Jakarta (Greeners) – Kementerian PPN/Bappenas dan WRI Indonesia telah menetapkan kerja sama dalam penyusunan studi indikator transisi energi berkeadilan. Kerja sama ini merupakan salah satu dukungan terhadap transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim.

Bappenas dan WRI Indonesia menandatangani nota kesepahaman. Hal itu terkait dukungan perencanaan dan kebijakan agenda pembangunan rendah karbon (PRK) dan berketahanan iklim bidang kemaritiman dan sumber daya alam.

Melalui kerja sama ini, keduanya sepakat untuk mendukung pelaksanaan agenda PRK dan berketahanan iklim. Ada beberapa bidang yang akan mereka kaji dalam studi ini. Bidang tersebut mencakup pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan. Selain itu, ada pula bidang sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup.

Cakupan kerja sama ini meliputi penyusunan peta jalan dekarbonisasi nikel, penyusunan indikator transisi berkeadilan di sektor energi. Kerja sama ini juga akan menyelaraskan target iklim Indonesia. Hal itu mencakup perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan peta jalan implementasi strategi kerangka kerja karbon biru.

BACA JUGA: WRI Indonesia: Kebijakan Satu Peta Perlu Keterbukaan Berbagai Pihak

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati berharap kerja sama ini berkontribusi pada dua dokumen, yakni RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

“Sebagai salah satu arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, ekonomi hijau menjadi hal yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Upaya transformatif dalam mencapainya tentu melalui percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru terbarukan. Termasuk menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, serta pengembangan ekosistem yang memberikan insentif pada para pelaku,” ujar Vivi dalam acara Kick-Off Penyusunan Studi Indikator Transisi Energi Berkeadilan (Just Transition), di Jakarta, Selasa (6/8).

Bappenas dan WRI Indonesia menyusun indikator transisi energi berkeadilan. Foto: Bappenas

Bappenas dan WRI Kembangkan Indikator Transisi Berkeadilan

Transisi berkeadilan menitikberatkan pada keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menekan risiko dan dampak negatif. Oleh karena itu, kerja sama keduanya berfokus pada pengembangan indikator transisi berkeadilan di Indonesia.

Studi indikator transisi energi berkeadilan ini juga bertujuan untuk menjaga transisi yang adil dan inklusif. Misalnya, mitigasi kerugian ekonomi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian, untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap energi bersih, serta menyiapkan pengembangan SDM, peluang kerja, dan jaminan sosial.

“Indikator ini untuk memantau dan mengevaluasi secara berkala dampak transisi energi dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan di bawah rangka perencanaan pembangunan nasional,” tambah Vivi.

BACA JUGA: Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Berbasis Data

Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman dengan studi indikator transisi energi berkeadilan sebagai cakupan kerja sama tersebut.

“Indonesia perlu memastikan manfaat dan risiko dari masa depan yang berkelanjutan tersebar secara merata pada seluruh kelompok masyarakat, serta transisi yang berlangsung sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi,” ungkap Nirarta.

Nirarta pun optimistis terhadap kerja sama ini. Menurutnya, awal dari studi untuk indikator transisi energi berkeadilan ini merupakan langkah yang penting. Khususnya, dalam mengawal pemanfaatan energi baru terbarukan secara berkelanjutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menjadikan bioekonomi sebagai salah satu topik utama di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045. Metode ini akan terus dikembangkan di Indonesia untuk menjadi solusi pengurangan eksploitasi sumber daya alam berbasis fosil dalam mengatasi krisis iklim.

Bioekonomi adalah sebuah metode pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi, seperti obat-obatan, pangan, pakan, material, dan energi.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Indra Darmawan mengungkapkan, BKPM berkomitmen mendukung rangkaian pengembangan portofolio investasi berkelanjutan. Khususnya, kepada daerah-daerah yang mempromosikan komoditas berbasis bioekonomi, di mana agenda investasi di sektor tersebut dapat menyerap sekitar 45,4 miliar USD.

BACA JUGA: Pulau Kecil dan Pesisir Makin Krisis, Namun Luput dalam Debat

“Saat ini, sejumlah portofolio investasi lestari prioritas sedang diakselerasi. Salah satunya adalah Proyek Prioritas Industri Hijau Pengelolaan Kelapa Terintegrasi di Kabupaten Gorontalo. Proyek itu, kini dalam status ready to offer dengan nilai investasi sebesar Rp643 miliar,” ujar Darmawan lewat keterangan tertulisnya.

Pemerintah saat ini sudah merincikan rencana pengembangan berbasis bioekonomi. Hal itu mencakup industri baru yang bersumber pada inovasi berbasis alam untuk produk-produk biosimilar dan vaksin, protein nabati, pangan biokimia, herbal, dan nutrisi.

Bioekonomi dapat mengurangi eksploitasi sumber daya alam berbasis fosil dalam mengatasi krisis iklim. Foto: LTKL

Kawal Kepala Daerah untuk Dukung Ekonomi Lestari

Pemilu 2024 merupakan momentum penting untuk menegaskan pentingnya bioekonomi. Sebab, keputusan politik dapat mempengaruhi kebijakan dan memperkuat kesadaran akan pentingnya sektor tersebut.

Sementara itu, tahun ini pemilihan kepala daerah juga akan terlaksana secara serentak. Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) akan terus mengawal berbagai persiapan mendukung visi ekonomi lestari.

“Salah satu fokus utama dari tahap ini adalah membangun kapasitas setiap kabupaten. Kemudian, memastikan para inisiator terutama generasi muda, perempuan, masyarakat adat, dan komunitas lokal secara aktif berkontribusi untuk mewujudkan transformasi kabupaten lestari,” ujar Kepala Sekretariat LTKL, Ristika Putri Istanti.

BACA JUGA: Debat Cawapres Belum Sentuh Akar Masalah Krisis Iklim

Mereka akan menekankan soal hilirisasi komoditas bernilai tambah dari potensi keanekargaman hayati sebagai bentuk dari pengembangan sektor bioekonomi. Hal itu bertujuan untuk menjaga lingkungan serta memberikan kesejahteraan masyarakat.

Tak sekadar itu, pergantian kepemimpinan di tahun 2024 juga menjadi momentum untuk akselerasi ekonomi restoratif di tingkat nasional maupun daerah. Para pemimpin daerah perlu berkomitmen juga untuk mencapai terget tujuan pambangunan berkelanjutan sekaligus pengurangan emisi karbon.

“Idealnya, berbagai forum multi pihak beraksi untuk Indonesia yang subur tanahnya, jernih airnya, bersih udaranya, serta sejahtera rakyatnya,” tambah Ristika.

Inovasi Berbasis Alam Bisa Kurangi 37% Emisi

Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2019, inovasi berbasis alam berkontribusi hingga 37% pada pengurangan emisi. Apalagi, pengurangan tersebut dapat membatasi pemanasan global menjadi 1,5 derajat Celcius.

Selain itu, laporan World Resources Institute (WRI) 2019 memperkirakan bahwa penyaluran investasi inovasi berbasis alam dan bioekonomi sebesar US$ 1,8 triliun. Jumlah tersebut mulai tahun 2020 hingga 2030 yang berpotensi untuk menghasilkan manfaat bersih sebesar US$ 7,1 triliun.

Keuntungan dari pelaksanaan bioekonomi selain dapat menjaga lingkungan juga berpotensi mendapatkan keuntungan finansial. Laporan The Bioeconomy of 2030 keluaran OECD menambahkan nilai pasar bioekonomi global akan mencapai kisaran US$ 2,6–US 5,8 triliun dalam rentang tahun 2025-2030.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyorot pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati atau biodiversitas.

Salah satunya terwujud dalam penyusunan dokumen kebijakan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP).

