Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) akan menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada Februari hingga Maret 2025. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini HPSN akan dilakukan melalui aksi nyata di delapan lokasi berbeda. Hal itu untuk membangun semangat bersama dalam menyelesaikan masalah sampah.

Dengan tema “Kolaborasi untuk Indonesia Bersih,” kegiatan HPSN tahun ini akan berfokus pada upaya pengelolaan sampah yang dapat berkontribusi nyata dalam mencapai target pengelolaan sampah secara nasional. Rangkaian kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta elemen masyarakat.

Sebanyak delapan Aksi Peduli Sampah Nasional (Asta) 2025 akan terselenggara di berbagai lokasi, antara lain pantai, gunung, mangrove, desa, pesantren, pasar, sekolah, dan kampus. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, HPSN merupakan kegiatan konkret yang bertujuan untuk menangani sampah secara serius, mulai dari hulu hingga hilir.

BACA JUGA: HPSN 2024: Saatnya Menilik Sampah Spesifik

“Kegiatan yang kita lakukan nanti bukanlah kegiatan besar-besaran yang sekadar perayaan, karena HPSN bukan untuk merayakan, tetapi untuk memperingati. Ini adalah peringatan atas peristiwa kritis terkait sampah yang sering terabaikan,” kata Vivien di Jakarta, Senin (3/2).

KLH/BPLH memilih delapan lokasi strategis untuk mengingatkan masyarakat bahwa pengelolaan sampah adalah cita-cita besar yang harus terwujud. Ia berharap peringatan HPSN ini dapat memperkuat upaya-upaya dalam pengelolaan sampah di berbagai sektor, baik di level pemerintah pusat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, mitra, NGO, aktivis, hingga komunitas.

Peringati dengan Aksi

Saat ini, capaian pengelolaan sampah di Indonesia baru mencapai 39 persen, yang berarti masih sangat rendah. Pengelolaan sampah seharusnya dapat mencapai 100 persen, sehingga kondisi pengelolaan sampah saat ini sudah darurat. Oleh karena itu, perlu upaya yang sangat besar untuk menyelesaikan persoalan sampah ini.

Direktur Penanganan Sampah KLH/BPLH, Novrizal Tahar, menegaskan bahwa HPSN 2025 harus terlaksana secara menyeluruh. KLH/BPLH akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah, yang mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa HPSN 2025 harus diikuti dengan aksi nyata, yang benar-benar menyentuh penyelesaian masalah sampah.

“Saat ini, ada 343 TPA yang berada dalam kondisi sanksi administrasi dan akan masuk dalam skema paksaan pemerintah. Tentu, kami berharap HPSN 2025 ini dapat memberikan perhatian kepada delapan tematik atau yang kita sebut dengan Asta, yang kami harapkan seluruh daerah di Indonesia juga dapat fokus pada tematik-tematik tersebut,” ujar Novrizal.

Jangkau Berbagai Sumber

Novrizal menjelaskan bahwa salah satu kegiatan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah Asta Mangrove. Masalah sampah yang masuk ke kawasan mangrove perlu segera diselesaikan. Sebab, mangrove tidak dapat tumbuh dengan baik jika akar-akarnya terus tertutup sampah plastik.

Selanjutnya, ada Asta Gunung, karena masalah sampah di kawasan gunung juga menjadi persoalan serius di Indonesia. Selain itu, Asta Desa juga menjadi fokus, mengingat di Indonesia terdapat sekitar 70 ribu desa.

Novrizal berharap desa-desa ini dapat menjadi kekuatan penting dalam pengelolaan sampah. Sebab, selama ini fokus lebih banyak pada perkotaan sehingga persoalan sampah di desa sering kali terlupakan.

BACA JUGA: HPSN 2023, Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Selain itu, KLH/BPLH juga akan memasukkan kampus, sekolah dasar, serta pesantren dalam fokus pengelolaan sampah. Di Indonesia, terdapat sekitar 42.000 pesantren dengan jumlah santri yang sangat besar. Bahkan, sampah di pesantren bisa setara dengan separuh sampah di Jakarta. Oleh karena itu, ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani dengan baik.

Dalam melaksanakan kegiatan delapan Asta ini, KLH/BPLH juga akan menggandeng beberapa kementerian lainnya. Seperti Kementerian Desa dan Kementerian Kehutanan, untuk memastikan sinergi yang efektif dalam menangani masalah sampah di seluruh sektor.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menawarkan teknologi hasil riset untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan tema HPSN tahun ini yakni “Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM) BRIN, Haznan Abimanyu menyatakan, beberapa produk riset BRIN terkait pengelolaan sampah untuk pengurangan dan pemanfaatan sampah baik sampah medis maupun sampah non medis.

“Untuk sampah medis, BRIN telah melakukan riset Alat Penghancur Jarum Suntik (APJS) generasi II yang kompak, murah, dan mudah kita pakai dan rawat, serta membutuhkan konsumsi listrik sangat rendah,” terangnya.

Riset pengelolaan sampah lain yaitu BRIN mengembangkan incenerator sampah infeksius Covid-19 skala kecil untuk pabrik dan perkantoran, teknologi bersih pengolahan sampah dengan incinerator-plasma. Kemudian juga instalasi pengolahan air limbah dengan plasma nanobubble, metode daur ulang plastik medis dengan rekristalisasi, dan daur ulang limbah masker.

Terkait sampah non medis, BRIN sedang mengembangkan alat pengolahan sampah plastik menjadi BBM pada skala komersial/industri (1-10 ton sampah plastik/hari). Adapun alat ini berbahan bakar sampah mudah terbakar non-plastik.

“Jadi alat ini dapat mengurangi 2 jenis sampah sekaligus. Dengan menerapkan teknologi ini, 20 % berat sampah atau 48 % volume sampah dapat terkurangi, dan akan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi daerah yang menerapkannya,” ungkap Haznan.

Kembangkan Teknologi Organic Rackine Cycle

Saat ini, BRIN tengah bekerja sama dengan mitra untuk mengembangkan teknologi Organic Rackine Cycle. Teknologi ini memanfaatkan panas buang incinerator berbasis Hydrodrive untuk tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) berskala 30 ton/hari untuk menghasilkan listrik.

Foto: BRIN

Partisipasi Aktif Pemilahan Sampah

Tak hanya pemanfaatan teknologi, BRIN juga memperkuat strategi managemen sampah yang optimal di masyarakat. Ia mengungkap bahwa kuncinya adalah pemilahan sampah dari sumbernya.

“Dari eksperimen kami dengan mengimbau 70% masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam memilah sampah. Hasil eksperimen kami lainnya adalah bahwa seorang pekerja per hari dapat memungut dan memilah sampah untuk 250 kepala keluarga,” kata dia.

BRIN juga sudah mendaftarkan paten, alat pengolah sampah organik (Lahsamor). Alat ini dapat mengolah sampah organik di level rumah tangga, tidak bau, dan tidak memerlukan tambahan aditif saat mengolahnya. Cukup dengan 5 kg kompos lama sebagai starter, dan cukup tiap hari diputar manual sebanyak 5 kali.

“Jika dibuat secara massal, alat ini bisa kita produksi dengan biaya Rp 500.000, per buah. Apabila kita bagikan ke setiap rumah di Indonesia, maka sampah yang diurus oleh pemda tinggal sampah yang kering. Sampah yang bernilai kalor tinggi mudah kita olah,” rincinya.

Evaluasi PLTSa di TPA Bantargebang

Sementara itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih di Bantargebang sejak tahun 2018 dan selesai tahun 2019. PLTSa ini merupakan PLTSa pertama di Indonesia yang beroperasi secara kontinyu.

“Performance hingga saat ini masih bagus ditandai dengan parameter-parameter desain masih terpenuhi,” imbuhnya.

PLTSa ini mampu membuktikan bahwa emisi dari proses pembakaran sampahnya masih di bawah baku mutu dari ketentuan KLHK.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Persoalan sampah di tanah air belum usai. Ironisnya, anggaran pengelolaan sampah di daerah pun minim. Besarannya rata-rata hanya 0,51 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kasubdit Tata Laksana Produsen Direktorat Pengurangan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ujang Solihin Sidik, menyatakan kurang lebih ada 30 persen sampah di daerah yang tak terkelola.

“Artinya tersebar ke mana-mana dan tak terkelola dengan baik,” katanya dalam seminar “Kolaborasi Pemerintah Daerah, Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Sampah” di Jakarta, Selasa (31/1).

Lelaki yang akrab disapa Uso ini mengungkap anggaran pengelolaan sampah di 514 kabupaten/kota di pemerintahan daerah rata-rata hanya 0,51 persen dari total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

“Ini sangat kecil. Padahal dari angka 3-4 persen saja dari total APBD itu cukup memadai untuk mengurusi sampah. Jadi ini tantangan terbesar bagaimana meningkatkan alokasi anggaran di kabupaten/kota yang jumlahnya 514,” ungkapnya.

Terlepas dari minimnya anggaran, Uso menyebut pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk mengelola sampah. “Ada pemerintah daerah yang nilai anggarannya tinggi, tapi itu sangat bergantung dengan komitmen kepala daerahnya. Kalau komitmennya tinggi maka alokasi anggaran pengelolaan sampah itu relatif memadai daripada rata-rata,” imbuhnya.

Dalam hal ini, KLHK terus mendorong sejumlah instrumen agar kinerja pemda lebih baik, seperti pemberian penghargaan Adipura, instrumen pengawasan, hingga pemberian subsidi dan bantuan sarana prasarana agar kinerja pemda semakin baik.

Rekayasa Sosial Penting dalam Pengelolaan Sampah

Uso juga menyebut pentingnya aspek rekayasa sosial untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Sekitar 60 % keberhasilan pengelolaan sampah berasal dari aspek rekayasa sosial ini. Bahkan lebih penting daripada rekayasa yang sifatnya teknologi.

“Itulah kenapa rekayasa sosial dengan melibatkan peneliti, akademisi, pemerintah daerah, hingga kolaborasi bersama komunitas peduli lingkungan dan organisasi agama itu penting,” kata dia.

Seminar Kolaborasi Pemerintah Daerah, Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Sampah. Foto: Greeners/Ramadani Wahyu

Optimalisasi Sirkular Ekonomi

Salah satu upaya untuk mendorong pengelolaan sampah dilakukan lewat program PHINLA. Program global ini datang dari pemerintah Jerman yang melibatkan tiga negara lain yakni Filipina, Indonesia, dan Srilanka. Tujuannya, mengembangkan mata pencaharian bagi penduduk yang terkena dampak kemiskinan melalui sistem pengelolaan sampah multi-sektoral.

Koordinator Advokasi PHINLA Marcell Sinay mengatakan, PHINLA mewujudkan kolaborasi antar berbagai sektor, termasuk masyarakat dengan bank sampah. “Kita sadar bahwa pengelolaan sampah tak bisa satu pihak saja, maka kolaborasi ini sangat penting,” ujar dia.

Saat ini, program ini diimplementasikan di Jakarta dengan melibatkan sebanyak empat kelurahan dan dua kecamatan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Program yang telah tiga tahun ini menghasilkan progres yang signifikan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya warga yang aktif memilah sampah. Bahkan, jumlah nasabah bank sampah meningkat selama tiga tahun program ini berjalan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta.

Progres Signifikan

Selama kurang lebih tiga tahun, PHINLA telah berhasil meningkatkan jumlah warga yang melakukan pemilahan sampah dan bergabung menjadi nasabah bank sampah. Dari 822 nasabah di pertengahan tahun 2021, bertambah menjadi total 1.834 nasabah pada akhir tahun 2022.

Direktur Eksekutif Divers Clean Action (DCA) Swietenia Puspa Lestari mengutarakan keberhasilan PHINLA tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam menggerakkan komunitas di sekitarnya. Mereka dapat ikut serta dalam usaha pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam sambutan tertulisnya di Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2022 menyoroti masih banyaknya aktivitas pengelolaan sampah yang salah.

Sambutan yang Wakil Menteri LHK Alue Dohong bacakan itu menyoroti sampah merupakan salah satu sektor sumber emisi gas rumah kaca (GRK). Hal ini berbahaya bagi kerusakan atmosfer dan memberikan dampak buruk bagi kehidupan.

“Masih ada aktivitas pengelolaan sampah yang salah, seperti pembakaran terbuka, pembuangan sampah sembarangan. Lalu kurang maksimalnya pengelolaan sampah seperti tidak adanya pemanfaatan gas metana di TPA dan daur ulang sampah kertas yang masih minim,” katanya dalam Puncak Peringatan Pers Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2022 secara virtual, Senin (21/2).

Lebih jauh ia menyebut, penanganan sampah merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian dari multidimensi. Penanganan sampah bisa dilakukan dalam kelompok kecil. Mulai dari RT, RW dan lingkungan perdukuhan hingga kelurahan.  Bahkan yang lebih luas lagi dalam satu entitas lingkungan.

Dalam konteks lebih luas lagi, sampah menjadi salah satu sumber emisi GRK yang mampu menyebabkan perubahan iklim.

“Kita pahami bahwa perubahan iklim telah menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia dan merupakan persoalan yang sangat serius. Isu perubahan iklim menjadi trigger utama di negara di dunia untuk mengkonsolidasikan pembangunan dengan konsep ramah lingkungan atau rendah emisi,” papar dia.

HPSN 2022 juga terlaksana secara virtual. Tampak Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien memberi sambutan dalam acara itu. Foto: KLHK

HPSN 2022 Dorong Target Pengurangan Emisi dari Sampah

Dalam upaya memenuhi Paris Agreement yang merupakan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), Indonesia memiliki tanggung jawab dalam komitmennya melalui dokumen Nationally Determinde Contribution (NDC). Wujudnya dengan penetapan target penurunan efek emisi GRK sebesar 29 % pada tahun 2030.

Dalam hal ini, ia menyebut kontribusi aksi nyata dalam perubahan iklim terwujud dalam pelaksanaan program kampung iklim (proklim) pada masyarakat tapak. Kegiatan-kegiatan yang warga masyarakat lakukan di lokasi proklim bisa menjadi contoh nyata pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Ini sekaligus memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan bencana akibat perubahan iklim,” imbuhnya.

Peringatan HPSN tahun 2022 harus menjadi milestone untuk bergerak bersama. Sejalan dengan itu menjadikan masyarakat lebih produktif membangun pengelolaan sampah melalui beberapa kegiatan.

Pertama, meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh stakeholder terhadap pemilahan sampah. Kedua, memperkuat komitmen untuk melaksanakan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Ketiga, memperkuat aksi mitigasi dari sektor limbah untuk mendukung pencapaian target NDC. Keempat, memperkuat peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang komprehensif untuk memperkuat aksi nyata pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak.

Kelima, memperluas upaya kerja dengan inovasi, dalam upaya penanganan sampah untuk kesejahteraan manusia dan untuk penyelamatan alam.

Babak Baru Pengelolaan Sampah di Indonesia

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, mengusung tema “Kelola Sampah, Kurangi Emisi dan Bangun Proklim”, HPSN 2022 menjadi babak baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Hal ini menyusul upaya KLHK untuk mengusung tiga kegiatan dalam satu program dalam kelembagaan kepedulian sampah di tengah masyarakat dengan perspektif iklim, pengelolaan sampah dan perhutanan sosial.

Peringatan HPSN tahun 2022 juga KLHK tandai dengan pendampingan empat lokasi proklim di Kabupaten Gianyar, Bali. Empat lokasi proklim tersebut nantinya akan menjadi pilot project bagi 3.270 kampung iklim lainnya di seluruh Indonesia.

“Dari empat desa yang mengikuti pendampingan proklim, terlihat adanya kegiatan pengelolaan sampah yang cukup baik. Bentuknya dengan adanya bank sampah, TPS 3R, kegiatan pengomposan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar,” paparnya.

Melalui kegiatan pengelolaan sampah di empat lokasi tersebut, sambung Vivien dapat dihitung potensi pengurangan emisi GRK yaitu sebesar 1.262 giga gram CO2 e pada tahun 2030. Selanjutnya, diharapkan potensi pengurangan emisi GRK juga nantinya akan meningkat dua kali lipat lebih besar 277 giga gram CO2 e.

“Hal ini termasuk impresif sebab dengan jumlah penduduk yang sedikit, ke empat desa ini dapat memberikan kontribusi nyata pada pengurangan GRK dari sub sektor sampah,” ucap Vivien.

Sementara itu perwakilan Proklim Lestari Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Alkahfi Sutikno menyatakan tantangan lahan pangan di masyarakat imbas abrasi menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya masyarakat lakukan untuk memanfaatkan sampah organik dan anorganik. “Misalnya kami memanfaatkan sampah anorganik untuk media tanam polybag dan pot. Sedangkan sampah organik kami jadikan pupuk,” ungkapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Menutup rangkaian Acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang digelar sejak 21 Februari 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba Foto dan Vlog di Manggala Wanabakti, Jakarta pada 5 Juli lalu.

Disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Rosa Vivien Ratnawati, bahwa rangkaian HPSN 2019 dimulai dari terbitnya Surat Edaran tentang Hari Peduli Sampah Nasional ke semua daerah di Indonesia.

“Inti dari pelaksanaan acara ini adalah tidak henti-hentinya KLHK menyampaikan kepada masyarakat gerakan-gerakan pengurangan dan penanggulangan sampah, terutama kalau dari masyarakat itu adalah gerakan pengurangan dalam menghasilkan sampah. Sehingga sekarang kita punya satu tujuan Indonesia bersih 2025 berdasarkan mandat Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017, maka gerakan-gerakan itu harus terus kita lakukan,” ujar Vivien pada konferensi pers di Media Center, Manggala Wanabhakti, Jakarta, Jumat (05/07/2019).

BACA JUGA : HPSN 2019, KLHK Lakukan Bersih-Bersih Serentak di 74 Kawasan Konservasi

Vivien berharap dari rangkaian kegiatan HPSN yang semangatnya terus bergulir ini, Indonesia Bersih tahun 2025 bisa tercapai. Oleh karenanya, KLHK terutama, menaruh perhatian pada TPA yang penanganannya belum maksimal.

“Banyak hasil karya lomba yang menggambarkan kondisi TPA yang masih sangat mengkhawatirkan, dari tayangan-tayangan vlog inilah kami berharap semua mata masyarakat bisa terbuka untuk mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari,” jelas Vivien.

Untuk TPA sendiri, UUD sudah memandatkan penerapan sanitary landfill, namun masih banyak yang belum menerapkan.

Maka dari itu, KLHK tengah mendorong daerah untuk menyusun dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada), ini merupakan turunan dari Jakstranas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 yang menetapkan target hingga 100 persen sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Rosa Vivien Ratnawati/Foto : www.greeners.co/Dewi Purningsih

Vivien menekankan bahwa pencapaian target tersebut akan diukur melalui “pengurangan sampah sebesar 30 persen, dan penanganan sampah sebesar 70 persen.” 

“Saat ini sudah ada kurang lebih 200 daerah yang mengirimkan dokumen Jakstradanya kepada kita, dan sedang kami proses. Serta, dari pengamatan kami daerah-daerah ini mulai berkomitmen untuk memperbaiki karena kalau di daerahnya masih ada TPA open dumping tidak mendapatkan Adipura. TPA ini termasuk ke hal penanganan 70%,” ujarnya.

Sedangkan, dari sisi pengurangan, 30% dibantu oleh masyarakat yang sudah melakukan perubahan dengan membawa tumbler, menggunakan sedotan stainless dan alat makan yang lebih ramah lingkungan.

BACA JUGA : Peringatan HPSN 2019, Bersih Sampah Serentak di 8 Kota Provinsi Jawa Tengah

“Kita itu menghasilkan 93 juta sedotan per hari, jadi dengan gerakan masyarakat yang arahnya ke pengurangan bisa mengurangi beban TPA juga. Diharapkan dari adanya vlog dan foto-foto teman-teman lomba bisa menginformasikan banyak orang akan keadaan sampah di Indonesia supaya bergerak bersama menuju perubahan yang lebih baik,” ujar Vivien.

Sementara itu, salah satu pemenang lomba Vlog, Revin Andinata yang berasal dari Cianjur membuat vlog tentang kesadaran masyarakat tentang sampah yang harus lebih ditingkatkan kembali.

Menurutnya, jika pemerintah memiliki banyak program tentang pengurangan sampah tetapi tidak didukung dari masyarakat, tidak akan berjalan program tersebut. “Karya saya menitiberatkan kepada kesadaran masyarakat akan sampah, bagaimana mungkin program pemerintah bisa jalan kalau masyarakatnya belum sadar,” ujarnya

Sebagai informasi, berikut adalah daftar pemenang Lomba Fotografi & Video Blog (VLOG) dalam rangka HPSN 2019 :

Lomba Fotografi :

Juara I Nomor Peserta 130 atas nama Hendra Agus Setyan – Tangerang Selatan, Banten

Juara II Nomor Peserta 005 atas nama Rofyan Sofyaman – Kabupaten Banyumas, JawaTengah

Juara III Nomor Peserta 102 atas nama Mohammad Ayudha – Cepogo, Boyolali

Lomba Video Blog (VLOG) :

Juara I Nomor Peserta 070 atas nama Andhika Bagas Dirgantoro – Sukoharjo, Jawa Tengah

Juara II Nomor Peserta 067 atas nama Mikail Kaysan Leksmana – Jakarta Timur, DKI Jakarta

Juara III Nomor Peserta 087 atas nama Revin Andinata – Cianjur, Jawa Barat

Seluruh karya pemenang bisa dilihat melalui akun Youtube Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK dan website www.bersihnegeri.id

Penulis: Dewi Purningsih

Bandung (Greeners) – Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019, pelajar dari lima sekolah di kota Bandung, yakni SMPN 55, SMPN 21, SMPN34, SMPN36, dan SMP Swadaya mengikuti Pelajar Nyasab (Nyapedah Sabtu Babarengan) dan diskusi bersama dengan tema “Kelola Sampah yang Mudah dan Berkah”. Tujuan dari acara ini untuk mengedukasi seratus pelajar yang hadir untuk memilah dan mengolah sampah.

Koordinator Pelajar Nyasab Windu Mulyana mengatakan bahwa dalam mendukung dan berpartisipasi pada peringatan HPSN 2019, program Nyasab yang dikelola oleh komunitas Eco Transport bekerjasama dengan beberapa komunitas ini melakukan kegiatan bersepeda dan edukasi lingkungan tentang pengelolaan sampah kepada para pelajar bagaimana menjaga dan merawat lingkungan khususnya masalah sampah.

“Untuk HPSN 2019 ini, kami dengan beberapa komunitas dan Greeners melakukan acara edukasi lingkungan tentang pengelolaan sampah untuk menambah ilmu para pelajar terhadap lingkungan. Kami mencoba untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada mereka untuk menjadi penerus generasi yang bisa merawat bumi dengan baik dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, dan mengurangi emisi dengan cara bersepeda,” ujar Windu kepada Greeners seusai acara di Work Coffee, Bandung, Sabtu (23/02/2019).

Windu mengatakan bahwa program Pelajar Nyasab ini rutin dilakukan pada hari Sabtu setiap minggu dan sudah berjalan selama dua bulan. Program ini bertujuan untuk mengajak para pelajar menggunakan sepeda dalam aktivitas sehari-hari dan wahana rekreasi.

Foto: greeners.co/Dewi Purningsih

Program Pelajar Nyasab ini juga didukung oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung. Kepala Dishub Didi Ruswandi mengatakan bersepeda merupakan bagian dari aktivitas peduli lingkungan. Menurut Didi, kegiatan bersepeda di Bandung ingin dijadikan budaya yang populer di kalangan anak muda.

“Di SDGs saja bersepeda masuk dalam 17 tujuan, hal ini menandakan sepeda merupakan program multisektor. Maka itu, kita ingin buat bersepeda ini menjadi budaya populer dengan pendekatan yang asyik, seperti mendatangi suatu tempat edukasi untuk menambah ilmu pengetahuan. Salah satunya mendatangi acara edukasi tentang sampah sekaligus untuk memperingati HPSN 2019,” kata Didi.

Rahmat, salah satu guru yang ikut mendampingi acara Pelajar Nyasab, mengatakan bahwa acara Pelajar Nyasab ini sangat bagus karena memberikan pembelajaran dan pemahaman tentang hidup ramah lingkungan dengan tidak memberikan polusi di bumi.

“Sekolah yang hadir pada acara ini merupakan sekolah peraih Adhiwiyata, sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Dengan mengikuti acara ini, mindset anak-anak semakin terbentuk dengan edukasi memilah dan mengolah sampah dari Greeners, jadi anak-anak mengetahui seberapa membahayakannya persoalan sampah ini,” ujar Rahmat.

Sebagai informasi, acara Pelajar Nyasab digelar untuk memperingati HPSN 2019. Acara ini didukung oleh komunitas dan pemerintah di antaranya Gerakan Pungut Sampah, Cleanaction, #DisiplinSukajadi, Work Coffee, Dinas Perhubungan Kota Bandung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Greeners.co.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap tanggal 21 Februari, Provinsi DKI Jakarta ikut memperingatinya dengan tema “DKI Nyok Kerja Bhakti Untuk Kelola Sampah Dari Sumbernya”.

Pada perayaan tersebut DLH Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat, pengusaha, anak sekolah, dan mahasiswa/mahasiswi untuk bersama-sama membangun kesadaran dalam hal pengelolaan sampah.

Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup (PSM DLH) DKI Jakarta Djoko Rianto Budi mengatakan dalam rangka mendukung peringatan HPSN 2019, DLH DKI Jakarta memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang digelar mulai tanggal 10 Februari hingga Akhir Maret 2019.

Diantaranya, sosialisasi belanja tanpa kantong plastik, edukasi membawa tumbler, edukasi pengelolaan sampah di sekolah Adiwiyata, uji emisi yang dilakukan di kampus, dan kerja bakti serentak di sungai dan danau di seluruh wilayah DKI Jakarta.

BACA JUGA : HPSN 2019 Fokus Pada Aktifitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

“Semua rangkaian acara tersebut dilakukan untuk mengedukasi dan mengubah perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, karena sampai saat ini pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah ini masih kurang.” ujar Djoko saat ditemui Greeners di Kantor DLH Jakarta, Rabu (13/02/2019).

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2018, rata-rata timbulan sampah di DKI Jakarta 8.215,13 ton/hari atau setara dengan 2.720.197,92 ton/tahun, dan yang masuk ke TPST Bantargebang 7.452,60 ton/hari (2.720.197,92 ton/tahun) dengan timbulan sampah per kapita 0,6923 kg/org/hari dari 11.866.058 Jiwa jumlah penduduk di DKI Jakarta.

Selain itu, dari hasil pendataan yang dilakukan oleh tim DLH Jakarta untuk sampah plastik sendiri, ditemukan bahwa dari 100 Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) yang ada di Jakarta ditemukan 14,85% sampah plastik.

“Dari hasil data dan pendataan tersebut, bisa dikatakan bahwa masyarakat khususnya di DKI Jakarta masih harus terus diedukasi terkait masalah sampah ini. Namun, jika dilihat secara umum, perkembangan bank sampah yang ada di DKI Jakarta naik secara signifikan perkembangannya. Hal itu menurut kami juga sebagai parameter kesadaran masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga,” ujar Djoko.

BACA JUGA : Labuan Bajo Kini Memiliki Pusat Daur Ulang Sampah

DLH Jakarta juga tidak segan memberlakukan penegakan hukum kepada masyarakat, seperti halnya memberikan denda warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan.

“Sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah DKI Jakarta, jika warga yang tertangkap membuang sampah perorangan akan didenda Rp500.000, sedangkan jika yang tertangkap kelompok seperti memakai truk dengan volume sampah yang besar akan didenda 15 sampai 25 juta rupiah,” ujar Djoko.

Tidak luput Djoko juga memberikan keterangan adanya partisipasi pihak swasta yang memberikan dukungan terhadap kegiatan HPSN, utamanya para pihak yang turut bertanggung jawab atas sampah kemasan makanan dan minuman yang tersebar di DKI Jakarta.

“Bentuknya berupa bantuan CSR, karena sampah mereka banyak ditemukan di Jakarta ini. Jadi sebagai bentuk tanggungjawab pengusaha itu juga,” tutup Djoko.

Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) pada tanggal 4 Februari 2019 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2019 Tentang Hari Peduli Sampah Nasional.

Penulis : Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Dalam rangkaian kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Rakornas Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Jakstranas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ini menetapkan target hingga 100 persen sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan bahwa pencapaian target tersebut akan diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30 persen, dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah harus menyusun dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam kurun waktu 6 bulan untuk pemerintah daerah provinsi dan 1 tahun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Saya mengimbau untuk pemerintah daerah membaca dan memahami betul isi dari Perpres Nomor 97 Tahun 2017 ini, dan saya juga meminta kepada ketua DPRD dan anggota DPRD bisa berpartisipasi mengikuti apa yang diperintahkan di Perpres ini dengan memberikan anggaran yang cukup bahwa daerah butuh pedoman Jakstrada,” kata Vivien pada acara Rakornas Jakstranas di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (03/04/2018).

BACA JUGA: KLHK Ajak Pemerintah Daerah Sukseskan Tiga Bulan Bersih Sampah

Vivien mengatakan bahwa pada UU Nomor 18 Tahun 2008, wewenang pengelolaan sampah 60 persen ada di tangan pemerintah daerah. Sehingga, KLHK sebagai Pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakanterkait pengelolaan sampah dan akan menindaklanjutinya bersama Direktur Pengelolaan Sampah di setiap regional untuk membantu daerah-daerah dalam menyusun Jakstrada.

Terkait program Adipura, merujuk kepada Perpres No. 97/2017, program Adipura harus dapat menjawab target-target yang menjadi komitmen daerah dalam pengelolaan sampah. Untuk itu, lanjut Vivien, ke depannya program Adipura harus direvitalisasi agar dapat mewujudkan Indonesia Bersih Sampah pada tahun 2025.

Vivien menjelaskan, dalam rancangan Permen Adipura yang baru nantinya akan memasukan Jakstrada dalam penilaian Adipura, seperti menghitung jumlah penanganan dan pengurangan yang dilakukan oleh pemda. Jadi tidak sekadar sarana dan prasarana yang disediakan, tapi ada perencanaan yang betul-betul dilakukan oleh Pemda. Targetnya, sama dengan pemerintah pusat, pemda juga memberikan kontribusi dalam pengurangan dan penanganan sampah.

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah KLHK Ilyas Asaad mengatakan, mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009, anggaran Jakstrada ada pada anggaran Green Budget. Ini artinya pemerintah daerah menyiapkan dua hal, yaitu program lingkungan hidup dan kegiatan lingkungan hidup. Jakstrada ini masuk dalam program lingkungan hidup dan ini kewajiban daerah menyiapkan anggarannya.

“Masing-masing daerah berbeda untuk anggaran, satu daerah tidak sama dengan daerah yang lainnya. Maka itu kami KLHK menjembataninya memakai UU No. 32 /2009. Dalam masalah ini, Pemerintah Daerah dan DPRD harus mempunyai tanggung jawab untuk anggaran. Jadi kombinasinya (adalah) kebijakannya dibangun, pelaksanaan regulasi diperketat, edukasi kampanye dan fasilitas untuk masyarakat,” kata Ilyas.

BACA JUGA: Menyelisik Upaya Membersihkan Kota Cilacap

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar menambahkan, dokumen Jakstrada ini bukan dokumen kualitatif atau normatif melainkan dokumen kuantitatif. Menurutnya, hal ini merupakan suatu terobosan besar untuk menyelesaikan persoalan sampah di tahun 2025.

“Definisi pengurangan ini adalah domain dari perubahan perilaku, publik diminta untuk melakukan perubahan perilaku social. Mungkin (ini) bisa menjadi revolusi sosial yang kita bisa lihat secara nyata karena angka pengurangan tahun 2017 masih di angka 2,12 persen dan ini masih jauh dari target 30 persen. Diharapkan revolusi sosial ini bisa berujung pada circular economy yang bisa menghasilkan gerakan masyarakat untuk maju bersama menciptakan Indonesia Bersih Sampah,” ujar Novrizal.

Novrizal melanjutkan, gerakan masyarakat yang besar dan massif ini akan mendorong sampah menjadi sumber daya baru bagi sistem perekonomian Indonesia. Mengingat potensi timbulan sampah nasional didominasi sampah organik 57%, sampah plastik 16 %, sampah kertas 10%, dan sampah lainnya 17%.

Selain itu, Kementerian atau lembaga terkait juga melakukan dan melaksanakan program yang ada dalam Jakstranas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan Jakstranas harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPKMN).

Jakstranas dan Jakstrada ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah nasional dan daerah yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai target Jakstranas tersebut.

Penulis: Dewi Purningsih

Palembang (Greeners) – Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengagendakan “Tiga Bulan Bersih Sampah” (TBBS) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sampah nasional yang baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Greeners, hingga Minggu (04/03/2018), kurang lebih 1.500 kegiatan TBBS di 20 Provinsi telah dilakukan dengan melibatkan lebih dari 2 juta orang. Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan 1.173,98 ton sampah terolah, yang terdiri atas sampah organik 631,3 ton, dan sampah anorganik 542,6 ton. Sementara yang menjadi residu dan dikirim ke TPA hanya 586,4 ton.

“Hal ini mengindikasikan bahwa inisiatif pengelolaan sampah yang merupakan kolaborasi masyarakat dan pemerintah daerah sudah terlaksana dengan baik dan perlu diapresiasi. Selain itu juga akan ada kegiatan pembinaan pengelolaan sampah kepada Pramuka,” kata Rossa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), saat melakukan aksi bersih sampah bersama Pemerintah Kota Palembang di Car Free Day (CFD), di Kambang Iwak, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Minggu, (11/03/2018).

BACA JUGA: KLHK Ajak Pemerintah Daerah Sukseskan Tiga Bulan Bersih Sampah

Pelaksanaan TBBS sendiri dilakukan sejak 21 Januari 2018 hingga 21 April 2018. Meski demikian, Vivien menyatakan bahwa gerakan bersih sampah secara masif ini tidak akan berhenti setelah tanggal 21 April.

“Agenda TBBS ini justru harus kita jadikan pemicu dan pemacu kesadaran untuk selalu menerapkan pola hidup mengurangi, menangani dan mengolah sampah,” katanya menambahkan.

Menurut Vivien, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat Palembang lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, sekaligus persiapan dan sosialisasi kampanye less waste more games saat pelaksanaan Asian Games mendatang.

Terkait pelaksanaan Asian Games, Pjs Walikota Palembang, H. Akhmad Najib, mengungkapkan, Kota Palembang sedang berbenah untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018, dan mendukung pencapaian Indonesia bersih sampah 2020.

“Sebagai kota tepian sungai, Palembang akan terus melakukan gerakan gotong royong dengan komunitas untuk membersihkan sungai, drainase dan lingkungan sekitar, serta aksi nyata pengelolaan sampah, dan membangun kesadaran untuk memelihara dan mencapai kualitas lingkungan yang baik”, lanjut Akhmad Najib.

BACA JUGA: HPSN 2018, KLHK Agendakan ‘Tiga Bulan Bersih Sampah’

Dalam kegiatan aksi bersih sampah ini, dilaksanakan juga edukasi pengelolaan sampah kepada 100 anggota Pramuka Saka Wanabakti oleh Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Pengembangan Generasi Muda. Kegiatan ini diharapankan dapat mendorong Pramuka menjadi agen perubahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah.

Kegiatan serupa dengan konsep “less waste event” (penyelenggaraan acara minim sampah) telah digelar di Semarang, dan masih akan berlangsung di sejumlah kota, antara lain Makassar, Ambon, Yogyakarta, Jayapura dan Banjarmasin hingga 15 April mendatang.

KLHK juga mengajak seluruh masyarakat mengunggah aktifitas aksi bersih dan pilah sampah yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok, di media sosial dengan hashtag #BersihBisaKok dan #PilahSampah.

Penulis: (*)

Sekayu (Greeners) – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menargetkan pada tahun ini mampu meraih Piala Adipura untuk ke-12 kalinya. Terakhir, piala yang diberikan untuk upaya kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan ini diraih Musi Banyuasin (Muba) pada 2016 lalu dengan kategori sebagai kota kecil terbersih.

“Ya, salah satu tugas berat kita adalah merebut kembali Piala Adipura 2018 yang tahun lalu gagal diraih,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, Apriyadi, saat ditemui usai membuka acara Car Free Day dan Launching Kampung Kelola Sampah Darussalam di Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (9/3/2018).

BACA JUGA: KLHK Ajak Pemerintah Daerah Sukseskan Tiga Bulan Bersih Sampah

Adapun upaya yang dilakukan antara lain mencanangkan Kabupaten Muba sebagai daerah bersih sampah dengan terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan seluruh pihak untuk mengelola sampah dengan baik dan benar.

“Harus menjaga lingkungan, dimulai dari lingkungan keluarga. Kelola sampah dengan perilaku yang positif. Khusus untuk car free day, jika berjalan sukses akan kita laksanakan setiap Jumat sebagai bagian dukungan kita untuk mengurangi emisi,” jelas dia.

Foto: greeners.co/Reza

Lebih lanjut, Apriyadi mengatakan, pengelolaan sampah dan peningkatan kebersihan tidak hanya dibebankan kepada masyarakat semata. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Muba juga wajib ikut aktif menjaga kebersihan.

“Kita jangan hanya bisa mengimbau masyarakat saja untuk menjaga kebersihan, tapi tempat kita sendiri kotor. Jadi seluruh OPD diimbau untuk membersihkan lingkungan kerjanya, tiap Jumat lakukan gotong royong,” katanya.

BACA JUGA: Penerapan Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah Belum Maksimal

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andi Wijaya Busro, menambahkan, Kampung Kelola Sampah merupakan salah satu inovasi pihaknya sebagai tindak lanjut dari instruksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Pengelolaan sampah ini selesai di kampung. Nantinya, di kampung ini sampah organik dikelola menjadi pupuk, sedangkan sampah non organik dikumpulkan di Bank Sampah untuk dikelola lebih lanjut agar memiliki nilai ekonomis,” ujar Andi.

Kegiatan itu sendiri menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SE.1/MenLHK/PSLB3/PLB.0/1/2018 tentang kerja bersama untuk peningkatan penanganan sampah dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2018.

“Dari sanalah kita rangkum. Namun, itu tidak semata-mata hanya acara seremonial saja. Melainkan, ini momen penggerak yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Muba,” ungkap Andi.

Sekadar informasi, Kabupaten Muba sebelumnya pernah mencatatkan rekor dengan menyabet Piala Adipura selama 10 tahun berturut-turut yakni sejak 2004 hingga 2014. Perolehan penghargaan ini bertambah pada tahun 2016 lalu. Namun, pada 2015 dan 2017 piala lambang kebersihan tersebut gagal diraih.

Penulis: (*)

Bandung (Greeners) – Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2018 dan menyikapi program “Tiga Bulan Bebas Sampah” dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, dan Pemerintah Kabupaten Bandung menyelenggarakan International Zero Waste Cities Conference (IZWCC) pada tanggal 5-7 Maret 2018 di Bandung, Jawa Barat.

Ketua Panitia Pengarah IZWCC 2018, Ria Ismaria, mengatakan, penyelenggaraan IZWCC 2018 merupakan upaya untuk memperkenalkan dan mendorong diterapkannya konsep zero waste cities untuk pengelolaan sampah sekaligus membangun perekonomian kota.

“Konferensi ini memiliki tujuan bisa mengikat pegiat lingkungan seperti pemerintah, non government organization (NGO), dan masyarakat untuk berkolaborasi bersama-sama menuju zero waste cities,” ujar Ria saat ditemui pada acara International Zero Waste Cities Conference, Bandung, Senin (05/03).

BACA JUGA: Penerapan Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah Belum Maksimal

Dengan mengangkat tema “Circular City adalah Kota Masa Depan”, konferensi ini mengajak para pemimpin dan perangkat daerah untuk mencari solusi terhadap masalah persampahan sekaligus menciptakan kota yang berkelanjutan (sustainable city).

“Konsep yang betul-betul komprehensif. Selama ini kita sudah menjalankan upaya daur ulang dan membuat kompos tapi tidak berkelanjutan. Seharusnya kita mengaitkan pengelolaan sampah dengan aktivitas ekonomi supaya sustainable,” lanjutnya.

Pejabat sementara (Pjs) Walikota Bandung Muhamad Solihin menyatakan bahwa konsep zero waste cities bisa dilaksanakan pemerintah dengan dukungan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat bertindak bijak dalam pengelolaan sampah untuk membangun kota.

“Tugas pemerintah adalah membangkitkan semangat, harus sabar mengingatkan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk membangun kota ini dengan berbagai upaya, dan mengajak masyarakat berpikir bersama,” kata Solihin.

BACA JUGA: Zero Waste Youth Festival Dorong Generasi Muda Mencari Solusi Sampah Plastik

IZWCC 2018 dihadiri oleh perwakilan kota-kota dari dalam dan luar negeri yang sudah ataupun yang sedang mengembangkan konsep zero waste cities. Konferensi ini juga menghadirkan para ahli dan praktisi dari kota-kota model zero waste di India, Filipina, Amerika Serikat, Eropa dan Indonesia. Mereka menunjukkan bagaimana mengurangi limbah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui cara yang telah teruji, terbukti, dan relatif mudah direplikasi.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan pemerintah daerah dari Jakarta, Palembang, Semarang, Balikpapan, Surakarta, dan Musi Banyuasin di KLHK. Pertemuan ini untuk membahas program kerja dari para kepala daerah terkait program Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS) yang telah dicanangkan KLHK melalui surat edaran Menteri LHK Nomor: SE.1/MenLHK/PSLB3/PLB.0/1/2018.

Mengenai pertemuan ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia bersih tidak hanya kerja dari pemerintah pusat saja, namun juga perlu dukungan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

“Kita harus bekerjasama dengan pemerintah daerah guna dilaksanakannya pengelolaan sampah dengan baik. Surat Edaran nomor 1 tahun 2018 tentang HPSN mengimbau dan menilai bagaimana kerja dari para kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota di seluruh pemerintah daerah di Indonesia dengan program Tiga Bulan Bersih Sampah,” kata Vivien, Jakarta, Rabu (21/02/2018).

BACA JUGA: HPSN 2018, KLHK Agendakan ‘Tiga Bulan Bersih Sampah’

Terkait pengelolaan sampah, Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pemerintahannya mempunyai program unggulan untuk menyukseskan program TBBS dan sekaligus mempertahankan gelar sebagai Kota Terbersih sejak 1996. Program yang dimaksud adalah adanya kurikulum muatan lokal tentang lingkungan hidup di sekolah-sekolah Balikpapan dan sosialisasi pentingnya memilah sampah di rumah tangga.

“Kami membangun sekolah yang berdekatan dengan lingkungan jadi mereka betul-betul mencintai lingkungan dan tahu secara nyata. Kami juga terus mensosialisasikan pemilahan sampah dari sumber untuk pengurangan sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir, seperti contohnya di wilayah Gunung Bahagia, Balikpapan,” ujar Rizal.

Kota Balikpapan sendiri memiliki APBD sebesar Rp 1,2 triliun dengan anggaran untuk lingkungan sebesar Rp 60 miliar per tahun. “Kami membangun Kota Bersih ini kurang lebih 30 tahun. Tidak bisa menjadi kota terbersih hanya dalam waktu satu atau dua tahun,” ungkap Suryanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan.

BACA JUGA: HPSN 2018, Menteri Siti Nurbaya Ajak Komunitas Turut Peduli Sampah

Berbeda dengan Kota Balikpapan, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Andi Wijaya Busro menyatakan bahwa daerahnya akan meluncurkan program Kampung Kelola Sampah pada 9 Maret 2018 mendatang. Konsep dari Kampung Kelola Sampah ini adalah pemilahan sampah yang dilakukan di rumah tangga kemudian sampah dikumpulkan, diangkut dan diolah di tingkat Rukun Tetangga (RT).

“Kami akan menerapkan di dua kampung dan kampung kelola sampah ini akan kami jadikan model untuk pengelolaan sampah di kampung-kampung lainnya. Pertama (akan diterapkan) di kota Sekayu, ibukota Musi Banyuasin, dan kalau berhasil akan kami sebarkan di seluruh Musi Banyuasin,” kata Andi.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia bersih dan bebas sampah pada tahun 2020, gerakan Bergerak untuk Indonesia Bebas Sampah (BIBS) 2020 kembali menyelenggarakan rangkaian gerakan nasional bertajuk Peduli Sampah Nasional (#PESAN2018). Kegiatan yang dilangsungkan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) ini akan dilaksanakan pada 17-25 Februari 2018.

Penanggung jawab BIBS 2020 Syir Asih Amanati mengatakan, BIBS mempunyai target ambisius di antaranya bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menandatangani aspirasi dari publik, mendorong terbentuknya circular economy di Indonesia, dan membuat publik bisa menilai kondisi persampahan di wilayah masing-masing melaui indeks persampahan di platform bebasampah.id.

“Gerakan ini bukan sementara tapi untuk jangka panjang. Tahun 2018 ini kami melanjutkan aspirasi publik sampai dipanggil oleh Bapak Presiden Joko Widodo, mudah-mudahan sebelum beliau lengser sudah ada tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” kata Syir pada acara Media and Community Gathering Peduli Sampah Nasional, Jakarta, Rabu (14/02).

Penggalangan aspirasi publik tersebut dilakukan melalui portal Change.org dalam laman change.org/AspirasiBebasSampah. Laman ini dibuat dalam dua bahasa yang bertujuan agar dunia internasional bisa mengetahui perubahan yang dilakukan oleh Indonesia.

“Bebas Sampah 2020 juga mendapatkan dukungan internasional dari berbagai negara dengan lebih dari 150 leaders dari 150 negara yang bertemu di Estonia. 150 leaders ini akan ikut serta dalam mendukung gerakan yang akan kami lakukan, karena isu persampahan ini terkait satu sama lain antar negara di planet bumi ini,” ucap Syir.

Tujuan gerakan BIBS 2020 juga ingin membentuk circular economy atau ekonomi melingkar yang berarti masyarakat tahu barang-barang yang digunakan berlangsung dan berujung ke mana setelah digunakan.

“Saat ini kita masih menganut sistem linear ekonomi yang mana setelah kita membuat sesuatu (barang) itu dibuang dan menumpuk di TPA karena uang kita habis hanya untuk ditumpuk di TPA jadi sampah. Maka dari itu kita harus ubah itu menjadi circular economy,” ujarnya.

Syir menambahkan, dari tahun 2015 gerakan BIBS 2020 sudah mendapatkan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahkan di tahun 2016 platform bebassampah.id bisa digunakan secara nasional.

“Kami mendukung usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk (program) ‘Tiga Bulan Bersih Sampah’. Di sisi lain kami ingin melengkapi usaha mereka (KLHK) dengan berkelanjutan tapi dengan versi kami. Kami saling menguatkan bukan menjatuhkan karena isu persampahan ini dihadapi oleh semua orang, jadi yang bergerak harus semua masyarakat Indonesia,” tegas Syir.

Selain dukungan dari KLHK, gerakan BIBS 2020 ini mendapat dukungan 1.024 komunitas dari 154 Kota di seluruh Indonesia. Seperti komunitas TurunTangan Jakarta yang mendukung gerakan BIBS 2020 ini dengan turun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan memberikan pembelajaran tentang memilah sampah dan akibat membuang sampah sembarangan.

“Kami mensosialisasikan kepada lingkungan sekitar, misalnya warga RT dikumpulkan untuk bahas sama-sama apa masalahnya, jadi lebih turun tangan langsung untuk mengedukasi dan memberitahukan,” ujar Arif, anggota komunitas TurunTangan Jakarta.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang anggota komunitas Sahabat Blogger, Erika Wulandari. Ia mendukung gerakan BIBS 2020 tidak hanya di lingkungan sekitar tapi juga perlu diviralkan di media sosial. Caranya adalah dengan mengunggah tentang hal-hal yang mendukung aktivitas tidak membuang sampah sembarang, misalnya video pendek, di media sosial.

Penulis: Dewi Purningsih

Bandung (Greeners) – Dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2018 yang mengambil tema “Sayangi Bumi, Bersihkan dari Sampah,” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada sekitar 2.000 pelajar sekolah di kota Bandung. Kegiatan edukasi ini bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan pada Minggu (21/01), di Plaza Balaikota Bandung.

Kegiatan yang bertajuk “Gembira Bersama Kelola Sampah Menuju Hidup Bersih dan dan Sehat” ini dihadiri ribuan pelajar sekolah yang berasal dari 10 Sekolah Adiwiyata Nasional, perwakilan Pramuka dari 73 Gugus SD, 58 Gugus Pramuka SMP, dan berbagai komunitas pecinta lingkungan di wilayah Bandung Raya.

“Acara ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif anak-anak dan membangun peran generasi muda untuk lingkungan,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati. Rosa berharap dengan dilakukan edukasi yang intensif, kesadaran dalam diri anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap sampah dapat ditumbuhkan sejak dini.

Selain edukasi pengelolaan sampah, acara ini diisi dengan kegiatan diskusi antara peserta acara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang dilanjutkan dengan tanya jawab berhadiah sepeda listrik. Total enam buah sepeda listrik dihadiahkan kepada pelajar SD, SMP, dan SMA yang berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan oleh KLHK dan Pemkot Bandung. Acara diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Anak Indonesia Bersih dan Sehat oleh KLHK, Pemerintah Kota Bandung, dan seluruh pelajar yang hadir dalam acara tersebut.

Peran serta masyarakat menjadi kunci

Sejalan dengan Kebijakan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah (Jaksastranas Pengelolaan Sampah) yang ditetapkan melalui Perpres nomor 97 tahun 2017 dengan target pengurangan sampah hingga 30% pada tahun 2025, Siti menegaskan perlu sinergi dari seluruh pihak yang terkait.

Salah satu strategi yang dikembangkan adalah konversi sampah menjadi energi. Hal ini tertuang pada Perpres nomor 18 tahun 2016 dan sedang dibahas kembali setelah diusulkannya judicial review oleh Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah pada 16 Januari 2017 lalu.

“Pada judicial review yang dipersoalkan teknologi, maka nanti pada perbaikan akan diakomodasi teknologi ramah lingkungan sehingga (konversi sampah menjadi energi) tidak lagi dipersoalkan,” terang Siti.

Selain itu diperlukan penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektoral untuk bisa menjalankan pengelolaan persampahan yang lebih efektif. Direncanakan pada bulan Februari mendatang akan diadakan rapat koordinasi untuk membahas pembagian peran di internal pemerintah.

“Yang paling penting adalah sikap pemerintah untuk mendorong dinamika masyarakat sehingga ada perubahan perilaku terhadap sampah,” jelas Siti.

Ia juga optimis melihat perkembangan yang sangat baik dari peran serta masyarakat. Berdasarkan pantauannya, jumlah kolaborator yang tercatat pada tahun 2017 terkait persampahan meningkat hingga 9800 kolaborator. Jumlah ini jauh meningkat dari tahun 2015 yang hanya 65 kolaborator.

Siti mengakui bahwa penegakan hukum belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah mendorong untuk munculnya kesadaran sosial lewat gerakan-gerakan masyarakat sehingga timbul rasa malu ketika membuang sampah sembarangan.

Penulis: Gede Surya Marteda

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajak semua lapisan masyarakat untuk mendukung gerakan bersih sampah. Ajakan ini ia sampaikan dalam peluncuran rangkaian kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 sekaligus dialog publik pengelolaan sampah di Arboretum Manggala Wanabakti, Jakarta, Sabtu (20/01/2018) malam.

“Ayo berjuang untuk sesuatu yang baik bagi bangsa ini, jangan bosan. Kita dukung sama-sama, bersihkan bumi dari sampah,” ujar Siti.

Berbagai perwakilan komunitas yang turut hadir dalam acara ini, seperti Bandung Clean Action, Less Waste Event, Zero Waste Adventure, dan Divers Clean Action Indonesia menyatakan akan turut mendukung gerakan bersih sampah, khususnya gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS) yang dicanangkan dalam HPSN 2018. Meski demikian mereka tidak ingin gerakan bersih sampah hanya sebatas seremonial.

“Dengan momentum seperti ini, permasalahan lingkungan bisa jadi viral lagi dan makin banyak yang bisa berkontribusi. Tapi ada catatan, kalau bisa jangan seremonial, harus berkelanjutan. Jangan cuma di HPSN tapi memang sepanjang tahun kita peduli,” ujar Founder dari komunitas Divers Clean Action Swietenia Puspa Lestari.

Executive Board Bandung Clean Action, Hanny, mengatakan bahwa diperlukan komunikasi yang baik antara sesama komunitas, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan aksi yang berdampak positif bagi Indonesia. Ia pun mengapresiasi upaya pemerintah yang mengadakan dialog publik pengelolaan sampah terkait HPSN 2018.

“Sekarang itu sudah tidak zaman yang namanya sendiri-sendiri kalau melakukan aksi. Kita sama-sama buat Indonesia,” kata Hanny.
Dalam dialog itu, beberapa topik yang dibahas adalah zero waste advanture, bersih pantai dan laut, Citarum Harum, pelarangan kantong belanja plastik dan less waste event.

Dalam rangka HPSN 2018, Asisten bidang Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Hamdi, mengatakan bahwa kota Banjarmasin memiliki beberapa kegiatan, termasuk kegiatan clean up khususnya di sungai-sungai Banjarmasin. Ia berharap kegiatan clean up ini mengalami peningkatan jumlah peserta dimana tahun lalu acara ini menghadirkan 15 ribu orang. “Karena kami ingin Banjarmasin sebagai kota sungai terindah di Indonesia. Jadi kita harus jaga itu dengan melibatkan masyarakat,” kata Hamdi.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 yang bertema “Sayangi Bumi, Bersihkan Dari Sampah”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berupaya mewujudkan pengelolaan sampah nasional yang baik dan berkelanjutan. Untuk tahun ini, HPSN akan diaktualisasikan dalam kerja bersama dalam agenda “Tiga Bulan Bersih Sampah” yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.

“Pada 2018 ini, kami fokuskan pada internalisasi dan pelaksanaan tiga bulan bersih sampah. Design-nya adalah mengajak bersosialisasi masyarakat, anak sekolah, kantor dan semua elemen yang nanti larinya ke green leadership,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam Media Briefing HPSN 2018 di Jakarta, Jumat (19/01/2018).

BACA JUGA: Akhirnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jemput Limbah Elektronik Milik Warga

Untuk menyukseskan kegiatan Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS) ini telah dikeluarkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.1/MenLHK/PSLB3/PLB.0/1/2018. Kegiatan TBBS akan meliputi sosialisasi kebijakan dan program pengelolaan sampah. Gerakan kebersihan akan dilakukan pada kantor-kantor pemerintahan, pelabuhan, bandara, pasar tradisonal, dan kawasan pemukiman; pelaksanaan Car Free Day tanpa sampah; serta pelaksanaan kegiatan kampanye Pilkada tanpa sampah (less waste event).

Dalam HPSN ini, Siti juga menyatakan bahwa KLHK akan memperbaiki sistem penilaian terhadap penghargaan Adipura 2018. “Di Hari Bersih Sampah ini, kami juga melakukan peningkatan dan koreksi-koreksi dalam kaitan dengan penilaian Adipura yang lebih melibatkan publik. Kami berharap dengan pola tiga bulan bersih sampah, publik nanti akan ikut menilai,” katanya.

BACA JUGA: Sampah Laut Menghambat Nawacita

Agenda TBBS sendiri akan berlangsung mulai tanggal 21 Januari hingga 21 April 2018. Agenda ini menjadi jalan pemenuhan tujuan pembangunan pengelolaan sampah sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, yaitu pada tahun 2025 terdapat pengurangan timbulan sampah 30 persen atau 20,9 juta ton serta penanganan sampah mencapai 70 persen atau 49,9 juta ton.

Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menambahkan bahwa pemerintah berharap semua elemen masyarakat termasuk generasi muda turut menyukseskan HPSN dengan strategi kampanye digital yang bisa menerobos ke segala elemen.

“Untuk acara ini sebagai hastag kita menggunakan #BersihBisaKok artinya adalah untuk membangkitkan optimisme masyarakat Indonesia bahwa kita bisa bersih jika kita semua memiliki kesadaran dan kepedulian serta mau bekerjasama mengelola sampah,” kata Vivien.

Penulis: Dewi Purningsih

Surabaya (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam kunjungannya ke Surabaya mengaku tertarik dengan berbagai program kebersihan yang diterapkan di kota Surabaya. Ia menyatakan banyak program-program dari Wali Kota Surabaya yang bisa diaplikasikan di daerah lain untuk mendukung program Indonesia Bebas Sampah 2020.

“Saya ke sini sejak kemarin dan melihat beberapa tempat yang bisa direplikasi nantinya,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya di sela-sela puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017, di Pantai Kenjeran, Surabaya, Selasa (28/02/2017).

BACA JUGA: Lebih dari 10 Ton Sampah Dibersihkan di Pantai Kenjeran

Ia mengaku terkesan pada beberapa inovasi Surabaya dalam menangani persoalan sampah seperti pemberian insentif kepada para pemulung yang dikaitkan dengan upah minimum kota. “Mereka-mereka ini bisa menjadi warga sesungguhnya selain karena bertugas membersihkan sampah tapi juga bisa memanfaatkan sampah,” ujarnya.

Menurut Siti, beberapa jingle yang ditampilkan oleh para pelajar Surabaya seperti ‘Surabaya Zero Waste’ juga akan diterapkan ke daerah-daerah lainnya karena mudah diingat oleh masyarakat. Ia juga menyatakan tertarik untuk mereplikasi program reward atau insentif kepada pelajar dan pemulung.

BACA JUGA: Wapres Jusuf Kalla Minta Industri Bertanggung Jawab terhadap Sampah

Ditemui di lokasi yang sama, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan, upayanya menekan dan mengelola sampah juga dibarengi dengan pembuatan sabuk hijau untuk mengamankan tempat pembuangan akhir sampah. “Dengan adanya green belt seluas 37 hektare, TPA kami bisa hidup seratus tahun lagi,” kata Risma.

Sebelumnya, dalam puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017, di Pantai Kenjeran, Surabaya, Selasa (28/02/2017), Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan harapannya agar semua pihak mulai tingkat rumah tangga hingga industri dan perkantoran bersama-sama bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkannya. “Jangan sampai peristiwa di Leuwigajah terulang lagi karena salah kelola,” katanya.

Penulis: HI/G17

Surabaya (Greeners) – Sebanyak 10,378 ton sampah di sepanjang Pantai Kenjeran, Surabaya, berhasil dibersihkan oleh 16 ribu warga dalam puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017, Selasa (28/2/2017). Aksi nyata bersih-bersih sampah ini dilakukan mulai pukul 06.30 WIB hingga 08.30 WIB yang terbagi mulai dari zona satu hingga lima.

Dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa timbunan sampah di Indonesia didominasi sampah organik dengan persentasi sebanyak 60 persen. Sedangkan sampah plastik menyumbang 14 persen dari total timbunan sampah yang ada. Sampah plastik terus meningkat dari tahun 2005 yang berjumlah 11 persen menjadi 14 persen di tahun 2015.

Meski demikian, Siti Nurbaya mengaku optimis program Indonesia Bebas Sampah pada tahun 2020 bisa tercapai dengan peran serta semua pihak baik pemerintah, industri maupun masyarakat. Sebab, dari tahun ke tahun daerah-daerah yang mendukung program ini terus meningkat, begitu juga dukungan para fasilitator dan komunitas-komunitas di seluruh Indonesia.

“Keterlibatan fasilitator, komunitas dan kolaborator meningkat dari tahun ke tahun. Dukungan dari akademisi dan dunia usaha, juga para aktivis yang tidak pernah berhenti dalam gerakan-gerakannya di lapangan,” kata Siti Nurbaya dalam paparannya di depan Wapres JK dan para hadirin, Selasa (28/02/2017).

BACA JUGA: Empat Perusahaan Ini Dinilai KLHK Bertanggung Jawab Kelola Sampah

Ia juga menyatakan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengurangi jumlah sampah plastik. Perubahan perilaku merupakan salah satu faktor terpenting untuk mengurangi sampah sehingga tidak hanya bergantung pada petugas kebersihan dan pemulung.

Dalam acara ini, Siti Nurbaya memberikan penghargaan kepada enam bank sampah terbaik dari Surabaya, Malang, Yogyakarta, Banjarmasin, Jakarta, dan Makassar. Penghargaan juga diberikan kepada empat perusahaan yang telah melakukan inisiatif dan mempunyai kinerja pengurangan sampah dari hasil produksinya.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan persoalan sampah di Jatim merupakan persoalan yang kompleks. Dari total sekitar 39 juta jiwa penduduk pada akhir 2016 dan sekitar 813.140 pabrik, menghasilkan 766.919 meter kubik sampah per hari. “Program-program desa dan kelurahan bersih, pinjam uang bayar sampah, telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini,” kata Soekarwo.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan program pengurangan sampah yang sudah dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga, kampung-kampung, kampus, perkantoran, serta pasar tradisional. “Dengan program ini mampu menurunkan sampah yang masuk ke TPA sebanyak 10 hingga 20 persen per tahun,” kata Risma.

BACA JUGA: Wapres Jusuf Kalla Minta Industri Bertanggung Jawab terhadap Sampah

Risma memaparkan, saat ini terdapat kurang lebih 28.600 kader lingkungan dengan 520 fasilitator yang membantu menggerakkan dan memotivasi warga kampungnya untuk melaksanakan program pengurangan sampah. Surabaya, kata Risma, memiliki bank sampah dan rumah kompos yang tersebar di seluruh perkampungan. Bahkan, sebagiannya telah bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik untuk menerangi taman-taman dan dijual ke PLN.

Selain itu, tempat daur ulang (TDU) terpadu di Jambangan mampu memproduksi 20 ton kompos yang dimanfaatkan untuk merawat 121 taman aktif yang tersebar di Surabaya dan 95 lapangan sepak bola dan voli. “Taman-taman ini perlu perawatan yang tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan pupuk kimia,” ujarnya.

Selain aksi bersih-bersih sampah, pada puncak peringatan HPSN 2017 juga dilakukan peresmian TDU sampah berkapasitas 20 ton per hari di Jambangan, Surabaya, dan TDU berkapasitas 10 ton per hari di Lamongan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Penulis: HI/G17

Surabaya (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan kepada empat perusahaan yang dinilai telah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah yang dihasilkan dari industrinya. Empat perusahaan ini adalah PT Sinar Sosro, PT AEON Indonesia, PT Tirta Investama, dan PT Lion Superindo.

Penghargaan ini diserahkan dalam puncak acara Hari Peduli Sampah Nasional 2017 di Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/02/2017). Ada dua kategori dalam penilaian terhadap 13 perusahaan manufaktur dan ritel yang dianggap bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampahnya oleh Kemen LHK yaitu, kategori inisiatif pengurangan sampah dan kinerja pengurangan sampah.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyerahkan langsung penghargaan kategori inisiatif pengurangan sampah kepada PT Sinar Sosro dan PT AEON Indonesia. Sedangkan PT Tirta Investama dan PT Lion Superindo mendapat penghargaan kategori kinerja pengurangan sampah.

BACA JUGA: Wapres Jusuf Kalla Minta Industri Bertanggung Jawab terhadap Sampah

Siti Nurbaya optimis pencapaian target Indonesia Bebas Sampah 2020 karena dukungan berbagai komunitas, mulai dari masyarakat hingga dunia usaha, terus meningkat setiap tahunnya. “Keterlibatan fasilitator, komunitas dan kolaborator meningkat dari tahun ke tahun. Dukungan dari akademisi dan dunia usaha, juga para aktivis yang tidak pernah berhenti dalam gerakan-gerakannya di lapangan,” ujar Siti di Surabaya, Selasa (28/02/2017).

Dalam rilis Kemen LHK, pihaknya terus mengikuti perkembangan berbagai komunitas lingkungan, baik pada komunitas peduli sampah, komunitas khusus selamat tinggal plastik, komunitas sungai, komunitas pencinta gunung, dunia usaha dan asosiasi dengan berbagai inovasinya. Dengan dijadikannya bulan Februari tahun 2017 ini sebagai bulan peduli terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik dan benar, diharapkan kampanye Peduli Sampah terhadap masyarakat dapat lebih masif dan terstruktur.

Tercatat selama tahun 2016, 226 kabupaten/kota dari 34 Provinsi telah menyertakan 9.550 fasilitator, komunitas dan kolaborator untuk terlibat aksi bersih-bersih. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2015 lalu sebanyak 1.024 fasilitator, komunitas dan kolaborator yang berasal dari 155 kabupaten/kota.

BACA JUGA: 11 Kementerian Susun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Sampah Plastik di Laut

VP. General Secretary Danone Indonesia, Leila Djafaar mengaku perusahaannya telah bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Penghargaan tahun ini merupakan tahun ke dua setelah tahun sebelumnya mendapat penghargaan kategori inisiatif mengelola sampah kemasan. ”Tahun ini terpilih atas kinerjanya sebagai produsen dalam pengelolaan sampah,” kata Leila.

Menurutnya, AQUA Grup terpilih dalam proses akhir karena penambahan titik lokasi pengumpulan sampah. Setelah mengelola tiga Recycling Business Unit (RBU) di Tangerang Selatan, Bali dan Bandung, AQUA Grup bekerjasama dengan beberapa pihak membangun jaringan untuk pengambilan sampah PET dengan melibatkan bank sampah dan lapak di Kota Bogor dan Jakarta.

Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah untuk mendorong dan mendukung pihak swasta agar terus berinovasi dalam mengelola sampah kemasannya. Bahkan, AQUA Grup telah mengembangkan RBU yang terletak di Tangerang Selatan. RBU ini merupakan model sosial bisnis daur ulang kemasan plastik dimana sebanyak 44 orang bekerja mengelola botol kemasan menjadi cacahan yang kemudian menjadi bahan baku untuk barang kreatif seperti kaos dan produk plastik lainnya.

“RBU yang kami kelola memberikan jaminan kesehatan melalui program BPJS kepada setiap pegawainya. Pegawai yang di RBU, 75 persen adalah mantan pemulung dan 75 persen adalah perempuan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan,” jelas Leila.

Penulis: HI/G17

Surabaya (Greeners) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan kepada semua industri agar turut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Tidak hanya industri, Jusuf Kalla juga mengajak semua lapisan masyarakat berkawan dengan sampah dengan mengelolanya agar bisa bermanfaat.

Dalam puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017, di Pantai Kenjeran, Surabaya, Wapres Jusuf Kalla kembali mengingatkan masyarakat bahwa Hari Peduli Sampah yang diperingati setiap tanggal 21 Februari, diawali dengan terjadinya musibah kemanusiaan.

“Pada 2005 lalu, tanggal 21 Februari telah terjadi musibah akibat kekeliruan atau kecerobohan yang menyebabkan 157 jiwa meninggal di Leuwigajah,” ujar Jusuf Kalla di Pantai Kenjaren, Surabaya, Selasa (28/02/2017).

BACA JUGA: 11 Kementerian Susun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Sampah Plastik di Laut

Ia menyebutkan, peristiwa longsornya tempat pembuangan sampah ini terjadi di Bandung yang banyak ahli planologi, tapi karena salah kelola mengakibatkan terjadinya musibah kemanusiaan. “Jadi hari ini kita mengenang musibah yang harus kita maknai agar jangan sampai terulang kembali,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, JK menyampaikan bahwa sampah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari mulai dari tingkat rumah tangga, pasar, hingga industri. Bahkan, pertokoan modern dan minimarket juga selalu menghasilkan sampah. “Tidak mungkin kita membersihkan 100 persen. Jadi bagaimana cara kita mengatur dan mengolahnya agar menjadi bermanfaat,” ujarnya.

Menurut JK, sampah berubah sesuai zamannya. Kalau dulu ibu-ibu banyak menggunakan dedaunan untuk membungkus makanan, sekarang berganti menjadi plastik kemasan. Oleh karena itu, JK mengimbau agar upaya untuk mengatur dan mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat harus terus dilakukan. Misalnya, mengolah sampah menjadi pupuk organik untuk sampah yang bisa diolah menjadi pupuk, dan mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bernilai seperti kerajinan dan lainnya.

BACA JUGA: Pemerintah Siapkan 1 Miliar Dolar AS untuk Kejar Target Indonesia Bebas Sampah

Indonesia, lanjutnya, dengan jumlah penduduk yang banyak tentu juga menghasilkan sampah yang banyak pula. Meski banyak regulasi yang diterapkan, mulai undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, permasalahan sampah masih terus terjadi. “Karena itu, bagaimana kita bersama-sama bisa mengubah perilaku masyarakat agar bisa berkawan dengan sampah,” imbuhnya.

JK mengingatkan, program Indonesia Bebas Sampah 2020 tersisa tiga tahun lagi dan ini membutuhkan kerja keras semua pihak. Program ini tidak mudah jika hanya dikerjakan pemerintah tanpa semua pihak ikut terlibat. “Upaya masyarakat yang sudah berjalan lebih ditingkatkan. Industri juga harus bertanggung jawab karena semua mempunyai tanggung jawab sosial,” katanya.

Dalam acara yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan apresiasinya atas program yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani sampah. Menurut Siti, banyak keteladanan yang bisa diambil dari Surabaya untuk direplikasi menjadi program nasional.

“Surabaya menampilkan keteladanan, di antaranya program pemberian insentif kepada pemulung yang dikaitkan dengan tempat daur ulang sampah,” kata Siti Nurbaya.

Penulis: HI/G17