Jakarta (Greeners) – Upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai kini menjadi sebuah kemauan bagi sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Transisi menuju pengurangan plastik dapat mereka lakukan secara bertahap, meski bukan hal yang mudah. Pasalnya, pelaku UMKM perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar upaya tersebut tidak membebani biaya operasional bisnis.

Hal tersebut turut Fruity Indonesia rasakan, UMKM asal Bandung yang kini berkomitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Meski belum sepenuhnya lepas dari plastik, UMKM yang menjual produk jus segar ini mulai melakukan sejumlah langkah untuk bertransisi menuju pengurangan sampah dalam kemasannya.

Sejak Maret 2026, Fruity Indonesia mulai mengurangi penggunaan material plastik pada produknya. Salah satunya dengan tidak lagi menggunakan perekat plastik serta mengganti cup plastik berbahan polyethylene terephthalate (PET) menjadi cup berbahan polypropylene (PP). Desain cup terbaru tersebut juga memungkinkan konsumen menikmati minuman tanpa menggunakan sedotan plastik.

Bagi Direktur Utama CV Fruity Indonesia, Erwin Parapat, upaya mengurangi plastik sekali pakai bukanlah proses yang mudah bagi UMKM. Di satu sisi, Erwin ingin membawa bisnisnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Namun, di sisi lain, Fruity Indonesia masih menghadapi tantangan untuk sepenuhnya meninggalkan plastik. Khususnya sebagai material cup untuk produk mereka.

Meski demikian, komitmen Fruity Indonesia dalam mengelola dampak lingkungan sebenarnya telah mereka mulai sejak sekitar 10 tahun lalu. Salah satu upayanya yaitu dengan mengelola sampah yang berasal dari bahan baku produksi, seperti sisa buah dan kulit buah.

“Maka dari itu, kami sudah mulai pisahkan sampah-sampah tersebut. Jadi seperti tenan kami yang ada di Mal Paris Van Java, seluruh sampah bahan produksi kami kompos untuk dijadikan pupuk organik dan menjadi makanan maggot,” kata Erwin kepada Greeners.

Pengelolaan sampah bahan baku tersebut kemudian menjadi salah satu pijakan bagi Fruity Indonesia untuk memperluas komitmen lingkungannya. Setelah terbiasa memilah dan mengelola sampah dari proses produksi, Fruity Indonesia mulai mengambil langkah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Memperhitungkan Biaya

Erwin menilai bahwa pengurangan plastik yang Fruity Indonesia lakukan ini bukan hal yang mudah. Sebab, ketika adanya transisi penggantian kemasan plastik ini juga ada perhitungan biaya tambahan. Sedangkan dalam bisnis, keberlanjutan operasional menjadi prioritas utama. 

Meski terdapat tantangan, Erwin tetap mengambil keputusan untuk memprioritaskan bisnisnya ini bisa ikut mengurangi dampak terhadap lingkungan. “Nah akhirnya kami mengambil keputusan untuk merubah tipe cups kami. Sebelumnya kami pakai cup plastik, pake sealer, pake sedotan gitu ya. Jadi dari tiga jenis plastik apakah kita bisa berkurang menjadi satu jenis saja?” kata Erwin. 

Dari situlah akhirnya Erwin mengubah kemasan Fruity Indonesia menjadi kemasan yang lebih praktis tanpa perlu segel plastik. Bahan cup yang Fruity Indonesia gunakan saat ini bewarna putih bisa masuk ke proses daur ulang, lebih tebal, dan bisa konsumen teguk tanpa perlu menggunakan sedotan. 

Ia juga berharap agar konsumen bisa menggunakan kembali cup tersebut. Dari situlah, harapannya sampah cup pascakonsumsi dari Fruity Indonesia bisa berkurang tercecer ke lingkungan. 

“Harapan kami bisa reuse artinya kita juga mencoba educate pelanggan-pelanggan kita. Boleh loh mereka bawa pulang dan bisa mereka gunakan lagi di rumah,” ujar Erwin. 

Kemasan Baru Guna Ulang Fruity Indonesia/Foto : Fruity Indonesia

Tawaran Diskon

Selain itu, Erwin juga mencoba berbagai cara untuk mengedukasi konsumennya supaya bisa membawa tumbler dari rumah ketika membeli minuman di Fruity Indonesia. Contohnya, pada tanggal 17 Agustus lalu khususnya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Fruity Indonesia memberi diskon delapan persen untuk para konsumen yang membeli jus dengan menggunakan tumbler dari mereka. 

Tak hanya memikirkan strategi untuk pembelian offline. Fruity Indonesia juga mencari cara supaya pelanggan yang membeli produknya secara online bisa ikut mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 

Hal itu mereka lakukan dengan memberikan syarat kepada pelanggannya untuk membayar ekstra 500 perak jika ingin mendapatkan sedotan. “Kami tulis di situ ya setiap produk itu ada tulisan langkah kecil untuk bumi,” ucap Erwin. 

Dari situ Erwin berharap supaya konsumen tidak memilih menggunakan sedotan karena harus membayar ekstra. Namun, faktanya masih banyak konsumen yang memilih bayar esktra untuk mendapatkan sedotan. 

Berdasarkan besarnya minat konsumen online yang memilih untuk mendapatkan sedotan, Fruity Indonesia akhirnya belum memiliki keberanian untuk menerapkan syarat tersebut di store offline. Namun, mereka tetap melakukan edukasi kepada pelanggan bahwa cup terbarunya bisa mereka gunakan untuk meneguk minuman tanpa memerlukan sedotan. Dari cara inilah, sampah sedotan sekali pakai bisa berkurang. 

2026 Transisi Awal

Transisi pengurangan plastik yang Fruity Indonesia lakukan di 2026 ini menjadi langkah awal untuk kembali melakukan tahap selanjutnya di 2027. Pada September 2026 ini, Fruity Indonesia juga akan kembali memberikan diskon kepada para pelanggan sebesar lima persen untuk yang membawa tumbler. 

“Sambil berjalan untuk upaya pengurangan plastik ini, di 2027 nanti Fruity Indonesia rencananya akan mengurangi kantong plastik. Upaya ini gak bisa langsung kami terapkan secara cepat, karena nantinya justru bikin kaget konsumen,” kata Erwin. 