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan, penyusunan dokumen kebijakan IBSAP harus partisipatif. Ini berdasarkan amanat dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB ke-15 atau CBD COP15 di Montreal bahwa secara eksplisit mengakui peran penting masyarakat adat untuk menjaga keanekaragaman hayati.

“Tidak bisa top down seperti dulu tapi separtisipatif mungkin. Ini tidak mudah karena masyarakat adat kita tersebar bahkan sampai masyarakat pelosok,” katanya dalam Kick-Off Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca COP15 CBD, di Jakarta, Rabu (12/4).

Ia menambahkan COP15 CBD menghasilkan adopsi Kunming-Montreal Global Biodiversitas Framework (GBF). Tujuan GBF 2030 ini yakni mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, melindungi ekosistem hingga hak-hak masyarakat adat.

IBSAP merupakan strategi nasional serta rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia yang meliputi aspek-aspek yang relevan, serta agenda prioritas pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan. Pengelolaan keanekaragaman hayati bertujuan untuk mencapai manfaat optimal dan lestari fungsinya.

Tantangan Ketersediaan Pendanaan Pengelolaan Kehati

Medrilzam juga menyatakan ketersediaan pendanaan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia hanya sekitar Rp 9 hingga 10 triliun per tahun. Padahal, kebutuhan pendanaan lima tahun belakangan sekitar Rp 33,6 triliun per tahun. Sementara bantuan pendanaan global, seperti dari Global Environment Facility (GEF) hanya kisaran Rp 0,21 triliun.

“Ini menjadi tantangan berat terutama kita adalah negara berkembang dengan megabiodiversity country. Negara maju harus bertanggungjawab lebih besar atas kerusakan global,” ucapnya.

Ia menambahkan kesenjangan pendanaan yang ada sekitar 74 % dari kebutuhan. Kontribusi global ke Indonesia hanya sekitar 0,6 %, sedangkan kontribusi Indonesia ke global sekitar 25,4 %.

Perempuan adat menuntut pengakuan dan pelibatan dalam penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Foto: Shutterstock.

Triple Planetary Crisis 

Hilangnya keanekaragaman hayati tak hanya populasinya saja. Dalam Stockholm +50 Conference menyorot triple planetary crisis yakni perubahan iklim, polusi dan biodiversity loss yang ketiganya saling berhubungan disebabkan faktor antropogenik.

“Laporan IPCC terbaru menyatakan bahwa kita akan sulit menahan laju suhu global rata-rata. Ini memicu banyak hal, termasuk kehati kita,” tegasnya.

Mengingat ruang lingkup IBSAP yang sangat luas dan kompleks, Medrilzam menyorot pentingnya batasan dan ruang lingkup kesepakatan seluruh pihak. Selain itu, ia menyebut agar perumusan IBSAP sepaham maka harus diikuti definisi operasional, indikator hingga lokasi target pelestarian keanekaragaman hayati.

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Firdaus Agung menyatakan, terdapat empat visi dalam Kunming -Montreal GBF.

Sejumlah visi itu yakni perlindungan dan pelestarian ekosistem, pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan, pembagian manfaat yang adil, setara dan mengatasi kesenjangan.

Target Realistis Pengelolaan Kehati

Ia menyebut, COP15 CBD telah menyepakati melindungi setidaknya 30 persen daratan dan 30 persen lautan pada 2030. Namun, Indonesia harus realistis menyikapinya. “Resource-nya juga harus besar, terlebih kita masih dalam masa pandemi. Kita harus ingat harus tetap realistis kita sesuaikan dengan apa yang kita punya,” kata Firdaus.

KKP memiliki berbagai target pada tahun 2045 nanti. Mulai dari penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Kemudian pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Indonesia merupakan negara megabiodiversity terbesar kedua di dunia. Namun, hingga saat ini Indonesia belum memiliki indikator nasional mengukur keanekaragaman hayati agar memperoleh pendanaan mengembangkan potensi tersebut.

Perencana Ahli Madya Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas Erik Armundito mengatakan, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk kebutuhan pengelolaan kehati tahun 2021 hanya 0,81 persen dari total belanja kementerian/lembaga.

“Kebutuhan pendanaan kehati, dihitung pada target nasional Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020. Setidaknya membutuhkan Rp 167 triliun sehingga butuh pendanaan inovatif dan berkelanjutan,” kata dia dalam acara Mengukur Keanekaragaman Hayati untuk Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Jakarta, Selasa (11/1).

Ia menyebut pentingnya pendanaan inovatif oleh pemerintah untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati. Salah satunya transfer fiskal berbasis ekologi (ecological fiscal transfer/EFT).

Analisis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto menyatakan, instrumen kebijakan untuk transfer fiskal berbasis ekologi harus memastikan elemen teknisnya, berupa indikator pengukur kehati.

“Definisi kehati seperti apa dulu. Karena definisinya banyak dan luas dan belum punya persepsi yang sama. Ini tugas para akademisi, harus selesai di level teknis sebelum menyentuh kebijakan,” ujar dia

Dalam hal ini, semua sektor harus memiliki peran sentral untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati. Termasuk saat di sektor hulunya selesai, maka BKF bisa merekomendasikan isu biodiversity ini ke dalam instrumen kebijakan.

Djoko menambahkan tantangan saat ini yaitu isu biodiversity jauh tertinggal dengan perubahan iklim. Selain itu, isu perubahan iklim memiliki kejelasan indikator sehingga memudahkan dalam pendanaan.

“Termasuk ketika kita minta support dari perbankan untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim sudah ada ukurannya. Tapi untuk kehati belum jelas ukurannya. Kredit kehati untuk apa belum jelas,” kata dia.

Ia mendorong agar dua isu tersebut dikaitkan satu sama lain. “Sehingga ke depan kita pikirkan untuk kebijakan sinergi antara perubahan iklim dan kehati,” ungkapnya.

Peran Sentral Akademisi

Menanggapi hal itu, Ketua Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI) Budi Setiadi Daryono menilai, peran sentral dari para akademisi penting untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia di masa depan.

“Peran akademisi dapat dengan mengumpulkan database terkait kehati untuk kemudian menjadi pemetaan sebagai basis pengetahuan dalam mengambil kebijakan,” katanya.

Selama tahun 2020, KOBI telah mengumpulkan 3.160 data dari 195 referensi data digital. Pada tahun selanjutnya, jumlahnya meningkat menjadi 4.897 data dari 230 referensi yang ada.

Sejumlah narasumber ahli hadir dalam acara Mengukur Keanekaragaman Hayati untuk Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Jakarta. Foto: Greeners/Ramadani Wahyu

Ancaman Pengelolaan Kehati Indonesia

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Hadi S Alikodra menyatakan, setidaknya terdapat tiga ancaman pengelolaan keanekaragaman hayati. Ancaman tersebut yaitu perubahan iklim, kemiskinan dan perang antarnegara.

Ia menyebut semua pihak harus terlibat melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia.  “Itu harus dimonitor agar tak menjadi jalan terjal keberlanjutan potensi kehati kita,” imbuhnya.

Ia menilai indikator kehati bukan sekadar dari keberadaannya saja. Tapi nilai manfaat dan permintaannya melalui potensi riset bioprospeksi.

Paclitaxel untuk pengobatan kanker payudara dan kanker vagina berasal dari jenis Taxus sumatrana misalnya mampu memberikan penghasilan US$ 1,5 miliar per tahun bagi produsen obat Bristol-Myers Squibb.

Selain itu, jamur morel (Morchella crassipes) mengandung antitumor, antioksidan dan antiradang memiliki harga tinggi di pasar internasional Rp 6 juta per kilogram.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Ekonomi sirkular merupakan salah satu model ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Indonesia telah mengadopsi Ekonomi sirkular dalam capaian pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Ekonomi sirkular juga berpotensi menciptakan pekerjaan hijau atau green jobs dan peningkatan efisiensi proses melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber daya.

