Garut dan BPBD Provinsi Jawa Barat. Bantuan berupa makanan siap saji, selimut, tikar, tenda, pakaian sekolah dan baju anak-anak dan lainnya. “Dana Siap Pakai dari Pemerintah untuk mendukung operasional tanggap darurat sebesar Rp 400 Juta telah disiapkan,” kata Willem.

Kepala BNPB dari lokasi kejadian juga melaporkan bahwa hingga malam tadi (21/09), korban meninggal berjumlah 23 orang dan 18 lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban melibatkan tim gabungan dari BPBD, Badan SAR Nasional, TNI, Polri, PMI, Tagana, dinas-dinas terkait, relawan dan masyarakat.

Penulis: Danny Kosasih

Pasuruan (Greeners) – Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah bantaran Sungai Petung di Pasuruan. Banjir yang menyebabkan puluhan rumah hancur dan ribuan rumah terendam lumpur ini akibat penebangan hutan besar-besaran yang dilakukan pihak Perhutani di wilayah Kecamatan Tutur pada musim kemarau 2014 lalu. Banjir bandang tersebut bersamaan dengan longsor skala kecil di wilayah Kecamatan Tutur dan Puspo.

“Pada kemarau 2014 Perhutani menebang habis sebagian kawasan hutan sehingga ada beberapa hektare lahan sehingga menyebabkan longsor dan banjir. Ada lahan gundul di hutan,” kata Nizar Subandono, warga Desa Andonosari Kecamatan Tutur, Kamis (09/04) lalu.

Nizar mengharapkan adanya upaya komprehensif dalam pencegahan banjir dan tanah longsor yang masih rentan terjadi karena intensitas hujan masih tinggi. “Pemkab harus bekerja sama dengan Perhutani. Meski lahan yang dipanen bukan milik warga tapi kalau ada bencana warga yang terdampak,” ujar Nizar.

Banjir bandang yang terjadi Jumat lalu, selain merusak puluhan rumah juga menghancurkan sedikitnya 40 hektare tanaman padi siap panen. Lahan yang hancur tersebar di sembilan di empat kecamatan.

“Kerugian material mencapai Rp 16 miliar. Kerugian di sektor pertanian mencapai Rp 15 miliar sementara bangunan rumah warga mencapai Rp 1 miliar. Angka tersebut tentu bisa bertambah karena sampai saat ini kita masih lakukan pendataan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana saat meninjau ke Desa Klinter, Kecamatan Kejayan, salah satu lokasi terparah terdampak banjir bandang.

Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di bantaran Sungai Petung, Pasuruan diperkirakan akibat penebangan hutan besar-besaran yang dilakukan pihak Perhutani di wilayah Kecamatan Tutur pada musim kemarau 2014 lalu. Foto: greeners.co

Pihaknya sudah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan, air bersih hingga peralatan masak dan peralatan tidur. Rata-rata setiap desa menghabiskan Rp 60 juta. Sementara untuk kerusakan fisik pemerintah daerah memberikan bantuan stimulan.

Para petani mengatakan puluhan hektare tanaman padi yang hancur rata-rata siap panen. Seorang petani di Desa Tebas Kecamatan Gondangwetan, Hasan (58), mengatakan tanaman padi miliknya akan dipanen lima belas hari lagi. “Semuanya hancur. Tak ada lagi yang dipanen,” ujar Hasan.

Kondisi korban banjir masih sangat memprihatinkan, terutama yang rumahnya rusak parah. Mereka terpaksa tidur di tenda-tenda darurat sederhana dari terpal sehingga selalu kedinginan saat malam. Hal itu terlihat di Desa Klinter Kejayan dan Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan, yang merupakan dua lokasi terparah.

Banjir bandang akibat peluapnya Sungai Petung sepekan lalu menyebabkan lebih dari 24 rumah rusak parah dan hancur. Ribuan rumah di sembilan desa tersebar di empat kecamatan diantaranya Kecamatan Kejayan, Pasrepan, Gondangwetan dan Rejoso terendam lumpur. Beberapa jembatan penghubung antar desa rusak dan salah satu diantaranya ambruk.

Selain di wilayah Kabupaten, dampak banjir lumpur juga dirasakan 10.20 kepala keluarga di Kota Pasuruan. Empat kelurahan di Kota Pasuruan berada di bantaran Sungai Petung yang berhilir di Selat Madura.

Penulis: MA/G12