Erwin menegaskan, meski semangat upaya pengurangan sampah sudah muncul di 15 tahun terakhir ini, namun Fruity Indonesia sebagai UMKM masih perlu transisi yang panjang untuk terhadap upaya ini. 

Menurutnya, dalam melakukan transisi ini pengeluaran terhadap operasional bisnisnya akan lebih meningkat. Sebab, harga cup plastik terbaru yang mereka gunakan harganya lebih mahal daripada harga cup plastik sebelumnya. 

Erwin menyadarai bahwa pengurangan plastik dari UMKM ini semestinya menjadi prioritas. Namun, sayangnya dalam implementasinya masih banyak tantangan. Maka dari itu, satu hal yang juga penting yakni kesadaran konsumen untuk bisa mengurangi sampah dari masing-masing individu.

“Salah satu contoh yang paling sederhana adalah membawa tumbler. Ketika banyak konsumen yang memiliki kebiasaan tersebut, komitmen UMKM dalam mengurangi sampah plastik bisa benar-benar terwujud,” kata Erwin. 

Lakukan secara Bertahap

Meski tak mudah, tansisi pengurangan plastik sekali pakai harus segera UMKM lakukan. Deputy Director Dietplastik Indonesia, Rahyang Nusantara mengatakan bahwa  transisi paling realistis yaitu dilakukan secara bertahap. Hal itu bisa mereka mulai dari bagian upaya yang paling mudah mereka kendalikan. 

“Untuk konsumsi di tempat, misalnya, UMKM dapat menjadikan gelas, piring, dan alat makan guna ulang sebagai pilihan utama. Untuk pesanan bawa pulang, UMKM dapat menyediakan opsi konsumen membawa wadah sendiri, lalu secara bertahap mengembangkan sistem peminjaman kemasan dengan deposit dan titik pengembalian,” kata Rahyang kepada Greeners. 

Ia menegaskan bahwa UMKM juga bisa memulai dengan memetakan jenis kemasan sekali pakai yang paling banyak mereka gunakan. Kemudian melakukan uji coba pada satu atau dua produk terlebih dahulu. Uji coba tersebut juga perlu meliputi SOP pencucian dan sanitasi, pelatihan staf, informasi yang jelas kepada konsumen. Perlu juga adanya pencatatan jumlah kemasan yang berhasil dihindari dan dikembalikan. 

Menurut Rahyang transisi guna ulang bukan sekadar mengganti jenis wadah, tetapi mengubah cara produk disajikan, dikembalikan, dicuci, dan digunakan kembali. “Sistem yang baik harus dibuat semudah mungkin bagi konsumen dan tetap masuk akal secara operasional bagi UMKM,” ungkapnya. 

Rancang Sistem 

Rahyang menilai bahwa perluasan edukasi untuk mengajak konsumen mengurangi sampah begitu penting. Namun, kunci pengurangan sampah tidak boleh sepenunya menjadi beban bagi konsumen. Pelaku usaha perlu merancang sistem yang mudah konsumen gunakan untuk mendukung pengurangan plastik sekali pakai. 

Tak hanya pelaku usaha dan konsumen yang berperan dalam hal ini, pemerintah juga perlu ikut andil. Pemerintah mendukung transisi ini dengan menciptakan aturan, insentif, dan infrastruktur pendukung. Konsumen kemudian berperan menggunakan dan mengembalikan kemasan tersebut dengan benar. 

Sementara itu, saat ini sejumlah UMKM juga mulai untuk merubah desain kemasan supaya lebih mudah untuk bisa masuk dalam proses daur ulang. Namun, menurut Rahyang inisiatif tersebut merupakan kemajuan dari sisi desain material.

“Apabila cup tidak berwarna memang lebih mudah dipilah dan didaur ulang sistem lokal. Namun, cup yang lebih tebal atau diklaim dapat digunakan kembali belum otomatis dapat disebut kemasan guna ulang,” kata Rahyang. 

Kemasan yang digunakan UMKM bisa dianggap mendukung sistem guna ulang apabila memang dirancang dan diuji untuk digunakan dalam banyak siklus, aman bersentuhan dengan makanan atau minuman, tahan terhadap proses pencucian berulang, serta memiliki sistem pengembalian, pencucian, dan redistribusi yang jelas. 

“Jika cup hanya diberikan kepada konsumen dengan harapan akan digunakan kembali di rumah, tanpa mekanisme pengembalian dan tanpa pencatatan jumlah pemakaiannya, dalam praktiknya cup tersebut masih berpotensi menjadi kemasan sekali pakai yang menggunakan lebih banyak material,” ujar Rahyang. 

Dengan demikian, Rahyang menyarankan agar UMKM bisa mulai ke tahap untuk membangun sistem agar cup benar-benar kembali dan pengunaannya berulang kali. Indikatornya juga bukan hanya jenis atau warna material, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat pengembalian dan rata-rata jumlah pemakaian setiap cup. 

Untuk menekan biaya, UMKM juga dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain menggunakan kemasan dan fasilitas pencucian bersama. Sistem bersama akan lebih efisien daripada setiap UMKM membangun sistem sendiri-sendiri. 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Alfamidi bersama Bank Sampah Sakura memanfaatkan momentum Ramadan 1447 H untuk mendorong kepedulian lingkungan melalui kegiatan bertajuk Tukar Sampah Jadi Berkah. Program ini menjadi bagian dari Kampung Merdeka Alfamidi sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2026.

Kegiatan berlangsung di Bank Sampah Sakura, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Jumat (27/2). Puluhan nasabah bank sampah serta masyarakat sekitar mengikuti kegiatan ini.

Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat menukarkan berbagai jenis sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, kertas seberat dua kilogram menjadi paket sembako berupa mie, sirup dan margarine kebutuhan selama Ramadan. Sampah yang terkumpul ditimbang berdasarkan jenis serta beratnya sebelum ditukar dengan kebutuhan pokok.

Corporate Communication Manager Alfamidi, Retriantina Marhendra, mengatakan kegiatan ini menjadi cara Alfamidi mengajak masyarakat melihat sampah dari sudut pandang berbeda, bukan sekadar sampah, tetapi juga memiliki nilai manfaat.