Jakarta (Greeners) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan pemerintah telah mendalami ekonomi sirkular melalui studi bersama dengan pemerintah Denmark dan United Nations Development Programme (UNDP). Studi ini bisa jadi langkah awal mempercepat transisi ekonomi indonesia menjadi ekonomi sirkular.

Hasil studi tersebut juga bisa jadi dasar penyusunan rencana aksi nasional ekonomi sirkular. Salah satu potensi ekonomi sirkular berdasarkan studi tersebut adalah adanya penciptaan lapangan pekerjaan baru.

“Berdasarkan hasil studi, peran ekonomi sirkular penting untuk meningkatkan resiliensi dan manfaat jangka panjang. Penciptaan lapangan pekerjaan baru mencapai 4,4 juta sampai tahun 2030,” ujarnya, dalam webinar Ekonomi Sirkular, Senin, (25/01/2021).

Dukungan Kebijakan Perlu untuk Transisi Pekerjaan

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, menuturkan dari 4,4 juta lapangan kerja tersebut, 75 persennya merupakan porsi tenaga kerja perempuan. Hal ini karena transisi ekonomi sirkular menuntut perpindahan pekerjaan di sektor yang sebelumnya dominan laki-laki.

Arifin menambahkan dalam transisi menuju ekonomi sirkular akan ada pihak yang menang dan kalah. Termasuk dari sisi pekerjaan. Pekerja di sektor tidak ramah lingkungan seperti pertambangan kemungkinan besar akan beralih. Menurutnya, perlu ada kebijakan agar para pekerja siap untuk mendukung transisi ini.

“Pekerjaan yang hilang dapat diimbangi dengan pekerjaan baru di sektor hilir. Misal manufaktur atau jasa. Untuk itu perlu kebijakan mendukung transisi pekerjaan, dengan melatih lagi pekerja yang berpindah sektor untuk mengisi peran baru yang diciptakan,” jelasnya.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, menuturkan dari 4,4 juta lapangan kerja tersebut, 75 persennya merupakan porsi tenaga kerja perempuan. Foto: Shutterstock.

Penerapan Ekonomi Sirkular Butuh Beragam Penyesuaian

Sementara itu, Menteri Keuangan ke-28, M. Chatib Basri, menjelaskan penerapan ekonomi sirkular butuh beragam penyesuaian. Dari segi waktu, transisi menuju ekonomi sirkular butuh waktu bertahun-tahun.

Dia menambahkan penyesuaian lainnya adalah kapasitas industri. Menurutnya, banyak industri di Indonesia yang bergantung pada sumber daya alam. Dengan kondisi tersebut, transformasi secara mendadak, tidak hanya merugikan industri, tapi juga pemerintah.

“Kalau industri yang lama langsung sama sekali tidak produksi, maka revenue pemerintah akan hilang. Mereka yang kerja akan kehilangan pekerjaan. Ekonomi dan pajak kita akan terpukul,” ucapnya.

Pemerintah Harus Menjaga Keberlangsungan Pekerja

Chatib menekankan, Indonesia tidak selamanya bisa bertahan pada sektor sumber energi tidak terbarukan. Menurutnya, perlu ada peta jalan yang jelas serta berbagai insentif untuk menarik investasi.

Dia juga menyebut pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia agar siap dengan transformasi ini. Menurutnya, hal ini semacam kompensasi terutama bagi para pekerja yang terkena imbas tarnsformasi ini.

“Negara ini harus mem-protect untuk sementara waktu. Jadi ketika job baru datang, mereka bisa dipekerjakan. Jadi seperti transformasi digital ke non digital. Mereka yang punya digital itu survive relatif. Tapi tidak semua orang punya kemampuan sehingga skill harus diberikan,” pungkasnya.

Penulis: Muhamad Marup

Editor: Ixora Devi

Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menganalisis timbulan dan kebijakan pengelolaan limbah B3. Dalam analisis tersebut terdapat proyeksi penggunaan merkuri pada tahun 2045 sebanyak 8234.1 ton per tahun atau dua kali lipat dari 2019. Salah satu masalah terbesar dalam pengelolaan merkuri adalah sektor Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Jakarta (Greeners) – Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, mengatakan PETI –termasuk di dalamnya Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)– harus jadi perhatian untuk mengurangi penggunaan merkuri sampai 100 persen. Menurutnya, perlu ada penanganan secara menyeluruh, komprehensif, dan nasional. Pasalnya, bahaya merkuri tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat.

“Tiga puluh persen pekerja di pertambangan rakyat tanpa izin adalah wanita yang berkontakan dengan anak-anak,” ujar Medrilzam dalam webinar Penguatan Implementasi Konvensi Minamata yang Efektif di Indonesia, Kamis (10/12/2020).

Penegakan Hukum Bukan Jalan Penyelesaian PETI

Madrilzam menilai penanganan PETI tidak bisa selalu melalui proses penegakan hukum. Meski sulit, perlu ada solusi lain melalui edukasi dan pembinaan. Menurutnya, jika mengandalkan penegakan hukum akan berdampak pada banyak aspek lain misal sosiologis dan antropologis.

Dia menyebut terdapat dua bantuan penting bagi PETI. Pertama, peningkatan secara teknis melalui peningkatan kapasitas SDM dan teknologi agar proses lebih efisien dan ramah lingkungan. Kedua bantuan non teknis seperti manajemen organisasi dan penyediaan akses finansial bagi penambang rakyat.

“Pertambangan (tanpa izin) ini sifatnya turun temurun, rakyat terbiasa, dan jadi kehidupan normal. Penegakan hukum akan sulit kalau seperti itu. Di sisi lain akan ada back up dari oknum,” jelasnya.

‘Menghilangkan Merkuri Tidak Semudah Membalikan Telapak Tangan’

Pada kesempatan yang sama, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yun Insani, mengungkapkan upaya menghilangkan merkuri tidak semudah membalik telapak tangan. Begitu pula ketika menangani PESK. Selama ini, lanjut dia, kerap terjadi tumpang tindih wilayah dan pemberian izin wilayah tambang rakyat.

Yun menjelaskan pemerintah telah memiliki Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai landasan penataan kembali PESK. Penataan menjadi penting mengingat mudahnya akses mendapatkan merkuri. Merkuri sendiri, lanjutnya, berasal dari batu sinabar. Yun menerangkan, di Indonesia sangat mudah menghasilkan merkuri dari batu sinabar sebab terletak di wilayah Ring of Fire atau Sabuk Api.

“Di tingkat tapak, kita merasakan sulitnya. Ketika penataan satu PESK selesai, muncul lagi PESK baru yang menghasilkan batu sinabar,” ucapnya.

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yun Insani, mengungkapkan upaya menghilangkan merkuri tidak semudah membalik telapak tangan. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Menyorot Kekayaan Alam Sebagai Transaksi Pembiayaan Politik Pilkada

Kementerian ESDM: Hanya 534 Tambang Kantongi Izin Usaha Pertambangan

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Hubungan Komersial Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Imam Bustan, menjelaskan pihaknya pernah melakukan penataan ulang pertambangan pada 2010 dan 2011. Menurut hasil penataan ulang, dia mendapati dari 1.100 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada, jamak izin tumpang tindih dan tidak sesuai. Berdasarkan program tersebut, hanya 534 usaha pertambangan yang benar-benar memiliki IUP yang sah.

Lebih jauh, dia menyoroti mudahnya PETI dalam menggunakan merkuri untuk pertambangan. Menurutnya, selama ini proses pengendaliannya sulit sebab ketiadaan izin tersebut. Hal tersebut menyulitkan proses pengawasan dan pengendalian secara teknis.

“Pemantauan teknis bisa menghapus penggunaan merkuri oleh tambang ilegal. Pada saat di lapangan, tambang PETI lebih mudah menggunakan merkuri dan beralih ke sianida. Ini banyak jumlah yang dipakai dan merusak lingkungan baik sungai maupun tanah yang digunakan,” tegasnya.

