Jakarta (Greeners) – Pemerintah provinsi DKI Jakarta menyatakan peresmian refused derived fuel (RDF) Plant di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang Bekasi akan beroperasi penuh pada Maret mendatang. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov DKI Jakarta tengah memastikan uji kualitas hasil produk RDF sesuai permintaan sehingga layak jual.

“Kalau secara mesin sudah selesai. Tinggal proses comissioning-nya (uji coba). Jadi sekarang di tahap akhir uji coba. Insya Allah Maret (kita resmikan) karena saat ini masih melihat kualitas hasil RDF ini agar bisa laku jual,” ujar Kepala DLH Asep Kuswanto di sekitar Sarinah, Sabtu (18/2).

RDF Plant akan menghasilkan bahan alternatif setara dengan batu bara muda sebagai bahan bakar industri. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah bekerja sama dengan pabrik semen PT Indocement Tunggal Prakarsa (Tbk) dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI).

Asep menyatakan, dua perusahaan tersebut memiliki standar kualitas tertentu untuk RDF sebagai bahan bakar. “Misalnya kualitas tertentu yang mereka inginkan untuk kadar airnya harus berapa, ukurannya harus berapa sedang kita kejar,” imbuh Asep.

RDF Plant mampu menghasilkan beberapa jenis olahan sampah, mulai dari briket, serbuk halus serupa batubara dan flav. Asep menyebut dua perusahaan semen tersebut meminta produk berbentuk flav.

Pihak Pemprov DKI menyebut nantinya hasil penjualan RDF ini akan menjadi sumber pendapatan baru pemda dari olah sampah. Asep menyatakan, adapun kisaran harga jualnya yakni Rp 300.000 – 350.000 per ton.

Kondisi TPST Bantargebang, Bekasi. Foto: Freepik

Utamakan Pemilahan Sampah untuk Dukung RDF

Berdasarkan Pasal 3 Permen LHK Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal, pengolahan sampah secara termal hanya bisa untuk sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tidak mengansung bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah B3, kaca, PVC, dan alumunium foil. Hal ini sebagai langkah antisipasi bahwa RDF tak menghasilkan zat-zat beracun dan berbahaya.

“Jelas ada sampah-sampah tertentu yang tak bisa masuk seperti B3, kaca, metal karena kita sortir dulu,” ujarnya.

Dalam hal ini, Asep menekankan pentingnya pemilahan sampah baik berasal dari sumber maupun di TPS. Sehingga pada proses pengolahan sampah selanjutnya bisa dilakukan secara baik. “Makanya kita mengajak masyarakat untuk mau memilah sampah. Paling tidak organik, anorganik dan residu. Kalau sudah dipilah, kita prosesnya lebih gampang,” paparnya.

Teknologi RDF di TPST Bantargebang ini nantinya akan mengolah sekitar 1.000 ton sampah lama dengan 1.000 ton sampah baru menghasilkan sekktar 700 hingga 750 ton bahan bakar. Asep mengklaim nilai kalor RDF setara batu bara muda dan dapat menjadi bahan bakar alternatif.

Adapun pengerjaan konstruksi fasilitas pengolahan sampah RDF Plant milik Pemprov DKI diawali ground breaking oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masih menjabat kala itu pada Februari 2022 lalu.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – DKI Jakarta kini punya dua wahana pengelolaan sampah yang bisa menjadi ajang unjuk gigi dan show off di G20. Keduanya yakni Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih hingga Refuse Derived Fuel (RDF) plant  tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat.

PLTSa Merah Putih hingga RDF plant tak sekadar mampu mengurangi sampah di DKI Jakarta. Akan tetapi mampu berkontribusi menjawab isu utama dalam agenda G20 tentang pengurangan emisi dan perubahan iklim.

Saat ini telah berdiri PLTSa Merah Putih. Sebuah pembangkit listrik karya anak bangsa kolaborasi BRIN dan Pemprov DKI Jakarta. PLTSa ini mengusung teknologi proses termal yang dapat memusnahkan sampah secara cepat, signifikan dan ramah lingkungan.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang membangun RDF Plant, yaitu pabrik bahan bakar turunan dari sampah lama yang ditambang dari gunungan landfill sampah. Kapasitasnya 2.200 ton sampah per hari. Nilai kalor RDF ini setara batu bara muda dan dapat menjadi bahan bakar alternatif.

Dalam keterangannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, isu utama yang G20 angkat pada November 2022 mendatang adalah tentang pengurangan emisi dan perubahan iklim.

