Jakarta (Greeners) – Udara di empat wilayah di Kota Surabaya terkontaminasi mikroplastik yang berbeda. Hal ini terbukti melalui penelitian oleh  Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) pada 22 September 2023. 

Wilayah tersebut meliputi sekitar Kebun Binatang Surabaya, Kedung Cowek Kenjeran, Kampus C Unair, dan sekitar Tunjungan Plaza. Perolehan mikroplastik terbanyak ada pada daerah Kedung Cowek Kenjeran.

Mikroplastik merupakan protolan, remahan, patahan, cucian plastik yang berukuran kurang dari 5 milimeter. Plastik tidak akan terurai dan hilang di lingkungan, hanya dapat terpecah atau terdegradasi menjadi bentuk baru yang disebut mikroplastik.

BACA JUGA: Cloud of Sea, Alat Canggih untuk Angkut Mikroplastik di Laut

“Rata-rata mikroplastik keempat lokasi tersebut adalah 14 partikel/12 cm cawan dalam waktu 6 jam,” ucap Penulis Buku “Rekam Jejak Mikroplastik”, Rafika Apriliyanti. 

Sementara itu, sumber mikroplastik pada udara dihasilkan dari asap pembakaran rumah tangga, asap pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan asap kendaraan.

Tidak hanya itu, pembakaran plastik seperti ini juga telah menimbulkan dampak bagi kesehatan. Misalnya, penyakit jantung, pernafasan, saraf, sakit kepala, masalah reproduksi, hingga gangguan hormon.

Ecoton mengadakan launching buku bertajuk “Rekam Jejak Mikroplastik” dan modul bertajuk “Zero-Waste School”. Foto: Ecoton

Kampanyekan Polusi Mikroplastik Lewat Buku

Ecoton mengadakan launching buku bertajuk “Rekam Jejak Mikroplastik” dan modul bertajuk “Zero-Waste School” di Kota Surabaya. Peluncuran buku ini sekaligus sebagai upaya mengkampanyekan urgensi polusi mikroplastik di sungai.

Perwakilan organisasi lingkungan dan anak muda tampak hadir dalam perilisan buku tersebut. Sang penulis, Rafika mengungkapkan keunggulan bukunya adalah terdapat data grafik penelitian.

“Buku ini berisi kumpulan penelitian mikroplastik oleh Ecoton dari tahun 2019-2023, disajikan dalam bentuk data grafik penelitian. Kemudian, foto-foto menarik serta penjelasan secara teori berasal dari jurnal dan buku ilmiah,” jelasnya.

BACA JUGA: Mikroplastik Ancam Perairan di Kota Mataram

Tidak hanya itu, Rafika juga menjelaskan perihal bukunya yang berisi definisi, sumber, sifat racun, dampak berbahaya dari mikroplastik, dan metode pengambilan sampel mikroplastik. Kemudian, solusi untuk terhindar dari racun mikroplastik.

“Buku ini diciptakan untuk mengedukasi masyarakat bahwa mikroplastik itu cilik mekitik (kecil-kecil mematikan) yang menjadi transporter senyawa toxic sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia,” ucapnya.

Kenalkan Buku Bertajuk Zero Waste School

Sementara itu, buku kedua yang merupakan modul karya Firly M J bertajuk “Zero Waste School”. 

“Buku ini berisi kiat-kita mewujudkan ‘Sekolah Bebas Sachet” dan edukasi kepada kader lingkungan sekolah,” jelas alumni Antropologi Universitas Airlangga tersebut. 

Firly juga menjelaskan bahwa zero waste style harus di-booming-kan kepada anak-anak muda generasi milenial sebagai upaya pelestarian sungai dari ancaman polusi plastik.

“Saya mengajak anak-anak untuk peka terhadap lingkungan, terutama sampah di sekitar lingkungannya. Sebab, anak menjadi agen perubahan terhadap perilaku terhadap orang tuanya. Sehingga, gaya hidup zero waste akan menjadi kebiasaan dalam keseharian,” ucapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk menekan produksi plastik secara global. Sebab, plastik diproduksi dengan minyak bumi dan ditambahkan 10.000 lebih bahan kimia.

“Selain itu, buku ini juga mengajak berbagai pihak agar pangan di kantin sekolah bebas 5P (Pewarna, Pengenyal, Pemanis, Pengawet, dan Penyedap),” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tiga kota di Indonesia yakni Surabaya, Balikpapan dan Bontang meraih penghargaan sebagai kota bersih dan ramah lingkungan se-Asia Tenggara. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memberikan penghargaan ini untuk mendorong tumbuhnya kota-kota berkelanjutan.

Penghargaan The 5th ASEAN ESC Award and the 4th Certificate of Recognition merupakan program dari ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC).

Acara penghargaan ini dilaksanakan secara hybrid dengan Indonesia menjadi tuan rumah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi menyerahkan penghargaan ini kepada perwakilan penerima, di Jakarta, Kamis (21/10).

Menteri Siti mengatakan, environmentally sustainable cities (ESC Award) merupakan salah satu pendekatan paling efektif mendorong kota-kota di ASEAN memobilisasi sumber daya membangun kota yang bersih dan hijau. Hal ini juga bisa mendorong kota-kota lain melakukan hal serupa.

“Dengan ini, saya sangat berharap, bahwa ini akan memotivasi kita untuk meningkatkan kinerja lingkungan kita dan menginspirasi orang lain untuk berbagi praktik terbaik di seluruh dunia,” kata Menteri Siti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/10) malam.

Oleh karena itu lanjutnya, kolaborasi yang kuat adalah kunci. Hal itu untuk menjembatani kesenjangan dan bergerak maju dengan cara yang lebih harmonis.

Adipura Menilai Kota Bersih di Indonesia

ESC Award ini terbagi dalam tiga kategori yaitu clean air, clean water dan clean land. Setiap negara menominasikan maksimal enam kota (1 kota besar dan 1 kota kecil untuk masing-masing kategori sertifikat). Seleksi terhadap kota-kota yang akan mendapatkan penghargaan certificate of recognition telah berlangsung pada pertemuan AWGESC ke-19 pada 5 Juli 2021.

Dalam penghargaan tersebut Menteri Siti menjelaskan, Indonesia punya program serupa menilai kota bersih lewat Adipura. Penghargaan Adipura adalah penghargaan kepada kepada kota-kota yang memenuhi kriteria lingkungan tertentu.

Tidak hanya sebagai kota yang bersih dan hijau, tetapi juga berhasil menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengelola limbah domestiknya, serta mempromosikan ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah.

“Tiga kota dari Indonesia yang menerima penghargaan hari ini termasuk di antara yang telah menerima penghargaan Adipura,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi pada kesempatan itu menyampaikan bahwa ASEAN bangga mengakui kota-kota yang mendapat penghargaan ESC Award dan certificate of recognition tahun ini.

Menurutnya, kota-kota tersebut telah memprioritaskan pengarusutamaan kebijakan dan program pembangunan yang ramah lingkungan.

Kota-Kota Peraih Penghargaan

Sepuluh kota yang meraih environmentally sustainable cities (ESC Award) yakni Temburong Brunei Darussalam, Preah Sihanouk City, Cambodia, Balikpapan Indonesia, Xamnneua City, Lao PDR, Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), Malaysia, Nyaung Oo (Bagan) City, Myanmar, Marikina City, Phillipines, Nee Soon South Division, Singapore, Yala Municipality, Thailand dan Can Tho City, Vietnam.

Untuk kota besar kategori clean water diraih Surabaya Indonesia. Lalu kota besar kategori clean air Phnom Penh City, Cambodia, Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB), Malaysia. Sedangkan kota besar peraih kategori clean land adalah Paranaque City, Philippines.

Selanjutnya, kota kecil peraih kategori clean air antara lain Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS), Malaysia, Hatyai Municipality, Thailand, Kep City, Cambodia, Kaysone-Phomvihane City dan Lao PDR.

Sedangkan kota kecil peraih kategori clean water adalah Thungsong Municipality, Thailand. Kemudian kota kecil peraih kategori clean land adalah Krabi Municipality Thailand, Senmonorom City Cambodia, Bontang Indonesia dan Ninh Binh City Vietnam.

Penulis : Ari Rikin

Bila Anda penonton setia drama Korea, pastinya Anda pernah menyaksikan karakter kesayangan Anda menggunakan meja makan lipat di rumahnya. Meja makan ini begitu fleksibel karena dapat disimpan di sudut ruangan ketika tidak digunakan. Tidak hanya di Korea, warga Indonesia pun mulai menggemari meja makan lipat. Sama halnya dengan peneliti muda dari Surabaya berikut ini.

Dalam Perancangan Desain Produk Meja Makan Menggunakan Limbah Tebu dengan Konsep Space Saving, Puguh Amin Murtado, menuliskan penelitiannya yakni meja berkonsep space saving berbahan limbah ampas tebu. Puguh memilih konsep meja lipat karena lebih efisien dan fleksibel.

“Meja makan yang dibuat menggunakan konsep space saving, menggunakan sistem lipat. Bentuk persegi akan memudahkan produksi, menghemat ruang, serta memudahkan proses pembuatan dibanding bangun datar lainnya,” tulis alumni Universitas Dinamika Surabaya ini.

Baca juga: Desainer Belanda Sulap Limbah Surat Kabar Menjadi Kayu

Tidak hanya menciptakan meja fleksibel, Puguh juga menggunakan bahan inovatif. Dia memilih ampas tebu. Ampas tebu merupakan limbah berbentuk serat yang diperoleh dari sisa tanaman tebu setelah diekstrak.