Imam menjelaskan penataan dan pendataan PETI sudah tercantum dalam UU nomor 3 tahun 2020. Dengan begitu pemantauan dan pengendalian tambang akan lebih tertata secara teknis maupun kebijakan lainnya.

“Perlu sosialisasi dan bimbingan terkait bahaya penggunaan merkuri dan potensi kerugian atas adanya kegiatan PETI. Ini jadi tugas Pemda dan kementerian atau lembaga sesuai kewenangannya,” pungkasnya.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Rencana revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarbagita Suwung Bali hingga kini tak kunjung selesai. Masa pelaksanaan yang sebelumnya direncanakan sejak 2017 dan selesai pada 2019 ini mundur kembali hingga Desember 2021.

Proyek yang digarap oleh kontraktor PT Waskita Karya dan PT Arkonin dengan anggaran Rp250 miliar tersebut termasuk pembangunan instalasi pengelolaan air limbah. Tujuannya agar cairan sampah atau lindi tidak mencemari lingkungan sekitar maupun laut.

Baca juga: LIPI Lakukan Uji Klinis Suplemen Herbal pada Pasien Covid-19

Pengelolaan sampah di TPA Sarbagita Suwung dinilai penting bagi citra pariwisata Indonesia karena lokasinya dekat dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang menjadi salah satu lapangan terbang tersibuk di Asia Tenggara.

Revitalisasi dan pengembangan TPA maupun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sarbagita Suwung Bali semakin didorong karena alasan kesiapan pemulihan ekonomi dan sosial Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia di masa kenormalan baru.

Fasilitas yang akan dibangun meliputi tempat pengolahan sampah seluas 10 Hektare. Dengan rincian lima hektare untuk sanitary landfill dan sisanya untuk lokasi teknologi pengelolaan sampah yang terpilih.

 TPS Kurang Terawat

Nindhita Proboretno, Zero Waste Program Officer Nexus3/BaliFokus Foundation, kondisi TPA Sarbagita Suwung saat ini memang kurang terawat karena sejumlah fasilitas tidak berjalan, misalnya, mesin Instalasi Pengolahan Limbah yang rusak. Sanitary landfill juga tidak berfungsi karena sampah masuk terus-menerus dan membuat TPA seperti open dumping.

“Dua Minggu lalu dari Suwung melihat kondisinya kurang terawat. Revitalisasi atau pengembangan TPA ini memang lambat. Tidak ada progres pembangunan apa-apa pas kesana. Hanya truk-truk sampah yang masuk saja,”ujar Nindhi ketika dihubungi Greeners, Rabu, (05/08/2020).

Sekretaris Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Himawan Hariyoga saat ketika melakukan kunjungan ke TPA Suwung sebagai rangkaian Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka Peninjauan Kesiapan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Revitalisasi Bali sebagai Destinasi Pariwisata Dunia, di Bali, Senin (03/08/200). Foto: Kementerian PPN/Bappenas

Sementara untuk keberadaan PLTSa yang menjadi pendukung pengurangan sampah di TPA juga melambat perkembangannya. Nindhi yang mengikuti konsultasi publiknya menceritakan bahwa pada November lalu Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengundang kembali investor dan menyiapkan sosialisasi pasar. Namun, hingga kini, kata dia, belum ada kabar.

“Lahan buat PLTSanya kosong tidak ada apa-apa. Yang jadi perhatian letaknya bersebelahan dengan area mangrove Pulau Serangan. Abunya pasti akan ke mana-mana,”ujar Nindhi.

Komitmen Pemerintah Daerah

Sementara Sekretaris Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Himawan Hariyoga menyampaikan bahwa selain menjadi daerah tujuan wisata, Provinsi Bali juga dikenal sebagai daerah dengan kebijakan energi bersih dan rencana penerapan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PLTSa.

“Sampah jika dikelola dengan baik dapat menciptakan berbagai produk yang bernilai ekonomi. Konsep ini dimaknai sebagai proses circular economy dan sejalan dengan kebijakan pembangunan rendah karbon,” ucap Himawan, Senin, (03/08/2020).

Berdasarkan data dokumen Prastudi Kelayakan Awal, total timbunan sampah TPA Sarbagita Suwung telah mencapai 1.400 ton per hari. Kota Denpasar adalah penyumbang sampah terbesar dengan persentase 50 persen atau setara dengan 740 ton per hari.

Himawan mengatakan pada 2 Desember 2019 telah dilakukan market sounding dengan hasil bahwa badan usaha membutuhkan kepastian teknologi, ketersediaan lahan, biaya layanan pengelolaan sampah, dukungan pemerintah, dan listrik.

Pengembangan TPA/PLTSa Sarbagita Suwung menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang mencakup lingkup kerja Design–Finance–Build–Operation–Maintenance (DBFOM).  Nilai investasinya mencapai Rp2,35 triliun dengan masa kerja selama 20 tahun. “Proyek ini sudah masuk ke dalam PPP Book 2020 dengan status ‘dalam proses penyiapan’. Selanjutnya, Pemprov Bali perlu menyusun dokumen Pra Studi Kelayakan Akhir untuk finalisasi kajian,” ujarnya.

Baca juga: Sejarawan: Perubahan Perilaku Menjadi Kunci Penanganan Pandemi

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Bali juga berkewajiban menunjukkan komitmennya untuk menghasilkan dan mengoptimalkan dana retribusi sampah. Menurutnya PLTSa membutuhkan investasi, biaya operasional, perawatan, dan tip yang sangat besar. Selain itu pembangunan pembangkit listrik, kata dia, berpotensi mendorong masyarakat membuang sampah sebanyak-banyaknya ketimbang mengurangi dan memilah sampah.

“Bila sistem insinerator dipilih akan menyebabkan kenaikan retribusi Rp69.500 hingga Rp105.065 per Kepala Keluarga per bulan. Pengelolaan sampah menjadi produk akhir harus ditunjang dengan kajian kelayakan yang memadai,” kata Himawan.

Menurutnya agar TPA Sarbagita Suwung dapat berfungsi dengan baik, retribusi dana pengelolaan sampah di Bali memerlukan pembaruan untuk ditingkatkan dengan berbagai inovasi. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus memastikan tersedianya pendanaan untuk operasional pengumpulan dan pengangkutan. “Hasil pengumpulan retribusi dan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Bali harus tersedia secara memadai untuk mengelola sistem persampahan sanitary landfill,” ujarnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Tim Pakar Modeling Gugus Tugas Covid-19 tengah menyusun protokol masyarakat produktif dan aman Covid-19 atau penyesuaian pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penyusunan ini akan diterapkan pada wilayah yang berhasil mengendalikan wabah dan menunjukkan penurutnan tren kasus positif.

Berdasarkan protokol kesehatan yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyesuaian PSBB harus memenuhi tiga kriteria. Kriteria pertama dan menjadi syarat mutlak adalah epidemiologi, yaitu Angka Reproduksi Efektif atau Rt kurang dari satu (RT<1) selama dua Minggu berturut-turut. Artinya, angka kasus baru telah menurun setidaknya selama periode tersebut.

Kriteria kedua adalah kapasitas sistem pelayanan kesehatan. Kriteria itu mensyaratkan kapasitas maksimal tempat tidur rumah sakit dan instalasi gawat darurat lebih besar dari jumlah kasus baru yang memerlukan perawatan di rumah sakit.

Baca juga: Emil Salim: Perkuat Swasembada Pangan untuk Hadapi Pandemi

Kriteria ketiga adalah pengawasan atau surveilans, misalnya, kapasitas tes swab yang cukup. Sesuai dengan kriteria tersebut, beberapa daerah yang telah memenuhi dapat melakukan penyesuaian PSBB. Namun, penerapan protokol Covid-19 menuju normal baru harus tetap diterapkan secara ketat. Pemantauan pelaksanaan protokol harus dilakukan secara rutin dan dievaluasi dampak kebijakannya. Jika kasus kembali meningkat, pelaksanaan PSBB dapat diterapkan kembali.