Oleh karena itu, dibangunnya fasilitas ini merupakan wujud dari upaya pemerintah Indonesia khususnya Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mengatasi masalah lingkungan.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi show off-nya Jakarta di G20 nanti,” kata Asep baru-baru ini.

G20 Usung Isu Emisi GRK dan Perubahan Iklim

Keberhasilan Jakarta bertransformasi dalam pengelolaan sampah dengan teknologi canggih dan ramah lingkungan ini akan turut disampaikan pada KTT G20 nanti. Berbagai upaya ini juga turut mengurangi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.

Dalam kesempatan yang sama, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan kunjungan Menteri Pembangunan dan Kerja Sama Denmark, Flemming Møller Mortensen, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larson, dan Duta Besar Denmark untuk Perubahan Iklim ke TPST Bantargebang.

Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan dan Mendagri M. Tito Karnavian, turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Selasa (6/9). Kunjungan ini bertujuan melihat langsung progress dari pembangunan RDF Plant dan landfill mining.

Selain itu, ia mengungkap harapannya agar bisa bekerja sama pemerintah G2G antara Indonesia dengan pemerintah Denmark. “Denmark salah satu negara yang memiliki pengolahan terbaik di dunia, semua fasilitas mereka punya khususnya RDF, insinerator. Kemudian pemilahannya di sana juga sudah bagus dengan kondisi ini diharapkan mereka juga tertarik untuk investasi di Indonesia,” ungkap Asep.

Sementara itu Flemming mengaku, kedatangannya ke Indonesia bukan yang pertama kali. Namun, melihat tempat pembuangan sampah yang sangat luas adalah pemandangan baru baginya.

“Kesan pertama saya ketika berada di helikopter di atas area ini, saya tidak pernah melihat tempat pembuangan sampah seperti ini. Area sangat luas yang penuh sampah,” ungkap dia.

Menko Marves Luhut Binsar P mengamati proses pengolahan sampah di PLTSa Merah Putih. Foto: DLH DKI Jakarta

RDF Plant, Denmark Apresiasi Pengelolaan Sampah DKI Jakarta

Flemming mengaku terkesan dan menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah landfill mining dan RDF Plant.

Ia juga mengapresiasi langkah Jakarta menggunakan teknologi terbaru dalam pengolahan sampah. Menurutnya, pengelolaan limbah sangat penting dan Denmark siap berbagi semua teknologi yang sudah mereka gunakan.

“Saya telah melihat dan saya berbicara dengan orang-orang yang bekerja di sini dan juga para menteri yang bertanggung jawab di bidang ini. Mudah-mudahan kita akan mengintegrasikan kerja sama yang sangat baik antara Indonesia dan Denmark, juga di pengelohan sampah ini. Kedutaan kami di Jakarta juga berkoordinasi intensif kerja sama antara kedua negara,” papar Flemming.

Asisten Pembangunan Setda Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris mengatakan, RDF Plant dan landfill mining tersebut akan mengolah sampah dari Jakarta dengan rincian sampah lama sebesar 1.000 ton per hari dan sampah baru 1.000 ton per hari.

Selain itu, juga menghasilkan produk bernilai guna yaitu RDF yang akan industri semen gunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara.

“Ini kemungkinan bisa menjadi role model untuk daerah lain. Tidak ada RDF landfill mining yang punya kapasitas sebesar ini. Ini akan jadi suatu bahan diskusi di dalam G20 sebagai salah satu contoh keberhasilan,” ungkap Afan.

TPST Bantargebang Beroperasi Sejak Tahun 1985

TPST Bantargebang merupakan TPA milik DKI Jakarta yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. TPA ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan salah satu yang terbesar di dunia.

TPST Bantargebang berdiri sejak tahun 1985 merupakan tempat pengolahan akhir sampah penduduk DKI Jakarta. Setiap hari ada lebih dari 7.500 ton sampah dibuang ke TPST Bantargebang.

Namun, Pemprov DKI Jakarta tidak saja fokus pada pengolahan sampah di hulu. Berbagai upaya pengurangan sampah di sumber pun pemprov gencarkan melalui implementasi Pergub 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Kini sudah mulai memperlihatkan hasil nyata.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemprov DKI Jakarta mempercepat pengelolaan sampah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Target pengurangan emisi tersebut sebesar 30 persen pada tahun 2030 sedangkan Jakarta baru mencapai 7,8 persen.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Rita Ningsih mengatakan, target pengurangan emisi tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim. Namun saat ini capaian pengurangan emisi Jakarta baru 7,8 persen.

