Jakarta (Greeners) – Sebanyak tiga kota di Indonesia kini memiliki akses sanitasi yang layak, inklusif, dan berkelanjutan. Ketiga kota itu yakni Bandar Lampung, Metro, dan Tasikmalaya. Pencapaian tersebut merupakan hasil program WASH SDG antara pemerintah dan SNV Indonesia–salah satu mitra pembangunan dari Belanda–selama lima tahun (2018-2023).

“Selama lima tahun program berjalan di tiga kota telah menghasilkan perubahan yang signifikan pada kondisi sanitasi di daerah tersebut,” ujar Manajer Program WASH SDG, Sania Niska di Jakarta, Rabu (20/3).

BACA JUGA: 70 % Sumber Air Minum Perkotaan Tercemar Tinja

Ia menjelaskan, terdapat peningkatan status akses sanitasi kota di tiga area kerja SNV. Survei awal program WASH SDG pada 2017 mencatat akses sanitasi aman di Metro adalah 28%, Bandar Lampung 27,6%, dan Tasikmalaya 2%.

“Setelah pelaksanaan program WASH SDG, survei akhir program mencatat terdapat kenaikan dari status akses sanitasi aman di tahun 2023. Kota Metro mencapai 39%, Bandar Lampung 37,8%, dan Tasikmalaya mencapai 15%,” ungkapnya.

Bandar Lampung, Metro, dan Tasikmalaya kini memiliki akses sanitasi yang layak. Foto: SNV Indonesia

SNV Gandeng Pemerintah Daerah

Country Director SNV Indonesia, Rizky Pandu Permana menyampaikan implementasi rencana WASH SDG tidak terlepas dari kerja sama dengan pemerintah Kota Tasikmalaya, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Kerja sama itu bertujuan untuk mewujudkan sanitasi yang aman di ketiga kota tersebut.

“Kami mengadvokasi pembentukan dan penerbitan regulasi pengelolaan air limbah domestik perkotaan. Kemudian, meningkatan kapasitas kelembagaan pengampu sektor sanitasi, pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, pembentukan forum multi-pihak untuk kampanye perubahan perilaku, juga meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di puskesmas,” paparnya.

Ia menjelaskan, SNV bersama pemerintah kota juga mendampingi wirausaha sanitasi, termasuk pekerjanya. Hal ini untuk memastikan tersedianya jasa layanan sanitasi yang aman dan profesional. Selain itu, SNV turut memfasilitasi perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

Pemerintah Wujudkan Pelayanan yang Adil

Plh Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri, Ahmad Fajri mengatakan fungsi pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang adil dan kesempatan yang sama bagi masyarakat, termasuk dalam mendapatkan akses sanitasi.

Menurutnya, fungsi pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal itu tercantum dalam beberapa rencana pemerintah. Di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategi Kerja dan, Rencana Kerja Pemerintah.

“Setiap tahunnya fungsi pembangunan ini kami sinergikan dengan program pembangunan daerah melalui RPJPD dan RPJMD, dan RKP, atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, perlu sinergi collaborative governance dengan berbagai pihak, termasuk SNV,” ungkap Fajri.

BACA JUGA: Pendekatan Ekohidrologi untuk Pencegahan Stunting

Fajri menambahkan, kerja sama ini telah membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berkolaborasi. Terutama, di sektor WASH untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Ia juga mengapresiasi SNV atas dukungan dan kontribusi pada masyarakat untuk mencapai sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan sanitasi perlu diadopsi dan diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Hari Toilet Sedunia (World Toilet Day) yang jatuh pada 19 November 2023 menjadi pengingat akan pentingnya peran toilet bagi manusia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah membuat strategi pengembangan destinasi pariwisata. Pembangunan toilet bersih telah menjadi prioritas. Lima destinasi super prioritas (DSP) menjadi lokasi pengembangan toilet.

Toilet menjadi hal yang paling menentukan dari sebuah pengalaman wisatawan, dari mancanegara maupun lokal. Apalagi, saat ini warga Indonesia juga gemar berkunjung ke tempat wisata di dalam negeri. Oleh karena itu, area publik seperti kawasan wisata hingga bandara memerlukan toilet dengan standar yang nyaman dan bersih.

Lokasi yang Kemenparekraf tuju di antaranya Danau Toba sebanyak 59 lokasi, Borobudur 8 lokasi, Mandalika 2 lokasi, Labuan Bajo 1 lokasi, dan Likupang 4 lokasi.  Usulan lokasi mempertimbangkan kondisi amenitas toilet dan ekosistem, baik fisik maupun nonfisik (pengelolaan, penataan).

BACA JUGA: Handy Pod, Toilet Terapung Ramah Lingkungan

“Sejak tahun 2004, Kemenparekraf sudah sangat serius mendorong toilet bersih. Satu sisi, fasilitas toilet yang kita dorong yaitu dari segi infrastruktur yang baik, desain interior yang bagus. Kemudian, airnya bersih, tidak becek, dan tidak bau,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf, Frans Teguh saat acara Healthy Living Through Clean Toilet di Jakarta, Jumat (17/11).

Sebagai perwakilan dari kementerian, Frans juga mendukung acara peringatan World Toilet Day 2023 ini. Sebab, hal ini menunjukkan Kemenparekraf konsisten memberikan award kepada desa wisata. Penilaian itu salah satunya dilihat dari kebersihan toilet.

“Ini seirama pembangunan pariwisata, yaitu membangun pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Sehingga, orang makin peduli pada lingkungan dan wisata,” tambah Frans.

Kemenparekraf akan mengembangkan toilet di lima destinasi wisata prioritas. Foto: Freepik

Pentingnya Penyediaan Toilet Difabel

Sementara itu, Frans menambahkan kawasan wisata penting untuk menyediakan toilet difabel. Fasilitas ini ditujukan bagi seseorang berkebutuhan khusus yang berkunjung ke tempat wisata agar mudah mengakses toilet.

“Harus ada akses untuk semua orang berkebutuhan khusus. Sangat disayangkan kalau tidak ada toilet difabel. Masih banyak desa wisata yang perlu membangun toilet ramah lansia, ramah anak, dan berkebutuhan khusus. Ini juga akan menjadi prioritas untuk memberikan pelayanan prima,” ujar Frans.

Pembangunan fasilitas toilet juga harus dengan standar yang baik, mulai dari bangunan yang tahan gempa. Oleh sebab itu, pemerintah juga perlu kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, pegiat toilet, dan korporasi untuk menghadirkan fasilitas toilet yang nyaman dan bersih.

Kemenparekraf Kuatkan Amenitas Pariwisata

Saat ini, Kemenparekraf sudah membuat strategi pengembangan destinasi pariwisata untuk menciptakan destinasi berkualitas, resilient, dan berkelanjutan. Frans memaparkan, seluruh strategi yang Kemenparekraf rancang, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan reputasi destinasi pariwisata yang memiliki outstanding value proposition.

BACA JUGA: O-SOW, Tisu Toilet Ramah Lingkungan Berbahan Bibit Tanaman

“Intinya, kami ingin menghadirkan standar amenitas atau komponen destinasi dengan fasilitas yang bisa berkegiatan wisata di satu tempat,” ungkap Frans.

Menguatkan sebuah amenitas pariwisata juga menjadi perhatian utama bagi Kemenparekraf. Hal itu untuk mewujudkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misalnya, dari segi infrastruktur pariwisata yang akan dibangun oleh Kemenparekraf ialah jaringan jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi. Kemudian, pembangunan penyaluran limbah, sistem persampahan, serta fasilitas transportasi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – World Health Organization (WHO) menyebut, infeksi oleh bakteri patogen antimicrobial resistance atau resistensi antimikroba (AMR) adalah salah satu dari 10 ancaman kesehatan global.