“Ampas tebu cukup jarang dimanfaatkan dan berakhir menjadi limbah organik. Padahal, serat tebu memiliki kandungan kayu sekitar 35-40 persen,” tulisnya.

Meja lipat paling cocok untuk hunian minimalis. (Ilustrasi: Shutterstock).

Meja Lipat untuk Hunian Minimalis

Dalam pembuatan meja ampas tebu ini, bahan lain yang dicampurkan yakni lem putih dan resin bening. Bahan ini digunakan agar kayu daur ulang mencapai kekokohan yang dibutuhkan.

“Hasil pencampuran ampas tebu dengan lem putih dan penambahan sedikit resin menjadikan sifat papan kuat. Saat papan dibanting dan dilubangi dengan paku maupun bor akan tetap keras tidak mudah pecah,” tulis Puguh.

Baca juga: Kreasi Tas Pesta dari Limbah Kain Satin

Ampas tebu yang sudah halus dicampur dengan lem putih menggunakan persentase 60% untuk ampas tebu dan 25% untuk lem putih. Pencampuran kedua bahan kemudian dicetak pada bidang berukuran 60×60 cm dan 40×60 cm sebelum dijemur kembali.Pada proses terakhir, dipasang alat-alat penting lainnya seperti engsel, roda dan pengecatan.

“Penggunaan engsel dan roda pada meja makan ditujukkan untuk memudahkan penggunaan meja baik saat akan dipakai atau dilipat. Sementara, pada kaki meja makan tetap menggunakan kayu yaitu jenis kayu jati belanda yang merupakan kayu bekas peti kemas barang impor,” tuturnya.

Puguh mengklaim meja lipat kreasinya tidak kalah kuat dari meja makan pada umumnya. Ia membanderol meja ciptaannya Rp 1.000.000. Menurutnya, meja lipatnya paling cocok digunakan untuk hunian dengan konsep minimalis.

Penulis: Krisda Tiofani

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Dalam diskusi World Habitat Day, Selasa (06/10/2020), Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pentingnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman kumuh. Dia menjelaskan, peningkatan kualitas hidup masyarakat terpinggirkan mengangkat ketangguhan kota dan ekonomi di dalamnya.

“Yang kami lakukan di Surabaya adalah melihat kawasan kumuh atau permukiman informal sebagai sektor yang tidak boleh dihancurkan. Sebaliknya, jika kita bisa merawat sektor informal dengan baik, mereka bisa berkontribusi pada perkembangan kota dan membuat kota lebih tangguh,” ujar Risma.

Baca juga: Hari Habitat Dunia: Pandemi dan Urgensi Pemukiman Urban Berkelanjutan

Kiat Risma Tingkatkan Kualitas Masyarakat Permukiman Kumuh

Dalam merawat permukiman kumuh, Risma menekankan Surabaya tidak memiliki konsep penggusuran untuk masyarakat terpinggirkan. Sebaliknya, masyarakat terpinggirkan dipandang sebagai salah satu elemen yang mampu memperkuat ketangguhan kota. Kesejahteraan masyarakt terpinggirkan, lanjut Risma, harus ditingkatkan lewat berbagai elemen, seperti edukasi dan pembangunan infrastruktur.

“Ketika kami melihat mereka siap untuk berkembang, pemerintah kota mengundang mereka ke program pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan pelatihan gratis dalam membuat produk lokal, seperti kerajinan tangan, makanan, fesyen, dan sebagainya,” lanjut Risma.

Risma juga mengatakan bahwa Surabaya tidak memiliki konsep penggusuran untuk masyarakat terpinggirkan. Sebaliknya, masyarakat terpinggirkan dipandang sebagai salah satu elemen yang mampu memperkuat ketangguhan kota. Foto: Shutterstock.

Risma menuturkan, pelatihan ini juga merupakan salah satu bentuk peningkatan peran wanita dalam rumah tangga. Dia melanjutkan, masyarakat Indonesia masih memiliki ekspektasi di mana wanita diharapkan berada di rumah, sementara pria bekerja.

“Dengan memegang nilai ini, kami mengajak ibu menjadi penggerak kedua perekonomian keluarga dengan menjadi pengusaha dan bekerja dari rumah,” kata Risma.

Selain itu, masyarakat juga dapat diajak untuk membantu pemerintah menekan penyebaran angka Covid-19. Ketahanan masyarakat dan perkotaan menjadi elemen pokok dalam memastikan kelanjutan pembangunan kampung.

“Kami bekerja sama dengan warga di kampung untuk merawat pasien yang melakukan isolasi diri di rumah, dengan melakukan pemantauan oleh lingkungan sekitar. Orang-orang di sekitar mereka juga membantu memastikan ketersediaan makanan dan pengobatan pasien dengan dipandu secara ketat oleh praktisi medis dari puskesmas. Kami menyebut inisiatif ini sebagai reassurance kampung, resilient city,” cerita Risma.

Baca juga: Berpotensi Rusak Hutan, Investor Global Kritik Omnibus Law

Ketahanan Kota di Mata Internasional

Walikota Freetown, salah satu kota di Republik Sierra Leone Yvonne Aki-Sawyerr mengatakan sepertiga dari penduduk dunia tinggal di daerah informal.

“Bagi saya, ketahanan daerah dimulai dengan mengungguli aspirasi sepertiga penduduk yang hidup dalam situasi ini, di mana mereka hidup di perumahan yang tidak layak, air yang tidak memadai, drainase, dan sebagainya,” ujar Yvonne dalam acara yang sama.

Yvonne juga mengangkat beberapa cluster penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terpinggirkan, yakni pengembangan sumber daya manusia dan kota yang sehat.

“Covid telah membuat kami melihat betapa pentingnya pekerjaan yang kami lakukan, dan berapa banyak hal yang perlu dipercepat,” kata Yvonne.

Menggema Risma dan Yvone, Kepala Seksi Perumahan dan Tempat Tinggal, UN-Habitat Robert Lewis-Lettington menekankan hal yang sama. Dia pun menerangkan pentingnya merangkul warga dengan pendapatan rendah dalam pembangunan kota.

“Mereka selalu mengatakan bahwa kita harus menilai perkembangan diri kita dan kita harus menilai standar kita dengan bagaimana kita merawat mereka yang paling rentan, apakah kita datang untuk memenuhi kepentingan mereka yang paling terpinggirkan,” ujar Lewis-Lettington.

Penulis: Ida Ayu Putu Wiena Vedasari

Jakarta (Greeners) – Surabaya menjadi tuan rumah World Habitat Day 2020, Hari Habitat Dunia, yang diselenggarakan dalam jaringan (daring), Senin dan Selasa, 5-6 Oktober. Pemilihan Surabaya merupakan prestasi lanjutan setelah Surabaya meraih prestasi UN Habitat Scroll of Honour di tahun 2018.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atas inisiatif Surabaya dalam regenerasi perkotaan yang inklusif dan berpusat pada masyarakat. Surabaya dinilai memprioritaskan penduduk berpenghasilan rendah, memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Selain itu, prestasi ini diraih kota Surabaya berdasarkan kegiatan penghijauan yang dilakukan. Kegiatan penghijauan Surabaya antara lain pembangunan 475 taman kota dan pelestarian 2.871 hektar hutan mangrove.

Pemilihan Surabaya sebagai tuan rumah merupakan prestasi lanjutan yang membanggakan, mengingat sebelumnya Surabaya meraih prestasi UN Habitat Scroll of Honour pada 2018. Foto: Shutterstock.

“Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, dengan jumlah penduduk 3,1 juta jiwa pada malam hari dan sekitar 5 juta jiwa per hari, memiliki tantangan yang sama dengan kota besar lainnya di dunia. Terutama dalam menangani wabah Covid-19. Mengingat Surabaya memiliki laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi,” ujar Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat membuka acara ini, Senin (05/10/2020).

Risma juga menyoroti permasalahan lingkungan yang dialami Surabaya dan masyarakat dunia lainnya. Permasalahan ini, ujarnya, merupakan dampak pemanasan global. Dia menyebut bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, dan kebakaran sebagai contoh.

“Penanganan banjir akibat hujan deras dan pasang surut air laut telah menjadi perhatian kami selama 10 tahun terakhir. Sekarang kita bisa menikmati pengurangan bencana banjir. Dari sekitar 50 persen dari total luas wilayah, menjadi tersisa 2 persen,” tutur Risma.

Risma memangkas wilayah banjir dari 50 persen dari total luas wilayah menjadi tinggal 2 persen. Foto: Instagram Sapawargasby.

Baca juga: Mosi Tidak Percaya, Fraksi Rakyat Indonesia Tuntut DPR Batalkan Omnibus Law

Sekjen PBB: Pembangunan Pemukiman Berkelanjutan Mendesak

Dalam sambutannya, Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB, Antonio Gutteres, menyatakan Hari Habitat Dunia tahun ini fokus pada pembangunan pemukiman urban yang berkelanjutan.

“Saat ini, 1 miliar orang tinggal di pemukiman yang terlalu padat dengan hunian yang tidak memadai. Pada tahun 2030, jumlahnya akan meningkat menjadi 1,6 miliar. Kita perlu segera bertindak untuk menyediakan rumah terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah dengan jaminan kepemilikan dan akses mudah ke air, sanitasi, transportasi, dan layanan dasar lainnya,” ujar Gutteres.

Gutteres berpendapat, untuk memenuhi permintaan global tersebut, lebih dari 96 ribu unit rumah dibangun setiap harinya dengan mengutamakan green transition, strategi pembangunan ekonomi yang kuat dengan menekan jumlah karbon yang dihasilkan. Perbaikan kondisi pemukiman, lanjutnya, semakin mendesak di tengah pandemi Covid-19 yang meremukkan kehidupan jutaan warga kota.

