Jakarta (Greeners) – Indonesia terpilih menjadi pemimpin sekaligus tuan rumah pertemuan negara-negara dunia dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pertemuan Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 ini akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 23-28 Mei 2022.

Utusan khusus PBB atau Special Representative of the Secretary General (SRSG) for Disaster Risk Reduction, Mami Mizutori menyebut, Indonesia berhasil dalam upaya pengurangan risiko bencana. Oleh sebab itu, Indonesia pantas menjadi tuan rumah GPDRR tahun 2022. Ia pun menilai, Indonesia memiliki ketangguhan dalam penanganan bencana.

“Bagi negara seperti Indonesia yang kerap mengalami ancaman bencana, Indonesia lebih memahami pentingnya melakukan pencegahan, memastikan ketangguhan, serta pentingnya melihat kelebihan dari penanganan perubahan iklim,” katanya dalam konferensi pers virtual persiapan penyelenggaraan 7th GPDRR, di Jakarta, Rabu (2/2).

Penyelenggaraan agenda GPDRR di Bali nantinya akan melibatkan 193 perwakilan negara dengan 4.000-5.000 peserta. Adapun fokus pertemuan tersebut untuk melihat bagaimana, khususnya pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan bersama dunia.

Oleh karena itu, perlu kolaborasi dan transformasi agar warga dunia dapat melihat capaian pengurangan risiko bencana Indonesia. “Isu-isu tersebut menjadi sangat penting agar dunia dapat mencontoh dan melihat pengalaman dan berbagai kebijakan yang Indonesia buat,” ucapnya.

GPDRR Wadah Memerangi Covid-19 dan Hidup Berkelanjutan

Selain itu ada harapan, GPDRR 2022 dapat menjadi wadah untuk saling menunjukkan bahwa saat ini dunia sedang memerangi musuh yang sama, yakni Covid-19. “Oleh karenanya kita perlu membangun lebih baik lagi. Menjadi lebih tangguh, menjadi lebih hijau dan lebih berkelanjutan. Penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction menjadi sangat penting,” paparnya.

Nantinya pertemuan GPDRR itu juga akan mendiskusikan bagaimana isu global dapat menjadi kesempatan untuk mengubah, mentransformasikan dan menghasilkan berbagai kesepakatan bersama untuk agenda pada 2030 nanti.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, Indonesia terus menyiapkan diri sebagai tuan rumah dalam GPDRR ke-7 tahun ini.

“Sebagai tuan rumah GPDRR 2022, Indonesia mendorong negara di seluruh dunia untuk selalu terhubung. Berkolaborasi dalam berbagai ide dan pengetahuan terkait pengurangan risiko bencana untuk dunia yang lebih tangguh secara berkelanjutan dan merata,” katanya.

Indonesia menjadi salah satu negara dunia yang rentan bencana. Ketangguhannya dapat pengakuan dunia. Foto: Shutterstock

Pertemuan Pengurangan Risiko Bencana Dorong Pemulihan Ekonomi

Lebih jauh Muhadjir juga memastikan bahwa acara GPDRR di tengah pandemi Covid-19 akan berlangsung secara aman dan memastikan protokol kesehatan.

Sejumlah penyiapan seperti aspek keamanan dan upaya antisipasi ancaman Indonesia tingkatkan seiring dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung. Muhadjir memastikan, untuk saat ini pemerintah belum memiliki skenario (penyelenggaraan secara daring atau luring) bilamana terjadi lonjakan kasus pada Mei 2022 nanti.

Muhadjir juga memastikan penyelenggaraan GPDRR 2022 itu merupakan wujud kolaborasi tingkat kementerian/ lembaga untuk mendorong pemulihan ekonomi lokal dan nasional. “Sebagai tuan rumah GPDRR akan mendorong pembahasan implementasi kerangka kebijakan, merekomendasikan kebijakan, menyoroti praktik baik dan meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana,” tutur Muhadjir.

Pemerintah juga memastikan akan menyiapkan konsep penyelenggaraan yang berimbas pada produk domestik burto regional bruto. Caranya dengan melibatkan UMKM serta mengoptimalkan kawasan wisata untuk tamu undangan.

Adapun hasil pertemuan tersebut akan menjadi tinjauan jangka menengah dan panjang tingkat dunia pada tahun 2023 nanti.