“Itu masih cukup jauh. Dan artinya kita harus melakukan banyak rencana aksi-aksi yang ada dalam Pergub nomor 90 untuk mengejar ketertinggalan,” katanya dalam Webinar Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai pada Jasa Antar Makanan di Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/8).

Sementara itu, kontribusi pengurangan emisi dari sektor limbah juga masih kecil, yakni 2,6 persen. Rita mengungkap, meski demikian percepatan pengurangan emisi dari sektor sampah dengan membangun Refused Derived Fuel (RDF) Plant di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

RDF merupakan pengolahan sampah menjadi bahan bakar untuk menggantikan batu bara. Nilai RDF ini setara dengan batu bara muda.

Rita menambahkan, saat ini total sampah harian di Jakarta mencapai 7.233 ton per hari. Pembangunan RDF akan mampu mengolah sampah hingga 2.000 ton per hari. “Langkah ini seiring dengan target pengurangan sampah kita sesuai amanat Pergub 108 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu sebesar 30 persen,” paparnya.

Program Bebas Kantong Plastik di Jakarta

Selain itu, Rita menekankan pentingnya pengurangan sampah. Pergub Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan dan Program Pasar Bebas Plastik. Kebijakan ini berlaku di pusat perbelanjaan, swalayan dan ritel serta pasar rakyat.

Ia mengungkap, hingga tahun 2022 ini, sudah ada sebanyak 50 pusat perbelanjaan, 2.940 swalayan dan ritel serta 43 pasar tradisional yang menerapkan kebijakan ini. “Akan terus kita dorong, terutama untuk pasar tradisional yang masih di bawah 45 persen,” imbuhnya.

Selain itu, Pemprov juga mendorong agar masyarakat Jakarta memastikan sirkular ekonomi dalam penggunaan sampah plastik agar tak terbuang ke lingkungan. Misalnya, sambung dia dengan memastikan guna ulang atau reuse untuk produk-produk kemasan.

Berbelanja menggunakan tas belanja ramah lingkungan bisa jadi salah satu resolusi “hijau” di tahun 2022. Foto: Shutterstock

Gerakan Guna Ulang

Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) Tiza Mafira menyatakan, gerakan reuse atau guna ulang memiliki beragam bentuk. Mulai dari reuse yang sifatnya refill ke tempat pusat isi ulang. Lalu sistem isi ulang yang mengantar jemput di depan rumah masing-masing, hingga pinjam-kembali kontainer yang telah konsumen gunakan.

“Bentuk-bentuk ini sudah ada di Indonesia dan intinya sama yaitu memperpanjang penggunaan plastik agar tak terbuang ke lingkungan,” katanya.

Tiza menyatakan, terdapat tiga solusi strategis pemegang peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan ini, yaitu food and beverage delivery packaging waste, serta kemasan sachet.

“Kita bukan lagi dalam tataran reuse hanya terpaku pakai tumbler atau tempat makan saja. Akan tetapi, dalam tingkatan yang lebih besar yaitu bagaimana reuse mampu menggerakkan ekosistem dan infrastruktur yang sangat besar,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sinta Saptarina menyatakan, jumlah timbulan sampah plastik dan kertas dalam negeri tahun 2021 yaitu mencapai 19,66 juta ton/tahun.

Namun sayangnya, penggunaan sampah plastik dan kertas dalam negeri untuk daur ulang masih rendah yaitu 46 persen. “Penyebabnya secara teknis tidak dapat didaur ulang. Atau bisa didaur ulang tapi tidak terpilah dengan baik, hingga infrastruktur yang masih terbatas,” kata dia.

Menurutnya, bisnis model kemasan guna ulang merupakan peluang bisnis masa depan. “Seperti penjualan tanpa kemasan, penjualan isi ulang dan wadah makanan guna ulang,” ujarnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta menargetkan pembangunan refused derived fuel (RDF) plant di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi Oktober mendatang. Pembangunan RDF tak sekadar untuk mengurangi sampah ke Bantargebang, tapi mengurangi penggunaan batu bara dari PLTU sehingga mengurangi pencemaran udara di Jakarta.

RDF plant merupakan pengolahan sampah menjadi bahan bakar guna menggantikan batu bara setelah proses pencacahan dan pengeringan. Nilai kalor RDF ini setara dengan batu bara muda.