Kawasan padat perumahan di bantaran kali Jakarta (2016). Gutteres menerangkan, hunian dengan akses ke air bersih dan sanitasi, serta menjaga jarak sosial, adalah tanggapan antisipatif utama terhadap pandemi. Foto: Shutterstock.

Gutteres menerangkan, akses ke air bersih dan sanitasi, serta kemampuan untuk menjaga jarak sosial, adalah tanggapan antisipatif utama terhadap pandemi. Namun, di daerah kumuh sulit untuk menerapkan langkah pencegahan ini.

“Peningkatan risiko infeksi, tidak hanya di permukiman kumuh, tetapi di seluruh kota, di mana warga kota dilayani oleh pekerja sektor informal berpenghasilan rendah yang tinggal di permukiman informal,” tuturnya.

Melihat keadaan tersebut, Gutteres mengimbau Hari Habitat Dunia menjadi ajang pengenalan dan kerjasama antar negara guna membangun pemukiman berkelanjutan. Dia pun berharap ajang peringatan ini menghasilkan aturan dan regulasi yang sesuai dalam menghadapi permasalahan pandemi, krisis iklim, dan kependudukan terkait dengan pemukiman.

Baca juga: Pemerintah, DPD, DPR Gandeng RUU Cipta Kerja ke Rapat Paripurna

Jokowi: Rumah Benteng Pertahanan terhadap Covid-19

Menggema pendapat Gutteres, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 55 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, jumlahnya diperkirakan akan meningkat menjadi 68 persen, dengan laju peningkatan tertinggi terjadi di benua Asia dan Afrika. Penduduk Indonesia, lanjutknya, diprediksi mencapai 300 juta jiwa pada 2030.

“Jika tidak disiapkan secara serius, pertumbuhan pesat masyarakat bisa memicu permasalahan. Mulai dari masalah kepadatan dan kemiskinan; masalah lingkungan dan ketersediaan ruang publik; ketersediaan infrastruktur dasar, terutama air bersih dan sanitasi; termasuk masalah perumahan dan berbagai masalah perkotaan lainnya,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Lebih jauh, Jokowi menggaungkan pentingnya rumah sebagai benteng pertahanan keluarga dari pelbagai risiko yang mengintai, salah satunya wabah Covid-19.

“Tema Housing for All: A Better Urban Future merupakan agenda yang tepat untuk kita semua, untuk seluruh dunia, bahwa rumah adalah kebutuhan dasar semua orang di seluruh dunia. Bahwa rumah akan memperkuat keluarga sebagai pilar utama kekuatan bangsa. Dan rumah merupakan benteng pertahanan pertama melawan berbagai risiko kesehatan, termasuk pandemi Covid-19,” lanjut Jokowi.

World Habitat Day atau Hari Habitat Dunia merupakan program PBB yang berfokus pada pemukiman urban berkelanjutan. Hari Habitat Dunia diselenggarakan untuk menjadi ajang refleksi kota yang ada di dunia, dan membicarakan tentang hak dasar semua orang atas tempat tinggal yang layak. Perhelatan ini juga dimaksudkan untuk mengingatkan dunia bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk membentuk masa depan kotanya.

Penulis: Ida Ayu Putu Wiena Vedasari

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Sungai Kalimas sebagai muara dari Sungai Brantas diketahui tercemar limbah domestik, industri, dan berbagai zat kimia lain. Pantauan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan zat klorin dari pengujian yang dilakukan pada 7 dan 8 Juli lalu. Jumlahnya bertambah dari 0,20 ppm menjadi 0,55 ppm. Padahal untuk standar air bersih, kandungan klorin tidak boleh lebih dari 0,03 ppm.

Zat klorin yang menjadi bahan utama disinfektan, pembersih lantai, dan pemutih pakaian merupakan indikator pencemaran dari kegiatan rumah tangga atau domestik. Diketahui terdapat kurang lebih 8 ribu rumah tangga dan bangunan usaha yang berada di bantara kali Surabaya.

Baca juga: Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Dapat Menurunkan Prevalensi Perokok

“Klorin biasanya ada di deterjen, sabun, pembersih kolam, dan pemutih. Selama pandemi ini pemakaian masker kain dan pencucian baju lebih sering sehingga penggunaan deterjen dan pemutih meningkat. Sabun batang dan disinfektan juga volume penggunaannya naik selama pandemi,” ujar Eka Chlara Budiarti, peneliti Ecoton saat dihubungi Greeners, Rabu, (08/07/2020).

Selain klorin, tim Ecoton juga melakukan uji Total Dissolved Solid (TDS) atau ion-ion terlarut dalam air termasuk logam berat. Hasilnya menunjukkan bahwa Sungai Kalimas bagian hilir mengandung logam berat tinggi. Di kawasan Petekan, Surabaya Utara, komposisi TDS diketahui mencapai 3.100 ppm. “Standar TDS di air sungai tidak boleh lebih dari 500 ppm,” ucapnya.

Peneliti Ecoton, Eka Chlara Budiarti saat menguji kualitas sampel air Kalimas Surabaya yang mengandung klorin, Selasa, 7 Juli 2020. Foto Foto: Ecoton

Pencemaran di Kalimas juga ditunjukkan dengan rendahnya kandungan oksigen terlarut (Dissolved Oxygen) di dalam air. Hal tersebut memengaruhi kelangsungan makhluk hidup di sekitarnya. Menurut Ecoton, standar air kelas 2 tidak boleh kurang dari 4 ppm. Sedangkan hasil DO di Petekan menunjukkan nilai 1,68 ppm. “Untuk pertumbuhan yang optimum ikan dalam air membutuhkan DO sekitar 2,6 ppm. Maka bisa dikategorikan di Kalimas tidak layak untuk kehidupan ikan,” kata dia.

Sumber Pencemaran Mikroplastik

Pencemaran sungai di Surabaya juga semakin diperparah dengan ancaman mikroplastik. Sepanjang 2020, Ecoton melakukan brand audit di 27 desa di sepanjang Kali Surabaya. Pada kuartal 1 ini, pemeriksaan dilakukan di sekitar tujuh desa di Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo, Gresik.

Hasilnya ditemukan sejumlah merek produk yang menyumbang sampah terbanyak di Kali Surabaya, yakni produk Wings Group, Indofood Sukses Makmur, Unilever, Mayora indah, Ajinomoto, Santos, Forisa, Garudafood, dan P&G.

Baca juga: Menteri Edhy Siap Diaudit Atas Kebijakan Ekspor Benih Lobster

“Sebanyak 47 persen sampah yang kami temukan mengapung di Kali Surabaya adalah bungkus plastik sekali pakai. Jenis plastik yang paling mendominasi adalah plastik sachet, botol plastik minuman, bungkus makanan. Merk Wings Group, Indofood, dan Unilever menjadi Top 3 merek paling banyak ditemukan berserakan,” ujar Tonis Afrianto Koordinator Zerowaste Cities Ecoton.

Ia mengatakan bahwa produsen yang menghasilkan kemasan sachet harus terlibat dalam mengendalikan dampak mikroplastik di Kali Surabaya. “Karena air Kali Surabaya dimanfaatkan untuk bahan baku air minum PDAM Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo,” ucapnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Pengadilan Negeri Kota Surabaya mengabulkan gugatan yang diajukan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi (Ecoton). Tuntutan tersebut ditujukan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), serta Gubernur Jawa Timur. Pemerintah dinyatakan bersalah atas kelalaian mencegah pencemaran limbah ke Sungai Brantas, Jawa Timur, hingga mengakibatkan kematian ikan secara massal sejak 2012.

Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi mengatakan, gugatan yang terdaftar sejak awal tahun akhirnya membuahkan hasil memuaskan. Seluruh eksepsi para tergugat ditolak tanpa terkecuali, khususnya Gubernur Jawa Timur yang menyertakan gugatan rekonvensi.

“Hal ini secara jelas kuasa hukum gubernur yang diwakili Biro Hukum dari instansi tersebut tidak membaca dan memahami Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66. Bahwa setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat digugat secara perdata dan dituntut pidana,” ujar Prigi saat dihubungi melalui telepon, kemarin.

Baca juga: Separuh Sungai di Kota Batu Tak Layak Konsumsi Akibat Pencemaran

Ia mengatakan dampak kematian ikan selama kurang lebih tujuh tahun disebabkan oleh pembuangan limbah secara sembarangan ke Sungai Brantas. Akibatnya, ikan kekurangan oksigen dan akhirnya mati.

“Sungai kalau musim hujan debitnya turun, limbahnya masuk. Ditambah limbah pabrik gula, semakin pekat sungainya. Akibatnya kandungan oksigen terlarut (Dissolved oxygen) turun,” ucap Prigi.

Kematian ikan secara massal terjadi di Sungai Brantas, Jawa Timur. Foto: Ecoton

Rulli Mustika Kuasa Hukum Ecoton menuturkan, gugatan dibuat sebab pemerintah tidak merespons pencemaran yang terjadi sejak 2012. “Alasan kami hanya menggugat pemerintah dan bukan pelaku industri karena izin perusahaan yang mengeluarkan pemerintah. Dan terkait pengawasan izin pembuangan limbah cair, juga pemerintah yang mengatur. Jadi, seharusnya dipatroli, dipasang Closed Circuit Television (CCTV), dipasang alat uji kualitas air real time, jangan hanya dibiarkan begitu saja,” kata Rulli.