“Lewat program tukar sampah jadi sembako ini, kami ingin menunjukkan kalau sampah sebenarnya punya nilai ekonomi dan bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Program serupa juga sudah kami lakukan di Medan dan Palu. Harapannya semakin banyak warga yang terbiasa memilah dan mengelola sampah dari rumah,” ujar Retriantina dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3).

Menurutnya, kegiatan ini juga sejalan dengan komitmen Alfamidi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengurangan sampah serta mendorong ekonomi berkelanjutan untuk komunitas.

Sambutan Baik

Ketua Bank Sampah Sakura, Sudi Asmoro, menyambut baik kolaborasi tersebut karena mampu meningkatkan partisipasi warga dalam memilah sampah rumah tangga.

“Program seperti ini membuat warga semakin semangat menabung sampah. Selain lingkungan lebih bersih, masyarakat juga mendapatkan manfaat langsung berupa kebutuhan sembako,” katanya.

Program penukaran sampah menjadi kebutuhan pokok ini diharapkan bisa dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu pendekatan efektif yang menggabungkan edukasi lingkungan dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.

Melalui kegiatan ini, Alfamidi berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah terus meningkat. Ke depannya mereka berharap bisa tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan selama Ramadan dan seterusnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Sistem guna ulang (reuse) dan isi ulang (refill) kini menjadi salah satu solusi penting untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia. Namun, penerapan sistem secara masif masih menghadapi tantangan besar, terutama karena kebutuhan infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur guna ulang tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas fisik, melainkan juga harus ada standar operasional, higienitas, serta insentif ekonomi. Ketiga hal ini penting agar sistem guna ulang dapat menjadi norma baru dalam sistem produksi dan konsumsi di masyarakat.

Kajian oleh Dietplastik Indonesia juga memaparkan kerangka Reuse Infrastructure Grid. Terdapat lima komponen utama pendukung pembangunan sistem guna ulang. Kelima komponen tersebut meliputi titik pengisian dan pengemasan, logistik balik (reverse logistic), fasilitas pencucian, saluran pengumpulan dan pembelian atau penukaran, serta dukungan ekosistem lainnya (regulasi, insentif, standar, kelembagaan).

Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira menekankan bahwa keberhasilan pengurangan sampah di Indonesia sesuai dengan hierarki pengelolaan sampah. Hal itu bergantung pada kesiapan infrastruktur dan dukungan kebijakan yang kuat.

Menurutnya, perlu ada keseimbangan upaya di hulu dengan pencegahan sampah yang sesuai dengan hierarki pengelolaan sampah, yaitu reduce dan reuse. Guna ulang yang menjadi salah satu upaya pencegahan ini juga sudah terbukti berdampak signifikan dalam pengurangan emisi. Bahkan, upaya ini juga membuka lapangan pekerjaan, sampai dengan meningkatkan nilai ekonomi.

“Terciptanya infrastruktur yang memadai untuk ekosistem guna ulang dapat mendukung percepatan adopsi sistem ini di masyarakat,” ujar Tiza di Jakarta, Rabu (29/10).

Integrasikan Guna Ulang dengan EPR

Sementara itu, guna ulang selama ini juga banyak jadi proyek percontohan. Dengan demikian, upaya tersebut perlu memiliki integrasi penuh dengan Extended Producer Responsibility (EPR) agar dapat saling menopang dalam hierarki ekonomi sirkular.

Kajian infrastruktur guna ulang ini bahkan dapat menjadi pendukung untuk strategi perancangan regulasi pengurangan sampah pada beberapa sektor. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019.

Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH, Agus Rusly juga menegaskan bahwa skema pengurangan dalam Permen LHK menekankan pentingnya penerapan sistem guna ulang. Penerapan tersebut mencakup mekanisme isi ulang maupun pengembalian kemasan.

“Pengarusutamaan sistem guna ulang, menjadi langkah strategis agar bisnis dapat bertransformasi menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan guna ulang dan mendukung ekonomi sirkular,” ungkap Agus.

Ia berharap kajian ini dapat menjadi fondasi sekaligus pendorong dalam penyusunan regulasi bisnis guna ulang. Terutama di sektor hotel, restoran, ritel, dan manufaktur.

Sejalan dengan Green Infrastructure Development

Kajian infrastruktur guna ulang juga sejalan dengan arah Green Infrastructure Development. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga tengah menjalankan nisiatif tersebut.

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama, Kementerian Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andreas Dipi Patria mengungkapkan bahwa dari kajian ini, pihaknya berupaya memetakan berbagai aspek penting yang dibutuhkan. Hal itu bertujuan untuk membentuk ekosistem guna ulang yang kuat dan berkelanjutan.

“Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi dasar yang mendorong terbentuknya regulasi, inovasi, serta perubahan perilaku nyata di masyarakat. Sehingga potensi timbulan sampah plastik dapat ditekan secara signifikan menuju lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan,” kata Andreas.

Dalam kajian ini, Dietplastik Indonesia juga memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan peta jalan. Tujuannya untuk penguatan infrastruktur guna ulang agar dapat menjadi solusi utama atas polusi plastik.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Krisis sampah plastik di Indonesia masih menjadi persoalan lingkungan yang belum terselesaikan. Perlu peran produsen untuk turut bertanggung jawab dalam menangani sampah dari produk yang mereka hasilkan, terutama dalam menjalankan peta jalan pengurangan sampah.

Pada 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Regulasi ini untuk mendorong tanggung jawab produsen dalam mengurangi dampak lingkungan dari produk dan kemasan yang mereka hasilkan.

Hal tersebut sesuai dengan semangat Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, menurut Greenpeace Indonesia, enam tahun setelah regulasi terbit, implementasi peraturan pengurangan sampah masih menghadapi tantangan serius. Selain minim penegakan hukum, juga belum ada target ambisius untuk sistem guna ulang.

Komitmen produsen untuk mengurangi kemasan sekali pakai seperti saset multilayer belum menjadi prioritas. Sementara, berbagai program dengan klaim sebagai solusi–seperti daur ulang kimia–belum terbukti berjalan.