Penulis : Ramadani Wahyu

Jakarta (Greeners) – Peristiwa tsunami Tonga (15/1) negara di barat daya Samudra Pasifik, menjadi pengingat bagi Indonesia yang memiliki banyak gunung api bawah laut. Apalagi tsunami akibat erupsi letusan gunung berapi bukan kali pertama terjadi di Indonesia.

Setidaknya, terdapat 10 kali tsunami akibat erupsi gunung api yang meluluhlantakan wilayah-wilayah di Indonesia. Kesigapan dan kecanggihan alat teknologi peringatan tsunami akibat aktivitas gunung api sangat penting Indonesia miliki.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), beberapa bencana tsunami akibat erupsi letusan gunung api, di antaranya tsunami di gunung Awu pada 2 Maret 1856 yang menewaskan 2.806 orang. Selanjutnya, Gunung Krakatau pada 26-27 Agustus 1883, yang menewaskan 36.417 orang. Lalu tsunami di Gunung Anak Krakatau 22 Desember 2018 yang menewaskan 426 orang dan 25 orang hilang.

Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, Indonesia memiliki enam gunung api bawah laut. Gunung api tersebut antara lain Sangir dan Banua Wuhu di Perairan Sangir. Selanjutnya, Gunung Emperor of China, Nieuwekerk di Perairan Maluku. Terakhir, Gunung Yersey dan Gobal di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala PVMBG Andiani mengatakan, berkaca dari riwayat sejarahnya, dua di antara gunung api di bawah laut tersebut erupsinya pernah diikuti tsunami. Adapun daftar gunung api tersebut, Gunung Illi Werung – Hobal di Kabupaten Lembata, NTT dan Gunung Banua Wuhu di barat pulau Mahengtang, Kepulauan Sangihe.

“Itu terjadi karena letak kawah gunung api pada kedalaman kurang dari 500 meter dari permukaan laut,” ujarnya kepada Greeners, Rabu (19/1).

Sebaliknya, gunung berapi di bawah laut lainnya terletak pada kedalaman lebih dari 500 meter. Ini memungkinkan erupsi yang terjadi tak pernah diikuti tsunami.

PVMBG Upayakan Pantau Gunung Api Bawah Laut

Sejauh ini, pihak PVMBG terus menerus memantau aktivitas gunung berapi menggunakan alat seismik. Andiani menyatakan, untuk Gunung Api Ili Werung PVMBG telah memasang alat seismik, sedangkan Banua Wuhu rencananya pada tahun ini.

Kendati demikian, Andiani tetap mendorong agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan menyusul aktivitas gunung api penyebab tsunami yang tak hanya disebabkan erupsi gunung api bawah laut. Tapi juga berasal dari daratan. Misalnya, Gunung Krakatau. “Ancaman ke depan masih ada mengingat gunung api juga masih ada, baik di darat maupun laut,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menyatakan, hingga saat ini belum ada alat di dunia sains dan teknologi dunia sebagai peringatan terhadap tsunami non tektonik.

Namun, ia memastikan pihak BMKG bersama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan prototipe untuk memberikan peringatan kejadian tsunami non tektonik.

Alat yang bernama InaTNT (Indonesia Tsunami Non-Tektonik) ini mampu memberikan peringatan terhadap wilayah-wilayah sekitar bila terjadi tsunami akibat erupsi di gunung api. Pemerintah, kata dia tidak diam, meski sistem peringatan dini tsunami non tektonik belum operasional di dunia tetapi BMKG mencoba berinovasi membangun InaTNT.

Masyarakat pesisir perlu meningkatkan kesiapsiagaan potensi tsunami akibat aktivitas gunung api bawah laut Indonesia. Foto: Shutterstock

BMKG Bangun Prototipe InaTNT

Ia menjelaskan InaTNT ini memanfaatkan sensor monitoring muka laut yang dipasang di dekat gunung api. “Secara konsep InaTNT bekerja jika terjadi tsunami di gunung api, baik itu karena erupsi gunung api, longsoran atau reruntuhan. Maka tsunami yang sedang terdeteksi di dekat gunung itu menjadi warning untuk tempat-tempat yang lebih jauh dari gunung api itu,” papar Daryono.

Misalnya, di samping Gunung Anak Krakatau terdapat berbagai wilayah seperti Lampung, Anyer dan Tanjung Lesung. Wilayah-wilayah tersebut akan mendapatkan status peringatan dari tsunami yang terjadi akibat erupsi di Gunung Anak Krakatau.