Banyak faktor penyebabnya, buruknya sanitasi dan air bersih hingga polusi lingkungan. Infeksi AMR diperkirakan menyebabkan lima juta kematian pada tahun 2019.

AMR adalah kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi dan parasit menjadi resisten atau kebal terhadap antimikroba (antibiotik, antivirus, antifungal, antiparasit) yang sebelumnya efektif untuk mencegah atau membunuh mikroorganisme tersebut.

Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, Elisabeth Farah Coutrier mengungkapkan, AMR terjadi karena penyalahgunaan dan penggunaan antimikroba yang berlebihan. Selain itu sanitiasi dan kekurangan air bersih, pencegahan dan pengendalian infeksi yang tidak tepat, migrasi manusia dan hewan yang terinfeksi bakteri AMR, polusi lingkungan dan sampah pertanian juga jadi penyebabnya.

“Riset dan inovasi terkait penanganan dan strategi pengendalian AMR di Indonesia terus dilakukan di Pusat Riset di Lingkungan Organisasi Riset Kesehatan,” katanya dalam sebuah di focus group discussion baru-baru ini di Jakarta.

Kepala Organisasi Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indi Dharmayanti menambahkan, Kementerian Kesehatan telah merumuskan pengendalian AMR melalui pendekatan one health. Pengendalian AMR juga membutuhkan peran berbagai pihak.

“Pendekatan ini merupakan pendekatan komprehensif melalui kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan dalam satu kesatuan yang saling memengaruhi,” ucapnya.

Resistensi Antimikroba Terus Mengancam

Dosen Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Indonesia, Iftita Rahmatika mendorong, segeranya monitoring AMR di lingkungan.

“Dengan adanya monitoring AMR pada lingkungan, kita bisa memprediksi di mana spot AMR yang berpotensi memaparkan ke manusia dan hewan. Langkah ini juga bisa mengeliminasi AMR di lingkungan,” ungkapnya.

Upaya ini merupakan intervensi mengendalikan AMR di sungai, air tanah, dan instalasi pengolahan air limbah. Walaupun pengawasan di Indonesia masih terbatas, tetapi saat ini rencana aksi nasional terkait AMR telah dikembangkan.

Saat ini tercatat sebanyak 2 miliar orang masih terkontaminasi air dari feses. Di dalam feses ini banyak bakteri patogen, bakteri resisten antibiotik (ARB), dan gen resisten antibiotik (ARG). Penyakit tersebut menyebabkan diare karena bakteri Escherichia coli (E. coli) yang resistens dari antibiotik.

Potret lingkungan dengan sanitasi yang buruk tabung potensi penyakit. Foto: Shutterstock

Penyebaran Bakteri E. coli

WHO mencatat beberapa mikroorganisme patogen telah mengalami resistensi. Salah satunya E. coli. Berdasarkan hasil penelitian Iftita, E. coli masih banyak peneliti temukan di sungai, animal waste water, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan air tanah.

“Kami tetap menemukan E. coli di sungai dan IPAL. Walaupun kami menemukan reduksi dari E. coli tapi ini masih ditemukan di air buangan dan tidak bisa 100% mengurangi E. coli,” ungkap Iftita.

Bakteri E. coli banyak ditemukan pada IPAL di rumah sakit. Kemudian, Iftita telah meneliti lima sumur warga dan sebagian besar masih terkandung bakteri E. coli. Semestinya bakteri E. coli ini harus nihil, nyata masih ada di air tanah yang berdampak bagi kesehatan manusia.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan berdasarkan data terbaru pada 2022, angka prevalensi stunting Indonesia turun menjadi 2,8 %. Adapun saat ini angka prevalensi stunting 21,6 % sedangkan tahun 2021 angka stunting yakni mencapai 24,4 %.

Kendati demikian, hal ini masih tetap harus hati-hati. Stunting disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari makanan, kesehatan ibu saat hamil dan melahirkan, hingga sanitasi lingkungan.

Berdasarkan studi di 137 negara, faktor lingkungan termasuk kondisi air dan sanitasi yang buruk, hingga pencemaran berkontribusi terbesar kedua terhadap angka stunting, yakni 21,7 % setelah faktor dari kesehatan ibu saat hamil.

Peneliti Global Health Security Dicky Budiman menyebut, saat pandemi Covid-19 ini tingkat kemiskinan meningkat, sehingga banyak keluarga yang tak dapat mengoptimalkan pemicu stunting tersebut. Selama pandemi orang mengeluh makanan, termasuk makanan yang layak bergizi dan berprotein tinggi. Lalu belum juga sanitasinya apakah sudah layak.

“Artinya sangat jelas bahwa orang yang tinggal di lingkungan kumuh dengan tingkat lingkungan yang tercemar akan sering kali sakit, ibu hamil sakit, hingga anaknya bisa stunting,” katanya kepada Greeners, Rabu (25/1).

Manfaatkan sumber pangan lokal untuk mencegah stunting. Foto: Freepik

Stunting dan Ancaman Pencemaran Lingkungan 

Tak hanya itu, tingkat pencemaran baik di darat, laut, hingga udara serta kerusakan lingkungan juga berkontribusi besar. Sebab, buah-buahan yang bernutrisi akan semakin terbatas, demikian pula ikan yang kaya akan protein akan semakin terbatas. “Misalnya ikan yang mengandung mikroplastik dan saat anak atau ibu cerna bisa jadi malnutrisi. Ini yang kerap tak kita sadari,” ujar dia.

Ironisnya, jika malnutrisi ini kemudian terjadi pada ibu hamil dan berdampak pada tumbuh kembang si bayi. “Dalam posisi yang semakin rentan karena malnutrisi membuat tubuh si bayi atau ibu hamil kurang responsif terhadap infeksi dan akan berkontribusi pada stunting,” paparnya.

Tak hanya itu, Dicky juga mengingatkan akan pentingnya vaksinasi, terutama pada ibu hamil. Menurutnya, ibu hamil yang tidak atau jarang melakukan vaksin maka berpotensi besar terhadap infeksi dan berdampak pada stunting pada anak yang akan lahir.

Sementara FAO Food Security and Nutrition Officer Dewi Fatmaningrum menyatakan, penyebab utama stunting di Indonesia yaitu masih kurangnya asupan gizi anak sejak awal masa emas 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), mulai dari sejak dalam kandungan hingga berusia dua tahun.

“Para periode 1.000 HPK inilah organ-organ vital seperti otak, hati, jantung, ginjal, tulang mulai terbentuk dan terus berkembang. Stunting akan terlihat pada anak saat berusia 2 tahun saat tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya,” imbuhnya.

Indonesia mempunyai beragam potensi pangan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Foto: Freepik

Ingatkan Potensi Pangan Lokal

Dewi menyebut sejatinya potensi pangan lokal di Indonesia sangat kaya dan beragam dan sangat terjangkau. Aneka makanan sumber protein baik hewani maupun nabati, seperti berbagai jenis ikan laut, tahu, dan tempe. Begitu pula dengan berbagai makanan sumber vitamin dan mineral seperti sayur dan buah lokal.

“Buah dan sayur lokal serta musiman merupakan strategi pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral yang murah dan mudah terjangkau masyarakat,” kata dia.

Pangan lokal di wilayah sekitar tak membutuhkan distribusi pangan yang panjang. Sehingga dapat memperpendek rantai distribusi sehingga harga pangan lokal lebih terjangkau masyarakat.