BACA JUGA: 100 Produsen Telah Menyusun Peta Jalan Pengurangan Sampah

Juru Kampanye Bebas Plastik Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar mengatakan bahwa saat ini tidak bisa terus menambal krisis plastik dengan solusi tambal-sulam di hilir. Sebab, akar masalahnya berada di hulu, khususnya pada produksi plastik sekali pakai yang masih terus digenjot tanpa kendali.

“Saatnya industri mengambil tanggung jawab penuh, dan mendukung sistem guna ulang sebagai solusi nyata yang adil dan berkelanjutan,” tegas Ibar dalam keterangan tertulisnya.

Pastikan Produsen Tak Lepas Tangan

Data dari World Bank (2021) Indonesia mengungkap ada sekitar 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Sekitar 4,9 juta ton sampah plastik tidak tertangani dengan baik, misalnya tidak dikumpulkan, dibuang ke tempat pembuangan terbuka, atau bocor dari tempat pembuangan akhir yang tidak dikelola dengan semestinya.

Ketidakseriusan untuk mengolah sampah plastik ini juga menyebabkan sekitar 83% dari sampah plastik, yang mencemari lautan ke laut berasal dari aliran sungai. Sementara sisanya, sebesar 17%, langsung dibuang atau hanyut dari wilayah pesisir.

Untuk mengatasi masalah ini, Greenpeace Indonesia menekankan penguatan skema Extended Producer Responsibility (EPR). Skema tersebut sebagai langkah krusial untuk memastikan produsen tidak lagi lepas tangan atas sampah dari produk mereka. Produsen harus bertanggung jawab penuh sejak dari desain, distribusi, hingga pengelolaan pascakonsumsi secara transparan dan berkelanjutan.

“Extended Producer Responsibility bukan sekadar formalitas birokrasi. Ini soal siapa yang bertanggung jawab atas krisis plastik yang kita hadapi hari ini. Tanpa transparansi dan sanksi nyata, peta jalan pengurangan sampah hanya akan menjadi janji kosong di atas kertas,” tambahnya.

Krisis sampah plastik di Indonesia belum selesai. Produsen harus serius melakukan pengurangan sampah pascakonsumsi. Foto: Greenpeace Indonesia

Penuh Tantangan Mengatur Produsen

Sementara itu, sebelumnya Greenpeace Indonesia juga melakukan audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong kebijakan konkret dalam menangani polusi plastik. Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai aturan pengurangan sampah oleh produsen.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkuler KLH, Agus Rusly, secara umum menyatakan implementasi Permen LHK No. 75 tahun 2019 masih menghadapi tantangan. Sebab, sebagian produsen menganggap KLH tidak memiliki otoritas dalam mengatur industri.

BACA JUGA: Peta Jalan Pengurangan Sampah Belum Transparan

“KLH tidak hanya berfokus pada aspek ekologis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan mereka terapkan. Sektor lingkungan juga tidak dapat berdiri sendiri. Sebab, sektor lain seperti perdagangan, industri, dan sosial harus turut terlibat agar upaya pengurangan sampah bisa berjalan efektif,” ujar Agus melansir Greenpeace Indonesia.

Dorong Solusi Guna Ulang

Di tengah tantangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, Greenpeace menyoroti pentingnya solusi guna ulang untuk sachet dan pouch sekali pakai. Solusi ini sebagai langkah strategis atasi krisis sampah plastik.

Berdasarkan riset Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) pada tahun 2024, apabila ada sistem guna ulang dengan standar, infrastruktur, dan kebijakan yang tepat, sistem ini berpotensi menyumbang nilai ekonomi bersih hingga Rp 1,5 triliun pada 2030.

Di sisi lain, sistem ekonomi guna ulang dapat menciptakan sebanyak 4,4 juta lapangan kerja bersih secara kumulatif di seluruh sektor ekonomi selama periode 2021–2030. Dalam hal ini 75 persen di antaranya berpotensi diisi oleh perempuan (Riset Bappenas, UNDP, Kedubes Denmark).

“Kita punya kesempatan emas untuk mengubah arah, dari ekonomi plastik menuju ekonomi guna ulang. Inisiatif sudah ada, tinggal kemauan politik dan keberanian industri yang perlu ditingkatkan,” lanjut Ibar.

Greenpeace percaya bahwa krisis sampah plastik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Perlu kolaborasi nyata antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk menghadirkan kebijakan dan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Krisis sampah plastik terus menjadi ancaman serius bagi masa depan lingkungan di Indonesia. Untuk menjawab tantangan ini, Enviu Indonesia, sebuah inisiatif penggerak usaha rintisan (startup) berhasil membangun ekosistem guna ulang (reuse). Inisiatif itu mampu mencegah lebih dari 949.600 unit sampah plastik sekali pakai terbuang ke lingkungan.

Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi erat antara Enviu dengan pemerintah dan komunitas lokal. Salah satu langkah nyata dalam membangun ekosistem guna ulang adalah peresmian toko guna ulang pertama di Jakarta oleh Alner, startup binaan Enviu, pada April 2024. Hal ini menjadi tonggak penting dalam memperkenalkan praktik guna ulang ke sektor ritel di ibu kota.

Dukungan dari pemerintah juga turut memperkuat inisiatif ini. Fazri Putranromo dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan bahwa Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen masih memerlukan penyesuaian. Salah satu fokusnya adalah memperkuat penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), khususnya aspek guna ulang.

BACA JUGA: LEM Fakultas Kehutanan UGM Tanam Ratusan Bibit Pohon di Sleman

“Salah satu fokusnya adalah mendorong penerapan 3R, termasuk reuse atau guna ulang,” ujar Fazri lewat keterangan tertulisnya, Kamis (12/6).

Melanjutkan upaya tersebut, pada Desember 2024, Enviu bekerja sama dengan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan workshop UMKM Jakpreneur. Hal itu berfokus pada edukasi dan pelatihan mengenai konsep refill dan reuse. Kegiatan ini bertujuan membantu pelaku usaha kecil menengah bertransformasi menuju model bisnis berkelanjutan.