Daryono menegaskan, alat InaTNT ini masih membutuhkan penelitian lebih jauh sebelum akhirnya siap digunakan. Ia menyebut perkembangan alat ini masih membutuhkan stasiun monitoring muka laut.

Selain itu, Daryono juga menyebut pentingnya membuat pemetaan daerah bahaya tsunami dengan menandai sejarah tsunami karena erupsi dan longsornya. “BMKG sudah membuat lebih dari 50 peta bahaya tsunami untuk berbagai daerah dengan indeks risiko tsunami tinggi,” imbuhnya.

Adapun sumber tsunami di Indonesia sebagian besar sangat dekat, yakni kisaran 100 kilometer dari lepas pantai. Alhasil, perjalanannya untuk sampai ke daratan bisa sangat cepat. Kesigapan dan mitigasi perlu masyarakat sekitar pantai lakukan lewat pemberian edukasi dari pemerintah.

Sebelumnya, BMKG juga telah membangun sistem peringatan dini tsunami di Indonesia berbasis kegempaan bernama InaTews (Indonesia Tsunami Early Warning System). InaTEWS meliputi buoy yang terpasang di lepas pantai. InaTEWS dapat membantu masyarakat memperoleh peringatan dini tsunami melalui BMKG.

Edukasi bagi masyarakat pantai juga perlu agar mereka bisa selamat dari tsunami. Perencanaan tata ruang pantai berbasis risiko tsunami juga perlu pemerintah buat. 

Penulis : Ramadani Wahyu

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi 8 kali gempa merusak sejak tahun 1851 hingga tahun 2019 di Selat Sunda. Yang terbaru gempa merusak magnitude (M) 6,6 pada Jumat (14/1) sore. Sehingga total ada 9 gempa merusak yang telah terjadi.

Dalam tiga menit pertama, BMKG memonitor gempa bumi tersebut M 6,7 kedalaman 10 km dan berpotensi tsunami. Namun pada menit ke empat setelah banyak data terkumpul, ada pembaruan data yakni gempa M 6,6 kedalaman 40 km. Episenter gempa di laut pada jarak 132 km arah barat daya Kota Pandeglang, Banten.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, gempa yang terjadi di selatan Banten ini adalah gempa dengan mekanisme pergerakan naik. Hal ini terjadi akibat patahan naik.

“Gempa yang terjadi dangkal akibat subduksi lempeng Samudra Indo Australia menghujam ke bawah lempeng Benua Eurasia. Ke bawah Pulau Jawa yang menerus ke Nusa Tenggara,” katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (14/1) sore.

Goncangan gempa ini dirasakan di sejumlah wilayah di luar Banten, seperti Bogor, Jakarta, Bekasi hingga Tangerang Selatan. 

Gempa Merusak di Selat Sunda

Dwikorita mengungkapkan, dari sejarah kegempaan di Selat Sunda, pada Mei 1851 di Teluk Betung dan Selat Sunda pascagempa kuat teramati tsunami setinggi 1,5 meter (m). Lalu pada 9 Januari 1852 terjadi gempa kuat dan terjadi tsunami kecil.

Setelah itu, pada 27 Agustus 1883 terjadi tsunami dahsyat di atas 30 meter akibat erupsi Krakatau. Kemudian pada 23 Februari 1903 terjadi gempa M 7,9 yang berpusat di selatan Selat Sunda. Lalu 26 Maret 1928 terjadi tsunami kecil yang teramati di Selat Sunda pascagempa kuat.

Rentetan berikutnya pada 22 April 1958, terjadi gempa kuat dan kenaikan permukaan air laut. Yang terbaru pada 22 Desember 2018, kala itu tsunami menerjang Selat Sunda akibat longsoran anak Krakatau. Berikutnya, pada 2 Agustus 2019 terjadi gempa M 7,4 yang merusak di Banten dan berpotensi tsunami.

Dari rentetan gempa yang terjadi sejak tahun 1851 hingga yang terbaru di 2022, Dwikorita mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan. BMKG memonitor dalam 30 hari terakhir ada peningkatan aktivitas kegempaan dengan magnitude di bawah 5 di Jawa Barat dan Banten.