Spesialis gizi klinik Diana Suganda juga berpandangan senada. Ia mengatakan, potensi stunting anak bahkan bisa terjadi karena penyakit anemia yang dari calon ibu derita sejak masih remaja. “Karena banyak anak-anak remaja yang kurang terdeteksi kekurangan gizi. Tapi begitu terdeteksi saat sudah hamil,” tuturnya.

Ia juga melihat bahwa pencemaran lingkungan, seperti logam berat juga memengaruhi makanan. “Mungkin kalau pengaruh hilangnya kandungan gizi seperti protein ini kecil, tapi lebih ke pencemaran logam berat.  Sehingga berdampak pada penyakit lain,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Memasuki musim penghujan, bencana banjir yang kerap kali terjadi mampu memicu menularnya berbagai macam penyakit. Salah satunya leptospirosis.

Air, tanah hingga lumpur yang terkontaminasi kotoran hewan terinfeksi menularkan penyakit tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat terdapat 389 kasus leptospirosis sepanjang tahun 2022, sebanyak 55 penderitanya meninggal dunia. Penyakit ini paling banyak ada di daerah Klaten.

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyatakan, leptospirosis merupakan penyakit zoonosis berasal dari bakteri Leptospira interrogans yang hewan tularkan ke manusia.

Kasus leptospirosis di Jawa Tengah hendaknya menjadi kewaspadaan di semua wilayah Indonesia. “Terutama karena penyakit ini kerap terjadi di wilayah tropis seperti di Indonesia,” katanya kepada Greeners, Jumat (28/10).

Tikus Reservoir Leptospirosis

Tikus, babi dan mamalis sejenis menjadi reservoir penyakit leptospirosis melalui kotorannya. Kotoran ini mencemari makanan, air, hingga tanah.

“Manusia yang kontak dengan cemaran itu akan terinfeksi. Terlebih dengan sanitasi yang buruk dan banjir. Itulah kenapa saat banjir seperti ini lebih banyak kasus penyakit ini,” jelas dia.

Penderita penyakit ini memiliki gejala mirip dengan penyakit endemik lain di Indonesia, seperti demam berdarah. Misalnya, mulai dari demam, nyeri otot, batuk, gangguan pencernaan hingga keluarnya bintik merah.

Masalahnya, terdapat tahap lanjutan dari penyakit leptospirosis yang mengancam organ-organ penting sehingga berdampak fatal. “Termasuk gagal ginjal akut, kesulitan buang air kecil dan berujung pada kematian,” ungkapnya.

Ia menyebut, tingkat kematian atau fatalitas penyakit leptospirosis lebih tinggi daripada demam berdarah. Jika demam berdarah hanya sekitar dua hingga tiga persen maka leptospirosis bisa mencapai 50 persen.

Jangan sampai, sambung dia penanganan penyakit ini dipandang remeh, terutama pada kelompok rawan seperti anak-anak, hingga lansia penderita komorbid.

Bencana banjir menyebabkan kerugian besar dan ancaman penyakit. Foto: Shutterstock

Perhatikan Sanitasi Lingkungan

Dicky menekankan pentingnya sanitasi lingkungan yang baik untuk pemulihan gejala penderita. Selain itu, di saat musim penghujan dan banjir, petugas kesehatan harus memiliki kecurigaan terhadap penyakit ini.

Dicky menyebut, penyakit ini jadi pengingat pentingnya pendekatan one health yang menekankan hubungan manusia, hewan dan lingkungannya.

“Tantangan mengatasi penyakit ini, utamanya di negara berkembang seperti Indonesia cara untuk memastikan sanitasi lingkungan. Di samping itu perilaku masyarakat yang tidak higienis, penyediaan air bersih hingga kesehatan hewan yang buruk,” paparnya.

Jika tidak ada perbaikan di berbagai aspek tersebut maka penyakit leptospirosis ini bisa mewabah di Indonesia.

“Ini harus menjadi concern pemerintah karena untuk mengatasinya tidak bisa seperti kasus pemadam kebakaran. Tapi permasalahan lingkungan, air, tanah belum teratasi sehingga penyakit-penyakit ini akan timbul dan menjadi masalah terutama saat banjir,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Nanda L. E. Sirait, menyampaikan regulasi jadi kendala dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (ALD) di Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (Kemen PUPR) itu, menyebut regulasi ALD di tataran pemerintah pusat sudah cukup lengkap. Sampai saat ini, belum ada Undang-undang (UU) tersendiri terkait pengelolaan. Namun, regulasi dalam bentuk UU sudah pemerintah turunkan hingga tingkat kementerian terkait seperti Kemen PUPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Nanda yang mengambil studi magister Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung (ITB), menyatakan salah satu tantangan terkait regulasi ini berada di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, Pemda harus menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang sifatnya lebih operasional menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Nanda pun mengkritisi Pemda yang malah menyusun Perda debgab hanya copy-paste atau menyalin peraturan pemerintah pusat.

“Padahal air limbah itu masuk dalam tugas konkuren Pemda yang sifatnya wajib. Pengelolaan air limbah merupakan hak seluruh warga negara. Meski orang tidak peduli, tapi itu layanan dasar dan merupakan hak,” ujarnya dalam webinar peringatan Hari Toilet Sedunia tahun 2020, Kamis (19/11/2020).

Hari Toilet: Pemerintah Targetkan 99 Persen Sanitasi Layak pada 2024

Nanda menjelaskan, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat masih perlu membenahi kondisi sanitasi di Indonesia. Pada tahun 2019 sekitar 7,61 persen rumah tangga yang melakukan Buang Air Bersih Sembarangan (BABS). Adapun target nasional 2024, pemerintah menekan angka tersebut hingga 0 persen. Dengan kata lain, empat tahun lagi, tidak rumah tangga yang melakukan BABS.

Targetan lain, lanjut Nanda, adalah penyediaan akses sanitasi layak dan aman. Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 77,4 persen. Di dalamnya mencakup 7,5 persen sanitasi yang aman. Adapun pada tahun 2024, target nasional penyediaan sanitasi yaitu 99 persen sanitasi layak dan 19 persen aman.

“Target ini bukan hanya Kemen PUPR. Air limbah juga tanggung jawab Kementerian Kesehatan, pemda dan pihak-pihak yang mendukung pencapaian akses sanitasi layak,” jelasnya.

Selain pembenahan regulasi, Nanda memaparkan tantangan-tantangan lain yang perlu dibenahi dalam pengelolaan ALD yaitu teknis, kelembagaan, peran serta masyarakat, umum, dan pendanaan. Hal-hal tersebut perlu dibenahi untuk menciptakan sistem pengelolaan ALD yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Sistem pengelolaan air limbah domestik mencakup pengelolaan sistem setempat, pengembangan selektif sistem terpusat, pengembangan agresif sistem terpusat, pengembangan teknologi,” katanya.

Papan penunjuk toilet umum di kawasan pariwisata Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan Sukuk Penanganan Perubahan Iklim

DKI Jakarta Pusatkan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Elisabeth Tarigan dari Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan fasilitas pengelolaan ALD menjadi tantangan di Ibu Kota. Selain itu, pembangunan terus-menerus tanpa memperhatikan proses pengelolaan ALD memperparah kondisi tersebut. Belum lagi, lanjutnya, masyarakat kerap memiliki paham keliru terkait sanitasi.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menjalankan program Jakarta Swerage System (JSS) dengan memusatkan pengelolaan ALD. Pemusatan dilakukan dengan membagi DKI Jakarta menjadi 0 hingga 14 zona. Saat ini zona 0 yang mencakup waduk Setiabudhi sudah mulai beroperasi dan 5 zona lain masuk dalam prioritas. Program ini menargetkan 80 persen pengelolaan ALD dilakukan secara terpusat.