Menteri PPN Suharso Monoarfa mengatakan jika angka reproduksi efektif kurang dari satu dan jumlah kasus menurun di samping diterapkannya pelonggaran PSBB, virus tidak berarti hilang. Namun penyebarannya telah dapat dikendalikan. Menurut Suharso, masyarakat akan menuju normal baru beberapa bulan ke depan atau sampai tersedia vaksin dan obat Covid-19 hingga kasus dapat ditekan menjadi sangat kecil.

Ia mengatakan penerapan normal baru antara lain mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara rutin, memakai masker, dan menjaga jarak fisik, menyediakan tes Covid-19, serta tetap melakukan tracing, test, maupun isolasi secara sistematis.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa, saat melakukan konferensi pers daring, Kamis, (21/05/2020). Foto: BappenasDilon

“Hal yang harus kita perhatikan, yakni pada pelayanan kesehatan, surveilans, serta indikator yang lebih tajam untuk menyusun potokol ini. Kalau ketiga itu terpenuhi kriterianya, untuk daerah-daerah boleh masuk ke normal baru. Artinya bisa mengendalikan virus bahkan bisa menurunkan kasus positif sampai 0,” ujar Menteri Suharso pada konferensi pers daring, Kamis, (21/05/2020).

Menteri Suharso mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada daerah yang dapat menjadi percontohan untuk menerapkan nomal baru ini. Karena penilaian dan indikatornya masih akan disusun hingga dua Minggu ke depan. “Setelah dua Minggu, baru kita bisa mendapatkan mana daerah yang kira-kira bagus dan bisa menjadi contoh. Tren Rt di semua wilayah saat ini masih di atas 1,0. DKI Jakarta, Jabar dan Jateng sudah menunjukkan tren Rt<1 artinya menunjukkan penurunan jumlah kasus. Namun, kita lihat dua minggu ke depan,” ujarnya.

Baca juga: Pelonggaran PSBB Berpotensi Melanggar HAM  

Sementara itu, dr. Panji Fortuna Hadisoemarto M.P.H., Ph.D., Peneliti dan Pengajar Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sekaligus anggota Tim Pakar Modeling di bawah Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 menganjurkan pemerintah untuk melihat indikator lain dalam pelonggaran PSBB dan tidak hanya mengacu pada penurunan Angka Reproduksi Efektif.

“Angka reproduksi efektif di bawah 1 ini belum cukup. Harus diketahui turunnya mau di angka berapa. Karena kalau turunnya 0,99 itu masih angka yang mendekati 1. Angka reproduksi harus diestimasi di level yang lebih kecil dan homogen. Selain itu, adanya dasar perhitungan yang mewakili bagaimana penyebaran virus ini terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, wilayah yang akan menetapkan pelonggaran PSBB harus meningkatkan kapasitas tes swab. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kasus serupa atau bahkan menyebabkan gelombang pandemi kedua. “Walaupun dilonggarkan upaya surveilans justru diperketat sehingga jika ada kasus baru atau cikal bakal adanya epidemi terulang maupun gelombang ke sekian harus terdeteksi secepat mungkin,” ujarnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong para kepala daerah untuk berperan meningkatkan pelayanan sanitasi dan air minum berkelanjutan. Kepala Sub-bidang Air Minum Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Tirta Sutedjo, berharap pemerintah daerah mau mengutamakan program penyediaan sanitasi dan air minum yang layak dan aman.

“Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, sebetulnya air minum dan sanitasi adalah kewenangan dari pemerintah daerah, tapi hampir semua belum memprioritaskan,” ucap Tirta, di Jakarta Pusat, Jumat, (29/11).

Masalah akses sanitasi dan air minum ini, kata Tirta, merupakan masalah koordinasi perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan yang belum optimal. Ia menuturkan pembangunan jalan, bandara, atau tol lebih diprioritaskan dibanding sanitasi karena memiliki daya ungkit ekonomi. Padahal sanitasi dan air minum merupakan faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia.

Baca juga: Capaian Akses Sanitasi Masih Jauh Dari Target

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mencatat, secara nasional baru 7,42 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki sanitasi aman. Sementara, akses air minum aman hanya 6,8 persen dan sisanya masih mengonsumsi air dengan kandungan bakteri Escherichia coli (E-coli).

(Kiri) Kepala Sub-bidang Air Minum Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Tirta Sutedjo, Duta AMKL, Ike Nurjanah, dan Kepala Sub-bidang Direktorat Sanitasi Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Laisa Wahanudin saat media briefing, di Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2019. Foto: www.greeners.co/Devi Anggar Oktaviani

Menurut Tirta, keberhasilan akses sanitasi dan air minum berkelanjutan akan tercapai apabila komitmen terhadap pelayanan dasar tersebut meningkat. Ia menyayangkan anggaran pemerintah daerah untuk air minum dan sanitasi rata-rata hanya 0,03 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kita harapkan bisa naik dan perhatiannya juga lebih tinggi supaya akses ke masyarakat terus meningkat,” ucapnya.

Baca juga: Kualitas Air di Jakarta Dipertanyakan, Kandungan E-coli Melebihi Ambang Batas

Kepala Sub-bidang Direktorat Sanitasi Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Laisa Wahanudin, mengatakan banyaknya akses sanitasi dan air minum yang dibangun akan percuma jika tak diiringi dengan pemeliharaan dan pemanfaatan berkelanjutan. “Perlu sosialisasi target dan indikator supaya nyambung antara target pusat dan daerah,” ujar Wahanudin.

Sebelumnya, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum dan limbah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. SPM mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai peraturan tersebut, maka pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan menyediakan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penulis: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Kelestarian laut yang berkelanjutan diusung menjadi tema Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2019, Selasa (8/10/2019). Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) tersebut akan berlangsung hingga Rabu 9 Oktober 2019.

Dalam sambutannya, JK mengingatkan pentingnya kelestarian laut yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini tidak terlepas kondisi geografis Indonesia yang memiliki perairan yang luas.

“Kenapa laut sangat penting? Luas negeri kita hampir 80 persen terdiri dari lautan dan mempunyai fungsi yang bermacam-macam sehingga tentunya harus dijaga,” ungkap JK dalam pidato sambutannya.

BACA JUGA : Revolusi Industri 4.0 Menjadi Tantangan Kelestarian Lingkungan Hidup

Isu kelestarian laut berkelanjutan merupakan bagian dari program pembangunan berkelanjutan (SDGs). Merujuk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), isu tersebut merupakan tujuan ke 14 dari 17 tujuan yang dicanangkan terpenuhi pada 2030.

Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menyebut tujuan diadakannya konferensi ini adalah untuk memberikan masukan pada perumus kebijakan terkait Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Termasuk pada ranah pembiayaan kegiatan lewat skema SDGs financing hub.

“Selain itu, akan membahas isu-isu tentang pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem lautan dan lessons learned pelaksanaan SDGs di tingkat regional Asia Pasifik,” ujar Bambang yang juga merupakan koordinator Tim Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDGs.

Acara tersebut juga sekaligus sebagai momen peluncuran Roadmap SDGs menuju 2030. Roadmap tersebut merupakan proyeksi pencapaian SDGs pada 60 indikator dan 17 tujuan.

Konferensi serupa masih akan berlanjut di tahun mendatang. Hal tersebut merujuk pada komitmen Bappenas untuk mendorong tujuan SDGs lainnya demi tercapainya target yang dicanangkan.