Sanksi Bagi Industri

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya menyebut alat bukti yang diajukan para tergugat sebatas kenormatifan. Tidak ada tindakan signifikan untuk melakukan penanganan di Sungai Brantas, Jawa Timur. “Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan para tergugat untuk meminta maaf kepada masyarakat di 15 kota/kabupaten yang dilalui Sungai Brantas atas lalainya pengelolaan dan pengawasan hingga menimbulkan kematian ikan massal setiap tahun, memerintahkan para tergugat untuk memasukkan program pemulihan kualitas air Sungai Brantas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020,” ujar Ketua Majelis Hakim, Anne Rusiana.

Pemerintah juga didesak untuk memberikan sanksi administrasi bagi industri yang melanggar atau membuang limbah cair melebihi baku mutu, mengampanyekan dan mengedukasi masyarakat di wilayah Sungai Brantas untuk tidak mengonsumsi ikan yang mati karena limbah industri, serta membentuk tim satuan tugas (Satgas) untuk memantau dan mengawasi pembuangan limbah cair di Jawa Timur di malam hari.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

“Surabaya sangat senang sekali mendapatkan penghargaan Adipura Kencana ini. Rasa-rasanya usaha dari kami (Pemerintah Kota Surabaya) dan masyarakat tidak sia-sia dalam hal lingkungan hidup terutama terhadap pengelolaan sampah,” ujar Risma usai acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di Auditorium Soedjarwo, Manggala Wanabhakti, Jakarta, Senin (14/01/2019).

Risma mengatakan bahwa saat ini program-program terkait pengelolaan sampah terus dilakukan di Surabaya. Salah satunya dengan membuat jogging track menggunakan sendal jepit bekas dan tempat duduk dari ban bekas sehingga benda-benda tersebut tidak menjadi sampah.

Pemkot Surabaya juga sedang membuat Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) Waste to Energy, di mana hasil listrik dari TPS ini digunakan untuk menerangi taman-taman kota yang ada di Surabaya. Saat ini, ada tiga TPS Waste to Energy yang mampu mengalirkan daya listrik sebesar 6 kilowatt, 4 kilowatt, dan 2 kilowatt.

“TPS Waste to Energy sedang berjalan dan (dibangun) bertahap, jadi kami buat tidak hanya TPA yang waste to energy tapi TPS-nya juga. Dengan cara ini penggunaan listrik berbayar akan berkurang karena TPA Waste to Energy kami sudah bisa menghasilkan 11 megawatt,” kata Risma.

BACA JUGA: KLHK Berikan 146 Penghargaan Adipura dan 28 Nirwasita Tantra 

Selain penghargaan Adipura Kencana yang dimenangkan kota Surabaya, penghargaan Adipura kategori Kota Besar salah satunya diraih oleh kota Banjarmasin dan penghargaan Adipura kategori Kota Kecil salah satunya diraih oleh kota Magelang. Kedua kota tersebut memiliki program pengelolaan sampah yang berbeda untuk mendapatkan penghargaan Adipura ini.

Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina mengatakan bahwa pelibatan masyarakat di level rumah tangga dalam pengelolaan sampah dinilai sangat efektif untuk mengurangi sampah. Menurut Windarti, hampir semua Rukun Warga (RW) di kota Magelang memiliki bank sampah dan kampung organik yang merupakan wujud kepedulian dari masyarakat dalam pengelolaan sampah.

“Bank sampah dan kampung organik ini kita dorong terus. Kita galakkan juga TPS 3R di seluruh kelurahan. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi TPA open dumping dan pemanfaatan gas metan,” kata Windarti.

BACA JUGA: KLHK: Kota dengan TPA Open Dumping Tidak Akan Menerima Adipura 

Sementara itu Kota Banjarmasin memiliki cara berbeda untuk mengatasi permasalahan sampah, yakni dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Perwali ini dinilai sangat efektif untuk mengurangi sampah plastik di Banjarmasin.

“Pada tahun ini kami akan memberlakukan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar tradisional. Saat ini sudah diuji coba pada dua pasar tradisional, sebelumnya hanya diberlakukan di ritel modern dan supermarket,” ujar Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina kepada Greeners.

Diakui Ibnu, kebijakan tersebut dilakukan pemerintah Banjarmasin karena TPA Basirih di Banjarmasin tidak mampu lagi menerima sampah dalam dua atau tiga tahun ke depan. Menurut Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin akan melakukan perbaikan TPA yang saat ini masih dengan metode lahan urug terkontrol (control landfill) menjadi pembuangan tersistematis (sanitary landfill) sambil berjalannya perwali ini.

“TPA Basiri Banjarmasin hanya 39,5 hektar, kalau kami tidak melakukan treatment dan inovasi akan rusak TPA ini. Rencana ke depan kami akan membuat TPA sanitary landfill sesuai mandat Pemerintah Pusat serta menjalankan Jakstrada,” kata Ibnu.

Penulis: Dewi Purningsih

Surabaya (Greeners) – Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Pemerintah Kota Surabaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI) terkait pembangunan Kebun Raya Mangrove pertama di dunia di kota Surabaya ditandatangani. Penandatanganan tersebut merupakan puncak acara Jaga Bhumi Festival yang diselenggarakan di sepanjang Jalan Tunjungan, Surabaya, pada Minggu (29/04/2018).

Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Ketua Umum YKRI Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua I YKRI Michael Sumarijanto, Wakil Ketua II YKRI Alexander Sonny Keraf, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala LIPI Bambang Subiyanto, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Dalam acara tersebut Megawati mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar setelah Brazil yang diakui dunia dalam menyumbangkan oksigen untuk dunia, tapi pada kenyataannya kondisi lingkungan hidup di Indonesia masih memprihatinkan.

“Saya melihat betapa memprihatinkan pemeliharaan kebun raya-kebun raya yang ada di Indonesia sehingga saya mengambil sebuah keputusan untuk membentuk sebuah Yayasan Kebun Raya Indonesia. Upaya untuk mendirikan kebun raya di seluruh Indonesia patut kita hargai dan apresiasi karena semakin banyak masyarakat yang masih mempunyai cinta dan kasih sayang kepada flora dan fauna,” ujar Megawati, Surabaya, Minggu (29/04/2018).

BACA JUGA: Peraih Kalpataru Minta Dukungan Yayasan Kebun Raya Indonesia

Penandatanganan MoU ini juga disambut baik oleh Bambang Subiyanto. Ia mengatakan bahwa Pemkot Surabaya memerlukan dukungan IPTEK untuk memecahkan segala aspek permasalahan masyarakat dan lingkungannya. LIPI sendiri memiliki 48 satuan kerja dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari aspek sosial, ilmu hayati, geoteknologi, hingga keteknikan.

“Melalui MoU ini diharapkan menjadi landasan bagi satuan kerja LIPI untuk menjalin kerjasama teknis dengan SKPD di Pemkot Surabaya,” ujar Bambang.

Foto: greeners.co/Dewi Purningsih

Menurut Bambang ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang unik dimana kehidupan organisme dan lingkungannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Indonesia dengan panjang garis pantai mencapai 95 ribu km, jelas memiliki ekosistem mangrove yang sangat luas.

Data KLHK menyebutkan luas mangrove Indonesia sebesar 3,49 juta ha (sekitar 23% luas mangrove dunia). Dari luasan tersebut, telah ditemukan sekitar 189 jenis dari 68 suku mangrove di Indonesia (Bakosurtanal, 2009). Kebun Raya Mangrove Surabaya, lanjut Bambang, diharapkan akan menjadi pusat konservasi mangrove di Indonesia.

BACA JUGA: Kebun Raya Mangrove Pertama di Dunia akan Dibangun di Surabaya

Dalam acara yang sama, Sonny Keraf menyatakan bahwa YKRI mempunyai komitmen untuk membantu konservasi plasma nutfah kekayaan flora yang sangat endemik yang tidak ditemukan di mana pun kecuali di Indonesia. Oleh karena itu, YKRI akan bahu-membahu membantu LIPI, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membangun kebun raya di seluruh Indonesia.

“Dulu kebun raya hanya ada empat. Sekarang sudah ada 36 kebun raya di Indonesia dan sudah ada yang mengantre menjadi 42, dan banyak sekali kepala daerah yang sudah mengajukan permohonan untuk pembangunan kebun raya di daerahnya masing-masing,” kata Sonny.

Rencana pembangunan Kebun Raya Mangrove pertama di dunia ini juga diakui oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai hal yang membanggakan Kota Surabaya yang dipilih YKRI sebagai lokasi pembangunan tersebut. Risma menyatakan akan mendedikasikan kurang lebih 2.800 hektar lahan untuk menjadi paru-paru dunia.

“Saya sudah berhasil menurunkan suhu 2 derajat Celcius. Saya ingin menurunkan lagi 2 derajat Celcius, maka itu saya membutuhkan bantuan dari warga Surabaya untuk mewujudkan hal itu. Pembangunan Kebun Raya Mangrove ini diharapkan juga memberikan dampak penurunan suhu di Surabaya supaya banyak orang yang betah tinggal di Surabaya,” kata Risma.

Penulis: Dewi Purningsih

Surabaya (Greeners) – Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI) bersama Pemerintah Kota Surabaya akan menggelar Jaga Bhumi Festival yang merupakan puncak acara dari rangkaian kegiatan gerakan Jaga Bhumi dan akan diselenggarakan pada 27-29 April 2018 di Jalan Tunjungan, Surabaya. Terpilihnya Surabaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara puncak tersebut karena kota ini dinilai sukses dalam melestarikan lingkungan. Sebelumnya, Alexander Sonny Keraf sebagai Wakil Ketua II YKRI mengatakan bahwa Jaga Bhumi Festival tersebut sekaligus menandai peluncuran Kebun Raya Mangrove pertama di dunia di Surabaya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Djoestamadji mengatakan, pemerintah kota Surabaya dengan LIPI dan YKRI sudah bertemu tahun 2017 lalu untuk membicarakan pembuatan Kebun Raya Mangrove di Surabaya.