Kepala DLH Asep Kuswanto mengatakan, selama ini TPST Bantargebang menumpu pasokan sampah hampir 7.200 hingga 7.500 ton per hari. Persoalan sampah harus dapat penanganan serius karena berdampak pada pencemaran lingkungan dan peningkatan emisi. Sebagai langkah pengurangan sampah, Pemprov DKI kini tengah membangun dua RDF berkapasitas total 2.000 ton per hari.

“Di antaranya sampah lama sebanyak 1.000 ton dan sampah baru 1.000 ton, jumlah totalnya 2.000 ton sampah per hari. Kita targetkan bulan Oktober nanti diresmikan oleh Gubernur,” katanya di sela-sela Dialog Aksi Kolaboratif untuk Pengurangan dan Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta, Rabu (10/8).

Menurut Asep, melalui proyek RDF ini mampu menghasilkan hingga 750 ton bahan bakar dari sampah yang kualitasnya dapat menggantikan batu bara. Itu artinya, ada harapan kualitas udara di Jakarta akan semakin bersih.

Ia menyebut PLN telah menargetkan berupaya beralih ke RDF sebesar 20 %. Sementara saat ini ia menyebut, Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan pabrik semen untuk pemanfaatannya.

“Walaupun proses ini butuh investasi besar, termasuk fasilitasnya dari PLN maupun pabrik. Tapi kita pastikan ini akan berdampak pada perbaikan kualitas udara di Jakarta,” imbuhnya.

Penampakan sampah di TPST Bantargebang, Bekasi. Foto: Shutterstock

Upaya Kurangi Sampah di TSPT Bantargebang

Selain membangun RDF, tahun ini tambah Asep, Pemprov DKI juga menargetkan penambahan tujuh tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) yang tersebar di Jakarta.

Asep menyebut, Pemprov DKI Jakarta akan menargetkan mengurangi sampah sebesar 30 % pada tahun 2025. Jika dalam sehari Bantargebang mampu menghasilkan sebanyak 7.500 ton sampah per hari maka harapannya mampu berkurang 3.000 hingga 4.000 ton per hari.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Mandiri DLH DKI Jakarta Edy Mulyanto mengungkapkan, berdasarkan data DLH, tren sampah yang masuk TPST Bantargebang naik signifikan. Tahun 2018 yaitu sebanyak 7.453 ton sampah per hari sedangkan tahun 2019 yaitu 7.702 ton perhari. Selanjutnya pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan menjadi 7.424 per hari.

Ia menyatakan, sumber sampah terbesar berasal dari sektor rumah tangga yakni sebesar 60 %. Oleh karena itu, ia mendorong agar masyarakat mengurangi jumlah timbulan sampah melalui pemilahan sampah dari rumah masing-masing.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta mendorong pengolahan sampah berbasis rumah tangga melalui Pergub No 77 Tahun 2020. “Setiap rumah bisa melakukan pemilahan sendiri sampahnya masing-masing. Misalnya dengan memastikan penyediaan tempat sampah yang berbeda-beda untuk setiap jenis sampah,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan digitalisasi pengelolaan sampah organik di DKI Jakarta. Program ini tak sekadar mampu melacak sampah dalam pengangkutan sampah, tapi juga mendorong gerakan memilah sampah masyarakat yang nantinya berkompensasi.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, volume sampah yang Jakarta hasilkan mencapai 7.424 ton per hari. Sampah sisa makanan atau sampah organik mendominasi sebanyak 53 %. Selanjutnya sampah plastik 9 %, residu sebesar 8 % dan sampah kertas 7 %.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pengelolaan sampah organik melalui digitalisasi memungkinkan masyarakat terlibat aktif untuk memilah sampah organik dan non organik di rumah. Selanjutnya, melalui aplikasi Kaktus ini, masyarakat dapat memanggil petugas untuk menjemput sampah terpilah.

Tak hanya itu, nantinya masyarakat akan mendapatkan kompensasi dari aktivitas pemilahan sampah tersebut. “Warga melakukan pilah sampah, kemudian mereka membuka aplikasinya (Kaktus) untuk dijemput sampahnya. Mereka akan mendapatkan satu poin reward,” katanya dalam acara peluncuran Digitalisasi Pengelolaan Sampah di M-Bloc, Jumat (22/4).

Kelola dan Pilah Sampah Dapat Reward

Lebih jauh Asep menyebut, masyarakat yang telah mendapatkan poin dapat menularkannya ke merchant atau toko. Terdapat sekitar 2.500 merchant yang telah bekerja sama dengan Pemprov untuk memungkinkan penukaran poin ini. Poin bisa masyarakat tukarkan dengan makanan hingga kopi.

“Misalnya kita kerja sama dengan pelaku restoran atau kafe, itu bisa ditukarkan dengan sekian poin. Jadi warga tinggal menukarkan poin dan ditukar dengan produknya,” imbuhnya.

Tak hanya itu, aplikasi ini juga bisa memantau atau melacak sampah yang telah terkelola. Hal ini terpantau melalui QR code yang telah terpasang dalam gerobak sampah, TPS, hingga pengelolaan sampah organik, seperti pendaur ulang peternak maggot. “Memang semuanya akan terecord sehingga warga tahu sampahnya akan ke mana dan jadi apa,” ungkap dia.

Program digitalisasi pengelolaan sampah telah Pemprov DKI Jakarta lakukan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tebet dan Pesanggrahan. Target selanjutnya, program ini pemprov perluas ke Jakarta Selatan dan seluruh Provinsi DKI Jakarta.

Uji coba aplikasi Kaktus saat peluncurannya baru-baru ini. Foto: DLH DKI Jakarta

Sampah Organik Jakarta Mulanya Tak Bernilai Kini Jadi Bernilai

Founder Kaktus Indonesia, Arya Primanda menyatakan, langkah digitalisasi pengelolaan sampah ini untuk memaksimalkan pengolahan sampah organik yang selama ini tak memiliki nilai. Padahal sampah organik juga memiliki nilai yang tinggi.

“Kita rasa semua orang kalau naruh botol di tempat sampah botolnya hilang tapi sampah organiknya tidak. Kita coba disrupsi untuk ini agar terjadi hal yang sama pada sampah organik ini,” ujar dia.

Ia menambahkan, berdasarkan uji coba di 22 RW di dua kecamatan di Jakarta Selatan, selama tiga hari, coverage-nya mencapai 0,4 hingga 0,7 ton per hari dengan total akumulasi sampah organik sebanyak 126 ton.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, program ini merupakan inovasi terobosan dalam pengelolaan sampah berbasis digital. Inovasi ini memungkinkan secara lebih sistematis sekaligus menyediakan wadah kolaborasi semua stakeholders yang ada.

“Lebih dari itu, digitalisasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta memberikan pesan kepada semua bahwa setiap pribadi memiliki tanggung jawab untuk masing-masing kita semua. Dan kita kerjakan bersama-sama,” katanya.

Anies berharap, warga Jakarta dari berbagai unsur akan memiliki kesadaran dan paradigma baru, kepedulian baru dan juga bisa berkolaborasi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Hampir 1.000 usaha mikro kecil menengah (UMKM) kuliner di Jakarta mendapat pelatihan manajemen pengurangan sampah makanan. Harapannya, sampah makanan di DKI Jakarta dapat turun sebesar 15-20 %.

Founder Surplus Indonesia Muh Agung Saputra mengungkapkan, dampak dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahun 2020 dan 2021 menyebabkan kantin, restoran, hotel, hingga kafe tutup lebih awal.

Sementara, makanan yang telah mereka siapkan waktu prime time dan masih layak terpaksa harus terbuang tak habis terjual. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat turut memengaruhi penjualan, sehingga makanan mubazir.

Manajemen makanan melalui platform aplikasi Surplus merupakan salah satu kunci agar pelaku usaha bisa menjual secara lebih cepat dan tak mengalami kerugian karena makanan terbuang.

“Dari hal tersebut, kita dapat mencegah terjadinya timbulan sampah makanan dari hulunya dan menjadikan win-win solution terbaik antara penjual, pembeli dan lingkungan kita,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini.

Oleh sebab itu, Surplus Indonesia menginisiasi kegiatan pelatihan ini. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta juga turut bekerja sama dalam program ini.

Agung menambahkan, melalui konsep clearance sale atau closing hour discount yang ada dalam aplikasi Surplus, para peserta mereka latih agar dapat melakukan manajemen makanan berlebih. Selain itu, pemanfaatan pengolahan makanan berlebih juga dilakukan. Misalnya memanfaatkan nasi berlebih menjadi olahan baru seperti cireng dan pangsit nasi.

Kolaborasi Mengurangi Sampah Makanan

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Dhani Hendranala mengatakan, kolaborasi antar pihak perlu untuk menangani pengurangan sampah ini. “Untuk mengurangi sampah hingga tingkat kecamatan, maka perlu satu upaya untuk mengatasi hal ini,” ungkapnya.

Kepala Sudin PPKUKM Jakarta Timur, Olan Parulian menyatakan, kolaborasi kali pertama ini tak hanya mengurangi sampah pangan di DKI Jakarta, tapi sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian di Jakarta.

Ia juga menyebut, Surplus Indonesia telah meraih penghargaan ASEAN Social Enterprise. Hal ini membanggakan dan sangat perlu publik syukuri.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Hujan deras di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan DKI Jakarta membawa sampah yang hanyut dari hulu hingga hilir. Total sampah yang terkumpul di dua titik badan air Jakarta hingga Selasa (22/09/2020) sebanyak 2.883 meter kubik.

Kepala Unit Pengelolaan Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Yayat Supriatna, mengaku timnya Siaga 1 sejak pukul 17:00 WIB. Yayat mengklaim timnya menyediakan sumber daya manusia serta sarana prasarana guna memantau sampah dari hulu.

Lebih jauh, Yayat pun menjelaskan kronologi masuknya sampah ke dua titik badan air Jakarta. Mulanya air memasuki daerah Universitas Indonesia (UI) pada pukul 02:00 dini hari. Satu jam kemudian air bandang sampai ke wilayah Manggarai. Pada pukul 04:00 dini hari, tim UPK Badan Air mulai menangani sampah di Manggarai selama 14 jam.

“Jadi, hari Selasa itu sudah tuntas semuanya dengan jumlah total sampah di dua titik: Kali Ciliwung Pintu Air Manggarai, Jakarta Pusat dan BKB (Banjir Kanal Barat) Season City, Jakarta Barat. Total sampah sebanyak 2.883 meter kubik,” ujar Yayat kepada Greeners, Rabu (23/09).

Baca juga: Kebakaran Hutan Memperburuk Kondisi Lapisan Ozon

UPK Badan Air DKI Jakarta: Sampah Mayoritas dari Luar Jakarta

Yayat mengaku kayu dan bambu mendominasi sampah yang terkumpul. Menurutnya, jenis sampah ini adalah ciri khas sampah dari hulu, yaitu Bogor dan Depok. Yayat percaya DKI Jakarta tidak menimbulkan sampah di hujan lebat yang mengguyur wilayah Bogor, Depok, dan DKI Jakarta ini.

“Sampah dari titik nol DKI Jakarta tidak ada karena kami memiliki petugas UPK yang memonitor badan bantaran air di dekat UI Kelapa Dua. Sampah Jakarta pun tidak ada yang seperti itu (kayu dan bambu). Di sungai Depok dan Bogor tidak ada petugas karena belum ada UPK. Jadi memang dari hulu sampah-sampah ini berasal,” ucap Yayat.

UPK Badan Air DKI Jakarta: Sampah Mayoritas dari Luar Jakarta. Foto: UPK Badan Air DKI Jakarta.

Sampai berita ini diturunkan, sampah yang terbawa oleh hujan deras kemarin dikumpulkan di daerah Perintis Kemerdekaan Jakarta. Sampah ini kemudian akan dibawa ke UPT Bantar Gebang, Bekasi.

“Kita kumpulkan di sana dulu supaya mempercepat proses pengangkutan dari sungai. Karena kami takut ada efek bendung di Sungai Ciliwung kalau tidak segera kami angkat,” kata Yayat.

Selain itu, ia menuturkan banjir yang terjadi di Jakarta pada Senin (21/9) bukan karena penyumbatan atau sampah. Menurutnya, banjir dipicu oleh intensitas hujan tinggi dan aliran air dari pintu air Katulampa, Bogor. Aliran air ini, lanjutnya, telah berdampak ke Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Utara.

Baca juga: Komunitas Pesepeda Kritisi Regulasi Keselamatan di Jalan

BNPB: Tiga Puluh Keluarga Mengungsi

Di sisi lain, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat setidaknya 30 keluarga yang terdiri dari 104 jiwa mengungsi akibat hujan deras kemarin (data per Selasa (22/9) pukul 11:00 WIB).

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati merinci warga mengungsi di lima lokasi. Mereka tersebar di Kelurahan Rawajati dan Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan.

“Kondisi mutakhir yang dilaporkan bahwa banjir telah surut hampir di seluruh titik, namun masih terdapat genangan air di beberapa titik. Sebagian pengungsi juga telah kembali ke rumah masing-masing,” ujar Raditya.

Prakiraan Cuaca DKI Jakarta (23/9)

Sementara itu prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), masih memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Provinsi DKI Jakarta. BMKG menyebut hujan akan turun di beberapa wilayah pada Rabu (23/9).

Sejumlah wilayah dengan prakiraan cuaca hujan ringan hingga sedang meliputi Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, dan Tebet di Jakarta Selatan. Kemudian Cengkareng, Kalideres, Kebon Jeruk, dan Kembangan di Jakarta Barat.

Di Jakarta Timur, hujan diramalkan akan turun di daerah Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, dan Pasar Rebo di Jakarta Timur. Sedangkan BMKG memprediksi Jakarta Pusat dan Jakarta Utara bercuaca cerah, cerah berawan, dan berawan.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Guna mengoptimalkan peran Bank Sampah di DKI Jakarta, Dinas Kebersihan DKI Jakarta melakukan inovasi dengan meluncurkan sistem informasi bank sampah atau program Sibas. Sistem ini diharapkan dapat menarik masyarakat untuk lebih memanfaatkan sampah di lingkungannya sehingga bernilai ekonomi.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji saat dihubungi oleh Greeners menyatakan, Sibas ini nantinya akan mempermudah nasabah (masyarakat) sekaligus mengoptimalkan peran bank sampah di Jakarta. Sistem ini juga akan mengganti penggunaan buku tabungan sebagai alat pencatatan dengan kartu pintar.

“Para nasabah bank sampah itu nantinya akan diberi kartu pintar untuk mengoptimalkan peran bank sampah di DKI Jakarta. Nanti setiap nasabah bank sampah akan memiliki smart card (kartu pintar),” terangnya, Jakarta, Senin (30/11).

Kartu pintar ini, lanjut Isnawa, nantinya akan terkoneksi dengan Bank DKI dengan teknis kerja menggunakan kartu pintar yang mana di dalamnya tertera jumlah besaran rupiah yang diperoleh dari hasil penimbangan sampah.

Menurut Isnawa, kartu ini akan memiliki berbagai manfaat, diantaranya saldo dalam kartu ini dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah apabila pengguna kartu pintar adalah anak sekolah.

“Sibas ini dapat diterapkan di setiap RT atau RW, sekolah, sampai dengan perkantoran di Jakarta. Artinya, warga Jakarta bisa menambah pemasukan walaupun cuma sedikit dan jumlah sampah di lingkungan pasti akan berkurang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, program Sibas yang diluncurkan pada hari Jumat (27/11) lalu, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA), seperti Bantargebang. Dengan demikian, volume sampah bisa dikurangi sebelum dikirim ke tempat pembuangan sampah.

Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki 234 Bank Sampah yang tersebar di sejumlah titik. Dari jumlah itu, baru 10 yang sudah terhubung dengan Sibas. Rencananya, akhir tahun ini, Pemprov DKI akan menambah 200 Bank Sampah.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mulai merealisasikan penerapan fasilitas Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai bagian dari masterplan persampahan DKI Jakarta yang sebelumnya telah digagas sejak tahun 2009 namun sampai saat ini belum terealisasi. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji, saat dihubungi oleh Greeners mengatakan bahwa realisasi ITF ini dilakukan guna melepas ketergantungan Jakarta pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, pada 2016.

“Seharusnya ITF itu selesai pembangunannya pada 2011 yang lalu di empat titik. Realisasi pembuatan ITF ini dilakukan dengan menggunakan kantong sampah di DKI agar volume sampah di TPST Bantar Gebang bisa ditekan,” jelasnya, Jakarta, Sabtu (21/11).

Rencananya, lanjut Isnawa, pada 2016 nanti, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang akan melaksanakan program ITF dengan perkiraan dana investasi senilai Rp 1,5 triliun dengan kapasitas tampung sampah maksimal 1.500 ton per hari.

“Pembangunan ITF secara perdana akan dilakukan di kawasan Cakung Cilincing dan akan terus berlangsung pada tahun berikutnya, masing-masing di kawasan Marunda, Duri Kosambi dan Sunter,” pungkasnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, telah terjadi penghadangan truk pengangkut sampah DKI Jakarta oleh warga di Jalan Transyogi, Cileungsi, Jawa Barat selama tiga hari. Pemberhentian operasional secara paksa itu membuat lima ribu ton sampah tidak bisa dibuang ke TPST Bantargebang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan tahun lalu warga Jakarta menghasilkan 7.147 ton sampah setiap hari. Dari jumlah tersebut, pemerintah DKI memindahkan 91 persen sampah yaitu sekitar 6.500 ton ke Bantargebang.

Warga DKI sendiri membuang hampir berbagai jenis limbah ke bak sampah. Sebanyak 54 persen sampah DKI termasuk kategori organik yang bisa membusuk. Sampah itu bercampur dengan limbah kertas sebanyak 15 persen dan limbah plastik sebanyak 14 persen. Sedangkan 2,5 persen sampah dibuang warga ke sejumlah kali yang membelah Jakarta. Sampah-sampah inilah yang kemudian menyangkut di pinggiran sungai atau di pintu air, sebagian lainnya hanyut ke Teluk Jakarta.

BPS Jakarta mencatat Dinas Kebersihan Jakarta mengangkut 15,31 ton sampah dari pantai setiap harinya. Bantargebang adalah satu-satunya lokasi yang bisa menampung sampah warga Jakarta.

Menurut Isnawa, pembuangan sampah ke Bantargebang dilakukan melalui jalur distribusi berantai yang melibatkan masyarakat. Warga bertanggung jawab membawa sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Pengangkutan ini biasanya menggunakan gerobak sampah yang tersedia di masing-masing Rukun Tetangga atau Rukun Warga. Saat ini terdapat 200 TPS di seluruh Jakarta.

Sampah yang terkumpul di LPS kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dinas Kebersihan Jakarta akan mengangkut sampah dari LPS ke 40 depo sampah. Dari depo tersebut, sampah diangkut menggunakan 800 truk ke Bantar Gebang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan DKI Jakarta berencana akan menerapkan sistem pengolahan sampah dengan teknologi incinerator atau pembakaran sampah.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Ediningtyas, mengatakan, penerapan teknologi pembakaran sampah tersebut untuk menghemat anggaran sampah sebesar 69,2% atau Rp 486 miliar dari total Rp 702 miliar yang setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Rencananya, Pemprov DKI akan membangun incinerator di lima wilayah Jakarta beserta tempat pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF). Teknologi incinerator tersebut akan diterapkan di tingkat kelurahan dan kecamatan sehingga sampah-sampah bisa langsung dimusnahkan tanpa harus dibawa terlebih dahulu ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

“Sekarang masih dalam proses tender buat yang di Sunter, sedangkan untuk ITF di Duri, Kosambi atau di Marunda dilaksanakan oleh BUMD PT Jakpro. Direncanakan selesai 2017 nanti,” terangnya saat dikonfirmasi oleh Greeners melalui pesan singkat, Jakarta, Senin (29/12).

Lebih lanjut, Tyas menjelaskan bahwa pembangunan incinerator di Sunter nantinya akan mampu membakar seribuan ton sampah dalam satu hari dengan luas hampir 3,5 hektar. Ia berharap, pembangunan incinerator membuat pengolahan sampah menjadi lebih ramah lingkungan dibanding hanya menumpuk sampah di TPST.

Tyas mengakui bahwa selama ini pengelolaan sampah di Jakarta masih melewati beberapa tahap, antara lain penyapuan dan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan, lalu pengolahan terakhir di TPST Bantargebang.

Meski begitu, anggaran sampah senilai Rp 702 miliar yang digelontorkan Pemprov DKI, menurut Tyas, sudah mencakup proses penyapuan hingga ke TPST Bantargebang yang mengeluarkan biaya senilai Rp 300.000 per ton, dengan rincian, biaya penyapuan sampah Rp2.777 per meter per segi untuk lokasi publik dan kawasan pemukiman.

Untuk pengangkutan sampah dari penampungan sementara menuju tempat penampungan terakhir dilakukan dengan menggunakan dua jenis kendaraan, yakni kendaraan tipe kecil dengan harga Rp 22.393 per ton setiap hari dan kendaraan tipe besar Rp 167.343 per ton per hari.

Pemprov DKI Jakarta juga harus membayar Rp 123.000 per ton per hari kepada PT Godang Tua Jaya (GTJ) sebagai pihak swasta yang mengelola sampah di TPST Bantargebang. Saat ini volume sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang mencapai 6.500 ton sampah per hari dan biaya sampah setiap harinya mencapai Rp 1,95 miliar.

“Kami menargetkan pada tahun 2017 nanti, volume sampah warga Jakarta yang diangkut ke TPST Bantargebang hanya 2.000 ton per hari. Sedangkan 4.500 ton per hari sudah bisa diolah di dalam Jakarta menggunakan teknologi incinerator,” pungkasnya.

(G09)