Jakarta (Greeners) – Bank Dunia merilis data perhitungan kerugian ekonomi Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2019. Menurut laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ) nilainya mencapai Rp 75 triliun atau setara dengan 0.5 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Kerugian tersebut berdampak pada sektor pertanian, transportasi, perdagangan, industri, maupun lingkungan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan secara regional provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mengalami dampak ekonomi terberat, yakni 7.9 dan 6.1 persen dari PDB. Menurutnya penanganan karthutla juga berpengaruh terhadap Dana Siap Pakai (DSP) yang terus naik setiap tahun. Di 2017, misalnya, jumlahnya 1,5 triliun, sementara di 2018 sebesar 2,5 triliun, dan tahun ini 3,5 triliun.
“Pemadaman api yang telah membesar sulit dikendalikan sehingga membutuhkan biaya sangat besar dan cenderung tidak efektif. Sejak 2015 sampai 2019, DSP yang sudah digunakan untuk penanganan karhutla selama 5 tahun mencapai Rp 8,6 triliun,” ucap Agus, di kantor BNPB, Selasa (17/12/2019).
Baca juga: Pemerintah Susun Program Pencegahan Karhutla 2020
Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga turut menghitung kerugian dari karhutla. Agus menuturkan penghitungan menggunakan metodologi berstandar internasional Damage and Loss Assessment (DaLA) dari United Nations Economic Commission For Latin America and The Carribean (UN-ECLAC). Di Indonesia, metode tersebut diubah menjadi Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo, saat menerangkan pola musim penghujan, di Jakarta Timur, Selasa, 17 Desember 2017. Foto: www.greeners.co/Dewi Purningsih
“Kita hitung baru sampai September. Metode penghitungannya sama, kita hitung Rp 62 triliun. Kalau mereka (Bank Dunia) menghitungnya sampai Oktober, ditambah Jambi dan Sumatera Selatan. Jadi, luasnya beda sehingga hasilnya berbeda, tapi metodenya sama,” ujar Agus.
Baca juga: Sebanyak 1.253 Perusahaan Harus Bertanggung Jawab atas Karhutla 2019
Dengan kerugian yang mencapai triliunan tersebut, BNPB menyatakan bahwa pencegahan adalah upaya terbaik untuk menangani karhutla. “Mengembalikan gambut sebagaimana kodratnya yaitu selalu basah, berair, dan berawa. Mengubah perilaku dari buka lahan dengan pembakaran menjadi tanpa bakar, membentuk satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dalam satu komando. Serta mengingatkan program mitigasi bencana maupun menegakkan hukum bagi pelaku pembakar hutan,” kata Agus.
Penulis: Dewi Purningsih
Editor: Devi Anggar Oktaviani
20 Apr 2024 