“Besok kami juga ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang akan dilakukan oleh pihak kami pemerintah kota Surabaya, LIPI, dan YKRI untuk Kebun Raya Mangrove dan pelaksanaan Festival Jaga Bhumi,” ujar Djoestamadji saat konferensi pers Festival Jaga Bhumi di Kantor Humas Pemerintah Kota Surabaya, Kamis (26/04/2018).

Lebih lanjut ia mengatakan, jumlah total spesies mangrove yang akan ditanam di Kebun Raya Mangrove ini berjumlah 100 spesies dengan luas lahan 60 hektar yang sudah clean and clear. Penanaman mangrove di kota Surabaya sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2009 dan lokasi penanaman sudah semakin bertambah.

BACA JUGA: Kebun Raya Bukan Hanya Tempat Konservasi

Kebun Raya Mangrove di Surabaya merupakan upaya dari pencegahan abrasi yang mulai banyak terjadi di daerah-daerah pesisir Indonesia. Sesuai data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) luas hutan mangrove di Indonesia saat ini tersisa 3,49 juta hektar yang tersebar di 257 kabupaten atau kota. Namun, hanya 48 persen yang kondisinya masih dalam keadaan baik, sisanya dalam kondisi sedang atau rusak.

“Pembuatan kebun raya mangrove ini harus dilakukan di kota Surabaya. Keadaan pesisir kita saat ini bisa dikatakan dalam keadaan kritis. Pembangunan Kebun Raya ini diharapkan bisa memulihkan keadaan hutan mangrove kita,” ujar Wakil Ketua I Yayasan Kebun Raya Indonesia Michael Sumarijanto.

Michael melanjutkan, dipilihnya Surabaya sebagai tempat puncak acara dari Jaga Bhumi akan menjadi salah satu kebanggaan Surabaya terutama dalam memperkenalkan lingkungan kepada masyarakat Surabaya yang khas dan berkarakter.

BACA JUGA: Semangat Gerakan “Jaga Bhumi” Sejalan dengan Kebun Raya Bogor-LIPI

Perayaan puncak acara Jaga Bhumi Festival yang diselenggarakan di Jalan Tunjungan ini akan menghadirkan beberapa kegiatan seperti seperti Fun Walk yaitu jalan santai untuk menggalang dukungan terhadap kebun raya mangrove, Festival Bunga, pameran UKM dan pertunjukkan komunitas bertajuk Jaga Praja, permainan tradisional anak Indonesia dan lomba mewarnai bertajuk Jaga Cilik, olah raga dan senam zumba dalam Jaga Raga, pertunjukkan musik dalam Jaga Gita yang akan dimeriahkan oleh Tipe X, White Shoes and The Couples Company dan The SIGIT, dan Jaga Prakarsa berupa simbolis kebun raya mangrove Surabaya.

Selain itu, pada tanggal 27-29 April tersebut akan ada forum sarasehan di Gedung Siola yang mengundang sekitar 80 orang pemenang penghargaan Kalpataru. Dalam forum ini, mereka akan diberi kesempatan untuk memberikan usulan dan tanggapan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mengembalikan kejayaan alam Indonesia. Usulan tersebut nantinya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya harap dengan adanya acara seperti Jaga Bhumi Festival dan pembangunan Kebun Raya Mangrove ini membuat Surabaya terus semangat dalam membangun wawasan tentang lingkungan yang memiliki kebudayaan lingkungan mangrove di dunia,” pungkas Michael.

Penulis: Dewi Purningsih

Surabaya (Greeners) – Vice President Jusuf Kalla on Tuesday (28/2) encouraged industries and public, in general, to take responsibilities and manage their own wastes.

“February 21st in 2005, a disaster caused by human error claimed 157 lives in Leuwigajah,” said VP Kalla in Pantai Kenjaren, Surabaya, at National Waste Care Day celebration.

READ ALSO: Consumptive Attitude Leads To Increasing Waste Volume

Furthermore, he said that planology expert called mismanagement as the reason for the human disaster.

“So, we are here to remind us not to let this happen again in the future,” he said adding that waste was part of daily lives, starting from household, market, industry and modern markets.

“It is impossible to clean up 100 percent,” he said. “So, it depends on how we set up and manage it to other useful products.”

He said waste changed following the era, such as the use of leaves to cover up food turned into plastic covers.

As a result, VP Kalla encouraged waste management, including turned waste into organic fertilizer or recycle waste into other handmade crafts.

READ ALSO: Ministry of Environment and Forestry Issued National Ecolabels for Bioplastic

As a huge population nation, Indonesia produces large amount of waste. Despite of regulations, laws, government regulations, regional regulations, waste issues would still be difficult to tackle.

“That is why, we need to work together to change people’s behavior to manage wastes,” he said adding Indonesia’s Free Waste 2020, which only left three more years, would require hard work from all stakeholders.

“The ongoing initiatives must be improved. Industries must also take responsibility because all bare social responsibility,” he said.

Meanwhile, Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya appreciated Surabaya administration for its waste management and suggested it to be replicated as national program.

“Surabaya shows leadership, especially on its incentives for scavengers related to recycling,” said Minister Siti.

Reports by HI/G17

Jakarta (Greeners) – Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ternyata gemar bermain permainan digital “SimCity”. Menurutnya, dari permainan tersebut ia bisa belajar bagaimana membangun sebuah kota yang komprehensif dan memberinya inspirasi dalam membangun sebuah kota idaman.

Seperti misalnya, contoh Risma, saat akan membangun infrastruktur tertentu, pemerintah harus berpikir tentang pendanaan, fungsi dan dampaknya pada masyarakat. Semuanya harus dipikirkan. Apakah masyarakat akan senang atau tidak, dananya juga ada atau tidak.

“Game tata kota ini sedikit banyak mempengaruhi saya dalam membangun Kota Surabaya,” tuturnya saat ditemui oleh Greeners usai menjadi pembicara pada diskusi bertema Accelerating The Future Surabaya as a Creative Hub dalam rangkaian acara Popcon Asia 2015 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (08/07).

Saat ditanya terkait tingkat pelaku industri kreatif di “Kota Pahlawan” yang dipimpinnya, Risma mengatakan bahwa saat ini tingkat kepekaan masyarakat khususnya anak muda sudah sangat baik dan diprediksi akan terus berkembang. Bahkan, lanjutnya, hal tersebut dibuktikan dari dideklarasikannya Kota Surabaya sebagai kota kreatif Indonesia pada festival industri kreatif Popcon Asia 2015.

Tri Rismaharini. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Risma juga menyatakan akan terus mengembangkan industri kreatif dengan cara mempertemukan langsung anak-anak muda para pelaku industri dengan investor.

“Pemerintah kota pasti akan terus berkomitmen untuk membantu anak muda Surabaya agar lebih mudah dalam mengeksplorasi karya-karyanya,” ujarnya.

Dalam festival ini, Risma juga memamerkan beberapa produk kreatif dari Surabaya dalam Tata Rupa, yaitu workshop bersama desainer grafis muda Surabaya dengan UKM Binaan Pemkot Surabaya. Tata Rupa mengemas produk-produk UKM agar bergaya lebih pop.

Selain itu, Risma juga memamerkan sejumlah karya anak muda yang mencoba mendesain ulang maskot kota Surabaya, yaitu buaya dan ikan sura, agar lebih bernuansa pop.

Penulis: Danny Kosasih

Surabaya (Greeners) – Negara-negara anggota ASEAN menyepakati untuk tetap waspada dan memantau pelaksanaan kegiatan pencegahan kabut asap, dimana di kawasan ASEAN utara, musim hujan yang diperkiraan sedang berlangsung sampai musim kemarau Desember 2013.

Untuk kawasan ASEAN selatan , musim kemarau diperkirakan akan terus berlanjut sampai awal Oktober 2013. Peningkatan hotspot dapat menyebabkan terjadinya kabut asap lintas pada kondisi cuaca kering.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil keputusan dalam The 9th Meeting of the Conference of The Parties (COP-9) to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Poluttion, yang merupakan bagian dari pertemuan informal menteri lingkungan hidup ASEAN (14th Meeting of the Informal Ministerial Meeting on Environment (IAMME) and Related Meetings) yang dilangsungkan di Surabaya mulai 23 September dan ditutup pagi ini oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, sesuai siaran pers dari KLH yang diterima Greeners.

Pertemuan tersebut juga merekomendasi kepada para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke 23 bulan Oktober 2013 untuk mengadopsi Hotspot Monitoring Systems (HMS) sebagai sistem pemantauan kabut bersama antara negara-negara MSC. Peta penggunaan lahan dan peta digital konsesi daerah rawan kebakaran yang menyebabkan asap lintas batas dapat diakses antar pemerintah.

Juga dibentuk pembentukan Satuan Tugas (task force) yang terdiri dari Panel Ahli Pengkajian dan Koordinasi Kebakaran dan Kabut asap untuk memantau tingkat kewaspadaan dan memformulasikan poin memicunya.