“Ada yang masyarakat rasakan lemah. Namun perlu ada kesiapan kondisi rumah tahan gempa. Perabotan yang labil dan mudah roboh jangan berada di atas tempat tidur atau tempat bekerja,” ungkap Dwikorita.

Selain itu di setiap bangunan entah itu rumah, mal, perkantoran dan hotel harus memiliki tempat perlindungan yang aman apabila terjadi goncangan gempa.

“Meja yang kokoh bisa menjadi tempat perlindungan. Jangan malah di bawahnya ada tumpukan kardus,” imbuhnya.

Hal penting lainnya, jalur evakuasi harus tanpa halangan apapun. Berlatih peningkatan evakuasi mandiri di gedung bertingkat juga sangat penting.

Gempa merusak sebanyak 9 kali di Selat Sunda sejak tahun 1851 hingga 2022 menyebabkan tsunami dan kerusakan bangunan. Foto: Shutterstock

Waspadai dan Siaga Potensi Gempa Merusak yang Lebih Besar

Koordinator Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa Jumat (14/1) ini bersifat merusak (desktruktif). Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang menyebut, 113 kelurahan dari 13 kecamatan terdampak gempa. Sebanyak 700 rumah dan lebih dari 300 fasilitas umum rusak.

“Gempa Ujung Kulon ini jenisnya mirip dengan gempa selatan Jawa Timur M 6,1 pada 10 April 2021 lalu yang bersifat destruktif. Sama-sama intraslab yaitu gempa dengan sumber di dalam Lempeng Indo Australia,” kata Daryono di Jakarta, Sabtu (15/1)

Hingga Sabtu (15/1) lanjutnya, sudah terjadi 33 kali gempa susulan dengan magnitude terbesar 5,7 dan terkecil 2,5.

Ia menegaskan, gempa Ujung Kulon ini sebenarnya bukan ancaman sesungguhnya karena segmen megathrust Selat Sunda mampu memicu gempa tertarget mencapai M 8,7.

“Dan ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Kapan saja dapat terjadi karena Selat Sunda ini merupakan salah satu zona seismic gap di Indonesia yang selama ratusan tahun belum terjadi gempa besar,” paparnya.

Sehingga tambahnya, patut patut diwaspadai karena berada di antara dua lokasi gempa besar yang merusak dan dapat memicu tsunami yaitu gempa Pangandaran M 7,7 (2006) dan gempa Bengkulu M 8,5 (2007).

Penulis : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peningkatan curah hujan saat periode musim hujan. BMKG memperkirakan puncak musim hujan terjadi Desember 2021 hingga Februari 2022.

Puncak musim hujan di berbagai wilayah bervariasi dalam periode tersebut. Oleh sebab itu, perlu memperkuat kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Koordinator Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Hary Tirto Djatmiko mengatakan, BMKG sudah mengamati tren peningkatan curah hujan mulai terjadi pada Oktober 2021.

“Curah hujan saat ini sedang masyarakat Indonesia alami sudah mulai meningkat,” katanya dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (6/11).

BMKG lanjutnya sudah membuat analisis jangka pendek hingga jangka panjang dari kondisi cuaca yang sedang berlangsung. Menurutnya, BMKG memaksimalkan informasi cuaca tujuh hari ke depan.

“Dari analisis itu, puncak curah hujan pada bulan Desember, Januari dan Februari. Lebih banyaknya di bulan Februari,” ucapnya.

Hary menjelaskan, pada bulan November 2021 sudah memasuki peningkatan intensitas hujan. Pada bulan tersebut, sebanyak 28-30% daerah di Indonesia sudah memasuki transisi musim pancaroba.

Dalam periode tersebut perlu waspada peningkatan curah hujan. Selanjutnya pada Desember 2021 curah hujan pun perkiraannya semakin meningkat.

Sebaran Curah Hujan Menengah-Tinggi di Indonesia

Hary mengatakan, pada November 2021 hingga Desember 2021 curah hujan telah berada di kategori menengah hingga tinggi lebih dari 50 mm per bulan. Kondisi ini terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam bagian barat, Sumatera Utara bagian barat, Sumatera Selatan bagian selatan, Bengkulu bagian selatan, Jawa Barat bagian selatan, Sulawesi Barat bagian tengah dan Papua bagian tengah.

