Jakarta (Greeners) – Pakar Bioteknologi Tanaman IPB University, Awang Maharijaya, menyatakan bahwa tidak rugi mengucurkan dana riset miliaran rupiah untuk pengembangan bioteknologi tanaman. Pasalnya, tanaman yang petani kembangkan dengan bioteknologi bisa menghasilkan produktivitas tinggi hingga mencapai triliunan rupiah.

Bioteknologi pertanian merupakan alat baru dalam ilmu perbaikan tanaman. Teknologi ini memanfaatkan teknik penggabungan atau penyambungan sel dan gen (DNA) untuk menyempurnakan tanaman dan menghasilkan produk atau benih baru.

Awang mencontohkan yang telah ia lakukan terhadap bawang merah di Solok, Sumatra Barat. Hadirnya varietas unggul ‘bawang merah tajuk’, inovasi IPB University yang peneliti kembangkan secara bioteknologi, produktivitasnya meningkat tajam.

BACA JUGA: Pakar: Produk Bioteknologi Pertanian Bisa Bantu Petani Kecil

“Sebelumnya di Solok, tahun 2016 produktivitas bawang merah hanya mampu menghasilkan 10 ton per hektare. Setelah memakai varietas unggul bawang merah tajuk, produktivitasnya meningkat menjadi di atas 16 ton per hektare,” ungkap Awang dalam Konferensi Pers Pra Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University, Kamis (4/7).

Dari situ, lanjutnya, terjadi peningkatan hasil 75 juta per hektarenya. Ia kembali menekankan, apabila mengucurkan dana riset 1 hingga 2 miliar rupiah tidak akan menyebabkan kerugian. Sebab, nantinya hasil dari riset tersebut akan menghasilkan hingga triliunan rupiah.

“Di sinilah bioteknologi tanaman hadir sebagai solusi kunci untuk mendorong produksi hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan. Bioteknologi menawarkan strategi inovatif untuk menciptakan varietas tanaman unggul,” tegasnya.

Pakar Bioteknologi Tanaman IPB University, Awang Maharijaya. Foto: IPB News

Bioteknologi Hasilkan Panen Lebih Tinggi

Ketua Program Studi Smart Agriculture IPB University itu mengurai, dengan bioteknologi, hasil panen akan tinggi, kualitas produk prima, dan umur produksi yang lebih cepat.

“Tak hanya itu, tanaman juga memiliki toleransi terhadap stres abiotik (kekeringan, panas, banjir, salinitas, tanah asam), efisiensi air dan hara yang lebih baik, serta ketahanan terhadap hama dan penyakit,” lanjutnya.

Pengembangan varietas tanaman hortikultura adaptif ini akan terintegrasi dengan sistem smart climate horticulture. Penerapan metode dan standar operasional prosedur (SOP) yang terstandardisasi, juga akan diimplementasikan untuk menghasilkan produk berkualitas sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Hasil tersebut termasuk produksi cepat, senyawa khas atau unik, karakteristik spesifik, dan reputasi tertentu.

Perkuat Indikasi Geografis

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa bioteknologi juga dapat digunakan untuk mencirikan produk hortikultura yang berasal dari wilayah geografis tertentu. Sehingga, dapat memperkuat perlindungan Indikasi Geografis (IG).

IG merupakan pengakuan atas keunikan dan kualitas produk hortikultura yang hasilnya berasal dari suatu daerah tertentu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan, tradisi, dan keahlian lokal.

BACA JUGA: IPB dan Universitas Jepang Ajak Masyarakat Peka Lingkungan

Perlindungan IG ini membantu meningkatkan nilai produk hortikultura dan memastikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal yang telah lama melestarikan budi daya tersebut.

“Bioteknologi dapat memastikan konsistensi kualitas dan karakteristik produk hortikultura. Hal ini dicapai melalui pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap variabilitas lingkungan dan praktik budi daya,” terangnya.

Dengan demikian, konsumen dapat selalu menikmati produk hortikultura lokal dengan rasa, aroma, dan tekstur yang khas dan konsisten. Penerapan teknik analisis DNA dapat digunakan untuk pelacakan dan penelusuran. Bahkan, bisa mencirikan dan memverifikasi keaslian produk hortikultura dan memastikan asal-usul dan kualitasnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Produk bioteknologi pertanian yang menggunakan teknik modern, seperti benih produk rekayasan genetika (PRG) atau hasil penyuntingan gen (genome editing) telah membantu para petani kecil. Produk yang peneliti kembangkan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi potensi kehilangan hasil panen para petani.

Guru Besar Mikrobiologi dan Bioteknologi Molekuler Institut Pertanian Bogor (IPB), Antonius Suwanto mengatakan, penggunaan benih bioteknologi sangat berpihak pada petani. Menurutnya, tanaman dari produk bioteknologi ini akan mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul.

BACA JUGA: IPB dan Universitas Jepang Ajak Masyarakat Peka Lingkungan

“Seperti lebih adaptif terhadap perubahan cuaca ekstrem ataupun memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap hama dan penyakit jika dibandingkan dengan benih konvensional atau non PRG,” ungkap Anton dalam acara Kelas Jurnalis “Adopsi Bioteknologi untuk Transformasi Pertanian Indonesia” di Jakarta, Jumat (2/2).

Antonius yang sekaligus sebagai Tim Teknis Keamanan Hayati KLHK menambahkan, petani akan sulit bertahan menghadapi perubahan iklim kalau mengandalkan benih konvensional saja. Bahkan, petani juga sulit menghadapi Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) yang akan selalu ada. Hal inilah yang akan menyebabkan penurunan hasil panen dari petani.

“Tentu saja pengelolaan (bioteknologi) di lapang selalu memperhatikan aspek ekologis dan sustainability,” jelasnya.

Produk bioteknologi pertanian yang menggunakan teknik modern telah membantu para petani kecil. Foto: Dini Jembar Wardani

Adopsi Benih Bioteknologi Tingkatkan Pendapatan Petani

Sementara itu, Anton turut membagikan temuan J. GM Crops & Food, yang menyatakan bahwa adopsi benih bioteknologi ke pertanian dunia, terbukti meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Pada tahun 2020, peningkatan pendapatan petani global mencapai USD 18,8 miliar.

“Nilai pendapatan petani di negara berkembang naik 52%, petani di negara maju naik 48%. Naiknya pendapatan itu berasal dari peningkatan produksi dan penghematan biaya seperti input pertanian (agricultural input) dan biaya operasional lain,” ujar Anton.

BACA JUGA: Menteri LHK: Tak Ada Ampun Bagi Perusahaan Penyebab Karhutla

Sebagai gambaran, benih bioteknologi membantu petani melindungi 23,4 juta hektar habitat alami. Hal itu setara seperti luas Vietnam dan Filipina. Bahkan, teknologi ini telah mengurangi emisi gas rumah kaca dengan jumlah yang setara seperti mengurangi 15,6 juta mobil di jalan.

“Bisa kita bayangkan keuntungannya jika masyarakat kita lebih terbuka terhadap inovasi teknologi dan tidak mudah termakan mitos yang beredar,” kata Anton.

Petani Milenial Minat Mengakses Benih Bioteknologi

Duta Petani Milenial Sandi Octa Susila menyebut ada minat tinggi dari para petani milenial untuk segera mendapatkan akses ke benih bioteknologi. Bahkan, mereka menantikan untuk bisa membeli benih bioteknologi.

“Jadi, ini bukan soal penolakan atau kekhawatiran akan mitos-mitos benih bioteknologi atau PRG. Sebaliknya, justru dinantikan kapan benih bioteknologi ini bisa dijual luas. Petani yang sudah punya akses ke benih bioteknologi seperti padi biofortifikasi (Padi Inpari IR Nutrizinc). Bahkan, tebu yang tahan di wilayah kering (Tebu N11 4T) juga mengakui memang secara produk lebih besar, kuat, dan gagal panen bisa ditekan,” imbuh Sandi.

Sandi berharap agar pemerintah bisa mendukung terus pengembangan benih bioteknologi dan komersialisasi di pasaran. Dengan demikian, para petani bisa ikut merasakan dampak positif seperti di negara lain.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pertanian di Indonesia terus berhadapan dengan perubahan iklim dan hama yang mengancam produktivitas pangan. Asosiasi nirlaba CropLife Indonesia mempertegas bahwa perlu adopsi benih bioteknologi demi menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Bioteknologi pertanian merupakan alat baru dalam ilmu perbaikan tanaman. Teknologi ini memanfaatkan teknik penggabungan atau penyambungan sel dan gen (DNA) untuk menyempurnakan tanaman dan menghasilkan produk atau benih baru.

Direktur Eksekutif CropLife Indonesia, Agung Kurniawan mengatakan, saat ini pemerintah terbuka dan mendukung upaya-upaya pengembangan bioteknologi. Misalnya, budidaya tanaman dan benih bioteknologi atau Produk Rekayasa Genetika (PRG).

BACA JUGA: Pupuk SNI, Obati Kerisauan Petani dari Ancaman Gagal Panen

“Namun, proses riset yang panjang dan regulasi yang kompleks membuat distribusi benih bioteknologi di Indonesia cenderung lebih lambat daripada negara lain,” ungkap Agung dalam acara Kelas Jurnalis “Adopsi Bioteknologi untuk Transformasi Pertanian Indonesia” di Jakarta, Jumat (2/2).