Elisabeth menyebut beberapa dampak positif dari JSS ini dapat memperbaiki kualitas lingkungan. Kualitas air permukaan dan air tanah dapat meningkat. Hal tersebut mencegah timbulnya penyakit akibat buruknya kualitas air permukaan dan air tanah.

Dirinya menambahkan pembangunan JSS bisa jadi sumber alternatif air baku dan air bersih. Ketika ALD terolah jadi bersih bisa jadi air baku yang ditambah dengan air hujan dalam waduk.

“Jakarta belum selesai untuk pengelolaan air bersih. Sumber DKI Jakarta masih berada dari luar daerah yang menurut hemat kami tidak baik. Jakarta harusnya mandiri dalam pengelolaan airnya,” pungkasnya.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong para kepala daerah untuk berperan meningkatkan pelayanan sanitasi dan air minum berkelanjutan. Kepala Sub-bidang Air Minum Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Tirta Sutedjo, berharap pemerintah daerah mau mengutamakan program penyediaan sanitasi dan air minum yang layak dan aman.

“Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, sebetulnya air minum dan sanitasi adalah kewenangan dari pemerintah daerah, tapi hampir semua belum memprioritaskan,” ucap Tirta, di Jakarta Pusat, Jumat, (29/11).

Masalah akses sanitasi dan air minum ini, kata Tirta, merupakan masalah koordinasi perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan yang belum optimal. Ia menuturkan pembangunan jalan, bandara, atau tol lebih diprioritaskan dibanding sanitasi karena memiliki daya ungkit ekonomi. Padahal sanitasi dan air minum merupakan faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia.

Baca juga: Capaian Akses Sanitasi Masih Jauh Dari Target

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mencatat, secara nasional baru 7,42 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki sanitasi aman. Sementara, akses air minum aman hanya 6,8 persen dan sisanya masih mengonsumsi air dengan kandungan bakteri Escherichia coli (E-coli).

(Kiri) Kepala Sub-bidang Air Minum Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Tirta Sutedjo, Duta AMKL, Ike Nurjanah, dan Kepala Sub-bidang Direktorat Sanitasi Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Laisa Wahanudin saat media briefing, di Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2019. Foto: www.greeners.co/Devi Anggar Oktaviani

Menurut Tirta, keberhasilan akses sanitasi dan air minum berkelanjutan akan tercapai apabila komitmen terhadap pelayanan dasar tersebut meningkat. Ia menyayangkan anggaran pemerintah daerah untuk air minum dan sanitasi rata-rata hanya 0,03 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kita harapkan bisa naik dan perhatiannya juga lebih tinggi supaya akses ke masyarakat terus meningkat,” ucapnya.

Baca juga: Kualitas Air di Jakarta Dipertanyakan, Kandungan E-coli Melebihi Ambang Batas

Kepala Sub-bidang Direktorat Sanitasi Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Laisa Wahanudin, mengatakan banyaknya akses sanitasi dan air minum yang dibangun akan percuma jika tak diiringi dengan pemeliharaan dan pemanfaatan berkelanjutan. “Perlu sosialisasi target dan indikator supaya nyambung antara target pusat dan daerah,” ujar Wahanudin.

Sebelumnya, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum dan limbah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. SPM mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai peraturan tersebut, maka pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan menyediakan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penulis: Devi Anggar Oktaviani

Di pedesaan Kolombia, sulitnya mendapatkan akses ke fasilitas sanitasi yang aman dan sehat dapat membuat dampak yang besar bagi perempuan dan anak-anak pedesaan. Prihatin akan kondisi tersebut, Jenifer Colpas mendirikan sebuah perusahaan sosial yang bernama Tierra Grata untuk menciptakan toilet tanpa air dan ramah lingkungan.

Menurut Colpas, misinya dalam mendirikan perusahaan Tierra Grata (bumi yang menyenangkan) yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan menjamin akses ke energi, air dan sanitasi (toilet) dengan cara yang ramah lingkungan.

Dilansir dari Inhabitat, Tierra Grata didirikan setelah Colpas tinggal di India. Ia dikejutkan oleh kemiskinan di sana dan ketika dia pulang ke Kolombia, Colpas menyadari bahwa masalah yang sama juga ada di Kolombia di mana 30 persen dari populasi tidak memiliki akses ke sistem sanitasi yang memadai. Kemudian Colpas dan beberapa temannya mulai beraksi dan mendirikan Tierra Grata pada tahun 2015.

“Saya benar-benar marah oleh kenyataan bahwa orang hidup tanpa hal-hal yang paling mendasar, seperti akses listrik, toilet yang layak dan air minum yang aman.” ujar Colpas sebagaimana dikutip dari Inhabitat.

Hak Asasi Manusia

Pada tahun 2010, PBB menyatakan bahwa akses ke air dan sanitasi adalah hak asasi manusia dan mengakui bahwa air minum bersih dan sanitasi sangat penting untuk merealisasikan semua hak asasi manusia lainnya.

“Sayangnya, kurangnya akses yang memadai, baik dalam hal kuantitas atau kualitas air, sering berdampak pada perempuan dan anak-anak secara tidak proporsional,” kata Lis Mullin Bernhardt, pakar air Lingkungan Hidup PBB.
Faktanya, masih banyak ditemukan di berbagai tempat di belahan dunia yang kekurangan fasilitas sanitasi yang mana menyebabkan lebih banyak masalah kesehatan dan keselamatan bagi perempuan dan anak-anak.

Melalui Tierra Grata, Colpas menawarkan solusi Baño grata, fasilitas toilet ramah lingkungan dan sederhana yang dapat dipasang dengan biaya minimal dan menggunakan tenaga kerja lokal. Baño grata tidak menggunakan air sehingga dapat digunakan di tempat-tempat di mana tidak ada infrastruktur air dan di mana kamar mandi darurat sering mencemari tanah dan daerah aliran sungai setempat yang bisa menimbulkan penyakit.

Foto : Tierra Grata

Alih-alih menggunakan air, dalam toilet buatannya Colpas menggunakan campuran bahan organik seperti kapur dan serbuk gergaji untuk menetralkan semua bau kotoran dan kemudian nantinya akan diubah menjadi pupuk alami untuk pertanian.

Sejauh ini, sudah ada tujuh prototipe proyek di tiga komunitas pedesaan. Beberapa struktur juga menyediakan shower terpisah dan ruang ganti yang mana memberi perempuan dan anak perempuan privasi yang sangat dibutuhkan selama menstruasi, kehamilan, dan fase pasca-melahirkan.

Sebelum mendirikan fasilitas toilet ini, Colpas dan tim-nya melatih para perempuan dan anak-anak perempuan dalam pemeliharaan struktur, praktik sanitasi dan masalah keberlanjutan. Dengan melindungi sumber daya air, masyarakat disana dapat menghemat 270.000 liter air per tahunnya.

Masalah Lingkungan Hidup dan Sosial

Tak hanya memfasilitasi toilet ramah lingkungan, Tierra Grata juga ikut serta dalam menangani banyak masalah sosial terkait ketidaksetaraan gender dan perlindungan lingkungan.

“Masalah air dan sanitasi berada di persimpangan masalah lingkungan hidup dan sosial. Kurangnya air dan solusi sanitasi berkontribusi terhadap penyakit, stagnasi, dan polusi saluran air alami.”tegas Colpas.

