11 Agustus 2019 Jakarta (Greeners) – Pada Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) sekaligus merayakan ulang tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke dua puluh, turut hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan […]
5 Agustus 2019 Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Ibukota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu tempat di Pulau Kalimantan. Namun, pemindahan ibu kota baru ke pulau […]
2 Agustus 2019 Jakarta (Greeners) – Kondisi dan nasib masyarakat adat di wilayah nusantara masih terpinggirkan secara sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini menjadi salah satu sorotan saat diskusi media dalam rangka Perayaan […]
17 Januari 2019 Sepanjang tahun 2018, Perkumpulan HuMa Indonesia mendokumentasikan 326 konflik sumberdaya alam dan agraria. Konflik perkebunan dan kehutanan menjadi konflik yang paling sering terjadi di Indonesia.
31 Oktober 2017 KLHK menyatakan akan segera melakukan verifikasi hutan adat seluas 2,2 juta hektare yang dikuasai oleh 152 komunitas di berbagai daerah.
12 April 2017 Koordinator Working Group ICCAs Indonesia (WGII), Kasmita Widodo, menyayangkan kontribusi masyarakat adat sebagai bagian tata kelola konservasi Indonesia masih belum diakui secara penuh oleh pemerintah.
9 Maret 2017 Rapper asal Senegal, Aliaune Damala Akon Thiam alias AKON akan menandatangani program elektrifikasi bagi Suku Anak Dalam, Orang Rimba, dan Komunitas Adat Terpencil.
2 Maret 2017 Revisi UU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dianggap masih belum mengakomodir pengakuan terhadap peran, kearifan dan praktik konservasi oleh masyarakat hukum adat dan lokal untuk konservasi sumber daya alam.
31 Januari 2017 Epistema Institute menyatakan bahwa sejak Mei 2013 hingga Desember 2016, terdapat 17 produk hukum daerah yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi di Indonesia.
2 Januari 2017 Masyarakat adat di Indonesia mengawali tahun 2017 dengan penuh harapan baru, setelah penantian panjang akhirnya di penghujung tahun 2016 keberadaan wilayah hukum masyarakat adat diakui negara.
30 Maret 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pembahasan terkait draf Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) tentang Kearifan Lokal telah rampung.
17 Maret 2016 Hasil inkuiri Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berhasil mengungkap berbagai persoalan agraria yang selama ini terjadi, khususnya yang melibatkan masyarakat hukum adat.
5 Februari 2016 Meski tidak berhasil masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas Badan Legislasi DPR 2016, AMAN tetap meminta tetap ada aturan di daerah untuk pengakuan masyarakat adat.
News In EnglishMore News in English
18 Agustus 2019 Paling Banyak Dibaca
1 Agustus 2019 
2 Agustus 2019 
3 Agustus 2019 
1 Juli 2016 
16 April 2019 