Misalnya, di berbagai negara seperti Filipina, benih-benih dan tanaman bioteknologi sudah dapat petani akses dan hasilnya juga publik konsumsi secara luas bersamaan dengan versi konvensional. Bahkan, selama periode 1996-2020, petani Filipina mengalami peningkatan hasil produksi panen dengan adopsi benih bioteknologi sebanyak 23,5%.

“Kami berharap Indonesia bisa segera menyusul langkah baik tersebut. Croplife Indonesia telah berupaya mengadvokasi praktik pertanian modern ini agar terus mendapat dukungan pemerintah. Kemudian, tentunya mendapat penerimaan baik oleh masyarakat,” lanjut Agung.

Selain itu, menurut Agung, perubahan iklim, hama yang semakin kebal pada produk perlindungan tanaman, dan lahan yang kian berkurang membuat petani sulit memenuhi kuota produksi pangan. Sehingga, harus mengimpor dari negara lain.

“Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional kita bisa terancam jika tidak ada intervensi di bidang sains dan teknologi,” kata Agung.

Benih bioteknologi dapat menjaga ketahanan pangan nasional. Foto: Freepik

Bioteknologi Masih Dianggap Negatif

Banyak anggapan tidak tepat atau negatif terkait benih bioteknologi. Padahal, benih ini sudah mendapatkan pernyataan aman dari berbagai lembaga riset dunia.

Biotechnology and Seed Manager CropLife Indonesia, Agustine Christela Melviana mengatakan bahwa perkembangan tanaman dan  benih dengan ilmu bioteknologi aman dikonsumsi. Bahkan, keamanan bioteknologi telah dikaji oleh World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), dan U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

BACA JUGA: Berbelanja Hasil Pertanian dengan Aplikasi TaniHub

“Kalau di Indonesia, kita punya Komisi Keamanan Hayati yang ditopang oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2005 (PP No. 21/2005) tentang Keamanan Hayati untuk Produk Rekayasa Genetika. Peraturan itu yang memastikan keamanan PRG, baik untuk keamanan pangan, pakan maupun lingkungan,” terangnya.

Christela mengasumsikan, penggunaan benih jagung hasil rekayasa genetik di Indonesia dengan luas lahan yang sama dapat meningkatkan produktivitas petani sebesar 10% per hektare. Sehingga, hal ini dapat meningkatkan pendapatan petani lebih dari Rp2 juta per hektare.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan), tahun 2023 rata-rata produktivitas jagung nasional sebanyak 5,8 ton per hektare. Dengan adanya bioteknologi ini bisa meningkat 10% menjadi 6,38 ton per hektare.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Aep Fathul Kholik petani milenial asal Subang, Jawa Barat kini bisa sedikit bernafas lega. Setelah menelan pil pahit gagal panen beberapa tahun terakhir, pria berusia 33 tahun ini terbantu dengan kehadiran pupuk Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mulai mendongkrak produktivitas hasil panennya.

Meski menurutnya, masih banyak tantangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian seperti serangan hama dan anomali cuaca. Namun pria lulusan SLTA ini menilai, pupuk berkualitas menjadi salah satu komponen penting.

“Dengan adanya pupuk bersubsidi dan ber-SNI ini terbantu sekali, hemat biaya dan produktivitas meningkat,” katanya kepada Greeners, baru-baru ini.

Dari laporan yang ada indeks ketahanan pangan Indonesia di tahun 2021 merosot. Besarannya hanya 59,2, merosot dibanding indeks di tahun 2020 sebesar 161,2. Melemahnya ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2021 juga karena dampak perubahan iklim.

Tingkat kemarau yang tinggi pada Agustus hingga September menjadi salah satu pemicu menurunnya luas panen padi tahun 2021 lalu. Apalagi jika petani tidak menggunakan pupuk berkualitas. Ancaman ganda untuk gagal panen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi tahun 2021 yakni sekitar 10,41 juta hektare (ha) dan mengalami penurunan sekitar 2,3 persen atau 245.470 ha. Sedangkan luas panen padi tahun 2020 mencapai 10,66 juta ha.

Kehadiran pupuk SNI benar-benar Aep rasakan. Bapak dua orang anak yang memiliki lahan sawah 2 hektare (ha) ini mengaku, sebelum menggunakan pupuk kimia ber-SNI hasil panennya hanya 3 ton per ha. Namun setelah beralih ke pupuk SNI, hasilnya melonjak menjadi 7 ton per ha.

Aep tidak sendiri, petani asal Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat lainnya juga merasa terbantu dengan kehadiran pupuk SNI. Malahan tambah Aep, petani di desanya yang gemar menanam varietas Ciherang ini sudah pintar membedakan pupuk asli dan pupuk palsu. Tidak sekadar melihat keaslian kemasannya.

“Kami punya cara tersendiri membedakan pupuk asli dan palsu. Kami mencicipinya, kalau sepa (hambar) berarti palsu. Tapi kalau di lidah ada sensansi nyetrum berarti asli (ber-SNI),” ucapnya sambil tertawa.

Petani tabur pupuk di lahan pertaniannya. Foto: dokumentasi Aep Fathul

Biaya Membengkak, Petani Keluhkan Harga Gabah

Kehadiran pupuk SNI juga tambahnya, membantu petani beradaptasi dengan kondisi tanah yang terkadang kesulitan akses air. Untuk mulai menanam, Aep dan rekan petani lainnya terpaksa menunggu giliran aliran air dengan desa lainnya. Aliran air ini berasal dari hulu. Belum lagi kondisi anomali cuaca yang menggangu waktu tanam padi.

Pilihan Aep menjadi petani milenial berangkat dari keyakinan, setiap orang butuh makan. Walaupun banyak tantangan seperti harga gabah kering giling yang tak kunjung naik hingga meroketnya upah tenaga tabur benih.

“Harapan kami, ada perhatian lebih untuk nasib petani. Untuk antisipasi krisis pangan mohon bantu petani. Kalau dibiarkan, petani bisa bosan dengan biaya yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan hasilnya,” tuturnya.

Untuk menanam benih padi di lahan 1 ha, Aep harus merogoh kantong Rp 1,2 juta. Tak hanya itu, ada biaya lain seperti traktor Rp 1,2 juta, pupuk urea per kuintal Rp 225.000, NPK Rp 230.000 per kuintal. Sedangkan untuk 1 ha butuh 275 kg pupuk urea dan 250 kg NPK.

Sementara itu, harga gabah kering giling tidak mengalami kenaikan signifikan. Harga berkisar antara Rp 3.900-4.800 per kg.

Ke depan, Aep dan petani di desanya berharap kondisi tanah tetap subur dan bisa tersedia pupuk organik padat ber-SNI. Dengan catatan pemakaian pupuk organik ini efisien, hemat biaya dan hasilnya panen pun bisa digenjot. Sebab petani yakin, bibit dengan pupuk organik jauh tahan terhadap serangan hama. “Perlu inovasi, supaya lahan kami tetap lestari,” imbuhnya.

Menanam bibit di masa tanam baru. Foto: dokumentasi Aep Fathul

BSN Tetapkan 29 SNI Pupuk, 9 Di Antaranya Wajib

Penetapan SNI pupuk bukan lagi hal baru di bidang pertanian. Saat ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan 3.018 SNI terkait pertanian dan teknologi pangan. Dari lingkup tersebut terdapat 29 SNI pupuk. Sembilan di antaranya SNI wajib. Delapan SNI dari Kementerian Perindustrian dan satu dari Kementerian Pertanian.

Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN Hendro Kusumo mengatakan, penerapan SNI pupuk akan menjamin kualitas dari produk pupuk yang petani gunakan. Harapannya dapat memenuhi harapan petani atau pengguna dalam menyuburkan tanaman, serta melindungi konsumen.

“Pemerintah tidak menoleransi peredaran atau penjualan pupuk jika tidak memenuhi persyaratan mutu SNI yang sudah diberlakukan wajib,” katanya dalam konferensi pers SNI Pupuk, baru-baru ini.

Delapan SNI wajib yang Kementerian Perindustrian berlakukan yaitu SNI 2801:2010 Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 Pupuk amonium sulfat; SNI 02-0086-2005 Pupuk triple superfosfat. Selain itu juga SNI 02-2805-2005 Pupuk kalium klorida; SNI 02-3769-2005 Pupuk SP-36; SNI 02-3776-2005 Pupuk fosfat alam untuk pertanian.

Ada pula SNI 2803-2012 Pupuk NPK padat; SNI 7763:2018 Pupuk organik padat. Lalu satu lagi yang Kementerian Pertanian berlakukan yakni SNI 8267:2016 Kitosan cair sebagai pupuk organik-syarat mutu dan pengolahan. Sementara untuk pupuk bersubsidi, SNI pupuk berlaku untuk pupuk urea dan pupuk NPK. Keduanya merupakan pupuk anorganik.

Penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan persyaratan mutu SNI berpotensi merusak unsur hara dalam tanah serta tanaman. Hal ini dapat memengaruhi keberhasilan panen dan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan pupuk ber-SNI turut mendukung peningkatan produksi dan mutu produk pertanian Indonesia.

Hingga saat ini, 129 produsen atau industri pupuk nasional sudah menerapkan SNI. Para produsen itu di antaranya adalah PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Petrokimia Gresik.

BSN berharap lanjut Hendro, ketersediaan rujukan SNI dan penerapan SNI pada sektor pertanian terutama melalui pupuk, dapat memberikan kontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Juga sebagai langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan serta mewujudkan terciptanya ketahanan dan kemandirian pangan,” imbuhnya.

Memanggul pupuk untuk diaplikasikan di lahan pertanian. Foto: Shutterstock

Tunjukkan Kualitas Pupuk SNI Lewat Demplot

Keyakinan terdongkraknya produktivitas pertanian karena SNI pupuk juga diamini produsen pupuk. Salah satunya PT Pupuk Kujang.

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kujang Ade Cahya Kurniawan menyatakan, pupuk yang berkualitas harus terstandardisasi. Di industri pupuk lanjutnya, banyak pesaing. “Dengan SNI kita yakinkan konsumen kalau beli pupuk harus terstandar SNI,” ucapnya.

Menurutnya, SNI pupuk memberikan added value. Bahkan saat akan ekspor pupuk berlogo SNI, negara tujuan terima karena memiliki standar produk yang tinggi. Selain itu, di dalam negeri, petani atau konsumen pupuk merasa yakin pupuk ber-SNI meningkatkan daya saing dan produktivitas.

Ade mengungkapkan, untuk menyakinkan petani terhadap kualitas pupuk ber-SNI, pihaknya melakukan demonstrasi pola tanam (demplot). Sebab ada kecenderungan petani membeli pupuk murah. Tetapi dengan adanya pupuk SNI bersubsidi, Pupuk Kujang bagian dari Pupuk Indonesia ini yakin sangat membantu petani.

“Kita lakukan demonstrasi pola tanam (demplot) 1 ha menggunakan produk kita, dan 1 ha tidak menggunakan produk kita. Jadi saat demplot kita beri pemahaman ke petani tentang pentingnya menggunakan pupuk ber-SNI,” ucap Ade.

PT Pupuk Kujang produksi pupuk ber-SNI. Foto: Pupuk Kujang

Edukasikan Cara Pemupukan 

Selain meyakinkan petani terhadap kontribusi pupuk SNI, Pupuk Kujang pun mengedukasi cara pemupukan yang baik. Ade menjelaskan, pemupukan yang baik harus mengkombinasikan pupuk organik dan anorganik. Peran pupuk organik untuk memperbaiki unsur tanah. Kerja pupuk organik memasukkan bakteri tertentu supaya kondisi tanah sehat.

Sedangkan pupuk kimia menjadi makanan tumbuhan. Oleh sebab itu ada istilah pemberian pupuk 5:3:2 artinya 500 kg/ha pupuk organik, 300 kg/ha pupuk urea dan 200 kg/ha pupuk NPK.

Bahkan sebelum demplot dan pemupukan, Pupuk Kujang mengecek unsur hara dan kesuburan lahan. Selain itu, pemberian pupuk juga bergantung pada jenis tanamannya. Untuk wilayah Jawa Barat misalnya didominasi tanaman pangan padi dan hortikultura.

Saat ini produksi Pupuk Kujang mencapai 1,14 juta ton pupuk per tahun. Terdiri dari 900.000 ton pupuk bersubsidi dan 200.000 ton nonsubsidi. Dua jenis pupuk hayati cair pun sudah Pupuk Kujang produksi.

Menurutnya antusiasme urban farming, menanam tanaman buah dalam pot menjadi pasar potensial dari pupuk organik ini. Khususnya yang nonsubsidi. “Saat ini kami juga membuat pupuk organik (Jeranti) untuk urban farming untuk masyarakat yang gemar menanam buah-buahan,” imbuhnya.

Urban farming memakai pupuk organik SNI sangat diminati. Foto: Freepik

Pupuk Sokong Pertanian Berwawasan Lingkungan

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nyoman Suastika mengatakan, saat pandemi Covid-19 melanda, Provinsi Bali alami kemerosotan di sektor pariwisata. Sebelumnya kunjungan pariwisata ke Bali hampir 15 juta wisatawan.

Hal ini menjadi pembelajaran berharga bagi Bali yang sebagian besar mengandalkan sektor pariwisata. “Kita punya luas lahan sekitar 70.000 ha lahan produktif. Covid-19 jadi pembelajaran kita untuk tidak meninggalkan sektor pertanian. Tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan,” kata Nyoman.

Apalagi Indonesia hakekatnya adalah negara yang punya kekuatan di sektor pertanian dan pangan. Oleh sebab itu, upaya memperkuat sektor pertanian di Bali ini juga menjadi cara antisipasi krisis pangan imbas dampak perubahan iklim.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, kurun waktu dua hingga tiga tahun belakangan telah terjadi hampir 70 kali kejadian ekstrem. Hal ini imbas perubahan iklim yang mengakibatkan peningkatan kejadian cuaca dan iklim ekstrem. Kondisi ini memicu peningkatan bencana hidrometeorologi dan terganggunya waktu tanam. 

“Harapannya dari SNI yang jamin kualitas pupuk yang beredar, bisa memenuhi harapan petani terhadap pupuk yang berkualitas. Selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian,” tuturnya.

Nyoman menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali tidak memberi ruang terhadap pupuk palsu. Sebab pertanian berkelanjutan harus menggunakan pupuk ber-SNI. Pupuk palsu hanya akan merusak unsur hara dalam tanah. Akibatnya pertumbuhan tanaman tidak maksimal bahkan bisa terancam gagal panen.

Melalui Perda No 8 Tahun 2019, Bali pun berkomitmen mengembangkan sistem pertanian organik. Ia mengklaim inisiasi pertanian Bali ini, satu-satunya di Indonesia. Sistem pertanian ini mengintegrasikan peternakan dan pertanian. Kotoran ternak dijadikan pupuk dan biogas.

Komoditas pertanian juga disesuaikan dengan agroklimat masing-masing daerah di Bali. Komoditas yang Bali kembangkan salah satunya adalah padi, jagung dan kedelai.

Petani mengamati bibit tanaman. Foto: Pexel

SNI Pupuk Langkah Tepat 

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menilai, kehadiran pupuk ber-SNI sebagai langkah yang tepat. Menurutnya, pupuk yang berkualitas dan memiliki kesesuaian kandungan sangat penting untuk mendongkrak hasil pertanian. 

“Untuk meningkatkan produksi pangan dunia, input pupuk penting. Sehingga ketika panen, ada unsur-unsur yang diambil harus digantikan oleh pupuk yang baik pada masa tanam berikutnya,” katanya.

Ia mencontohkan dalam 5 ton panen gabah ada nitrogen, fosfor, unsur hara yang terambil dari lahan, sehingga pupuk penting untuk masa tanam berikutnya. Hal ini akan mengembalikan kondisi lahan agar kembali produktif. 

Pupuk anorganik maupun organik keduanya punya peran yang penting dalam proses pengembalian unsur-unsur di lahan pada masa tanam baru. Oleh sebab itu dengan pupuk SNI ada jaminan terhadap kandungan di dalam setiap kemasannya.

Sebab ada kecenderungan, ketika musim tanam tiba dan pupuk bersubsidi belum tersedia, petani akan lebih memilih pupuk berharga murah yang belum tentu terjamin kualitasnya alias palsu.

“Bahkan ada juga temuan di lapangan, pupuk berlabel subsidi tapi isinya diganti. Hal ini tentu sangat merugikan petani,” tegasnya. 

Sementara itu, anomali cuaca yang menyebabkan La Nina (kondisi banyak curah hujan) dan El Nino (minim curah hujan) tidak akan menjadi kendala jika ditunjang pupuk berkualitas.

Justru tambah Dwi, tahun 2020-2022 kecenderungan La Nina, banyak air hujan baik untuk mendukung sektor pertanian. Sebaliknya saat El Nino ada ancaman kekeringan, pertanian tetap bisa produktif jika ditunjang pupuk berkualitas tersebut.

Penulis-Editor : Ari Supriyanti Rikin

Jakarta (Greeners) – Indeks ketahanan pangan Indonesia di tahun 2021 merosot. Besarannya hanya 59,2. Nilai ini jauh berbeda dibanding indeks di tahun 2020 sebesar 161,2. Krisis iklim berdampak pada kurangnya produktivitas pertanian. Jika hal ini dibiarkan akan berujung pada krisis pangan.

Koordinator Data, Evaluasi dan Pelaporan Kementerian Pertanian (Kementan) Batara Siagian mengatakan, pentingnya memastikan kuantitas dan kualitas pangan. Ini menyusul melemahnya ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2021 seiring dampak perubahan iklim.

“Perubahan iklim sangat berdampak pada krisis pangan. Termasuk pengurangan produksi pertanian dan kualitas nutrisi di dalamnya,” katanya dalam Webinar Kecukupan Pangan dan Krisis Iklim, Jumat (2/9).