Menurut CEO Enviu, Paul van der Linden, perubahan sistem tidak bisa instan atau hanya dari atas ke bawah. “Ini tentang membangun solusi bersama dengan masyarakat lokal, mendengarkan tantangan mereka, dan menciptakan bisnis yang secara nyata menjawab kebutuhan di lapangan. Itulah yang kami lakukan,” ujarnya.

Capaian Utama Enviu

Sementara itu, dalam Laporan Dampak 2024, Enviu memaparkan berbagai pencapaian yang telah mereka raih sepanjang tahun. Hasil tersebut merupakan kerja kolektif dari kantor-kantor mereka yang tersebar di Eropa, Asia, dan Afrika. Dengan menggunakan kerangka pengukuran dampak terbaru bersama mitra mereka, Metabolic, Enviu menilai perubahan sistem secara lebih menyeluruh dan terukur.

Berikut capaian utama Enviu 2024

• Mencegah 949.600+ unit plastik sekali pakai dari lingkungan (Indonesia)
• Mencegah 35.013 kilogram (kg) plastik secara global
• 1.764.508 kg kehilangan hasil panen dikurangi (Agrifood)
• Mengalihkan 26.400 kg limbah tekstil dari TPA
• Menekan 261.031 ton CO₂-eq emisi gas rumah kaca
• Memberdayakan 17.476 petani kecil
• Ventura Enviu menjangkau 248.025 orang
• 1.998 pekerjaan langsung tercipta

Selain Indonesia, Enviu juga mendorong transformasi sektor plastik dan mobility di Belanda, sektor agrikultur di Kenya, serta membangun model tekstil sirkular di India.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Lebih dari 45 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Jakpreneur kuliner di DKI Jakarta, berembuk membahas upaya menciptakan ekosistem kuliner ramah lingkungan, melalui penerapan sistem guna ulang. Inisiatif ini merupakan salah satu upaya dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di sektor kuliner.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Enviu Indonesia bersama Global Shapers Jakarta. Mereka juga berkolaborasi dengan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, serta mendapat dukungan dari Modalku, Duitin, dan Burgreens.

Co-founder Burgreens, Helga Angelina Tjahjadi menyampaikan bahwa langkah kecil seperti mengganti kemasan sekali pakai dengan solusi guna ulang, bisa berdampak besar dalam mengurangi limbah.

“Alangkah baiknya bila setiap restoran juga menyajikan makanan nabati yang lezat dan menarik dan mengurangi daging merah untuk mengurangi emisi. Terpenting adalah keberanian untuk memulai dan konsisten mencoba,” kata Helga di Jakarta, Selasa (22/4).

BACA JUGA: Startup Guna Ulang Mampu Kurangi 300 Kilogram Sampah Plastik

Dalam sesi lokakarya, Enviu Indonesia juga memperkenalkan pendekatan ekonomi sirkular dan solusi guna ulang untuk sektor kuliner. Di antaranya terkait kemasan guna ulang serta demonstrasi cara penerapannya di usaha F&B.

“Melalui Gerakan Guna Ulang Jakarta, kami ingin mendorong perubahan sistemik di kota ini, mulai dari UMKM sebagai ujung tombak ekonomi dan gaya hidup masyarakat,” ujar Program Lead Indonesia untuk Enviu, Darina Maulana.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program  “Gerakan Guna Ulang Jakarta” yang berkolaborasi dengan Dietplastik Indonesia. Salah satu programnya bertujuan mendukung pelaku industri di Jakarta dalam mengurangi sampah plastik sekali pakai. Selain itu, program ini mendorong penerapan praktik ramah lingkungan dalam operasional bisnis sehari-hari.

Pelaku UMKM Jakarta bahas sistem guna ulang di sektor kuliner. Foto: Enviu Indonesia

Aplikasikan Solusi Guna Ulang

Melalui diskusi panel, presentasi inspiratif, dan sesi interaktif, para peserta juga mendapatkan pemahaman menyeluruh serta solusi praktis. Sehingga, hal itu bisa langsung diterapkan dalam pengelolaan bisnis kuliner berkelanjutan.

Antusiasme juga datang langsung dari para pelaku UMKM peserta workshop. Salah satu Jakpreneur, Sari Rahmawati, pemilik usaha katering harian Dapur Sari, mengungkapkan pengalamannya.

BACA JUGA: Praktik Guna Ulang Solusi Kurangi Sampah Plastik dan Krisis Iklim

“Selama ini saya merasa repot cari alternatif pengganti plastik. Namun, setelah workshop ini, saya jadi lebih yakin bahwa solusi guna ulang bisa kita aplikasikan, dan ternyata tidak serumit yang saya kira,” kata Sari.

Penyelenggara lokakarya ini berharap kegiatan ini dapat membuka peluang kolaborasi lanjutan. Mereka juga menawarkan program pendampingan bagi UMKM yang ingin menerapkan solusi hijau, dengan dukungan teknis dan modal awal dari mitra penyelenggara.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Gita Pertiwi menggelar kegiatan bertajuk “Jelajah Pasar dan Belanja Minim Plastik” di Pasar Jebres, Kota Surakarta, pada Jumat (21/3). Kegiatan ini melibatkan para pelajar dan guru dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta memperkenalkan pangan lokal.

Pasar Jebres terkenal sebagai salah satu pasar tradisional terbesar di Surakarta. Pasar ini menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk ragam jajanan dan pangan lokal yang menjadi ciri khas Kota Surakarta dan Jawa Tengah. Mulai dari sayuran segar hasil petani sekitar, buah-buahan musiman, hingga berbagai makanan olahan tradisional tersedia di pasar ini.

Dalam kegiatan tersebut, peserta terbagi menjadi empat kelompok, yakni dua kelompok siswa dan dua kelompok guru. Mereka ditantang untuk menjelajahi pasar dan berbelanja dengan minim plastik.

Hasil pengamatan menunjukkan sebagian besar peserta memilih membeli sayuran dan makanan tradisional seperti tahu, tempe, dan serabi. Pegiat Lingkungan dari Yayasan Gita Pertiwi, Alfian Khamal Mustafa mengatakan temuan ini menunjukkan adanya pemahaman dan internalisasi terhadap nilai-nilai pangan lokal yang perlu terus dijaga dan dilestarikan.