Berkat inovasinya dalam mengatasi masalah masalah lingkungan dan sosial, Tierra Grata telah mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya penghargaan Solusi Air dan Sanitasi Inovatif dan penghargaan Kepemimpinan dalam Tindakan dari sebuah kantor media besar di Kolombia, EL ESPECTADOR. Selain itu, Tierra Grata juga telah menerima hibah program pengembangan PBB untuk melaksanakan proyek-proyeknya. Sebagai pendiri Tierra Grata, Colpas juga telah menjadi Juara Muda Finalis Regional Bumi untuk Amerika Latin dan Karibia serta Pembuat Perubahan global.

Dalam sebuah siaran pers lingkungan PBB Colpas mengatakan bahwa: “Impian kami adalah menjadi perusahaan sosial pertama untuk layanan publik pedesaan di Amerika Latin, memberikan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan yang terabaikan. Kami bermimpi melihat jutaan orang memiliki akses untuk air minum yang aman, toilet dan energi bersih yang dapat diakses.” pungkasnya.

Penulis: Diki Suherlan

Jakarta (Greeners) – Guna menjaga kualitas air agar terhindar dari pencemaran khususnya yang disebabkan oleh air limbah, baik limbah rumah tangga maupun industri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPera) menyatakan melakukan dua pendekatan dalam penanganan pengolahan air limbah tersebut.

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPera, Dodi Krispratmadi dalam keterangan resminya menjelaskan, pendekatan pertama yaitu pengelolaan air limbah berbasis masyarakat. Pendekatan ini, katanya, dilakukan melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Sanimas oleh Kementerian PUPera.

Melalui program ini, Dodi berharap masyarakat dapat berperan langsung dalam kegiatan pembangunan prasarana sanitasi, sementara pemerintah akan memfasilitasi serta memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatannya. Dodi juga menyatakan bahwa Program Sanimas diprioritaskan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

BACA JUGA: Sungai Tercemar Limbah Pabrik, Warga Pasuruan Mengadu ke Wagub Jatim

Beberapa contoh program ini seperti pembangunan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, IPAL yang dikombinasikan dengan MCK serta sambungan ke rumah-rumah penduduk. Program Sanimas ini telah berjalan di sekitar 9.000 lokasi di seluruh Indonesia dengan cakupan satu Sanimas untuk 70 Kepala Keluarga.

“Tahun 2016, pembangunan Sanimas ini telah mencapai sekitar 13.500 di seluruh Indonesia,” terang Dodi, Jakarta, Sabtu (18/03).

Pada pendekatan kedua, penanganan masalah limbah harus menggunakan pola penugasan struktural kepada lembaga di tingkat daerah, baik skala regional maupun kota. Ia memberi contoh penugasan yang diberikan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memang menangani pengolahan air limbah di wilayahnya, seperti PDAM di Solo, Medan maupun Bandung.

Dalam pengelolaan air dan limbah, dikatakan oleh Sekretaris Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPera, Lolly Martina Martief, Kementerian PUPera berperan dalam mengurangi pencemaran air khususnya sungai melalui pemberdayaan masyarakat di bantaran guna pengelolaan kualitas air sungai.

BACA JUGA: Pencemaran Teluk Jakarta Masih Didominasi Limbah Domestik

Ia berpendapat bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak akan berhasil mencapai kinerja yang efektif apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi baik sebagai pihak pencemar maupun pihak yang merasakan pencemaran air tersebut.

“Kami juga berperan dalam kegiatan pembangunan dan rehabilitasi air baku untuk kemudian disalurkan dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat sehari-hari,” kata Lolly Martina.

Sebagai informasi, dalam rangka memperingati Hari Air Internasional 2017 di bawah tema “Air dan Limbah”, Kementerian PUPera melalui balai yang ada di daerah akan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain susur dan bersih sungai, penanaman pohon, lomba daur ulang sampah rumah tangga, edukasi kali bersih untuk usia dini, pembersihan saluran drainase dan pembentukan gerakan masyarakat peduli sungai.

Selain itu, nantinya juga akan diselenggarakan dialog nasional dengan tema “Pengelolaan Limbah untuk Masyarakat” pada tanggal 26 hingga 28 April 2017.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan bahwa salah satu keluhan yang paling banyak dirasakan oleh pengguna jalan tol saat mudik lebaran adalah kualitas pelayanan toilet di titik-titik kumpul atau rest area. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, menyatakan paling tidak ada tiga keluhan utama yang menjadi perhatian YLKI.

Menurut Tulus, pengenaan tarif penggunaan toilet minimal Rp 2.000/orang adalah komersialisasi yang tidak berdasar. Pasalnya, toilet merupakan fasilitas umum dan sosial yang sudah seharusnya disediakan secara gratis pengelola jalan tol. Tulus menyatakan, dengan dikenakannya tarif tersebut tidak serta-merta menjamin kualitas toilet yang bersih dan nyaman.

“Toilet banyak sekali yang kondisinya jorok dan kotor. Ini tragis karena konsumen sudah dipaksa membayar, kotor pula. Ini menunjukkan toilet di rest area tol tidak dikelola secara profesional,” katanya, Jakarta, Minggu (03/07).

Selain itu, penambahan jumlah toilet juga harus menjadi perhatian. Saat peak session atau waktu ramai seperti Lebaran, akan membuat pengguna toilet bertambah drastis serta menyebabkan antrian yang panjang di toilet. Hal ini membuat pengguna tol akan memakan waktu lebih lama di rest area, dan akhirnya memicu kemacetan di ruas tol.

“Pengelola toilet harus menambah jumlah toilet dengan toilet portable, kalau tidak pasti akan ada antrian panjang khususnya untuk toilet perempuan,” katanya.

Dihubungi terpisah, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengaku telah menyediakan enam unit toilet cabin (TC) dengan total 24 bilik di dalamnya dan dua unit hidran umum di 4 rest area jalan tol selama arus mudik dan balik Lebaran 2016. Toilet cabin ini telah disiagakan sejak 27 Juni hingga 8 Juli 2016.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Tanggap Darurat, Abdul Hakam, menjelaskan bahwa untuk arus mudik arah Timur, tiga unit TC akan ditempatkan di KM 19 Cikampek dan tiga unit TC di KM 166 Cipali. Sedangkan untuk persediaan air bersih dan penyaluran buangan air kotor dapat diintegrasikan dengan ketersediaan air bersih dan saluran pembuangan yang ada di masing-masing rest area tersebut.

Untuk arus balik, toilet cabin yang ada akan dipindahkan ke arah barat. Tiga unit TC dari KM 19 ke KM 62 dan tiga unit TC dari KM 166 ke KM 164. TC tersebut akan siaga dari tanggal 9 Juli hingga 14 Juli 2016.

Abdul menyampaikan bahwa persediaan air bersih dan buangan air kotor dapat diintegrasikan hanya untuk di KM 164. “Untuk rest area KM 62, kami akan memobilisasi satu truk tinja dan satu mobil tangki air,” tambahnya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk juga menyatakan akan mencoba mencari solusi untuk pemenuhan kebutuhan toilet di tempat peristirahatan di sepanjang ruas jalan tol Jasa Marga. Juru bicara Jasa Marga Dwimawan Heru menyatakan bahwa keluhan para pengguna jalan tol terhadap fasilitas toilet terus berulang dari tahun ke tahun. “Kami akan mencari solusinya, mungkin akan menambah dengan toilet portable,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Isu ketersediaan air bersih terus menjadi pembicaraan yang belum akan berhenti dibahas. Tidak hanya di daerah yang minim fasilitas, di perkotaan seperti Jakarta sekalipun ketersediaan air bersih menjadi masalah.

“Enggak usah di pelosok, di Jakarta saja air bersih sudah mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan,” ujar vokalis Payung Teduh, Is kepada Greeners beberapa waktu lalu.

Pembangunan yang tidak mengindahkan lingkungan dan semakin banyaknya air laut yang terserap ke daratan membuat beberapa wilayah Jakarta mengalami krisis ketersediaan air bersih. Kurangnya air bersih ini lambat laun, dikatakan Is, akan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya masalah kesehatan.

“Enggak usah jauh-jauh, di sepanjang jalan kalau kita mau ke toilet pasti susah. Pasti harus masuk ke mall atau perkantoran. Saya sih khawatir dengan masalah ini dan itu akan membuat orang lebih gampang sakit. Coba deh orang kantor yang sedikit-sedikit izin sakit, kebanyakan pasti karena urusan air dan sanitasi,” ujar pria bernama asli Mohammad Istiqamah Djamad ini.

Is berpendapat, pemikiran bahwa Indonesia terlalu luas dengan penduduk yang terlalu banyak akan membuat penggarapan proyek-proyek sanitasi dan penyediaan air sulit untuk dilaksanakan. Untuk itu, pembelajaran sejak dini mengenai air dan kedisiplinan pribadi menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.

“Kembali lagi, urusannya kalau mau dirunut, masalah pendidikan itu nomor satu, lalu ada kesadaran dan kedisiplinan. Kalau orang aware dengan kebersihan itu sendiri dan disiplin, saya yakin urusan (air dan sanitasi) ini enggak perlu kita serahkan ke para “pembesar” terus. Kekuatannya ada di masyarakat. Jangan selalu apa-apa ke pemerintah,” katanya.

Apabila pemerintah berusaha berperan aktif dengan memberikan penyuluhan seputar pelestarian air dan sanitasi, Is mengingatkan bahwa berbagai aktivitas seni juga dapat membantu membangun kesadaran masyarakat terhadap isu ini.

“Level anak-anak muda, misalnya penggemar fotografi, sudah sering mengadakan kegiatan memotret kondisi bantaran sungai dan membuat pameran foto. Ini bisa disinergikan dengan pemerintah,” ujarnya.

Is sendiri mengaku sedang mencari investor untuk mendanai kegiatan lingkungan yang sedang ia rancang. Ia berencana untuk menyisir kota pesisir di beberapa daerah di Indonesia untuk mengupas kehidupan dan kondisi nelayan, termasuk kebutuhan air mereka. Is sangat berharap kegiatan ini dapat di dokumentasikan dalam bentuk film agar semua kalangan, termasuk generasi muda, dapat belajar dari film tersebut.

“Gue akan mati-matian menggarap ini karena kita negara maritim dan masalah air banyak sekali. Masalah air sedang sangat mengkhawatirkan,” katanya menegaskan.

Penulis: Renty Hutahaean

Jakarta (Greeners) – Dinas Kebersihan DKI Jakarta belum melakukan pengadaan bus toilet VIP pada tahun 2016. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji, mengatakan, pengadaan belum bisa dilakukan lantaran anggaran yang dimiliki Dinas Kebersihan belum mencukupi.

“Tahun ini belum ada lagi karena harga e-katalognya naik. Kemungkinan baru tahun depan (2017) akan ada lagi,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Senin (26/06).

Saat ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta memiliki 11 unit bus toilet VIP yang beroperasi sejak 2015. Kendaraan roda empat merek Hino seharga Rp 650 juta per unit ini merupakan pengadaan yang disediakan untuk mendukung acara skala nasional dan internasional.

Wastafel dan toilet di bagian dalam bus. Foto: Ist.

Penempatan 11 unit bus toilet VIP tersebut berada di titik-titik rekreasi dan olahraga seperti pada pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau biasa disebut car free day serta di Gelora Bung Karno pada akhir pekan dan di lokasi wisata Balai Kota, Monas atau di lokasi acara yang diadakan oleh kementerian.

Menurut rencana, Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan menambah 22 unit bus toilet VIP pada 2017 dengan harga Rp750 juta per unit. Dua di antaranya akan diperuntukkan untuk kaum disabilitas. Pengadaan unit bus toilet VIP ini juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan ASEAN Games.

Selain itu, Adji juga menyatakan, jika ada komunitas dari warga DKI Jakarta yang mau meminjam bus ini tapi tidak ada dana untuk retribusi, Dinas Kebersihan akan meminjamkannya secara gratis.

“Tapi bukan untuk perorangan, yang penting ada surat pernyataan tidak mampu,” jelasnya.

Di dalam bus Toilet VIP milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta ini terdapat wastafel, toilet duduk, dan dilengkapi dengan pendingin udara.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan siap memenuhi target 100 persen akses air minum dan sanitasi pada 2019 atau Akses Universal (Universal Access) 2019. Selain itu, pemerintah menargetkan dalam 5 tahun kedepan akan ada peningkatan sebesar 40 persen di bidang sanitasi layak dan 30 persen akses air minum aman.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil sendiri menilai bahwa target tersebut terkesan ambisius. Meski demikian, dirinya yakin bahwa target ini dapat tercapai dengan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat.

“Pencapaian dalam 5-10 tahun terakhir ini luar biasa. Semua komit. Oleh karena itu, kalau tahun 2014-2015 target tercapai, kedepan ditaruh target yang lebih besar. Mudah-mudahan bisa dicapai. Tapi tentu ada faktor-faktor diluar perkiraan kita, misalnya dampak El Nino ini,” ujar Sofyan kepada Greeners usai menghadiri jumpa pers terkait penyelenggaraan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di gedung Bappenas, Jakarta, Senin (2/11).

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Menurut Sofyan, pemerintah telah berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan air minum dan sanitasi dengan mencantumkan target Universal Access 2019 dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ia juga menambahkan bahwa saat ini, penyediaan air bersih menjadi prioritas utama pemerintah. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih meski berada di perkotaan.

“Memang air minum itu masih terbatas sekali di kita. Tahap pertama sekali itu air bersih dulu. Kalau sudah bersih, baru diminum. Air bersih ke air minum kan tinggal kualitasnya. Kenapa air bersih tidak bisa jadi air minum? Mungkin pipanya masih banyak yang kropos, kemudian treatment airnya sendiri. Sekarang ini yang terpenting bagaimana agar ada air bersih. Itu dulu,” katanya.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target Universal Access 2019, lanjut Sofyan, pemerintah dan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan menganggarkan pembiayaan pembangunan air minum dan sanitasi tiga kali lipat dari total anggaran 2010-2014.

“Diperkirakan untuk kebutuhan pembiayaan air minum akan mencapai Rp 275 triliun, sedangkan untuk sanitasi mencapai Rp 273,7 triliun,” terangnya.

Sebagai informasi, akses air minum layak dan sanitasi dasar merupakan bagian dari target Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia secara nasional telah berhasil mewujudkan air minum layak bagi 68,36 persen populasi dan akses sanitasi dasar kepada 61,04 persen populasi pada tahun 2014.

Penulis: Renty Hutahaean

Jakarta (Greeners) – Setiap tahun, pada tanggal 15 Oktober, masyarakat dunia memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia (HCTPS). Untuk tahun 2015, tema yang diangkat adalah Tangan Bersih Pangkal Sehat.

Tema ini dipilih karena tangan adalah anggota badan yang banyak digunakan untuk melakuan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk makan, minum, menyiapkan makanan, serta memberi makan anak atau bayi. Tangan yang selalu bersih dan sehat akan mencegah kita dari serangan berbagai penyakit, utamanya penyakit menular.

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Moloek, adalah cara yang paling sederhana, mudah, murah dan bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit. Sebab, ada beberapa penyakit penyebab kematian yang dapat dicegah melalui perilaku cuci tangan dengan benar, seperti penyakit diare dan ISPA yang sering menjadi penyebab kematian anak-anak. Demikian juga penyakit hepatitis, typhus, dan flu burung.

“Perilaku mencuci tangan yang benar itu, ya, mencuci tangan dengan sabun. Kapan itu? Sebelum menyiapkan makanan, setiap kali tangan kotor, seperti setelah memegang uang, binatang, berkebun, setelah buang air besar, setelah menceboki bayi atau anak, setelah menggunakan pestisida atau insektisida, dan sebelum menyusui bayi,” jelasnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (19/10).

Sebagai informasi, Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, menunjukkan bahwa proporsi penduduk umur di atas 10 tahun yang berperilaku cuci tangan dengan benar di Indonesia meningkat dari 23,2 persen pada tahun 2007 menjadi 47,0 persen pada tahun 2013.

“Kita patut bangga bahwa berkat kerja keras bersama, sejak tahun 2008 hingga kini ada 25.184 desa/keluruhan dari 80.275 desa atau kelurahan di Tanah Air yang telah melaksanakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Selain itu, ada sekitar 4.431 desa atau kelurahan di Indonesia yang telah mendeklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2015 yang membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 secara menyeluruh dan membatasi partisipasi swasta untuk berperan di sektor air serta adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan kontrak privatisasi air pada Maret 2015 lalu, seharusnya bisa menjadi amunisi bagi negara untuk berperan sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pemberian akses air bersih bagi masyarakat.

Putusan yang mengembalikan peran dan fungsi negara tersebut pun sejatinya dapat dijadikan kendali terhadap keseluruhan pengaturan, pengurusan, dan pengelolaan sumber daya air yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah, dalam hal ini khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penasihat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Bidang Air dan Sanitasi, David Boys mengatakan bahwa kekuatan swasta dalam melakukan proses lobi terhadap semua pihak agar tujuan utama mereka, yaitu keuntungan atau profit sangatlah kuat. Janji-janji palsu yang mereka berikan telah membuat privatisasi air di kota-kota besar semakin menjamur.

“Privatisasi air yang mereka berikan itu hanya janji palsu karena mereka (swasta) hanya menjaga satu konstituennya, yaitu investor dengan tujuan mencari profit setinggi-tingginya,” jelas David, Jakarta, Kamis (09/04).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Menurut David, setelah adanya putusan MK tersebut, Jakarta bisa saja menyontoh banyak negara lain yang pengelolaan airnya diserahkan kepada otoritas kota. Ia menyatakan, lebih dari 230 kota di seluruh dunia telah menempuh langkah yang sama, dan salah satu contoh yang dianggap paling sukses adalah Paris sebagai kota pertama yang melakukan nasionalisasi air.

“Paris mengakhiri kontrak privatisasi air yang telah berjalan selama 25 tahun. Langkah ini awalnya dipandang skeptis oleh banyak pihak. Namun, terbukti Paris telah melalui tranformasi besar di bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono mengaku akan segera merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait permasalahan privatisasi air tersebut. Ia pun mengaku akan menggunakan Putusan MK dan hasil Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tersebut sebagai amunisi untuk memulai rumusan tersebut.

“Langkah kongkrit ini harus kita rumuskan dulu dalam RPP pengelolaan air, mudah-mudahan pada bulan April ini selesai karena ada program prioritas 100 persen akses air bersih yang harus kita kejar,” tukasnya

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004 secara menyeluruh dan membatasi partisipasi swasta di sektor air dengan sangat ketat, telah membawa Indonesia memasuki sebuah tahap baru dalam hal pengelolaan air di Indonesia.

Bahkan, pada tanggal 24 Maret 2015 lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan untuk membatalkan kontrak swastanisasi air terbesar di dunia dari PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), yaitu kontrak swastanisasi air yang terjadi di Jakarta dengan tujuan pemberian layanan air yang lebih baik bagi masyarakat.

Direktur dari Wahid Institute, Yenny Wahid, mengatakan, berbicara masalah penyediaan air adalah berbicara tentang siapapun yang memiliki kepentingan di dalamnya, termasuk masyarakat. Penyediaan air bersih oleh negara seharusnya menjadi satu tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan hajat hidup yang mendasar bagi rakyatnya.

Menurut Yenny, pengaruh air di Indonesia sangatlah luar biasa, namun walaupun negara agraris ini melimpah air, tetap saja tidak akan berguna apa-apa jika negara tidak mampu mengelolanya dengan baik. Yang terjadi kemudian, lanjut Yenny, adalah sebuah ironi di mana negara dengan kekayaan air yang melimpah namun tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Akhirnya masalah akses air bersih ini jadi berdampak ke mana-mana, bahkan hingga ke masalah sanitasi,” jelasnya saat menjadi pembicara pada diskusi “Pengelolaan Air oleh Pemerintah Kota: Belajar dari Kesuksesan Paris” di Jakarta, Rabu (08/04).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pembatalan UU No 7 Tahun 2004 memang sudah seharusnya menjadi momentum pengambil alihan tata kelola air dari swasta kepada pemerintah. Pembatalan ini, lanjutnya, akan kembali menjadi amunisi bagi negara untuk menjadi pengelola air bersih.

“Swasta ini banyak memelintir izin tentang pengelolaan air. Sehingga dengan pembatalan ini tentu akan sangat berguna bagi kita semua,” tambahnya.

Lebih jauh Basuki juga menegaskan bahwa institusinya dalam waktu dekat ini juga akan segera membentuk sebuah Peraturan Pemerintah atau PP berdasarkan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sesuai dengan putusan MK.

“Keputusan Pengadilan pasti kita hargai. Tapi kan tetap saja, saya kira kita semua harus paham kalau keterlibatan swasta itu bukanlah sesuatu yang haram,” tukasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Ketersediaan akses terhadap air bersih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di tanah air. Bahkan, dari delapan target yang ditetapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs), Indonesia masih kesulitan untuk mencapai target peningkatan akses terhadap air bersih dan kualitas sanitasi.

Beberapa daerah di Indonesia masih kekurangan ketersediaan dan akses air bersih. Di Kalimantan misalnya, Kota Banjarmasin, Banjar, Kapuas, Palangkaraya, Pontianak dan Balikpapan masih kesulitan untuk mendapatkan pasokan dan akses air bersih. Sementara di NusaTenggara Timur, tercatat Kabupaten Kupang, Ende, Sikka, Flores Timur, Belu, dan Sumba Timur juga masih mengalami krisis air bersih.

Manager Pendidikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, M. Islah kepada Greeners mengungkapkan, Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber sumber air bersih. Namun, kesalahan dalam mengelola daerah aliran sungai, eksploitasi sumber air dan pencemaran akibat limbah menyebabkan ketersediaan air bersih menjadi sulit dipenuhi.

“Problem air bersih kita adalah salah kelola sumber-sumber air, dari hulu ke hilir. Belum lagi ditambah tumpang tindih kewenangan antara kabupaten, provinsi dan pusat. Masing-masing selalu baku lempar tanggung jawab,” ungkapnya, Jakarta, Kamis (04/12).

Foto: starbucks.co.id

Islah juga menambahkan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dilakukan beberapa perusahaan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih merupakan penyelesaian sesaat. Sementara, hak atas air bersih merupakan hak asasi manusia dimana negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut.

“Kamu kasih minum orang kehausan pasti orang itu senang. Tapi bagaimana menciptakan sistem agar tidak perlu ada orang kehausan, itu lah yang menjadi tugas negara dalam kerangka HAM,” terangnya.

Di pihak lain, General Manager Marketing and Communication Starbucks Indonesia, Roger van Tongeren memberikan pendapat berbeda. Menurutnya, siapapun dipersilahkan membantu negara dalam melakukan penyediaan air bersih. Air bersih adalah hal yang sangat mudah tercemari, oleh karena itu langkah apapun bisa dilakukan untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih.

Menanggapi program CSR yang hanya bersifat sementara, Roger yang ditemui oleh Greeners saat meresmikan aqua tower (tangki air bersih) di SD Seroja, Kampung Sempu Seroja , Kelurahan Cipare, Serang-Banten, Rabu (03/12) kemarin, menegaskan bahwa hal tersebut tidak seratus persen benar.

Ia menyatakan bahwa hal itu tergantung dari bagaimana CSR perusahaan tersebut menjaga dan mengelola penyediaan air bersih yang telah diberikan pada warga agar tetap bisa digunakan dengan baik secara berkelanjutan.

“Saya kira itu hanya tentang komitmen dan Starbucks memang sudah berkomitmen terhadap penyediaan air bersih,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kampanye Water for Change digagas Starbuck sejak tahun 2011 dan bekerjasama dengan Planet Water Foundation untuk membangun tangki air di beberapa daerah krisis air di Indonesia.

Desember ini, Starbucks membangun tangki ke-5 di SDN Seroja, Desa Seroja, Banten. Tangki ini akan mengalirkan air bersih ke setiap keran di sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh lebih dari 5.000 orang warga sekitar maupun warga sekolah. Air tersebut juga dapat dikonsumsi secara langsung dengan sistem saringan dalam tangki yang memang khusus dibuat untuk konsumsi para warga.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) memaparkan bahwa hingga Agustus 2014 terdapat kurang lebih 34,4 juta jiwa masyarakat Indonesia yang masih tinggal di kawasan kumuh.

Dirjen Cipta Karya, Kemen PU, Imam S Ernawi, mengungkapkan bahwa hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya pada tahun 2014 di Indonesia dengan sebaran area seluas 34.374 Ha, terdapat 3.201 kawasan kumuh yang dihuni oleh 34,4 juta jiwa.

“Kawasan inilah yang akan menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dalam menangani kawasan kumuh hingga tahun 2019,” terang Imam, Jakarta, Selasa (07/10).

Imam juga mengakui kalau dalam pembangunan permukiman dan perkotaan di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang seperti bonus demografi, perubahan iklim dan sistem desentralisasi.

Namun untungnya, terang Imam, bonus demografi ini menunjukan proporsi penduduk produktif yang lebih besar di beberapa kota. Hal ini memunculkan peluang dengan kreasi dan inovasi teknis tepat guna dari kelompok muda, termasuk terciptanya program kreatif dalam pembangunan permukiman perkotaan.

“Kami optimis kawasan kumuh di Indonesia tahun 2019 sudah hilang, karena hampir semua pihak memiliki tekad yang sama dalam mengurangi kawasan kumuh,” ujar Imam, Jakarta, Selasa (07/10).

Selain itu, tambahnya, progres yang telah dicapai oleh Kemen PU hingga tahun 2014 ini sendiri adalah tersedianya akses aman air minum di Indonesia tahun 2014 akan mencapai hingga 70% dan akses sanitasi 65%.

“Nantinya di kawasan kumuh akan dibangun prasarana dan sarana dasar air minum dan sanitasi untuk menambah akses air minum menjadi 100% dan akses sanitasi layak 100%, sehingga mengurangi kawasan kumuh hingga 0% di tahun 2019,” jelas Imam.

(G09)

Malang (Greeners) – Kampanye persoalan sanitasi di Indonesia dinilai kurang mengena di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan membakar sampah. Demikian disampaikan salah satu duta sanitasi dari Sulawesi Barat, Hera Davita Pasa, saat mengikuti praktek kerja lapangan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Mulyoagung, di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, JawaTimur, Jumat (5/9/2014).

Hera, yang sudah empat tahun menjadi duta sanitasi, menyatakan masyarakat Indonesia hingga kini masih belum mempunyai kesadaran pentingnya sanitasi yang baik, terutama soal memperlakukan sampah yang baik dan benar. “Pembakaran sampah masih banyak dilakukan masyarakat,” kata Hera, yang kini menjadi mahasiswa baru di kampus Udayana, Bali.

Penyuluhan yang gencar dilakukan di seluruh provinsi selama ini hanya menyasar kalangan tertentu saja, seperti sebagian pelajar, masyarakat, dan juga pejabat pemerintahan. Ia melihat, hanya sebagian pelajar, mahasiswa, serta masyarakat yang mengetahui pentingnya sanitasi yang baik. “Orangnya, ya, itu-itu saja dan dari forum ke forum,” ujar Hera.

Selama mengikuti pelatihan penyuluhan selama 4 hari yang berlangsung dari tanggal 3-6 September 2014, mereka juga diajak berkunjung ke sejumlah tempat pembuangan sampah yang ada di Malang. Salah satunya di TPST Mulyoagung, di Kecamatan Dau. Di tempat ini, Hera menilai masyarakat hanya mengetahui sebagian kecil saja tentang sanitasi, seperti hal-hal yang disuruh saja, dan bukan atas kesadaran sendiri atau inisiatif mereka untuk membuang sampah dan mengelolanya sendiri.

Tumpukan sampah yang sedang dipilah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Mulyoagung. Foto: greeners.co

Ia berpendapat, harusnya kampanye sanitasi dilakukan juga dengan metode lainnya seperti pemasangan pengumuman layaknya rambu-rambu lalu lintas atau banner di titik-titik strategis di masing-masing kota. “Dengan cara yang unik dan baru, biasanya masyarakat lebih tertarik untuk memperhatikannya,” ujar Hera.

Hera menyontohkan, pengetahuan masyarakat agar sampah jangan dibakar di Bali, misalnya, terbentur dengan budaya atau kebiasaan warga sana yang selalu membakar sisa-sisa upacara keagamaan. Meski sekarang sudah ada cara tersendiri untuk menangani hal ini dengan cara tidak dibakar, namun kenyataannya masih banyak yang belum mengetahuinya.

Selain itu, contoh lainnya adalah perilaku seperti mengantongi sampah di kantong baju, menurut Hera, malah sering ditertawakan oleh teman-teman mereka.

Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPST Mulyoagung, Supadi, mengatakan, sebelum tempat ini terbentuk, masyarakat di Mulyoagung selalu membuang sampah di sungai Das Brantas selama 20 tahun. Bahkan pernah dibawa ke meja hijau karena pencemaran lingkungan. Namun, saat ini warga sudah tidak membuang sampah di sungai lagi berkat dibangunnya TPST di Desa Mulyoagung di tanah desa.

Bahkan, TPST ini menampung sampah dari 5 ribu Kepala Keluarga dari empat desa dan menampung 50 meter kubik sampah per hari dengan residu 6 meter kubik per hari. Proses pengolahan sampah di TPST ini terbagi menjadi beberapa zona. Mulai dari pengangkutan sampah dari warga, pemilahan sampah dengan mengelompokkan sampah kaca/beling, kertas, plastik, limbah nasi, kompos dan residu, hingga packing dan penjualan.

Para duta sanitasi yang berkunjungke TPST ini merupakan duta sanitasi dari Indonesia wilayah Timur angkatan 2010-2013. Mereka adalah siswa yang sudah diseleksi melalui karya tulis, penyuluhan dan lomba poster. Duta sanitasi ini mempunyai misi menyampaikan pesan perubahan perilaku kepada masyarakat, mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat di rumah, hingga nasional.

(G17)