Juga diadopsi pembaharuan ASEAN Peatland Management Strategy (2006-2020) serta apresiasi kemajuan dalam Work Programme of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution termasuk The ASEAN-wide Fire Danger Rating System, implementasi the ASEAN Peatland Management Strategy (2006-2020) dan implementasi The Strategic Review on Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution programmes.

Pertemuan IAMME ke 14 membahas antara lain isu perubahan Iklim dan pemanasan global, konservasi alam dan kehati, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan perkotaan, pesisir dan laut, pendidikan lingkungan serta ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (ASCC).

Keputusan lainnya yaitu Adopsi The ASEAN Environmental Education Action Plan (AEEAP) 2014-2018 sebagai rencana kelanjutan dari AEEAP 2008-2012 serta penerbitan The ASEAN Guidelines on Eco-schools sebagai acuan untuk mempromosikan pembangunan dan pembentukan eco-schools di negara-negara anggota ASEAN .

Selain itu, juga tercapai kesepakatan bahwa The 3rd ASEAN Environmentally Sustainable City (ESC) Award dan 2nd Certificate of Recognition Presentation Ceremony dilaksanakan bersamaan dengan IAMME ke 15 tahun 2014 di Laos. Pemberian Penghargaan ini bertujuan untuk mempromosikan kota ramah lingkungan yang berkelanjutan di ASEAN dengan mengakui upaya keteladanan dan berbagi praktik terbaik untuk menjaga kota yang bersih, hijau, dan ditinggali.

Pertemuan juga mengadopsi The ASEAN Joint Statement on Sustainable Consumption and Production antara lain sebagai komitmen negara-negara ASEAN maupun dengan Mitra Dialog ASEAN, Badan PBB terkait dan mitra internasional lain tentang The 10-Year Framework of Programme on Sustainable Consumption and Production (10YFP) dengan Indonesia sebagai leader. Para Menteri juga mendorong pemangku kepentingan yang relevan di ASEAN, termasuk sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, menerapkan praktik terbaik, serta promosi kerjasama regional.

Hadir dalam pertemuan ini Menteri Lingkungan Hidup atau yang mewakili dari Brunei, Malaysia, Laos dan Singapura, Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam, serta mitra Menteri Lingkungan Hidup atau yang mewakili Menteri dari China, Korea Selatan dan Jepang. (G02)

Surabaya (Greeners) – Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya.

Dengan meratifikasi maka Indonesia dapat memperoleh manfaat dari Protokol Nagoya, seperti penegasan penguasaan negara atas sumber daya alam dan menguatkan kedaulatan negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, yang sesuai Pasal 33 dan Pasal 18 UUD 1945.

Oleh karena itu, Indonesia mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk ikut meratifikasi Protokol Nagoya. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Laos yang telah meratifikasi protokol tersebut.

“Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Kami menganggap penting untuk melindungi negara dari biopiracy atau pembajakan. Untuk itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk mengikuti Indonesia dan Laos meratifikasi Protokol Nagoya yang menjamin akses dan benefit sharing antara pengguna dan penyedia sumber daya genetik,” kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dalam pembukaan pertemuan 14th Meeting of the Informal ASEAN Ministerial Meeting on Environment (IAMME) and Related Meetings di Surabaya, pada Rabu (25/09).

Indonesia juga mengajak negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kepedulian dalam Program Sustainable Consumption and Production (SCP) dengan bekerjasama badan PBB yang relevan dan mitra internasional.

MenLH mengatakan dengan menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pembangunan sosial negara-negara ASEAN. Komunitas ASEAN tidak bisa hanya sahkan atau tetapkan adopsi dan pelaksanaan perjanjian formal, namun harus praktekkan kebersamaan untuk mencapai komitmen Komunitas ASEAN 2015.

Rangkaian pertemuan IAMME yang berlangsung pada 23 – 26 September 2013, dihadiri kurang lebih 120 peserta dari kementerian/lembaga negara anggota ASEAN yang mempunyai mandat untuk menangani isu lingkungan. Dalam pertemuan ini hadir Menteri Lingkungan Hidup Brunei, Malaysia, Laos dan Singapura serta deputi menteri dari Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam. Pertemuan juga mengagendakan pembahasan kemitraan bidang lingkungan dengan negara mitra wicara ASEAN seperti China, Korea Selatan, Jepang serta ASEAN Secretariat, lembaga regional dan internasional.

Sedangkan rangkaian pertemuan yang dilakukan antara lain tersebut The 14th Informal ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (14thIAMME), The 9th Meeting of the Conference of The Parties (COP-9) to the ASEAN Agreement on Trans-boundary Haze Poluttion, Special ASEAN-Japan Ministerial Dialogue dan The 12th ASEAN plus Three Environment Ministers Meeting (12th EMM+3).

Pertemuan informal Menteri-Menteri Lingkungan negara anggota ASEAN merupakan suatu forum tahunan yang diselenggarakan terutama dalam rangka mempersiapkan ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) yang diselenggarakan tiga tahun sekali.

Forum ini bertujuan untuk memperkuat komitmen negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Forum ini diharapkan dapat mendorong ASEAN untuk berpartisipasi aktif dalam upaya global penanggulangan dampak lingkungan, termasuk pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Dalam Pertemuan The 9th Meeting of the Committee (COM-9) under COP-9 to the ASEAN Agreement on Trans-boundary Haze Poluttion kemarin, Singapura dan Malaysia menyampaikan apresiasinya karena Indonesia dianggap mampu menangani kebakaran hutan dan lahan dengan sudah meningkatkan kapasitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Pemimpin negara-negara ASEAN juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di kawasan ASEAN untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mencapai lingkungan kota yang bersih dan hijau. Pemilihan Kota Surabaya sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan ini karena Kota Surabaya dinilai berhasil mengelola lingkungannya dengan baik dengan didapatkannya penghargaan Asean Environmentally Sustainable City.

Pada akhir acara, semua delegasi akan diajak melihat berbagai objek eco tourism menarik seperti kunjungan ke Kampung Jambangan yang menjadi percontohan pemukiman yang memiliki inisiatif masyarakat sangat baik dengan konsep “Hemat Energi, Kelola Sampah, Hijau Lingkungan”.

Surabaya (Greenersmagz) – Setelah melangsungkan race selama dua hari, Indonesia Energy Marathon Competition (IEMC) akhirnya melahirkan para juara berdasarkan perhitungan konsumsi bahan bakar masing-masing mobil di kamar hitung.

Bahkan, beberapa diantara kategori tersebut justru melahirkan beberapa nama baru yang sebelumnya tidak diperkirakan untuk menjadi jawara di kancah mobil irit nasional ini.

Dua nama dalam lima kategori mobil berdasarkan bahan bakarnya yang menjadi juara dalam kompetisi ini adalah kelas urban dan prototype dengan kategori mesin diesel, gasoline, dan listrik.

Sementara itu, dari kategori mesin diesel untuk kelas prototype dan urban berhasil dimenangkan oleh tim dari ITS, yakni ITS Team 4 dan ITS Team 2, dengan nilai 343,8692 dan 147,834 kilometer per liter. Pada kategori prototype diesel, posisi kedua ditempati oleh Tim Semar Proto Diesel dengan torehan 130,6817 kilometer per liter. Sedangkan untuk kategori urban diesel, ITS Team 4 menjadi juara satu-satunya karena Tim Albert PNJ dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) gagal menuntaskan race.

Hasil unik terjadi pada kategori prototype gasoline. ITS Team 1 dari ITS harus berbagi gelar juara dengan Tim Nakoela Hore dari Universitas Indonesia (UI) karena keduanya memperoleh nilai sama yakni 338,1967 kilometer per liter. Setelah tim juri dan panitia berunding, akhirnya diputuskan bahwa kedua tim menjadi juara pertama dalam kategori tersebut.

“Pada lomba ini, setiap tim diberi kesempatan untuk melakukan race sebanyak lima kali. Itu pun setelah dinyatakan lolos scrutineering atau uji inspeksi teknis yang meliputi bobot kendaraan, jenis bahan bakar, ukuran kendaraan, dan lain-lain. Tapi kalau tim tersebut sudah merasa puas dengan capaian pada race tertentu, ya diperbolehkan untuk tidak melakukan sampai lima kali race,” papar ketua pelaksana, Didit Ardiyanto, Selasa (27/11).

Sementara, untuk kategori prototype listrik, Tim Arjuna Hore dari UI masih mendominasi perolehan nilai dan menjadi juara pertama yakni 165,2474 kilometer per kilowatt jam. Mereka juga sempat mengikuti even Shell Eco Marathon (2012) di Sepang, Malaysia. Sementara itu, pada posisi kedua, pendatang baru dari ITS Tim SAE_ZEV Otomasi ITS Team berhasil menuntaskan lap setelah beberapa kali mengalami gangguan dengan nilai 141,4592 kilometer per kilowatt jam.

Cha-PENS Team dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) harus rela menempati posisi kedua pada kategori urban listrik. Setelah sempat memimpin hingga menjelang akhir sesi race dengan nilai 42,25259 kilometer per kilowatt jam, Tim Nusa Kencana dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) memberi kejutan. Tepat pada percobaan terakhirnya, Nusa Kencana unggul dari Cha-PENS dengan perolehan 45,9823 kilometer per kilowatt jam.

Pada kategori urban gasoline, Tim Horas dari Universitas Sumatera Utara justru keluar sebagai pemenang dengan torehan 139,367 kilometer per liter. ITS Team 3 yang dijagokan akan menjadi juara pada kategori ini justru gagal menyelesaikan race karena masalah pada bagian drivetrain (sistem penggerak). Alhasil, pada posisi kedua ditempati oleh Tim Semar Urban dari Universitas Gadjah Mada dengan nilai 83,2401 kilometer per liter.