“Kami akan menyelenggarakan konferensi ini setiap tahun sebagai ajang partisipasi bagi seluruh platform serta masyarakat agar bersama-sama saling berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan menghasilkan solusi bersama untuk pembangunan berkelanjutan di negeri kita tercinta sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal,” jelas Bambang.

BACA JUGA : KKP Tambah Target Perluasan Kawasan Konservasi Laut Seluas 22 Juta Hektar

Peran santri dalam pelestarian pesisir dan lautan turut menjadi topik yang dikemukakan di SDGs Annual Conference 2019. Santri dianggap memiliki komitmen kuat dalam membangun kemaritiman dan kelestarian lautan berkelanjutan.

“Lebih dari 25 ribu pesantren ada di Indonesia, dan tidak sedikit yang berada di pesisir yang kehidupan masyarakatnya bergantung pada sumber daya laut. Pesantren memiliki kedekatan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan dengan masyarakat pesisir, sehingga sangat strategis sebagai agen perubahan sosial masyarakat pesisir dengan segala kekhasannya,” pungkas Bambang.

Dalam pelaksanaannya, SDGs Annual Conference 2019 menyelenggarakan berbagai diskusi panel menyoal kelestarian laut berkelanjutan. Banyak aktivis kelestarian laut, akademisi, dan juga berbagai pihak turut menyemarakkan gelaran tahun kedua konferensi ini.

Penulis : Mohammad Fariansyah

Jakarta (Greeners) – Head of Bappenas, Bambang Brodjonegoro, discussed partnership between Indonesia and Australia, especially in tourism sector, during the Biennial Australia Indonesia Business Council Conference, in Gold Coast, Australia.

Brodjonegoro said that Indonesia has limited funds for tourism and encourages Australia to invest under Non Governmental Budget Investment in ten destination priorities of tourism sector in Indonesia.

Indonesian government is aware that to develop ten tourism destinations will require infrastructure to support connectivity and demand big investment.

Based on Bappenas data, Indonesia’s investment trend in tourism has been constant for the past five years. The total investment realization of Ten Tourism Destination reached 46.7 percent out of total investment during the period of 2012 and 2017, however, most of them were in Jakarta.

“Hence, it is important for us to increase investment for other tourism destination. Government’s policies to support investment, such as Three Hours Investment Permit Service, Integrated Permit Service, Direct Construction Investment Facility, and Green Line Service,” said Brodjonegoro.

READ ALSO: Local People Claim Tourism Authority Board Grabbing Their Lands 

Furthermore, he said that infrastructure in tourism with government budget can only covers at least 41.3 percent out of the total infrastructure needs or US$148.2 billion, meanwhile, the rest is expected coming from State-Owned Companies for 22.2 percent or US$ 79.8 billion and 36.5 percent from private sector or US$131.1 billion.

“To tackle limited fiscal, Ministry of PPN/Bappenas initiate Non Governmental Budget Investment as the scheme of equity of infrastructure projects and strategic which sees as not interesting or risky but economical worthy and commercial for private sector and state owned company,” he said.

Based on a press release, Brodjonegoro said that the scheme is important to increase development finance capacity by mobilizing long term funds, encourage brownfield project investment and increase capital capacity by running financial instrument in each phase of development.
Four criteria of projects to be able to tap into the scheme, including the ability to support development targets, commercial ability, economical and social benefits, and readiness for implementation.

READ ALSO: KLHK Encourages Performances of Tourism Association 

To support investment in Indonesia, the scheme takes on several steps, such as provide regulation advocacy, increase management and regulation through strategic planning and better management guidelines, socialization and coordination among stakeholders.

“As the driver of infrastructure in Indonesia, the scheme speed up the financial transaction as it also serves as facilitator, pipelining or preparing project list offered to investors and develop the investment ecosystem. I also encourage Australian investors to participate in developing infrastructure in ten priority tourism in Indonesia under this scheme,” he said.

The ten priorities tourism destination are (1) Tanjung Lesung, (2) Tanjung Kelayang, (3) Mandalika, (4) Morotai, (5) Danau Toba, (6) Thousand islands, (7) Borobudur, (8) Bromo, Tengger, dan Semeru, (9) Labuan Bajo, serta (10) Wakatobi.

The first four serves as Special Economic Areas of Tourism, and the rest six as National Tourism Strategic Areas.

Report by Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Filantropi Indonesia bersama dengan Dyandra Promosindo menyelenggarakan Filantropi Indonesia Festival (FIFest) 2018 yang berlangsung mulai tanggal 15 – 17 November 2018 di Jakarta Convention Center. Salah satu tujuan penyelenggaraan FIFest 2018 ini adalah untuk mendorong percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terutama pada sektor lingkungan yang merupakan sektor yang masih baru dibandingkan sektor lainnya seperti sosial dan ekonomi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Bambang Brodjonegoro mengatakan munculnya mekanisme dalam berfilantropi dapat mendorong pencapaian SDGs dengan lima prinsip kemitraan, yakni membangun kepercayaan, kemitraan yang setara, partisipasi, akuntabilitas dan manfaat untuk bersama. Serta, prinsip kemitraan yang menumbuhkan rasa kerelawanan dalam berfilantropi.

“Filantropi bukan hanya soal uang dan kaya, namun tentang kepedulian. Siapapun di Indonesia yang mempunyai jiwa ingin memberi namanya filantropi,” ujar Bambang pada acara pembukaan FIFest 2018 di Jakarta Convention Center, Kamis (15/11/2018).

Hal senada juga dikatakan oleh Co-chair Badan Pengarah Filantropi Indonesia Erna Witoelar. Menurutnya, pesatnya perkembangan lembaga-lembaga filantropi di Indonesia telah mendorong berbagai inovasi dalam aktivitas filantropi melputi proses penerapan informasi, imajinasi, dan inisiatif untuk menghasilkan nilai yang lebih besar dari sumber daya yang dimiliki.

“Penyelenggaraan FIFest 2018 merupakan festival kebajikan yang menampilkan pameran dan forum yang penuh informasi, inovasi, pengetahuan dan inspirasi. FIFest 2018 juga memberikan kesempatan untuk mendukung kegiatan filantropi melalui berbagai program dan acara,” kata Erna.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa acara FIFest tidak hanya membicarakan tentang uang atau pemberian bantuan dana untuk membantu percepatan SDGs. Namun, donator bisa datang untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat dan paling terpenting adalah aksi kolaborasi dari semua elemen masyarakat.

“Mendidik supaya mengurangi sampah, menyebarkan pemahaman kepada masyarakat untuk mereduksi plastik, reduksi emisi CO2, dan mendidik anak-anak untuk mengurangi energi itu semua mendorong percepatan SDGs di sektor lingkungan, jadi tidak hanya dana,” ujar Amalia kepada Greeners saat ditemui usai acara.

Sementara itu Nina Sardjunani, Team Leader Sekretariat SDGs, mengatakan bahwa SDGs di sektor lingkungan merupakan sektor atau dimensi yang baru dibandingkan pada sektor ekonomi dan sektor sosial. Menurut Nina, dari 17 target dalam SDGs yang saat ini masih agak sulit dicapai indikatornya yakni di bidang kehutanan.

“Sektor lingkungan itu semuanya on track, tapi yang berat itu goals ke 15 tentang hutan. Untuk lainnya seperti pencemaran laut adalah bagian yang masih bisa ditangani,” kata Nina.

Nina mengatakan bahwa kesulitan untuk mencapai tujuan ini karena adanya beberapa faktor yang masih baru bagi Indonesia. Namun, untuk mengatasi hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengumpulkan data-data yang relevan terkait hal tersebut.

“Oleh karenanya di Filantropi ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Bappenas Pak Bambang, bahwa tidak bisa SDGs ini dikerjakan sendiri, harus dikerjakan bersama-sama. Maka itu, Filantropi Indonesia di sektor bisnis juga sangat terorganisir yang bertujuan untuk cepat membawa percepatan SDGs,” kata Nina.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Konferensi Biennial Australia Indonesia Business Council (AIBC) di Gold Coast, Australia membahas perjanjian kemitraan Indonesia dan Australia khususnya dalam sektor pariwisata.