“Memasuki Januari 2022- Februari 2022 curah hujan kategori menengah hingga sangat tinggi, prakiraannya terjadi di daerah Sulawesi Tenggara bagian utara, Papua barat bagian tengah dan Papua bagian tengah,” paparnya.

Serta pada bulan Maret 2022 – April 2022 pada umumnya berada di kategori menengah tinggi dengan curah hujan yang sangat tinggi lebih dari 50 mm per bulan prakiraannya terjadi di daerah Papua bagian barat dan Papua bagian tengah.

Oleh sebab itu masyarakat harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir karena curah hujan tinggi.

Banjir salah satu bencana hidrometeorologi saat puncak musim hujan. Foto: Shutterstock

PMI Siaga Hadapi Potensi Bencana

Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said mengungkapkan, PMI terus mengingatkan masyarakat untuk bersama siaga dan siap menghadapi potensi bencana. Terkait hal itu, PMI telah menyiapkan tangki air, ambulans serta kesiagaan markas PMI di seluruh kota dan provinsi di Indonesia.

Saat ini seluruh markas PMI diminta mengecek perkembangan cuaca dan ketinggian air di tempat tertentu untuk mengetahui ancaman banjir ataupun longsor.

“Enam jam pascabencana, PMI harus bergerak cepat datang ke lokasi dan melakukan rescue,” imbuhnya.

Dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana lanjutnya, PMI sudah memiliki data potensi risiko bencana kecil hingga tinggi di setiap wilayah.

“Bencana itu penuh dengan kejutan yang tiba – tiba, Banjarmasin puluhan tahun tidak pernah terjadi banjir besar. Tapi tahun lalu telah mengalaminya, jadi yang seperti itu, kita selalu siap dengan segala kemungkinan,” ucap Sudirman.

Oleh sebab itu lanjutnya, koordinasi menjadi kunci dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Penulis : Ihya Afayat

Jakarta (Greeners) – Pemerintah mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring munculnya ancaman La Nina selama periode musim hujan. La Nina ditandai peningkatan curah hujan yang cenderung ekstrem.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan La Nina berlangsung dan mencapai puncaknya Februari 2022. Saat ini intensitas La Nina mendekati moderat, itu artinya curah hujan meningkat dan cenderung ekstrem selama periode musim hujan. Kondisi ini memicu potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan puting beliung.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melaporkan status terkini anomali suhu muka laut pada dasarian III September 2021, bagian tengah di Samudra Pasifik telah melewati ambang batas La Nina. Nilai anomali pada dasarian III September, dasarian I Oktober dan dasarian II Oktober berturut-turut yaitu -0,63, -0,61 dan -0,92.

“Suhu muka laut di Samudra Pasifik ekuator semakin mendingin lagi, yang saat ini anomalinya sudah mencapai minus 0,92, yang tadinya baru minus 0,63. Ini mengidentifikasikan penguatan insensitas La Nina. Apabila mencapai 1, artinya sudah mulai terjadi La Nina dengan insensitas moderat. Artinya penguatan ini semakin meningkat,” kata Dwikorita dalam Rakornas Antisipasi La Nina, di Jakarta, baru-baru ini.

Berbagai pusat layanan iklim di dunia seperti National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan Bureau of Meteorology Australia juga memprediksi bahwa La Nina akan terjadi hingga level moderat sampai dengan Februari 2022. Dengan prediksi puncaknya akan terjadi pada Januari dan Februari 2022.

“Berdasarkan evaluasi La Nina tahun lalu yang insensitasnya serupa dengan yang diprediksi saat ini lemah hingga moderat, tahun lalu La Nina mengakibatkan peningkatan curah hujan dari 20 persen hingga 70 persen di atas normalnya yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia,” paparnya.

BNPB Perkuat  Mitigasi Bencana 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito mengungkapkan, kewaspadaan serta mitigasi dampak La Nina yang menyebabkan curah hujan meningkat ini terus BNPB lakukan.

Curah hujan ini dapat menjadi salah satu pemicu bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor. Namun faktor lain dapat berkontribusi sebagai pemicu bencana tersebut, seperti gangguan kestabilan lereng atau pemanfaatan lahan tanpa adaptasi kondisi geologi lokal.

Ganip menambahkan, saat ini BNPB sudah memulai kesiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah dampak ancaman La Nina.