BACA JUGA: Gita Pertiwi dan Petani Sedekahkan Sayur Segar Tanpa Plastik Sekali Pakai

“Namun, masih ada satu kelompok siswa yang membeli kue pukis dalam kemasan plastik dan mika,” ungkap Alfian dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap jajanan berkemasan plastik, masih menjadi tantangan dalam upaya mengurangi sampah plastik di masyarakat.

Di samping itu, Pasar Jebres bersama Gita Pertiwi juga menjalankan program pasar minim sampah. Pengurus Pasar Jebres, Ari Khrisna, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, khususnya pada jajanan kuliner. Namun, juga mencakup upaya penyelamatan bahan pangan yang tidak laku, namun masih layak konsumsi.

“Sayur-sayur itu daripada menumpuk kita donasikan kepada panti,” ujar Ari.

Para pelajar berbelanja minim plastik di Pasar Jebres Surakarta. Foto: Gita Pertiwi

Biasakan Anak Kurangi Plastik Sekali Pakai

Setelah kegiatan berbelanja, acara berlanjut dengan sesi diskusi bersama yang melibatkan Gita Pertiwi, para peserta, serta perwakilan dari Pasar Jebres. Diskusi ini menekankan pentingnya membiasakan anak-anak untuk berbelanja sambil mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Ajakan ini mendapat sambutan baik dari para siswa dan guru. Mereka berkomitmen untuk mulai mengimplementasikannya di lingkungan sekolah masing-masing.

Salah satu langkah konkret yang akan mereka lakukan adalah membiasakan pembelian jajanan di kantin dengan menggunakan gelas atau wadah guna ulang. Selain itu, muncul juga inisiatif untuk melakukan sosialisasi mengenai pengurangan sampah plastik di lingkungan sekolah.

BACA JUGA: Gita Pertiwi Dorong Pemanfaatan Sisa Pangan Berlebih di Pasar Jebres

Kegiatan kemudian berlanjut dengan forum Sekolah Ekologis yang membahas rencana program untuk tahun 2025. Masing-masing sekolah yang tergabung telah melakukan diskusi internal antara guru dan siswa. Mereka juga telah menghasilkan berbagai rencana kerja yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

Dengan adanya rencana program Sekolah Ekologis yang lebih terstruktur, Gita Pertiwi berharap akan lahir generasi muda yang lebih peduli terhadap lingkungan. Salah satunya menerapkan gaya hidup minim plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Dietplastik Indonesia meluncurkan “Studi Pendahuluan: Mewujudkan Solusi Guna Ulang dan Rancangan Peta Jalan Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali oleh Produsen di Indonesia.” Studi ini menjadi langkah awal untuk mengembangkan strategi dan peta jalan dalam mengurangi sampah plastik melalui pemanfaatan kembali (reuse) oleh produsen di Indonesia.

Peluncuran studi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi sampah plastik sekali pakai. Komitmen tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan pengurangan sampah dengan fokus pada industri manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta ritel. Salah satu langkah yang dapat produsen lakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah melalui pemanfaatan kembali atau guna ulang.

BACA JUGA: Mau Mulai Kurangi Sampah di 2025? Coba Pakai 5 Barang Guna Ulang Ini!

“Pemanfaatan kembali atau guna ulang menjadi komponen penting dalam penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, dengan posisi yang lebih tinggi dibandingkan daur ulang,” ujar Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 KLH/BPLH, Vinda Damayanti.

Ia juga mengatakan bahwa pengarusutamaan guna ulang dalam pendekatan bisnis dapat menjadi solusi baru untuk mengatasi persoalan sampah. Khususnya, sampah plastik.

“Dengan penggunaan kembali, kita bisa dapat menghindari timbulnya sampah secara langsung dan sekaligus menghemat penggunaan sumber bahan baku plastik virgin. Hal ini juga merupakan langkah nyata penghematan sumber daya,” ujarnya.

Vinda memberikan contoh model bisnis guna ulang yang saat ini sudah kita terapkan. Misalnya, penggunaan botol minuman secara guna ulang (returnable glass bottle). Kemudian, penggunaan wadah guna ulang untuk bisnis hotel, restoran, dan kafe, serta jasa katering.

Studi guna ulang jadi arah baru pengurangan sampah plastik. Foto: Dini Jembar Wardani

Solusi Strategis

Penelitian yang rilis awal tahun 2025 ini mengkaji definisi, kebutuhan, dan strategi penerapan pemanfaatan kembali sebagai solusi utama dalam transisi menuju ekonomi sirkular. Dalam konteks ini, pemanfaatan kembali menjadi langkah prioritas yang lebih efektif daripada daur ulang.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kriteria pemanfaatan kembali, desain untuk sistem guna ulang, pendanaan, serta manfaat ekonomi dan lingkungan yang dapat diperoleh. Penelitian ini menyarankan berbagai kebijakan yang dapat mendukung penerapan pemanfaatan kembali oleh produsen.

Dietplastik Indonesia juga turut mendukung penerapan guna ulang sebagai solusi strategis untuk mencapai target pengurangan sampah plastik sekali pakai pada 2030. Dalam dokumen yang diluncurkan, berbagai sistem guna ulang yang dapat diterapkan oleh produsen telah dipaparkan.

Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira juga mengatakan bahwa ekosistem guna ulang bukan hanya mencegah sampah. Namun, berpengaruh juga pada sistem rantai pasok barang. Bahkan, berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi negara dan merupakan solusi rendah emisi untuk lingkungan hidup yang sehat.

“Setelah reduce, urutan berikutnya sesuai hirarki dalam UU Pengelolaan Sampah adalah reuse, yaitu guna ulang. Harapannya adalah reduce melalui pencegahan, reuse-reuse-reuse berulang kali, baru setelah rusak kita lakukan recycle. Tiga-tiganya penting, dan urutannya perlu kita perhatikan,” ungkapnya.

Dukungan BPOM

Saat ini, Indonesia termasuk menjadi negara yang unggul di Asia. Sebab, telah mengatur distribusi beberapa jenis kosmetik dengan metode pengisian ulang melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

Berdasarkan data dari BPOM, 50 persen kemasan produk kosmetik terbuat dari plastik. Jumlah timbulan sampah dari produk kosmetik juga sangat besar. Jumlahnya sebanyak 120 miliar unit sampah setiap tahunnya.

Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM RI, Irwan mengungkapkan bahwa BPOM akan ikut berperan dalam mendukung upaya pengurangan sampah plastik. Secara bertahap, BPOM akan menyusun aturan yang mendukung penerapan metode isi ulang.

“Harapannya, para pelaku usaha yang bergerak di bidang kosmetik dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan tetap menjaga persyaratan keamanan, bermanfaat, lingkungan terjaga, dan tetap menumbuhkan profit,” terang Irwan.

BACA JUGA: DLH DKI Ajak Warga Guna Ulang Tas Spunbond di Pasar

Tak hanya produk kosmetik, BPOM juga tengah mengatur sistem guna ulang untuk produk pangan olahan. Tahun lalu, mereka meluncurkan Pedoman Keamanan Pangan dalam Penjualan Pangan Olahan Isi Ulang Menggunakan Dispenser. Penyusunan kebijakan itu sejalan dengan Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 dengan tetap mengutamakan keamanan produk.

Ketua Tim Standardisasi dan Pengkajian Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan, Cemaran dan Cara Ritel Pangan BPOM, Deksa Prestiana mengatakan bahwa saat ini BPOM sedang merevisi Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.

Aturan tersebut telah mengatur kemasan pangan olahan dengan kemasan guna ulang yang tetap memperhatikan standar migrasi. Sehingga, produk pangan tetap aman untuk konsumsi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mendesak pemerintahan Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih untuk memprioritaskan perbaikan pengelolaan sampah di Indonesia. Mereka meminta agar pemerintahan baru mengutamakan pengurangan sampah di tingkat hulu guna menyelesaikan permasalahan sampah.

“Kami berharap pada kepemimpinan baru ini dapat meningkatkan komitmen dan pengawasan atas aturan yang sudah berlaku. Sehingga, dampak keberlanjutan yang diharapkan tidak terputus di tengah jalan,” kata Tiza lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/10).

BACA JUGA: 31 TPA di Indonesia Terbakar Imbas Praktik Open Dumping

Dalam upaya pengurangan sampah, AZWI juga menekankan pentingnya memperkuat tanggung jawab produsen untuk mengumpulkan dan melaksanakan peta jalan pengurangan sampah. Sebab, implementasi dari aturan ini masih jauh dari harapan.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 8 Oktober 2024, baru 52 produsen yang memenuhi kewajiban menyerahkan peta jalan mereka. Padahal, pemerintah menargetkan pencapaian pengurangan sampah sebesar 30% pada akhir 2029.

Cermati Program Makan Siang Gratis

Selain itu, AZWI meminta agar program makan siang gratis yang diusung Presiden Prabowo dicermati dengan baik. Terutama, terkait penggunaan kemasan plastik dan sisa makanan yang dihasilkan.

Apabila pemerintah tidak melakukan pengawasan yang baik, program yang targetnya menyasar 83 juta anak dan ibu hamil ini akan menambah beban sampah sisa makanan. Bahkan, program ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya yang besar.

Direktur Program Yayasan Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti menyatakan bahwa tata kelola sampah saat ini belum mampu secara efektif mengatasi persoalan mendasar. Praktik pembuangan sampah yang tercampur ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping masih umum terjadi. Hal ini menyebabkan kerugian signifikan, termasuk penuhnya kapasitas di TPA dan risiko kebakaran.

“Salah satu penyebab utama dari peristiwa ini adalah ledakan gas metana yang berasal dari timbunan sampah organik yang tidak terolah. Seperti sampah pangan, yang mencapai 20 juta ton per tahun dan berada dalam tren meningkat setiap tahunnya,” katanya.

Hentikan Proyek Waste to Energy

Dari sisi penanganan sampah, AZWI meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan proyek Waste-to-Energy (WtE), termasuk insinerasi, pirolisis, gasifikasi, dan Refuse-Derived Fuel (RDF). AZWI menganggap kebijakan ini sebagai solusi semu yang hanya akan memindahkan masalah sampah menjadi polusi beracun dan meningkatkan emisi karbon.

Selain itu, hal ini juga menghambat transisi menuju sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Sistem tersebut seharusnya berbasis pada pemilahan dan pengurangan sampah.

Dalam praktiknya, sistem pembakaran sampah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) juga menghasilkan dioksin. Senyawa kimia ini sangat beracun dan dilepaskan saat sampah plastik dibakar.

Warga di sekitar proyek-proyek ini telah merasakan dampak buruk terhadap kesehatan mereka. Hal ini tercatat dalam berbagai penelitian. Selain itu, promosi penggunaan teknologi canggih untuk pengelolaan sampah juga tidak didukung studi kelayakan teknis, lingkungan, maupun finansial yang memadai.

BACA JUGA: Kebakaran TPA Sarimukti Potret Buruk dari Praktik Open Dumping

Contohnya proyek seperti PLTSa Benowo dan PLTSa Putri Cempo terbukti menurunkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta mengganggu sumber penghidupan warga.

Menurut Ghofar, pemerintah tidak boleh menganggap gagasan tersebut sebagai keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTSa dan RDF. Ia menilai proyek tersebut berdampak buruk, terutama pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

“Proyek PLTSa dan RDF juga berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menghambat upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang pemerintah targetkan,” kata Ghofar.

Kendati demikian, AZWI berharap pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih serius dalam mengambil kebijakan. Mereka juga berharap pemerintah memberikan arah yang tepat bagi masa depan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini penting demi kepentingan generasi mendatang, lingkungan, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kasubdit Tata Laksana Produsen Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ujang Solihin Sidik melaporkan sebanyak 100 produsen telah menyusun peta jalan pengurangan sampah. Dari jumlah tersebut, 16 produsen telah menjalankan dan melaporkannya ke KLHK.

Dalam upaya menekan laju sampah di Indonesia, KLHK mewajibkan para produsen bidang jasa makanan, minuman, manufaktur, ritel untuk mengurangi sampah dengan target 30% pada tahun 2029.  Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Pria yang akrab disapa Uso ini menyatakan bahwa proses produsen dalam menyusun peta jalan pengurangan sampah pada tahun 2019 hingga 2023 ini masih terbilang cukup lambat. Namun, ada tren positif karena jumlah produsen secara bertahap semakin bertambah dalam berkomitmen menyusun peta jalan pengurangan sampah.