Bambang mengatakan bahwa Indonesia memiliki keterbatasan dana dalam ruang fiskal di kawasan pariwisata, oleh karenanya Bambang ingin mendorong Australia untuk berinvestasi dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) di 10 destinasi pariwisata prioritas Indonesia. Pemerintah menyadari untuk membangun 10 destinasi pariwisata tersebut tentu membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas serta menuntut investasi yang besar pula.

Menurut data Bappenas yang diterima oleh Greeners, tren investasi sektor pariwisata di Indonesia tumbuh secara konstan selama lima tahun terakhir. Nilai realisasi investasi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas mencapai 46,7 persen dari total investasi sektor pariwisata pada 2012-2017, namun sebagian besar realisasi terjadi di Jakarta.

“Untuk itu, penting bagi kami untuk meningkatkan aliran investasi pada destinasi pariwisata prioritas lainnya. Kebijakan pemerintah yang dapat mendorong iklim investasi, antara lain Layanan Izin Investasi 3 Jam, Layanan Perizinan Terpadu, Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi, dan Layanan Jalur Hijau,” ujar Bambang di Konferensi Biennial Australia Indonesia Business Council (AIBC) di Gold Coast, Australia, Senin (12/11/2018).

BACA JUGA : Riyanni Djangkaru, Pemerintah Jangan Hanya Kejar Kuantitas Demi Pariwisata

Bambang mengatakan bahwa untuk infrastruktur di sektor pariwisata anggaran pemerintah hanya dapat memenuhi 41,3 persen dari total kebutuhan infrastruktur atau sebesar USD 148,2 miliar, sementara sisanya diharapkan dapat dipenuhi 22,2 persen oleh BUMN atau sebesar USD 79,8 miliar dan 36,5 persen oleh sektor swasta atau sebesar USD 131,1 miliar.

“Untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai skema pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur dan strategis yang dipandang kurang menarik atau berisiko, tetapi layak dari sisi keuangan dan komersial bagi sektor swasta dan BUMN,” jelas Bambang.

Berdasarkan siaran pers yang diterima oleh Greeners, Bambang mengatakan pemanfaatan PINA penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan dengan memobilisasi dana jangka panjang, mendorong daur ulang investasi proyek brownfield, serta meningkatkan kapasitas permodalan pembangunan dengan estafet instrumen keuangan di setiap fase pembangunan.

Empat kriteria proyek yang dapat menggunakan PINA, yaitu kemampuan mendukung target prioritas pembangunan, kemampuan komersial, manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, serta kesiapan untuk diimplementasikan.

BACA JUGA : KLHK Berharap Asosiasi Pariwisata Alam Indonesia Meningkatkan Kinerja

Untuk mendorong iklim investasi di Indonesia yang lebih baik, PINA mengambil beberapa langkah, diantaranya memberikan advokasi regulasi, meningkatkan tata kelola dan regulasi melalui pengembangan rencana strategis dan pedoman tata kelola yang baik, serta sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

“Sebagai penggerak pembangunan infrastruktur di Indonesia, PINA mempercepat terjadinya transaksi keuangan proyek karena juga berperan sebagai fasilitator, pipelining atau mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor, dan membangun ekosistem investasi. Saya juga mendorong para investor Australia untuk berpartisipasi membangun infrastruktur di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia dengan skema PINA ini,” jelas Bambang.

Diketahui sebagai sektor utama perekonomian, Pemerintah Indonesia menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional, yaitu: (1) Tanjung Lesung, (2) Tanjung Kelayang, (3) Mandalika, (4) Morotai, (5) Danau Toba, (6) Kepulauan Seribu, (7) Borobudur, (8) Bromo, Tengger, dan Semeru, (9) Labuan Bajo, serta (10) Wakatobi. Empat pertama berfungsi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, sementara enam terakhir berperan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Penulis : Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Siantan berkapasitas 15 megawatt (MW) di Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin (24/9/2018) pagi. Peresmian ini disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Bupati Mempawah Gusti Ramlana dan merupakan PLTBm pertama di Kalbar.

Dalam siaran pers yang diterima Greeners, PLTBm Siantan dioperasikan menggunakan bahan bakar dari sumber terbarukan seperti cangkang kelapa sawit, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu dan limbah pertanian lainnya.

“Kami berharap peresmian PLTBm Siantan 15 MW yang menggunakan bahan baku ramah lingkungan ini dapat mendukung Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam memperbaiki bauran energi atau energy mix dan ketergantungan terhadap fossil fuel,” kata Bambang.

BACA JUGA: Pembangunan ITF Sunter Dimulai Desember 2018 

Listrik yang dihasilkan PLTBm Siantan nantinya akan disalurkan melalui jaringan 20 kilovolt (kV) milik PLN sepanjang 5,6 kilometer sirkuit (kms) dari titik interkoneksi Gardu Induk (GI) Siantan ke sistem Khatulistiwa. Saat ini, sistem Khatulistiwa melayani pelanggan PLN di Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Pemangkat, Sambas dan Bengkayang dengan daya mampu rata-rata 341 MW dan beban puncak rata-rata mencapai 294 MW.

PLTBm Siantan akan dikelola oleh perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) yaitu PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) yang saat ini telah diakuisisi oleh PT Energi Infranusantara (EI). PT RPSL memiliki kontrak dengan PLN untuk kapasitas listrik sebesar 10 MW atau sebesar 70 juta kilo watt hour (kWh) per tahun dan sudah berjalan sejak penetapan Commercial Operating Date (COD) pada 23 April 2018.

“Di Kalimantan, potensi sumber energi terbarukan terutama biomassa sangat besar, berbanding lurus dengan luasnya lahan perkebunan sawit. Oleh karenanya, pemanfaatan cangkang sawit dapat digunakan sebagai sumber energi untuk membangkitkan listrik yang ramah lingkungan dengan harga yang murah dan berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PT RPSL Alverno Soenardji.

Proyek Prioritas

Pada tahun 2025-2050, pemerintah menargetkan 23 hingga 31persen bauran energi dari energi baru terbarukan, serta menurunkan 29 hingga 41 persen total emisi nasional pada 2030. Terkait hal ini, pembangunan PLTBm Siantan menjadi salah satu pembangkit listrik terbarukan yang menjadi prioritas dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjawab permasalahan lingkungan khususnya terkait dengan upaya penurunan emisi.

“Proyek PLTBm Siantan ini diharapkan menjadi contoh konsep energi terbarukan berkelanjutan dan dapat segera direplikasi ke daerah lain hingga ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) di Indonesia. Keseimbangan suplai energi dalam beberapa tahun mendatang menempatkan energi terbarukan sebagai energi utama dengan target 23 persen pada 2025 dan meningkat hingga 31 persen pada 2050,” kata Bambang.

BACA JUGA: IIIF 2018, Indonesia Ajak India Berinvestasi Dibidang Pembangkit Listrik 

Saat ini Kementerian PPN/Bappenas juga tengah memfasilitasi proyek energi terbarukan lainnya dari biomassa. Proyek-proyek tersebut terletak di Nias (18 MW) dan Mentawai (5 MW), dan Sintang (10 MW).

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bersiap memberikan dana hibah senilai 250 juta dolar atau setara dengan 3,5 triliun rupiah untuk berbagai program yang mendukung perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan bencana di Indonesia selama lima tahun ke depan. USAID akan bermitra dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengawasi pelaksanaan dana hibah tersebut.

Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Blake menyatakan, nantinya kementerian terkait termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan bersama-sama merancang berbagai program baru dan memberikan arahan untuk pencapaiannya.

“Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan paling serius dan mendesak yang dihadapi kita semua saat ini. Sebagai pejabat pemerintah, warga negara, orang tua, kita semua mempunyai alasan untuk mengatasi tantangan ini dan mengambil tindakan untuk mengurangi bahaya meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi dan dampak negatifnya terhadap kehidupan kita,“ kata Blake saat melakukan peluncuran portofolio dana hibah di Jakarta seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (18/12).

Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Blake (tengah). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Portofolio yang diluncurkan pada acara tersebut meliputi berbagai program di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (mendapat dana sekitar 70 juta dolar AS), manajemen kelautan dan perikanan (sekitar 40 juta dolar AS), pelayanan air dan sanitasi (40 juta dolar AS), energi bersih (sekitar 20 juta dolar), serta adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana (sekitar 19,3 juta dolar AS).

Di samping itu, target pendanaan USAID ini menyasar tujuan tingkat tinggi yang ingin dicapai melalui kemitraan, termasuk 8,4 juta hektare hutan yang dikelola dengan cara yang lebih baik dan 6 juta hektare ekosistem laut dikelola untuk mendukung perikanan berkelanjutan.

USAID juga telah berkontribusi sebesar 5 juta dolar ke Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) untuk mendukung kegiatan strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Program USAID untuk Indonesia ini sendiri, lanjut Blake, termasuk program hibah terbesar dibandingkan semua program lingkungan yang didukung oleh USAID di dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan penting secara global.

Basah Hernowo, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, menyatakan, kerjasama internasional ini sangat penting untuk mendukung upaya Indonesia dalam mengelola sumber daya alam yang kaya dan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Khususnya pasca keputusan Konferensi Tingkat Tinggi tentang Perubahan Iklim di Paris.

“Kedua negara sama-sama percaya bahwa sangatlah penting untuk segera menangani masalah-masalah lingkungan, terutama yang berhubungan langsung dengan isu-isu ekonomi dan sosial. Kami percaya bahwa kemitraan ini akan membawa keberhasilan,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan siap memenuhi target 100 persen akses air minum dan sanitasi pada 2019 atau Akses Universal (Universal Access) 2019. Selain itu, pemerintah menargetkan dalam 5 tahun kedepan akan ada peningkatan sebesar 40 persen di bidang sanitasi layak dan 30 persen akses air minum aman.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil sendiri menilai bahwa target tersebut terkesan ambisius. Meski demikian, dirinya yakin bahwa target ini dapat tercapai dengan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat.

“Pencapaian dalam 5-10 tahun terakhir ini luar biasa. Semua komit. Oleh karena itu, kalau tahun 2014-2015 target tercapai, kedepan ditaruh target yang lebih besar. Mudah-mudahan bisa dicapai. Tapi tentu ada faktor-faktor diluar perkiraan kita, misalnya dampak El Nino ini,” ujar Sofyan kepada Greeners usai menghadiri jumpa pers terkait penyelenggaraan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di gedung Bappenas, Jakarta, Senin (2/11).

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Menurut Sofyan, pemerintah telah berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan air minum dan sanitasi dengan mencantumkan target Universal Access 2019 dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ia juga menambahkan bahwa saat ini, penyediaan air bersih menjadi prioritas utama pemerintah. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih meski berada di perkotaan.

“Memang air minum itu masih terbatas sekali di kita. Tahap pertama sekali itu air bersih dulu. Kalau sudah bersih, baru diminum. Air bersih ke air minum kan tinggal kualitasnya. Kenapa air bersih tidak bisa jadi air minum? Mungkin pipanya masih banyak yang kropos, kemudian treatment airnya sendiri. Sekarang ini yang terpenting bagaimana agar ada air bersih. Itu dulu,” katanya.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target Universal Access 2019, lanjut Sofyan, pemerintah dan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan menganggarkan pembiayaan pembangunan air minum dan sanitasi tiga kali lipat dari total anggaran 2010-2014.

“Diperkirakan untuk kebutuhan pembiayaan air minum akan mencapai Rp 275 triliun, sedangkan untuk sanitasi mencapai Rp 273,7 triliun,” terangnya.

Sebagai informasi, akses air minum layak dan sanitasi dasar merupakan bagian dari target Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia secara nasional telah berhasil mewujudkan air minum layak bagi 68,36 persen populasi dan akses sanitasi dasar kepada 61,04 persen populasi pada tahun 2014.

Penulis: Renty Hutahaean

Jakarta (Greeners) – Jelang pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengharapkan tidak ada lagi praktik “gerilya” pembangunan rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Arie Rompas, mengatakan, pembangunan rel kereta api batubara tersebut adalah sebuah kebijakan pembangungan yang sangat tidak berkelanjutan dan berdampak serius bahkan cenderung negatif terhadap hutan, masyarakat adat, dan keragaman hayati di Kalimantan Tengah. Khususnya, terang Arie, untuk di wilayah paling tenggara, Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya.

“Pembangunan rel kereta api batubara ini akan mengancam kualitas ekosistem hutan di lokasi tersebut yang kondisinya sangat baik,” terang Arie kepada Greeners, Jakarta, Kamis (08/01).

Menurutnya, selama ini, hutan di Murung Raya (hulu sungai Barito) cukup terlindungi dari kegiatan penambangan batubara karena lokasinya sangat jauh ke pedalaman dan transportasi sungai untuk mengangkut batubara tidak mencukupi.

Kalimantan Tengah, tambahnya, selama ini telah mengalami persoalan ekologi yang parah. Asap tahun 2014 telah menyebabkan ribuan warga menderita sakit dan keadaan ini akan diperparah dengan eksploitasi batubara di kawasan utara dan tenggara lokasi beberapa program penyelamatan keragaman hayati.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Abetnego Tarigan, mengungkapkan, berdasarkan sebuah studi, pembangunan rel kereta api penumpang layak diadakan bila terdapat penumpang sebanyak 10 juta per tahun. Sementara itu, keseluruhan penduduk Kalimantan Tengah hanya 2,2 juta orang (merujuk data tahun 2010), dengan kepadatan penduduk di Kota Palangkaraya 92,07 jiwa /km2 dan hanya 4,09 jiwa/km2 di Kabupaten Murung Raya. Dengan begitu, keberadaan rel kereta api nantinya bukan menguntungkan transportasi warga, namun lebih memfasilitasi pengangkutan batubara.

Abetnego sendiri menyatakan bahwa Walhi menyambut baik rancangan RPJMN tahun 2015-2019 yang telah diumumkan kepada publik melalui situs Bappenas. Di dalam draft tersebut tidak terdapat rencana pembanguran rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah ataupun proyek sejenis dengan nama lain, misalnya kereta api barang dan penumpang.

“Walhi mengharapkan kekonsistenan Bappenas dengan draft yang telah diumumkan kepada publik ini dan tidak ada gerilya dalam kantor Bappenas yang menyebabkan perubahan yang akan mengakomodir kembali rel kereta api batubara yang menjadi ancaman pada sisa 11 hari kedepan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago mengatakan, perumusan RPJMN telah selesai dilakukan pada hari Senin (05/01) lalu dan hasil perumusan RPJMN itu diagendakan akan dipaparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (7/1) mendatang.

Secara garis besar, Andrinof menjelaskan, Bappenas telah menetapkan tiga konsep utama arah pembangunan Indonesia yang dituangkan di dalam RPJMN. Pertama, Bappenas ingin melakukan pembangunan yang berkualitas dan inklusif yang memiliki basis yang luas.

Kedua, Bappenas ingin melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan juga difokuskan terhadap pembangunan karakter bangsa. Dan, ketiga, pembangunan diprioritaskan kepada lima sektor utama yang pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Kelima sektor tersebut yaitu, pangan, energi, industri, pariwisata serta kemaritiman dan kelautan.

RPJMN ini akan disahkan oleh pemerintah pada 18 Januari 2015.

(G09)