“Penanganan vegetasi, pembersihan saluran air, pembenahan tanggul sungai, penguatan lereng menggunakan beton maupun vegetasi serta optimalisasi drainase perlu terus kita lakukan. BNPB melalui komunitas masyarakat dan BPBD kabupaten/kota dan provinsi terus akan melakukan upaya-upaya ini,” paparnya.

Terdapat sejumlah provinsi yang menjadi perhatian BNPB karena memiliki kerawanan tinggi bencana hidrometeorologi. Untuk Provinsi Jawa Barat, kabupaten/kota yang menjadi perhatian atas kejadian bencana yang tinggi di antaranya Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Bandung.

Sedangkan di Jawa Tengah yakni Kabupaten Cilacap, Semarang dan Banyumas. Kemudian untuk Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Ponorogo, Trenggalek dan Situbondo. Selanjutnya di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Baeteng, Barru dan Bone.

BNPB perkuat mitigasi bencana pada daerah rawan bencana hidrometeorologi. Foto: Shutterstock

Pencegahan Karhutla Selama La Nina

Selain kesiapsiagaan menghadapi ancaman La Nina, pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah langkah selama La Nina terjadi. Salah satunya ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengungkapkan, meskipun La Nina menyebabkan curah hujan meningkat namun masih terdapat sejumlah daerah tertentu yang justru mengalami kekeringan. Sehingga pemerintah harus tetap waspada terhadap karhutla saat La Nina terjadi.

“Faktanya berdasarkan analisis BMKG, meskipun kondisi La Nina biasanya curah hujan meningkat, ada daerah-daaerah tertentu di wilayah kita ini yang justru mengalami adanya kekeringan. Sehingga kita harus tetap waspada selama La Nina ini kemungkinan terjadinya karhutla,” kata Alue.

Hasil pantauan hotspot KLHK sepanjang tahun 2021 berdasarkan Satelit Terra dan Aqua yang tersebar di 1.347 titik menunjukkan penurunan lahan karhutla yang sangat signifikan. Apabila dibandingkan dengan tingkat hotspot tahun 2015, maka penurunan yang terjadi mencapai 91%.

Alue menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meningkatkan pemantauan hotspot secara intensif khususnya pada sejumlah daerah rawan karhutla.

“Kita harus tetap meningkatkan upaya pemantauan hotspot secara intensif khususnya pada daerah-daerah rawan karhutla kemudian disertai pengecekan verifikasi hotspot di lapangan. Kedua, memantau dan menganalisi prediksi cuaca harian misalnya curah hujan hingga kelembapan suhu dan seterusnya, serta potensi karhutla dari BMKG,” paparnya.

Patroli pencegahan karhutla pada Januari-Maret 2022 akan berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat. Pada bulan April-Juni 2022 di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kemudian pada Agustus hingga Oktober 2022 di seluruh provinsi rawan karhutla.

Sementara itu, dalam Rakornas Antisipasi La Nina, tersusun rencana aksi terintegrasi antarkementerian dan lembaga pusat hingga daerah. Rencana aksi ini memuat langkah mitigasi dampak ancaman La Nina khususnya di sektor pertanian, perhubungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan kebencanaan.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Enam provinsi di beberapa wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan telah menetapkan status Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan. Enam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, periode penetapan status Siaga Darurat tersebut berbeda-beda di tiap provinsi. Periode Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan di Riau sendiri telah dimulai sejak tanggal 1 Maret hingga 30 November 2016, Jambi tanggal 27 Juli hingga 14 Oktober 2016, Sumatera Selatan sejak 7 Maret hingga 30 November 2016, Kalimantan Barat tanggal 1 Juni sampai 1 September 2016, Kalimantan Tengah tanggal 11 Juli sampai 8 Oktober 2016, dan Kalimantan Selatan yang baru saja dimulai yaitu tanggal 15 Agustus hingga 15 November 2016.

“Gubernur Kalimantan Barat telah menyiapkan perpanjangan masa Siaga Darurat karhutla di Kalimantan Barat hingga November 2016 karena biasanya bulan September adalah periode puncak kemarau yang juga merupakan puncak dari jumlah hotspot atau puncak panas kebakaran hutan dan lahan,” katanya, Jakarta, Selasa (23/08).

BACA JUGA: Menteri LHK: Indonesia Bersiap Hadapi Ancaman Karhutla

Dengan adanya status Siaga Darurat ini, kata Sutopo, telah memberikan kemudahan akses bagi BNPB dan Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) untuk menggerakkan potensi sumber daya yang ada. BNPB telah mengerahkan 8 helikopter water bombing, 2 pesawat water bombing dan 2 pesawat hujan buatan. Di Riau, terusnya, telah ditempatkan 3 heli water bombing, 2 pesawat water bombing dan 1 pesawat Casa hujan buatan sejak.

Total sebanyak 21,7 juta liter air telah dijatuhkan dari heli dan pesawat water bombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Riau sejak 1 April 2016 hingga sekarang. Sedangkan untuk hujan buatan, telah ditaburkan 40 ton garam (NaCl) ke dalam awan-awan potensial dari pesawat Casa.

Selain itu, sebanyak 2.937 hektar hutan dan lahan terbakar di Riau telah berhasil dipadamkan oleh tim satgas darat. Sebanyak 64 kejadian perkara dengan 79 orang tersangka ditangani oleh satgas penegakan hukum dalam tahun 2016.

BACA JUGA: KLHK Siap Bantu Penyidikan Terhadap 15 Perusahaan Pembakar Hutan

Di Sumatera Selatan, lanjutnya, BNPB juga menempatkan 2 heli water bombing dan 1 pesawat hujan buatan. Di Kalimantan Tengah ditempatkan 2 pesawat heli water bombing, dan di Kalimantan Barat ditempatkan 1 heli water bombing. BNPB sedang mempersiapkan pengiriman 1 heli water bombing dan 1 pesawat hujan buatan untuk dioperasikan di Kalimantan Barat.

“Penetapan status Siaga Darurat oleh 6 provinsi ini lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Karena, pada tahun 2015, beberapa daerah mengalami keterlambatan penetapan status Darurat Karhutla sehingga penanganan menjadi tidak optimal. Api sudah terlanjur besar dan meluas sehingga sulit dipadamkan,” tutup Sutopo.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Satelit Modis sensor Terra Aqua dari NASA mendeteksi adanya 151 hotspot atau titik api di wilayah Indonesia pada Minggu (13/03) pukul 05.00 WIB. Sebaran titik api tersebut berada di Kalimantan Timur sebanyak 76 titik, Riau 45 titik, Aceh 11 titik, Kalimantan Utara 7 titik, Sulawesi Tengah 2 titik, Gorontalo 2 titik, Sulawesi Selatan 2 titik, Sumatera Selatan 1 titik, Sumatera Utara 1 titik, Maluku Utara 1 titik, dan Jawa Timur 1 titik.

“Meskipun berbagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah daerah, dunia usaha dan lainnya, namun karhutla terus terjadi, khususnya di Riau dan Kalimantan Timur,” ungkap Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (14/03).

Menurut Sutopo, rapat koordinasi dan gelar kesiapsiagaan sudah dilakukan berulangkali. Bahkan saat ini Pemerintah Daerah Riau telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla sejak Senin (07/03) hingga tiga bulan ke depan.

Enam kabupaten di Riau juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla yaitu Kabupaten Meranti, Bengkalis, Dumai Rokan Hilir, Siak dan Pelalawan. Penetapan status ini dalam rangka memudahkan untuk koordinasi dan komando dalam penanganan karhutla. Juga untuk kemudahan akses menggunakan potensi yang ada seperti penggunaan anggaran, personel, sumber daya lain dan bantuan dari BNPB.

Ke 45 titik api yang ada di Riau, lanjut Sutopo, tersebar di Kabupaten Bengkalis (16 titik api), Indragiri Hulu (2), Kepulauan Meranti (20), Pelalawan (4), Rokan Hilir (1), dan Siak (2). Sedangkan 76 titik api di Kalimantan Timur tersebar di Kabupaten Berau (9), Kutai Kartanegara (16), Kutai Timur (50), dan Bontang (1).

Kondisi cuaca di Riau dan Kalimantan Timur terpantau kering. Wilayah di Riau saat ini memasuki kemarau periode pertama hingga April mendatang. Namun kemarau yang terjadi tidak sekering saat kemarau periode kedua pada Juli hingga September mendatang. Saat ini kondisi air sumur dan air permukaan sudah mulai menipis sehingga menyulitkan petugas saat memadamkan api.