“Acara ini dapat menyumbang sedikit kontribusi bagi kemandirian teknologi bangsa hingga mewarisi anak cucu kita. Kami berharap ini bukan sekedar lomba tetapi menjadi inspirasi bagi bangsa untuk menciptakannya dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Rektor ITS, Triyogi Yuwono DEA. (G25)

Surabaya (Greenersmagz) – Termotivasi dalam mendukung program hemat energi nasional, ITS menggelar kompetisi mobil irit bertajuk Indonesia Energy Marathon Challenge (IEMC) 2012 di Kenjeran Park Circuit pada 23-25 November. Kompetisi skala nasional ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Event perdana di Indonesia ini diikuti oleh 27 tim yang berasal dari 15 perguruan tinggi di Indonesia. Dalam lomba nanti, mobil yang tercatat paling sedikit penggunaan bahan bakarnya untuk jarak tempuh dan waktu yang ditetapkan, itulah yang akan keluar sebagai juara.

“Jadi lomba ini bukan sebuah balapan kecepatan, tapi lomba paling irit penggunaan bahan bakarnya,” ujar Indra Sidharta ST, ketua panitia IEMC dalam konferensi pers di Rektorat ITS, Kamis (22/11).

Menurut Indra, perhelatan IEMC ini berpedoman pada kompetisi international Shell Eco Marathon (SEM). Oleh sebab itu kompetisi IEMC tersebut mengacu pada efisiensi energi dan isu renewable energy yang ditujukan bagi mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Dijelaskan, IEMC kali ini terbagi atas dua kategori umum, yaitu prototype dan urban combustion. Kategori prototype adalah kendaraan roda tiga dengan energi pendorong bahan bakar fosil. Sedangkan urban combustion adalah kendaraan roda empat berpendorong energi fosil yang tampilannya mirip mobil pada umumnya dan sesuai untuk on road.

Sementara, untuk setiap kategori umum terbagi lagi menjadi tiga kelas energi, yaitu bensin, solar, dan listrik. Sehingga, total terdapat enam kelas yang dilombakan. ITS yang mendapat kehormatan sebagai tuan rumah menerjunkan tim di semua kelas tersebut.

Indra Menyebutkan, sebelumnya, kompetisi SEM sendiri telah digelar di wilayah Asia, Eropa dan Amerika. ITS telah berpartisipasi dan menjadi juara berturut-turut selama dua tahun dalam perhelatan SEM Asia untuk kategori tertentu.

Sementara, Ketua Pelaksana, Didit Ardiyanto, menyebutkan, setiap tim diberi kesempatan untuk melakukan race sebanyak lima kali. Itu pun setelah dinyatakan lolos scrutineering atau uji inspeksi teknis yang meliputi bobot kendaraan, jenis bahan bakar, ukuran kendaraan, dan lain-lain. “Tapi kalau tim tersebut sudah merasa puas dengan capaian pada race tertentu, ya diperbolehkan untuk tidak melakukan sampai lima kali race,” papar Didit.

Dijelaskan, untuk satu kali race, tiap tim harus melalui lintasan sepanjang 12 kilometer. Untuk kategori prototype, maksimal waktu yang diberikan untuk satu kali lintasan adalah 26 menit. Sedangkan untuk kategori urban combustion, diberi waktu maksimal 30 menit dalam satu lintasan.

Sebelum dan sesudah race akan dilakukan pengukuran bahan bakar oleh panitia lomba. Sehingga bisa diketahui secara pasti berapa banyak penggunaan bahan bakar oleh kendaraan tersebut selama melakukan race. Untuk kendaraan yang berbahan bakar listrik diukur dengan menggunakan alat bernama joule meter, sedangkan untuk yang berbahan bakar gasoline (bensin) dan diesel (solar) dihitung berdasarkan rumus tertentu.

“Untuk penyelenggaraan kompetisi ini, dana 100 persen berasal dari Dikti. Tapi juga didukung oleh beberapa sponsor yang ada. Lomba ini nantinya hanya mengambil juara 1 dan 2 untuk setiap kelas. Untuk juara 1 memperebutkan hadiah berupa uang sebesar Rp 7,5 juta dan juara 2 sebesar Rp 5 juta,” ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Pembinaan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni ITS, Bambang Sampurno MT, menyatakan target ITS untuk bisa menjuarai semua kelas. “ITS sangat mendukung kegiatan ini, apalagi mendapat kehormatan sebagai penyelenggara pertama di Indonesia. Kami yakin bisa menjadi juara di tiap kelas,” tandasnya optimis. (G25)

MALANG (Greenersmagz) – Deretan Bunga Dahlia berjajar apik di pinggir jalan masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Talangagung, Malang, Jawa Timur. Tak tercium aroma menyengat sampah seperti biasa tercium di TPA lain. Bahkan, hingga berjarak 50 meter dari kubangan sampah, aroma busuk tak tercium.

Di Selasa pagi, truk pengangkut sampah yang pertama mulai masuk ke area pembuangan, sesampai di lokasi, belasan pemulung nampak sudah siap dengan alatnya masing-masing. Mereka langsung mengurai sampah yang dibuang dari bak truk ke dalam kubangan sampah seluas 100 meter persegi. “Kami pilih sampah organik dan anorganik, ” kata koordinator pemulung TPA Talangagung, Jumali, ditemui di sela-sela kesibukannya, Selasa (16/10/2012) pagi.

Selain kesibukan para pemulung dan truk sampah, mengunjungi TPA Talangagung, kita juga bisa melihat pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari sampah-sampah di sana. Gas metan ini dimanfaatkan untuk memasak oleh 64 kepala rumah tangga di desa tersebut. Instalasinya merupakan bantuan dari pusat dan sudah berjalan hampir setahun ini.

Di area pembuangan sampah, ada sekitar 9 pipa berukuran 4 dim ditanam di tumpukan sampah. Pipa tersebut kemudian disambungkan dengan pipa lain yang berukuran kecil. Mirip instalasi saluran air, pipa-pipa kecil yang ukurannya 1 dim ini sambung-menyambung menuju pusat pengendali tekanan gas metan di TPA. Dari tempat ini, pipa ini kemudian disalurkan menuju rumah-rumah warga dan langsung siap digunakan. “Penggunaan gas metan untuk memasak cukup aman, karena tekanannya rendah,” kata Abdul Khalim, operator penyaluran Gas Metan di TPA Talangagung.

TPA Talangagung ini memang dicanangkan sebagai tempat wisata edukasi bagi para pelajar dan mahasiswa serta masyarakat umum. Dari data TPA, jumlah pengunjung rata-rata berasal dari para pelajar dan mahasiswa, ada juga dari masyarakat umum. Rata-rata pengunjung yang datang ke TPA ini untuk melakukan riset dan belajar. “Ada juga dari luar negeri seperti Malaysia, dan Perancis yang pernah ke TPA ini,” kata Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Gunawan.
Menurutnya, ada sekitar 3.500 sampai 3.700 meter kubik per bulan atau sekitar 1,5 ton per hari jumlah sampah yang masuk ke TPA ini. Dari jumlah itu, ber ton-ton gas metan yang terbuang percuma sebelum ada instalasi pemanfaatan gas metan untuk masak rumah tangga.
Pemanfaatan gas metan, katanya, merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir dampak pemanasan global. Sebab, gas metan merupakan gas perusak lapisan ozon terbesar di dunia. “TPA ini merupakan satu-satunya yang memanfaatkan gas metan untuk pengganti elpigi,” kata Gunawan.

Para pengunjung juga bisa langsung melihat instalasi pemanfaatan gas metan ke rumah warga, ada 64 titik sambungan dan ditargetkan tahun ini bisa mencapai 140 titik sambungan ke rumah warga. Warga bisa memanfaatkan gas metan ini untuk memasak setiap hari.

Ibu Muslih (70), warga setempat mengaku cukup terbantu dengan adanya pemanfaatan gas metan ini. Meski demikian, dia tetap menggunakan elpigi subsidi 3 kilogram jika sewaktu-waktu aliran gas metan terhenti. “Kadang bisa nyala kadang tidak, tidak bisa menyala sehari penuh,” katanya.

Kendati demikian, pemanfaatan gas metan pengganti elpigi ini dapat diandalkan warga. Sebab setiap hari selalu bisa menyala tergantung pasokan sampah penghasil gas metan. Selain itu, jika dibandingkan dengan elpigi, penggunaan gas metan cukup murah, warga hanya membayar iuran sukarela sebesar Rp 6 ribu per bulan untuk disiapkan jika ada pipa yang bocor. (G17)

MALANG (Greenersmagz) – Sebanyak 51 satwa langka yang dikelola taman rekreasi kota (Tareko) Malang bakal dikembalikan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur. Pengembalian satwa ini dilakukan karena Tareko tidak siap berubah menjadi lembaga konservasi yang salah satu persyaratannya harus membentuk perusahaan daerah dan memiliki lahan seluas 10 hektare untuk konservasi satwa.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Malang, Ida Ayu Wahyuni, mengatakan, lokasi kandang yang ada di tareko juga tidak layak sebagai tempat konservasi satwa. Bahkan, kata Ida, ada beberapa satwa yang mati karena tidak terawat. Ia mengaku akan mengembalikan satwa secara bertahap. Di antaranya adalah siamang, merak, ular, dan rajawali.

“Nanti semua satwa langka dan dilindungi akan akan kita kembalikan kepada BKSDA,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Malang, Ida Ayu Wahyuni, Selasa (04/09/2012).