Tingkat kemarau yang tinggi pada Agustus hingga September menjadi salah satu pemicu menurunnya luas panen padi tahun 2021 lalu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi tahun 2021 hanya sekitar 10,41 juta hektare (ha) dan mengalami penurunan sekitar 2,3 persen atau 245.470 ha. Adapun untuk luas panen padi pada 2020 yaitu mencapai 10,66 juta ha.

Sementara secara kualitas, saat ini produk tanaman pangan masih jarang menggunakan jaminan mutu. Padahal, sambung dia ini sangat penting untuk memastikan nutrisi yang utuh dalam pangan yang petani hasilkan. “Padahal baik secara produk maupun proses harus ada standar dan sertifikasinya,” imbuhnya.

Selain itu, Batara juga menyorot ketergantungan impor bahan pangan lain dari luar negeri, seperti gandum. Sejatinya, sambung dia hal tersebut dapat kita tekan melalui substitusi pemanfaatan potensi yang Indonesia miliki. Hal ini juga menjadi jalan memperkuat ketahanan pangan.

“Misalnya kita saat ini banyak memanfaatkan sorgum untuk pengganti jagung sebagai bahan pangan. Meski memiliki cita rasa yang berbeda, ini suatu pembaruan yang harus terus kita tingkatkan,” ucapnya.

Ancaman Ketahanan Pangan

Rice Program Manager Rikolto Nana Suhartana menyatakan, perubahan iklim sangat petani rasakan dan berdampak multidimensional. Dampaknya mulai dari sumber daya, infrastruktur pertanian, hingga ketahanan dan kemandirian pangan.

Namun, sayangnya para petani tak memahami kekeringan dan banjir imbas perubahan iklim. “Bahkan mereka justru melakukan jalan pintas seperti pemakaian pupuk Nitrogen dan Fosfor yang mengakibatkan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemakaian bahan-bahan tersebut menyebabkan hama dan penyakit lebih resisten hingga menyebabkan melemahnya kesehatan tanaman.

Sementara itu banyak hal yang menyebabkan penurunan hasil pertanian. Misalnya ketidaktepatan dalam pemupukan dan pengairan, dan para petani tak memiliki kalender tanam. Selanjutnya, benih yang tak terseleksi dengan baik hingga pasca panen yang masih tradisional.

Petani memanen padi di tengah dampak krisis iklim. Foto: Shutterstock.

Keliru Aplikasikan Pestisida

Senada dengannya, Guru Besar Purnabakti FISIP Universitas Indonesia Yunita Winarto berpandangan, selama ini para petani keliru berpikir dengan mengasumsikan pestisida sebagai “obat” hama. Padahal, obat berfungsi sebagai penyembuh tanaman. “Betapa melekat kuat asumsi ini memengaruhi alam pikir para petani kita hingga saat ini,” imbuhnya.

Para petani tambahnya, selama ini memilih cara belajar yang mengedepankan panca indera dan interpretasi subjektif. Padahal, pemahaman para petani terhadap perubahan iklim sangat penting dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

Ia menekankan agar para petani menentukan jadwal tanam seiring dengan jadwal musim penghujan dan kemarau yang tak pernah pasti. “Dengan cara ini kita tak hanya dapat mengantisipasi kondisi pengairan yang bergantung pada curah hujan tapi juga ancaman populasi hama dan penyakit,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Pertumbuhan populasi manusia yang sangat cepat memunculkan permasalahan seperti krisis sumber daya lahan dan kualitas lingkungan yang buruk. Di samping itu, kebutuhan makanan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah populasi manusia. Beras menjadi makanan pokok bagi hampir seluruh populasi di Bumi. Sistem pertanian padi yang mengonsumsi banyak sumber daya air, tengah mengalami kekeringan di beberapa daerah. Di saat yang sama, kini sawah memancarkan gas rumah kaca dalam jumlah besar.

Pengembangan budidaya Rice-Fish Farming menjadi solusi untuk permasalahan ini karena sesuai untuk daerah Asia tropis dan subtropis. Budidaya padi dan ikan dalam sistem persawahan diusulkan sebagai teknik untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya tanah. Air juga dimanfaatkan untuk menyediakan biji-bijian dan protein hewani.

Baca juga: Sensor Pertanian Modern Nirkabel

Melansir downtoearth.org.in, sistem budidaya Rice-Fish Farming mampu menurunkan emisi metana dan emisi gas rumah kaca lainnya. Ikan menggerakkan lapisan tanah dengan aktivitas mereka seperti saat mencari makanan.

Foto: www.agrifarming.in

Secara potensial, ikan meningkatkan oksigen yang larut dalam air. Di tanah, oksigen mengubah pencernaan anaerob menjadi aerob dan membantu mengurangi emisi metana. Diperkirakan emisi metana dari sistem budidaya pertanian ikan dan padai adalah 34,6 persen lebih rendah daripada emisi dari sistem budidaya monokultur padi.

Metode ini juga bermanfaat untuk memulihkan kesuburan dan menghindari degradasi tanah yang merupakan masalah utama lingkungan. Sistem ini hanya membutuhkan sejumlah kecil pupuk. Hasil padi dari sistem ini 10-26 persen lebih tinggi, input tenaga kerjanya juga 19-22 persen lebih rendah, dan input bahan 7 persen lebih rendah.

Baca juga: Masjid Berbahan Daur Ulang di Dhaka

Metode ini mengikat industri akualtur dengan industri pertanian secara sosial. Memelihara ikan di sawah dapat dimulai dengan membudidayakan padi. Karena sawah yang tergenang air menciptakan habitat alami untuk ikan.

Inovasi Rice-Fish Farming yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca menguntungkan pendapatan pertanian dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Pengembangan lebih lanjut dalam metode ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan dan ramah lingkungan di sektor pertanian.

Penulis: Mega Anisa

Di era perkembangan teknologi seperti saat ini, petani dapat memantau tanaman, kelembapan, kondisi tanah, suhu, dan parameter lain dengan sensor. Suatu teknologi memberi pemahaman yang lebih baik mengenai tanaman. Inovasi teknologi juga membantu menentukan sistem bertanam sehingga menghasilkan panen yang lebih berkelanjutan bagi petani. Di samping itu akan lebih banyak hasil panen yang diperoleh.

Internet of Things Farming merupakan inovasi teknologi yang mendorong industri pertanian ke tingkat berikutnya. Pertanian pintar berteknologi akan meningkatkan kemampuan produksi dan dapat memenuhi kebutuhan manusia serta menjaga sumber daya.

Baca juga: Masjid Berbahan Daur Ulang di Dhaka

Salah satu inovasi IoT Farming yakni, teknologi Nano-sensor. Alat ini terdiri dari karbon nanotube yang tertanam di dalam daun dapat memberikan peringatan ketika tanaman disentuh. Sensor tersebut bekerja dengan memonitor aktivitas hidrogen peroksida dalam daun. Ketika tanaman dalam kesulitan, ia akan mengirimkan sinyal atau berkomunikasi menggunakan hidrogen peroksida di dalam daunnya. Sinyal yang dihasilkan bervariasi tergantung pada situasi dan sensor-nano yang dapat membedakan berbagai jenis tekanan.

Melansir intelligentliving.co, Michael Strano, Profesor Teknik Kimia di MIT mengatakan, tumbuhan memiliki bentuk komunikasi internal yang sangat canggih. Ditambah, saat ini kita dapat mengamati perkembangannya untuk pertama kali. Hal ini berarti bahwa secara real time, kita dapat melihat respons tanaman hidup mengomunikasikan stres yang dialaminya.

Teknologi nano sensor. Foto: Kanal Youtube Parrot

Sensor ini belum tersedia untuk petani dan saat ini hanya digunakan oleh para ilmuwan pertanian yang ingin mengembangkan strategi baru. Mereka memakainya untuk meningkatkan hasil panen dengan mempelajari cara berbagai tanaman merespons berbagai jenis tekanan.

Para petani dapat memperoleh wawasan mengenai kondisi tanah dengan Sensoterra – metode Internet of Thing (IoT) yang terjangkau nirkabel untuk memantau tingkat kelembapan dari jarak jauh. Sistem ini terdiri dari sensor dan probe yang mengirim data ke ponsel pintar. Dengan ini petani akan mendapat perbandingan tingkat kelembapan tanah harian, mingguan, dan musiman sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai untuk meningkatkan hasil panen dan menghemat air.

Baca juga: Agrisea, Menanam Padi di Laut

Drone saat ini menjadi alat yang berharga untuk petani karena dapat membantu mensurvei tanah, menghasilkan data tanaman, dan memberikan pupuk 4 sampai 60 kali lebih cepat daripada tangan. Sedangkan, satelit juga berfungsi mengumpulkan data dari waktu ke waktu untuk membantu para petani memperbaiki praktik pertanian mereka, memperkirakan hasil panen, dan memantau kematangan, dan kesehatan tanaman secara keseluruhan.

Sensor aliran udara mengukur permeabilitas udara tanah untuk memantau kesehatan dan memberikan informasi yang diperlukan petani dalam menghitung kebutuhan pupuk. Selain itu, terdapat juga Bean-IoT yang merupakan sensor seukuran ibu jari. Sensor tersebut diletakan di dalam silo gandum dan akan mengirim data kelembapan, suhu, kualitas udara, level, pergerakan, kadar karbon dioksida, dan gas lain ke ponsel.

Penulis: Mega Anisa

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi awal musim kemarau terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia mulai Mei 2020. Sektor pertanian menjadi salah satu yang terdampak oleh kekeringan ini. Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperingatkan krisis pangan juga akan melanda dunia.

Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan bahan pokok. “Antisipasi (dan) mitigasi harus betul-betul disiapkan sehingga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu,” ujar Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, (05/05/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Gencarkan Intensifikasi Dibanding Ekstensifikasi Sawah Baru

Presiden Jokowi menekankan tiga arahan untuk menangani kekeringan di musim kemarau. Ia meminta agar ketersediaan air di daerah sentra produksi pertanian terpenuhi. “Penyimpanan air hujan, danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya harus disiapkan dari sekarang,” kata dia.

Kedua, presiden memerintahkan agar mempercepat musim tanam dengan memanfaatkan curah hujan yang masih ada saat ini. Jokowi juga mengatakan agar para petani dipastikan tetap menanam dan memproduksi dengan menerapkan protokol kesehatan. “Ketersediaan sarana-sarana produksi pertanian, baik yang berkaitan dengan bibit, dan pupuk harus betul-betul ada dan harganya terjangkau,” ujarnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam rapat bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020). Foto: Sekretariat Kabinet RI.

Terakhir, mengenai pengelolaan manajemen stok untuk kebutuhan pokok, presiden mengatakan supaya bahan pokok dihitung secara detail. Ia juga meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) membeli gabah dari petani sehingga harganya menjadi lebih baik.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa penanaman di musim kedua akan dipercepat dengan memanfaatkan sisa-sisa air hujan yang ada. Percepatan, kata dia, akan dilakukan di lahan existing atau lahan irigasi teknis dengan luas 5,6 juta hektare.

Menurut Mentan, di musim kering, pertanian sangat rentan dengan cuaca, bencana, dan hama sehingga tiga hal itu harus diwaspadai. Untuk mengantisipasinya, ia mengatakan akan mempercepat bantuan penyediaan benih untuk 2 juta hektare lahan, pupuk, dan obat-obatan. Pompa dan parit kecil untuk mengalirkan air, kata dia, juga akan disiapkan.

Baca juga: Rencana Sawah Baru di Lahan Gambut Dinilai Mengulang Kesalahan Masa Lalu

Syahrul berharap cadangan lahan di luar dari lahan ekstenstifikasi masih memadai. Ia berencana menambahnya jika anggaran yang diajukan disetujui. “Kalau Pak Menko setuju dan Bapak Presiden sudah bisa mempersiapkan anggaran, kurang lebih 600.000 hektare yang ada menjadi cadangan,” ucapnya.

Adapun BMKG memprediksi, dari 30 persen wilayah zona musim akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 17 persen mengawali musim kemarau pada April 2020. Daerah tersebut di antaranya sebagian kecil wilayah Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa. Sebanyak 38.3 persen wilayah yang akan memasuki musim kemarau pada Mei 2020, meliputi sebagian Bali, Jawa, Sumatera, dan sebagian Sulawesi. Sementara, 27.5 persen daerah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua akan memasuki awal musim kemarau di bulan Juni 2020. Puncak musim Kemarau 2020 diprediksi terjadi pada Agustus 2020.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Membuka lahan pertanian di wilayah perkotaan memiliki kesulitan maupun tantangan tersendiri. Khususnya di kota-kota besar dengan populasi penduduk yang padat. Di tepi ibu kota Perancis, Eropa Barat, sedang dibangun pertanian perkotaan yang akan memasok satu ton kebutuhan makanan penduduk setiap hari. Tahun depan, Paris Expo Porte de Versailles akan menjadi rumah pertanian berbasis atap perkotaan (urban rooftop) terbesar di dunia.

Luas ruangannya sekitar 14.000 m² atau setara dua lapangan sepak bola. Di dalamnya juga memuat sekitar 30 jenis tanaman berbeda. Mereka ditanam dalam wadah tanpa tanah dan diberi makanan tinggi nutrisi maupun air hujan. Metode yang disebut aeroponik ini menggunakan sedikit air sehingga sebagian besar tanaman dapat tumbuh di area terbatas.

Baca juga: Nelayan Kanada Ciptakan Pertanian Laut Berkelanjutan

Pengunjung dapat membeli produk tanaman serta mencicipi hasil panen di restoran atapnya. Sementara kebun ini juga dapat menjadi tempat wisata pendidikan atau tempat untuk mengadakan berbagai acara. Warga juga dapat menyewa ruang untuk menanam tanaman mereka sendiri.

Urban rooftop berada di ruangan seluas 14.000 m² atau setara dua lapangan sepak bola. Foto: http://agripolis.eu/

Kini, pertanian kota menjadi tren yang sedang berkembang. Agripolis, perusahaan di belakang pertanian kota ini, bahkan sudah menjalankan pertanian atap lainnya di Perancis. Pendiri pertanian perkotaan, Pascal Hardy, menginginkan lebih banyak ruang perkotaan untuk dipakai sebagai tumpuan.

Baca juga: Pertanian Organik Tidak Cukup untuk Menahan Perubahan Iklim

“Visi kami adalah kota yang memiliki atap datar dan permukaan yang ditinggalkan dapat ditutupi dengan sistem pertanian ini. Masing-masing akan berkontribusi langsung dalam memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk kota yang saat ini mewakili sebagian besar populasi dunia, ” ucap Pascal kepada surat kabar The Guardian dalam We Forum.

Wali kota Paris Anne Hidalgo telah menjalankan misi untuk menjadikan kotanya lebih hijau. Inisiatif pemerintah Perancis dalam Parisculteurs yakni membuat 100 hektar atap kota, dinding, dan ruang kota dengan tanaman pada 2020. Sepertiga dari ruang ini, kata Anne, akan didedikasikan untuk pertanian perkotaan.

Penulis: Sarah R. Megumi

LONDON, 25 Mei 2017 – Kekhawatiran dari industri makanan dan pertanian skala besar adalah memicu perubahan iklim dan saat yang sama mengancam upaya untuk memberi makan populasi yang kian bertambah. Demikian dijelaskan oleh GRAIN, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung petani skala kecil.

Secara khusus, kritikan ini ditujukan kepada produsen pupuk kimia skala besar yang mempunyai akses ke perundingan PBB tentang perubahan iklim.

GRAIN mengklaim bahwa perusahaan tersebut bersikap sama dengan perusahaan bahan bakar fosil pada tahun 1990an yang memalsukan informasi dengan tujuan memperlambat aksi nyata untuk perubahan iklim.

Bukti-bukti tersebut didetailkan melalui buku yang berjudul The Great Climate Robbery : How the Food System Drives Climate Change and What We Can Do About It, yang dipublikasikan oleh GRAIN.

Buku tersebut menjabarkan upaya keras dan kampanye sukses dari perusahaan besar untuk mengambil alih rantai makanan dunia dan mengambil keuntungan.

Makanan dunia

Para penulis mengatakan bahwa pertanian skala kecil sudah diperlemah menjadi hanya seperempat dari lahan pertanian di dunia namun mereka tetap memproduksi mayoritas makanan untuk dunia.

Kecuali petani skala kecil mendapatkan perlindungan dan lahan dikembalikan kepada praktek yang lebih berkelanjutan, maka tidak ada harapan untuk bisa menyediakan pangan bagi populasi dunia di masa depan, jelas mereka.

Terkait dengan perubahan iklim, buku tersebut menjelasan bagaimana industri pertanian telah menciptakan rantai makanan yang menjadi pengemisi besar untuk gas rumah kaca.

Meningkatnya perkebunan kelapa sawit untuk makanan olahan, penggunaan pupuk secara berlebihan dan jarak jauh yang ditempuh untuk mengangkut makanan ke rumah-rumah memproduksi 50 persen dari total gas rumah kaca yang dihasilkan oleh manusia.

Klaim ini sangat berani tapi bukan tanpa bukti. Setiap bab telah memasukkan catatan kaki yang panjang dari studi ilmiah dan laporan PBB.

Buku tersebut mendapatkan dukungan dari pengkampanye penting, termasuk Naomi Klein yang mengatakan: “Ini menjelaskan kenapa perjuangan untuk menghentikan industri makanan skala besar sama dengan perjuangan untuk planet yang bisa didiami dan adil.”

Pengkampanye petani skala kecil lainnya, Dr. Vandana Shiva mengatakan bahwa buku tersebut menunjukkan bahwa korporasi pertanian menjadi bagian utama dari krisis iklim dan pertanian ekologi skala kecil menjadi solusi yang signifikan. Hal ini juga mengingatkan kita akan solusi palsu dari mereka yang menciptakan masalah, — Pertanian Exxons.”

Meskipun metode pertanian industri hanya menghasilkan emisi sebesar 11-15 persen, buku tersebut melihat keseluruhan bisnis makanan, mulai dari deforestasi hingga perubahan tata guna lahan menjadi lahan pertanian, transportasi, pabrik pengolahan makanan, industri pembekuan dan retail, serta limbah makanan.

Selama 50 tahun belakangan, 140 juta hektar yang setara dengan semua lahan pertanian di India, sudah diambil alih oleh empat macam pangan dari industri skala besar. Mereka adalah kedelai, kelapa sawit, rapa dan tebu.

Menurut Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian, petani skala kecil memproduksi 80 persen pangan di negara-negara bukan industri. Keuntungan utama mereka, selain dari dapat memproduksi lebih dari area yang kecil, adalah mampu mensuplai pasar lokal dengan bahan lebih segar ketimbang olahan dan tidak banyak menghasilkan sampah.

Bahan organik

Buku tersebut mendeskripsikan bagaimana ekspansi praktek pertanian yang tidak berkelanjutan pada abad belakangan ini telah menghilangkan banyak bahan organik tanah. Kehilangan tersebut bertanggung jawab terhadap 25 hingga 40 persen dari kadar karbon dioksida yang ada di atmosfer.

Dengan menerapkan praktek petani skala kecil yang lebih berkelanjutan, bahan organik tersebut dapat dikembalikan ke tanah, mengganti hampir 30 persen dari emisi gas rumah kaca global, jelas para penulis.

Akan tetapi, untuk menahan hilangnya karbon dari tanah, justru semakin banyak pupuk kimia yang digunakan. Insektisida dan herbisida dituangkan ke tanah dan mengurangi keanekaragaman hayati.

Mengurangi perhitungan jarak tempuh makanan dan berkonsentrasi pada pasokan pangan segar pada pasar lokal ketimbang mengolah makanan dan menyediakan pangan beku ke supermarket, juga dapat menurunkan emisi.

Buku ini merupakan panggilan untuk mengontrol industri pertanian raksasa yang tugasnya mencari keuntungan bagi pemegang saham, bukan menyediakan pangan bagi dunia, dan menyerahkan lahan kembali ke petani.

Para penulis mengajukan keluhan bahwa tidak ada niatan politik sama sekali untuk bisa mengatasi model dominan dari produksi dan distribusi dari industri pangan. Para petani justru disalahkan karena menebang pohon ketika deforestasi justru diakibatkan oleh bertumbuhnya perusahaan pangan skala besar, kata mereka. – Climate News Network

London, 17 Juli 2016 − Dengan memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik, lahan pertanian yang menggunakan tenaga surya juga dapat berkontribusi kepada lingkungan, mengubah suhu dan keanekaragaman hayati.

Kontribusi yang berdampak pada produktivitas tanah dan pasokan pangan menjadi semakin meningkat karena banyaknya lahan pertanian berdaya surya yang sedang atau telah dibangun.

Berdasarkan penelitian dengan suhu rata-rata di Inggris menunjukkan bahwa suhu di bawah panel surya berkurang hingga 5°C. Kondisi ini mungkin tidak cocok untuk penyemaian tanaman di iklim yang dingin, tetapi ini bisa diterapkan pada iklim yang lebih panas dan menyerupai gurun, dimana terlalu banyak cahaya matahari dan panas dapat mematikan tanaman.

Seperti di publikasikan dalam Environment Research Letters, penelitian ini dilakukan di lahan pertanian berdaya surya di Swindon, selatan Inggris, oleh para peneliti dari Lancaster University dan Centre for Ecology and Hydrology.

Memanfaatkan Microclimate

Para peneliti percaya bahwa temuan ini dapat membantu daerah-daerah dengan pertanian berdaya surya memeroleh keuntungan dengan memanfaatkan iklim mikro (microclimate) untuk bercocok tanam dalam kondisi yang lebih dingin dan teduh.

Dr Alona Armstrong, peneliti karbon terestrial dari Universitas Lancaster, mengatakan bahwa pemahaman akan dampak iklim dari lahan pertanian berdaya surya akan membuat para petani dapat memilih tanaman yang akan ditanam dan cara yang tepat untuk menggarapnya. “Ada potensi untuk memaksimalkan keanekaragaman hayati dan meningkatkan produksi,” katanya.

Hal ini menjadi sangat penting karena panel surya membutuhkan areal lebih setiap unitnya ketimbang dengan sumber-sumber konvensional lainnya.

Dr Armstrong mengatakan, “Sebelum studi ini, kita tidak mengerti sejauh mana panel surya dapat memengaruhi iklim dan ekosistem. Pemahaman ini baru muncul saat diaplikasikan di daerah-daerah dengan sinar matahari berlimpah tetapi kekurangan air.”

“Tempat teduh di bagian bawah panel memungkinkan tanaman yang tidak bisa bertahan dengan sinar matahari penuh justru dapat tumbuh. Kehilangan air juga bisa dikurangi dan air bisa dialirkan melalui permukaan luas dari panel surya dan digunakan sebagai jalur irigasi.”

Para peneliti mengukur suhu, kecepatan angin, kelembaban, karbon tanah, keanekaragaman hayati dan lainnya yang berada di bagian bawah panel surya, di antara masing-masing panel, dan area kontrol tidak jauh dari lahan pertanian.

Mereka menemukan bahwa suhu di bawah panel rata-rata 5.2°C lebih rendah di musim panas karena ada peneduh. Selain itu, perbedaan antara suhu malam dan siang hari tidak terlalu berbeda. Tanah juga lebih kering yang berujung pada lebih sedikit vegetasi dan spesies, dan didominasi oleh rumput.

Keanekaragaman Hayati

Sementara itu, area di antara panel banyak dihuni oleh spesies yang lebih beragam terutama saat suhu hangat di musim panas, meskipun tanah lebih dingin daripada area kontrol di musim salju.

Suhu lebih dingin antara panel, dibandingkan dengan areal yang lebih terbuka, mencapai 1.7°C. Hal ini mengejutkan para peneliti. Teori yang diajukan adalah area di antara panel lebih terlindungi di musim dingin karena sudut rendah dari matahari. Hal ini tidak terjadi di areal kontrol.

Perlu ada penelitian lebih lanjut terkait dengan keuntungan lahan pertanian berdaya surya mengingat keterbatasan lahan pertanian. Penelitian ini perlu dilakukan di banyak tempat karena radiasi dan suhu di Inggris sangat berbeda satu dengan lainnya.

Semakin tinggi keuntungan dan biaya lingkungan dari pertanian berdaya surya skala besar perlu dievaluasi kemungkinan adanya “keuntungan tambahan”. Misalnya, ada potensi untuk tanaman baru bisa tumbuh di bawah panel yang teduh, di iklim yang panas. – Climate News Network

Jakarta (Greeners) – Tahun 2016 akan menjadi tahun penentuan atas realisasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). Karena Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional selambat-lambatnya 3 tahun setelah diundangkan pada 17 November 2012 lalu.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Gardjita Budi menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional ditargetkan akan dibentuk pada tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan perumusan lembaga ini membutuhkan waktu dan tidak bisa selesai pada akhir 2015. Selain itu, setelah terbentuk, alokasi anggaran untuk lembaga tersebut masih harus diputuskan.

Pembentukan lembaga ini, katanya, telah menjadi agenda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejak tahun 2014. Kementan dan Kemenpan RB memang telah membentuk tim untuk pembentukan lembaga pangan tersebut. Namun hingga kini, kedua kementerian ternyata melihat sejumlah alternatif pembentukan badan lain yaitu membentuk lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), membentuk badan pangan independen, atau mengoptimalkan badan ketahanan pangan yang ada sekarang ini.

“Menteri Pertanian Amran Sulaiman kan sudah mengatakan kalau ia menginginkan agar rancangan Badan Pangan Nasional ini terdiri atas segala perwakilan lembaga yang mengurusi pangan, yaitu Kementan, Dinas Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk media massa. Tujuannya agar pangan dapat terdata, terkontrol, dan ter-evaluasi sehingga mampu menelurkan kebijakan yang tepat,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, Senin (28/12).

Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog Djarot Kusumayakti turut menyatakan akan terus mendorong dibentuknya Badan Pangan Nasional yang dikelola negara demi menjalankan fungsi stabilisasi ketersediaan dan harga pangan dan bukan hanya komoditas beras sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012.

“Dengan adanya badan ini, nantinya ia (badan pangan nasional) akan mampu menyerap produksi pangan dari petani yang komoditinya tidak hanya beras. Ketika petani berproduksi apapun itu hasil produksinya, badan ini harus membeli dengan harga yang layak,” pungkasnya.

Penulis : Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Bagi para pecinta musik rap tanah air, tidak ada yang tidak kenal dengan Marzuki “Kill the DJ” Mohamad atau yang lebih akrab dipanggil Zuki “Kill the DJ”. Dedengkot dari grup Jogja Hip Hop Foundation (JHF) ini ternyata sangat peduli terhadap nasib para petani di kampungnya.

Hilangnya keinginan para generasi muda untuk bertani membuat Zuki bersama dengan rekan-rekannya memberdayakan petani di Dusun Banjarsari, Desa Kokosan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah.

Ditemui oleh Greeners saat menghadiri sebuah acara di Jakarta, Zuki menceritakan tujuannya memberdayakan petani-petani muda. Ia mengaku bahwa gerakannya ini memang sengaja mengajak generasi muda untuk terjun di lahan pertanian. Hal ini bertujuan agar nantinya sawah bisa terus dipanen dan menghasilkan produk pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Saya berharap bisa menginspirasi banyak orang untuk mulai ikut berpikir dan melakukan sesuatu untuk orang lain di sekitar kita dan untuk bangsa,” papar Zuki.

Zuki juga berniat untuk menciptakan satu sistem pertanian terpadu yang rencananya bisa benar-benar membuat masyarakat di desanya mandiri dan sejahtera dengan cara mereka sendiri. Konsepnya, terang Juki, para petani di desa tersebut tidak hanya bekerja untuk menghasilkan padi, namun juga bisa memiliki kebun buah maupun sayuran serta empang untuk memelihara ikan di sekitarnya.

“Kalau sudah terpadu, mereka tidak perlu lagi menunggu masa panen karena setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari pasti ada yang bisa dipanen. Saya juga berencana ingin membuat pusat studi pertanian yang khusus untuk membahas tentang pertanian terpadu ini. Karena jelas, sistem seperti ini sangat diperlukan oleh para petani,” ujarnya.

Selain mencoba memberdayakan petani muda, Zuki juga mendukung gerakan Jogja Ora Didol (Jogja Tidak Dijual). Gerakan ini meminta Pemerintah Daerah Jogjakarta untuk menyelamatkan air tanah di sana yang semakin habis diambil untuk kepentingan komersil para pengusaha.

Penulis: Danny Kosasih

Cianjur (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) mengapresiasi semangat menanam pohon yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sarongge, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Direktur Jendral BPDASPS KLHK, Hilman Nugroho saat ditemui oleh Greeners di Sarongge mengatakan bahwa upaya pengembalian wilayah hutan (reforestasi) di desa yang menjadi penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini memang sangat dibutuhkan. Hal ini karena Desa Sarongge sempat mengalami degradasi lahan akibat kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh bagi siapapun yang ingin melakukan penanaman pohon di sini (Sarongge). Apalagi, sekarang ini ada 24 juta hektar lahan kritis dari 190 juta hektar hutan yang ada di Indonesia, makanya perlu ada partisipasi dari masyarakat setempat maupun pihak luar untuk kembali menghijaukan hutan,” ungkapnya, Cianjur, Rabu (29/04).

Direktur Jendral BPDASPS KLHK, Hilman Nugroho memberikan tumpeng kepada salah satu petani Desa Sarongge. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Kepala Divisi Regional Jawa barat dan Banten, Perum Perhutani, Ellan Barlian pun menyampaikan hal yang serupa. Menurutnya, kawasan yang baru-baru ini dijadikan sebagai model desa konservasi, dulunya sempat mengalami degradasi. Beberapa bagian areal yang mengalami perluasan oleh Perum Perhutani dijadikan lahan pertanian oleh warga lokal.

“Nah, yang jadi masalah juga, hutan di sekitar Desa Sarongge adalah habitat satwa yang hampir terancam punah dan akhirnya jadi ikut terkena imbasnya,” terangnya.

Maka dari itu, lanjut Ellan, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango KLHK bekerjasama dengan Green Radio berusaha melakukan pendekatan dan pemberdayaan kepada masyarakat setempat untuk menyadarkan akan pentingnya menanam dan merawat hutan yang ada.

“Pada awalnya visi ini mengalami benturan tersendiri dari masyarakat. Namun akhirnya program reforestasi ini berhasil mengajak 155 petani untuk bersedia turun gunung dan mulai mengelola Desa Sarongge sebagai Desa Ekowisata,” jelasnya.

Masih di tempat yang sama, Kepala Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Herry Subgiadi juga menuturkan bahwa setidaknya 155 Kepala Keluarga yang bercocok tanam di dalam taman nasional umumnya merambah areal yang berada di lereng gunung dengan kemiringan lebih dari 30 derajat. Wilayah tersebut, katanya lagi, sangat rawan terjadinya tanah longsor dan erosi.

“Sekarang, masyarakat berangsur-angsur sudah meninggalkan lahan taman nasional setelah dibina oleh Perum Perhutani dan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak,” tukasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menurut laporan yang dirilis oleh World Wildlife Fund (WWF), lebih dari 170 juta hektar hutan dunia diperkirakan akan hilang sepanjang tahun 2010 hingga 2030. Dalam laporan WWF Living Forest Report tersebut tertulis ada wilayah yang disebut dengan “Deforestation fronts” yang berkemungkinan akan musnah dalam waktu 20 tahun kedepan seperti Amazon, Atlantic Forest dan Grand Chaco, Borneo (Kalimantan), Cerrado Choco-Darien, Congo-Basin, Afrika Timur, bagian timur Australia, Greater Mekong, New Guinea dan Sumatera.

Direktur Program Hutan WWF Internasional, Rodney Taylor, mengatakan, laporan dari Living Forest Report tersebut didasarkan pada pada analisis WWF sebelumnya yang menunjukkan bahwa ada lebih dari 230 juta hektar hutan terancam akan hilang pada tahun 2050.

Oleh karena itu, katanya, laju hilangnya hutan di dunia harus dihentikan hingga mendekati nol pada tahun 2020 agar dunia dapat terhindar dari dampak perubahan iklim dan kerugian ekonomi yang akan ditimbulkan.

“Penyebab utama deforestasi ini adalah perluasan area pertanian termasuk peternakan komersial. Ada juga perluasan minyak sawit dan kedelai dan ada juga perambahan skala kecil oleh petani,” jelasnya di Jakarta, Selasa (28/04).

Direktur Program Hutan WWF Internasional, Rodney Taylor (ke dua dari kanan). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Keadaan ini juga terjadi di Indonesia. Menurut Direktur Kebijakan dan Transformasi WWF Indonesia, Budi Wardhana, Sumatera telah kehilangan lebih dari setengah hutan alam karena perkebunan untuk produksi kertas dan minyak sawit.

Selain itu, lanjutnya, tutupan hutan di Borneo, termasuk Malaysia dan Brunei Darussalam juga dapat berkurang jauh dari seperempat tutupan hutan aslinya pada tahun 2020.

“Bahkan, New Guinea yang meliputi Indonesia dan Papua New guinea dapat kehilangan tujuh juta hektar hutan antara tahun 2010 sampai 2030 jika rencana pembangunan pertanian berskala besar terwujud,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Saat ini di Amerika Serikat terdapat 37 juta hektar kebun jagung. Lahan tersebut menghabiskan sekitar 5 persen dari luas daratan negara tersebut. Seperti apa kira-kira gambaran perkebunan itu? Mari lihat peta buatan Michael Pecirno berikut ini.

Peta karya Michael Pecirno ini berjudul “Minimal Maps”. Pecirno membuat sebuah serial gambar yang memetakan bermacam aspek di lanskap Amerika. Pecirno, yang sedang meneruskan studi masternya di Royal College of Art, menggunakan data dari Departemen Pertanian Amerika dan mengisolasi tanaman tertentu dan melukisnya menjadi serial gambar yang unik.

“Corn” karya Michael Pecirno. Gambar: Michael Pecirno/www.wired.com

Peta buatan Pecirno tidak sepenuhnya sesuai dengan data yang ada di lapangan. “Ada hal-hal tertentu yang saya sukai saat membuat peta tersebut dan tidak sepenuhnya kontekstual,” ujar Pecirno seperti dikutip dalam laman wired.com.

Sulit sekali untuk membedakan apa yang kita lihat dalam peta ini, terutama jika mengamati pemetaan tanaman Jagung. Tapi bila kita lihat dari dekat, barulah terlihat pola bagaimana setiap negara bagian di Amerika mengalokasikan penggunaan tanahnya.

“Evergreen” karya Michael Pecirno. Gambar: Michael Pecirno/www.wired.com

Dari peta yang Pecirno buat, kita dapat melihat bagaimana batas-batas wilayah antara negara bagian. Batas wilayah tersebut berbentuk padang rumput di Missouri, perkebunan jagung di Iowa, hingga jalur sungai di Louisiana.

Michael Pecirno menunjukkan pesona dalam lukisan petanya dari dua macam hal, perspekfit agak jauh dan dari dekat. Dari karyanya, Pecirno berhasil menangkap pola dan gambar yang membentuk negara Amerika Serikat.

Penulis: NW/G15
Sumber: www.wired.com

Teknologi baru bagi para pelaku urban farming dapat dilihat di Boston, Amerika. Sebuah perusahaan start-up di bidang agrikultur, Freight Farms, merancang pertanian hidroponik yang dilakukan di dalam kendaraan kontainer.

Proyek ini disebut Leafy Green Machine (LGM) dan berfungsi layaknya berkebun di lahan tanah seperti pada umumnya. Namun, khusus pada LGM ini, penggunaan air 90 persen lebih sedikit dari metode pertanian tradisional. Dan, karena tanaman di tempatkan dalam kontainer yang tertutup, sistem pertanian ini bebas dari herbisida dan pestisida.

Leafy Green Machine (LGM) berfungsi layaknya berkebun di lahan tanah seperti pada umumnya, namun menggunakan air 90 persen lebih sedikit dari metode pertanian tradisional. Foto: freightfarms.com

Meskipun bertani dalam mobil kontainer, lahan didalamnya dapat memproduksi tanaman segar karena tidak bergantung pada cuaca dan musim. Uniknya kita dapat memantau kondisi air dan udara dari aplikasi Farmhand yang terpasang di ponsel. Aplikasi ini terhubung dengan kamera yang terpasang di dalam kontainer.

Aplikasi Farmhand untuk mengontrol kadar air dan suhu udara dalam kontainer. Foto: freightfarms.com

Freight Farms telah lebih dulu memulai teknik bertani di atas atap rumah. Teknik ini dikembangkan oleh pendiri Freight Farms, yaitu Jon Friedman dan Brad McNamara. Mereka memutuskan untuk mengubah haluan bertani dengan sistem pertanian dalam kontainer. Hal ini mereka anggap lebih hemat dan lebih sedikit memakan energi. Saat ini Freight Farms telah memperoleh kucuran dana sebesar 4,9 juta dollar dan sedang mengembangkan teknologi pertanian yang baru.

Penulis: NW/G15
Sumber: www.inhabitat.com

Jakarta (Greeners) – Beras telah lama menjadi komoditas pangan yang paling pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan, beras pun akhirnya menjadi “food habit” sehingga masyarakat beranggapan bahwa belum dikatakan makan kalau belum makan nasi.

Berdasarkan hasil sensus pertanian pada tahun 2013 yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS), ternyata impor pangan Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2003 impor pangan senilai USD 3,34 miliar, tahun 2013 nilainya sudah mencapai USD 14,9 miliar atau naik lebih dari 400% dalam kurun waktu 10 tahun.

Bahkan tahun 2013, Vietnam telah menjadi pemasok terbesar beras impor Indonesia dengan jumlah beras 171.286 ton atau senilai USD 97,3 juta. Impor beras dari Vietnam ini juga menyumbang 36,3% dari total impor beras Indonesia pada tahun 2013.

Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, pakar gizi dan keamanan pangan dari Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB), menyatakan bahwa konsumsi beras penduduk Indonesia adalah yang tertinggi di dunia dengan data konsumsi beras Indonesia yang rata-rata mencapai 139 kilogram per kapita per tahun. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, Indonesia masih harus melakukan impor.

“Sebaiknya konsumsi beras ini dikurangi karena dengan jumlah penduduk sebanyak 241 juta jiwa, maka total konsumsi beras yang dibutuhkan itu berarti 33,54 juta ton per tahun.,” terangnya, Jakarta, Jumat (13/03).

Terkait diversifikasi pangan, Prof. Ahmad yang juga Wakil Dekan Fakultas Ekologi Manusia ini juga menyampaikan, hingga kini sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa diversifikasi pangan adalah pengalihan pola makan yang tadinya mengonsumsi makanan pokok beras menjadi non beras.

Padahal menurutnya, arti dari diversifikasi pangan itu sendiri adalah penganekaragaman pangan yang berarti dalam satu minggu masyarakat tidak harus mengonsumsi nasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

“Kebutuhan karbohidrat harian itu dapat ditemui dari sumber makanan lain selain beras, seperti jagung, sagu, singkong dan lain lain,” ujarnya.

Selain itu, untuk menerapkan program diversifikasi pangan, masyarakat juga bisa memulainya pada anak-anak dengan menerapkan bahwa makan bukan berarti harus makan nasi, tetapi makan sesuai dengan konsumsi makanan bergizi, beragam dan berimbang.

“Pola seperti ini akan dapat menghapus anggapan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat bahwa makan itu ya nasi, dan belum makan jika belum makan nasi,” kata Ahmad.

Senada dengan Ahmad, Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko juga mengamini bahwa ada banyak sumber pangan yang sebenarnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat selain beras. Menurut Tejo, Indonesia memiliki lebih dari 77 sumber karbohidrat yang baik dan mampu menggantikan beras.

“Kenapa harus beras kalau sumber karbohidrat lainnya masih banyak untuk dikonsumsi?” katanya.

Sekadar informasi, indikator besarnya kebutuhan beras di Indonesia bisa dilihat di Pasar Induk Cipinang (PIC) atau Jakarta Food Station (JFS) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setidaknya Indonesia memerlukan beras 2.500 ton bahkan sampai 3.000 ton untuk mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya pada saat masa-masa sensitif dan hari-hari besar nasional.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Melonjaknya harga beras di pasaran membuat masyarakat di beberapa daerah beralih ke pangan alternatif. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Untuk mengatasi mahalnya harga beras di sana, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan setempat menginstruksikan agar warganya memakan sorgum, bahan pangan yang biasa dijadikan pakan ternak.

Selain sorgum, Ahli Gizi Ibu dan Anak dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. DR. Hardinsyah, mengatakan, sebenarnya ada beberapa jenis bahan pangan yang mampu menggantikan beras. Namun sayangnya, ketersediaan bahan pangan pengganti tersebut masih minim dan sulit ditemukan.

“Alternatif ada banyak, tapi yang menjadi pertanyaan, alternatifnya itu tersedia atau tidak. Sorgum kan pakan ayam dan burung, bisa saja manusia jadi bersaing dengan mereka,” terang Hardi kepada Greeners, Jakarta, Selasa (03/03).

Menurut Hardi, mengganti sumber karbohidrat pada beras menjadi singkong atau sorgum tidak terlalu masalah bagi petani atau masyarakat yang memang memiliki lahan pertanian sendiri. Tapi hal ini akan berbeda bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan atau di desa namun tidak memiliki lahan pertanian karena mereka harus membeli bahan pengganti beras ini di pasar dan harganya akan sama mahalnya dengan beras.

“Ini masalahnya kan di daerah-daerah urban yang justru berbahaya. Di sana banyak orang miskin yang tidak sanggup beli beras dan mau cari alternatif lain tapi tidak tersedia,” jelasnya.

Seharusnya, lanjut Hardi, pemerintah memiliki sistem pemantauan nasional secara dini dan real time yang memantau perkembangan harga beras di pasaran dari menit ke menit. Sehingga, jika ada kenaikan harga baik Rp 100 atau Rp 200 saja bisa langsung diketahui.

“Ini naik sudah sampai Rp 2.000 atau Rp 3.000 baru ketahuan, kan kayaknya ada yang salah dari sistem nasional perberasan kita,” lanjutnya.

Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, pakar gizi dan keamanan pangan dari Fakultas Ekologi Manusia IPB, menyatakan, hingga kini kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa diversifikasi pangan adalah pengalihan pola makan yang tadinya mengonsumsi makanan pokok beras menjadi non beras.

Padahal, menurutnya, arti dari diversifikasi pangan itu sendiri adalah penganekaragaman pangan yang berarti dalam satu minggu masyarakat tidak harus mengonsumsi nasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

“Kebutuhan karbohidrat harian dapat ditemui dari sumber makanan lain selain beras, seperti jagung, sagu, singkong dan lain-lain,” tandas Ahmad seperti dikutip dari siaran pers kantor Hukum, Promosi dan Humas (HPH) IPB yang diterima oleh Greeners.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebanyak 2.443 jiwa yang terdiri dari 795 kepala keluarga pengungsi erupsi Gunung Sinabung membutuhkan bantuan di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan lapisan abu vulkanik setebal 5-10 sentimeter telah menutupi lahan pertanian mereka sehingga sulit untuk diolah kembali.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulisnya mengatakan kalau sebenarnya para pengungsi yang berasal dari Desa Sigarang-garang dan Desa Sukanalu yang mengungsi sejak September 2013, sudah diperbolehkan pulang sejak 13 April 2014 lalu setelah kedua desa tersebut dinyatakan aman oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Bahkan, menurutnya, rumah hunian milik warga yang terkena erupsi juga sudah diperbaiki oleh pemerintah. Namun, pengungsi masih tetap memilih untuk tinggal di pengungsian yang tersebar di tujuh titik pengungsian karena masih takut akan erupsi Sinabung susulan.

“Kita juga mengharapkan Kementerian Pertanian mau memberikan bantuan terkait masalah pertanian, termasuk pengolahan lahan, bantuan bibit dan lainnya,” kata Sutopo, Jakarta, Rabu (14/01).

Beberapa warga, terangnya, telah mencoba membongkar lapisan abu vulkanik dengan traktor kemudian menamaminya dengan kentang, jagung, kol dan lainnya, tetapi tanaman tersebut malah mati karena saat hujan turun, abu vulkanik menyatu kembali dan membatu sehingga tanah menjadi keras.

BNPB sendiri, lanjutnya, telah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan penanganan masalah itu. Disamping itu, BNPB juga masih terus akan memberikan pendampingan teknis, pendanaan, logistik peralatan, administrasi dan penanganan darurat di Sinabung.

Sebagai informasi, aktivitas Gunung Sinabung hingga saat ini masih berada pada level Siaga (level III). Pada Selasa, 13 Januari 2015 kemarin, telah terjadi guguran 159 kali dan 13 kali awan panas guguran dengan jarak sejauh 3.500 meter ke selatan dan tinggi kolom abu 1.500 meter. Guguran lava pijar sejauh 1.500 meter ke selatan dengan arah angin ke timur-tenggara.

(G09)