“Sesungguhnya karhutla di Riau dan Kalimantan Timur sudah berlangsung hampir tiga minggu terakhir dengan jumlah hotspot yang fluktuatif. Jumlah total hotspot di Kalimantan Timur lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Memang terjadi anomali, dimana karhutla sebelumnya di Kalimantan Timur relatif sedikit dibandingkan dengan yang lain,” tambahnya.

Penyebab karhutla dikatakan Sutopo masih tetap sama, yaitu akibat kecerobohan dan pembakaran. Artinya disengaja oleh oknum yang membakar hutan dan lahan untuk pembersihan dan pembukaan lahan. Lokasi karhutla terjadi di lahan masyarakat, perkebunan pada konsesi perusahaan, dan di hutan. Seperti karhutla yang terjadi pada Senin (14/03) di Kabupaten Meranti berada di lahan perkebunan swasta.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei sempat menggulirkan kebijakan insentif bagi desa-desa yang berhasil menjaga wilayahnya tidak terbakar dengan pola pemberdayaan masyarakat. BNPB menyatakan akan membantu BPBD dalam pengendalian karhutla seperti pengerahan helikopter dan pesawat untuk water bombing, hujan buatan, bantuan pendanaan untuk operasional personil, aktivasi posko, dan lainnya.

Willem juga mengatakan antisipasi karhutla pada tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia menyatakan bahwa kejadian karhutla tahun 2015, kemungkinan kecil tidak akan berulang. “Ini dilakukan sebab kondisi tahun 2016 tidak ada fenomena El Nino dan antisipasi sudah jauh lebih baik dilakukan,” ujarnya.

Lebih jauh, Willem mengungkapkan bahwa tidak mungkin menghilangkan seratus persen karhutla di Indonesia, tapi masih bisa dikurangi skala dan intensitasnya. Menurutnya, motivasi oknum masyarakat membakar lahan adalah faktor ekonomi, selain karena lebih murah dan mudah dilakukan bagi mereka untuk membuka lahan. Ia menegaskan harus ada solusi jika ingin masyarakat tidak membakar lahan.

“Lemahnya penegakan hukum juga makin menyulitkan dalam penanggulangan karhutla. Penyelesaian hukum terkait karhutla di Riau pada tahun 2013, 2014, dan 2015 hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Akhirnya tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pembakaran. Perusahaan perkebunan juga harus menyediakan sumberdaya dan personil yang memadai untuk menjaga wilayahnya agar tidak terbakar,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi sekitar 41 juta jiwa masyarakat Indonesia hidup di wilayah rawan bencana longsor. Sebanyak 274 wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia berada di daerah bahaya sedang hingga tinggi dari ancaman bencana tanah longsor.

Menanggapi ancaman ini, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho meminta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana agar mengenali lingkungan sekitarnya agar dapat melakukan antisipasi dini sebelum bencana longsor terjadi. Salah satunya, dengan tetap awas saat curah hujan berintensitas cukup tinggi.

Selain itu, apabila terjadi hujan besar, hendaknya masyarakat melakukan patroli pengecekan di sekitar atas-atas bukit untuk melihat apakah terjadi retakan-retakan pada tanah. Jika ada, lanjutnya, biasanya longsor akan berlanjut dan jika retakan semakin membesar, tentu masyarakat harus pindah untuk sementara dari lokasi tersebut.

“Seperti yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Di sana terjadi gerakan tanah yang sifatnya pelan, merayap dan cukup luas wilayahnya. Ini bisa diantisipasi lebih mudah dibanding longsoran yang sangat cepat,” jelasnya di Jakarta, Kamis (11/02).

Sutopo juga mengatakan kalau BNPB telah memasang 50 unit sistem peringatan dini rawan longsor hasil kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Geologi. Pemasangan sistem tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi secara cepat tempat-tempat yang dinilai rawan longsor.

“Kita bukan hanya memasang alatnya, tapi juga melatih masyarakat; membuat kelompok-kelompok siaga bencana agar mampu melakukan antisipasi,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pemasangan 50 unit sistem peringatan dini masih belum mencukupi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, terangnya, langkah yang lebih baik dalam menangani atau mengantisipasi bencana adalah dengan penyusunan tata ruang sesuai dengan wilayah-wilayah rawan bencana.

“Kita kan sudah punya petanya, itu sudah ada dan di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penyusunan tata ruang harus berazaskan peta rawan bencana,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih