Jakarta (Greeners) – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati membeberkan pekerjaan rumah (PR) dunia untuk mewujudkan laut yang aman di Forum PBB. Ia menyebut terdapat kesenjangan yang cukup lebar antarnegara dalam mewujudkan cita-cita laut yang aman untuk seluruh dunia. Kesenjangan tersebut terbagi dua, yaitu teknis dan non teknis, namun saling berhubungan dan berkaitan erat.

Hal tersebut Dwikorita sampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Sesi 3 Plenary, Safe and Predicted Ocean dalam UN Ocean Decade Conference di Barcelona, Spanyol baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita memaparkan presentasinya di depan perwakilan negara-negara dunia berjudul Gaps and Strategies For Safe and Predicted OCEAN.

“Kesenjangan ini harus kita persempit. Ini pekerjaan rumah seluruh negara-negara di dunia,” ungkapnya.

Dwikorita menerangkan, kesenjangan yang dia maksud terkait kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan. Dalam hal ini, ada banyak negara yang gagal menerapkan pertukaran data antarlembaga ataupun antarnegara. Bahkan, tidak ada kerangka hukum untuk Multi-Hazard Early Warning Systems (MHEWS).

BACA JUGA: Hadapi Perubahan Iklim, BMKG Tekankan Pentingnya Data Kelautan

Kesenjangan kedua terkait prasarana pengamatan dan sistem pemantauan. Menurut Dwikorita, jaringan observasi masih manual. Kemudian, masih terbatasnya anggaran untuk otomatisasi pemantauan dan transmisi data.

Kesenjangan ketiga terkait prakiraan dan prediksi numerik yang belum dapat terlaksana karena keterbatasan kapasitas SDM dan ketersediaan sarana prasarananya. Keempat, dalam hal peramalan berbasis dampak, banyak negara dalam prakiraan dan peringatan tidak memiliki informasi, terutama mengenai potensi bahaya dan kerentanan wilayahnya.

Kelima, dalam hal pengamatan data, yakni kurangnya data observasi khususnya di lautan. Keenam, terkait layanan peringatan dan multi-hazard early warning systems. Banyak negara tidak memiliki kapasitas mumpuni untuk memperkirakan bahaya kumulatif dan dampaknya yang berjenjang.

“Dari aspek non teknis, saya melihat perlunya untuk memastikan bahwa early warning dapat menyentuh dan dipahami hingga ke last mile,” katanya.

Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antarnegara dalam mewujudkan cita-cita laut yang aman untuk seluruh dunia. Foto: Freepik

Perlu Strategi Mengatasi Kesenjangan

Sementara itu, Dwikorita menambahkan terdapat sejumlah strategi untuk mempersempit jurang kesenjangan tersebut. Di antaranya membangun aliansi jaringan dengan berbagai pihak mulai dari akademisi, lembaga penelitian, antarpemerintah, maupun kemitraan pemerintah dan swasta.

Strategi selanjutnya yaitu dengan memperkuat konteks lokal bagi komunitas di daerah terpencil. Perlu juga pelibatan sektor swasta untuk mempercepat tercapainya early warning system for all (EW4ALL) secara cepat, tepat, akurat, mudah dipahami dan direspons, serta luas jangkauannya.

BACA JUGA: VCA: Libatkan Kelompok Rentan dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Dwikorita juga menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi kesenjangan dalam aspek teknis dan non teknis. Pada aspek teknis, Dwikorita menyodorkan solusi dengan target memberikan peringatan yang tepat waktu, dapat diandalkan, akurat, dapat dipahami, dan dapat ditindaklanjuti.

Hal tersebut dapat terwujud dengan pengamatan sistematis dan berkesinambungan. Lalu, memperkuat sistem berbasis komunitas lokal yang ada serta sistem terintegrasi (berbasis kolaboratif) dan pertukaran data.

“Sedangkan untuk kesenjangan non teknis, solusinya dengan target untuk memastikan respons dini dapat masyarakat lakukan. Hal ini dapat tercapai dengan komunikasi risiko melalui pendidikan komunitas, meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat, dialog, kemitraan pemerintah-swasta, dan sebagainya,” pungkas Dwikorita.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kondisi bumi saat ini kian mengkhawatirkan dan tidak mudah untuk diprediksi. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya data kelautan, pengamatan, dan pelayanan wilayah pesisir serta laut secara terpadu. Upaya tersebut untuk mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim dan bahaya laut lainnya.

Dwikorita menyampaikan, ketersediaan data maupun informasi kelautan yang akurat dan andal sangat bermanfaat. Hal itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta dapat memperkuat sistem peringatan dini bencana, khususnya tsunami.

BACA JUGA: COP28, BMKG Tunjukkan Antisipasi Bencana di Pesisir

“Pengamatan dan layanan laut yang berkelanjutan sangat penting dan relevan untuk mengurangi potensi permasalahan dan ancaman yang timbul akibat perubahan iklim maupun ancaman lainnya,” ungkap Dwikorita melalui keterangan rilisnya, Sabtu (16/12).

Laut Berperan Penting untuk Masa Depan Indonesia

Dwikorita menyebut, wilayah pesisir dan laut memiliki arti yang strategis dan penting bagi masa depan Indonesia. Sebab, menurut dia, Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, wilayah laut pun tengah mendominasi total wilayah Indonesia. Bahkan, panjang pantai Indonesia adalah 99.000 km, terpanjang kedua setelah Kanada.

Selain itu, menurut Dwikorita, interaksi darat maupun laut menjadi pendorong utama karakteristik cuaca dan iklim. ENSO dan IOD telah menjadi faktor yang menonjol karena posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Lalu, aktivitas Arus Lintas Indonesia (Indonesian Through Flow) juga turut memengaruhi kondisi cuaca dan iklim di Indonesia.

BACA JUGA: VCA: Libatkan Kelompok Rentan dalam Mitigasi Perubahan Iklim

“Selama tiga tahun terakhir, Indonesia mengalami Triple-Dip La Nina pada tahun 2020-2022. Sementara, di tahun 2023 ini, Indonesia menghadapi kekeringan yang cukup parah yang disebabkan oleh El Nino yang kuat,” imbuhnya.

Maka dari itu, tambah Dwikorita, Indonesia mengajak seluruh negara untuk berkolaborasi melakukan pengamatan laut guna mengatasi tantangan perubahan iklim. Apalagi, pemantauan laut dan pesisir membutuhkan biaya yang besar. Sehingga, butuh kemitraan di luar sektor publik untuk pengamatan laut berkelanjutan.

“Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim. Dengan data tersebut, negara-negara di dunia dapat menjadikannya sebagai acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan guna mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari perubahan iklim,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Konferensi Biodiversitas ke-15 Perserikatan Bangsa Bangsa (COP 15) menyepakati penetapan kawasan lindung minimal 30 % daratan dan lautan. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) justru menyebut upaya tersebut justru mengancam eksistensi masyarakat adat.

“Kekhawatiran kita yaitu penetapan kawasan 30 % itu justru melanjutkan praktek perampasan masyarakat pesisir yang jauh sebelumnya padahal telah menjaga laut,” kata Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin kepada Greeners, Sabtu (7/1).

Ia menyebut, sudah banyak proyek-proyek konservasi dari luar negeri yang malah tak berdampak positif ke masyarakat. Misalnya, program Coral Triangle Initiative – Coral Reefs, Fisheries and Food Security atau CTI-CFF yang difokuskan untuk perlindungan karang di Indonesia Timur justru banyak terjadi kerusakan hingga penangkapan ikan ilegal.

“Selama ini pun belum ada evaluasi menyeluruh terkait dampak konservasi perairan terhadap masyarakat, baik dari laporan pemerintah pusat maupun daerah. Padahal evaluasi baik ekonomi, lingkungan masyarakat pesisir ini sangat penting,” ungkapnya.

Penetapan perlindungan konservasi perairan diputuskan melalui keputusan pemerintah. Seperti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta di bawah pemda yaitu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).

Parid menambahkan, sebelum ada negara, masyarakat adat di Indonesia telah melakukan konservasi laut. Mulai dari tradisi Sasi Lompa di negeri Haruku, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah hingga tradisi menjaga laut Suku Koiwai Papua.

Menurutnya, pendekatan konservasi yang pemerintah lakukan hanyalah bersifat top down. Padahal, sejatinya pemerintah bisa mengkolaborasikan antara program konservasinya bersama masyarakat adat.

“Beberapa yang kami datangi mereka bahkan tidak tahu kalau wilayah mereka sudah tidak boleh untuk menangkap ikan di kawasan konservasi,” imbuhnya.

Kehidupan masyarakat adat dekat dengan hutan Indonesia. Foto: Shutterstock

Evaluasi Regulasi Kawasan Lindung

Ridwan juga menyorot pentingnya evaluasi regulasi untuk memaksimalkan upaya konservasi kawasan lindung. “Seperti pada Perppu Cipta Kerja yang sebenarnya sama dengan UU Cipta Kerja ini sangat mengancam konservasi,” kata dia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tentang panas bumi melegalkan tambang panas bumi di wilayah perairan. Itu artinya, melegalkan pengrusakan mangrove untuk agenda seperti proyek strategis nasional.

Pasal 28 A UU Minerba menyatakan, wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, laut, dan ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia. “Ini perlu dievaluasi dan dicabut karena sama sekali berseberangan dengan komitmen konservasi,” tandasnya.

Penulis: Ramdani Wahyu

Editor : Ari Rikin

World Oceans Day atau Hari Laut Sedunia merupakan salah satu momen penting yang tiap tahunnya selalu diperingati pada 8 Juni. Momen ini pertama kali disahkan secara resmi oleh PBB pada tahun 2008 silam. Adanya hari peringatan ini bertujuan untuk mengajak penduduk dunia agar selalu menghargai laut dan seluruh isinya.

Tahun ini, Hari Laut Sedunia mengusung tema “Revitalization: Collective Action for the Ocean” yang mengajak masyarakat global untuk berpartisipasi dalam memulihkan dan menjaga laut agar terhindar dari kerusakan. Sobat Greeners juga bisa turut berpartisipasi dalam upaya ini lho!

Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk merayakan momen penting ini, dan berikut adalah lima di antaranya.

1. Rayakan Hari Laut Sedunia dengan Tidak Menggunakan Plastik

Sampah plastik, khususnya plastik sekali pakai, merupakan salah satu ancaman terbesar bagi laut. Selain mengotori laut, sampah plastik juga dapat membahayakan kehidupan biota laut. Tidak sedikti biota laut mati karena mengonsumsi atau terjerat sampah plastik. Maka dari itu, untuk merayakan Hari Laut Sedunia, kurangi penggunaan plastik semaksimal mungkin.

2. Sambut Hari Laut Sedunia dengan Membersihkan Pesisir Pantai

Momen penting ini juga bisa kita lakukan dengan membersihkan pesisir pantai. Sobat Greeners bisa pergi ke pesisir pantai terdekat, lalu kumpulkan sampah yang Sobat Greeners temukan di sana. Langkah kecil ini dapat memberikan dampak yang besar bagi laut dan seluruh isinya.

3. Menonton Film Bertemakan Laut

Rayakan Hari Laut Sedunia dengan menonton film bertemakan laut. Dengan menonton film bertemakan laut, kita bisa mendapatkan wawasan baru mengenai laut lho! Kita juga bisa mengenal biota laut dan isu-isu konservasi lebih dalam lagi dengan menyaksikan film bertemakan laut. Adapun film bertemakan laut yang bisa Sobat Greeners tonton yakni My Octopus Teacher, Whale Wisdom, Seaspiracy, dan masih banyak lagi.

4. Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

Polusi yang berasal dari penggunaan kendaraan pribadi rupanya dapat membahayakan keselamatan laut. Jika terus kita biarkan, polusi tersebut dapat menghancurkan terumbu karang dan mengancam populasi ikan. Maka dari itu, cobalah untuk merayakan Hari Laut Sedunia dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Cobalah untuk mulai bepergian dengan transportasi umum, sepeda, atau bahkan berjalan kaki.

5. Hindari Penggunaan Kosmetik dengan Microbead

Mikroplastik terdapat pada hampir seluruh benda yang ada di sekitar kita, termasuk pada kosmetik dan produk perawatan tubuh. Tidak sedikit produk kecantikan dan perawatan tubuh seperti losion, sabun, dan pasta gigi mengandung microbead yang dapat mencemari laut dan tanah. Maka dari itu, rayakan Hari Laut Sedunia dengan menghindari penggunaan produk-produk dengan kandungan microbead agar kelestarian laut dapat tetap terjaga.

Penulis: Anggi R. Firdhani

Sumber:

Oceanic Society

Oceanic Global

Lebih dari 700 juta ton beras diproduksi setiap tahun. Tanaman padi tumbuh di lebih dari 100 negara dan dikonsumsi oleh 3,5 milliar orang di seluruh dunia setiap hari. Lebih dari 90 persen produksi beras di dunia berasal dari Asia. Tahun 2050, sebanyak 7,7 miliar orang diperkirakan akan meningkat menjadi 9,7 miliar. Ini berarti kebutuhan akan beras semakin meningkat.

Tingginya kebutuhan beras bertolak belakang dengan jumlah lahan pertanian yang terus menyusut. DI samping itu pertanian juga memerlukan banyak air dalam prosesnya. Lebih dari 65 persen bagian Bumi  adalah air, tetapi hanya 2,5 persen yang merupakan air tawar dan kurang dari satu persen dapat digunakan manusia. Sementara, sekitar 70 persen air yang tersedia digunakan untuk pertanian.

Baca juga: Bio-Hybrid Transportasi Masa Depan Rendah Emisi

Permintaan bahan makanan, krisis iklim, dan dampak besar pertanian terhadap lingkungan memunculkan inovasi baru yakni pertanian laut. Inovasi menanam padi di laut ini dicetuskan oleh sepasang ilmuwan muda. Mereka merekayasa cara menoleransi salinitas air laut sehingga tanaman dapat memanfaatkan nutrisi alami yang berlimpah di lautan. Hasilnya adalah padi yang toleran terhadap air garam. Padi ditanam di pekarangan laut terapung sehingga tidak membutuhkan tanah, pupuk atau air tawar.

Foto: agrisea.co.nz

Karena padi merupakan tanaman yang paling intensif membutuhkan air, inovasi ini menjadikannya dapat bertahan di air asin dan mendapat nutrisi dari laut. Para ilmuwan, Luke Young dan Rory Hornby mendirikan sebuah perusahaan bernama Agrisea untuk mengembangkan inovasi ini.

Melalui penyuntingan gen, mereka memperkuat gen di dalam beras dan mengontrol toleransinya terhadap garam. Mereka mengidentifikasi gen yang mengendalikan garam, melindungi DNA, dan melakukan isolasi seluler. Melansir intelligentliving.co, salah satu CEO dan pendiri Agrisea, Luke Young mengatakan, gen-gen ini bertindak dalam satu jaringan seperti halnya yang terjadi di alam.

Baca juga: Menanam Hidroponik di Dalam Dapur

Benih hasil rekayasa ditempatkan ke dalam pertanian kecil (mini-farm) berbentuk sarang lebah yang mengapung secara modular. Satu unit berdiameter sekitar satu kaki. Berkat bentuknya yang heksagonal, inovasi ini membuat tanaman saling bersebelahan satu sama lain dan membentuk pertanian yang lebih besar. Setiap unit berisi lampiran ganda dari jala yang berfungsi sebagai pembibitan ikan. Sedangkan bagian paling atas menahan tanaman.

Perusahaan berencana menyebarkan pertanian percontohan pertamanya pada akhir 2020. Selanjutnya, para inovator juga ingin mengenalkan beberapa pertanian percontohan yang lebih besar di seluruh dunia di 2021.

Penulis: Mega Anisa

Jakarta (Greeners) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian (Puslit) Oseanografi ditunjuk oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Wali Data untuk bidang Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Padang Lamun.

Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa penunjukkan ini dilakukan sebagai cara untuk mengumpulkan data akurat tentang kekayaan laut Indonesia. Hingga saat ini, katanya, data dan informasi mengenai sektor maritim di Indonesia masih sedikit, meskipun banyak institusi pemerintah maupun swasta yang bergerak di sektor maritim.

Karena ketidak akuratan data dan informasi ini, diperlukan lembaga yang fokus dan bertanggungjawab di tengah pemerintah yang mengusung poros maritim. Penunjukan LIPI sebagai Wali Data juga merunut pada Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 54 Tahun 2015 pada 22 Desember 2015 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik.

“Sebagai pemegang otoritas keilmuan (scientific authority), LIPI mempunyai peran besar terhadap penyediaan data dan informasi tentang status kondisi biota serta ekosistem yang ada di daratan dan lautan di Tanah Air. Khusus di kelautan, LIPI mempunyai Pusat penelitian Oseanografi yang sudah ada sejak 1905,” tuturnya, Jakarta, Kamis (11/02).

Berdasarkan hasil penelitian LIPI, diketahui bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia bagian timur mengalami penurunan. Menurut Peneliti Senior Oseanografi LIPI, Prof. Suharsono, terumbu karang, khususnya yang berada di wilayah remote area (tak terjangkau) mengalami kerawanan aktivitas pengeboman.

“Status kesehatan terumbu karang yang terpantau sejak tahun 1993 hingga 2015, hanya lima persen yang statusnya sangat baik, 27 persen baik, 37 persen buruk dan 31 persen jelek,” ujarnya.

Indonesia baru memiliki sekitar 25.742 hektare padang lamun yang telah divalidasi oleh Puslit Oseanografi LIPI dari 29 lokasi. Kondisi padang lamun di Indonesia berdasarkan persentase tutupan lamun di 37 lokasi sampling, lima lokasi berada dalam kondisi tidak sehat atau buruk, 27 dalam kondisi kurang sehat, dan lima lokasi dalam kondisi sehat.

“Indonesia tercatat memiliki 15 jenis lamun dari 70 jenis lamun dunia sehingga validasi data luasan dan status padang lamun di Indonesia akan selalui diperbarui dengan penambahan lokasi,” kata Suharsono.

Sebagai informasi, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut jauh lebih besar ketimbang daratan. Setidaknya, Indonesia memiliki luas laut 93.000 kilometer persegi, garis pantai 54.716 kilometer, dan tersusun lebih dari 17.000 pulau. Catatan itu menjadikan Indonesia berpotensi menjadi negara maritim terkuat di bidang kelautan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Konsep “ekonomi biru” atau blue economy diyakini sangat relevan diterapkan di sektor kelautan dan perikanan berbasis alam. Konsep tersebut diperkenalkan untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi dunia selama ini cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan akibat keserakahan.

Pakar dan inisiator konsep blue economy, Prof. Gunter Pauli sempat mengemukakan bahwa ekonomi biru juga bisa diartikan sebagai model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengutip satu perkataan bijak dari para nelayan di Lamalera, Nusa Tenggara Timur yang mengatakan “Ina soro budi, budi noro apadike. Pai pana ponu, te hama hama” (Laut adalah ibu yang membesarkan dan mengasihi. Karena itu, jaga dan peliharalah kelestariannya).

“KNTI menilai, prinsip-prinsip dasar yang digeluti oleh masyarakat Lamalera sejak abad ke-16 silam, adalah keteladanan yang juga sejalan dengan dua karakter utama ekonomi biru seperti yang pernah disampaikan oleh Prof. Gunter Pauli yaitu ‘learning from nature and the logic of ecosystem is applied’. Maka, secara prinsip hal ini bukan konsepsi baru di tengah masyarakat nelayan kita di Indonesia,” ujar Riza kepada Greeners, Jakarta, Selasa (30/06).

Menurut Riza, yang menjadi persoalan saat ini adalah angka rasio gini (derajat ketidakmerataan distribusi penduduk) secara nasional di Indonesia mencapai angka 0.41. Ini artinya, semakin melebarnya pendapatan antara si kaya dan si miskin.

Merujuk pada perkembangan Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan yang sangat dinamis, lanjut Riza, KNTI percaya bahwa angka ketimpangan di kampung-kampung pesisir akan jauh lebih tinggi dari 0.41. Itu sebabnya, KNTI mendukung keputusan Pemerintah Indonesia untuk menargetkan pengurangan angka gini rasio dari 0.41 menjadi 0.36 di tahun 2019.

“Namun pertanyaannya, bagaimana agar intervensi negara dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kampung-kampung nelayan dapat berkontribusi mengurangi angka ketimpangan tadi?” katanya.

Riza mengatakan bahwa ada dua hal yang diharapkan oleh KNTI agar pemerintah mampu memastikan terjadinya redistribusi aset. Pertama, perlu ada upaya lebih dari pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat nelayan tradisional dan pembudidaya ikan di tengah maraknya praktik privatisasi, seperti reklamasi pantai dan penambangan pasir pantai, termasuk menghentikan pencurian ikan secara tuntas dan berkelanjutan.

Sedangkan yang kedua, lanjut Riza, untuk redistribusi pendapatan, pemerintah harus dapat memperkuat perannya dalam memperkuat kegiatan pasca produksi, terutama dalam hal memastikan tidak terjadi tindakan manipulasi harga oleh pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudidaya ikan serta mengenalkan ilmu serta teknologi terapan ke kampung-kampung nelayan guna meningkatkan nilai tambah dari produk-produk perikanan Indonesia.

“Untuk itulah, Indonesia perlu bergesar dari model pengelolaan perikanan yang eksploitatif, menjadi inovatif. Disinilah prinsip-prinsip dalam blue economy versi Gunter Pauli maupun visi Pemerintahan Baru perlu kita uji pelaksanaannya,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku menerima masukan dari berbagai pihak dalam rangka menyusun Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) sebagai perwujudan konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu dalam membangun Indonesia menuju poros maritim dunia.

Melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Greeners, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pemetaan wilayah laut nasional dengan menyusun RTRLN tersebut. Menurut Susi, RTRLN diperlukan untuk membantu memuluskan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan, keterpaduan serta pertahanan kawasan Indonesia.

“Konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu tersebut di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan,” terangnya, Jakarta, Rabu (29/04).

Susi menyatakan bahwa RTRLN merupakan amanat dari pasal 43 ayat 1 Undang-undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Selain itu, lanjut Susi, penyusunan RTRLN berada pada momen yang sangat relevan dengan kondisi saat ini yang bercita-cita menjadi poros maritim dunia.

RTRLN juga berfungsi untuk memberikan landasan spasial dalam berbagai konteks. Seperti melakukan penyelenggaraan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan, keterpaduan berbagai kepentingan dan program sektor di wilayah laut, serta membentuk pertahanan di kawasan perbatasan Indonesia.

“RTRLN ini juga bisa menjadi arahan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah, serta pemberian izin pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan pusat di Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), perairan lintas provinsi dan perairan di atas 12 mil dari garis pantai,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Berbicara tentang wisata alam di Indonesia, maka tidak bisa lepas dari pencapaian target jumlah wisatawan yang datang baik secara nasional maupun internasional. Namun, pendapat lain datang dari Riyanni Djangkaru, seorang perempuan berdarah Sumatera yang telah lama gencar mengampanyekan penyelamatan populasi hiu melalui Savesharks Indonesia.

Pada satu kesempatan, Riyanni yang pernah menjadi presenter di salah satu televisi swasta dalam sebuah program petualangan alam liar ini bertutur pada Greeners.co bahwa potensi wisata alam di Indonesia jangan hanya dilihat dari segi pencapaian kuantitas pengunjung semata. Jika hal tersebut yang menjadi prioritas, lanjutnya, ditakutkan aspek kualitas dari lokasi wisata alam tersebut akan dikesampingkan.

Lebih lanjut ia pun memberi contoh. Seperti penerapan biaya retribusi, menurutnya, akan lebih baik jika di satu lokasi wisata tersebut hanya ada puluhan orang wisatawan yang datang namun membayar dengan jumlah yang cukup mahal dibandingkan mendatangkan ribuan wisatawan yang hanya dikenakan biaya sangat murah.

“Pemerintah sudah seharusnya membekali diri. Kan lebih baik yang datang sepuluh wisatawan tapi bayar seratus dollar daripada ribuan wisatawan tapi cuma bayar sepuluh sen. Ini sebenarnya yang bikin banyak tempat wisata alam jadi rusak,” tuturnya.

Ditemui di sebuah festival bertemakan olahraga luar ruang beberapa waktu lalu, Riyanni yang sengaja mewarnai rambutnya menjadi warna biru laut karena sebuah kampanye “Blue and Green” yang ia lakukan di Singapura ini juga berbagi cerita tentang wisata bawah laut Indonesia.

Ia menyatakan bahwa pada dasarnya, titik-titik penyelaman yang memiliki spot (tempat) yang sangat indah di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh mereka yang benar-benar sudah berpengalaman dalam menyelam. Tujuannya adalah untuk menghormati keindahan alam bawah laut tersebut.

“Misalnya untuk titik penyelaman open water (bebas) itu ada di titik a,b,c,d. Nah, untuk yang x,y,z itu untuk yang profesional. Jadi kalau lu (kamu) mau nyelam di sana ya dibenerin dulu deh nyelamnya,” tambahnya lagi.

Sedangkan untuk beberapa titik menyelam terbaik di Indonesia, Riyanni merasa tidak berani menyimpulkan karena semua spot menyelam di Indonesia, ujarnya, sangatlah indah.

Ryanni lantas menyebutkan beberapa lokasi, seperti pulau Alor, di raja ampat, pulau Bali, Tanjung Apollo di Pulau Una-Una, dan kepulauan Togean, Sulawesi Tengah. “Di sana, selain ikan dan terumbu karang, juga ada The B-24 Bomber Wreck, yang menjadi salah satu peninggalan Perang Dunia II. Bangkai pesawat itu bisa ditemukan di kedalaman 15-20 meter di bawah permukaan laut,” tukasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Ombak merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik alternatif yang menjanjikan. Beberapa negara maju telah memanfaatkan energi gelombang air laut sebagai sumber listrik. Contohnya saja Australia. Baru-baru ini mereka meluncurkan teknologi pembangkit listrik gelombang air laut.

Australia merupakan benua yang dikeliling samudera, sama persis dengan kondisi Indonesia yang juga berbatasan langsung dengan lautan. Berada di lepas pantai Perth, Australia Barat, Carnegie Wave Energy meluncurkan proyek bernilai jutaan dolar untuk menghasilkan listrik dari lautan ke daratan benua Kangguru tersebut.

The Carnegie menerapkan teknologi CETO. Teknologi ini merupakan pembangkit listrik yang digerakkan dengan alat seperti pelampung. CETO diletakkan di bawah permukaan air laut. Tidak hanya menghasilkan listrik, teknologi ini juga sanggup mengubah air laut menjadi air minum.

Teknologi CETO ini merupakan yang pertama di dunia yang dapat menghasilkan listrik sekaligus air minum dari laut. Pada akhir tahun 2014, CETO 5 telah dipasang di Pulau Garden dan telah diaktivasi pada bulan Februari tahun ini. Susunan yang terdiri dari tiga pelampung berdaya 240 kilowatt ditambatkan ke dasar laut melalui pompa air hidrolik. Sistem alat ini akan bergerak naik-turun mengikuti gelombang air dan mendorong air untuk menghidupkan turbin sekaligus menghasilkan air desalinasi.

Saat ini Carnegie telah mempersiapkan CETO 6 yang akan menghasilkan energi empat kali lipat dibanding CETO 5. Keberadaan teknologi ini dianggap lebih baik dari penghasil listrik yang berasal dari tenaga angin dan sinar matahari. CETO 5 merupakan teknologi yang tahan lama, tidak cepat rusak sekaligus tidak mempunyai efek buruk untuk lingkungan sekitarnya.

Penulis: NW/G15
Sumber: www.inhabitat.com

Air menutupi sebagian besar bumi yang kita tinggali, mulai dari danau, sungai, dan yang terbesar adalah lautan. Laut memengaruhi perkembangan dunia secara geografis, ekonomi, juga budaya. Tidak jarang laut menjadi inspirasi bagi banyak profesi, termasuk penyair dan seniman.

Laut pun menginspirasi Amir Zaki. Seniman fotografi asal Amerika Serikat ini sudah memamerkan karyanya baik di Amerika maupun di negara lainnya. Ia tertarik pada objek-objek alam yang kita lihat sehari-hari. Kini, dalam karya terbarunya, Zaki menampilkan karya fotografi bertema laut dan benih tanaman.

Laut dan dan ketidakpastian fenomena alam yang ada di dalamnya, airnya yang terkadang jernih dan keruh, juga luas dan kedalaman laut yang seperti tak berbatas menjadi daya tarik bagi seorang Zaki.

Amir Zaki mencoba menangkap keunikan laut dan benih tanaman dalam pameran foto karyanya bertajuk “Seeking Clarity”. Foto: www.acmelosangeles.com

Dalam karya yang ia ciptakan, Zaki fokus pada lautan dan pepohonan dengan perspektif yang jauh lebih dekat dengan objeknya. Ia menangkap pola deburan ombak yang terus berubah-ubah. Hasilnya, sebuah karya fotografi yang misterius, dengan objek yang acak, tidak ada struktur, dan tidak terbatas.

Karya fotografi terbaru Zaki tersebut dipamerkan dalam pameran foto bertajuk “Seeking Clarity” di galeri ACME di Los Angeles. Dalam salah satu karyanya, Zaki memotret biji pohon kelapa sawit yang tertanam di dalam pot. Ia memotret biji pohon tersebut namun tidak menampilkan potnya. Hal tersebut membuat fotonya terlihat familiar, namun sebaliknya, ia berhasil membuat objek yang berasal dari kebun menjadi terlihat aneh dan asing.

Amir Zaki tinggal dan berkarya di wilayah selatan California. Dia menerima gelar Master dalam bidang Seni (MFA) dari University of California Los Angeles pada tahun 1999 lalu dan sejak itu telah memamerkan karyanya hingga lingkup internasional. Dalam karyanya, Zaki memperlihatkan yang sebenarnya ada dekat dengan manusia, yaitu laut dan pepohonan. Ia mengangkat sisi misterius dari setiap peristiwa yang ada sehari-hari, hal-hal yang sepertinya tidak terjangkau dan terlewatkan oleh mata manusia.

(G15)

[See image gallery at www.greeners.co]

Jakarta (Greeners) – Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan yang sebagian besar wilayahnya diisi oleh laut ternyata memiliki pelabuhan internasional yang terbengkalai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelabuhan ini berjumlah lebih dari 140 pelabuhan.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Prof. Dr. Ir. Danang Parikesit, MSc., mengungkapkan rendahnya aktivitas bongkar muat kapal yang menyebabkan biaya logistik sangat tinggi, hingga mencapai 30 persen dari harga bahan baku, yang membuat transportasi laut di Indonesia menjadi tidak efisien.

Saat dikonfirmasi oleh Greeners, Danang menerangkan bahwa pengoptimalan transportasi laut sebenarnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi karena disparitas harga antar-wilayah makin rendah. Namun karena mahalnya biaya logistik ini, menjadikan transportasi maritim Indonesia malah tidak masuk ke dalam daftar peta perdagangan maritim dunia.

“Tingginya biaya logistik ini menyebabkan harga jeruk Pontianak menjadi lebih mahal ketimbang jeruk dari Tiongkok. Bahkan untuk biaya bongkar muat dan kirim kargo ke Papua saja jauh lebih mahal ketimbang ke Luxemburg,” ujar Danang, Jakarta, Senin (12/01).

Untuk mengatasi masalah transportasi maritim di Indonesia, Danang mengusulkan agar kawasan timur Indonesia mampu dijadikan pintu masuk bagi kapal yang membawa barang impor dari Eropa, Asia dan Australia. Menurutnya, pelabuhan yang ada di wilayah timur seperti di Sorong, Papua, dan Bitung di Sulawesi Utara akan sangat membantu jika dijadikan pintu masuk bagi 14.000 kapal yang beroperasi di Indonesia.

Nantinya, lanjut Danang, lalu lintas transportasi laut di kawasan timur akan ramai dan akhirnya mampu mengurangi biaya transportasi kapal yang selama ini pelayarannya tidak terjadwal. Pembukaan pintu di wilayah timur juga akan mendorong migrasi transportasi darat ke laut jika dilaksakan dengan baik dan berkelanjutan.

“Saya yakin jika pemerintah serius dalam hal ini maka kita akan mampu meruntuhkan dominasi Malaysia dan Singapura,“ pungkasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkapkan ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan terkait Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RA RPJMN) 2015-2019, yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KNTI menilai arah kebijakan ekonomi perikanan dalam RA RPJMN melalui pemberian insentif modal usaha hingga lebih dari 10 persen masih bertumpu pada peningkatan produksi atau eksploitasi, ketimbang memperkuat nilai tambah produk perikanan.

Ketua Dewan Pembina KNTI, M. Riza Damanik, menyampaikan, selain kebijakan ekonomi, arah kebijakan keamanan laut melalui transformasi perubahan Badan Koordinasi Keamanan Laut yang menjadi Badan Keamanan Laut masih belum terasa efektif dan efisien karena partisipasi dari nelayan belum optimal.

“Strategi yang menjadi pilihan masih sebatas penambahan armada dan pembiayaan patroli, belum diimbangi penguatan sumberdaya manusia pengawas dan partisipasi nelayan,” ujar Riza saat dikonfirmasi oleh Greeners, Jakarta, Senin (05/01).

Sementara itu, dalam strategi kebijakan energi untuk sektor perikanan melalui konversi penggunaan bahan bakar gas, Riza menilai kebijakan ini juga masih belum menjawab tantangan efektivitas dan efisiensi penggunaan energi di sektor perikanan, khususnya dalam rangka menekan ongkos produksi nelayan melaut.

“Yang tidak kalah penting adalah arah kebijakan penataan ruang laut melalui percepatan dan implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kebijakan ini masih rentan konflik karena belum berbasis pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat nelayan, pesisir dan pulau-pulau kecil,” terangnya.

Menurut Riza, strategi peningkatan daya saing sektor perikanan Indonesia di pasar internasional melalui peningkatan ekspor ikan dari 5,86 miliar dollar pada tahun 2015 menjadi 9,54 miliar dollar pada tahun 2019, berpeluang mengganggu pemenuhan konsumsi domestik per kapita rakyat dan kelestarian ikan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, KNTI mengusulkan adanya penguatan substansi RPJMN 2015-2019 yang diantaranya menyediakan 50 persen dari insentif permodalan di sektor perikanan untuk kegiatan pasca produksi dan perempuan nelayan. Selain itu, setengah dari produksi ikan nasional agar diolah di dalam negeri hingga tahun 2019.

KNTI juga mengajukan beberapa usulan, seperti pengoptimalan peran masyarakat nelayan dalam pengawasan perikanan, memperkuat jaminan hukum terhadap perlindungan nelayan, mendesak pemerintah untuk mengeluarkan izin kapal dan peremajaan kapal ikan di bawah 30 gross ton, serta merevisi Undang-Undang Perikanan.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menerangkan bahwa pada awal Januari 2015, diperkirakan akan kembali terbentuk awan kumulonimbus di perairan Malaysia yang bergerak menuju Selat Karimata sehingga berpotensi mengubah kondisi cuaca.

Kepala Pusat Data dan Informasi Publik BMKG, Mulyono R Prabowo, mengungkapkan, pada Selasa (06/01) mendatang, BMKG memperkirakan akan terjadi hujan dengan skala ringan dengan diikuti tinggi gelombang air laut yang mampu mencapai tiga meter di Selat Karimata.

“Ini masih bisa berubah karena fluktuatif cuaca yang sulit diprediksi,” ujar Mulyono saat dikonfirmasi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Minggu (04/01).

Berdasarkan normal prakiraan curah hujan untuk 3 bulan ke depan, lanjutnya, puncak musim hujan khususnya wilayah Jawa akan terjadi pada bulan Januari dan Februari dengan curah hujan lebih dari 400 mm per bulan. Sedangkan untuk puncak musim hujan 2014/2015, diperkirakan akan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2015.

Puncak musim hujan ini, menurut Mulyono, juga akan meliputi wilayah Sawah Lunto, Solok, Tembilahan, Rengat, Sumatera Selatan bagian barat, sebagian besar Lampung, Bangka, sebagian besar Jawa, Bali, sebagian besar NTB, NTT, Kalimantan Barat bagian Utara, Kuala Kapuas, Banjarmasin, Kalimantan Selatan bagian timur, Pulau Laut, Barru, Pangkajene, Makasar, Sulawesi Tengah bagian barat, Gorontalo, Kendari, Pulau Buton, Pulau Seram bagian utara, Kepulauan Aru, dan Merauke.

“Puncak curah hujan tertinggi nantinya sebagian besar akan terjadi pada bulan Januari 2015,” katanya.

Prakiraan Gelombang Maksimum. Sumber: BMKG

Terkait kasus kecelakaan yang terjadi pada pesawat AirAsia QZ8501, Mulyono juga menyarankan agar sebaiknya kru maskapai atau pilot bisa terlebih dahulu mengambil dokumen fisik informasi cuaca di kantor BMKG bandara setempat sebelum melakukan penerbangan. Dengan begitu, jelasnya, kru pesawat akan mendapat penjelasan langsung dari petugas BMKG terkait pengaruh cuaca dalam rencana penerbangan.

“Ini perlu agar BMKG bisa menjelaskan informasi cuaca saat pilot mengambil dokumen fisik tersebut. Petugas BMKG nantinya akan mengarahkan kalau ada angin maka jalur kanan atau kiri yang harus diambil, atau kondisi awan di tiap lapisan,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, telah beredar laporan dari kepala BMKG, Andi Eka Satya kepada Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, yang menyebutkan bahwa kru AirAsia QZ8501 mengambil bahan informasi cuaca pada pukul 07.00 WIB sesudah pesawat berjenis Airbus 320 tersebut hilang kontak.

Padahal, seharusnya, kru pesawat mengambil dokumen fisik prakiraan cuaca penerbangan sebelum pesawat lepas landas. Namun, BMKG Bandar Udara Juanda di Sidoarjo menyatakan tim AirAsia jarang mengambil dokumen informasi cuaca secara langsung.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berpendapat bahwa hitungan atas kerugian negara akibat illegal fishing jauh lebih besar dibandingkan angka yang pernah dipaparkan oleh Data Badan Pangan Dunia atau FAO. Susi mengaku nilai kerugian akibat illegal fishing bisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp 240 triliun per tahun.

Apa yang terjadi di laut Indonesia menurutnya sangat sulit untuk dibayangkan. Ia mengatakan bahwa ada  ribuan kapal dengan nilai triliunan yang jika dihitung bersama akan menimbulkan kerugian negara sebesar US$ 12,5 miliar untuk hitungan paling kecil sampai dengan US$ 15 miliar, hingga US$ 20 miliar.

Hitungan ini, tambahnya, belum termasuk kapal yang tidak terdaftar atau unreported yang menangkap ikan secara ilegal dilaut Indonesia. Contohnya pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) awal November lalu telah menangkap lima kapal asing asal Thailand di Pontianak, Kalimantan Barat.

“Sumber ini didapat dari informasi yang bisa dipercaya,” katanya pada acara Chief Editors Meeting di Ballroom Gedung Mina Bahari III,Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (01/12).

Ia menerangkan bahwa berdasarkan info yang didapatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada juga kapal asing dengan kapasitas 100 GT yang pendapatannya US$ 2-2,5 juta/tahun di wilayah laut Indonesia karena yang mereka tangkap bukan hanya ikan tongkol, tapi juga kerang, teripang, dan lobster.

Dari nilai tersebut, Susi mengatakan bahwa praktik illegal fishing di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Oleh karena itu perlu ada tindakan tegas untuk segera menghentikan praktik illegal fishing di Indonesia, contohnya seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat(AS).

“Amerika bulan Juni tahun ini saja membuat Instruksi Presiden tentang Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,” pungkas Susi.

Sebagai informasi Data Badan Pangan Dunia atau FAO mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing sebesar Rp 30 triliun. Data itu dinilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti cukup kecil karena menurut hitung-hitungannya, akibat illegal fishing, kerugian negara per tahun bisa mencapai US$ 20 miliar atau Rp 240 triliun.

Jakarta (Greeners) – Sikap Presiden Joko Widodo yang tegas terhadap kapal nelayan yang mencuri ikan di perairan Indonesia didukung penuh oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.

Wacana penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan sudah semakin serius. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa aksi illegal fishing atau pencurian ikan di laut Indonesia tak bisa ditoleransi.

Susi sendiri tidak pernah berhenti menegaskan terkait sikap pemerintah terhadap aksi pencurian ikan di laut Indonesia tersebut. Pasalnya, menurut Susi, selama ini aksi pencurian ikan dilaut Indonesia sudah sangat merugikan negara.

“Ini sudah sangat merugikan negara, illegal fishing harus ditenggelamkan,” ujar Susi, Jakarta, Senin (01/12).

Sebelumnya, Susi pernah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan bertindak tegas dengan menenggelamkan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Sedangkan untuk dasar hukum penenggelaman kapal asing tersebut diatur dalam pasal 69 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga pernah menangkap kapal asing pencuri ikan di laut Natuna, Kepulauan Riau pada Rabu, 19 November 2014 lalu.  Kapal-kapal tersebut ternyata tidak hanya melakukan pencurian ikan namun juga telah melanggar administrasi.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa izin pengurusan untuk ikan arwana, penyu, mangrove dan terumbu karang masih dalam pembahasan bersama jajaran eselon.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan kalau izin pengurusan ikan arwana, penyu, mangrove dan terumbu karang yang diminta oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) menjadi di bawah pengawasan mereka, ternyata telah lama seperti tidak diurus oleh kedua Kementerian tersebut.

“Di KKP tidak ditangani dan di sini juga sama,” ujar Siti di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Jumat (14/11).

Saat ditanya apakah dirinya setuju dengan perpindahan tanggung jawab pengurusan ikan arwana, penyu, manggrove dan terumbu karang tersebut ke KKP, Siti masih enggan menjawab dengan tegas.

“Semua masih kita bahas bersama-sama. Kita lihat saja nanti,” katanya sembari menaiki lift.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sempat meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memindahkan izin pengurusan mengenai ikan arwana, penyu, manggrove dan terumbu karang yang saat ini masih berada di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan (sekarang berintegrasi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk ditangani KKP.

Susi menganggap ada beberapa kewenangan yang tumpang tindih antara kedua kementerian tersebut terkait pengurusan ikan arwana, penyu, manggrove dan terumbu karang.

“Kita buat surat untuk penataan wilayah laut kita yang tumpang tindih ini karena seharusnya arwana, penyu, dan terumbu karang diurus oleh kita (Kementerian Kelautan dan Perikanan), bukan malah diurus oleh Kementerian Kehutanan,” ungkap Susi dalam dialog bersama para pelaku usaha di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP), beberapa waktu lalu.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyatakan perlunya mengembangkan Bank Data Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pada Sabtu (08/11). HCPSN yang diperingati setiap tanggal 5 November merupakan pengingat perlunya gerakan penyelamatan satwa dan tumbuhan lokal Indonesia.

Tema “Keanekaragaman Puspa dan Satwa Pesisir dan Laut untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan yang Berkelanjutan,” dipilih karena Indonesia merupakan negara maritim yang besar terutama di pesisir dan laut yang memberikan manfaat sebagai sumber ketahanan pangan.

Menurut Siti Nurbaya, tema ini juga relevan dengan keinginan pemerintah yang ingin meningkatkan potensi maritim Indonesia.

“Pembangunan harus sustainable dengan tidak membiarkan alam ini dieksploitasi tetapi dimanfaatkan dengan memberi akses kepada generasi mendatang yang persis sama dengan yang kita miliki,” ujar Siti Nurbaya Bakar, seperti dilansir dalam Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu (08/11).

Lebih lanjut Siti Nurbaya menyatakan perlunya mengembangkan Bank Data Keanekaragaman Hayati untuk memetakan dengan tepat apa saja kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

“Untuk itu perlu “Strategi Sustainabilitas” yang dikembangkan sejak awal 1980an yang dikembangkan dunia internasional untuk menyatukan konsep konservasi dalam pembangunan ekonomi. Hal ini untuk membuktikan bahwa memelihara alam tidak selalu berhadapan dengan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Konsep konservasi yang diperkenalkan oleh World Conservation Strategy (IUCN, UNEP dan WWF) pada tahun 1980 memiliki tiga tujuan. Yang pertama, menjaga proses ekologis esensial dan sistem pendukung kehidupan. Kedua, memelihara keanekaragaman genetik. Dan, ketiga, penggunaan spesies dan ekosistem dengan memperhatikan kesinambungannya.

Untuk meningkatkan kepedulian akan pelestarian puspa dan satwa nasional ini, dalam waktu dekat Kementerian LH dan Kehutanan akan mengajak para pemimpin daerah untuk turut serta secara aktif dalam “Gerakan Nasional Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati” dengan mengangkat puspa dan satwa endemiknya.

(*)

Laut Indonesia menyimpan kekayaan yang luar biasa. Tidak hanya apa yang terkandung di dalamnya, melainkan juga pengalaman yang tidak ternilai harganya. Ringgo Agus Rahman pun mengamininya. Pertemuannya dengan laut membuatnya rajin menelusuri berbagai lokasi penyelaman di nusantara untuk mendapatkan pengalaman yang tidak akan ia lupakan seumur hidup.

“Kalau di darat, hak kita sering dibeda-bedakan oleh sistem dan semuanya, tapi kalau di laut kita semua punya hak yang sama untuk menghirup udara yang minim dari tabung gas yang kita bawa. Semua harus disyukuri,” katanya. “Nafas saja baru bisa disyukuri kalau kita di dalam laut,” imbuhnya lagi.

Enam tahun lalu, ia mengambil lisensi menyelam dari Professional Association of Diving Instructors atau PADI. Sudah beberapa kali pula ia menyelam untuk keperluan kenaikan level menyelam. Namun, hingga saat ini berhenti pada level rescue diver. “Untuk sementara. Pengennya sampai level instructor karena gue (saya) banyak ‘ngeracunin’ orang untuk diving,” ujarnya.

Mantan penyiar radio ini mengaku bahwa dengan menyelam, pikirannya jadi lebih terbuka. “Seperti melihat hidup baru. Maksudnya, kita sudah terlalu lama hidup di darat. Saling tidak peduli terhadap lingkungan yang lama. Dengan diving, kita akan bertemu dengan hal pertama yang paling kita cintai dan kita jaga,” katanya.

Pria yang lebih dikenal sebagai aktor dan presenter ini menyatakan tidak suka dengan orang yang membuang sampah ke laut, terlebih mencemari laut dengan bahan kimia berbahaya dengan mengatas namakan mata pencaharian. “Ada beberapa oknum yang kalau menangkap ikan pakai bom, sianida, dan segala macam. Itu efeknya langsung terasa. Tindakan overfishing (menangkap ikan berlebihan,Red.) juga harus segera dihentikan. Kelangsungan laut penting, lho, untuk kita,” katanya mengingatkan.

Ringgo pun berbagi pengalaman yang tidak mengenakan seputar kondisi terumbu karang yang pernah ia lihat. Salah satu yang masih lekat di ingatannya adalah kondisi Taman Nasional Pulau Komodo. Ia menyayangkan, bahwa status Taman Nasional tidak menjamin bahwa kawasan tersebut akan terjaga kelestariannya.

Pengagum spesies Hiu dan Pari Manta ini berharap pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kawasan laut, terutama yang masuk ke dalam kawasan taman nasional. “Berikan alternatif mata pencaharian lain yang layak kalau warga yang tinggal di kawasan taman nasional tidak boleh mancing disitu.”

Ia juga menyatakan ketidak sukaannya kepada para perusak laut. “Bagi para perusak laut, gue doain semoga elu (kamu) masuk angin setiap hari,” katanya dengan mimik serius.

(G08)

Via climate news network

London (Greeners) – Beberapa habitat laut produktif yang paling penting di Bumi terancam. Para ilmuwan mengatakan bahwa perubahan akibat emisi karbondioksida dan aktivitas manusia berpotensi besar merusak hamparan rumput laut dan terumbu karang di kawasan perairan dan pesisir timur laut Atlantik.

Kenaikan suhu bumi, peningkatan kadar asam di laut dan pengrusakan yang dilakukan manusia secara drastis akan mengubah kealamian laut pesisir timur laut Atlantik dalam beberapa abad kedepan, para ilmuwan memprediksi.

Berdasarkan riset terbaru dalam jurnal Ecology & Evolution, hal-hal tersebut akan seutuhnya mengubah hamparan rumput laut dan coralline algae yang selama ini menjadi tempat bagi bayi ikan kod dan kerang muda. Ini adalah beberapa habitat laut yang paling produktif di Bumi – habitat yang juga mampu menyerap karbon dari atmosfer dan menjadi produsen primer yang mendukung kehidupan biota laut.

Juliet Brodie, Kepala Riset Departemen Botani di Museum Natural History, London, bersama rekan-rekannya melaporkan bahwa riset mereka mencakup kandungan kimia dalam air, kenaikan suhu air, dan pola kerusakan di perairan utara – oleh nelayan, kapal keruk dan polutan. Hasil riset tersebut kemudian dikalkulasi untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi.

Spesies Invasif

“Kami memperkirakan bahwa pada tahun 2100, pemanasan akan membunuh semua hamparan rumput laut di perairan selatan, pengasaman laut akan menghilangkan hamparan terumbu karang di perairan utara, dan spesies invasif akan berkembang,” laporan tersebut memperingatkan.

Rumput laut hanya akan bertahan jika terlindung dari pengerukan dan dampak aktivitas manusia lainnya. Seiring dengan menghilangnya habitat, spesies-spesies aslipun akan binasa dan spesies invasif akan berkembang.

Jason Hall-Spencer, salah seorang anggota tim riset dan profesor biologi kelautan di Plymouth University, UK, mengatakan “Hal yang paling mengejutkan yang kita temukan adalah begitu cepatnya proses pemanasan dan penyebaran air korosif yang akan mengubah kehidupan bawah laut di perairan sekitar pantai. Pantai-pantai kita akan terlihat sangat berbeda dalam beberapa tahun mendatang, memberi dampak pada masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada laut.”

Para ilmuwan membuat sebuah gambar proyeksi masa depan berdasarkan hasil riset, dan mereka berkonsentrasi pada produsen primer: tumbuh-tumbuhan yang membuat jaringan dari karbon yang diserap dari atmosfer, dan menyediakan makanan dan perlindungan bagi spesies lainnya.

Peran Signifikan

Hamparan rumput laut adalah salah satu habitat paling produktif di lautan. Hasil riset menunjukan bahwa rumput laut yang menakjubkan ini dapat menyerap lebih dari satu kilogram karbon per meter persegi pertahun, sehingga perannya sangatlah penting dalam siklus karbon, dan membantu mencegah perubahan iklim.

Ganggang dan spesies rumput laut lainnya beradaptasi dengan baik pada air yang dingin, sehingga peningkatan suhu air di lautan diperkirakan dapat menyebabkan tumbuhan laut jenis ini menjadi stress. Seiring dengan melemahnya spesies-spesies ini, mereka akan perlahan digantikan oleh spesies invasif. Para ilmuwan sudah mengidentifikasi 44 spesies asing jenis alga di timur laut Atlantik.

“Emisi karbondioksida adalah penyebab dari pemanasan global dan pengasaman laut yang akan berdampak pada seluruh tumbuhan laut di muka bumi ini,” para ilmuwan menyimpulkan.

Dan mereka memperingatkan bahwa masyarakat akan “berjalan dalam tidur saat mengalami perubahan ekologi yang radikal” dari kehidupan tumbuhan laut di pesisir Eropa, kecuali ada aksi nyata yang dilakukan untuk mencegahnya.

(G33)