Data satwa di Tareko Malang saat ini ada 51 ekor satwa di dalam Tareko ini yang terdiri dari 19 ekor mamalia, 3 ekor primata, 28 ekor aves, dan 1 ekor reptil. Selain itu, ada 49 ekor satwa yang tidak dilindungi yang dikoleksi lembaga ini.

Ijin penangkaran satwa di Tareko Malang ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2007. Namun pihak Tareko Malang sulit merealisasikan penangkaran yang sesuai standar. Ida mengungkapkan banyak kendala untuk melakukan perubahan status badan hukum.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Tareko Nur Asmi menambahkan, Tareko sulit diubah status badan hukumnya menjadi BUMD karena banyak kandang satwa yang belum layak. Selain itu, sumber daya manusia untuk pengelola juga tidak siap.

UPT dan Dispartabud mengusulkan penolakan perubahan status Tareko termasuk konsekuensi dicabutnya status badan Lembaga Konservasi dengan menyerahkan seluruh satwa langka ke lembaga konsevasi lainnya.

Perubahan status dari izin lembaga konservasi menjadi BUMD ini diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (PMK) Nomor : P.01/Menhut-II/2007 Tentang Perubahan PMK Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.

Salah satu pasal dalam peraturan itu menyebutkan, dalam jangka waktu  5 tahun sejak pendaftaran sebagai Lembaga Konservasi, Pemerintah Daerah harus membentuk BUMD untuk mengelola lembaga konservasi dimaksud, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Ketua Pro Fauna Indonesia, Rosek Nursahid, mempertanyakan soal ijin Tareko sebagai sebuah lembaga konservasi. Ia juga mengkritisi Kementerian Kehutanan selaku institusi pemberi izin, yang tidak pernah melakukan evaluasi dan pembinaan kepada sebuah lembaga yang diberi izin konservasi.

Rosek berpendapat Tareko lebih baik ditutup total dari berbagai kegiatan konservasi karena tidak memenuhi standar sebuah lembaga konservasi.“Saya sangat setuju sekali jika satwa itu dikembalikan, karena Tareko tidak memenuhi syarat sebagai sebuah lembaga konservasi,” kata Rosek.

Menurutnya, Tareko harus lebih memerhatikan satwa yang tersisa nanti meskipun tidak dikembalikan semua. Perhatian mulai dari kesehatan hingga makanan sehari-hari agar satwa yang tetap berada di sana terjamin hidupnya. (G17)

Surabaya (Greenersmagz) –  Sejak diberlakukannya aturan baru dalam bepergian menggunakan jasa PT Kereta Api Indonesia (KAI), kondisi di area stasiun maupun di dalam kereta khususnya kelas ekonomi perlahan berubah.

Larangan merokok, aktifitas pemulung, pengemis hingga pedagang asongan untuk beredar di area stasiun maupun dalam kereta api ini cukup menuai dampak yang positif. Para penumpang mengaku cukup nyaman dengan adanya peraturan baru dari PT KAI tersebut.

Apalagi, penerapan sistem boarding yang dilakukan PT KAI dalam pemesanan tiket kereta api kepada penumpang yang ingin menggunakan jasanya. Kondisi ini memotivasi para petugas kebersihan kereta api yang merupakan karyawan outsorching PT KAI untuk bekerja lebih serius.
Nur Ahmadi, salah satu petugas kebersihan PT KAI dari PT Kembar Sentosa, mengaku sejak diberlakukannya peraturan baru di perkeretaapian ini membuat pekerjaannya sedikit ringan. Apalagi ketika menghadapi Lebaran yang biasanya masyrakat menjalankan tradisi mudik.

“Alhamdulillah mas sekarang penumpang perlahan sudah sadar dengan kebersihan apalagi sejak diberlakukannya aturan baru. Ditambah lagi sekarang kereta api sudah ga bisa pesan tiket berdiri, jadi kita bisa lebih serius memantau kebersihan kereta api,” jelasnya, Kamis (23/8/2012).

Disebutkan, petugas mulai bekerja memantau kebersihan kereta seiring dengan perjalanan kereta api hingga tujuan akhir. Misalnya, untuk kereta api kelas ekonomi Kertajaya, petugas gencar melakukan pembersihan kereta setelah melewati Kabupaten Babat Jawa Tengah.

“Dalam waktu yang tidak kami ketahui petugas internal kereta api juga sering memantau kondisi gerbong kereta. Kalau ditemukan ada satu puntung rokok saja di dalam kereta kami langsung ditegur dan bahkan diberikan peringatan,” imbuhnya.

Usai melakukan aktifitas pembersihan kereta, sampah yang berhasil di angkut secara konvensional ini dibawa ke penampungan sampah sementara kawasan stasiun Pasar Turi Surabaya. Dalam kesempatan ini, mereka diberi upah Rp100 per satu kali Pulang Pergi (PP) dari setiap kereta yang mengantarkan penumpang ke tempat tujuan.

“Memang sih masih ada beberapa kendala saat kami bekerja seperti masih ada sampah yang dibuang di sudut gerbong kereta sampai puntung rokok. Tapi yang jelas masyarakat sudah sadar kebersihan khususnya di dalam angkutan umum kereta api kami juga seneng jadinya,” harapnya.
Sementara, Wakil Kepala Stasiun Pasar Turi Surabaya, Budiarso, mengaku kampanye kebersihan di dalam kereta maupun area stasiun tersebut sebetulnya sudah berjalan lama dan menggunakan jasa pihak ketiga atau vendor. Namun, dahulu struktur organisasi PT KAI masih mengandalkan jabatan induknya yakni bagian operasional. Artinya semua yang terkait dengan kondisi stasiun dan perkeretaapian sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari bagian operasional.

Sekarang, katanya, struktur organisasi perkeretaapian Indonesia perlahan mulai diubah dan dibagi menjadi beberapa divisi. Salah satunya yakni divisi kebersihan kereta api dan lingkungan stasiun.

“Aturan baru dan perubahan struktur organisasi kami ini cukup memberikan solusi dari berbagai persoalan perkeretaapian selama ini. Perlahan struktur organisasi tersebut sudah berjalan dan dalam satu tahun berjalan cukup membuat kondisi perkeretaapian membaik. Kondisi lingkungan di dalam stasiun juga sudah bersih. Tinggal sedikit bahkan hampir tidak ada satupun gelandangan, asongan, pengemis serta anak jalanan yang berkeliaran di stasiun,” ungkapnya. (G25)

Komunitas Nol Sampah dan ECOTON (Ecological Observation and Wetlands Conservation) atau Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah terus menerima sumbangan warga untuk mengembalikan populasi ikan-ikan asli sungai Surabaya. Program ini bertajuk Donasi Rengkik Kali Surabaya. Hingga Kamis (12/7), donasi yang terkumpul sudah mencapai Rp 5.025.000,-.  Pengumpulan donasi dilakukan secara terbuka di tempat umum dan melalui media sosial.

Wawan Some dari Komunitas Nol Sampah mengatakan, uang yang terkumpul akan dibelikan bibit-bibit ikan asli sungai Surabaya. Antara lain rengkik (Mystus bocourti), gabus (Channa striatus), bloso (Glossogobius circumpectus), dan belut (Monopterus albus). “Yayasan Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) Lamongan tidak menyumbang uang, tapi memberi 2000 bibit ikan secara gratis,” kata Wawan kepada Greenersmagz.com.

Penyumbang datang dari berbagai kalangan, masyarakat umum, pengusaha pusat perbelanjaan, sampai wakil walikota Surabaya (Bambang Dwi Hartono).

Secara berkala sejak satu minggu yang lalu, mereka melepaskan ribuan ikan asli sungai Surabaya ke habitatnya. Ini dilakukan untuk mengembalikan populasi ikan asli sungai Surabaya yang sempat berkurang lebih dari 892.712 ekor.

Jumlah ikan sebanyak itu mati sia-sia karena pembuangan limbah pabrik gula Gempol Kereb di Mojokerto. Belakangan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur memerintahkan pabrik gula ini untuk berhenti membuang limbah ke sungai sebelum memerbaiki instalasi pengolahan air limbahnya (IPAL) mereka.

Dari hasil survey ECOTON, diketahui bahwa hadirnya ikan-ikan asing di sungai Surabaya juga mendesak populasi ikan asli. Dalam sejumlah kasus, ikan asing justru merusak keseimbangan alam. “Dari 31 studi kasus, introduksi ikan asing ke sungai mengakibatkan penurunan populasi ikan asli sebanyak 77%,” ungkap Prigi Arisandi direktur ECOTON.

Dalam survey itu, juga ditemukan fakta mengejutkan yaitu 66 ikan air tawar di Indonesia terancam punah. Penyebab utama kepunahan (35%) ikan air tawar adalah perubahan dan lenyapnya habitat. 30% karena introduksi ikan asing. Sedangkan 4% karena eksploitasi yang berlebihan.

Ikan asing yang berenang mengancam ikan asli adalah lele dumbo (Clarias gariepinus), mujair (Opheochromis musambicus), dan nila (Orheochromis niloticus). Wawan yakin, dengan meningkatnya populasi ikan asli, bisa menekan jumlah ikan asing di sungai Surabaya.

Para pecinta lingkungan yang sedang mencoba menyelamatkan sungai Surabaya juga berpesan para semua warga untuk tidak membuang sampah di sungai. Ini bisa mengakibatkan keeimbangan alam bukan saja terganggu, tapi rusak. Dengan mata telanjang masyarakat masih bisa melihat banyak popok bayi, pembalut, bahkan usus hewan potong yang mengambang di sungai. (G13)