BACA JUGA: Peta Jalan Pengurangan Sampah Belum Transparan

“Jadi kalau kami lihat, konteks pengurangan dari produsen saat ini masih ada di bawah 30 persen. Ada juga bahkan lebih dari 25 persen, lebih dari 30 persen,” kata Uso dalam acara talkshow di Jakarta Fair, Kemayoran, Selasa (9/7).

Ia pun berharap semakin banyak produsen untuk segera melaksanakan peta jalan pengurangan sampah. Sehingga, pada tahun 2029, target pengurangan sampah 30 persen ini bisa terwujud.

“Kami berusaha semakin banyak lagi produsen ikut bergabung dalam menjalankan peraturan ini. Kami KLHK siap membantu produsen untuk menjalani ini. Siap melakukan verifikasi. Ini adalah PR yang besar bagaimana caranya produsen agar taat pada peraturan ini. KLHK menargetkan sebanyak 200 produsen bisa mengimplementasikan peraturan ini,” tambah Uso.

Sebanyak 100 produsen telah menyusun peta jalan pengurangan sampah. Foto: Dini Jembar Wardani

Prioritaskan Ekonomi Sirkular untuk Pengurangan Sampah

Permen Nomor 75 Tahun 2019 tak hanya dapat mengurangi polusi plastik. Aturan ini juga telah mendorong tumbuhnya bisnis berkelanjutan melalui penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.

Ekonomi sirkular merupakan sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin. Sehingga, ini bisa bisa meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear.

Kini, pemerintah pun telah memprioritaskan ekonomi sirkular di Indonesia. Agenda ekonomi sirkular juga telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

BACA JUGA: KLHK: Peta Jalan Pengurangan Sampah Puntung Rokok Perlu Dibuat

“Ekonomi sirkular bisa menghemat sumber daya alam sehingga tidak terjadi eksploitasi terus-menerus. Ekonomi ini juga membangun sebuah ekonomi yang baru,” ucap Uso.

Namun, dalam upaya mengurangi sampah oleh produsen ini, pemerintah pun masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak mudah bagi mereka untuk mendorong produsen ikut berkomitmen mengurangi sampah. Mereka masih membutuhkan banyak waktu untuk mendekati produsen.

“Tidak semua produsen memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk ikut mengurangi sampah. Ada juga saat ini kami temukan bahwa produsen yang tidak memiliki komitmen. Bahkan, salah satu produsen ada yang belum mau mengikuti penerapan ini karena mereka merasa aturan ini belum ada sanksinya,” ujar Uso.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Jurusan Ilmu Komunikasi mengadakan kampanye “Yuk Bawa Tumbler” untuk mengurangi penumpukan sampah plastik. Mereka mengedukasi masyarakat sekaligus membagikan tumbler kepada masyarakat di Kawasan Taman Indonesia Kaya, Semarang.

Gerakan kegiatan kampanye “Yuk Bawa Tumbler” merupakan salah satu aktivitas edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli lingkungan. Terutama, untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan produk kemasan dan sedotan plastik sekali pakai.

Menjamurnya tren produk minuman seperti teh, boba, thai tea, dan sejenisnya juga menyebabkan penggunaan produk minuman kemasan dan sedotan plastik sekali pakai meningkat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan tumpukan sampah plastik secara signifikan. Dampaknya pun cukup serius karena plastik sulit terurai.

BACA JUGA: Pulihkan Bumi, KLHK Tanam Pohon Serentak di Seluruh Indonesia

“Target kegiatan ‘Yuk Bawa Tumbler’ adalah pemberian edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Mereka ialah yang bersedia yang menjadi partisipan, untuk memilih menggunakan tumbler sebagai upaya nyata untuk mengurangi penggunaan produk kemasan dan sedotan plastik sekali pakai yang tidak ramah lingkungan,” ujar Koordinator Tim Tumbler for Environment, Farah Kinanthi melalui keterangan tertulisnya.

Selain itu, Tim Tumbler for Environment dalam kegiatan “Yuk Bawa Tumbler” tersebut juga telah mendapatkan dukungan dari Rotary Club of Semarang Kunthi. Bentuk dukungan berupa penyediaan 100 buah tumbler.

Ketika tumbler mereka bagikan, para tim juga mengawalinya dengan edukasi tentang pentingnya penggunaan tumbler reusable. Edukasi ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung gerakan zero waste.

Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Jurusan Ilmu Komunikasi mengadakan kampanye “Yuk Bawa Tumbler. Foto: Dok. UDINUS

Kurangi Sampah, Masyarakat Perlu Rutin Bawa Tumbler

Sementara itu, Dosen Pengampu Public Relations Universitas Dian Nuswantoro, Heni Indrayani berpesan kepada masyarakat untuk mengurangi limbah plastik dengan membawa tumbler.

“Kegiatan kampanye lingkungan ini menjadi wadah belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi, tentang bagaimana mengingatkan sekaligus menggerakkan masyarakat, untuk mengurangi limbah plastik dengan kebiasaan membawa tumbler. Langkah baik dari kampanye ini adalah cermin kontributif dari generasi Z,” ujarnya.

Respons masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan ini memberikan kesan positif. Mereka menyambut gerakan “Yuk Bawa Tumbler” dengan penuh antusias.

BACA JUGA: Perubahan Lahan Pengaruhi Peningkatan Nitrogen di Teluk Jakarta

“Kegiatan ini sangat bermanfaat serta mengedukasi kami sebagai masyarakat. Khususnya, untuk mengurangi sampah plastik yang susah terurai,” ucap mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata (Unika), Dimas.

Tim Tumbler for Environment juga berharap, kegiatan positif yang mendukung kelestarian lingkungan perlu mendapat dukungan dari pihak yang lebih luas. Keterlibatan masyarakat, pemerintah, kampus, dan pihak lainnya sangatlah penting untuk selalu menggerakkan inisiatif berkelanjutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia