Selama 80 tahun merdeka, Indonesia terus berupaya melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi terbarukan. Beragam proyek energi bersih mulai bermunculan di berbagai daerah.  Namun, di balik geliat ini, tak sedikit konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat. Artinya, transisi energi bukan hanya soal teknologi dan target, tapi juga soal cara pemerintah berkomunikasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap langkahnya.

Jakarta (Greeners) – Dampak krisis iklim yang kian terasa memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, mencari cara menekan emisi gas rumah kaca. Secara politik dan kebijakan, arah menuju energi terbarukan memang mulai terlihat, dengan target-target ambisius. Namun, realisasi di lapangan masih penuh tantangan.

Satu dekade lalu, target energi bersih belum sebesar sekarang dan regulasinya masih minim. Kini, berbagai proyek energi terbarukan mulai bermunculan, baik yang sudah beroperasi maupun masih dalam tahap perencanaan. Meski begitu, penolakan masyarakat atas proyek-proyek tersebut justru semakin sering terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proyek transisi energi masih belum optimal.

Organisasi masyarakat sipil seperti Trend Asia dan Recourse melalui laporan “Mengandalkan Energi Terbarukan” menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal, kelompok rentan, perempuan, dan pemuda dalam pengambilan keputusan. Partisipasi mereka penting untuk mencegah konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi bagi komunitas lokal.

BACA JUGA: Pendanaan Batu Bara oleh Perbankan Indonesia Tembus US$ 7,2 Miliar

Transisi energi tak bisa hanya dinilai dari sisi teknologi dan kebijakan. Perlu pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemerintah juga harus mau berdialog dan mendengarkan suara masyarakat.

Di usia kemerdekaan ke-80 ini, Greeners menyoroti kembali ambisi transisi energi oleh pemerintah. Harapannya, ambisi transisi energi ini tidak sekadar menjadi slogan, melainkan menjadi jalan keluar dari krisis iklim dan membawa keadilan energi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan Transisi Energi 

Bicara soal energi bersih seperti terdengar baru dan penting dalam kondisi krisis iklim yang semakin parah ini. Padahal, topik transisi energi ini sebenarnya bukan cerita baru. 

Pada 2012, tepat di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-67, Greeners pernah menerbitkan majalah berjudul “Berapa Lama Energi Fosil Bertahan?”. Tulisan itu berisikan sebuah peringatan mengenai cadangan energi fosil Indonesia sudah lampu kuning.

Saat itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggalakkan program hemat energi. Salah satu langkahnya adalah mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mobil-mobil instansi pemerintah. 

Data ESDM tahun 2012 menunjukkan, konsumsi energi nasional naik 7% setiap tahun, sementara cadangan minyak, batu bara, dan gas terus menipis. Kalaupun ada cadangan baru, butuh waktu setidaknya 15 tahun untuk siap pakai.

Prediksinya waktu itu cukup mengkhawatirkan. Pada 2019, Indonesia berisiko harus membeli 100% kebutuhan energi dari luar negeri. Padahal, pada 2012, listrik baru mengalir ke sekitar 70% wilayah di Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) pada tahun 2012, Kardaya Warnika, menyebut penghematan sebagai langkah awal yang paling cepat untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis energi. Namun, Kardaya juga mengakui, peta jalan energi kita sering berubah-ubah. Akibatnya, pekerjaan rumah di sektor energi menumpuk tak terselesaikan.

Sementara itu pada 2011, subsidi energi fosil sudah tembus Rp134 triliun. Ironisnya, penikmat subsidi lebih banyak dari  kalangan menengah ke atas. Isu kenaikan harga BBM pun sempat memanas, dengan harga solar di banyak wilayah pesisir melonjak.

Di tengah kondisi itu, organisasi lingkungan 350.org mengampanyekan pencabutan subsidi energi fosil, dan mengalihkannya ke subsidi energi hijau. Menurut mereka, lonjakan harga akibat pencabutan subsidi BBM bisa ditekan jika energi terbarukan benar-benar disiapkan untuk menggantikan bensin dan solar, terutama di sektor transportasi dan konsumsi rumah tangga.

Penanggung jawab perawatan panel surya Masjid Al Muharram Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Agung sedang membersihkan panel surya. Foto: Faiz Ahmad Iftikhar / Greeners

Bagaimana Ambisi Transisi Energi di Indonesia Sekarang? 

Jika menengok kembali, pada 2012 sudah ada peringatan bahwa cadangan energi fosil makin menipis, sementara konsumsi terus naik. Harapan besar pun ada pada energi terbarukan. Satu dekade lebih berlalu, target demi target terpasang. Pada 2021, pemerintah bahkan optimistis bisa mencapai bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025.

Namun, kenyataannya, angka itu tak kunjung tercapai. Hingga akhir 2024, capaian baru menyentuh 14 persen. Target pun turun menjadi 17–20 persen. Alasannya, performa tahun-tahun sebelumnya jauh di bawah harapan. Revisi ini muncul dalam rancangan perubahan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang hingga kini masih dalam pembahasan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan menegaskan target 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Kemudian, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, juga bicara soal strategi menuju Net Zero Emission pada 2060. Strategi tersebut memastikan listrik tak hanya bersih, tapi juga terjangkau, dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang tersebar di seluruh negeri.

BACA JUGA: Jangan Anggap Biasa Cuaca Ekstrem, Ini Alarm Krisis Iklim

Ia mengungkapkan, pemerintah punya rencana besar membangun Nusantara Grid, yaitu jaringan listrik yang menghubungkan pulau-pulau besar. Dengan demikian, pusat industri bisa mengakses listrik hijau. Ada pula dorongan penggunaan kendaraan listrik, termasuk insentif konversi motor yang naik jadi Rp 10 juta, dan kampanye penggunaan kompor induksi untuk mengurangi ketergantungan pada LPG.

Timbul Kerusakan di Balik “Energi Bersih”

Di atas kertas, komitmen pemerintah tampak seperti megah. Namun, di lapangan, transisi energi yang sering pemerintah gaungkan tidak selalu berjalan mulus. Sebaliknya, ada banyak proyek yang membawa nama “energi bersih” tapi meninggalkan persoalan baru. 

Contoh paling nyata adalah kendaraan listrik. Memang benar tujuannya menekan emisi, tapi baterainya membutuhkan nikel. Penambangan nikel ini telah merusak alam di pulau-pulau Indonesia. 

Pulau Obi, Kabaena, Wawonii, sampai Gebe sudah merasakan dampak kerusakan dari tambang nikel. Bahkan, masih ada pulau-pulau kecil di Indonesia yang hancur akibat aktivitas pertambangan nikel. Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Ahmad Rahma Wardhana mengungkapkan bahwa tata kelola dari pertambangan nikel ini masih bermasalah. Keuntungan tidak maksimal, praktik ilegal banyak, sementara lingkungan terus jadi korban. 

“Keadilan itu belum muncul, karena ditopang oleh kerusakan lingkungan yang tidak diperhatikan,” ujarnya. Bahkan, rencana tambang di Raja Ampat yang sempat ramai, baru bisa dihentikan setelah ada tekanan besar dari organisasi lingkungan.

Menurut Ahmad, pola pembangunan seperti ini menunjukkan pemerintah masih terjebak pada orientasi pertumbuhan ekonomi dengan harapan efek positifnya akan menetes ke masyarakat (trickle-down effect). Padahal, kenyataannya dampak itu tidak otomatis sampai ke warga. Karena itu, ia menekankan pentingnya desentralisasi energi agar manfaatnya bisa langsung masyarakat rasakan, bukan hanya segelintir pihak.

Selain itu, perlu untuk mencermati masalah di sektor transportasi. Pemerintah cenderung mendorong kendaraan pribadi, termasuk di era listrik. Pemerintah lebih mempromosikan mobil dan motor listrik ketimbang transportasi umum listrik yang lebih adil dan ramah lingkungan. Akibatnya, permintaan baterai melonjak dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru.

Bagi Ahmad, transisi energi tidak boleh hanya mengejar teknologi, tapi juga harus memperhatikan keadilan. Ia menyoroti perlunya inovasi, seperti daur ulang baterai, agar lingkungan tidak terus jadi korban. Ke depan, ia juga melihat peluang dari sumber energi lain, seperti hidrogen atau mikroalga yang bisa jadi alternatif masa depan.

Warga di lereng Gunung Gede Pangrango menolak proyek geotermal yang masuk dalam PSN. Foto: Instagram @jatamnas

Gagal Membangun Dialog Sehat

Konflik transisi energi tidak hanya muncul dari tambang nikel untuk baterai kendaraan listrik, tapi juga dari proyek panas bumi atau geothermal. Pemerintah tengah gencar mendorong energi ini, bahkan memasukkannya dalam proyek strategis nasional (PSN). Namun, penolakan masyarakat terjadi di banyak tempat, seperti Poco Leok di Nusa Tenggara Timur sejak 2022 hingga lereng Gunung Gede Pangrango baru-baru ini.

Ahmad mengungkapkan bahwa potensi panas bumi di Indonesia memang sangat besar. Energi ini lebih ramah lingkungan ketimbang batu bara, karena hanya memanfaatkan panas dari magma untuk menghasilkan uap dan listrik. 

Geothermal juga bisa menjadi base load pembangkit stabil 24 jam, berbeda dengan tenaga surya atau angin yang tergantung cuaca (sifat intermittent). Selain listrik, geothermal sebenarnya punya banyak pemanfaatan langsung (direct use), misalnya untuk pertanian, budidaya perairan, rumah kaca, hingga industri makanan.

Namun, kata Ahmad, masalah muncul karena negara kerap memandang geothermal hanya sebagai proyek besar untuk listrik. Pendekatannya pun top-down, teknokratis, terburu-buru, dan berorientasi investasi. Akibatnya, masyarakat hanya melihat risiko seperti lahan hilang, air terganggu, pertanian terancam, tanpa pernah merasakan manfaat langsung.

“Jika proyek listrik dibangun di atas tanah mereka, tapi mereka sendiri tidak menikmati hasilnya, maka wajar jika muncul penolakan. Geothermal bukanlah solusi tanpa dampak, tapi dibandingkan energi fosil, dampaknya bisa jauh lebih kecil dan dapat dimitigasi. Jika masyarakat tidak setuju meski sudah dilakukan dialog dan kompensasi, maka proyek sebaiknya tidak dipaksakan.”

Buka Jalan Transisi Energi dari Dialog Terbuka

Menurut Ahmad, inti persoalan dari masalah proyek transisi energi terletak pada pendekatan dan komunikasi. Negara selama ini gagal membangun dialog yang sehat. Seharusnya, komunikasi berlangsung secara agonistik yaitu terbuka, jujur, dan mengakomodasi semua kepentingan, bukan sekadar meminta persetujuan cepat. Lakukan dialog berulang kali dengan bahasa yang mudah warga pahami, hingga mereka mengerti manfaat sekaligus risiko proyek.

“Seharusnya negara memperbesar biaya sosial dan mengurangi margin keuntungan, agar proyek-proyek energi seperti geothermal bisa lebih masyarakat terima,” ujar Ahmad. 

Selain itu, pendekatan restorative justice juga penting. Jika lahan masyarakat tergusur, harus ada kompensasi nyata. Pemerintah mengganti lahan yang setara atau melibatkan warga dalam pengelolaan geothermal. Dengan begitu, mereka bukan hanya menanggung beban, tapi juga mendapat manfaat langsung.

Bagi Ahmad, transisi energi yang adil hanya mungkin terwujud jika orientasi pembangunan bergeser dari state– dan corporate-centric menuju citizen-centric. Ia menekankan bahwa energi bukan sekadar proyek, tapi harus benar-benar menghadirkan keadilan sosial dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Gencarkan juga pendidikan energi dasar agar masyarakat makin memahami transisi energi,” ungkapnya. 

Kekhawatiran Energi Panas Bumi

Di balik jargon energi bersih, proyek panas bumi di Indonesia juga memunculkan banyak kekhawatiran. Alih-alih memberi harapan baru, praktik di lapangan justru membuat masyarakat di sekitar lokasi proyek merasa terancam.

Ekspansi PLTP Ulumbu ke Poco Leok, NTT, misalnya, berpotensi menggerus ruang hidup warga dan merusak sumber air. Selain itu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat, kebocoran gas H₂S di proyek panas bumi Sorik Marapi, Sumatera Utara, maupun Dieng, Jawa Tengah, sudah menelan korban jiwa dan membuat ratusan warga keracunan. Fakta ini menegaskan bahwa risiko panas bumi nyata dan sering kali masyarakat yang menanggungnya.

Masalah lain muncul dari kebutuhan air yang sangat besar. Manajer Program Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian, menjelaskan bahwa eksplorasi awal panas bumi memerlukan air jutaan liter setiap hari, mirip proses pengeboran minyak. 

“Air sengaja dimasukkan untuk menggerus tanah dan batu. Banyak kasus di mana airnya diambil dari sungai hingga sungai itu kering,” kata Beyrra.

Sebagai contoh, PLTP Ijen mengonsumsi sekitar 6,5 juta liter air per hari. Jumlah ini setara kebutuhan 43 ribu orang. Ironisnya, masyarakat yang menanggung air dan tanah yang rusak itu. Sementara, listrik dari panas bumi justru lebih banyak mengalir ke industri besar atau jaringan utama. Warga sekitar seringkali tetap gelap, mengandalkan genset atau listrik seadanya dari program CSR.

Selain itu, panas bumi juga bisa merusak pertanian. Suhu panas yang bocor membuat lahan sayur di sekitar gunung tidak bisa warga tanami. Sementara, pengeboran berpotensi memicu gempa kecil yang merusak rumah-rumah warga.

Energi panas bumi memang lebih ramah lingkungan ketimbang batu bara. Namun, jika pengelolaannya dengan cara seperti ini—top-down, serakah air, dan mengabaikan keadilan sosial maka label “energi bersih” terasa semu. 

“Transisi energi seharusnya menyelamatkan bumi dan manusia, bukan malah meninggalkan mereka dalam kerentanan baru.”

Kebijakan Tumpang Tindih

Semakin berkembangnya target dan regulasi soal transisi energi di Indonesia, Ahmad menilai bahwa dari segi kebijakan energi di Indonesia saat ini sudah cukup lengkap. Namun, permasalahannya adalah aturan-aturan itu justru tumpang tindih kewenangan. 

“Ada tiga masalah utama kenapa transisi energi atau mitigasi perubahan iklim itu masih sulit di Indonesia karena tumpang tindih kewenangan, aturan yang saling overlap, dan implementasi di lapangan yang tidak berjalan,” kata Ahmad. 

Ahmad juga menyoroti perencanaan terkait transisi energi yang tidak sinkron antara berbagai tingkatan regulasi. Ia mencontohkan, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) memiliki target ambisius dalam pengembangan energi terbarukan. Namun, belum ada payung hukum di level peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kebijakan energi nasional. 

PP tersebut, meski kabarnya telah mendapatkan persetujuan DPR sejak Februari, belum juga terbit. Hal ini menimbulkan potensi konflik antara aturan teknis yang sudah ada dan payung hukum yang belum final. 

Padahal, setelah penetapan PP, seharusnya ada revisi terhadap Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan selanjutnya Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di tingkat provinsi. 

“Proses yang berbelit dan tidak serempak ini menunjukkan belum matangnya sistem perencanaan energi nasional secara struktural,” tambah Ahmad. 

Energi Terbarukan untuk Siapa?

Selama delapan dekade Indonesia merdeka, transisi energi bersih menjadi cermin apakah kita benar-benar telah merdeka dari ketergantungan pada energi kotor. Tantangan masih banyak, target terus dipasang, tapi di balik itu ada pekerjaan rumah besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya untuk angka dan investasi, melainkan untuk kemaslahatan masyarakat serta keselamatan bumi dari krisis iklim.

Beyrra mengingatkan bahwa persoalan kita hari ini adalah cara pandang yang setengah-setengah terhadap solusi energi. Sering kali, kita mengambil keuntungan dari satu sisi dengan mengorbankan yang lain, terutama masyarakat kecil. Minimnya keterbukaan dan kolaborasi antar sektor membuat keuntungan sebagian justru menjadi kerugian bagi pihak lain. 

Sementara itu, Bagi Ahmad, kemerdekaan seharusnya juga tercermin dalam transisi energi. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dengan sistem yang lebih desentralistik. Dari sana, tumbuh ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, sekaligus memperdalam pemahaman tentang apa itu transisi energi di tingkat akar rumput.

Harapan itu harus terus kita jaga, agar kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Sulit rasanya memaknai kemerdekaan bila masyarakat masih menjadi korban di ambisi proyek transisi energi. 

Setelah 80 tahun merdeka, masyarakat semestinya juga bisa bebas dari konflik, kehilangan ruang hidup, dan ancaman krisis iklim. Energi terbarukan seharusnya menjadi jalan bagi Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia

Gerakan dan organisasi lintas Islam kini mulai banyak membuka ruang kolaborasi, menyatukan umat untuk bergandengan tangan mewujudkan titik-titik cahaya dari panel surya. MOSAIC, sebagai gerakan berbagai organisasi Islam, menjadi bukti bahwa mereka mampu menggerakkan umat mengikuti jejak energi bersih hingga mewujudkan solusi energi bersih yang berawal dari masjid ke masjid. 

Jakarta (Greeners) – Organisasi Islam kini menyadari betapa pentingnya melawan krisis iklim. Salah satunya Muslims for Shared Actions on Climate Impact (MOSAIC), gerakan yang lahir sebagai tindak lanjut dari Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari. Dari kesadaran itu mereka menghadirkan beragam program untuk saling membantu umat dalam menciptakan bumi lebih berkelanjutan. 

Sedekah Energi salah satunya. Program ini menjadi salah satu solusi permasalahan iklim. Hal itu melalui upaya penggalangan partisipasi masyarakat untuk mendukung masjid sebagai praktik nyata dalam menggunakan energi terbarukan. 

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkenalkan bentuk baru dari sedekah, di mana umat Muslim dapat berkontribusi untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya sebagai bagian dari ibadah, sedekah juga bermanfaat bagi bumi, yang mana Allah telah memerintahkan umat manusia untuk menjaganya.

Sejak diluncurkan pada 2022, Sedekah Energi membuktikan bahwa kontribusi umat Islam terhadap bauran energi terbarukan bukan hanya sekadar impian. Mereka hadir untuk masjid-masjid di Indonesia dengan memasangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atapnya. 

Inisiatif itu adalah dana yang terkumpul dari sedekah umat. Sebuah langkah yang lebih dari sekadar memberi sumbangan, tetapi juga menggandeng seluruh komunitas dalam menciptakan solusi bagi ketahanan energi.

Titik Balik

Project Leader Sedekah Energi, Elok Faiqotul Mutia mengatakan bahwa inisiatif ini juga hadir kala itu, di tengah kondisi pemerintah terhadap bauran energi terbarukan sangat besar. Namun, langkahnya itu masih kecil. Bahkan, kebijakan di tahun 2022 itu masih ada isu pembatasan kapasitas PLTS atap dari PLN. 

Menurutnya, meskipun di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali listrik sudah tersedia, keandalannya sering kali sangat rendah. Ini jelas terasa di Masjid Al Muharram, tak jauh dari Yogyakarta, yang sering kali mengalami pemadaman listrik, meski posisinya tidak jauh dari pusat kota.

“Gimana kita mau mandiri? Secara kan kita fokusnya ketahanan, ya, kalau kata presiden sekarang. Kita mau bilang ketahanan pangan, ketahanan energi, tapi tingkat keandalan listiriknya serendah itu,” kata Mutia.

Bagi Mutia, itulah yang menjadi titik balik. Melihat kenyataan ini, mereka memilih untuk memberikan solusi. Bukan hanya dengan memberi bantuan, melainkan dengan memberdayakan umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam transisi energi melalui sedekah dan wakaf. 

Menerangi Umat, Menggerakkan Transisi

MOSAIC memilih masjid sebagai poros dalam program ini bukan tanpa alasan. Mereka melihat masjid memiliki peranan besar untuk perubahan. Sejak dahulu, masjid adalah pusat peradaban. Ada aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan di sana. 

Di banyak daerah, masjid bahkan berperan sebagai jantung komunitas. Di sanalah rapat RT, arisan ibu-ibu berlangsung, hingga tempat anak-anak belajar mengaji dan menulis. Masjid adalah ruang bersama yang hidup, yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam ritme keseharian mereka. Maka tak heran, jika masjid kemudian menjadi titik awal yang strategis untuk menggerakkan transisi energi berbasis komunitas. 

Pemilihan ini terbukti tepat. Program Sedekah Energi menunjukkan keberhasilan bukan hanya dari sisi teknis pemasangan panel surya, tapi juga dari sisi partisipasi masyarakat. Di balik tiap panel yang terpasang, ada semangat gotong royong, urunan, dan kebersamaan.

Bagi Mutia, inilah potensi besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih jauh oleh pemerintah dengan mendorong transisi energi terbarukan berbasis komunitas. Sebuah pendekatan yang lebih membumi, inklusif, dan berakar kuat, ketimbang hanya mengandalkan proyek-proyek berskala besar. 

ZISWAF untuk Proyek Lingkungan

Lebih dari itu, Sedekah Energi juga menjadi bukti bahwa dana dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) bisa bermanfaat untuk mendukung proyek lingkungan. 

Mutia mengatakan, selama ini transisi energi sering kali dianggap sebagai proyek besar yang mahal dan hanya bisa dilakukan oleh negara atau perusahaan besar. Namun, Sedekah Energi membuktikan bahwa umat Islam yang telah diakui sebagai komunitas paling dermawan di dunia, memiliki potensi besar untuk mendukung transisi energi terbarukan ini. 

“Sebenarnya umat Islam ini kalau diajak berkontribusi bareng-bareng itu bisa kok. Inisiatif-inisiatif yang berbasis komunitas itu bisa dilakukan dan bisa digerakkan secara masif, kalau misalkan dinarasikan dengan tepat, diajak dengan tepat,” imbuhnya.

Hingga saat ini, sudah ada tiga masjid yang menjadi penerima manfaat panel surya dari pengumpulan sedekah dari umat. Di antaranya Masjid Al-Muharram, Masjid Al-Ummah Al-Islamiyah di Sembalun, Lombok, serta Masjid Al-Khoiriyah di Desa Karyasari, Garut—yang baru rampung awal tahun ini. 

Dalam mengimplementasikan panel surya dari masjid ke masjid, MOSAIC juga memilih lokasi berdasarkan kondisi energi di masing-masing daerah. Mereka melihat keandalan listrik, keberadaan PLTU, serta proyek energi besar yang tengah berlangsung di provinsi tersebut. Pilihan ini bukan sembarangan, tapi berdasarkan pemetaan kebutuhan riil energi, sekaligus potensi komunitas di sekitar masjid. 

Project Leader Sedekah Energi, Elok Faiqotul Mutia. Foto: Istimewa

Masyarakat Antusias

Dari sisi pendanaan, program ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Mereka memilih kitabisa.com sebagai platform utama untuk menggalang dana, sebuah kanal yang sudah akrab bagi masyarakat. 

Di sana, setiap orang bisa membaca cerita di balik proyek, melihat progres, dan ikut menjadi bagian dari perubahan. Tak hanya itu, mereka juga menggandeng berbagai organisasi dan influencer untuk mendukung kampanye ini. Bagi Mutia dan timnya, kolaborasi adalah kunci utama.  

Sebagai contoh, dalam proyek fundraising untuk Masjid Al Muharram, target dana adalah Rp75 juta. Namun, dalam waktu tiga bulan, dana yang terkumpul berhasil melebihi target, mencapai lebih dari Rp80 juta. Menurut Mutia, pencapaian ini mencerminkan antusiasme masyarakat yang luar biasa terhadap proyek energi terbarukan berbasis komunitas.

Dengan lebih dari 800.000 masjid di Indonesia, MOSAIC memiliki visi untuk menciptakan sebuah gerakan transisi energi berbasis komunitas yang dapat menjangkau seluruh masjid di Indonesia, lewat Sedekah Energi ini. 

Hal ini juga menunjukkan potensi untuk mengembangkan sistem energi terbarukan seperti panel surya di masjid sangat besar. Baginya, tidak hanya memberikan solusi energi yang berkelanjutan untuk masjid-masjid, tetapi juga berpotensi menjadi model yang dapat pemerintah tiru, sebagai pionir energi terbarukan berbasis komunitas.

Iman yang Membumi 

Gerakan Sedekah Energi ini mulai menapaki jalannya sendiri sebagai bentuk nyata dari ikhtiar menuju solusi energi bersih. Di tengah urgensi krisis iklim, inisiatif ini bukan sekadar proyek teknis. Ini adalah panggilan moral dan spiritual. Gerakan Islam kini tidak lagi hanya merenungi, tetapi bergerak. Dan dari masjid, energi perubahan itu mulai terpancar.

Hasil Climate Audience Polling oleh Purpose Climate Lab pada 2021 menguatkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah siap. Mereka memiliki keinginan besar untuk terlibat dalam pelestarian alam, dengan kekhawatiran yang tinggi terhadap krisis iklim. Survei yang sama mengungkap hubungan antara nilai Islam dengan pelestarian lingkungan, termasuk tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemangku agama Islam terkait isu iklim.

Sebanyak 84 persen responden juga percaya bahwa aktivitas manusialah yang bertanggung jawab terhadap perubahan iklim. Namun, dalam waktu yang sama, mereka juga percaya bahwa bencana adalah bagian dari kehendak Tuhan. 

Pandangan ini telah membuka ruang untuk pendekatan spiritual dalam isu lingkungan, yaitu bahwa menjaga bumi bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga amanah ilahi. Dalam konteks ini, peran para pemimpin agama menjadi begitu penting. Mereka dipercaya, didengarkan, dan menjadi rujukan moral. Maka, gerakan seperti Sedekah Energi bukan hanya memberi cahaya, tetapi juga menjadi simbol terang harapan, bahwa umat beragama bisa menjadi motor transisi energi, bukan hanya berdiam diri untuk sebuah perubahan.

Contoh bagi Lintas Iman

Koordinator Greenfaith Indonesia, Hening Purwati Parlan menilai proyek-proyek energi bersih yang menghidupkan masjid ini juga dapat menjadi contoh bagi lintas iman. 

Pada akhirnya, harapan dari gerakan ini jauh lebih besar dari sekadar panel surya di atap masjid. Ini tentang bagaimana agama kembali membumi. Serta, iman yang menjadi sebuah cinta yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama, dan dengan bumi yang dipijaknya.

Sebab, hidup yang bermartabat bukanlah hidup yang mengeksploitasi tanpa batas, melainkan hidup yang damai, penuh kasih, dan selaras dengan alam. Barangkali lewat gerakan seperti ini, kita sedang menanam benih-benih masa depan yang lebih terang bagi bumi, bagi umat manusia, dan bagi keimanan itu sendiri.

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia

Tulisan ini merupakan edisi keempat dari serial liputan “Merekam Jejak Energi Bersih dari Masjid ke Masjid”. 

Di atas mimbar, para pendakwah berperan besar dalam menyuarakan perubahan. Melalui dakwah dan pesan-pesan spiritual, kini mereka menyelipkan isu-isu lingkungan untuk menyentuh hati umat, membangkitkan kesadaran, dan mendorong kepedulian terhadap bumi.

Jakarta (Greeners) – Dalam serial “Merekam Jejak Energi Bersih dari Masjid ke Masjid” ini, ada satu benang merah yang tak boleh terlewatkan, yaitu kehadiran para pendakwah. Mereka bukan hanya pelengkap cerita, tapi juga jembatan yang membawa umat menuju kesadaran baru—bahwa menjaga bumi adalah bagian dari ibadah. Selain itu, mendorong energi bersih adalah bentuk cinta pada ciptaan-Nya.

Krisis iklim yang terus berlangsung menegaskan pentingnya peran agama dalam mendorong perubahan sosial. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim (sekitar 244,7 juta jiwa atau 86,98% populasi), Indonesia memiliki potensi spiritual dan sosial yang besar untuk mendorong gerakan lingkungan berbasis keimanan.

Potensi ini mulai bergerak. Kini, semakin banyak pendakwah yang memasukkan isu lingkungan dalam ceramah mereka. Mereka tidak hanya membahas fikih atau akhlak, tetapi juga menyuarakan kerusakan lingkungan akibat berbagai faktor. Di antaranya deforestasi, penggunaan energi fosil, dan bentuk kerusakan lainnya.

Pendakwah Ummah for Earth dan Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Ahmad Rahma Wardhana, memiliki pandangan yang menarik terkait peran pendakwah dalam kampanye lingkungan. Ia berpendapat bahwa Indonesia, sebagai negara yang terkenal religius, seharusnya lebih banyak mengaitkan ajaran agama dengan isu-isu kontemporer, seperti lingkungan.

“Pendakwah itu perlu menjadi bagian dari kampanye lingkungan karena masyarakat kita itu religius. Berbagai hasil survei pula mengatakan bahwa kita itu negara yang religius,” kata Ahmad. 

Ahmad juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara religiusitas yang ada dalam ajaran agama dengan perilaku nyata di masyarakat. Menurutnya, penting bagi para pendakwah untuk mengemas pesan spiritual dengan substansi yang menyentuh realitas umat agar dakwah tidak stagnan dan lebih mengena. Dengan begitu, dakwah menjadi jalan untuk membangun kesadaran baru akan pentingnya menjaga bumi dalam bingkai iman.

Menjahit Dua Identitas 

Ahmad tak pernah menyangka, satu wawancara sederhana di akhir 2023 bisa menjadi titik balik dalam perjalanan dakwahnya. Saat itu, ia dimintai waktu oleh adik dari teman SMA-nya yang sedang menyusun tugas akhir S2 di Italia dengan topik energi terbarukan.

Ia pun mulai merenung. Sebagai seseorang yang aktif di dua dunia—dunia dakwah dan dunia energi terbarukan, dua peran itu selama ini berjalan paralel, tidak saling bersinggungan. 

Tahun 2024 menjadi tahun awal ia mencoba menjahit dua identitas itu menjadi satu. Di atas mimbar, ia mulai menyisipkan kisah tentang krisis iklim, menyentuh soal rusaknya alam akibat energi fosil, dan mengajak jamaah untuk melihat pentingnya beralih ke sumber energi yang lebih bersih.

“Jadi, ada energi fosil yang sudah terbukti secara empirik merusak lingkungan. Merusak lingkungan yang tidak sesuai dengan agama. Maka, salah satu cara supaya lingkungan tidak rusak adalah kita pindah dari fosil ke energi terbarukan, konsep utamanya seperti itu,” cerita Ahmad saat mencontohkan isi dakwahnya tentang lingkungan kepada jamaah.

Bagi Ahmad, dakwah tak harus membahas teknis panel surya atau detail tentang greenwashing, atau pun isu-isu krusial tentang lingkungan yang lebih dalam. Itu bukan ranah di dalam dakwah. Menurutnya, yang lebih penting adalah menyampaikan dasar-dasar tentang isu ini, bukan berkoar-koar atau berapi-api. 

Contohnya kala membahas contoh-contoh kerusakan iklim kepada jamaah. Lalu ia menjelaskan solusinya, salah satunya misal adalah renewable energy. Dari situlah umat bisa menyadari solusi-solusi untuk mengatasi perubahan iklim. 

Pendakwah Ummah for Earth dan Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Ahmad Wardhana sedang berdakwah di Kagungan Dalem Masjid al-Falaah Blunyah Gede, Yogyakarta Foto: Istimewa

Binar di Mata Jamaah

Dakwah tentang lingkungan hidup yang Ahmad sampaikan kepada para jamaah juga mendapat respons positif. Ahmad bercerita, ketika dirinya berdiri di mimbar masjid di Fakultas Peternakan UGM, April tahun lalu, ia membawa pesan yang tak biasa. Bukan soal fikih ibadah atau akhlak mulia, melainkan perubahan iklim. Terdengar seperti berat, namun jamaah justru menyimaknya. 

“Saya tahu audiensnya anak kampus, jadi saya berani bicara dengan bahasa yang lebih ilmiah. Dan mereka paham,” ujarnya. Apalagi, sektor peternakan sendiri kerap mendapat sorotan karena kontribusinya terhadap emisi gas metana dari kotoran hewan.

Usai ceramah, ia turun dari mimbar dengan perasaan was-was—takut terlalu teknis, takut sulit dicerna. Namun temannya, seroang takmir langsung menyambutnya dengan antusias, “Mas, ini progresif banget.” Ahmad hanya bisa tersenyum lega, “Alhamdulillah,” ucapnya pelan.

Bagi Ahmad, respons jemaah adalah cermin. Maka, setiap kali berceramah, matanya refleks menyapu wajah-wajah yang duduk di hadapannya.

“Saya cari mata-mata yang berbinar, yang nggak menunduk karena mengantuk. Alhamdulillah, tema-tema seperti ini, meskipun jarang ada yang bahas, justru bikin mereka terjaga,” katanya.

Bahkan, beberapa waktu lalu, seorang jamaah di masjid tempatnya biasa mengisi kajian mendekatinya dan bertanya, “Mas Ahmad, kapan ceramah lagi? Saya nunggu cerita-cerita Mas Ahmad, lho.”

Hal itu membuktikan bahwa dakwah tentang isu lingkungan, yang kerap dianggap berat, justru bisa memantik rasa ingin tahu jamaah untuk memahami lebih dalam.

Menguatkan Cerita dalam Dakwah 

Ahmad tahu betul, dakwah hari ini tak bisa hanya tersampaikan lewat ayat dan dalil yang digarisbawahi dengan penghakiman. Ia percaya pada kekuatan cerita. “Ada dua pendekatan yang saya pakai. Kalau temanya baru, saya bangun narasinya dengan storytelling. Kalau tidak, saya ambil kisah nyata yang kontekstual,” jelasnya.

Dengan cerita, Ahmad mengajak para jamaah untuk merasakan, bukan hanya memahami. “Karena lewat cerita, orang bisa relate. Baru setelah itu kita masuk ke tafsir, ke ajaran yang sebenarnya,” katanya. 

Menurut Ahmad, dengan pendekatan seperti ini, cerita bukan hanya alat, tapi juga jembatan—antara pesan dakwah dan hati para pendengarnya.

“Kenapa cerita itu penting? Karena Al-Qur’an pun mayoritas berisi kisah,” ungkapnya. Biasanya, ia menjelaskan sekitar 10 sampai 20 persen isi Al-Qur’an yang berupa hukum—halal, haram, boleh atau tidak. Selebihnya berupa kisah.

“Kisah para nabi, kisah umat-umat terdahulu. Itu semua bukan sekadar dongeng. Kita diminta untuk mengambil hikmahnya, untuk merelasikan cerita-cerita itu dengan kehidupan kita sekarang,” imbuhnya. 

Bagi Ahmad, inilah metode dakwah yang paling efektif. Ketika orang bisa turut merasakan, maka pesan itu bisa tinggal lebih lama dalam pikiran, bahkan hatinya.

Dalam dunia dakwah, waktu berbicara tak pernah panjang. Ahmad menyebutkan, “Umumnya khutbah itu sekitar 15 sampai paling lama 20 menit. Itu pun udah paling maksimal.”

Durasi yang singkat itulah yang justru menantang. Karena di waktu terbatas, seorang pendakwah harus mampu merangkai pesan yang padat, jernih, dan menggugah. 

Dalam setahun, Ahmad tidak selalu aktif di mimbar setiap pekan. Dari total 52 Jumat, ia biasanya mengisi sekitar 15 hingga 20 kali khutbah. Namun, tahun 2024 terasa berbeda. Bencana akibat perubahan iklim makin nyata. Di titik itu, Ahmad merasa sudah waktunya bicara secara spesifik.

Dari Hati Menuju Hati 

Dalam ajaran umat Islam, dakwah merupakan sebuah proses untuk mengajak umat beriman kepada Allah. Perannya begitu besar. Dari lisan, dakwah bisa membawa perubahan perlahan-lahan, termasuk membawa umat untuk memiliki kepedulian terhadap planet bumi sebagai tempat tinggalnya. Pendakwah juga punya harapan, pesannya bisa menggerakkan itu semua. 

Meskipun begitu, pendakwah tak bisa memastikannya. Mereka hanya menjalankan ikhtiar menciptakan umat yang penuh kesadaran untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ahmad selalu memegang satu prinsip sederhana bahwa hidayah bukan urusan manusia.

“Saya masih ingat betul. Perubahan yang terjadi pada seseorang itu bukan urusan kita. Tugas kita cuma menyampaikan. Mau dia berubah atau tidak, itu urusan Tuhan dan dirinya sendiri,” ujarnya. 

Karena itu, Ahmad tak pernah membebani dirinya dengan hasil. Ia berdakwah dengan hati yang nothing to lose. Satu hal yang terpenting katanya, “Saya menjaga emosi, tidak terlalu berapi-api, tapi juga nggak terlalu lembut sampai bikin ngantuk.” 

Kalau sudah begitu, baginya tugas sudah selesai. Tinggal yang tersisa hanya harapan—agar ada yang tersentuh, tersadar, dan bergerak berubah.

Ahmad mengibaratkan hati sebagai teko. “Kalau tekonya diisi teh, ya waktu dituangkan, yang keluar juga teh. Bukan kopi, bukan air putih. Kalau kita berbicara dari hati, maka yang mendengar hati mereka yang bisa ikut menangkapnya.” 

Di sanalah ia menaruh harap. Bukan pada seberapa cepat orang berubah, tapi pada seberapa tulus ia menyampaikan. Karena di balik ketulusan itulah, pesan bisa menemukan jalannya sendiri. Dari hati, menuju hati.

Dakwah tentang lingkungan tak lagi terbatas di masjid. Ia meluas—ke ruang-ruang komunitas, ke sosial media, bahkan ke perbincangan sehari-hari. Para pendakwah, dengan gaya tutur yang lembut dan menyentuh, kini telah mengajak umat untuk ikut bersuara, ikut bergerak. 

Pesan-pesannya bisa menyentuh hati, membangun kesadaran, dan menyalakan harapan baru untuk masa depan lingkungan dengan perubahan yang bisa dimulai dari langkah kecil, dari satu khutbah, dari satu hati yang tersentuh.

Sejalan dengan Prinsip Ekologi 

Manajer Program Green Faith Indonesia, Parid Ridwanuddin menyatakan bahwa Islam juga memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip ekologi yang dunia butuhkan saat ini. 

Menurutnya, nilai-nilai ekologis tidak hanya ada dalam filsafat barat atau budaya masyarakat adat, tetapi juga dalam ajaran agama, termasuk Islam. “Oleh karena itu, penting bagi para tokoh agama untuk menyuarakan isu-isu lingkungan,” katanya. 

Islam juga memiliki konsep filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bermanfaat untuk mendukung gerakan lingkungan, termasuk dalam konteks transisi energi. Selain itu, struktur kelembagaan dalam organisasi keagamaan seperti lembaga pendidikan juga memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran ekologis jangka panjang.

Misalnya, Muhammadiyah yang baru-baru ini merilis buku Fikih Transisi Energi Berkeadilan yang membahas transisi energi dari perspektif Islam. Buku ini menyoroti dampak negatif energi fosil seperti batu bara dan nikel terhadap lingkungan dan kesehatan, serta menekankan perlunya transisi energi yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan lingkungan.

Buku tersebut mengangkat sekitar 10 prinsip Islam, seperti ‘adl (keadilan), termasuk keadilan antar-generasi dan antar-spesies, serta syura (musyawarah) yang menekankan pentingnya partisipasi publik. Parid menekankan bahwa transisi energi tidak boleh menciptakan krisis atau ketidakadilan baru, seperti perampasan lahan pertanian.

Namun, praktik di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Pertambangan nikel dan proyek di Rempang atas nama transisi energi dapat merusak lingkungan dan menggusur masyarakat. Parid mengkritik bahwa yang terjadi saat ini bukanlah transisi energi sejati, melainkan bentuk kolonialisasi baru. Ia menyerukan agar proses transisi benar-benar adil, partisipatif, dan tidak merugikan masyarakat terdampak.

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia

Tulisan ini merupakan edisi ketiga dari serial liputan “Merekam Jejak Energi Bersih dari Masjid ke Masjid”. 

Masjid Al Muharram di Kampung Brajan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terkenal sebagai eco masjid, kini menuju dua tahun menggunakan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Teknologi energi bersih ini hadir sebagai cahaya harapan, menerangi kegelapan dari lampu-lampu yang sering kali padam. 

Jakarta (Greeners) – Mimpi Ananto Isworo (47) akhirnya tuntas terwujud pada 2023. Sebagai Ketua Takmir Masjid Al Muharram, ia sudah menyimpan cita-cita sejak 2013 untuk bisa memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di masjid kecil kampungnya. Baginya, ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menjadikan Masjid Al Muharram sebagai masjid yang ramah lingkungan—tempat ibadah yang tak hanya memuliakan Allah, tapi juga menjaga bumi-Nya.

Ananto juga merupakan salah satu penggerak utama inisiatif ramah lingkungan di Masjid Al Muharram sejak lama. Berbagai inisiatif telah ia gagas, mulai dari program sedekah sampah, masjid ramah anak dan difabel, aksi penanaman pohon, hingga menampung air hujan. Terbaru, masjid ini tuntas menjalankan prinsip transisi energi terbarukan.

Ambisi Ananto untuk memasang PLTS atap di masjidnya tidak lepas dari berbagai permasalahan. Kampung Brajan, tempat masjid ini berada, memang sudah sering mengalami pemadaman listrik. Pemadaman bisa berlangsung hingga tiga sampai empat jam dalam sekali kejadian. Bagi warga, gangguan berdampak pada kegiatan keagamaan di Masjid Al Muharram.

Dari situlah Ananto berusaha untuk mencari cara agar masjid Al Muharram memiliki panel surya.  Setelah 10 tahun lamanya, masjid ini akhirnya mendapatkan dukungan dari Muslims for Shared Action on Climate Impact (MOSAIC) melalui program Sedekah Energi. Gerakan ini menyoroti titik temu antara Islam dan iklim, serta memberdayakan umat untuk mendorong aksi iklim di Indonesia.

Melalui program ini, lebih dari 5.000 orang telah mendonasikan dananya, sehingga terpasang delapan panel surya berukuran 2×1 meter dengan kapasitas 4.300 wattpeak (wp). Panel-panel ini menyediakan listrik untuk masjid sekaligus mencegah emisi karbon hingga 34 ton CO₂ per tahun.

Menerangi Kala Gelap Gulita  

Teknologi ini pun tak hanya tepat, tetapi membawa perubahan besar. Panel surya juga menjadi penyelamat di saat gelap menyelimuti desa. Saat seluruh kampung gelap gulita akibat pemadaman, Masjid Al Muharram justru menjadi satu-satunya titik terang. 

Ketika ada panel surya yang bisa berfungsi saat listrik padam, warga di sana bahagia tak kepalang. Mereka tak lagi takut akan gelap ketika listrik padam di sela-sela kegiatan keagamaan di masjid sedang berjalan. 

Ananto memberi contoh betapa bermanfaatnya panel surya di masjid ini. Pada suatu malam, Masjid Al Muharram akan menyelenggarakan pengajian akbar, namun listrik padam di seluruh desa. Masjid Al Muharram justru tetap terang benderang karena memakai panel surya. 

“Itu kan cukup besar dan panel surya mampu memenuhi kebutuhan masjid sekaligus kebutuhan kalau pengajian akbar, kan kita biasa pakai sound system besar,” kata Ananto.

Saat itu, semua relawan dan panitia yang tengah sibuk mempersiapkan gamelan untuk pengajian akbar tidak sadar bahwa listrik padam di luar. Mereka fokus pada acara, namun seiring berjalannya waktu, jamaah yang biasanya ramai tak kunjung datang.

“Lho, kok gak ada jamaah? Ternyata padam listrik. Hanya saja, kami umumkan di sound luar bahwa jamaah masih bisa ke masjid karena di sini masih nyala semua, dan termasuk ustaznya kami pastiin, di masjid masih nyala,” kata Ananto.

Para jamaah yang datang pun sempat terheran mengapa di masjid tersebut terang benderang. Bahkan, ada salah satu ustaz yang bertanya kepada Ananto, apakah masjid ini pakai genset? Namun, dengan bangga, Ananto menjawab, “Enggak, ini pakai panel surya.” Jawaban ini membuat ustaz terkejut.

“Ini sesuatu yang harus saya ceritakan ke banyak masjid,” katanya.

Panel surya di masjid ini menurut Ananto telah membuktikan bahwa tidak hanya mampu menyalakan lampu, tapi juga memenuhi kebutuhan listrik untuk kegiatan besar yang berlangsung hingga malam.

Ananto menunjukkan saklar untuk memindahkan dari PLN ke inverter panel surya. Foto: Dini Jembar Wardani

Hemat Listrik 85 Persen

Serupa dengan Masjid KH. Ahmad Dahlan di Malang, masjid di sini juga menggunakan PLTS dengan sistem off grid. Bedanya, mereka mengganti aliran listrik antara PLN dan panel surya secara manual, yakni dengan menyalakan dan mematikan aliran listrik antara keduanya secara bergantian.

“Jadi, kalau mulai sore jam-jam habis Asar, ya, kami pindahkan ke panel surya. Nanti habis subuh atau jam-jam enam pagi itu pindahkan lagi ke PLN,” jelas Ananto.

Penggunaan listrik dari panel surya pada malam hari ini dikarenakan pada siang hari masjid tidak menggunakan banyak lampu. Sebab, pencahayaan cukup dari sinar matahari. Maka dari itu, panel surya untuk kebutuhan listrik malam hari, seperti saat aktivitas pengajian dan rapat warga. 

Dengan sistem ini, Masjid Al Muharram kini bisa menghemat listrik sebesar 75 hingga 85 persen dari total kebutuhan listrik bulanan. Sebelum menggunakan panel surya, tagihan listrik di masjid ini mencapai Rp400.000 setiap bulannya. 

Namun, semenjak menggunakan panel surya, masjid hanya membayar sekitar Rp15.000 sampai Rp60.000 per bulan. Bahkan, di bulan puasa dengan kegiatan yang sangat padat, masjid hanya membayar Rp150.000. Beban tagihan listrik yang biasanya menjadi keluhan banyak masjid, kini tak lagi terasa di Masjid Al Muharram.

Efisiensi ini juga didukung oleh desain bangunan masjid yang sejuk alami. Masjid Al Muharram tidak menggunakan pendingin ruangan seperti AC, melainkan cukup memakai beberapa kipas angin saja. Menurut Ananto, sejak awal rancangan bangunan ini memang memiliki sirkulasi udara yang baik dan ventilasi yang cukup.

Pemasangan Tak Sulit

Bagi banyak orang, teknologi panel surya masih terdengar asing dan rumit. Hal itu pula yang Ananto rasakan ketika pertama kali memperkenalkan sistem PLTS atap ke lingkungan masjid tempatnya biasa beraktivitas.

“Awalnya banyak yang tanya, ‘Ini ribet gak? Susah gak masangnya?’ Bahkan, ada yang heran, ‘Listrik gratis, kok bisa ya? Dari mana?” cerita Ananto.

Namun, Ananto mengakui bahwa pemasangan panel surya tidak serumit yang ia bayangkan. Pemasangannya cukup menghabiskan waktu tiga hari saja. Perawatannya juga tidak sulit. 

“Perawatannya cukup sederhana, paling tinggal dilap pakai kain pel atau disemprot air kalau ada debu. Apalagi kalau musim hujan, malah dibersihkan sendiri sama hujan,” jelas Ananto.

Sejak pertama kali digunakan pada 2023, Masjid Al Muharram nyaris tidak mengalami kendala besar. Hanya sempat ada penurunan daya kala itu, sesaat menjelang waktu Subuh, namun sistem segera pulih keesokan harinya.

Ananto sedang menunjukkan inverter dari PLTS atap di Masjid Al Muharram. Foto: Dini Jembar Wardani

Ilmu dari Surya 

Bagi Ananto, setelah panel surya terpasang, teknologi ini bukan sekadar menjadi titik terang kala kampungnya sedang kegelapan. Baginya, panel surya merupakan salah satu teknologi yang juga bisa menghasilkan energi bersih untuk mengurangi emisi dan melawan krisis iklim. 

“Saya juga awalnya awam dengan itu. Namun, kami ingin bagaimana ini menjadi proyek baru sekaligus menjadi contoh bagi orang lain bahwa masjid bisa berperan dalam pro iklim, perubahan iklim ini kita antisipasi seperti apa sih?” ujar Ananto.

Sebagian besar masyarakat kini memang masih mengasosiasikan panel surya sebagai teknologi mahal dan canggih dari negara-negara maju seperti Jepang atau Eropa. Maka wajar jika saat panel surya itu terpasang di sebuah masjid kampung, rasa kagum bercampur ragu langsung bermunculan.

Keraguan ini juga tercermin dalam temuan riset bertajuk Analyzing Public Discourse on Photovoltaic (PV) Adoption in Indonesia di jurnal Science Direct. Penelitian itu menyebut bahwa persepsi masyarakat Indonesia terhadap teknologi panel surya masih dipenuhi ketakutan dan ketidaktahuan. Di media sosial, 42 persen sentimen publik terhadap PLTS atap cenderung negatif, disusul 34 persen netral, dan hanya 24 persen yang positif.

Topik-topik yang memicu kekhawatiran pun cukup beragam. Mulai dari biaya pemasangan, perawatan, ketersediaan suku cadang, hingga mitos-mitos seperti panel surya yang mudah rusak jika terkena petir. Padahal, faktanya panel surya justru tahan terhadap berbagai kondisi cuaca ekstrem dan tidak menyebabkan risiko tambahan terhadap sambaran petir.

“Teknologinya gak serumit yang kita bayangkan, kok,” ujar Ananto. Saat panel surya mulai berfungsi di masjid, ia juga langsung memanfaatkan momen itu untuk mengedukasi warga.

Belum Menjadi Pengetahuan Umum 

Melihat tantangan persepsi publik terhadap PLTS atap yang masih penuh keraguan, menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera teratasi. Teknologi ini sudah semestinya tidak lagi dianggap asing.

Manajer Program Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian, menekankan bahwa energi terbarukan seperti PLTS atap harus mulai jadi pengetahuan umum. Bukan lagi wacana teknis yang hanya bisa dipahami segelintir orang.

“Kalau kita belajar dari Jerman atau Jepang kan sebenarnya mereka mulai dari pemerintahannya dulu yang pasang di mana-mana gitu, ya, dan di Indonesia tuh itu belum populer,” ucapnya. 

Ia mencontohkan, Jepang telah mendorong penggunaan PLTS atap. Hal itu melalui regulasi baru yang mewajibkan pemasangan panel surya pada bangunan residensial baru mulai April 2025. Selain itu, pengembang perumahan besar juga wajib melaporkan pelaksanaan kebijakan ini, menunjukkan komitmen Jepang dalam transisi energi bersih.

Di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi kedelapan dari 11 negara ASEAN dalam pemanfaatan panel surya, menurut laporan Global Energy Monitor 2024. Sebagai perbandingan, Vietnam telah memasang panel surya dengan total kapasitas mencapai 13.035 megawatt.

Kesuksesan Vietnam dipengaruhi oleh kebijakan feed-in tariff dan investasi energi terbarukan yang mendukung. Saat biaya teknologi surya dan angin menurun, kebijakan tersebut menarik minat bisnis dan mendorong pertumbuhan pesat sektor energi surya. 

Dari berbagai contoh di atas, terlihat jelas bahwa dukungan kuat dari pemerintah berperan penting dalam mendorong adopsi PLTS atap secara luas.  Pengalaman negara-negara tersebut juga membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan insentif yang memadai, transisi menuju energi bersih bisa menjadi gerakan massal di kalangan masyarakat. 

Ananto bersama warga Kampung Brajan sedang mengumpulkan dan memilah sampah dari sedekah sampah di Masjid Al Muharram. Foto: Dini Jembar Wardani

Rawat dengan Rasa Memiliki

Di Masjid Al Muharram, kehadiran panel surya punya peran besar. Bukan hanya tentang teknologi yang menempel di atap, melainkan rasa memiliki oleh warganya. Itu menjadi kunci utama bagaimana PLTS atap ini bisa digunakan secara berkelanjutan, dirawat, dan terus dirasakan manfaatnya oleh warga. Bukan menjadi pajangan semata saja. 

Sejak awal, pendekatan yang diambil juga bukan sebatas “memberi”, melainkan membangun. Bagi Project Lead Sedekah Energi, Elok Faiqotul Mutia, kunci dari keberhasilan program ini justru terletak pada penguatan komunitasnya. Mereka tidak hanya memasang, tapi memastikan bahwa warga benar-benar memahami, merawat, dan bertanggung jawab terhadap sistem energi yang diberikan.

“Yang kami tekankan dari awal adalah ini bukan bantuan yang bisa ditinggal begitu saja. Ini sedekah dari ribuan orang. Saya sering bilang ke warga, ini sumbangan dari 5.500 orang di seluruh Indonesia. Jangan sampai disia-siakan,” kata Mutia. 

Untuk itu, MOSAIC tidak hanya mendukung berupa pemberian panel surya saja. Mereka juga menggelar pelatihan kepada warga secara mendalam.

Warga belajar bukan hanya soal cara kerja panel surya, tapi juga bagaimana merawatnya, mengecek error, hingga mencari solusi jika terjadi kerusakan. Mutia mengatakan bahwa setelah pelatihan, warga sendiri yang akan turun tangan memasang panel-panel tersebut.

Dorong Kesadaran Kolektif 

Menuju genap dua tahun sejak Masjid Al Muharram memasang panel surya, Ananto tak hanya puas dengan keberhasilan teknis. Ada hal yang lebih besar yang ingin ia dorong, yaitu kesadaran kolektif. 

Sebagai sosok yang memiliki jaringan luas dengan para takmir dan tokoh agama, Ananto menyadari satu hal penting. Masih banyak orang–bahkan pengurus masjid–yang belum memahami betapa besar ketergantungan kita pada energi fosil, terutama batu bara yang menjadi sumber untuk listrik sehari-hari. Baginya, pemahaman ini harus terus ia siarkan agar umat Islam memahami tentang pentingnya transisi ke energi bersih seperti panel surya. 

Menurut data Climate Watch, sektor energi berkontribusi hampir 75 persen dari total emisi gas rumah kaca global. Dari angka tersebut, pembangkit listrik dan panas jadi penyumbang tertinggi, disusul oleh transportasi dan industri manufaktur.

Di Indonesia sendiri, laporan International Energy Agency (IEA) pada 2021 menyebut pembangkit listrik dan panas menyumbang 43 persen emisi. Sementara, pembakaran batu bara menyumbang hingga 51 persen emisi karbon dioksida dari sektor energi.

Melihat kenyataan ini, Ananto merasa masjid tidak bisa lagi hanya menjadi tempat ibadah. Ia yakin, masjid juga bisa menjadi pusat perubahan untuk memulihkan bumi ini lewat solusi energi bersih panel surya. Masjid juga bisa menjadi ruang edukasi, ruang tumbuh, refleksi, dan aksi terhadap isu lingkungan.

“Kita masjid, takmir, jamaah itu sama-sama punya peran bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana mengurangi proses kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari penambangan,” ujarnya.

Dari situlah ia melahirkan ide “ngaji ekologi”. Setiap kali Ananto diminta mengisi kajian atau materi di masjid, ia menyisipkan materi tentang isu-isu lingkungan. Bagi Ananto, perubahan memang tidak terjadi dalam semalam. Dengan terus menyuarakan pentingnya energi terbarukan dari masjid untuk umat, ia percaya perubahan itu sedang tumbuh, perlahan tapi pasti.

Panel surya di atap Masjid Jogokariyan, Kota Yogyakarta. Foto: Faiz Ahmad Iftikhar/ Greeners

Masjid Jogokariyan Adopsi Panel Surya

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, geliat masjid-masjid dalam mengadopsi energi terbarukan kian terasa. Masjid Jogokariyan, yang terkenal lewat gerakan sosial dan kemandirian ekonominya, telah memulai langkah hijau ini sejak 2021. PLTS atap yang terpasang di sana berkapasitas 4,19 kilowatt peak (kWp).

Pemasangan ini berawal dari tawaran sebuah perusahaan asal Jakarta. Saat itu, masjid belum memiliki anggaran karena fokus pada program pemulihan ekonomi umat. Namun, bantuan datang dari sejumlah donatur yang bersedia mewakafkan sembilan panel surya, masing-masing berkapasitas 450–470 watt. 

“Alhamdulillah waktu itu kami sangat bersyukur karena tidak menyangka waktu itu masih nilainya terlalu tinggi waktu itu. Tapi, Alhamdulillah bisa terpasang dengan donatur,” kata Ketua Takmir Masjid Jogokariyan, Muhammad Rizky Rahim. 

Panel-panel tersebut terpasang di atap penginapan tiga lantai milik masjid, yang memiliki daya listrik 17.600 volt-ampere (VA). Dengan kapasitas 4,19 kWp, sistem panel surya mampu menyuplai sekitar 23,8 persen dari kebutuhan listrik penginapan yang diperkirakan mencapai 14.080 watt. Sementara itu, dua meteran lainnya—11.000 VA dan 5.500 VA—masih bergantung sepenuhnya pada PLN. Dari pemasangan PLTS atap ini berhasil mencegah emisi sebesar 3.46 ton CO₂ per tahun.

Berbeda dari masjid lain yang memakai sistem off-grid, Masjid Jogokariyan memilih sistem on-grid, yang langsung terhubung dengan jaringan PLN melalui meteran khusus EXIM.

Rizky mengatakan, saat ini sistem panel sedang tidak tersambung ke beban akibat gangguan instalasi. Meski begitu, panel tetap aktif dan rencananya akan segera diperbaiki agar bisa kembali digunakan secara optimal.

Sembuhkan Bumi dengan Sederhana

Perjalanan tim Greeners untuk merekam jejak energi bersih dari masjid ke masjid ini, membuktikan bahwa transisi energi bisa berawal dari komunitas.Tak perlu lahan luas, tak perlu konflik perebutan ruang—hanya butuh kebersamaan dan rasa saling memiliki dan menjaga. 

Ketika jejak energi bersih dari panel surya ini mengalir dari satu masjid ke masjid lain dan dijaga bersama, ia tak hanya menyalakan lampu-lampu di dalam ruang ibadah—tetapi juga menyalakan harapan. Harapan bahwa bumi bisa pulih dan energi tidak harus selalu menjadi sumber luka. Lewat masjid, lewat komunitas, dan bersama umat, sektor energi pun bisa ikut menyembuhkan bumi dari hal-hal paling sederhana.

Bagi Koordinator Green Faith Indonesia, Hening Purwati Parlan, dalam setiap ajaran agama, manusia sudah diberi amanah untuk merawat dan memuliakan bumi. Setiap umat dilarang bersikap serakah terhadap alam, diajarkan untuk berlaku adil dan baik kepada sesama manusia maupun kepada semesta.

Dalam pandangannya, ketika umat Islam ikut mendorong transisi energi terbarukan, sejatinya mereka tengah menjalankan perintah Tauhid—mempercayai Allah sebagai Tuhan-nya dan Muhammad sebagai Rasul-nya. Sebab, mengikuti perintah Allah dan Rasul berarti pula menjaga ciptaan-Nya.

“Tidak ada kerusakan yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasul,” tuturnya.

Maka, ketika masjid mulai menyambut energi bersih dan menyebarkannya kepada umat, secara tidak langsung mereka juga sedang menanamkan nilai spiritual baru bahwa menjaga bumi adalah bagian dari ibadah. 

Segala cerita dari jejak energi bersih yang mengalir dari masjid ke masjid membuktikan bahwa masa depan yang lestari bisa dimulai dari lantai-lantai masjid. Juga dari komunitas yang saling menjaga cahaya agar energi bersih tak pernah padam.

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia

Tulisan ini merupakan edisi kedua dari serial liputan “Merekam Jejak Energi Bersih dari Masjid ke Masjid”. 

Empat tahun lalu, Masjid KH Ahmad Dahlan memutuskan untuk tak lagi sepenuhnya bergantung pada listrik berbasis fosil. Lewat pemasangan PLTS atap, masjid ini menunjukkan bahwa transisi menuju energi bersih bisa kita mulai dari ruang ibadah. Sejak saat itu, tagihan listrik ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun perlahan  berkurang.  

Jakarta (Greeners) – Berdiri kokoh di tengah Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Masjid KH Ahmad Dahlan bukan sekadar tempat ibadah. Sejak berdiri pada 2012, masjid yang berada di Jawa Timur ini tumbuh menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, hingga pengasuhan anak. Di atas atapnya, panel-panel surya menyerap sinar matahari setiap hari, mengubahnya menjadi energi yang menghidupkan berbagai aktivitas di sana.

Ketua Takmir Masjid KH Ahmad Dahlan, Sugiyanto (54), tak pernah menyangka bahwa masjid yang dulu ia bayangkan akan terus bergantung pada energi fosil, kini justru bisa menggunakan energi bersih.

Pagi itu, Sugiyanto mengenang masa-masa sebelum PLTS terpasang—ketika tagihan listrik masjid kerap membengkak dan jadi beban tersendiri. Kini, empat tahun berselang, ia bisa bernapas lega.

“Dulu, biaya listrik kami bisa mencapai Rp1,7 juta hingga Rp2 juta per bulan. Sekarang, dengan adanya panel surya, pengeluaran kami berkurang sekitar 30 persen. Kini bisa ditekan menjadi sekitar Rp1 juta,” kata Sugiyanto kepada Greeners.

Inisiatif pemasangan panel surya di masjid ini merupakan gagasan Novendra Setiawan, seorang dosen Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang juga merupakan jamaah masjid tersebut.

Melihat tingginya biaya listrik yang harus masjid tanggung, Novendra terdorong untuk secara sukarela menginisiasi pemasangan panel surya sebagai bentuk kontribusinya. Ia pun melibatkan para mahasiswanya dalam proses pemasangan instalasi, melalui program pengabdian masyarakat di kampusnya.

Bagi Sugiyanto, langkah ini sangat berarti. Walau belum 100 persen menggunakan energi matahari, biaya yang bisanya untuk membayar listrik bisa mereka alihkan untuk mendukung kegiatan sosial lainnya. Ia merasa bersyukur karena masjid ikut berkontribusi dalam menghadapi krisis iklim.

Surya Menopang Ibadah

Masjid ini telah memasang empat panel surya berukuran 8 x 10 meter, masing-masing menghasilkan daya sekitar 600 watt-peak (wp). Selain itu, terdapat empat panel tambahan yang dipasang pada tahun 2023 dengan kapasitas 2.200 wp, sehingga total kapasitas PLTS yang terpasang saat ini mencapai 2.800 wp atau 2,8 kilowatt hour (kWh). 

Energi matahari ini diserap, kemudian disimpan dalam delapan baterai dan diubah menjadi listrik AC melalui inverter. PLTS atap ini telah memenuhi kebutuhan listrik untuk tiga lantai masjid tersebut yang sering diisi oleh berbagai aktivitas. 

Di lantai satu ada aktivitas dari amal usaha, yaitu tempat pengasuhan anak (TPA) dan PAUD. Sementara, lantai dua dan tiga untuk kegiatan keagamaan seperti salat, mengaji, dan kajian, yang bertujuan untuk memperluas penyebaran dakwah. 

Saat ini, kebutuhan energi masjid berkisar 6 kWh dari PLN, dengan rata-rata konsumsi harian mencapai 15 kWh. Untuk mengoperasikan seluruh peralatan masjid, total kebutuhan energi dalam sehari mencapai sekitar 30 kWh. Dari pemasangan PLTS atap di masjid ini berhasil mencegah emisi sebesar 2,31 ton karbon dioksida (CO₂) per tahun.

Sugiyanto sedang menjelaskan teknologi inverter, yang mengubah arus DC yang dihasilkan panel surya menjadi arus listrik AC di Masjid KH Ahmad Dahlan. Foto: Dini Jembar Wardani

Mandiri Lewat Surya

PLTS yang terpasang di masjid ini menggunakan sistem off-grid, yaitu perangkat yang menggabungkan panel surya dan baterai untuk menghasilkan listrik secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan PLN. 

Pada tahun 2025, CoE PLTS UMM melakukan pemeliharaan dengan mengganti jenis inverter menjadi string inverter off-grid. Pembaruan ini memungkinkan proses perpindahan sumber listrik berjalan secara otomatis, tidak lagi secara manual seperti sebelumnya, di mana pengelola harus mengganti saluran antara PLN dan PLTS secara bergantian. Kini, pengelolaan sistem menjadi jauh lebih efisien. Bahkan, operator dapat memantau dan mengendalikan sistem melalui ponsel.

Pada siang hari, energi dari panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik masjid, sementara kelebihannya tersimpan dalam baterai. Ketika sore tiba, sistem hybrid otomatis beralih menggunakan daya dari baterai. Saat malam hari, listrik tetap mendapatkan suplai dari energi yang tersimpan. Jika baterai habis, inverter akan otomatis mengalihkan pasokan ke jaringan listrik pusat.

BACA JUGA: UGM Manfaatkan Panel Surya sebagai Sumber Listrik Warga Makassar

Namun, sistem off-grid ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah usia pakai baterai yang hanya bertahan sekitar lima tahun. Setelah itu, harus ada penggantian baterai dengan biaya mencapai puluhan juta rupiah.

“Satu baterai saja bisa menghabiskan biaya sekitar Rp4 juta. Karena kami menggunakan delapan baterai, totalnya bisa mencapai Rp32 juta,” ujar Sugiyanto.

Pemasangan PLTS atap juga membutuhkan biaya yang cukup besar, Sugiyanto mengungkapkan butuh biaya sekitar Rp40 juta untuk pemasangan instalasi tersebut. Meski angkanya terbilang besar, ia meyakini bahwa investasi ini sebanding dengan manfaat jangka panjang seperti pengurangan biaya listrik dan emisi. 

Selama empat tahun ini, Sugiyanto—yang juga menjadi operator utama panel surya nyaris tak menemui kendala. Menurutnya, perawatan panel pun cukup sederhana, hanya perlu rutin dilap agar tetap bersih. Hingga kini, panel-panel tersebut tetap aman, tak pernah diotak-atik, dan belum pernah mengalami kerusakan.

Target Nasional Merosot

Konsistensi penggunaan panel surya di Masjid KH Ahmad Dahlan Malang menjadi contoh dukungan dari level komunitas terhadap target besar transisi energi nasional. Langkah kecil ini menyiratkan bahwa upaya menuju energi bersih bisa berawal dari ruang ibadah di tengah desa. 

Namun, secara nasional, perjalanan menuju target energi bersih masih menemui tantangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa hingga akhir 2024, bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia baru mencapai 14 persen. Capaian ini jauh dari target pemerintah sebesar 17–20 persen pada tahun 2025.

Padahal, sebelumnya pemerintah menargetkan bauran EBT sebesar 23 persen. Namun, Kementerian ESDM menurunkannya melalui penyesuaian, terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Dalam siaran berita acara, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa penurunan target ini karena capaian tahun lalu masih di bawah ekspektasi. 

Sugiyanto menunjukkan pemantauan sistem PLTS atap dari ponselnya. Foto: Dini Jembar Wardani

Pantauan PLN

Di sisi lain, di lapangan, semangat dari masyarakat tetap menyala. Sugiyanto mengenang bagaimana proses pemasangan PLTS atap bisa berlangsung dengan cepat. 

“Pemasangannya cuma sekitar dua hari. Enggak ada izin-izin khusus juga yang perlu kami ajukan ke PLN,” ujarnya.

Namun, sekitar sebulan setelah PLTS mulai beroperasi, petugas dari PLN datang mengecek meteran listrik masjid. Kedatangan itu terjadi dua kali.

“Mereka hanya datang ketika PLTS ini sudah terpasang dan emang enggak nanya gimana-gimana. Mereka cuma memastikan oh di sini ada PLTS, karena mungkin terlihat dari meterannya tuh berkurang. Saya menegaskan saja ke petugasnya, ini masih tinggi kok kami pakai listrik dari PLN,” kata Sugiyanto.

Meski tidak ada larangan eksplisit, kehadiran PLN kerap memunculkan kesan yang kurang nyaman bagi sebagian masyarakat. Manajer Program Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian, menilai bahwa sikap PLN semacam itu bisa membuat masyarakat merasa terintimidasi. 

“Jika pemerintah memang berkomitmen untuk transisi ke energi terbarukan, sudah semestinya hal tersebut pemerintah lakukan dengan benar, termasuk menjaga rasa aman ketika menggunakan energi terbarukan,” ucapnya. 

Di sisi lain, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto menjelaskan, bahwa pengecekan oleh PLN ini bertujuan untuk memastikan bahwa instalasi PLTS Atap sesuai dengan standar teknis dan keselamatan yang berlaku. 

“Hal ini penting agar PLTS dapat berfungsi dengan baik, tidak mengganggu kestabilan jaringan listrik, dan aman bagi pelanggan serta masyarakat sekitar,” ujarnya. 

Potensi Surya Terabaikan 

Kontrasnya, Indonesia juga masih menjadi salah satu yang masih besar bergantung pada batu bara. Global Energy Monitor mencatat pada 2023, Indonesia menjadi penghasil emisi PLTU batu bara terbesar kelima di dunia. 

Sementara, data International Energy Agency (IEA) menunjukkan 51 persen emisi karbon dioksida nasional berasal dari pembangkit listrik batu bara yang mendominasi 67 persen sumber listrik domestik. Namun, Indonesia bisa perlahan lepas dari batu bara karena potensi energi bersih sangat besar. 

Menurut analisis International Renewable Energy Agency (IRENA), total potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.692 giga watt (GW), dan sekitar 2.898 GW di antaranya berasal dari tenaga surya. Sementara itu, menurut data dari Kementerian ESDM, potensi energi surya saat ini baru termanfaatkan sekitar 200 MW saja.

Beyrra menilai masalah utama bukan lagi regulasi, melainkan kurangnya kemauan politik dari pemerintah. Ia menekankan bahwa PLTS atap seharusnya jadi prioritas karena paling inklusif, minim konflik sosial, dan cocok dengan kondisi Indonesia yang kaya sinar matahari. Namun, pemanfaatannya masih rendah karena kurangnya dukungan kebijakan. Pemerintah justru lebih fokus pada proyek besar seperti geothermal yang sering menimbulkan konflik lahan.

Kebijakan Masih Lemah 

Pemanfaatan PLTS atap di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hingga Juli 2023, jumlah pelanggan PLTS atap tercatat sebanyak 7.472 rumah, naik dari 5.926 pelanggan pada bulan yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan energi terbarukan, khususnya tenaga surya.

Melansir Katadata, pemerintah juga menargetkan pembangunan PLTS atap sebesar 2.145 MW sepanjang 2021–2030. Sayangnya, realisasi penggunaannya masih jauh dari harapan.

Padahal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerangkan bahwa potensi PLTS atap yang masih bisa dikembangkan di Indonesia mencapai 32,5 gigawatt (GW). Sektor rumah tangga mengambil potensi paling banyak, yakni sebesar 19,8 GW, lalu diikuti sektor bisnis 5,9 GW, sektor industri 1,9 GW, dan sektor pemerintah sebesar 0,3 GW. 

Meski menunjukkan tren positif, pelaksanaan kebijakan panel surya atap dinilai belum maksimal. Melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, menetapkan sistem kuota pemasangan PLTS atap berdasarkan wilayah usaha. Kuota ini ditentukan oleh pemegang izin penyediaan tenaga listrik, termasuk PLN, dan berlaku selama lima tahun.

Menurut Beyrra, kuota PLTS atap belum tersampaikan secara transparan ke publik—tidak jelas berapa sisa kuotanya, cara pengajuan, atau alasan pembatasannya. Ini membuat masyarakat kesulitan berpartisipasi. Ia juga menilai regulasi yang ada justru semakin melemahkan dukungan terhadap PLTS atap.

Salah satu perubahan besar adalah hilangnya skema ekspor-impor listrik, yang dulu memberi insentif bagi pengguna lewat pengurangan tagihan. Kini, penentuan kuota berdasarkan KEN dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), bukan lagi terbatas pada kapasitas jaringan. Sementara, target energi terbarukan yang menurun juga memperkecil peluang pengembangan PLTS atap.

Lebih dari Sekadar Pasokan Listrik

Beyrra menegaskan, PLTS atap bukan semata soal pasokan listrik, melainkan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam transisi energi. Namun, justru inisiatif itu dibatasi tanpa alasan yang jelas. Ia menyoroti bahwa pendekatan kebijakan pemerintah terlalu fokus pada aspek ekonomi dan finansial, dengan mengabaikan dimensi keadilan iklim.

“Ketika kita bicara transisi energi, yang kita dorong seharusnya adalah keadilan iklim. Ini hak semua orang untuk hidup di lingkungan yang layak,” katanya.

Menurutnya, regulasi yang ada belum mampu menjawab krisis lingkungan dan justru memperburuk ketahanan sosial, karena minimnya dukungan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif.

Meskipun regulasi mengenai PLTS atap semakin lengkap, implementasinya juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tanpa transparansi, kepastian, dan keberpihakan terhadap masyarakat, transisi energi yang adil dan inklusif akan sulit terwujud.

Sugiyanto sedang menunjukkan baterai yang digunakan untuk menyimpan energi dari PLTS atap di Masjid KH Ahmad Dahlan. Foto: Dini Jembar Wardani

Alihkan Subsidi ke Energi Terbarukan 

Dari segala cerita oleh Sugiyanto, sebagai ketua takmir dan operator PLTS di Masjid KH Ahmad Dahlan, memberi cerminan bahwa penggunaan PLTS ini masih terdapat tantangan teknis di lapangan. Salah satu kendalanya adalah soal pergantian baterai yang harus dilakukan sekitar lima tahun sekali. Biaya baterai tersebut juga tidak sedikit. 

Walaupun jangka waktunya cukup panjang, biaya ini tetap menjadi pertimbangan besar dalam menggunakan PLTS secara berkelanjutan. Khususnya, untuk tempat ibadah dan komunitas masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah dalam mendukung masyarakat yang sudah beralih ke energi terbarukan. Dukungan tersebut dapat berupa insentif atau subsidi, khususnya untuk komponen penting seperti baterai penyimpanan energi.

Beyrra menyoroti bahwa alih-alih mendukung energi terbarukan, pemerintah masih memberi subsidi besar pada batu bara lewat skema Domestic Market Obligation (DMO) sehingga harganya tetap murah untuk PLN. 

Ia menyarankan agar sebagian subsidi ini dialihkan ke energi surya. Misalnya, untuk sistem penyimpanan energinya, agar transisi energi berjalan lebih cepat. Dukungan ini juga bisa meringankan biaya pemasangan PLTS bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang adil dan pro-rakyat penting agar energi bersih bisa diakses semua kalangan, bukan hanya yang mampu.

Menanti Keadilan Energi 

Pelbagai persoalan terkait kebijakan energi terbarukan dan penerapan panel surya atap, mencerminkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk mendorong transisi energi secara menyeluruh. Khususnya, upaya transisi energi yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat komunitas.

Masjid KH Ahmad Dahlan di Malang menjadi contoh bahwa komunitas bisa konsisten menggunakan panel surya sebagai energi bersih. Inisiatif ini bagaikan angin segar yang menginspirasi untuk masjid lainnya dan layak diapresiasi. Namun, realitasnya, kebijakan yang ada justru membatasi dan menyulitkan upaya serupa. 

Dari pembatasan kuota, minimnya transparansi, hingga tidak adanya subsidi yang menyasar kebutuhan seperti baterai, menunjukkan lemahnya dukungan negara terhadap aksi-aksi energi bersih di akar rumput.

Padahal, potensi energi surya di Indonesia sangat besar. Ini adalah peluang emas yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dan masjid-masjid di Indonesia. Sayangnya, lagi-lagi soal regulasi yang terus berubah dan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.

Negara sudah semestinya hadir membuka jalan untuk solusi ini dengan menciptakan kebijakan yang berpihak, transparan, dan mendukung partisipasi rakyat secara nyata. Dengan demikian, keadilan energi itu bukan lagi harapan semata, tapi bisa kita gelorakan bersama-sama.

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia

Tulisan ini merupakan edisi perdana dari serial liputan “Merekam Jejak Energi Bersih dari Masjid ke Masjid”. 

Kekayaan keanekaragaman hayati merupakan anugerah yang sangat berharga bagi Indonesia. Keberadaannya memberikan manfaat tak ternilai bagi kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan. Namun, saat ini, kekayaan tersebut kian terancam oleh berbagai faktor perusak. Ini adalah tanggung jawab besar bagi kita semua untuk menghentikan aktivitas yang merusak dan terus menjaga keanekaragaman hayati agar tetap lestari.

Jakarta (Greeners) – Masyarakat Indonesia penting untuk mengetahui bahwa negara mereka bagaikan primadona karena dikelilingi oleh kekayaan keanekaragaman hayati. Bahkan, kekayaannya telah menjadi sorotan dunia. Kaya, indah, dan mempesona—itulah Indonesia dalam pandangan dunia. Keanekaragaman ini mencakup berbagai spesies flora dan fauna serta mendukung ekosistem vital bagi keseimbangan lingkungan global.

Menurut National Geographic Indonesia (2019), peringkat keanekaragaman hayati daratan Indonesia nomor dua setelah Brasil. Namun, jika keanekaragaman hayati lautan juga dihitung, Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Berdasarkan data LIPI (2015), Indonesia memiliki sekitar 74 tipe ekosistem alami, mulai dari ekosistem laut dalam, laut dangkal, pantai, hingga padang lamun, dan mangrove. Ada pula ekosistem dataran rendah, hutan dipterokarpa, hutan kerangas, gambut, karst, danau, serta hutan pegunungan bawah, atas, subalpin, dan alpin.

Selain ekosistem alami, Indonesia juga memiliki ekosistem buatan seperti sawah, tegalan, pekarangan, kebun, tambak, dan empang. Berbagai spesies flora, fauna, dan mikroorganisme menghuni setiap ekosistem, sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman spesies yang sangat tinggi.

Sayangnya, Indonesia juga terkenal sebagai negara dengan penurunan keanekaragaman hayati yang tinggi. Menurut National Geographic Indonesia (2019), Indonesia berada di urutan keenam sebagai negara dengan kepunahan biodiversitas terbanyak.

Kondisi kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia kini semakin terancam oleh berbagai kerusakan. Keindahan ini mulai ternodai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan semena-mena merusak kekayaan alam ini. Pepohonan langka yang indah dan satwa langka semakin sulit ditemukan. Kabar kematian satwa dan ancaman kepunahan tumbuhan semakin sering terdengar. Berbagai ancaman kini menggoyahkan kekayaan itu.

Besarnya Peran Keanekaragaman Hayati bagi Bumi 

Pakar keanekaragaman hayati, Dolly Priatna, mengungkapkan bahwa keanekaragaman hayati berperan sangat penting bagi bumi. Keanekaragaman hayati berperan penting dalam penyediaan pangan, mitigasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Apabila keanekaragaman hayati ini semakin rusak dan hilang, tentunya dapat mengancam keberlanjutan sistem pendukung kehidupan di bumi.

Indonesia yang kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna merupakan sumber daya alam yang penting. Tanaman dan hewan lokal dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri, serta memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Keanekaragaman hayati seperti hutan tropis berfungsi sebagai penyangga yang penting dalam mencegah bencana alam. Hutan yang sehat dapat mengurangi risiko banjir, tanah longsor, dan erosi tanah, serta mengatur siklus air.

Namun, berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia juga bukanlah isu spekulatif. Ancaman itu terus bergulir menghancurkan kekayaan ini akibat aktivitas manusia yang tidak mempertimbangkan kelangsungan hidup makhluk lainnya. 

Tayangan video di media sosial—seperti orang utan yang kelaparan, harimau yang terpaksa meninggalkan habitatnya, gajah dan badak yang mati ditembak pemburu, serta hutan yang dibabat habis untuk alih fungsi—menunjukkan gambaran nyata dari ancaman ini.

“Keanekaragaman hayati menghadapi ancaman serius, termasuk deforestasi, perubahan iklim, eksploitasi pertambangan, perburuan liar, dan pencemaran. Kondisi ini sangat kompleks dan menyedihkan.”

Bayangkan jika spesies endemik yang langka akan punah tanpa habitat yang layak, hutan semakin gundul, dan pepohonan hijau yang indah menghilang. Lalu, tempat tinggal mereka berganti menjadi gedung-gedung tinggi atau bahkan dieksploitasi untuk kepentingan bisnis kotor seperti pertambangan. Ini menunjukkan bahwa kondisi keanekaragaman hayati akan semakin hancur, akibat tindakan manusia yang telah mengorbankan makhluk lain di alam demi kepentingannya sendiri. 

Pemandangan di Danau Sentarum, Kalimantan Barat, menjadi tempat tinggal bagi banyak flora dan fauna. Foto: BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum 

Habitat Flora dan Fauna Berkurang 

Kepada Greeners, Dolly sebagai Direktur Eksekutif Belantara Foundation berbagi perbandingan kondisi keanekaragaman hayati saat ia memulai karier konservasinya sekitar 35 tahun lalu, pada akhir 1980-an. Menurut Dolly, luas hutan dan ekosistem yang menjadi habitat flora dan fauna  menurun signifikan, terutama di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali.

“Dengan berkurangnya luas hutan dan ekosistem, banyak jenis tumbuhan dan hewan liar juga menghilang. Dulu, pada akhir 1980-an atau awal 1990-an, sangat mudah menemukan berbagai jenis burung. Seperti murai batu dan cucak rawa di hutan yang kini sulit kita temukan,” ungkap Dolly.

Ia menambahkan bahwa jenis satwa liar lainnya juga semakin sulit ditemukan. Konflik antara satwa liar dan manusia pun semakin meningkat.

Data global telah menunjukkan penurunan keanekaragaman hayati. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa seperempat spesies hewan di dunia terancam punah, dengan sekitar 1% sudah dinyatakan punah (Finn et al., 2023). Studi avifauna Eropa memperkirakan penurunan 17-19% dalam kelimpahan burung sejak 1980, yang berarti kehilangan antara 560-620 juta individu burung (Burns et al., 2021).

Di Indonesia, deforestasi yang terus berlanjut, degradasi habitat, perubahan iklim, dan aktivitas manusia menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati semakin meningkat. Deforestasi menjadi ancaman serius, dengan pembabatan dan pembakaran hutan oleh pihak tidak bertanggung jawab merugikan ekosistem secara signifikan. Bahkan, telah merusak habitat bagi flora dan fauna. 

Spesies yang hanya ditemukan di wilayah tertentu (spesies endemik) sangat rentan terhadap perubahan iklim, karena mereka tidak dapat berpindah ke habitat baru. Kepunahan spesies tersebut dapat mengurangi keanekaragaman hayati di daerah tersebut.

Perubahan suhu dan curah hujan juga memengaruhi pola pertumbuhan tumbuhan dan ketersediaan makanan bagi spesies herbivora dan karnivora. Ketidaksesuaian dalam rantai makanan ini dapat menyebabkan penurunan populasi spesies dan gangguan dalam ekosistem.

Hilangnya Keanekaragaman Hayati Imbas Deforestasi

Penelitian Auriga Nusantara mencatat deforestasi di Indonesia mencapai 257.384 hektare pada 2023, dengan Kalimantan menjadi pulau yang paling luas terkena dampak. Kalimantan Barat mencatat deforestasi terbesar, yaitu 35.162 hektare. Selanjutnya, Kalimantan Tengah dengan 30.433 hektare, dan Kalimantan Timur dengan 28.633 hektare. Angka deforestasi pada 2023 lebih tinggi daripada tahun 2022 yang mencapai 230.760 hektare.

Sebanyak 142 unit hutan seluas 12.612 hektare di kawasan konservasi telah terdeforestasi pada tahun 2023. Total deforestasi mencakup 31 taman nasional, 45 cagar alam, dan 26 suaka margasatwa. 

Selain itu, Indonesia juga telah kehilangan hutan alam dari 2015-2019 mencapai total 2,81 juta hektare. Provinsi yang kaya hutan menyumbang 1,85 juta hektare deforestasi, atau 65% dari total hilangnya hutan alam di Indonesia.

Tingginya angka deforestasi jelas mempengaruhi kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia karena hutan adalah habitat kunci yang perlu kita lindungi. Sayangnya, dengan kondisi hutan alam yang semakin hilang, kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia akan semakin kritis, akan ada banyak spesies yang dilindungi semakin terancam kehidupannya dan ekosistem penting mengalami kerusakan permanen.

Keanekaragaman Hayati di Indonesia Miliki Keunikan 

Ancaman terhadap keanekaragaman hayati akan terus bergulir apabila pemerintah dan masyarakat tidak segera menghentikan faktor perusak. Penting bagi kita untuk selalu menyadari adanya ancaman besar ini di Indonesia, apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan satwa. 

Seharusnya masyarakat Indonesia merasa bangga dan termotivasi untuk menjaga satwa yang tersisa di negara ini. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki berbagai spesies unik dan endemik. 

Berdasarkan laporan ProFauna (2019), Indonesia adalah rumah bagi sekitar 17% satwa dunia, atau sekitar 300.000 spesies. Negara ini juga merupakan habitat bagi 515 jenis mamalia, 1.539 jenis burung, 173 jenis amfibi, dan 45% spesies ikan di dunia.

“Garis Wallace dan Webber memisahkan bentang alam Indonesia, sehingga spesies satwa di barat memiliki karakteristik Asia, sedangkan spesies di timur memiliki karakteristik Australia. Ini membuat Indonesia seolah memiliki satwa dari beberapa benua dalam satu negara. Kita patut bangga dengan keanekaragaman hayati negara kita.”

Peneliti dan aktivis lingkungan, Rheza Maulana, mengungkapkan keunikan ini tidak ditemui di negara lain. Sebagai contoh, keanekaragaman hayati flora dan fauna di Pulau Kalimantan setara dengan keanekaragaman hayati di benua Eropa atau Australia.

Pelaku penjual bagian tubuh satwa. Sumber: KLHK 

Ancaman Satwa Liar 

Sayangnya, satwa di Indonesia telah menghadapi berbagai ancaman. Rheza mengungkapkan bahwa satwa liar di Indonesia saat ini sedang menghadapi dua ancaman utama yaitu ancaman langsung dari perburuan dan ancaman tidak langsung dari pengabaian. Keduanya seringkali saling berhubungan.

Contohnya, perburuan satwa makaka (monyet ekor panjang) masih sering terjadi. Karena makaka tidak dianggap sebagai spesies yang dilindungi, perlindungannya sering kali diabaikan, sehingga makaka sering diburu, diperdagangkan, dan dieksploitasi.

“International Union for Conservation of Nature (IUCN) kini menyatakan bahwa makaka mulai masuk dalam kategori terancam punah,” tambah Rheza.

Pemahaman masyarakat tentang perlindungan satwa liar juga masih banyak yang keliru. Salah satunya adalah anggapan bahwa satwa liar yang terancam punah lebih baik dipelihara di kebun binatang ketimbang di alam. Padahal, anggapan ini justru memperparah kondisi mereka.

Selain itu, banyak juga yang beranggpan bahwa satwa yang dilindungi lebih baik dipelihara di rumah supaya bisa memiliki ruang yang aman. Namun, anggapan ini jelas salah dan keliru. Menyayangi satwa liar itu justru terus menjaga keberadaan satwa hidup dan membebaskannya di habitatnya. 

“Spesies yang terancam punah, mereka perlu dirawat di penangkaran. Namun, hal ini tidak boleh dilakukan selamanya. Harus ada upaya untuk mengembalikan mereka ke alam, memperbanyak populasi di habitat alami, dan melindungi lingkungan mereka. Jika tidak, spesies-spesies ini bisa punah di alam liar.”

Rheza juga menegaskan pentingnya untuk menghindari kejadian seperti yang dialami Thylacine di Australia, yang hanya tersisa satwa di kebun binatang dan akhirnya punah dari dunia.

Dampak Kerusakan Habitat terhadap Satwa Liar

Selanjutnya, kerusakan habitat juga dapat mengurangi populasi satwa liar karena mereka kehilangan tempat tinggal yang menunjang kehidupan mereka. Dengan habitat yang rusak, satwa liar tidak dapat bertahan hidup dan akan mati. Satwa liar yang selamat mungkin akan terusir ke pemukiman manusia, yang meningkatkan risiko kematian akibat perburuan.

“Perubahan habitat alami menjadi habitat buatan manusia mengurangi area hidup satwa liar. Mereka akan terusir dari rumah mereka sendiri, mengalami kesulitan mencari makanan, dan bertahan hidup. Maka, tidak mengherankan jika sering terlihat berita tentang satwa liar yang masuk pemukiman warga dan menyebabkan konflik dengan manusia.”

Tentunya kerusakan ini bukan disebabkan oleh perilaku satwa liar yang jahat, melainkan karena mereka benar-benar terpaksa keluar dari habitat mereka dan tidak tahu ke mana harus pergi. Manusia seharusnya mempertimbangkan hak hidup satwa liar saat melakukan pembangunan. Keseimbangan sangatlah penting. Manusia sudah semestinya berbagi ruang dengan satwa liar.

Kasus Kematian Satwa Liar Sering Terjadi 

Kasus kematian satwa liar di Indonesia sampai saat ini juga masih sering terjadi. Pada Maret 2024, seekor gajah liar ditemukan mati tanpa gading. Rheza menyebutkan bahwa tingginya tingkat eksploitasi satwa liar oleh segelintir orang menjadi salah satu faktor penyebab kejadian tersebut.

Gajah sumatra tersebut ditemukan mati di area perkebunan di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan dugaan, gajah itu sengaja dibunuh dan gadingnya diambil.

Kejadian serupa juga terjadi pada gajah Rahman, yang mati pada Januari 2024 di Taman Nasional Tesso Nilo di Riau dengan kondisi gading yang hilang. Gajah tersebut diduga mati akibat diracun.

Sungguh ironis betapa teganya manusia terus-menerus membunuh gajah hanya untuk mengambil bagian tubuhnya, seperti gading yang bernilai tinggi di pasar gelap. Tindakan ini tidak hanya merusak populasi gajah, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem tempat mereka hidup dan merusak upaya konservasi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Sudah waktunya bagi semua pihak untuk mengubah pola pikir dan tidak lagi melihat satwa liar serta bagian tubuhnya sebagai komoditas mewah dan simbol status. Penting untuk diingat bahwa ‘Satwa liar harus dipandang sebagai komponen alam yang harus dilindungi di habitatnya, bukan sebagai benda yang dimiliki’. 

Badak Jawa Berada di Ujung Tanduk  

Kematian satwa tidak hanya terjadi pada gajah, banyak satwa liar lainnya juga mengalami hal serupa, salah satunya badak. Keberadaan badak, yang sangat terancam punah, menghadapi ancaman serupa akibat perburuan liar.

Tahun 2023 Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) mengonfirmasi total badak jawa mencapai 81 ekor. Namun, pada April 2023, Auriga Nusantara mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib badak Jawa di Ujung Kulon, yang berada di ambang kepunahan. Dalam investigasinya, Auriga menemukan bahwa 18 individu badak jawa tidak terdeteksi lagi oleh kamera pemantau pada tahun 2021. Berdasarkan investigasi tersebut, tiga individu telah mati.

Auriga Nusantara menduga bahwa terjadi penurunan populasi badak jawa dari informasi yang dikumpulkan antara September 2022 hingga Maret 2023. Investigasi ini Auriga lakukan karena dalam setahun terakhir lebih dari dua kali menerima kabar buruk mengenai badak Jawa di TNUK. Setahun sebelum investigasi, 16 individu badak juga tidak ditemukan, dan terjadi satu kematian badak jawa.

Pada April 2023, ada 15 badak jawa yang diduga hilang, dan tujuh di antaranya adalah betina. Kehilangan betina dalam jumlah besar pada populasi yang kecil adalah kabar buruk bagi regenerasi badak.

Setelah melakukan investigasi di Ujung Kulon, Auriga menemukan beberapa indikasi, antara lain peningkatan perburuan. Temuan ini meliputi jerat yang diduga mengarah ke badak atau mamalia besar, serta lubang di tengkorak kepala badak jantan Samson dan lubang di bagian punggung belakang badak jawa yang diduga merupakan bekas peluru.

Potret badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Foto: Toby Nowlan

Usut Tuntas Kematian Badak Jawa

Peneliti Auriga Nusantara, Riszki Is Hardianto, mengatakan bahwa saat mewawancarai sejumlah sumber, mayoritas menyebutkan bahwa luka pada tubuh badak akibat tembakan peluru dan tertusuk bambu.

Auriga juga menemukan rentetan kematian badak jawa yang tidak pernah diusut tuntas. Dari informasi yang mereka kumpulkan, terdapat setidaknya 11 kematian badak jawa, empat betina dan tujuh jantan, di TN Ujung Kulon sejak tahun 2011. Ternyata, tidak ada satu pun dari kematian ini yang diusut secara tuntas hingga diketahui penyebabnya.

Auriga juga mempertanyakan anggaran TN Ujung Kulon untuk konservasi badak dan penambahan habitat yang mereka nilai kurang serius.

Selanjutnya, pada April 2024, pemburu liar menembak enam badak jawa di TNUK. Pelaku yang terlibat dalam pembunuhan badak jawa yang dilindungi di Ujung Kulon dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan. Pengadilan menjeratnya dengan tiga pasal sekaligus, yaitu kepemilikan senjata api, pembunuhan atas enam badak, dan pencurian empat kamera trap di TNUK, Banten.

Kesalahpahaman terhadap Satwa Liar 

Pemburu sering kali melakukan perburuan satwa dengan cepat tanpa berpikir panjang. Mereka hanya menganggap satwa sebagai komoditas bisnis yang bisa dijual untuk menghasilkan keuntungan besar. Sikap ini mencerminkan perilaku kejam yang terjadi secara nyata.

Mungkin mereka juga sering berpikir bahwa memulihkan kerusakan dan kepunahan satwa itu mudah. Faktanya, memulihkan habitat satwa liar dan mengembalikan ruang hidup yang aman bagi mereka tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Rheza menjelaskan bahwa ada banyak tantangan dalam upaya konservasi. Upaya ini harus bersaing dengan laju eksploitasi, seperti perburuan, yang terus-menerus meningkat.

“Ibaratnya, begitu kita menyelamatkan satu satwa, sudah ada satwa lain yang harus kita selamatkan. Kita harus menekan laju eksploitasi. Salah satunya adalah dengan mengedukasi masyarakat. Jika masyarakat tidak lagi meminta satwa liar untuk dijual, dibeli, atau dipelihara, baik yang hidup maupun yang diawetkan, maka perburuan pun akan berkurang,” tegas Rheza.

Pernyataan itu menyimpulkan bahwa lingkaran kekejaman terhadap satwa tidak sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pemburu. Lingkaran ini juga ada campur tangan oknum utama yang masih membeli dan memelihara satwa liar. Maka dari itu, manusia harus segera menghentikan keinginannya untuk memiliki bagian tubuh satwa liar dan memelihara satwa liar agar perburuan ini juga dapat dihentikan.

Tokoh publik atau sosok yang menjadi panutan masyarakat juga harus menunjukkan teladan dalam menggaungkan pentingnya melindungi spesies endemik, bukan malah mendorong masyarakat untuk memiliki spesies tersebut.

Rheza menegaskan, semua satwa liar pada dasarnya harus berada di alam, terlepas dari apakah mereka dilindungi atau tidak. Satwa liar yang tidak dilindungi, jika terus-menerus dieksploitasi, populasinya dapat terancam dan akhirnya juga memerlukan perlindungan. Semua satwa sama-sama penting dan harus kembali ke habitatnya.

Rheza Maulana melepasliarkan kukang jawa di kawasan kaki Gunung Papandayan. Sumber: Rheza Maulana

Kisah Inspiratif dan Upaya Pelestarian Satwa

Di balik tindakan kejam para pemburu dan segelintir orang yang memelihara satwa liar, kita juga perlu mengenal kisah-kisah inspiratif yang patut kita contoh dalam upaya menyayangi satwa liar.

Secara historis, masyarakat lokal sering memiliki hubungan erat dengan satwa liar. Misalnya, sebagian masyarakat Sumatra menganggap harimau lebih dari sekadar hewan, bahkan memberi gelar ‘datok’ sebagai bentuk penghormatan.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat semakin mengurangi konsumsi penyu karena penyu memiliki peran penting dalam cerita rakyat yang berkaitan dengan pembentukan NTT zaman dahulu. Kearifan lokal seperti ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mendukung konservasi satwa.

Masyarakat lokal juga memiliki pemahaman mendalam tentang bentang alam di sekitar mereka. Bayangkan, masyarakat lokal yang sudah terbiasa berada di hutan tahu di mana letak satwa liar berada. Jika mereka diberdayakan sebagai penjaga hutan, ini akan memberikan manfaat ganda. Pepatah mengatakan, ‘sekali berenang, dua-tiga pulau terlewati’. Artinya, dengan memberdayakan mereka, kita tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong perekonomian setempat, tetapi juga melestarikan satwa liar.

Selain beredarnya isu negatif tentang satwa liar, banyak juga kisah sukses pelestarian oleh pemerintah dan lembaga konservasi. Misalnya, ada rutinitas merehabilitasi makaka bekas topeng monyet dan kemudian melepasliarkannya, serta melepasliarkan kukang, orang utan, harimau, macan jawa, dan lumba-lumba.

Terlebih lagi, kelahiran badak sumatra dan gajah sumatra semakin sering terjadi. Keberhasilan konservasi ini perlu ada yang mempublikasikannya secara lebih luas dan masif, agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui kisah sukses ini. Publik pun tidak hanya terpapar berita mengenai pemburuan satwa, yang dapat menimbulkan rasa pesimis.

“Jika upaya konservasi menjadi mainstream, akan banyak yang mendukung dan terlibat. Terlebih lagi, pegiat aktivitas outdoor seperti hiking di Indonesia cukup banyak. Bayangkan jika pegiat outdoor terlibat membantu pemerintah dengan menjadi relawan pusat penyelamatan atau pelepasliaran satwa. Itu akan sangat baik, bukan?” imbuh Rheza.

Indonesia Kaya akan Tumbuhan

Setelah menggali tuntas terkait kekayaan fauna dan ancaman satwa liar di Indonesia, kita juga perlu mengetahui bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan kekayaan tumbuhan yang luar biasa. 

Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan hutan hujan tropis karena terletak di khatulistiwa, yang memiliki sinar matahari melimpah dan curah hujan tinggi. Sekitar 59% daratan di Indonesia merupakan hutan tropis, yang menyumbang 10% dari total luas hutan di dunia, yaitu sekitar 126 juta hektare.

Menurut buku “Status Keanekaragaman Hayati Indonesia: Kekayaan Jenis Tumbuhan dan Jamur Indonesia” oleh Atik Retnowati dkk, Indonesia merupakan habitat bagi sekitar 25.000 jenis tumbuhan berbiji, atau sekitar 10% dari jumlah jenis global.

LIPI (2021) menyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 15.000 tumbuhan yang berpotensi berkhasiat obat. Namun, baru sekitar 7.000 spesies yang digunakan sebagai bahan baku obat.

Penemuan Baru Perkuat Keanekaragaman Flora Indonesia

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Iyan Robiansyah, mengatakan bahwa penemuan jenis baru tumbuhan di Indonesia semakin memperkuat klaim bahwa Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman flora. Iyan mencatat setidaknya ada 71 jenis tumbuhan baru pada tahun 2021, 60 jenis pada tahun 2022, dan 41 jenis pada tahun 2023.

“Kita perlu terus melakukan upaya ini di tengah ancaman yang terus berlangsung terhadap hutan Indonesia. Hal ini tentunya agar keanekaragaman jenis tumbuhan Indonesia dapat terungkap sebelum mereka hilang tanpa diketahui keberadaannya,” kata Iyan. 

Di dalam hutan hujan tropis yang rimbun dan megah, keberadaan tumbuhan memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup.

Hutan hujan tropis, yang terkenal karena keragaman hayatinya yang melimpah dan iklimnya yang lembap, adalah rumah bagi sejumlah besar spesies tumbuhan dengan fungsi penting dalam sistem ekosistem ini. 

Misalnya, tumbuhan di hutan hujan tropis Indonesia, termasuk spesies seperti meranti, ramin, dan berbagai jenis pohon tropis lainnya, berperan krusial dalam fotosintesis. Proses ini mengubah karbon dioksida dari atmosfer menjadi oksigen, yang vital bagi kehidupan di seluruh planet. 

Potret spesies Zingiberaceae di Indonesia yang berpotensi sebagai tanaman obat terancam punah. Sumber: BRIN

Tumbuhan di Indonesia Hadapi Ancaman

Hutan hujan tropis Indonesia adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan yang menyediakan makanan bagi banyak hewan. Selain itu, tumbuhan juga menyediakan habitat dan tempat berlindung yang esensial, menciptakan lingkungan yang mendukung keanekaragaman spesies.

Banyak tumbuhan di hutan hujan tropis Indonesia memiliki nilai obat dan telah banyak masyarakat adat gunakan dalam pengobatan tradisional. Namun, kekayaan tumbuhan di Indonesia kini menghadapi berbagai ancaman. Iyan mengungkapkan bahwa ancaman utama terhadap jenis tumbuhan di Indonesia adalah degradasi dan alih fungsi hutan.

Lebih dari 70% jenis tumbuhan berdasarkan kriteria IUCN Red List status konservasinya terancam oleh degradasi dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian, pemukiman, dan penggunaan lahan lainnya.

Ancaman terbesar kedua adalah pemanfaatan sumber daya tumbuhan secara tidak berkelanjutan. Selain kedua ancaman ini, keanekaragaman tumbuhan Indonesia juga terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan spesies invasif.

Suhu ekstrem, kekeringan, dan kelembapan yang tidak stabil menyebabkan stres pada tumbuhan. Stres ini dapat mengurangi pertumbuhan, produktivitas, dan kekuatan pertahanan tumbuhan terhadap penyakit dan hama. Tumbuhan yang mengalami stres berkepanjangan mungkin mengalami penurunan kesehatan atau kematian.

Rendahnya Kesadaran terhadap Pentingnya Konservasi Tumbuhan

Iyan menambahkan bahwa melestarikan spesies tumbuhan langka atau terancam punah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pertama, sulitnya menghentikan ancaman terhadap populasi mereka di habitat alaminya. Jika ancaman terhadap suatu jenis tumbuhan dapat diatasi, maka jenis tumbuhan tersebut akan lebih mudah untuk keluar dari status “terancam punah” atau threatened.

Menurutnya, saat ini perlu usaha bersama untuk meminimalisasi atau bahkan menghentikan berbagai ancaman terhadap keanekaragaman jenis tumbuhan Indonesia. Tantangan kedua adalah rendahnya kesadaran terhadap pentingnya konservasi tumbuhan.

“Tidak seperti konservasi hewan, terutama spesies flagship seperti orang utan, badak, harimau, dan gajah, yang dapat menarik perhatian pemerintah, publik, dan pemberi dana. Konservasi tumbuhan masih belum dianggap penting.”

Contohnya, punahnya Etlingera heyneana, jenis jahe-jahean yang hanya ditemukan di daerah Sentiong, Jakarta, mungkin tidak banyak diketahui masyarakat dan tidak menimbulkan kehebohan publik secara umum.

“Tidak terbayangkan jika yang dinyatakan punah adalah salah satu jenis hewan yang saya sebutkan di atas,” kata Iyan.

Dalam mengatasi permasalahan ini, BRIN telah melakukan berbagai upaya, di antaranya menyusun database tumbuhan Indonesia, melakukan prioritisasi dengan penilaian risiko kepunahan (redlisting), survei populasi untuk mengetahui kondisi terkini di habitat alaminya, pengoleksian secara ex-situ di kebun raya Indonesia, perbanyakan atau propagasi, dan penanaman untuk pemulihan spesies dan ekosistem.

Masyarakat lokal juga harus terlibat secara aktif dalam upaya konservasi flora di Indonesia. Mereka adalah aktor utama yang sehari-hari bersentuhan dengan hutan, habitat bagi berbagai flora di Indonesia. Peningkatan kesadaran dan kesejahteraan mereka harus menjadi fokus utama, selain upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif.

Penelitian untuk menggali keanekaragaman hayati Indonesia tak kalah penting untuk terus peneliti lakukan. Sebab, hal ini dapat memperkaya spesies tumbuhan yang ada di Indonesia. 

Pembukaan lahan hutan untuk proyek food estate di Sepang, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Foto: Greenpeace Indonesia

Hutan Tutupi 31 Persen Permukaan Bumi 

Menurut data United Nations, hutan menutupi hampir 31 persen permukaan bumi dan menjadi rumah bagi lebih dari 80 persen spesies hewan, tumbuhan, dan serangga darat. 

Pada Convention of Biological Diversity (CBD) pada tahun 2022 di Montreal juga telah disepakati Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF). Kesepakatan ini bertujuan untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, memulihkan ekosistem, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Rencana tersebut mencakup langkah-langkah konkret untuk menghentikan dan membalikkan kerusakan alam, termasuk menempatkan 30 persen dari planet ini dan 30 persen ekosistem yang terdegradasi di bawah perlindungan pada tahun 2030. Rencana ini juga mencakup proposal untuk meningkatkan pendanaan bagi negara-negara berkembang, yang menjadi titik kritis. 

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menekankan bahwa kesepakatan ini sangat terkait dengan hubungan antara keanekaragaman hayati dan hutan, termasuk di Indonesia. 

“Jika kita ingin melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia, kita harus melindungi hutannya. Hutan alam, baik yang berada di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, merupakan langkah kunci untuk menghentikan deforestasi. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan hidup, tetapi juga tentang menyelamatkan keanekaragaman hayati di Indonesia.”

Kebijakan Berpotensi Perpanjang Deforestasi

Sementara itu, pemerintah Indonesia  saat ini menerapkan kebijakan Forest and Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Dalam kebijakan ini, pemerintah menargetkan agar hutan Indonesia tidak lagi berkontribusi terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca. Kontribusi sektor hutan, menurut pemerintah, pada akhir dekade mendatang harus lebih banyak menyerap karbon (carbon sink) daripada melepaskannya. Sehingga dapat berperan aktif dalam meredam krisis iklim

Namun menurut analisis risiko kehilangan hutan Indonesia akibat kebijakan FOLU Net Sink 2030 yang tercantum dalam buku ‘Main Api dengan Deforestasi’ yang diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia, kebijakan ini berpotensi menjadi bumerang bagi kelangsungan hutan di tanah air. Alih-alih menyerap emisi, strategi FOLU Net Sink 2030 justru berisiko melanggengkan deforestasi dan kerusakan hutan alam.

Berdasarkan perkiraan pemerintah dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, akan ada potensi deforestasi terencana maupun tidak terencana selama 2013-2030 sebesar 4,22 juta hektare. Padahal, deforestasi selama 2013-2019, yang tercatat dalam dokumen yang sama, sudah mencapai 4,80 juta hektare—lebih luas dari negara Belanda.

Aturan ini seperti terkesan tumpang tindih terhadap komitmen Indonesia yang ingin mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia. Greenpeace mencatat bahwa dalam FOLU Net Sink 2030, Indonesia tidak menargetkan deforestasi turun ke titik nol. Indonesia juga belum menerbitkan regulasi yang melarang pembabatan hutan besar-besaran.

Pemerintah masih mengizinkan deforestasi atas nama ‘pembangunan besar-besaran’ melalui skema deforestasi terencana dan deforestasi tidak terencana. Klaim kunci dalam kebijakan FOLU Net Sink 2030 bahwa pelepasan karbon dari deforestasi hutan alam dapat diganti (offset) dengan penyerapan karbon dari pembangunan hutan tanaman dianggap menyesatkan.

Iqbal menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki langkah konkret dari FOLU Net Sink 2030 untuk membuat kebijakan yang melindungi hutan-hutan yang menjadi tempat tinggal keanekaragaman hayati kunci.

Rawat dan Jaga Keanekaragaman Hayati Indonesia 

Kini, kita telah menyaksikan penderitaan satwa yang kelaparan, berjalan di atas tanah yang tidak subur, dan kehilangan pepohonan hijau di sekelilingnya. Tempat tinggal dan sumber makanan mereka semakin hilang. 

Sampai kapan manusia yang tidak bertanggung jawab akan terus menggusur kehidupan satwa-satwa itu? Mereka sering menganggap satwa sebagai ancaman bagi manusia, padahal satwa telah memberikan kehidupan bagi alam dan manusia. Begitu juga, kekayaan flora Indonesia semakin terancam oleh sejumlah faktor perusak salah satunya adalah alih fungsi lahan dan deforestasi.

“Bayangkan jika hutan yang rusak tidak lagi memiliki pepohonan yang indah dan hijau, tidak ada lagi kesejukan, dan yang tersisa hanyalah kegersangan dan kerusakan akibat tindakan manusia yang semena-mena terhadap kekayaan alam ini.”

Penebangan hutan-hutan alam yang indah masih terus berlangsung untuk memenuhi kebutuhan pembangunan proyek-proyek nasional. Alih-alih mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tindakan ini justru memberikan dampak besar bagi lingkungan dan kesejahteraan manusia, terutama bagi masyarakat adat.

Tanpa kita sadari, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab telah mengubah lanskap Indonesia tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap makhluk hidup lainnya.

Kini, saatnya kita bersama-sama untuk memulihkan kondisi keanekaragaman hayati ini. Khususnya bagi pemerintah, sebagai pemegang kebijakan negara, juga harus lebih cermat dalam menerapkan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di Indonesia dan melindungi keanekaragaman hayati di negeri ini.

Bumi adalah satu-satunya tempat tinggal yang kita miliki. Tuhan juga telah memberikan anugerah yang indah dan megah kepada Indonesia. Tanggung jawab untuk menjaga kekayaan ini ada di tangan rakyatnya. Sudah saatnya masyarakat Indonesia menjaga dan merawat kekayaan flora dan fauna agar tetap lestari di habitatnya.

Manusia sudah seeharusnya menjadi sosok yang merangkul dan memberi ruang hidup untuk setiap makhluk yang ada di alam ini, bukan justru menyingkirkannya.

“Kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, dan keterkaitan kita dengan alam semesta harus dihormati dan dipelihara.”

– Anaximandros- 

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia

Pendidikan lingkungan hidup yang diberikan kepada anak usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sensitivitas mereka terhadap permasalahan lingkungan. Pengetahuan yang mereka peroleh akan menjadi landasan bagi mereka sebagai generasi penerus untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang tepat dan berkelanjutan. 

Jakarta (Greeners) – Potret permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini kian kompleks. Menurut buku Tinjauan Lingkungan Hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) 2023, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 hingga 2022, 90% bencana di Indonesia sebagian besar merupakan bencana ekologis.

Menurut Walhi, bencana ekologis merupakan akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam. Hal itu mengakibatkan hancurnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta rusaknya ekosistem dan kehidupan rakyat. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan jumlah bencana di Indonesia setiap tahunnya didominasi oleh banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Namun, pemerintah menyebutnya sebagai bencana hidrometeorologi.

Padahal, ada faktor lain yang memperparah bencana tersebut, seperti hadirnya perusahaan perkebunan seperti kelapa sawit, perkebunan kayu, pertambangan, serta migas.​ Aktivitas perusahaan tersebut telah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem.​

Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi berbagai permasalahan lingkungan lainnya seperti deforestasi, buruknya kualitas udara, hilangnya biodiversitas, perubahan iklim, kerusakan lahan, dan ancaman sampah plastik.

Lingkungan hidup Indonesia yang semakin buruk itu juga disebabkan oleh tata kelola lingkungan hidup yang buruk, penegakan hukum yang lemah, dan solusi palsu dari pemerintah dengan mengedepankan investasi yang melibatkan korporasi.

Generasi mudalah yang kemudian akan bertanggung jawab atas segala kesalahan para pemimpin dalam mengelola lingkungan hidup. Mereka menggendong tugas yang berat untuk kembali memperbaiki tata kelola lingkungan menjadi lebih berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, pengetahuan lingkungan hidup perlu ditumbukan kepada generasi penerus. Tanpa pengetahuan, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan akan sulit untuk diwujudkan.

Generasi Penerus Menanggung Beban Kerusakan Ekologis

Generasi Z yang lahir sekitar pertengahan 1990 hingga awal tahun 2010 dan generasi alpha sebagai generasi yang lahir setelah tahun 2010, akan menjadi generasi yang berperan penting sebagai pengelola kebijakan di masa depan. Namun, di sisi lain mereka juga akan menjadi generasi yang merasakan dampak dari fenomena-fenomena alam yang sudah di ambang kehancuran. 

Direktur Eksekutif Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), David Sutasurya mengatakan, generasi Z dan alpha mau tak mau harus hidup berdampingan dalam kondisi ekologis yang lebih sulit. Pada saat yang sama, mereka juga harus melakukan restorasi ekologis yang lebih menantang akibat kegagalan generasi sebelumnya dalam mencegah kerusakan ekologis bumi.

“Mereka diharapkan dapat memahami beratnya tantangan ekologis yang dihadapinya, bukan untuk menjadi frustarsi atau bahkan depresi, tetapi untuk lebih memahami urgensi upaya-upaya transformatif. Sehingga, mereka termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi mengembangkan sistem hidup yang sama sekali baru. Meniru cara hidup generasi sebelumnya, terlebih generasi boomers, sama sekali bukanlah pilihan mereka.”

David juga mengingatkan tanggung jawab dari generasi X dan milenial. Mereka harus bekerja sama untuk melakukan upaya terbaik mencegah kerusakan ekologis bumi yang lebih parah. Generasi tersebut harus memulai upaya inovasi untuk mengembangkan infrastruktur dan pengetahuan yang dapat mereka wariskan kepada generasi alpha dan generasi Z. 

“Generasi X dan milenial berperan penting memutus budaya materialistik dan membangun jembatan menuju peradaban baru yang lebih layak dihidupi generasi setelah mereka,” ucap David.

Puluhan pelajar mengamati burung-burung liar di kawasan Taman Lapangan Banteng. Foto: Belantara Foundation

Pentingnya Bekali Generasi Muda tentang Lingkungan 

Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam mengatur kebijakan di masa yang akan datang, perlu dibekali tentang pengetahuan lingkungan hidup. Mereka juga harus mulai untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. 

David mengatakan, generasi saat ini akan menghadapi tantangan hidup yang lebih sulit akibat kerusakan ekologis yang diperkirakan semakin parah. 

“Misalnya, harapan untuk menjaga suhu bumi tidak naik di atas 1,5 derajat Celsius semakin menipis. Generasi masa datang perlu siap beradaptasi dengan perubahan iklim dan dampak lingkungannya. Mereka perlu melakukan upaya-upaya transformatif untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah,” ujar David. 

Menurut David, langkah  transformatif sangat dibutuhkan. Sebab, setiap keterlambatan upaya mitigasi perubahan iklim akan menciptakan kebutuhan upaya yang lebih berat untuk mengejar keterlambatan yang telah terjadi. 

“Generasi sebelum ini secara kolektif telah mewariskan tantangan hidup yang jauh lebih berat, karena terlambat melakukan upaya-upaya yang memadai untuk mencegah perubahan iklim dan bentuk-bentuk kerusakan alam lainnya.”

Generasi Muda Perlu Ketahui Permasalahan Lingkungan

Menurut David, generasi muda adalah masa depan. Mereka yang akan mewarisi dan mengelola planet ini. Generasi muda perlu mengetahui tentang permasalahan lingkungan hidup supaya dapat memahami tantangan yang mereka hadapi dan bertindak menyelesaikannya. 

Selanjutnya, pengetahuan tentang lingkungan juga dapat meningkatkan sensitivitas mereka. Dengan memahami bagaimana tindakan manusia berdampak pada lingkungan, lanjut David, generasi muda dapat menjadi lebih sadar akan pilihan mereka dan bagaimana pilihan tersebut dapat berdampak pada planet ini.

Bagi David, pengetahuan tentang lingkungan juga dapat membantu generasi muda menciptakan solusi yang tepat. Dengan memahami akar permasalahan lingkungan, mereka dapat mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Generasi Muda Harus Mampu Beradaptasi 

Dalam membekali generasi muda tentang lingkungan, David menekankan dua poin utama, yakni generasi muda harus mampu untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan membangun kualitas hidup sebaik mungkin. 

“Misalnya, sumber daya alam yang semakin menipis, baik karena eksploitasi berlebihan maupun perubahan iklim, membuat generasi mendatang harus dapat hidup dengan pemanfaatan sumber daya alam yang jauh lebih efisien dari generasi sekarang,” tambah David. 

Generasi muda juga harus mampu untuk melakukan restorasi ekologis secara global maupun lokal. Misalnya, menghasilkan pangan dan mendapatkan kebutuhan hidup lainnya sekaligus memperbaiki ekosistem lokal. 

Apalagi, lanjut David, saat ini telah berkembang teknik permakultur. Contohnya, memanfaatkan hasil hutan sekaligus meningkatkan kualitas keragaman hayatinya serta meningkatkan luasan hutan alami. 

Sementara itu, generasi saat ini juga penting memiliki pengetahuan lingkungan secara luas supaya bisa mengelola lingkungan secara benar dan berkelanjutan di masa depan. Mereka perlu memahami prinsip-prinsip ekologis, perubahan iklim, dan isu lingkungan lainnya. 

Keterampilan berpikir kritis juga harus generasi muda miliki. Keterampilan itu bisa mendorong anak muda untuk mampu menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat terkait lingkungan. 

“Anak muda tak perlu segan untuk memimpin dan mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan. Generasi muda harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan berkomitmen untuk melindungi planet ini.”

Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Lewat Aksi Positif

Sementara itu, pembekalan ilmu pengetahuan untuk membangun sensitivitas atau kepekaan terhadap lingkungan perlu ditanamkan dari jenjang pendidikan usia dini. Anak usia dini perlu mengetahui bahwa mereka hidup di dunia yang rentan terhadap perubahan dan tindakan mereka dapat memengaruhi lingkungan.

Pendidikan lingkungan yang diberikan kepada anak-anak juga bisa membantu mereka untuk memiliki mindset dan kebiasaan positif yang ramah lingkungan. Mulai dari contoh kecil, anak bisa diajarkan tentang penghematan air, penggunaan energi yang efisien, dan pengurangan sampah. Kebiasaan ini, jika mereka terapkan sejak dini, dapat menjadi bagian alami dari gaya hidup mereka di masa dewasa.

Seorang Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 55 Kota Bandung, Rahmat Suprihat mengatakan anak-anak harus diberi kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian kecil dari ekosistem alam semesta. 

“Maka dari itu, saat dunia hadir dalam kondisi yang tidak baik, secara tidak langsung mereka yang akan merasakan dampaknya. Contohnya, pemanasan global yang sudah kita rasakan saat ini. Jadi, ketika mereka tidak memiliki sensitivitas atau tidak peka terhadap lingkungan, ya, tentu akhirnya itu akan menimbulkan masalah negatif bagi alam,” ungkap Rahmat. 

Rahmat menegaskan bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan lewat aksi-aksi positif terhadap lingkungan. Mereka harus memiliki sebuah informasi hingga melakukan tindakan positif, supaya mereka memiliki rasa kepedulian yang berpengaruh positif untuk lingkungan. 

Anak Perlu Mendapatkan Banyak Dukungan

Rahmat mengungkapkan, dalam mendidik anak, untuk bisa memiliki kepekaan terhadap sosial dan lingkungan perlu banyak dukungan dari berbagai pihak. 

Seorang anak tidak bisa dilatih menjadi pribadi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap sosial dan lingkungan tanpa adanya dukungan dari orang tua, sekolah, dan komunitas. Anak perlu mendapatkan banyak ruang untuk melatih dirinya cinta terhadap lingkungan. Apabila mereka hanya sekadar mendapatkan materi tanpa praktik, pertumbuhan karakteristik yang peduli lingkungan bagi anak akan sulit terwujud. 

Apalagi, tantangan di kalangan anak-anak semakin kompleks. Mereka kini tumbuh beriringan dengan teknologi yang kian canggih. Pesatnya kecanggihan itu menjadi penghalang bagi anak untuk bisa mengikuti aksi-aksi sosial dan lingkungan. 

Salah satu faktor penghambat yaitu hadirnya penggunaan gadget. Berdasarkan pengamatan Rahmat, kalangan anak-anak kini cenderung kecanduan gadget. Kehadiran gadget telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi anak. Kini, kebanyakan anak-anak lebih memilih untuk fokus di depan layar daripada melakukan aktivitas positif lainnya. 

“Gadget itu sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas mereka. Akibat dari kecenderungan anak menggunakan gadget dan menggunakannya untuk main game, maka tingkat kepedulian anak terhadap isu-isu berhubungan dengan lingkungan itu semakin menurun.”

Rahmat menambahkan, pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget masih minim. Mereka masih menganggap bahwa menuruti anak untuk bermain gadget adalah tanda kasih sayang, tetapi perlakuan tersebut justru telah menimbulkan rasa malas pada anak mereka. 

“Orang tua menganggap bahwa handphone itu adalah sebuah kebutuhan ruang pendidikan. Apalagi, pada beberapa tahun lalu ada pandemi, di mana pembelajaran itu masuk ke daring. Kemudian, pembelajarannya kembali ke luring, tetapi handphone itu justru telah meracuni mereka,” ungkap Rahmat. 

Ilustrasi anak sedang bermain gadget. Foto: Freepik

Gadget Timbulkan Dampak Negatif

Berdasarkan penelitian “Dampak Penggunaan Gadget pada Kesehatan Mental dan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah” pada Journal on Education, penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan motivasi belajar siswa di sekolah. 

Beberapa dampak negatif kecanduan gadget yaitu kurangnya interaksi sosial, kurangnya aktivitas fisik, gangguan tidur, dan stres. Dampak negatif tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental siswa, seperti penurunan konsentrasi, peningkatan kecemasan dan depresi, serta menurunnya tingkat kebahagiaan.​

Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat menurunkan motivasi belajar siswa karena seringkali siswa lebih tertarik pada gadget dibandingkan kegiatan belajar. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus memantau dan membatasi penggunaan gadget pada siswa. Mereka perlu memberikan alternatif kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan mental dan motivasi belajar siswa.​

Peneliti mengatakan siswa dapat diajak berinteraksi sosial dengan teman sebayanya, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, dan memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat siswa.

Sekolah Perlu Membatasi Penggunaan Gadget

Fenomena kecanduan gadget oleh anak bagaikan sebuah mimpi buruk bagi bangsa ini. Generasi yang kerap disebut “generasi nunduk” ini apabila terus dibiarkan tentu bisa menimbulkan dampak negatif yang akan terus berlanjut. 

Namun, kecanduan gadget pada anak bukan sepenuhnya kesalahan pada anak. Orang tua justru perlu bertanggung jawab untuk bisa membimbing anak supaya tidak terjerat dalam keasyikan pada layar gadget. Orang tua perlu menuntun anaknya lepas dari kecanduan gadget dan memberikan kegiatan alternatif untuk anak. 

Begitu pula pihak sekolah bertanggung jawab besar terhadap pertumbuhan karakteristik anak. Bagi Rahmat, sekolah harus memiliki peraturan yang ketat untuk melarang anak menggunakan gadget saat sekolah. 

“Mayoritas siswa yang membawa handphone di kelas, kalau sedang tidak ada guru atau tidak ada tugas, mereka justru cenderung bermain games di handphone-nya. Saya mengakui bahwa hal ini sangat berdampak terhadap kepekaan sosial dan lingkungan dari peserta didik. Hadirnya gadget yang terus-menerus mereka gunakan akan menimbulkan sikap tidak peka terhadap sekelilingnya.”

Rahmat menegaskan, tugas pihak sekolah adalah sebagai sebuah sistem yang memiliki kapasitas dan otoritas bagaimana untuk melahirkan anak memiliki karakter yang baik. Maka dari itu, sekolah perlu membatasi penggunaan handphone oleh siswa. Apabila aturan itu sekolah kuatkan, tentu akan memberikan dampak positif bagi mereka. 

Sekolah Penting untuk Memantau Siswa

Selain itu, pihak sekolah juga bisa mewajibkan siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan di luar mata pelajaran wajib. Ekstrakurikuler itu juga perlu sekolah pantau secara serius supaya perkembangan siswa mudah untuk dikontrol. 

Bagi Rahmat, memantau siswa di sekolah sangatlah penting. Maka dari itu, sekolah sebaiknya memiliki sistem monitoring supaya para siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bisa terus terpantau aktivitasnya, mulai dari kehadiran hingga keaktifannya. 

“Sekolah perlu segera menggerakkan kepedulian lingkungan dalam bentuk aktivitas seperti memilah sampah, bersepeda, hingga menanam. Kepala sekolah pun harus tergerak untuk melakukan kegiatan dalam melestarikan lingkungan. Apabila gerakan-gerakan pelestarian lingkungan menjadi bagian dari program sekolah, tentu anak-anak juga akan cinta terhadap kegiatan lingkungan. Kepala sekolah punya peranan strategis untuk menggelorakan gerakan baik untuk mendorong anak memiliki sensitivitas terhadap permasalahan lingkungan.”

Dengan pemantauan itu, sekolah dapat memiliki laporan berbasis fakta yang dapat mereka laporkan ke orang tua. Apabila anak itu masih belum konsisten dalam melakukan ekstrakurikuler, sekolah dan orang tua pun mudah untuk mencari jalan keluar. 

“Jadi mereka tidak memiliki ruang untuk tidak aktif karena ruang geraknya terpantau selalu,” tegas Rahmat.

Sistem pemantauan juga berguna untuk mengukur bagaimana keaktifan siswa dalam menerima materi, hingga melakukan praktik saat mereka menjalankan ekstrakurikuler tersebut. Apabila sistem ini dapat berjalan secara efektif, tentu mendorong siswa untuk patuh mengikuti ekstrakurikuler. Sehingga, mereka bisa melakukan kegiatan dengan konsisten, alhasil ilmu serta praktik-praktik dalam ekstrakurikuler bisa mereka serap hingga memberikan pengaruh baik untuk dirinya. 

Rahmat berfoto bersama para murid usai mengayuh sepeda. Foto: Rahmat Suprihat

Cetak Generasi Berkeringat dengan Kayuh Sepeda

Rahmat sebagai seorang pendidik asal kota kembang ini, juga terus bertekad untuk menciptakan generasi yang memiliki kepekaan terhadap sosial dan lingkungan yang tinggi.  Selain mengajar di dalam kelas, ia pun menularkan semangat anak didiknya menjadi “generasi berkeringat”.

Pria 53 tahun ini menyalurkan semangat anak didiknya menjadi “generasi berkeringat” dengan bersepeda dan berjalan kaki. Sampai saat ini, berbekal semangat dan pengalaman, Rahmat terus membumikan gerakan bersepeda di kalangan pelajar.

“Generasi berkeringat” yang dibentuk Rahmat adalah sebuah bentuk generasi yang mau menggerakkan dirinya terhadap sebuah kegiatan baik. Sebab, melalui bersepeda dan jalan kaki terdapat nilai baik untuk diri sendiri dan alam semesta.

Rahmat pun terus mendorong anak muda menjadi “generasi berkeringat”, supaya mereka menjadi sosok yang mau meluangkan waktu untuk bergerak tanpa mengeluarkan emisi.

Rahmat punya alasan kuat hingga kini terus menggencarkan gerakan sepeda kepada anak-anak. Banyak nilai-nilai positif di dalamnya yang membantu mengembangkan pertumbuhan karakter anak. Kedisiplinan, kefokusan, dan ketelitian akan terbangun melalui kegiatan bersepeda.

Upayanya menciptakan “generasi berkeringat” bukan tanpa tantangan. Perkembangan zaman menghasilkan teknologi digital yang berdampak di kalangan pelajar. Sebagian besar dari mereka kini memilih bermain media sosial pada waktu luangnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Rahmat sebagai sosok yang mendorong generasi muda untuk lebih giat bersepeda.

“Pertama, kemajuan teknologi ini menjadi sebuah anugerah, kedua sebagai tantangan. Karena, pada kenyataannya para generasi penerus kecanduan pada games dan media sosial sehingga mereka telah menjadi kekhawatiran banyak pihak,” ungkap Rahmat.

Ia berpandangan, media sosial membuat anak terbiasa hidup santai dan kecanduan di dalamnya. Ini tantangan bagi guru untuk mendorong para siswa tidak tunduk pada media sosial. Mereka perlu mengayuh pedal menjadi “generasi berkeringat”.

Pentingnya Kenalkan Lingkungan kepada Anak Usia Dini

Canggihnya teknologi pada era modern ini sering kali membawa perubahan nilai dan budaya dalam masyarakat. Anak-anak mungkin terpapar pada perspektif yang lebih beragam dan kompleks tentang identitas, nilai-nilai, dan hubungan sosial.

David pun mengatakan bahwa pendidikan sejak dini berperan dalam proses pembiasaan cara hidup dan cara pikir baru. Sehingga, generasi mendatang akan lebih mudah membangun kompetensi, menghadapi tantangan alam yang lebih sulit sekaligus memperbaiki kondisi ekologis lokal dan global. 

Pendidikan sejak dini yang menyelaraskan dengan kegiatan lingkungan sangat penting untuk orang tua lakukan. Hal itu dapat membantu anak mengembangkan kecintaan terhadap alam, meningkatkan kesadaran anak-anak tentang masalah lingkungan, dan mendorong anak-anak mengambil tindakan untuk ikut melestarikan lingkungan. 

Kendati demikian, orang tua pun perlu jeli dalam memilih tempat dan ruang anak untuk bertumbuh. Pemilihan sekolah tempat anak menimba ilmu dan belajar juga perlu menjadi pertimbangan bagi orang tua.

Sekolah menjadi tempat yang akan ikut serta dalam membangun karakter dan kebiasaan anak. Begitu juga dalam usaha membangun kebiasaan dan membentuk pikiran anak, untuk memiliki kepekaan terhadap sosial serta lingkungan harus dibangun dari tempat di mana ia belajar. 

Kini, berbagai rumah belajar atau sekolah yang memiliki pendekatan pendidikan yang berfokus pada pembelajaran di alam terbuka atau lingkungan, bisa menjadi pilihan bagi para orang tua. Konsep dari tempat belajar ini akan banyak melibatkan anak di alam bebas. Sehingga, anak bukan hanya menerima teori di dalam kelas, tetapi ada banyak praktik dan ilmu-ilmu tentang kehidupan yang akan diajarkan dalam konsep pendidikan ini. 

Anak-anak Rumah Belajar Ummasa menyusuri bukit. Foto: Rumah Belajar Ummasa

Rumah Belajar Ummasa Dekatkan Anak dengan Alam

Rumah Belajar Ummasa merupakan sebuah wadah dari gerakan pendidikan berbasis komunitas di Bandung. Rumah belajar tersebut memiliki prinsip-prinsip pendidikan yang mengajak anak untuk menjalani kehidupan yang fitrah dan melibatkan anak untuk lebih dekat kepada alam. 

Kehidupan fitrah merujuk pada keadaan alamiah atau fitrah manusia yang asli sesuai dengan rancangan atau kehendak Tuhan. Dalam konteks Islam, konsep kehidupan fitrah mengajarkan bahwa manusia lahir dalam keadaan fitrah yang bersih dan lurus, dengan naluri alami untuk mengenal Tuhan. 

Namun, faktor-faktor eksternal seperti lingkungan dan pengaruh sosial dapat mempengaruhi atau menyimpang dari kehidupan fitrah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk terus berupaya menjaga dan memperkuat fitrahnya melalui pengembangan spiritualitas, moralitas, dan keseimbangan hidup yang sehat.

Koordinator Fasilitator Rumah Belajar Ummasa, Arry Syakir Gifari mengatakan bahwa kehidupan yang berjalan saat ini banyak yang tercabut dari fitrahnya. Fenomena sosial juga terlihat begitu kontras telah menimbulkan banyak kerusakan pada bumi ini. 

Setelah mengamati banyaknya fenomena tersebut, Arry bersama rekan-rekannya pun sepakat untuk membangun Rumah Belajar Ummasa sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada lewat gerakan pendidikan untuk anak-anak.

“Pada dasarnya ,dari pengamatan fenomena-fenomena mengapa ada kecenderungan sangat kuat untuk menjauhkan kehidupan yang fitrah? Maka dari itu, Ummasa ingin menularkan kesadaran itu ke anak. Harapannya supaya anak sejak usia dini sudah diasah kesadarannya. Semoga mereka menjadi pengampu kebaikan di masa depan,” ucap Arry.

Sekolah ini menghargai peran penting orang tua dalam pendidikan anak-anak. Mereka berupaya untuk melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

“Bukan hanya tentang anaknya, kami juga merangkul keluarga untuk bersepakat tentang haluan pembelajaran kami. Di sini ada dua ranah edukasi, yaitu ke anak dan ke orang tua. Keduanya akan saling terlibat dalam proses pembelajaran ini.“

Pembelajaran Erat dengan Alam

Ummasa juga memiliki kaidah pendidikan atau  ‘kurikulum kehidupan’ yaitu, Kurikulum Kafahulfitrah (kafah: holistik, utuh-menyeluruh, fitrah: sesuai yang dititahkan/kehendaki Allah). Pada kurikulum tersebut, fasilitator lebih banyak mengajarkan anak-anak untuk mempelajari banyak hal dari kehidupan sehari-harinya. Mereka bisa belajar bagaimana menghargai keindahan alam dan mengembangkan rasa cinta, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. 

Rumah belajar ini juga mengadopsi pendekatan pendidikan holistik yang meliputi pengembangan spiritual, intelektual, emosional, dan fisik anak. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan individu yang seimbang dalam semua aspek kehidupan.

Pembelajaran di sini juga berkaitan erat dengan alam. Anak tidak ditekan untuk bisa mahir dalam sesuatu seperti membaca dan menghitung dengan cepat, tetapi mereka justru lebih banyak diajak untuk mengenali kehidupan di lingkungan sekitarnya. 

Ajarkan Rasa Syukur

Dalam setiap pembelajaran, tim kurikulum Rumah Belajar Ummasa juga membuat tema belajar yang menarik bagi anak-anak. Tema tersebut begitu lekat dengan aspek kehidupan yang mereka jalani setiap hari. 

Taufanny Nugraha, salah seorang dari tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Rumah Belajar Ummasa, turut mengembangkan kurikulum kehidupan yang diterapkan kepada anak-anak. Kurikulum yang telah mereka rancang pun sesuai dengan aspek-aspek kehidupan. 

Salah satu contohnya, pembelajaran yang mereka berikan yaitu bertema ‘Jamuan Syukur Nikmat’. Pada tema tersebut, mereka mengajari anak-anak bagaimana cara mensyukuri makanan. 

Dalam kegiatan ini, mereka mengajak anak untuk berkegiatan menanam, mengolah hasil kebun, kemudian mereka akan memasak dan makan bersama dari hasil kebun tersebut. Fasilitator juga mengajarkan pengolahan sampah sisa bekas bahan makanan. 

Kemudian, pada tema olah rasa ‘Fitrah Anugerah Inderawi’, para fasilitator mengenalkan makanan-makanan baik atau alamiah kepada anak-anak. Mereka mengajarkan bagaimana makanan itu perlu disajikan dengan sederhana saja sambil menanamkan adab-adabnya. Sebab, yang terpenting adalah nutrisi dalam makanannya, serta keberkahan dari setiap makanan yang di santap.

“Berbicara tentang fitrah, sebenarnya kita berinteraksi dengan alam. Perspektif yang paling penting ditumbuhkan dalam anak adalah bagaimana mereka tahu bahwa lingkungan adalah bagian dari diri mereka sendiri. Bahkan, Allah hadirkan lingkungan ini yaitu untuk dijaga. Mereka perlu mensyukuri apa yang sudah ada dan tidak merusaknya.”

Anak-anak Rumah Belajar Ummasa sedang berinteraksi dan berbagi makanan dengan kakek nenek. Foto: Rumah Belajar Ummasa

Dorong Anak Memiliki Empati

Di sisi lain, Ummasa juga mendorong anak-anak untuk memiliki empati terhadap masyarakat. Salah satu cara yang mereka lakukan yaitu mengajak anak-anak untuk berkunjung ke rumah salah satu pasangan suami istri yang usianya sudah lanjut usia. Dari kunjungan tersebut, anak-anak belajar banyak hal mulai dari membangun rasa empati, melihat semangat dari kakek nenek, belajar tentang kesederhanaan, dan nilai-nilai kehidupan lainnya yang bisa anak terapkan. 

“Anak-anak bisa melihat bahwa ada kakek nenek yang masih semangat bekerja di kebun. Kemudian, mereka melihat kesederhanaan kakek nenek yang begitu bahagia. Kondisi kakek ini tunarungu dan tidak bisa berbicara normal, namun asyik saat berinteraksi. Nah interaksi yang seperti itu yang kita harapkan bisa meresap ke anak-anak bahwa nilai kehidupan itu bukan hanya tentang materi. Mereka bisa melihat bagaimana rasa syukur kakek nenek ini dengan rumahnya yang sederhana, makan ala kadarnya tanpa rasa malu,” jelas Arry. 

Arry menganggap bahwa Rumah Belajar Ummasa menjadi tempat penjaga ruang kesadaran bagi anak pada zaman yang kian pesat ini. Mereka terus memegang teguh sebagai ruang pendidikan yang menjaga nilai-nilai baik. Ummasa juga terus mendorong orang tua untuk sama-sama mendukung anak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang baik. 

Secara keseluruhan, pengalaman sekolah dengan konsep yang mendekatkan anak pada lingkungan ini, akan memberikan anak-anak perspektif yang luas tentang dunia dan diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga tentang nilai-nilai keberlanjutan dan koneksi yang kuat dengan alam dan masyarakat sekitar.

Ekologis Menjadi Bagian Penting

Aktivis sekaligus guru seperti Rahmat telah memberikan harapan baru bagi anak-anak negeri ini. Gerakan yang ia ciptakan telah mendorong anak untuk lepas dari kecanduan gadget dan mendorong anak terlibat dalam aktivitas bermanfaat seperti bersepeda.​

Negeri ini menunggu lebih banyak aktivis dan guru seperti itu muncul. Semangatnya dalam mendorong kegiatan peduli lingkungan kepada anak-anak tak pernah pudar. Biarlah tokoh-tokoh seperti itu menjadi pahlawan yang menumbuhkan sensitivitas anak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Bagi Rahmat, ketika anak-anak menjadi generasi yang sadar terhadap permasalahan lingkungan dan menjadi masyarakat penuh solusi, nantinya ketika mereka kelak menjadi seorang pemimpin, mereka punya sebuah strategis bagaimana mengatasi permasalahan lingkungan ini. Kemudian, mereka pun akan melakukan berbagai langkah sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang.

“Kecerdasan ekologis menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dari kecerdasan yang lainnya. Sebab, dengan kecerdasan ekologis maka peserta didik yang notabene sebagai generasi penerus akan memiliki rasa memiliki dan kepekaan terhadap lingkungan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan bagi mereka di masa depan.”

Selanjutnya, ruang belajar seperti Rumah Belajar Ummasa juga menjadi salah satu contoh bahwa ada tempat belajar yang memberikan ruang kepada anak untuk bisa peduli dengan lingkungan. Konsep belajar yang Ummasa kembangkan bisa mendidik anak lebih paham arti dari kehidupan dan menumbuhkan toleransi yang besar terhadap lingkungan dan sosial. 

Arry berharap, lewat gerakan pendidikan ini anak-anak bisa mengenal diri mereka sendiri. Sehingga, mereka bisa mengambil peran yang tepat dalam kehidupannya dengan penuh kesadaran.

“Dengan bekal yang sudah dipupuk sejak usia dini, bisa membawa mereka dalam mengambil langkah yang tepat dan sesuai. Akhirnya, mereka pun bisa berkontribusi secara maslahat,” ucapnya.  

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Plastik sekali pakai masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, termasuk di Indonesia. Guna ulang (reuse) merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengurangi sampah plastik. Pebisnis perempuan punya peran penting untuk mewujudkan solusi ini. Mereka bak pionir yang memberikan optimisme terhadap perubahan kebiasaan masyarakat untuk beralih menerapkan sistem guna ulang di era kepraktisan.

Jakarta (Greeners) – Pola konsumsi masyarakat Indonesia yang serba praktis menjadi faktor penggunaan plastik sekali pakai belum bisa dihindari. Padahal, penggunaannya hanya satu kali dalam waktu yang begitu singkat. Namun, dampaknya akan berujung menjadi sampah yang sulit terurai hingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.

Sachet dan pouch merupakan kedua jenis plastik yang masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena mudah terjangkau dan harganya murah. Namun, kepraktisan itu tidak sebanding dengan dampak negatif yang bisa mengancam kehidupan planet bumi. 

Indonesia perlu menerapkan solusi untuk mengatasi permasalahan plastik sekali pakai. Berdasarkan kajian dari Global Plastics Policy Centre (2023), sistem atau solusi guna ulang terbukti merupakan solusi yang paling efektif, efisien, serta memiliki konsekuensi lingkungan yang jauh lebih rendah daripada daur ulang. 

Menurut kajian tersebut, sistem guna ulang juga dapat mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 32% dan menggunakan lebih sedikit konsumsi air dalam prosesnya dibandingkan dengan daur ulang. Dalam sistem ekonomi sirkular, guna ulang adalah aspek yang penting karena tidak membutuhkan bahan baku baru, tidak menghasilkan residu, dan juga dapat berpotensi meningkatkan lapangan pekerjaan hijau di Indonesia.

Perlahan Masyarakat Bisa Beralih ke Guna Ulang

Sistem guna ulang adalah sistem di mana produk dikirim menggunakan kemasan yang dipinjamkan kepada konsumen. Kemasan tetap berada dalam kepemilikan sistem, sehingga oleh sistem, kemasan tersebut dirotasi untuk penggunaan ulang berkali-kali.

Namun, dalam roda kehidupan di era serba praktis ini, kebiasaan pola konsumsi untuk beralih menggunakan kemasan guna ulang tampaknya masih rumit. Namun, bagi seorang perempuan pebisnis guna ulang, Darina Maulana meyakini kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan plastik sekali pakai perlahan-lahan akan berubah. Inovasi dan fasilitas yang implementatif dapat memberikan akses yang nyata untuk mendorong masyarakat menerapkan guna ulang.

Apalagi, praktik guna ulang bukan hal yang baru di Indonesia. Masyarakat sudah familiar dengan praktik ini dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, tukar kemasan galon dan gas, isi ulang produk curah, membeli jamu dengan gelas guna ulang, atau membeli bakso menggunakan mangkok ayam. 

Namun, praktik guna ulang saat ini perlu bertransformasi menjadi sistem guna ulang yang lebih modern. Misalnya, penjualan produk rumah tangga seperti sampo, sabun, pembersih lantai, dan pengharum pakaian dengan kemasan guna ulang. Sistem guna ulang ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi sampah sekaligus menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

Darina Maulana menunjukkan produk guna ulang Alner. Sumber: Dini Jembar Wardani

Tuangkan Ide Solusi Guna Ulang 

Sebagai seorang perempuan yang berkarier dalam dunia lingkungan lebih dari 8 tahun, saat ini Darina menjadi Program Lead Enviu Indonesia. Ia memegang amanat untuk memimpin studio wirausaha perintis (startup) dengan model bisnis reuse dan refill. 

Enviu merupakan perusahaan ventures builders (pembangun usaha) berbasis di Rotterdam, Belanda yang telah berdiri sejak 20 tahun lalu. Dalam visinya, Enviu berfokus di bidang sosial dan lingkungan untuk mewujudkan paradigma konsumsi yang lebih berkelanjutan dan menjadikan sirkularitas sebagai jantung perekonomian. Di Indonesia, tahun 2024 ini Enviu memasuki tahun kelima berjalan. 

Peran Darina begitu penting dalam mendorong bisnis guna ulang dan isi ulang di Indonesia. Seluruh ide bersama tim rekan venture builder-nya terus dituangkan untuk membangkitkan gerakan guna ulang lebih bersinar kembali. 

Mengenyam Pendidikan Tinggi

Bertempat di kantornya di Kemang, Jakarta Selatan, Darina meluangkan waktunya untuk menceritakan perjuangannya sebagai pebisnis perempuan. Ia bercerita, sebelum ia menjadi seorang pebisnis, ia melanjutkan pendidikan sarjana dan pascasarjana di Institut Teknologi Bandung (S2) jurusan Design for Sustainable Behavior. Kemudian, ia ikut program dari kedutaan Belanda untuk melaksanakan project sekaligus penelitian di Eindhoven. 

“Setelah itu, aku bangun startup sama temen aku, bantuin dia, namanya Tech Prom Lab. Lalu, kedutaan Belanda mempertemukan aku sama Enviu. Mereka mau buka perusahaan di Indonesia. Tahun 2020 aku masuk Enviu sebagai venture builder. Selama 2,5 tahun bangun QYOS refill bersama enviu, dan sekarang hampir 2,5 tahun aku jadi Program Lead Indonesia bareng bersama lead dari Belanda, Eline Leising, my women empowerement mentor juga,” tutur Darina. 

Di sisi lain, Darina memiliki alasan tersendiri untuk bisa tertarik berkecimpung dalam dunia lingkungan. Ia terinspirasi dari neneknya yang menjadi aktivis. Ia merasa energi sang nenek perlu ia teruskan.

Darina ingin melanjutkan apa yang neneknya lakukan di masa mudanya di UNDP pada zaman pasca-kemerdekaan untuk bertanggung jawab. Ia memandang saat ini dunia sudah banyak terjadi kerusakan lingkungan dan Darina bertekad untuk mencoba berbagai hal yang tidak lagi merusak. Sehingga, prinsip itu terbawa sampai ia berkecimpung di dalam dunia bisnis. 

“Perempuan secara strata sosial masih banyak stigma, sekarang buminya dirusak dengan cara konsumsi extreme kapitalis saat ini. Hal ini juga berpengaruh pada mental perempuan. Jadi, kerja di bidang lingkungan itu, ya, sosial banget juga.”

Ilmu Menjadi Bekal

Ilmu yang ia emban ketika di Belanda dan di ITB juga menginspirasi kegiatannya saat ini. Sejauh apapun Darina melangkah untuk melanjutkan sekolahnya, ia pun kembali ke ibu pertiwi. Sejak tahun 2020, ia menjadi sosok perempuan yang dipercayai untuk memimpin bisnis yang sirkular di Indonesia. 

Memiliki bekal sebagai lulusan Master Design for Sustainable Behavior, Darina memanfaatkan ilmunya untuk terus melanjutkan daya juangnya dalam bisnis sirkular ini. 

Tahun 2017 menjadi tahun pertama bagi Darina untuk memulai bisnis tersebut di Indonesia dan bergabung di Enviu tahun 2020. Prosesnya sangatlah panjang. Tetapi, dengan ketekunannya, kini ia berhasil menggerakkan tujuh venture builder atau para pembangun usaha startup yang bergerak dalam refill dan reuse. 

Perempuan Membawa Inspirasi Guna Ulang

Di balik kiprah Darina dalam mendorong guna ulang, tentu sistem guna ulang tidak lekang oleh waktu. Sistem guna ulang sangat erat kaitannya dengan budaya Indonesia dan familiar, baik bagi penjual maupun pembeli.

Profesi penjual jamu atau yang biasa disebut dengan ‘mbok jamu’ identik digeluti oleh kaum perempuan, merupakan contoh nyata bagaimana sistem guna ulang sudah diterapkan sejak lama. Mereka berkeliling sambil membawa gelas guna ulang dengan beberapa ramuan jamunya. Saat konsumen membeli, penjual jamu akan menggunakan gelas guna ulang yang dapat digunakan berkali-kali tanpa menimbulkan sampah.

“Dari mbok jamu, pemilik warung sampai arisan ibu-ibu, semuanya dahulu menerapkan guna ulang untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan usahanya. Bisnis guna ulang modern terinspirasi oleh perempuan-perempuan kuat dan berambisi membawa kembali norma budaya tersebut ke dalam kehidupan modern Indonesia.”

– Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira – 

Darina sepakat bahwa perempuan adalah penggerak sistem guna ulang yang sangat menginspirasi. Baginya, perempuan berperan penting dalam mendorong revolusi guna ulang.

Ia mengatakan, ibu-ibu yang ada di warung, bank sampah, PKK, pengajian, dan arisan banyak membantunya ketika menerapkan pendekatan sistem guna ulang kepada masyarakat. Demikian pula, komunitas bank sampah yang digerakkan oleh perempuan yang sebagian besar ibu rumah tangga dapat menjadi kunci untuk membantu memutarkan roda bisnisnya. 

“Ini seperti mengembalikan sistem guna ulang yang sebenarnya sangat dekat dalam budaya Indonesia. Terlebih lagi, dengan program “Gerakan Guna Ulang Jakarta” yang Enviu kolaborasikan dengan Dietplastik untuk membangun ekosistem guna ulang di Jakarta, sangat membantu untuk menjadi strategi dalam melihat potensi inovasi untuk mendukung regulasi guna ulang dalam level implementasi di kota bersama operator guna ulang lainnya, sampai regulasi umum di kementerian dan lembaga lainnya,” ujar Darina.

Penuh Perjuangan dalam Mengenalkan Guna Ulang 

Bagi Darina, untuk memperkenalkan sistem guna ulang ke masyarakat tidaklah mudah. Jalannya berliku dan perlu banyak perjuangan. Namun, dirinya memiliki banyak harapan.

Tantangan pun tidak pernah luput dari perjalanan bisnisnya. Terutama, ketika memperkenalkan sistem guna ulang yang lebih modern kepada masyarakat. Meskipun sistem yang dapat digunakan kembali sudah ada sejak lama, namun masyarakat masih belum familiar dengan produk-produk rumah tangga seperti sampo, sabun, pembersih lantai, pengharum pakaian, dan produk lainnya yang dijual dengan sistem guna ulang. 

“Kalau saya jelaskan ke calon pelanggan tentang reuse selama satu jam dan saya jelaskan contohnya seperti isi ulang galon, tapi mereka tetap menganggap sistemnya seperti daur ulang. Mereka bertanya ‘furniturnya jadi seperti apa?’, jadi calon konsumen ini memikirnya masih sama seperti daur ulang, tapi wajar karena mungkin daur ulang sudah jauh lebih lama tersosialisasikan,” jelasnya.

Padahal, guna ulang dan daur ulang merupakan sebuah konsep yang berbeda, namun komplementer karena merupakan ujung tombak dari value chain produk, di mana guna ulang adalah hulu, sebelum penjualan dan konsumsi dan daur ulang adalah hilir pascakonsumsi. 

Daur ulang merupakan proses di mana sampah menjadi bahan atau barang yang bisa digunakan lagi. Contohnya, kemasan tutup botol air mineral dihancurkan kemudian diubah menjadi sebuah kursi. Sementara, guna ulang merupakan penggunaan suatu barang lebih dari satu kali seperti menggunakan botol tumbler yang bisa dipakai untuk minum berkali-kali. 

Tantangan saat berkomunikasi kepada banyak calon pelanggan yang memiliki beragam latar belakang menjadi tantangan baginya. Namun, semangat itu tak pernah padam. Darina bersama timnya terus mencari celah untuk bisa memberi pemahaman kepada para calon pelanggannya. 

Pembeli perempuan sedang membeli produk guna ulang Alner di warung. Sumber: Alner

Produk Guna Ulang Tembus ke Pasaran

Ada banyak usaha rintisan yang Enviu Indonesia bantu dorong mulai dari bidang kuliner, seperti Allas, layanan pengemasan pengembalian pertama di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah sampah kemasan makanan sekali pakai. Selanjutnya, adapula Qyos, sebuah usaha yang menyediakan vending machine isi ulang untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari kepada konsumen. 

Alner juga merupakan salah satu startup di bawah naungan Enviu Indonesia yang Darina kembangkan bersama venture builder Enviu yang sekarang merupakan Co-Founder dan CEO Alner, Bintang Ekananda. Kini, Alner menjadi salah satu usaha guna ulang yang sedang naik daun dan mulai banyak peminat.

Alner merupakan sebuah usaha kemasan alternatif guna ulang yang menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti sampo, sabun, pewangi pakaian, pembersih lantai, dan produk lainnya. Bahkan, mereka juga menjual produk kebutuhan dapur seperti kecap, beras, saus dengan kemasan guna ulang. Penjualan produk Alner kini telah menembus pasaran seperti di online channel seperti e-commerce, website dan Whats App serta offline di warung dan bank sampah di Jabodetabek.

Sementara itu, melihat data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2022, sachet menduduki urutan pertama sebagai sampah plastik dari sektor pengemasan sebesar 57%. 

Dengan terobosan ini, total mitra yang bekerja sama dengan Alner di wilayah Jabodetabek telah mencapai 650+ mitra. Secara tidak langsung, Alner dapat memberikan pilihan kepada masyarakat untuk beralih menggunakan kembali dan meninggalkan kemasan sachet. Oleh karena itu, jika masyarakat dapat terus memakai kemasan guna ulang, maka sampah plastik dapat berkurang secara perlahan.

Darina mengungkapkan, masyarakat Indonesia sangat tertarik untuk mendukung sistem guna ulang. Tercatat 60-70% pelanggan Alner mengembalikan kemasan produk guna ulang saat pemakaian produk sudah habis. Angka tersebut membuktikan bahwa jika fasilitas tersedia dan memadai, masyarakat bisa beradaptasi untuk membeli produk rumah tangga dengan sistem guna ulang. 

Ikut Mendorong Kebijakan Pemerintah 

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah plastik per tahun. Hanya sekitar 10% yang didaur ulang. Sekitar 4,8 juta ton sampah tidak terkelola dengan baik. 

Dari total sampah nasional tersebut, sebesar 41,55% merupakan sampah organik, kemudian sampah plastik sebesar 18,55%. Berdasarkan Buku Rekam Jejak Mikroplastik oleh Ecoton, persentase jumlah sampah sisa makanan lebih banyak daripada sampah plastik. Namun, sampah organik dapat diuraikan oleh alam. Sementara, sampah plastik tidak dapat terurai dan hilang di alam, sampah plastik hanya berubah bentuk dan menyebabkan masalah baru, yaitu mikroplastik. 

Saat ini, Indonesia juga menargetkan pengurangan sampah oleh produsen sebanyak 30% pada akhir tahun 2029. KLHK memberikan mandat kepada produsen untuk mengurangi sampah kemasannya dalam kurun waktu 10 tahun. Regulasi tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Melalui peraturan ini, produsen wajib menyusun dokumen perencanaan pengurangan sampah secara bertahap dengan target pengurangan sampah sebesar 30% pada 2029. Aturan tersebut mewajibkan produsen melakukan reduce, reuse, recycle (3R) untuk membatasi lima jenis plastik hingga akhir tahun 2029. 

Alner sebagai perusahaan rinitisan dari Enviu telah membuka jalan mudah bagi produsen untuk mengurangi sampah plastik dari hulu dengan guna ulang. Salah satunya Alner kini telah bekerja sama dengan sekitar 10 produsen di Industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG) skala nasional dan internasional. 

“Dalam membangun kesadaran konsumen untuk bisa beralih ke sistem guna ulang perlu dibarengi dengan perilaku, infrastruktur, dan penguatan regulasi. Konsumen akan lebih mudah menerapkan ketika melihat apa yang harus mereka lakukan.” 

Mudah untuk Membeli Produk Guna Ulang

Konsumen juga mudah membeli produk guna ulang di mitra terdekat Alner atau secara online. Apabila produk habis, konsumen dapat mengembalikan kemasan ke tempat pembelian semula atau meminta kurir Alner untuk mengambilnya.

Selain itu, kemasan yang dikembalikan akan dibersihkan di kantor Alner di Kemang, Jakarta Selatan. Setelah sterilisasi, wadah diisi ulang dengan produk dari produsen yang bekerja sama dengan Alner. Jika sebuah wadah rusak dan tidak dapat digunakan, mitra daur ulang Alner siap membantu. Jadi tidak ada sampah yang tersisa dalam sistem guna ulang ini.

Tercatat pada tahun 2019 sampai 2023 seluruh startup yang Enviu Indonesia kembangkan berhasil mengurangi dan mencegah 25 juta keping plastik sekali pakai terlepas ke lingkungan. 

Perempuan Hadapi Tantangan

Direktur Asosiasi Pendamping Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (ASPPUK), Emmy Astuti mengatakan, pengusaha perempuan kerap menghadapi berbagai tantangan. Perempuan masih kekurangan akses atau kesempatan terhadap pelatihan dan sangat terbatasnya pengembangan teknologi untuk menjalankan usaha.

“Tantangan itu juga datang dari sosial budaya dan gender. Stereotip negatif kepada perempuan misalnya kaya ngapain sih capek-capek berbisnis nanti nggak ada yang mengurus suaminya. Biasanya kadang ada yang nyinyir kok jadi wanita karir? Sehingga tantangan budaya menghambat berkembang, perempuan terkadang enggak berani ambil risiko itu,” ungkap Emmy. 

Namun bagi Darina, selama berkiprah di bidang lingkungan hidup, ia merasa senang mendapat dukungan penuh karena dikelilingi oleh orang-orang yang peduli terhadap lingkungan dan sosial. Menurutnya, ia tidak merasa ada perbedaan gender yang mencolok dalam usaha yang dijalankannya. Namun tentu saja, sebagai perempuan ia pernah mengalamai pengalaman yang tak menyenangkan. 

“Diskriminasi yang pernah aku alami mungkin lebih ke kondisi aku sangat muda ketika memulai, jadi untuk meyakinkan apa yang aku maksudkan kadang sulit. Tapi dari situ aku belajar banyak juga.”

Stereotip Menjadi Hambatan

Sebagai perempuan ia pernah merasa hambatan karena beberapa orang menganggap ia masih muda. Asumsi obyektif tersebut menimbulkan beberapa kesulitan pada Darina. 

“Apalagi saat statusku S2 dan sedang menjalankan bisnis juga its hard, very hard. Mungkin penampakan aku masih terlihat sangat muda. Beberapa kali orang masih enggak percaya gitu. Dulu, aku datang ke sebuah pertemuan ada orang menyeletuk “Kalau mahasiswa nanti aja mba”. Iya memang statusku masih mahasiswa, tapi kan aku saat itu juga sudah berkecimpung di bisnis dan aku rasa udah enggak muda lagi umurku. Ada sih rasanya sedih, tapi kira-kira apa ya yang aku bisa improve?” ujar Darina. 

Asumsi dari penampilan seseorang ini telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi seseorang. Hal ini juga bisa mempersempit gerak seorang perempuan muda untuk ikut terlibat berbicara dalam sebuah kegiatan.  

Good Course Learning Designer, Tilly Kakek menyatakan diskriminasi usia adalah isu kesetaraan, keberagaman, dan inklusi yang jarang terbahas daripada bentuk-bentuk bias lainnya. Namun, hal ini tetap penting.

Faktanya, menurut laporan CIPHR, ‘Workplace discrimination statistics in 2021’ di Inggris, diskriminasi usia adalah bentuk diskriminasi di tempat kerja yang paling sering dilaporkan. 

Diskriminasi usia dapat membatasi peluang kemajuan, mengurangi potensi penghasilan seseorang, dan bahkan menyebabkan hilangnya pekerjaan dini. Hal ini juga dapat menghalangi seseorang untuk dipekerjakan pada pekerjaan yang tepat, meskipun mereka adalah kandidat yang memiliki kemampuan di bidangnya. 

Darina dan Kumala belum terlepas dari tantangan. Sumber: Darina Maulana dan Kumala Susanto

Lawan Stereotipe Gender

Perlu untuk membentuk kembali narasi terkait stereotipe gender mengenai perempuan yang melekat di masyarakat. Hal itu untuk dapat berpihak bagi kebebasan memilih bagi perempuan dan dengan bukti nyata. Bagi Darina, mengakui adanya berbagai stereotipe tentang perempuan itu bukan hal yang mudah. 

Misalnya, Darina walau dulu pernah diremehkan karena usianya yang masih muda, tetapi hal itu melatihnya untuk berempati lebih besar. 

Itu bukan menjadi pengalaman pertama Darina. Ia juga pernah bekerja di salah satu industri yang bergerak di teknologi. Para pekerja dalam bidang tersebut mayoritas pria. Walaupun pada posisi tersebut ia sebagai minoritas, Darina jadikan momen itu sebagai sebuah kesempatan untuk bersuara. 

“Misalnya aku cewek sendiri dan aku minoritas, enggak mungkin nih mereka bisa paham apa yang aku maksud. Tapi ya aku jadikan itu sebagai kesempatan untuk memperlihatkan bahwa aku pasti stand out, suara aku bisa didengar, jadi gunakan kesempatan itu untuk membuktikan dan belajar untuk gimana caranya lebih baik lagi,” tegasnya. 

Pendiri Hepi Circle, Kumala Susanto menunjukkan produk sabun cuci piring ramah lingkungan dengan kemasan guna ulang di tempat penjualan salah satu mitranya) Sumber: Dini Jembar Wardani

Perempuan Ciptakan Sabun Ramah Lingkungan

Melihat permasalahan sampah yang tak juga kunjung selesai, kisah pelopor guna ulang juga muncul dari salah seorang perempuan asal Kota Tangerang. Ia adalah Kumala Susanto, pendiri Hepi Circle salah satu usaha yang menawarkan solusi untuk belanja barang harian menggunakan sistem tukar kemasan atau guna ulang. 

Usaha itu Kumala dirikan saat dirinya berprofesi sebagai dosen rumpun mata kuliah social innovation di Surabaya. Kumala merasa harus memvalidasi materi pembelajaran yang dilakukan olehnya dengan cara membuktikannya langsung. Sehingga dapat lebih memahami proses yang dijalankan oleh mahasiswanya. 

Setelah satu tahun menjadi dosen, Kumala mencoba menuangkan idenya di Circular Design Challenge OpenIDEO oleh Ellen MacArthur Foundation pada tahun 2017. Program tersebut merupakan lomba untuk mencari inovasi pengurangan plastik sekali pakai. Siapa sangka ide Kumala terpilih menjadi top ideas dan ia mendapatkan modal awal untuk mengembangkan idenya. 

“Ketika aku membangun Hepi Circle aku mau semua orang lebih bahagia ketika mengurangi sampah. Mengurangi sampah itu jangan dipikir untuk orang lain dahulu, tetapi buat kesehatan kita, lingkungan kita, batin kita. Kita mengurangi sampah-sampah dalam hidup kita lahir batin. Terlepas latar belakang agama kita, kita semua orang Indonesia yakin bahwa kebersihan itu sebagian dari iman.”

Selain itu, lanjutnya, dengan mengurangi sampah, kita juga mengurangi beban orang yang mengelola sampah dan membuat hidup mereka menjadi lebih bersih. Jadi, kita sedekah kebersihan untuk mereka yang tinggal di lingkungan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 

“Jangan dipikir nanti mereka jadi tidak dapat sampah untuk dijual, sampah plastik pouch itu tidak bisa dijual, tidak ada harganya, apalagi sachet. Jadi kita harus lebih banyak memakai ulang barang yang  memang masih bisa dipakai ulang. Hepi Circle memfasilitasi ini agar proses bersih-bersih kita menjadi lebih mudah. Jadi, semua orang bisa hepi (bahagia) dengan cara yang mudah,” lanjutnya. 

Hepi Circle Kurangi 96 Kilogram Sampah Plastik 

Saat ini, produk sabun cuci piring dengan wangi jeruk nipis segar yang menjadi produk utama yang Hepi Circle jual. Produk sabun ini terbuat dari bahan yang lebih ramah lingkungan yang terurai secara alami tanpa adanya residu dioxin. 

Produk yang Kumala gagas ini kegunaannya terbukti ampuh menghilangkan bau pada piring dan perabot dapur. Kelembutan tangan juga bisa terjaga karena ada kandungan pelembab dalam formulanya. 

Bahannya mengandung pelembab vegetable glycerin yang bisa dipakai sebagai bahan baku utama hand lotion. Bahan kimia pada produk ini juga tidak berlebihan. Bahkan, Hepi Circle tidak memasukkan Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES), jenis bahan kimia yang melalui proses etoksilasi mengandung residu berbahaya dioxin. Konsumen Hepi Circle yang memiliki kulit tangan sensitif sangatlah terbantu oleh produk ini. 

Saat ini, Hepi Circle berhasil mengurangi sampah plastik sebanyak 96 kilogram. Sebagian besar konsumen juga konsisten untuk mengembalikan kemasan produk cuci piring tersebut saat sudah habis kepada distributor maupun reseller.

Ada 16 reseller di Indonesia yang bekerja sama dengan Hepi Circle. Secara bertahap, penjualan pun makin meningkat, bahkan konsumen pun memberikan respons baik terhadap produk hasil gagasan Kumala. 

“Ada ibu rumah tangga yang memberikan testimoni seperti ini ‘aku suka banget nih kalau pakai produk Hepi Circle tanganku nggak rusak. Biaya aku ke dokter saat tanganku perih dan pecah lebih mahal kan”. Sebelum menggunakan Hepi Circle, pelanggan tersebut memang sampai ke dokter untuk mengobati tangannya. Setelah menemukan Hepi Circle, tangannya sudah tidak sakit lagi kalau habis cuci piring. Kami mendengarnya senang sekali, jadi produk kami tuh bisa cocok bagi yang kulitnya sensitif. Kedepannya, kami juga akan merilis sabun cuci tangan khusus premium khusus untuk tangan sensitif yang harganya terjangkau” ujarnya.

Berdiri sebagai Perempuan yang Menginspirasi 

Hepi Circle usaha yang ia bangun sejak tahun 2017 kini menjadi sorotan di tengah gerakan revolusi guna ulang. Kumala adalah sosok perempuan inspiratif yang kerap tampil di berbagai forum untuk mengenalkan bisnisnya sebagai referensi bisnis berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan. 

Sebagai seorang perempuan, ia juga mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan para pemimpin bisnis di dunia yang kebanyakan laki-laki. Namun, baginya tak ada masalah saat bertukar pikiran dan berdiskusi bisnis dengan lawan jenis. Berdasarkan pengalamannya, Kumala mendapati rekan bisnis baik laki-laki maupun perempuan yang sangat mendukung bisnisnya. 

“Di dalam tim aku ada perempuan dan laki-laki tapi kita bisa bekerja bareng. Kami kalau bisnis ya usaha bareng ya, kami semua sangat terbuka”

Melihat pengalamannya yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, justru Kumala menyatakan bahagia kalau saat ini ada banyak investor yang memiliki program khusus untuk perempuan. Kesempatan itu sangat berarti bagi para perempuan yang ingin mengembangkan bisnisnya. Sebab, memang banyak perempuan lain yang masih terdiskriminasi di bidang bisnis. 

Namun, sebelum Kumala memimpin bisnis seperti sekarang ini, celotehan orang lain kepadanya juga masih sering ia terima. Imej tentang ‘perempuan tidak perlu sekolah tinggi’ belum juga hilang dari pandangan masyarakat saat ini. Beruntungnya, sang ibu mengajarinya untuk cuek.

“Dari keluarga inti tidak pernah ada omongan seperti itu, apalagi mama aku selalu cuek dengan omongan tetangga yang ngomong ‘ngapain sekolah jauh-jauh’ buat aku. Jadi aku juga cuek aja sama omongan itu. Mama aku itu sangat mendukungku untuk sekolah tinggi. Terus soal ‘eh cewek kok belum nikah’ misalnya, terus nenekku minta punya cucu haha,” tuturnya. 

Meskipun mengiris hatinya, tapi omongan itu Kumala terima dengan bijak. Menurutnya, tak perlu memperpanjang masalah, tetapi ia harus menyadari bahwa itu adalah pemikiran yang keliru. 

“Menyeleksi orang-orang yang terus berkomentar itu penting, supaya hati tenang dan bisa terkelilingi oleh orang-orang suportif saja,” ujarnya. 

Perempuan Kena Dampak Stereotip

Namun, tidak menutup kemungkinan permasalahan seperti stigma dan stereotip mengenai perempuan, masih banyak pebisnis perempuan rasakan. Hal itu menjadi sebuah tantangan bagi mereka. 

Berdasarkan laporan survei tentang ‘Stereotip Gender dan Dampaknya terhadap Perempuan Pengusaha’ oleh Cherie Blair Foundation for Women, 70% perempuan pengusaha terkena dampak stereotip.

Perempuan pengusaha yang tersurvei mengatakan bahwa stereotip gender berdampak negatif terhadap pekerjaan mereka sebagai pengusaha. Lebih dari enam dari sepuluh responden (61%)  percaya bahwa stereotip gender berdampak pada pertumbuhan bisnis mereka. Kemudian, hampir setengahnya (49%) mengatakan stereotip gender berdampak pada profitabilitas.

Pengalaman mengenai stereotip gender tersebar luas, dan hampir semua (96%) perempuan pengusaha yang tersurvei mengatakan bahwa pernah mengalaminya secara langsung dalam kehidupan mereka. 

Ekspresi stereotip gender yang beragam juga terlihat jelas, salah satu stereotip yang paling sering terlaporkan adalah hampir separuh (49%) responden melaporkan anggota keluarga atau teman meminta mereka untuk lebih fokus pada keluarga.

Laporan itu merinci analisis data survei online dari 221 perempuan pengusaha di 42 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang terkumpul pada bulan Juli dan Agustus 2021.

Ibu-ibu komunitas bank sampah ikut terlibat dalam mendorong gerakan guna ulang dengan menjual produk Alner. Sumber: Alner

Buka Peluang Bisnis untuk Ibu Rumah Tangga

Peran perempuan dalam mendukung revolusi ini sangatlah kuat. Suara dan upaya mereka begitu terbukti nyata untuk membawa sebuah perubahan bagi lingkungan. 

Tiza sebagai aktivis lingkungan perempuan menyatakan bahwa banyak tokoh perempuan di Indonesia yang menyuarakan pendidikan lingkungan hidup sebagai fondasi nilai masyarakat sejak dahulu kala. 

“Sampai sekarang pun semangat itu belum padam. Banyak gerakan masyarakat yang menyuarakan isu pengurangan sampah dari rumah pun berasal dari para ibu rumah tangga. Kami percaya bahwa semangat ini pun bisa menular pada gerakan guna ulang, yang memang untuk memulainya bisa dari rumah sampai dengan skala nasional,” imbuhnya.

Bisnis Darina dan Kumala juga telah membuka jalan lebar bagi banyak perempuan di Indonesia. Mereka mengetuk pintu-pintu tingkat paling dasar untuk mengenalkan solusi guna ulang dan mengetahui kebutuhan masyarakat. 

“Aku belajar itu dari ibu-ibu di lapangan, kalau aku nggak punya pengalaman aku mengetuk satu-satu rumah, jalan kaki seharian, panas-panasan mungkin aku gak bisa untuk sekarang membahas advokasi, regulasi, segala macam. Terus aku jadi tahu dari mereka kan apa yang mereka butuhkan.”

Berikan Penghasilan Tambahan

Lewat bisnisnya, kini Darina membuka banyak peluang bagi ibu rumah tangga, khususnya bagi mereka yang aktif di komunitas bank sampah. Sebanyak 40% mitra Alner berasal dari bank sampah yang ibu-ibu gerakkan. Ia sangat senang karena bisnis yang ia kembangkan bersama timnya bisa mendorong ibu rumah tangga mendapatkan penghasilan tambahan. 

Sebagai ibu rumah tangga yang rela menyisihkan waktunya sebagai relawan sampah, kini bisa meraup penghasilan Rp600 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Tak mudah bagi mereka sebagai perempuan yang juga harus membagi waktunya untuk keluarga sekaligus berkecimpung untuk berbisnis dalam bidang persampahan. 

Konfigurasi yang Hepi Circle jalankan hampir sama dengan Alner. Pengecer atau reseller Hepi Circle juga sangat beragam. Kumala menerobos banyak pintu untuk menjual produknya kepada ibu-ibu rumah tangga, warung, dan tempat les. Sehingga, jaringan yang ia tebar itu bisa lebih luas meskipun produknya juga dijual secara online. 

“Ada banyak kafe lokal yang emang mendekatkan arah berkelanjutan. Pebisnis store ramah lingkungan seperti guna ulang juga banyak dilakukan sama perempuan. Isu sampah ini dekat dengan belanja dan paling sering belanja itu perempuan. Mereka sering berpikir  ‘Kalau anak saya ke pantai kotor gimana?’ Jadi  banyak perempuan yang care ke isu ini,” kata Kumala.  

Belum Terlepas dari Tantangan 

Perjuangan para perempuan yang bergerak di bisnis guna ulang ini belum terlepas dari tantangan. Darina dan Kumala memiliki tantangan yang berbeda. 

Bagi Kumala, dalam memasarkan produk sabun cuci piring ramah lingkungan ini memerlukan upaya lebih kuat. Apalagi, Kumala harus bersaing harga pasaran yang jauh lebih murah. Tidak mudah juga bagi Kumala dalam mendorong adopsi guna ulang di dalam pola konsumsi masyarakat yang serba praktis ini. 

Harga pasaran sabun cuci piring umum dengan harga produk Hepi Circle sangatlah jauh berbeda. Kumala membandrol isi ulang produk sabun cuci piringnya dengan harga eceran terendah Rp 25 ribu untuk ukuran 1 liter. Walaupun kualitas produk Hepi Circle lebih premium karena menambahkan pelembab extra, sehingga bisa untuk pemilik tangan sensitif, Hepi Circle masih kerap bersanding dengan produk reguler yang harganya lebih murah. 

Darina juga menungkapkan tantangan tersebut. Ia merasa dalam menjalankan bisnisnya ini perlu dukungan regulasi kuat dari pemerintah. Sehingga, para produsen bisa lebih berani untuk ikut masuk dalam bisnis guna ulang ini. 

“Kami harus bekerja ekstra sebagai inovator dan harus ekstra juga untuk mengakomodasi pelanggan dan bisnis. Pelanggan juga harus ada upaya yang ekstra. It’s still very hard, tapi ternyata bisnis kami sudah berjalan 5 tahun, I think it’s a big milestone jadi semangat lagi untuk lihat apa yang di depan,” ucap Darina.

Tumpukan sampah di pesisir Muara Gembong Bekasi. Sumber: Dini Jembar Wardani

Perlu Ambisi Kuat untuk Tangani Sampah

Secara global, sachet terjual per tahun kurang lebih sebanyak 855 miliar. Lapisan foil sachet sulit untuk dikelola dan didaur ulang oleh sistem pengelolaan sampah. Alhasil, sachet berakhir di TPA dan mencemari badan-badan air seperti sungai hingga pantai. Bahkan, bahan kimia plastik dalam kemasan sachet dan partikel mikroplastik yang terlepas dari sachet juga dapat masuk dan terakumulasi dalam tubuh

Pemerintah memiliki komitmen penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 dan pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30% pada tahun 2030. Tanpa adanya upaya lebih serius oleh pemerintah, tentu target itu sulit tercapai. Perlu ambisi yang kuat untuk menggapai seluruh komitmen ini. Tata kelola dan kebijakan juga harus pemerintah benahi. 

Pada kesempatan lain, Pengkampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar mengatakan, masalah sampah plastik sangat erat kaitannya dengan tata kelola dari berbagai aspek.

“Masalah sampah plastik berkaitan dengan tata kelola aspek perencanaan, kebijakan, evaluasi yang kurang berjalan maksimal. Pemerintah baik level nasional dan daerah perlu melakukan perbaikan dari segi tata kelolanya,” ungkap Ghofar. 

Oleh sebab itu, aturan bebas plastik perlu selaras antara masalah, solusi, dan tata kelola hingga aturan-aturan sehingga tidak menambah masalah baru. Sebab, saat ini sebagian besar aturan hanya fokus pada penanganan di hilir. 

Padahal, lanjut Gofar, perlu perbaikan tata kelola pengurangan di hulu. Tata kelola ini perlu berjalan ambisius dan progresif untuk mengurangi sampah. Pengelolaan tersebut harus dengan perencanaan matang, implementasi terkontrol, pengendalian program, dan anggaran yang memadai.

Perlu Aturan Lintas Sektor untuk Terapkan Guna Ulang

Tiza mengatakan untuk mendorong sistem guna ulang perlu adanya peraturan dari lintas kementerian dan lembaga, supaya bisa mendorong dan memudahkan para pelaku usaha untuk beralih ke bisnis yang menerapkan sistem guna ulang. Selain itu, perlu standar kemasan guna ulang, juga pengadaan fasilitas umum untuk mendorong sistem guna ulang yang efektif serta tetap terjamin higienitas kemasannya dan dapat konsumen akses dengan mudah.

Saat ini, sudah banyak bisnis yang sudah menerapkan sistem guna ulang di semua kategori bisnis. Mulai dari kuliner, kosmetik, hingga produk kebersihan rumah tangga. Tandanya Indonesia ‘siap’ untuk menyambut normal baru terkait guna ulang. 

“Tentu saja Indonesia terus membutuhkan banyak dukungan dan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan ekosistem guna ulang yang masif. Perubahan besar-besaran ini membutuhkan keterlibatan dan komitmen semua pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai regulator, produsen, pengecer dan perusahaan lain sebagai sektor bisnis, serta masyarakat sebagai konsumen,” ungkapnya.

Aturan Guna Ulang Makin Terlihat 

Saat ini, beberapa aturan pemerintah yang mendukung guna ulang untuk menjadi mandat dalam pengurangan sampah makin terlihat. Tahun lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi mengeluarkan peraturan terkait sistem isi ulang untuk produk kosmetik. Regulasi ini sejalan dengan upaya pengurangan penggunaan plastik di hulu.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Dalam hal ini, BPOM memiliki tugas pengawasan, pembuatan, dan peredaran kosmetik terhadap fasilitas kosmetik. Kategori kosmetik isi ulang yang tertuang dalam aturan itu meliputi sabun mandi (cair), sabun cuci tangan (cair), sampo, dan kondisioner.

Upaya tersebut juga sejalan dengan aturan Permen LHK No 75 Tahun 2019 untuk mendukung implementasi guna ulang di Indonesia. Sejak tahun 2022, KLHK juga cukup intensif dengan BPOM untuk menerapkan aturan tersebut. 

“Dalam berbagai kesempatan, kami juga terlibat dalam diskusi terkait implementasi sistem isi ulang di Indonesia. Saat ini, kami juga tengah mendorong penyusunan SNI Guna Ulang untuk memfasilitasi model bisnis isi ulang ini termasuk terlibat dalam beberapa diskusi penyusunan SOP isi ulang,” kata Direktur Pengurangan Sampah KLHK, Vinda Damayanti. 

Direktur Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira hadir di side event Intergovernmental Negotiating Committee (INC-2) di Paris

Suara Aktivis Perempuan Sangat Kuat di Forum Internasional

Urgensi polusi plastik yang semua negara rasakan pun akhirnya menjadi salah satu alasan adanya proses diskusi guna membahas perjanjian hukum internasional (Global Plastic Treaty). Hal itu untuk mengatasi polusi plastik melalui seri negosiasi Intergovernmental Negotiating Committee (INC) yang akan berakhir pada akhir tahun 2024.

Tiza mengatakan, suara aktivis perempuan sangat kuat dalam pertemuan lingkungan hidup global, seperti diskusi Perjanjian Global tentang Plastik. Tidak hanya para aktivis, namun perwakilan negara yang duduk di meja negosiasi juga banyak yang perempuan.

Misalnya, pada pertemuan Global Plastics Treaty terakhir di Ottawa, Kanada, partisipan perempuan dari Indonesia lebih dominan. Mulai dari yang memimpin delegasi Indonesia di meja negosiasi, hingga aktivis senior serta aktivis muda yang lantang menyuarakan isu-isu kritis. 

“Menyuarakan isu lingkungan di pertemuan global memiliki tantangannya tersendiri, karena  bagaimana para aktivis ini membawa konteks negaranya bisa menjadi kunci untuk mempengaruhi suatu ide atau gagasan di skala global,” kata Tiza. 

Hal ini menunjukkan bahwa di era sekarang perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki. Perempuan pun telah membuktikan kemampuannya untuk berkarier dan mengenyam pendidikan tinggi, memimpin bisnis, hingga terlibat di dalam advokasi pemerintahan maupun forum internasional.

Perempuan Garda Terdepan Dukung Guna Ulang

Tak sekadar itu, perempuan Indonesia pun mampu menjadi garda depan dalam mendukung guna ulang sebagai norma baru. Perannya sangat penting bagi lingkungan hidup dunia. Perempuan ibarat orang yang menghidupkan kembali budaya lama untuk menciptakan perubahan baik untuk menciptakan lingkungan lebih lestari. 

Meskipun berbagai stereotip dan stigma masih menyasar perempuan, namun hal tersebut tidak menghalangi perempuan untuk terjun ke industri ini. Mereka telah membuktikan kemampuannya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan mampu mendorong sebuah revolusi dalam gerakan lingkungan hidup. Revolusi guna ulang pun tidak akan terwujud tanpa adanya peran perempuan. 

Mulai dari pemimpin bisnis perempuan, ibu rumah tangga, pengusaha perempuan di usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga aktivis lingkungan perempuan saling bahu-membahu menciptakan kehidupan yang berkelanjutan bagi seluruh makhluk di bumi lewat solusi guna ulang. Semangat mereka terus membara dan menyala untuk membuat perbedaan nyata.

Nil Volentibus Arduum

(Tiada yang sulit bagi yang memiliki keinginan)

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Liputan ini merupakan bagian dari fellowship Perempuan, Bisnis Berkelanjutan dan Perubahan Iklim yang diselenggarakan ASPPUK, AJI Indonesia dan Konde.co. 

Air adalah elemen paling berharga yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi. Tanpa air, mustahil kita bisa hidup sejahtera. Sayangnya, krisis air bersih kian melanda dunia akibat pertumbuhan populasi dan perubahan penggunaan lahan. Krisis ini bukan hanya akibat kekurangan air, melainkan juga karena sumber daya air yang melimpah di bumi belum terkelola dengan baik.

Jakarta (Greeners) – Sejak tahun 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan dunia tentang ancaman krisis air global. Indonesia harus menyoroti persoalan krisis air ini untuk mencegah terjadinya bencana dan konflik dalam jangka panjang.

Pakar Tata Kelola Air Universitas Indonesia, Firdaus Ali mengatakan bahwa isu krisis air ini bukan menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Dalam 30 tahun terakhir, krisis air di Indonesia semakin intens. 

“Jadi, kita sudah di tengah-tengah krisis air. Kebanyakan orang selalu menganggap krisis itu kekurangan, padahal tidak. Air yang tidak mampu dikelola juga merupakan krisis,” ungkap Firdaus kepada Greeners, Kamis (14/3). 

Menurut Firdaus, air merupakan kebutuhan pokok bagi benda hidup dan benda mati. Segala aktivitas di bumi tidak dapat terpisah dari air.

Namun, faktanya, kini ancaman krisis air sudah di depan mata. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap krisis air, seperti berkurangnya resapan air akibat perubahan penggunaan lahan dan minimnya infrastruktur pengelolaan air. Kemudian, pesatnya pertumbuhan penduduk juga meningkatkan kebutuhan air bersih.

Berdasarkan studi Indonesia Water Institute (IWI), potensi air tawar yang bisa masyarakat manfaatkan di Indonesia sebesar 2,78 triliun meter kubik. Namun, dengan situasi saat ini, air yang dapat masyarakat manfaatkan sebesar 691,31 miliar meter kubik per tahun. 

“Saat ini, air yang baru kita manfaatkan yaitu 222,59 meter kubik, sisanya 468,72 miliar meter kubik belum dimanfaatkan. Kenapa? Karena tidak ada infrastrukturnya dan hutannya gundul. Paling besar, air dimanfaatkan untuk irigasi sebesar  177,13 miliar meter kubik per tahun, ini baru bisa mengisi 11% untuk lahan pertanian.”

Krisis Air Menjadi Sumber Bencana

Firdaus memaparkan, potensi hujan di Indonesia sangatlah tinggi dengan rata-rata 2.700 milimeter per tahun. Apabila curah hujan ini dikalikan dengan daratan di Indonesia, kemudian dibagi dengan populasi di Indonesia. Setiap jiwa memiliki potensi menggunakan air tawar sebesar 802.023 meter kubik per kapita per tahun. 

“Jadi, potensi volume air sangat besar, tetapi air tersebut tidak termanfaatkan dan tidak terkelola dengan benar karena minimnya infrastruktur pengelolaan air. Sehingga, potensi air yang sangat besar tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan bencana. Sistem serapan vegetasi pun kini sudah sangat berkurang.”

Firdaus menambahkan, dahulu ketika hujan turun di daerah pegunungan yang masih terdapat vegetasi alami, air meresap sekitar 70%. Kemudian, sisa air yang berlebih sebesar 10% diuapkan secara langsung atau tidak langsung melalui evaporasi.

“Jadi, jumlah air yang meresap itu banyak, sehingga yang masuk ke sungai pun jumlahnya konstan, baik musim hujan maupun musim kemarau. Sehingga, fluktuasi debit saat kemarau dan tidak kemarau itu tidak drastis,” tambah Firdaus.

Sayangnya, kini kondisinya sudah berbeda. Serapan vegetasi alami justru semakin menyusut hingga menimbulkan krisis air yang menjadi sumber bencana.

Padatnya Populasi Mengancam Ketersediaan Air 

Sementara itu, pada 15 November 2022 lalu, PBB mengumumkan jumlah populasi penduduk mencapai lebih dari 8 miliar. Hal ini akan berimbas pada kebutuhan ruang yang semakin meningkat hingga mengancam ketersediaan air. 

“Populasi yang banyak ini butuh ruang karena setiap jiwa-jiwa yang lahir dan hidup butuh ruang tempat tinggal, air, dan pangan. Ketika populasi bertambah, kebutuhan ruangan pun juga akan bertambah. Padahal, planet ini tidak membesar, malah cenderung mengecil. Lalu, apa yang terjadi? Akhirnya, terjadi konversi lahan atau ruang. Misalnya, mengubah hutan menjadi industri, mengubah perkebunan menjadi sawah, lalu sawah menjadi kawasan industri yang nantinya akan menjadi perumahan.”

Artinya, lanjut Firdaus, sistem resapan alam pun sudah berubah dan akan mengancam ketersediaan air. Dengan demikian, saat ini yang terjadi ketika hujan turun, sebagian besar air sudah tidak meresap ke dalam tanah. Sebab, tanah alami telah ditutup oleh aspal dan maraknya pembangunan infrastruktur telah menutup resapan air. 

Di sisi lain, sumber daya air sebenarnya sangat melimpah, contohnya seperti di Indonesia yang memiliki potensi curah hujan yang sangat tinggi. Namun, luas sungai dan danau yang mampu menampung air hujan tersebut tidaklah melebar sehingga menimbulkan kelebihan air yang akhirnya berujung pada bencana.

“Jadi, sungai dan danau malah cenderung menyempit karena ada sedimentasi dan lain-lain. Maka dari itu, air yang melimpah lebih banyak daripada yang meresap. Sungai sebagai badan air tidak mampu menampung. Sehingga, air pun meluber atau banjir,” imbuh Firdaus. 

Banjir menerjang Jawa Tengah imbas alih fungsi lahan. Foto: BNPB

Air Tak Terkelola akibat Minimnya Infrastruktur 

Menurut Firdaus, penyebab bencana seperti banjir bukan semata-mata potensi curah hujan yang tinggi. Bencana ini timbul akibat aktivitas antropogenik ulah manusia. Apalagi, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, tetapi infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan masih sangat minim. Padahal, tata guna lahannya sudah berubah hingga resapan airnya menipis. 

“Misalnya, di Cina ada pembangunan secara masif, tetapi secara bersamaan mereka juga membangun untuk menggantikan ruang resapan alami atau kapasitas penyimpanan secara natural seperti bendungan,” paparnya. 

Pada akhir tahun 2025 atau paling lambat 2026, lanjutnya, ada 61 bendungan baru yang bakal dibangun di Indonesia. Secara keseluruhan nantinya Indonesia akan memiliki 230 bendungan. Namun, Firdaus menegaskan bahwa Indonesia sangat tertinggal oleh negara lain. Ketersediaan bendungan di Indonesia saat ini berada di posisi terbawah, bahkan hampir setara dengan negara Ethiopia.

Jepang memiliki 3.000 bendungan, Amerika Serikat 6.000 bendungan, dan Cina yang memiliki populasi terbanyak di dunia memiliki 98.000 bendungan. Jumlah ini belum seberapa jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki sekitar 230 bendungan.

“Jadi, kalau nggak punya water security, jangan bermimpi punya ketahanan pangan. Itu hanya angan semata saja, inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang. Jangan heran ketika hujan turun, kelebihan air ini jadi bencana, bukan jadi berkah. Padahal, satu tetes air itu adalah kehidupan dan sebuah keberkahan.”

Ancaman Krisis Air di Pulau Jawa

Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang paling terancam krisis air. Neraca air di Pulau Jawa tidak merata karena kebutuhan air tinggi namun ketersediaan air rendah.

“Sekitar 55 persen masyarakat Indonesia menghuni Pulau Jawa. Namun, ketersediaan air di sana hanya ada 4,5 persen. Kebayang tidak? 55 persen orang yang membutuhkan air, tetapi air yang tersedia hanya 4,5 persen,” kata Firdaus. 

Berbeda dengan Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi yang tidak bernasib seperti Pulau Jawa. Pasalnya, wilayah tersebut memiliki cadangan air yang melimpah dan penduduknya tidak sepadat di Pulau Jawa.

“Jawa adalah pulau yang betul-betul memiliki water stress area yang paling berat di Indonesia, area ini rawan krisis air,” imbuh Firdaus. 

Kondisi Mata Air di Indonesia Makin Menyusut 

Firdaus memaparkan studinya bersama IWI pada tahun 2012. Mereka mendata mata air mulai dari Banten, Jawa Barat sampai Banyuwangi, Jawa Timur. Berdasarkan temuannya, ada kesurutan mata air yang sangat drastis dibandingkan 40 tahun yang lalu. 

“Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mata air kita sudah hilang dan berganti dengan air mata. Di pedesaan, mata air kita juga sudah menyusut. Apalagi, saat ini ada konflik industri air minum dalam kemasan (AMDK) mengambil mata air. Sehingga, akhirnya ada peraturan yang bisa membatasi perusahaan AMDK untuk mengambil mata air,” ungkap firdaus. 

Pendiri Jaga Semesta, Fainta Negoro juga mengungkapkan bahwa hampir semua mata air di Pulau Jawa mengalami penurunan debit air dan beberapa bahkan telah mengering. Menurutnya, beberapa mata air yang dahulunya menjadi objek wisata mengalami perubahan fungsi lahan menjadi bangunan. Bahkan, ada beberapa yang diubah menjadi kolam renang. 

Dalam wawancara eksklusif bersama Greeners, Fainta pun menyoroti betapa pentingnya peran mata air dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai sumber air bersih yang mudah diakses.

“Groundwater atau air tanah tidak terlihat secara langsung, namun mata air merupakan representasi nyata dari keberadaannya. Kondisi mata air mencerminkan kesehatan ekosistem di sekitarnya dan menjadi indikator penting bagi keberlangsungan hidup manusia.”

Jaga Semesta, dengan pendekatan kerelawanan dan gotong-royong terus berusaha untuk merestorasi mata air dan menjaga keberlanjutannya. Tim ahli teknis mendukung dengan pengetahuan tentang karakteristik mata air, sementara sukarelawan dari masyarakat turut membantu dalam aksi nyata lapangan.

“Melalui penanaman pohon dan perawatan mata air, kami berupaya untuk memulihkan ekosistem yang rusak,” jelas Fainta.

Nilai Budaya Masyarakat Tergerus

Sementara itu, lanjut Fainta, tantangan besar muncul dari kebiasaan masyarakat yang cenderung menggunakan sumur bor dan pompa air untuk memperoleh air dengan mudah. Fainta mencatat bahwa hal ini bisa menggerus nilai-nilai budaya seperti tenggang rasa dan kehidupan berkelompok.

Pendiri Komunitas Resan Gunungkidul, Edi Padmo juga berpendapat yang sama. Menurut Edi, dengan kemudahan aksesibilitas air, maka mindset masyarakat terhadap air mulai berubah menjadi lebih modern dan instan. 

“Air tak lagi dianggap sebagai suatu yang penting secara materi maupun spiritual. Akibatnya, sumber- sumber air yang dahulu menjadi sumber kehidupan seluruh warga mulai terabaikan, terlupakan, terbengkalai, terpuruk, dan hilang tinggal cerita,” ujarnya. 

Ancaman krisis air membuat komunitas Resan Gunungkidul melakukan restortasi sumber mata air. Foto: Resan Gunungkidul

Lestarikan Mata Air Lewat Penanaman Pohon 

Inisiatif masyarakat yang dapat membantu mencegah ancaman krisis air mulai bermunculan. Misalnya, Jaga Semesta yang giat memulihkan mata air di Pulau Jawa. Hal serupa juga dilakukan oleh Komunitas Resan Gunungkidul. Sejak tahun 2018, mereka aktif berupaya melindungi mata air melalui penanaman pohon.

Edi memiliki makna tersendiri terhadap mata air. Menurut Edi, sumber air adalah titik spiritual masyarakat. Sebuah tempat suci kehidupan berawal dan tergantung padanya.

“Ibarat seorang ibu yang mengasuh, memberi makan, menjaga, dan membentuk budaya yang berkembang di masyarakat. Air juga merupakan avatar (elemen dasar kehidupan) yang oleh orang jawa dimaknai dengan ‘bumi, geni, banyu, lan angin’ (tanah, api, air dan udara).”

Dalam melestarikan mata air di Gunungkidul, Resan Gunungkidul melakukan beberapa upaya seperti menanam pohon, mendata, dan menuliskan folklor atau cerita rakyat tentang mata air. Mereka juga terus menormalisasi sumber air alami yang ada di Gunungkidul. 

Saat ini, Resan Gunungkidul telah menanam pohon di 17 titik mata air. Jenis pohon konservasi yang mereka tanam yaitu beringin, trembesi, gayam, jambu air, klumpit, aren, dan kepuh. Terkadang, mereka juga menanam jenis tanaman buah untuk meminimalisasi serangan monyet ekor panjang ke lahan pertanian penduduk. 

Edi berpesan, lakukanlah aksi giat lingkungan semampunya meski kecil dan sederhana. Jagalah konsistensi dan jalani dengan gembira. Setelah itu, pasrahkan pada gusti Allah dengan niat dan itikad baik yang diwujudkan, ia percaya tak ada yang sia-sia.

“Air adalah kebutuhan yang ‘prima need’. Artinya, air adalah kebutuhan dasar makhluk hidup. Tanpa air, semua bentuk kehidupan di bumi akan musnah. Menjaga kelestarian air adalah kewajiban bersama seluruh umat manusia. Sebab, hakikatnya menjaga air adalah menjaga keberlangsungan kehidupan.”

Jadikanlah Air sebagai Sarana Perdamaian

Hari Air Sedunia diperingati setiap 22 Maret. Tahun ini PBB mengangkat tema “Leveraging Water for Peace”. Pada momen ini, masyarakat diingatkan untuk memanfaatkan air sebagai sarana perdamaian.  

Firdaus mengatakan, saat ini banyak konflik di banyak tempat terkait perebutan sumber daya air. Misalnya saja di Indonesia, konflik perebutan air sudah tidak asing lagi terjadi pada kalangan masyarakat.

Kendati demikian, tema tahun ini sangatlah relevan. Sebab, jika air dikelola dengan baik bersama-sama, pada hakikatnya air akan membawa kedamaian, bukan konflik yang mengakibatkan perang.

“Satu-satunya elemen yang menghubungkan kita dengan kehidupan sekarang dan nanti hanya satu elemen, yaitu air. Air adalah sumber untuk menciptakan kedamaian. Jangan sampai air jadi konflik dan bencana. Jangan sampai air jadi isu yang akan membawa kita ke krisis pangan maupun krisis energi. Kita punya tanggung jawab individu bahwa air itu harus dilindungi, diproteksi, dan digunakan secara bijak. Kalau kita menggunakan air dengan baik, air juga bakal treat kita dengan baik.”

Pentingnya Kesadaran terhadap Posisi Mata Air

Di sisi lain, dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia, Fainta juga menggarisbawahi pentingnya kesadaran terhadap posisi strategis mata air dalam mewujudkan kedamaian. Menurutnya, ketidaktahuan terhadap posisi mata air bisa memicu konflik yang merugikan masyarakat lokal.

Masyarakat perlu melakukan hal-hal sederhana. Mulai dari menjaga kebersihan sungai dan tidak mencemari sumber air agar sumber daya yang amat bernilai ini dapat terus masyarakat gunakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu berkonflik memperebutkan air pada masa mendatang.

Sementara itu, melalui langkah-langkah konkret seperti restorasi mata air dan penyuluhan kepada masyarakat, Jaga Semesta pun berharap dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi krisis air, khususnya di Pulau Jawa. Fainta mengatakan, dengan kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya alam, diharapkan ancaman krisis air dapat dicegah dan tentunya perdamaian dapat terjaga, karena air yang bersih adalah hak bagi semua makhluk.

“Kita perlu mengingatkan diri bahwa kedamaian juga tergantung pada bagaimana kita memperlakukan sumber daya alam dan tetangga kita. Bayangkan saat kita memperdalam dan memompa sumur kita tanpa memperdulikan sekitar, akibatnya sumur tetangga kita akan ikut tersedot dan mengalami kekeringan,” ujar Fainta. 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Sampah spesifik memerlukan pengelolaan secara khusus agar tidak menambah beban di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan kembali menguatkan regulasi dan meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, sektor daur ulang, serta produsen.

Jakarta (Greeners) – Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 21 Februari, menjadi momentum untuk menguatkan partisipasi publik dalam mengelola sampah. Khususnya, sampah spesifik yang kini harus menjadi perhatian utama untuk dikelola semua pihak.

Sampah spesifik merupakan timbulan sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga, yang harus ditangani secara khusus. Penanganannya pun tidak boleh sembarangan, perlu melakukan cara yang berbeda dalam menangani pada setiap jenis dari sampah spesifik.

BACA JUGA: HPSN 2023, Kelola Sampah Kendalikan Perubahan Iklim

Kategori sampah spesifik terbagi menjadi enam, di antaranya sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang mengandung limbah B3, dan sampah yang timbul akibat bencana (STAB).

Sampah puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum bisa terolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik juga termasuk dalam kategori sampah spesifik.

Keenam kategori sampah tersebut tidak boleh tercampur sampah-sampah rumah tangga lainnya. Sebab, akan ada risiko pencemaran lingkungan yang cukup tinggi.

“Melihat urgensi tersebut, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik” 

Direktur Penanganan Sampah KLHK, Novrizal Tahar mengatakan melalui PP No 27 Tahun 2020, masyarakat bisa teredukasi mengenai pengelolaan sampah spesifik.

“Sampah spesifik adalah sesuatu yang baru kita atur dalam rezim pengelolaan sampah di Indonesia. Jadi, memang perlu sosialisasi atau edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat dan pemerintah daerah,” ungkap Novrizal kepada Greeners di Jakarta, Senin (12/2).

HPSN 2024. Direktur Penanganan Sampah KLHK, Novrizal Tahar. Foto: Greeners

KLHK Buat Regulasi Pengelolaan Sampah akibat Bencana

Tahun 2024 menjadi sebuah lembaran baru bagi KLHK, untuk kembali menguatkan komitmennya dalam menangani sampah. Awal tahun ini, KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana. 

“Persoalan sampah yang timbul akibat bencana (STAB) perlu menjadi perhatian penting. Regulasi itu akan masuk ke dalam penanggulangan bencana,” tambah Novrizal. 

Dalam kesempatan lain, Novrizal mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara ring of fire dan tropis, sehingga rawan gempa dan bencana hidrometeorologi yang berpotensi menghasilkan sampah.

HPSN 2024. Tumpukan sampah akibat bencana banjir. Foto: Freepik

STAB juga berisiko tinggi menimbulkan penyakit dan memperburuk keadaan lingkungan. Melalui kebijakan yang ada, harapannya penanganan sampah bisa selaras dengan penanggulangan bencana.

Menurut Novrizal, penanganan STAB tidak boleh sembarangan. Ada beberapa prosedur tata kelola dan pertimbangan yang memerlukan perhatian khusus. 

“Tahap penanganan STAB mempertimbangkan luas wilayah, volume jenis sampah, nilai guna sampah, hingga kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Jika pengelolaan tidak bijak, STAB berpotensi terakumulasi di Tempat Pemrosesn Akhir (TPA) dan tersebar di berbagai tempat sehingga dapat merusak lingkungan.”

Berdasarkan Permen LHK No 1 Tahun 2024, penanganan STAB setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan saat keadaan darurat bencana. Tahapan penanganan sampah ini secara bertahap, di antaranya pemilahan, pengangkutan, pemanfaatan kembali, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

BACA JUGA: HPSN 2023, Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Saat ini, KLHK memiliki rencana tata kelola menangani STAB. Langkah-langkah tersebut yakni membuat area pemilahan di sekitar lokasi bencana dan area pengungsian. Sampah ini akan terpilah sesuai jenisnya, seperti sampah B3, sampah binatang, sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah lainnya.

HPSN 2024. Reruntuhan bangungan imbas bencana alam. Foto: BPBD DIY

BNPB Bakal Terlibat dalam Mengelola STAB 

Mengingat semakin seringnya terjadi bencana alam di Indonesia, KLHK memandang penting untuk mengatasi STAB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun telah mencatat ada sebanyak 277 kejadian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Mayoritas bencana tersebut adalah bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem pada Januari hingga pertengahan Februari 2024.

Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Zaenal Arifin mengatakan bahwa BNPB tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana. Sejauh ini, pengelolaan STAB menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan lembaga terkait. 

“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak secara langsung mengelola sampah yang timbul akibat bencana. Namun, BNPB memiliki peran dalam mengintegrasikan pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana dalam rencana pengendalian bencana daerah.”

Dengan terbitnya Permen LHK No 1 Tahun 2024 ini, penanganan STAB kini menjadi bagian dari rencana kontingensi penanggulangan bencana daerah. Penyusunan rencana kontingensi penanggulangan bencana daerah untuk penanganan STAB akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

HPSN 2024. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Zaenal Arifin. Foto: Greeners

“Dalam hal ini, BNPB akan berperan sebagai komando dan koordinator saat bencana. Kemudian, ada beberapa rencana yang akan BNPB bangun, salah satunya membangun rencana kontingensi (renkon) daerah dengan menjelaskan peran semua stakeholder yang menangani STAB,” ungkap Zaenal. 

BACA JUGA: HPSN 2021: Gali Potensi Industri Daur Ulang Sampah Dalam Negeri

Berdasarkan pengamatan BNPB, sampah akibat bencana jenisnya bervariasi, hal itu tergantung pada skala dan jenis bencana. Sampah yang paling banyak adalah sampah organik, plastik, kayu, atau material bangunan infrastruktur, dan limbah medis.

HPSN 2024. Kumpulan sampah elektronik. Foto: Freepik

KLHK Prioritaskan Penanganan Sampah dan Limbah B3

Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) akan ditangani prioritas oleh KLHK. Kadungan B3 adalah zat, energi atau komponen lain yang sifatnya bisa mencemari lingkungan. Bahkan, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Jenis sampah yang mengandung B3 salah satunya yaitu sampah elektronik. Misalnya, ponsel, laptop, kabel, komputer, mesin cuci, televisi, kulkas, dan lain sebagainya. 

BACA JUGA: HPSN 2019, KLHK Lakukan Bersih-Bersih Serentak di 74 Kawasan Konservasi

Kemudian, beberapa contoh limbah B3 dalam skala rumah tangga, di antaranya cairan pembersih kamar mandi, pembersih lantai, bekas pengharum ruangan, dan sejenisnya. 

“Sampah B3 akan menjadi prioritas dibandingkan sampah spesifik lainnya. Saat ini, kami sudah menyiapkan peraturannya. Ada tiga pihak yang punya tanggung jawab dalam mengelola sampah ini. Salah satunya produsen, saat ini kami sudah berkomunikasi kepada produsen, sebab mereka juga perlu tanggung jawab terhadap produk yang mereka hasilkan.”

Sementara itu, pihak lainnya seperti pemerintah daerah juga harus menyiapkan fasilitas dalam mengelola sampah dan limbah B3. Pengelola kawasan pun harus ikut berpartisipasi dalam mengelola kategori sampah ini. 

HPSN 2024. Penjemputan sampah elektronik oleh petugas DLH DKI Jakarta. Sumber: DLH DKI Jakarta

DKI Jakarta Punya Pelayanan Sampah Elektronik

Sampah elektronik merupakan salah satu jenis sampah yang mengandung B3. Sampah elektronik mengandung polutan berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium, arsen, seng, dan litium. Hal itu berdampak negatif bagi manusia dan lingkungan.

Berdasarkan data KLHK, jumlah timbunan sampah elektronik mencapai 2 juta ton pada tahun 2021. Jawa merupakan pulau dengan jumlah limbah elektronik terbesar, yaitu sebesar 56% dari total limbah elektronik, kemudian Sumatra dengan total 22%.

Saat ini, pelayanan sampah elektronik sudah terlaksana di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya wilayah DKI Jakarta menyediakan pelayanan pengelolaan sampah elektronik secara gratis.

BACA JUGA: Provinsi DKI Jakarta Siap Rayakan HPSN 2019

Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Adi Darmawan mengungkapkan pengelolaan limbah B3 di DKI Jakarta dimulai pada tahun 2017. Selanjutnya, terdapat pemberlakuan PP Nomor 27 Tahun 2020. PP tersebut mengatur tentang sampah spesifik, salah satunya sampah elektronik sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, dalam hal ini DLH DKI untuk mengelola sampah elektronik.

“Dengan adanya peraturan yang berlaku, sampah elektronik perlu penanganan khusus, bukan diperlakukan seperti sampah biasa. Harus ada pengelolaan secara tepat, sehingga kandungan B3 pun bisa kita jaga agar tidak mencemari lingkungan, baik di tanah dan air. Lalu, secara global, sampah elektronik diprediksi akan menumpuk hingga 47 juta ton hingga tahun 2030.” 

HPSN 2024. Tempat daur ulang sampah elektronik di PT Citra Asia Raya. Sumber: PT Citra Asia Raya

DLH DKI Buat Skema Penjemputan Sampah Elektronik

Saat membuat rencana pengelolaan limbah elektronik, DLH DKI juga mengembangkan beberapa alur penjemputan. Pertama, masyarakat harus mengisi formulir tentang sampah elektronik yang akan diangkut. DLH DKI kemudian akan meninjau dan menyesuaikan standar yang ada. Berat minimal sampah elektronik yang dapat petugas jemput adalah 5 kilogram.

Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Adi Darmawan. Foto: Greeners

Adi menambahkan, sejauh ini, pengelolaan sampah elektronik sudah berjalan cukup efektif. Bahkan, DLH DKI memiliki target dalam mengumpulkan sampah elektronik. Hal ini tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sampai dengan 2026 dengan peningkatan target sebesar 7% pada setiap tahunnya.

“Target itu juga perlu dukungan regulasi daerah yang lebih kuat dan penyediaan sarana prasarana yang lebih memadai. Sosialisasi kepada masyarakat pun penting untuk terus dimasifkan,” lanjut Adi.

Berdasarkan laporan DLH DKI, total sampah elektronik yang terkelola sejak 2018 hingga Desember 2023 sebanyak 164.070 kilogram. Sebagian besar limbah berupa baterai dan kabel data yang berasal dari penempatan dropbox. Untuk penjemputan sampah elektronik, didominasi oleh barang-barang berukuran besar seperti televisi tabung, monitor, dan lemari es.

Proses pembongkaran dan pemilahan sampah elektronik. Sumber: PT Citra Asia Raya

Perlu Sistem Daur Ulang Sampah Elektronik

Taylor and Francis Online pada bulan Oktober 2022 telah mengeluarkan sebuah studi status terkini daur ulang limbah elektronik di Indonesia. Berdasarkan studi tersebut, para peneliti mengungkapkan bahwa Indonesia perlu segera membangun sistem daur ulang yang komprehensif dan berkelanjutan.

Para peneliti merekomendasikan sistem pengelolaan daur ulang limbah elektronik di Indonesia yang terbagi dalam tiga kategori. Hal itu mencakup sistem pemerintahan, sistem sosial, dan sistem teknologi.

“Dalam menciptakan pengelolaan daur ulang, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif kepada para pendaur ulang (dalam bentuk pendanaan dan kemudahan izin bagi dunia usaha atau penelitian mengenai limbah elektronik). Pemerintah juga harus memaksimalkan kampanye dan memberikan informasi publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut”

Berdasarkan hasil studi, Pulau Jawa akan menjadi wilayah yang ideal untuk mengelola berbagai jenis limbah elektronik. Sebab, Pulau Jawa banyak menghasilkan limbah elektronik. Selain itu, berbagai pabrik peleburan juga berlokasi di pulau tersebut, seperti pabrik baja di Tangerang (Banten) dan Bekasi (Jawa Barat), pabrik peleburan tembaga di Gresik (Jawa Timur), dan kilang logam mulia di Jakarta.

Pemilahan sampah di Java Jazz Festival 2023. Foto: Dini Jembar Wardani

Daur Ulang Perlu Dukungan Fasilitas Memadai

Dalam menciptakan sistem daur ulang sampah elektronik juga perlu dukungan fasilitas yang memadai. Fasilitasi terbagi menjadi tiga tahap, yaitu pengumpulan, pra-pemrosesan, dan pemrosesan. 

Tahap pertama adalah pengumpulan sampah oleh pengepul sampah elektronik. Jumlah pengepul juga harus diperluas dalam skala kota maupun kabupaten. Pada tahap ini, sampah elektronik juga mulai dibongkar dan dipilah. 

BACA JUGA: HPSN 2019 Fokus pada Aktivitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Selanjutnya, tahap pra-pemrosesan dianggap lebih layak untuk dioperasikan di dekat wilayah kota padat penduduk. Hal itu untuk memfasilitasi pengumpulan, pengiriman, dan agar memudahkan proses selanjutnya saat tiba di fasilitas smelter (peleburan).

Setelah sampah elektronik diterima, dibongkar, dan dipilah, maka pemrosesan selanjutnya masuk ke tahap pengolahan. Langkah daur ulang salah satunya dilakukan oleh PT Citra Asia Raya (PT CAR), yang sekaligus bekerja sama dalam mengelola limbah elektronik yang berasal dari DLH DKI Jakarta.

Sampah Elektronik akan Didaur Ulang melalui Peleburan

Business Development PT CAR, Eko Swastoto mengatakan dalam mengelola sampah elektronik, PT CAR akan membongkar dan memilah sampah elektronik. Ada dua kategori yang mereka pisahkan, di antaranya sampah B3 dan non B3 dengan komponen explosive atau non explosive .

Sampah elektronik tidak seluruhnya mengandung B3. Misalnya, laptop yang memiliki material plastik, kaca, karet, alumunium, dan lain-lain. PT CAR akan memisahkan material hardisk maupun baterai laptop serta LCD.

“Kami akan pisahkan itu semua per kategori dan hanya mendaur ulang komponen-komponen elektroniknya saja. Sisanya yang non B3, kami kirimkan kepada mitra berizin yang memiliki izin pemanfaatan sampah non B3,” ujar Toto.

Setelah sampah elektronik terpilah, PT CAR akan melakukan proses peleburan di smelter yang didesain untuk kapasitas 8 ton sampah elektronik per jam. Proses tersebut akan menghasilkan cairan ingot yang kemudian didinginkan, lalu dicetak menjadi ingot paduan tembaga.

Business Development PT CAR, Eko Swastoto. Foto: Greeners

“Proses peleburan tersebut tidak menghasilkan limbah cair atau pencemaran udara, karena murni pemanasan dengan suhu tinggi dan sudah dilengkapi dengan ribuan filter penangkap material yang berukuran mikron. Jadi, proses di tempat kami sangat ramah lingkungan dan hanya menyisakan fly ash saja di proses akhirnya, dan itu pun berputar kembali menjadi campuran semen dan batako. Jadi, tidak ada lagi sampah yang tersisa atau zero waste,” ujarnya.

Penyelenggara Acara Wajib Menerapkan Less Waste Event

Sampah yang timbul secara tidak periodik merupakan sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Volume sampah non periodik ini cukup besar sehingga perlu penanganan secara khusus. 

Sampah ini biasanya berasal dari acara berskala besar, mulai dari acara nasional hingga internasional. Apalagi, Indonesia kini sering menjadi tuan rumah beberapa kegiatan olahraga, musik, hingga konferensi internasional. Hal inilah yang menimbulkan tumpukan sampah tidak terkendali dan berpotensi menambah beban TPA.

Misalnya, Pemilu 2024 menjadi agenda yang menimbulkan sampah non periodik, salah satunya alat peraga kampanye. Namun, pada pemilu mendatang, KLHK juga akan menegakkan peraturan untuk setiap wilayah untuk menerapkan pengelolaan sampah secara bijak. 

Pada tahun 2024, KLHK pun berencana akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan penyelenggara acara (event organizer) untuk mengurangi sampah. Hal itu bisa mereka terapkan dengan prinsip less waste event. 

Less waste event merupakan sebuah prinsip pengurangan potensi timbulan sampah pada penyelenggaraan sebuah acara. Dalam hal ini, event organizer (EO) menjadi aktor utama yang bertanggung jawab dalam mengelola timbulan sampah pada saat acara.

“Penyelenggara acara wajib menerapkan less waste event. Melalui peraturan dari KLHK ini, kegiatan pengurangan sampah akan menjadi kewajiban wajib bagi penyelenggara acara olahraga, musik, otomotif, dan lain-lain. Sehingga, setelah acara selesai, sampah bisa dikelola dengan baik. Penyelenggara juga dapat menggunakan konsep yang reusable (guna ulang) selama acara, sehingga bisa mengurangi sampah yang mereka hasilkan.”

Prioritaskan Pendanaan Kepedulian Lingkungan

Pelaku Less Waste Event, Syaiful Rochman mengatakan, dalam melaksanakan less waste event ini pihak EO harus bisa memasukkan dana implementasi kesadaran lingkungan dalam anggaran pelaksanaaan acara. Terutama, dalam hal pengelolaan sampah.

“Tanggung jawab utama pengurangan sampah ini ada di EO, terlepas siapa pemilik acara atau sponsor acara tersebut. Jadi, EO-lah yang bertanggung jawab atas dampak lingkungan pada acara tersebut,” kata Syaiful.

Misalnya, Java Jazz Festival, salah satu event musik di Indonesia yang setiap tahunnya menerapkan less waste event. Acara ini berlangsung selama tiga hari dan rata-rata menghasilkan sampah hingga 10 ton. Artinya, jumlah sampah dari acara besar seperti ini volumenya sangatlah tinggi. Namun, melalui penerapan prinsip less waste event ini, sampah-sampah tersebut bisa terkelola secara efektif melalui pemilahan. 

Pelaku Less Waste Event, Syaiful Rochman. Foto: Greeners

Syaiful menilai, prinsip ini harus jadi perhatian para EO agar bisa mulai peduli terhadap lingkungan. Langkah less waste event juga merupakan salah satu prinsip efektif untuk mengurangi timbulan potensi sampah pada acara yang rutin terselenggara tiap tahun.

Ada banyak cara untuk mengurangi sampah ini. Misalnya, menerapkan konsep guna ulang, memilah sampah, melarang penggunaan styrofoam, kantong kresek, dan jenis residu lainnya. Sehingga, pendekatan ini akan membantu mengurangi beban TPA.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Indonesia menargetkan pengurangan sampah oleh produsen sebanyak 30% pada akhir tahun 2029. Redesain kemasan ramah lingkungan merupakan salah satu upaya yang wajib produsen lakukan. Namun, bagi mereka, hal ini telah menjadi tantangan baru di dalam rotasi bisnisnya. 

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan mandat kepada produsen untuk mengurangi sampah kemasannya dalam kurun waktu 10 tahun. Regulasi tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Melalui peraturan ini, produsen wajib menyusun dokumen perencanaan pengurangan sampah secara bertahap dengan target pengurangan sampah sebesar 30% pada 2029. Hal ini dapat mengurangi polusi plastik sekaligus mendorong tumbuhnya bisnis berkelanjutan melalui penerapan ekonomi sirkuler di Indonesia. 

BACA JUGA: Tahun 2029, Kemasan Produk Wajib Ramah Lingkungan

Produsen wajib menerapkan pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pertama, melakukan redesign produk, wadah, atau kemasannya agar mudah dikumpulkan untuk dimanfaatkan dan didaur ulang. 

Kemudian, produsen wajib menarik dan mengumpulkan kembali sampah kemasan pascakonsumsi untuk daur ulang. Terakhir, produsen harus menarik dan mengumpulkan kembali kemasan guna ulang untuk dimanfaatkan kembali.

Redesain kemasan ramah lingkungan merupakan salah satu upaya yang wajib produsen lakukan. Foto: Freepik

Tantangan Produsen dalam Redesain Kemasan Ramah Lingkungan

Produsen tentu tidak mudah menerapkan Permen LHK No 75 Tahun 2019, khususnya dalam hal redesain kemasan yang lebih ramah lingkungan. Mereka menghadapi banyak tantangan, adaptasi, serta proses yang cukup panjang.

Direktur Pengurangan Sampah Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, Vinda Damayanti telah berdiskusi dengan para produsen. Menurut dia, tantangan terbesar para produsen adalah cost atau biaya untuk mengubah kemasan yang lebih ramah lingkungan.

“Kemasan yang selama ini tidak dirancang untuk berkelanjutan berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Produk dan kemasan yang dirancang untuk keberlanjutan (design for sustainability) tentu akan mencegah dampak buruk bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Namun, produsen menganggap perubahan tersebut adalah beban bagi pertumbuhan bisnis mereka.”

Kewajiban pengurangan sampah kemasan ini berlaku bagi produsen sektor manufaktur, ritel, serta jasa makanan, dan minuman. Pengurangan sampah pun terbagi menjadi tiga jenis sampah, yakni plastik, alumunium, kertas, dan kaca.

Di balik beban dan tantangan yang dihadapi para produsen ini tentu perlu dipecahkan menjadi sebuah norma yang baru di dalam bisnisnya. Sebab, pemerintah pun bertanggung jawab besar dalam mengelola dan mengatasi permasalahan sampah yang terus mengancam kerusakan lingkungan.

Menurut Vinda, industri pengemasan serta produsen pemegang merek–baik internasional maupun domestik–telah menerapkan redesain produk dan kemasan. Jadi, produsen bisa langsung mengaplikasikan redesain kemasan tanpa harus melakukan riset dan pengembangan yang butuh waktu lama.

“Kami mendorong produsen untuk menerapkan redesain kemasan secara cepat dengan menjalankan prinsip adopsi dan modifikasi terhadap produk dan kemasan yang sudah tersedia di pasar,” lanjut Vinda. 

Vinda Damayanti sedang memaparkan konsep Permen LHK No 75 Tahun 2019. Foto: Dini Jembar Wardani

Bahan Baku Kemasan Ramah Lingkungan Lebih Mahal

Sementara itu, Sustainability Head for Tetra Pak Indonesia and Singapore, Reza Andreanto juga merasakan banyak tantangan dalam pembuatan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Khususnya bagi Tetra Pak sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pemrosesan dan pengemasan makanan dan minuman. 

“Harga bahan baku atau raw materials, khususnya yang sifatnya sumber daya terbarukan (hasil panen hutan lestari) atau recycled materials yang saat ini justru lebih mahal dari harga virgin materials,” ungkap Reza kepada Greeners melalui keterangan tertulis. 

Reza melanjutkan, tantangan lainnya adalah soal ketersediaan bahan baku yang layak, berkelanjutan atau stable supply, dan memenuhi persyaratan health, safety, and quality.

“Ditambah lagi tantangan soal biaya desain atau cost of design di pihak produsen FMCGs, ketersediaan industri pembuat bahan baku (renewable materials atau recycled materials) dan kompetisinya yang tentu menjadi keuntungan dan ketersediaan opsi pilihan bagi produsen FMCGs sebagai pembeli. Lalu, penerimaan konsumen atau daya terima pembeli terhadap produk-produk makanan minuman dari produsen (Brand Owners).”

Menurut Reza, produsen juga perlu memperhatikan beberapa aspek dalam melakukan redesain kemasan yang lebih ramah lingkungan. Pertama, perusahaan perlu berkomitmen terhadap identitas, rencana, tujuan dari usaha, dan korporasi tersebut. Di sisi lain, perusahaan juga harus memperhatikan dampak yang akan berpengaruh pada lingkungan dan sosial.

“Jangan hanya memperhatikan aspek ekonomi saja. Hal yang terpenting dalam redesain kemasan ini yakni end of life dari produk tersebut,” lanjut Reza. 

Misalnya, kata Reza, dengan membina jaringan pengumpulan kemasan pascakonsumsi atau membangun kerja sama dengan pabrik daur ulang. Selain itu, berikan edukasi kesadaran kepada konsumen untuk pemilahan sampah kemasan sejak dari sumbernya.

Piyush Dhawan saat menyampaikan sambutan di acara National Stakeholder Forum ke-2. Foto: GIZ

Pentingnya Penarikan dan Pengumpulan

Vinda mengatakan, bersikeras menjalani upaya pengurangan sampah dengan mengganti kemasan lebih ramah lingkungan tidak bisa berjalan sendirian. Perlu ada sistem penarikan dan pengumpulan oleh produsen. 

“Merancang dan membuat produk dan kemasan ramah lingkungan, misalnya mudah dikumpulkan dan didaur ulang, memang belum menjamin terjadinya pengurangan sampah selama produsen tidak melakukan penarikan dan pengumpulan kembali sampah tersebut,” tambah Vinda. 

Oleh karena itu, lanjutnya, di dalam Permen LHK No 75 Tahun 2019 terdapat tiga cara pengurangan sampah yang dapat dikombinasikan. Di antaranya melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dengan penarikan kembali, dan pemanfaatan kembali sampah. 

Redesain kemasan ramah lingkungan merupakan salah satu upaya yang wajib produsen lakukan. Foto: Dini Jembar Wardani

Kategori Kemasan Perlu Didiskusikan Lebih Lanjut

Menurut Vinda, perlu diskusi lebih lanjut terkait pengkategorian kemasan ramah lingkungan. Dengan demikian, akan tercapai kesepakatan menuju agreed definition.

Berdasarkan hierarki pengelolaan sampah dan peraturan perundangan pengelolaan sampah, produk dan kemasan ramah lingkungan dapat terkategorikan menjadi kemasan berbahan daur ulang (recycled content). Misalnya, botol minuman yang mengandung bahan plastik PET daur ulang (rPET). 

Kemudian, kemasan tersebut juga menimbulkan sesedikit mungkin sampah seperti kemasan guna ulang. Misalnya, kemasan galon, kantong belanja, dan alat makan atau minum guna ulang. 

“Ada dua harapan besar kami terkait penerapan produk dan kemasan. Pertama, semakin berkurangnya timbulan sampah dan potensi pencemaran akibat sampah yang berasal dari produk dan kemasan. Sebab, sampah dari produk dan kemasan tersebut semakin banyak yang diguna ulang dan didaur ulang. Kedua, dengan tumbuhnya produk dan kemasan ramah lingkungan, penerapan circular economy dalam pengelolaan sampah dapat terwujud di Indonesia.”

Sementara itu, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) mengidentifikasi tantangan spesifik yang menghambat implementasi desain ulang kemasan demi kelestarian lingkungan. 

“Saat ini, tidak ada standar desain yang diakui secara universal, yang memfasilitasi kemasan agar mudah dikumpulkan dan didaur ulang. Kurangnya standar ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi produsen yang ingin menetapkan tujuan keberlanjutan yang jelas dalam desain kemasan mereka,” ucap Principal Advisor GIZ 3RproMar, Piyush Dhawan.

BACA JUGA: Yuk, Beralih ke Kemasan Makanan Ramah Lingkungan!

Kerangka peraturan yang ada tidak memberikan dorongan kuat bagi produsen untuk melakukan investasi besar untuk desain ulang kemasan. Hal ini mencakup penelitian, pengembangan produk, dan adaptasi teknologi. Hal itu menyebabkan keragu-raguan di antara produsen untuk menerapkan praktik pengemasan berkelanjutan.

“Keberhasilan daur ulang bahan kemasan bergantung pada ketersediaan infrastruktur daur ulang yang efisien. Di Indonesia, infrastruktur ini belum tersebar luas, sehingga menimbulkan tantangan besar, bahkan dalam mendaur ulang bahan kemasan ramah lingkungan secara efektif.”

GIZ Bantu Mendorong Kolaborasi 

Di sisi lain, GIZ juga menyadari mendesaknya kebutuhan desain ulang kemasan. Dalam peran ini, GIZ berfungsi sebagai penghubung dan katalis penting, mendorong diskusi mengenai kesenjangan yang teridentifikasi dan solusi inovatif. 

“Hal itu sebagai elemen strategis menuju pencegahan sampah plastik, meningkatkan kemampuan daur ulang, dan transisi menuju ekonomi sirkular. Sejalan dengan tujuan inti kami, proyek kami dirancang dengan cermat untuk mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan yang beragam, termasuk badan pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta,” tambah Piyush. 

“Komitmen kami mencakup melakukan studi penilaian komprehensif untuk menentukan peraturan, pedoman, dan standar yang diperlukan. Kami juga memfasilitasi forum pembinaan bagi produsen, membina hubungan dengan mitra lingkungan dan lembaga daur ulang untuk mempromosikan praktik yang bertanggung jawab”

Selain itu, lanjut Piyush, pendidikan masyarakat merupakan bagian integral dari pendekatan GIZ. Sebab, masyarakat yang memiliki informasi berperan penting dalam desain kemasan yang sustainable. 

“Khususnya, program kami, GIZ 3RproMar, menjalin kolaborasi yang kuat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan penerapan inisiatif ini secara efektif di Indonesia,” kata Piyush. 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan mendesak ini, GIZ secara proaktif terlibat dalam mengembangkan solusi melalui serangkaian workshop yang ditargetkan, forum kolaboratif, dan studi penelitian lebih lanjut. 

“Tujuan utama kami adalah mendorong kolaborasi pemangku kepentingan, mengadvokasi reformasi kebijakan, dan memfasilitasi pembuatan pedoman pragmatis yang akan mempercepat transisi menuju praktik desain kemasan ramah lingkungan.”

KLHK akan Berikan Reward

Sebagai regulator, KLHK dan pemerintah daerah (Pemda) berwenang untuk mengawasi (monitoring) pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen di lapangan. 

“KLHK berwenang melakukan pengawasan, untuk memastikan pelaksanaan roadmap pengurangan sampah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan,” kata Vinda. 

Hal ini bertujuan untuk memastikan laporan tersebut benar adanya. Pemberian reward pun sudah tertera dalam Permen LHK No 75 Tahun 2019. Pemberian insentif itu dalam bentuk penghargaan, publikasi kinerja baik, dan bentuk lainnya.

“Kami terus melakukan diseminasi, fasilitasi, dan pendampingan bagi para produsen untuk melaksanakan Permen LHK No 75 Tahun 2019, tidak sekadar mendorong perubahan kemasan saja. Kami juga selalu mempromosikan dan mempublikasikan inisiatif baik para produsen agar menjadi model bagi produsen yang lain,” ujar Vinda. 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Masyarakat Desa Pantai Sederhana, Muara Gembong tampaknya masih harus terus berhadapan dengan fenonema banjir rob yang kian parah. Mereka sebagai warga pesisir yang terdampak juga belum mendapatkan bantuan secara merata untuk menolong hidupnya yang terus terancam. Perhatian dari pemerintah perlu dikuatkan kembali agar warga bisa hidup layak, aman, dan nyaman. 

Jakarta (Greeners) – Cerita dari dua keluarga di Desa Pantai Sederhana, Sairoh (44) dan Hanisah (41) telah mengungkapkan soal hidup di wilayah pesisir yang kian mengkhawatirkan. Mereka pun sebagai warga ingin mendapatkan bantuan yang merata. Sebab, mereka hanya ingin mencapai hidup yang layak dan aman. 

“Ini harapan ibu, agar pemerintah memperhatikan lingkungan di sekitar ibu. Terutama kan di sini banyak nelayan-nelayan kecil. Di sini juga daerah terpencil. Mungkin bisa lihat sendiri keadaan sampah atau semuanya kan sudah tidak layak, lah. Padahal, ini Bekasi, tapi kok begini. Penginnya ibu lebih diperhatikan lagi. Pemerintah harus bisa mengantisipasi daerah ibu. Ya, biar tempat ini bisa layak dan nyaman,” ungkap Hanisah. 

BACA JUGA: Perempuan Muara Gembong di Tengah Ancaman Banjir Rob

Mendapatkan bala bantuan dari pemerintah menjadi seutas harapan bagi mereka yang hidupnya kian menggentingkan. Sebab, perubahan kondisi alam di Muara Gembong yang semakin ekstrem mempengaruhi hidup mereka begitu drastis. 

Sebagai salah watu warga, yang sudah puluhan tahun tinggal di kawasan pemukiman utara Bekasi ini, Hanisah mengeluhkan bantuan yang tak pernah ia dapatkan. Menurutnya, pemerintah perlu lebih perhatian dan melakukan antisipasi demi melindungi masyarakat pesisir yang terdampak. 

“Sampai saat ini enggak ada sama sekali. Ibu pernah bilang dengan petinggi, jawabnya enak banget, ‘Itu kan udah faktor alam’. Ya memang ini faktor alam, tapi kan ini (butuh) antisipasinya,” ucap Hanisah. 

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyalurkan sembako saat banjir rob di Kecamatan Muara Gembong pada bulan November 2022. Foto: Pemkab Bekasi

Pemkab Bekasi Salurkan Sembako saat Banjir Rob

Sekretaris Desa Pantai Sederhana, Umar mengatakan saat banjir rob terjadi, Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab Bekasi) pun turut memberikan bantuan berupa sembako. 

“Kalau bantuan banjir rob itu paling sembako aja dan bantuan tidak selalu ada saat banjir rob. Misalnya, pas banjir rob nasional aja atau besar dan parah banget banjir robnya,” ujar Umar. 

Melansir website resmi milik Pemkab Bekasi bekasi.goid, pada akhir tahun 2022 saat terjadi banjir rob yang sangat parah, pihak Pemkab Bekasi turut memberikan bantuan. 

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkab Bekasi menyalurkan bantuan untuk warga terdampak banjir rob di lima desa di Kecamatan Muara Gembong. Di antaranya Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Bakti Desa Pantai Sederhana, dan Desa Pantai Harapan Jaya. 

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan juga menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, untuk menangani banjir rob semaksimal mungkin di Muara Gembong.

“Untuk penanganan Muara Gembong, saya sudah instruksikan Kalak BPBD Kabupaten Bekasi untuk melakukan asesmen kebutuhan tanggap bencananya,” ujar Dani melansir bekasikab.go.id. 

Sekretaris Desa Pantai Sederhana, Umar di Kantor Desa Pantai Sederhana. Foto: Stanly Pondaag

Warga Dapatkan Bantuan Perbaikan Rumah

Umar menambahkan, untuk bantuan lainnya, Pemkab Bekasi telah memberikan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak bencana banjir rob di Desa Pantai Sederhana. Namun, tak seluruhnya warga terdampak mendapatkan bantuan itu.

Misalnya, seperti Hanisah dan Sairoh. Dua keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Sebab, tanah yang mereka tinggali ialah tanah garapan atau tanah yang dikelola oleh perusahaan. 

“Bantuan perbaikan rumah itu ada. Tahun ini di Desa Pantai Sederhana mendapatkan kuota perbaikan 10 unit rumah. Namun, untuk Kampung Muara Kuntul dan Muara Jaya kami usulkan tidak bisa, karena tanahnya itu masih tanah garapan dan milik perusahaan. Sehingga, pemerintah belum bisa membantu di wilayah daerah Muara Kuntul dan Muara Jaya,” ujar Umar. 

Pihak desa juga terus mengajukan bantuan perbaikan rumah kepada pihak Pemkab Bekasi. Saat ini, Umar sebagai perwakilan staf desa telah mengajukan permintaan bantuan perbaikan rumah sebanyak 60 unit rumah. 

“Bantuan perbaikan rumah itu berupa uang. Jadi, nanti dana itu masuk ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan nanti kami tanya ke warga yang mendapatkan bantuan itu kebutuhannya apa saja. Nanti kami belikan barang-barangnya,” tambah Umar. 

Tak hanya itu, lanjut Umar, pihaknya juga telah mengantisipasi warga yang rumahnya berdekatan dengan laut. Sejauh ini, bantuan yang mereka berikan seperti penahan ombak sudah terpasang. Namun, sayangnya, penahan ombak tersebut sudah lenyap dan hancur akibat tergerus ombak terus-menerus.

Sairoh (44) sedang mengeringkan ikan hasil tangkapan suaminya di kediamannya, Kampung Muara Kuntul. Foto: Dini Jembar Wardani

Perlu Perbaikan Data Bantuan PKH

Di luar bantuan untuk banjir rob, Sairoh sebagai warga yang berdiam diri di Kampung Muara Kuntul bersama keluarganya juga mengeluhkan soal bantuan. Sebab, Sairoh terdaftar menjadi keluarga yang berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH). 

Bagi Sairoh, bantuan itu sangat membantu dirinya serta keluarganya untuk menyambung hidupnya sehari-hari. Terutama saat adanya banjir rob, keluarganya masih bisa tercukupi lewat bantuan PKH. Namun, dalam dua tahun terakhir ini, Sairoh tidak mendapatkan bantuan PKH. 

“Enggak, saya sudah tidak dapat PKH, padahal anak saya masih di sekolah. Saya sudah dua tahun enggak dapat uang. Beras juga enggak dapat,” ujar Sairoh. 

BACA JUGA: Imbas Banjir Rob, Ekonomi Warga Muara Gembong Terguncang

Di sisi lain, Umar menyatakan bantuan PKH di Desa Pantai Sederhana ini masih berjalan. Namun, saat ini masih banyak data yang perlu perbaikan agar bantuan PKH bisa tepat sasaran. 

“PKH masih ada, setiap bulan juga ada. Bantuan ini bentuknya berupa uang, tergantung keluarganya biasanya dilihat dari status sekolah anak. PKH juga datanya dari Dinas Sosial dan yang mengurus ketua kelompok PKH. Jadi, memang saya tidak tahu penuh, dan warga pun masih banyak protes bahwa bantuan ini kadang lama turunnya,” kata Umar. 

Komisioner Penelitian dan Pengkajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Saurlin Siagian saat Greeners temui di kantor Komnas HAM. Foto: Stanly Pondaag

Komnas HAM Membuat Mekanisme Pengaduan Korban Iklim

Terdampaknya warga Desa Pantai Sederhana akibat banjir rob membuktikan perubahan iklim terus mengancam kehidupan manusia. Intensitasnya yang semakin parah juga berdampak buruk berkali-kali lipat kepada warga pesisir. 

Di sisi lain, kebijakan soal keadilan iklim di Indonesia untuk para “korban iklim” atau warga terdampak masih sulit teridentifikasi. Padahal, banjir rob yang kian parah akibat perubahan iklim berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, bencana tersebut telah merampas HAM masyarakat pesisir.

Komisioner Penelitian dan Pengkajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian menyatakan, Komnas HAM telah banyak menerima pengaduan soal korban iklim. Pengaduan tersebut Komnas HAM dapatkan pada tahun lalu dan awal tahun 2023. 

“Jadi, mereka mengaku sebagai korban iklim ke Komnas HAM. Kemudian, pertama yang saya pikirkan dan kawan-kawan pikirkan adalah membangun mekanisme, karena ini laporan baru,” ujar Saurlin kepada Greeners di Komnas HAM. 

“Biasanya kami mendapatkan laporan kekerasan penangkapan, penahanan, korban penggusuran intoleransi. Namun, korban iklim ini sesuatu yang baru buat kami. Sehingga, ada yang perlu kami siapkan. Pertama, kerangka berpikirnya harus ada. Lalu, peraturannya sedang kami siapkan, dan ketiga mekanisme pengaduannya seperti apa di sini? Jadi, kami siapkan dulu institusinya, kerangkanya, dan sistemnya. Sehingga, kami bisa merespons apa yang dimaksud dengan korban iklim.”

Komnas HAM Siapkan Kajian Hak Asasi dan Iklim

Saurlin menambahkan, Komnas HAM tengah menyiapkan suatu kajian terkait hak asasi dan iklim. Komnas HAM juga mengaitkannya dengan transisi energi yang menjadi agenda negara saat ini. 

“Laporan itu tahun lalu sudah ada dari sekelompok pemuda, di berbagai daerah Indonesia dan tentu Komnas HAM melihat itu seperti sesuatu yang positif. Kami menilai ada sebuah permasalahan yang baru dalam konteks hukumnya. Terutama, korban iklim ini ke depannya bisa menjadi salah satu permasalahan yang terus-menerus bertambah di Indonesia,” kata Saurlin. 

Saat ini, soal aturan spesifik HAM terhadap perubahan iklim memang belum ada. Namun, hanya tercatat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 soal hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi. 

“Secara spesifik dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 disebut hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi. Tidak disebutkan hak atas iklim berkeadilan, tapi saya kira berhubungan. Oleh karena itu, Komnas HAM membutuhkan penerjemahan lebih baik terhadap pasal tersebut,” ujar Saurlin.

“Komnas HAM sedang merancang sebuah kajian yang kami pastikan nanti implikasinya adalah untuk merespons kasus-kasus iklim. Selain itu, tahun lalu juga Komnas HAM sudah memiliki standar norma ukuran tentang tanah dan sumber daya alam. Salah satu kluster di dalamnya mengatur tentang hak lintas generasi. Hak antargenerasi artinya segala praktik pembangunan hari ini tidak boleh mengurangi hak-hak generasi yang akan datang untuk lingkungan hidup yang baik.”

Kebijakan Perubahan Iklim Jadi Tantangan Terbesar

Perubahan iklim di berbagai belahan dunia telah banyak berdampak pada kelompok miskin dan kelompok rentan. Kelompok masyarakat adat juga terdampak karena tidak memiliki akses terhadap tekonologi yang baik serta permodalan yang cukup.  

“Sebagai contoh di Jakarta Utara, itu banyak sekali perumahan mewah. Namun, mereka lebih siap karena teknologinya sudah lebih bagus, memiliki modal yang baik, investasi yang besar. Sehingga, mereka tidak terkena (dampak) banjir rob. Namun, persis hanya satu-dua kilometer dari situ ada korban banjir rob,” imbuh Saurlin. 

Menurut Saurlin, kelompok miskin tidak punya akses terhadap sumber daya. Selain itu, mereka juga tidak punya kapasitas yang bagus ketika menghadapi perubahan yang terjadi. 

Saurlin mengatakan, merancang sebuah kajian kebijakan perubahan iklim merupakan tantangan terbesar pascapandemi Covid-19. 

“Problem terbesar kami adalah akan lahir banyak sekali krisis akibat perubahan iklim yang akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak wajib memberi perhatian terhadap mitigasi iklim di Indonesia dan dunia secara umum.”

 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Tulisan ini merupakan seri terakhir dari rangkaian tulisan terkait perubahan iklim di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Sobat Greeners dapat membaca dua tulisan sebelumnya di laman editorial Greeners.Co.

Fenomena banjir rob yang terjadi berulang kali berdampak serius pada roda ekonomi warga Desa Pantai Sederhana, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Warga yang sebagian besar nelayan dan pengolah ikan harus berjuang keras mengais rupiah untuk mempertahankan ekonominya yang semakin rentan menyusut. 

Jakarta (Greeners) – Penderitaan warga Desa Pantai Sederhana akibat banjir rob kini merambat ke pergerakan ekonomi mereka yang tidak lagi seimbang. Cerita itu datang dari sepasang suami istri di Kampung Muara Kuntul, Sairoh (44) bersama suaminya, Sopiyan (51). Kini, mereka sedang bertarung menyeimbangkan ekonominya di tengah ancaman fenomena alam yang semakin genting. 

“Antisipasinya, ya, meninggikan rumah saja terus, itu juga kalau punya modal. Pasirnya saja, kan, beli Rp400 ribu satu perahu. Namun, kadang kalau meninggikan rumah lebih dari satu perahu pasirnya. Sampai sekarang kami sudah meninggikan rumah ini sebanyak dua kali.”

Pasangan suami istri yang memiliki tiga orang anak ini terus mengupayakan kediamannya–yang saat ini semakin rusak akibat banjir rob–menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. 

Demi melindungi keluarganya dari banjir rob, tidak ada antisipasi lain dari mereka selain melakukan pengurugan tanah berulang kali. 

Sopiyan dan Sairoh di kediamannya bersama perabotan rumah yang telah rusak. Foto: Dini Jembar Wardani

Pengurugan Tanah Butuh Biaya Besar

Bagi mereka, pengurugan tanah membutuhkan biaya yang besar. Namun, di sisi lain, Sopiyan sebagai nelayan kecil  juga tidak melulu mendapatkan penghasilan yang mulus. 

Banyak kerugian yang Sopiyan dapatkan ketika ia gagal mendapatkan ikan di laut akibat kondisi alam yang telah berubah. Selain itu, kini banyak ikan yang mati akibat limbah. Hanya sampah yang menyangkut di jaring milik Sopiyan. 

Berjuang mencari rupiah untuk menyambung hidup di tengah kondisi alam yang semakin berantakan menjadi tantangan baru bagi warga Desa Pantai Sederhana. Sebab, mata pencaharian mereka sangat bergantung pada situasi alam. Perekonomian nelayan dan pengolah ikan pun makin terkuras akibat pengeluaran yang lebih banyak untuk memperbaiki rumah.

BACA JUGA: Perempuan Muara Gembong di Tengah Ancaman Banjir Rob

Kampung Muara Jaya dan Muara Kuntul posisinya berdekatan dengan laut. Sebagian besar warga di kedua kampung itu menggantungkan hidupnya dengan mengolah ikan. Hanya tangkapan ikan dari laut yang menjadi harapan mereka untuk menyambung hidupnya dari hari ke hari. 

Sehari-hari, laki-laki atau suami menjadi tokoh utama yang mengais rupiah di tengah laut. Sementara, sang istri juga ikut membantu suaminya mengolah ikan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan demikian, produk tersebut bisa meningkatkan penghasilan keluarga. 

Bank Emok. Foto: Dini Jembar Wardani

Terjerat Utang Demi Hidup Nyaman

Demi melanjutkan hidup keluarganya, Sairoh dan Sopiyan berpasrah diri dan memilih jalan untuk meminjam uang ke bank emok (lembaga pembiayaan yang menawarkan pinjaman uang dengan bunga sangat tinggi). Uang itu mereka gunakan untuk modal memperbaiki rumahnya yang telah rusak.

Tak hanya keluarga Sopiyan, sebagian besar warga Kampung Muara Kuntul memilih meminjam uang kepada bank emok. 

“Rumah yang di ambang kehancuran butuh perbaikan dengan biaya lebih besar demi hidup selamat dan nyaman. Ekonomi pun kian terguncang akibat mengatasi dampak bencana banjir rob. Kapasitas untuk mengembalikan rumah yang nyaman pun sulit terpenuhi. Lalu, disela-sela masa kesulitan itu tawaran pinjaman uang dengan bunga yang tinggi hadir dengan dalih menolong perekonomian warga. Namun, hal itu justru menjadi sebuah masalah baru.” 

Sekretaris Desa Pantai Sederhana, Umar menyatakan tantangan ibu-ibu saat ini adalah berhadapan dengan bank emok. Mereka seringkali tergiur akan tawaran pinjaman dengan bunga yang tinggi. 

“Emok itu yang jadi masalah. Kenapa? Suami juga pusing, penghasilan kurang sekarang. Harus setor setiap minggunya. Kalau dulu enak, nyaman mereka enggak ada itu,” ungkap Umar. 

Kenyataannya, saat ini kelangsungan hidup warga masih tergantung pada bank keliling atau emok. Tanpa sadar, hal itu justru menyengsarakan hidup mereka.

Saat hasil tangkapan ikan sedang tak menguntungkan, mau tak mau warga meminjam uang kepada bank emok untuk mencukupi hidupnya. Menurut Sairoh, gali lobang tutup lobang sudah biasa agar keluarga tetap bisa makan.

“Iya, kan, buat modal usaha. Kalau enggak ditolong sama itu (bank emok), enggak tahu harus bagaimana, deh. Kan kalau lagi ombak gede, bapaknya enggak ke laut, makanya minjem duit itu. Ada yang bikin perahu, ada yang beli mesin, ada yang beli jaring, bubu. Ini kan saya meninggikan ini (rumah), ngambil uang di bank emok,” imbuh Sairoh.

Tampak rumah Sairoh yang dipenuhi oleh barang-barang rumah tangga yang sudah rusak akibat banjir rob. Foto: Dini Jembar Wardani

Rumah Rusak, Utang Membengkak 

Saat rumahnya semakin rusak akibat banjir rob, dan suami butuh modal untuk melaut, Sairoh bersama Sopiyan harus menanggung beban utang kian membengkak. Nominal pinjaman oleh bank emok ini beraneka ragam. Namun, bunga pinjamannya mencapai 25% dari setiap kali meminjam uang.

Untuk melunasinya, Sairoh membayarnya dengan cara menyicil dengan waktu sesuai kesepakatan. Sebagai perempuan sekaligus istri, Sairoh yang selalu pasang badan menghadapi sang penagih utang setiap minggunya. 

“Saya pinjam ke bank emok itu ada dua. Senin sama Rabu, Senin seminggu sekali, kalau Rabu dua minggu sekali. Itu buat modal usaha,” tambah Sairoh. 

Tak hanya diam, Sairoh juga ikut membantu suaminya untuk mencari nafkah dengan mengolah ikan hasil tangkapan suaminya menjadi ikan kering. Kala Sopiyan pulang dari laut, Sairoh mengolah ikan-ikan itu. Menurut Sairoh, ikan kering bisa memiliki harga jual lebih tinggi daripada ikan basah. Harga ikan kering berkisar Rp25 ribu per kilogram.

Hanisah sedang memegang nampan yang berisikan potongan kerupuk untuk dikeringkan. Foto: Dini Jembar Wardani

Usaha Kerupuk Terhambat Akibat Banjir Rob 

Menurunnya pendapatan juga dirasakan Hanisah (41), perempuan yang berprofesi sebagai pengolah ikan belo. Ia menuturkan kisahnya kala banjir rob datang saat ia sedang membuat kerupuk. Bagi Hanisah, bencana ini tak hanya menimbulkan ancaman keselamatan bagi dirinya, melainkan juga usahanya. 

Sejak tahun 2019, Hanisah memulai usahanya di bidang pengolahan ikan belo. Selain menjadi ibu rumah tangga, sehari-harinya perempuan berusia 41 tahun ini menghabiskan waktunya di dapur untuk memproduksi kerupuk. Namun, kini ia merasakan hambatan yang begitu berdampak bagi usahanya. 

“Hambatannya ketika ibu sedang mengolah ikan atau mengolah tepung, tiba-tiba banjir. Kan, ibu sibuk tuh benah-benahin kayak ikan mesti taruh di mana, kan air kalinya juga naik. Ibu kan kalau ngolah ikan di jeramba. Jadinya, kalau banjir ibu keganggu gitu. Jadi pada basah kan,” ungkap Hanisah kepada Greeners.

Urug Lantai Rumah Demi Anak Bisa Tidur

Sambil duduk di bale yang sekaligus tempat pembuatan kerupuk, Hanisah menghela napas dengan pasrah. Ia bercerita bahwa pergerakan ekonomi keluarganya semakin terguncang.

“Saya sudah dua kali ngurug tanah (meninggikan lantai rumah). Soalnya kasihan anak-anak ibu nanti tidurnya bagaimana kalau enggak diurug. Per perahu pasir seharga Rp450 ribu, sedangkan pengurugan pasir untuk satu rumah itu sebanyak empat perahu,” imbuh Hanisah.  

Sejak banjir rob sering menggenangi rumahnya, ia bersama suaminya semakin bekerja keras untuk mencari biaya pengurugan rumah. Hal ini untuk mencegah air banjir rob masuk ke dalam rumahnya.

“Upaya yang dilakukan untuk mengatasi banjir rob, ya, cuma pengurugan lantai supaya lebih tinggi. Otomatis, kan, banjir tidak masuk ke dalam rumah. Pengin kalau seandainya punya modal, pindah gitu ke luar daerah gitu,  yang enak, yang enggak kebanjiran terus. Tapi, kan, balik lagi ke modal.” 

Pengeluaran Hanisah bersama suaminya Subarma (46) pun semakin meningkat. Sebab, tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk mengantisipasi banjir rob. Mereka harus menyisihkan uangnya untuk mengurug tanah demi menciptakan hidup yang aman dan nyaman. 

Tak Dapatkan Penghasilan saat Banjir Rob

Sebagai perempuan, bukan sekadar tenaga ekstra yang Hanisah rasakan. Hanisah juga harus berjuang menyeimbangkan usahanya di tengah ancaman banjir rob, agar tetap bisa mendapatkan uang dari hasil jerih payahnya. 

Biasanya, dalam satu bulan, Hanisah memproduksi kerupuk sebanyak 25 kilogram. Kerupuk yang diproduksi dari ikan belo ini, Hanisah buat menjadi dua jenis, yaitu kerupuk panjang dan pipih. Satu bungkus (seperempat) kerupuk dibanderol dengan harga Rp10 ribu rupiah.

BACA JUGA: Bekasi Berkebun dan Save Mugo Tanam Bakau di Muara Gembong

Setiap kali memproduksi kerupuk, Hanisah mampu mengolah kerupuk sebanyak 5 kilogram. Modal yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Ia perlu mengeluarkan uang sebesar Rp300 ribu setiap kali produksi. 

“Kalau yang ibu sekitar Rp300 ribu modalnya untuk 5 kilogram kerupuk. Misalnya, ibu modalnya itu Rp300 ribu, ketika dijemur kan pasti berkurang. Ibu kalkulasi, jadi kemungkinan modal Rp300 ribu keuntungan bersihnya Rp30 ribu,” ucap Hanisah. 

Penjualan kerupuk ini Hanisah distribusikan ke sejumlah warung di Kampung Muara Jaya. Selebihnya, kebanyakan pembeli berasal dari para pengunjung yang menanam mangrove di sini. Untung yang ia dapatkan dalam satu bulan hanya mencapai Rp150 ribu.

Saat banjir rob menggenangi rumah Hanisah, ia terpaksa tidak bisa memporoduksi kerupuk. Hal inilah yang menghambat perekonomian Hanisah. Sebab, tak ada pemasukan dari penjualan kerupuknya. 

Hanisah sedang mengolah kerupuk ikan belo Foto: Dini Jembar Wardani

Nelayan Terancam Perubahan Iklim

Mata pencaharian sang suami, Subarma, kian terancam akibat perubahan iklim, limbah pabrik, dan sampah. Ketiga faktor tersebut sangat berdampak pada hasil tangkapan ikan yang ia dapatkan dari laut.

“Lima tahun ke belakang kondisi alam juga sudah beda. Jadi nelayan kecil, ibaratnya banting setir. Awalnya pakai alat tangkap sero jadi ke bubu naga, walaupun itu tidak ramah lingkungan. Jadi mau enggak mau pakai itu, karena mereka harus bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pikiran mereka yang terpenting anak dan istri, ya, harus makan. Jadi memang lagi faktor alam, ditambah buangan limbah, sangat berdampak pada nelayan di sini. Yang biasanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sekarang untuk perbekalan pun nggak kebayar.”

Dahulu, Subarma merupakan pengepul udang-udang tambak. Sayangnya, bencana abrasi mengakibatkan tambak terendam. Petambak pun semakin merugi hingga Subarma tidak bisa lagi menjual ikan tangkapannya kepada petambak. 

“Tadinya bapak punya 10 orang pelanggan petambak, sekarang tinggal satu. Terus, yang misalnya hasil tangkap dari sero, dari laut, itu sudah enggak ada sama sekali. Terutama udang, ya. Jadi pas abrasi, banyak limbah yang dibuang,  jadi sekarang ngaruh banget ke hasil ikannya jadi nol,  sama sekali nggak dapet.  Ya, jadi tidak ada penghasilan,” tambah Hanisah. 

Sopiyan sedang di tengah laut, tempat dirinya mencari ikan sehari-hari bersama perahu kecilnya. Foto: Dini Jembar Wardani

Hasil Tangkapan Nelayan Menurun

Memiliki tanggung jawab menafkahi anak istri, Sopiyan tidak berhenti berjuang untuk mencari nafkah di laut. Bersama nampan kecilnya, ia berlayar pada pukul empat sore untuk menebar jaring. 

Namun, nasib yang memilukan kini menerpa dirinya. Penghasilan nelayan tidak sejahtera seperti dahulu. Kini, banyak ancaman bagi nelayan kecil saat berlayar ke laut mencari ikan. 

“Sekarang banyak pailinya (gagal mendapatkan ikan) dibandingkan sama hasilnya. Enggak ada ikan sama sekali, istilahnya. Kena sampah juga saat menjaring. Bukan main itu sampahnya banyak banget. Paling minimal sekarng penghasilan Rp100 ribu per hari. Kalau dulu biasanya bisa dapat Rp500 ribu, lumayan. Perbekalan juga sekarang makin mahal, cuaca makin panas, tidak bisa diprediksi, ditambah limbah dan sampah. Terus alat tangkapnya juga masih belum memadai. Ibarat kata, dulu kalau nyebar jaring tenang aja. Kalau sekarang juga banyak orang tidak bertanggung jawab mencuri ikan di jaring saya.” 

Saat ini, ia merasakan banyak hambatan saat melakukan pekerjaannya sebagai nelayan. Senada dengan Subarma, ancaman perubahan iklim juga menjadi mimpi buruk bagi Sopiyan. 

Sopiyan sedang di atas perahunya menuju ke laut. Foto Stanly Pondaag

“Dari segi tangkapan terus sekarang sulit prediksi alam. Beda sama yang dulu. Kalau sekarang agak sulit. Susah gitu diprediksi. Belum lagi limbah, ikan juga agak kurang-kurang gitu kalau dibandingkan yang dulu,” imbuh Sopiyan. 

Sebagai laki-laki yang menghidupi istri dan ketiga anaknya, Sopiyan seringkali mendapatkan kerugian. Permodalan setiap berangkat Sopiyan membutuhkan uang Rp100 ribu untuk perbekalan makan, minum, dan gas sebagai bahan bakar perahunya. 

Belum lagi biaya pembuatan jaring sebesar Rp100 ribu untuk dipakai selama 10 hari. Sairoh juga ikut membantunya membuat jaring tersebut. Mereka berdua saling bahu membahu demi melanjutkan kehidupannya yang kini kondisinya semakin krusial. 

Sesama nelayan, Subarma juga merasakan hal yang sama. Kini ada sejumlah faktor yang mengancam pekerjaannya. Sang istri, Hanisah pun menjelaskan bahwa suaminya dahulu bisa menghasilkan uang Rp200 ribu sampai Rp300 ribu dalam setiap kali pergi ke laut. Sayangnya, kini penghasilannya sangat berbeda jauh dan menurun drastis. 

“Sekarang penghasilan Rp100 ribu itu terbilang besar. Namun, terkadang untuk bahan bakar atau perbekalan melaut pun tidak terbayar. Tergantung perahu dan alat tangkapnya juga, kalau perahu besar dan alat tangkapnya jaring laut tengah perbekalannya sekitar Rp300 ribu. Kalau bapak perahunya, kan, kecil. Jadi, perbekalan melaut ongkosnya Rp100 ribu sampai Rp150 ribu,” ujar Hanisah. 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Tulisan ini merupakan seri kedua dari rangkaian tulisan terkait perubahan iklim di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Nantikan tulisan selanjutnya yang akan kami rilis melalui laman Editorial Greeners.Co.

Bencana banjir rob yang semakin parah akibat perubahan iklim terus melanda masyarakat pesisir di Desa Pantai Sederhana, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Perempuan menjadi kelompok paling rentan akibat bencana ini. Diri yang selalu diselimuti ketakutan, hak hidupnya semakin terampas, namun mereka tetap harus menjadi garda terdepan untuk berjuang menyelamatkan keluarganya. 

Jakarta (Greeners) – Dampak perubahan iklim sudah tampak nyata terjadi di wilayah pesisir Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Cuaca ekstrem akibat perubahan iklim menyebabkan bencana banjir rob semakin parah menghantam kawasan pemukiman utara Bekasi ini.

Sekelompok perempuan menjadi salah satu yang paling terdampak. Tantangan berat dan rasa khawatir telah mereka rasakan bertahun-tahun dalam menghadapi fenomena ini. Namun, di balik itu, perempuan sebagai sosok utama yang dekat dengan aktivitas rumah tangga justru menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan keluarganya. 

“Dari rahim perempuan lahir keluarga kecil, kelompok-kelompok masyarakat kecil, yang kemudian ada anak-anak dan keluarga yang juga dihidupi di situ.”

(Fasilitator Ketahanan Keluarga Kabupaten Bekasi, Ira Pelitawati)

Hanisah sedang memotong ikan di pinggir aliran sungai Citarum. Foto: Dini Jembar Wardani

Warga di Kampung Muara Jaya, Hanisah (41), sudah puluhan tahun hidup berdampingan dengan fenomena banjir rob. Kediaman Hanisah jaraknya sangat berdekatan dengan laut, hanya satu kilometer dari rumahnya. 

Rasa takut dan khawatir bukan hal yang baru bagi Hanisah. Ketika gelombang laut sedang tinggi hingga air laut meluap, terjadilah banjir rob yang menggenangi rumahnya. 

“Hal yang paling saya takutkan adalah ketika air pasangnya besar sekali sampai ke dalam rumah. Bahkan, banjir rob pernah satu lutut orang dewasa, dan anginnya kencang.  Jadi, itu yang membuat takut. Kan ombak, tuh, jadi terdengar ‘Beerggg…’jadi takut,” ungkap Hanisah.  

Bangunan rumah Hanisah berdiri kokoh di atas tanah yang menyatu dengan kawasan hutan mangrove. Letaknya juga berhadapan dengan Sungai Citarum. Di bawah panasnya matahari, Greeners pun harus melewati jembatan miring dari sisaan kayu yang dirangkai untuk bisa sampai ke rumah milik Hanisah. 

Rumah di Kampung Muara Jaya tergenang oleh air laut dan sampah. Foto: Dini Jembar Wardani

Perubahan Iklim Perparah Banjir Rob

Panasnya terik matahari begitu terasa saat Greeners menuju salah satu kawasan pemukiman di ujung utara Bekasi. Desa Pantai Sederhana terletak di sebelah barat laut jawa dengan luas 12,44,351 meter persegi. Lokasinya cukup jauh dari titik pusat Kota Bekasi ke Kantor Desa Pantai Sederhana. Jarak yang ditempuh sekitar 26 kilometer dan memakan waktu selama 120 menit. 

Desa kecil di wilayah Kecamatan Muara Gembong ini masih dilalui oleh aliran sungai Citarum yang kini sudah tak lagi indah. Greeners pun melanjutkan perjalanan ke Kampung Muara Jaya dan Muara Kuntul. Kedua kampung itu dekat dengan bibir pantai dan paling terdampak bencana banjir rob. 

Rumah yang luluh lantak jelas terlihat begitu nyata. Bangunan yang tidak lagi layak huni masih banyak disinggahi masyarakat di sana. Sebagian besar rumah mereka telah di ambang kehancuran akibat sering terendam air laut.

Genangan banjir rob bukan hal yang baru bagi masyarakat di sana. Fenomena ini sudah terjadi sejak tahun 1990. Namun, saat ini banjir rob menggenangi Desa Pantai Sederhana jauh lebih sering, yakni satu bulan tiga kali. Warga pun telah merasakan perubahan banjir rob yang kian parah sejak lima tahun yang lalu. 

Berdasarkan keterangan Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrem di pantai akan memperparah bencana banjir rob.

“Banjir rob di pantai utara diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu cuaca buruk di pantai, efek gravitasi bulan atau saat bulan baru atau purnama, yang diperkuat oleh jarak bulan terdekat dengan bumi (perigee) dan diperkuat juga oleh posisi matahari (sekitar Juni dan Desember). Makin sering terjadi rob bisa juga karena penurunan permukaan tanah (land subsidence).”

Menurut Thomas, faktor astronomis masih bersifat tetap. Namun, ada faktor cuaca ekstrem yang cenderung meningkat karena perubahan iklim. Kemudian, faktor penurunan tanah pun semakin bertambah.

Anak-anak di Desa Pantai Sederhana sedang bermain di genangan banjir rob. Foto: Hanisah

Siap Siaga Selamatkan Keluarga

Kedatangan banjir rob merupakan sebuah fenomena yang kini tidak bisa lagi ditentukan kapan datangnya. Hanisah, perempuan kelahiran 1982 ini telah menjadi garda terdepan untuk siap siaga menyelamatkan keluarganya saat genangan air datang dan tingginya semakin naik. 

Bagi Hanisah, kedua anaknya menjadi hal utama yang ia lindungi. Sang suami, Subarma (46) yang berprofesi sebagai nelayan tidak melulu di samping Hanisah untuk siap siaga menolong. Sebab, Subarma harus tetap pergi melaut untuk mengais rupiah. 

Ketika sang suami pergi melaut, daya juang Hanisah sebagai perempuan pun mau tidak mau semakin meningkat. Ia harus menyelamatkan kedua anak serta segala perabotan rumah yang mudah tersapu banjir. 

Sepasang suami istri ini telah berdiam diri di Kampung Muara Jaya sejak tahun 2001. Menurutnya, sejak lima tahun ke belakang, banjir rob yang kini ia rasakan semakin parah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 

“Jelas beda, banjir rob sekarang ini jauh lebih parah. Mungkin ini kondisi alamnya sudah berubah. Sekarang, dalam sebulan bisa tiga kali (banjir rob),” ujar Hanisah. 

Potret ibu rumah tangga yang terdampak banjir rob di Desa Pantai Sederhana, kiri Sairoh, kanan Hanisah. Foto: Stanly Pondaag

Tantangan Perempuan Sangat Ekstra

Sambil duduk di tempat pengolahan ikan miliknya atau yang disebut kursi bale, Hanisah kembali mengingat kejadian banjir rob yang perlahan menggenangi rumahnya.

“Kalau misalnya air pasang laut hari ini, itu sudah kelihatan arusnya deras. Lalu, tiba-tiba kencang, lama-lama naik-naik, berarti ini air sudah pasang. Besoknya pasti lebih besar,” ucap Hanisah. 

Genangan air payau yang lengket dan bau telah merendam rumah milik Hanisah selama lima hari. Sayangnya, air tersebut membutuhkan waktu lama untuk surut. Melihat kondisi genangan air di dalam rumah, Hanisah hanya berpasrah diri dan menjalani hidupnya dengan keadaan rumah yang terendam. Hanisah bergumam, tidak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa kepada sang kuasa. 

Menurutnya, bencana ini bukan lagi kendalinya. Sebab, dia tidak pernah tahu kapan air tersebut akan kembali surut. Hanya kesabaran yang Hanisah miliki demi menyemangati keluarganya.  

“Tantangannya, menjadi ibu-ibu itu harus punya tenaga super ekstra. Apalagi, misalnya, yang masih punya anak balita, tentu anak utama, baru yang lain-lainnya. Kekuatan fisik juga terus diperas, rasa takut khawatir juga harus dihadapi, kita kan perlu kuat, karena harus semangat buat nolongin anak-anak juga.”

Lingkungan kotor dan bau selama berhari-hari sudah biasa Hanisah rasakan. Bahkan, sekumpulan sampah kemasan plastik telah melilit rumahnya. Begitu pula dindingnya perlahan-lahan keropos dan hancur akibat tingginya kadar air asin.  

Raut wajah Hanisah hanya pasrah saat dirinya membayangkan banjir rob menggenangi rumahnya. Bagi ibu dua anak ini, tidak ada hal lain selain menerima bencana ini dengan ikhlas. Terutama, bagi perempuan yang punya peran untuk mengurus keluarga, banjir rob sangat berdampak besar bagi kehidupan Hanisah. 

“Kalau masak mungkin bisa, mungkin kami pindahkan ke atas meja. Jadi, saya sebagai perempuan itu kalau banjir rob ya sambil masak,  ngasuh anak,  sambil oyor-oyoran itu kaki, kerendam-rendam. Terus, membenahi perabotan-perabotan yang sekiranya bisa kami amakan.  Misalnya, lemari,  pakaian-pakaian,  buku-buku sekolah,  jadi itu yang terutama. Jangan sampai basah,” kata Hanisah. 

Tidur Digenangi Air 

Cerita yang sama datang dari salah seorang ibu rumah tangga di Muara Kuntul, Sairoh (44). Selama bertahun-tahun hidupnya harus beradaptasi dengan banjir rob.

Bagi Sairoh, banjir rob telah menjadi sebuah fenomena biasa untuk hidupnya. Bahkan, bukan hal yang aneh bagi Sairoh ketika dikejutkan oleh air saat ia sedang tertidur lelap. 

“Waktu itu, pagi-pagi sudah masuk ke dalam rumah. Saya sedang di kali, terus tiba-tiba air sudah gede, jadi enggak bisa masak. Kompor dan gas sudah pada ngambang. Saya lagi tidur juga kemarin kasurnya ngambang, enggak ketahuan. Pas bangun baju basah semua,” ucap Sairoh sambil membuat jaring ikan.  

Rumah Sairoh dengan cat berwarna merah ini terletak di ujung Kampung Muara Kuntul dan berdekatan dengan empang yang cukup luas. Sehari-hari, Sairoh beraktivitas sebagai ibu rumah tangga dan membantu mengolah ikan hasil tangkapan suaminya yang berprofesi sebagai nelayan. 

Segala kesulitan dan ketakutan Sairoh rasakan selama bertahun-tahun. Ia harus menjadi wanita pemberani dan kuat untuk menghadapi ancaman banjir rob yang menggerus kelayakan hidupnya. 

“Takut, ya, takut. Habis, bagaimana? Orang sudah nasibnya di sini. Kalau malam-malam ombak gede takut kayak (tsunami) di Aceh. Namun, ya, gimana, nasibnya di sini. Jadi, ya, sudah. Pasrah saja sudah,” kata Sairoh.

Potret kumpulan sampah dari laut di belakang rumah Sairoh akibat bencana banjir rob. Foto: Dini Jembar Wardani

Tidak Ada Lagi Kenyamanan

Dengan wajah yang berurai air mata, Sairoh bercerita, pada saat banjir rob sudah tidak ada lagi kenyamanan bagi hidupnya. Tidur pulas dengan penuh kenyamanan menjadi momen langka bagi Sairoh. Kini, dirinya hanya diselimuti rasa cemas akan banjir rob yang merenggut kenyamanannya. 

“Kalau banjir rob sampai seminggu, ya, enggak tidur nungguin air turun. Kalau air sudah turun, baru turun-turunin barang terus kami bersihkan, baru deh tidur. Ya, gimana, tidur susah karena nungguin air turun. Ini bikin ini (kursi kayu) belum lama sih baru bulan kemarin biar bisa tidur di sini,” tambah Sairoh.

Seramnya, hewan seperti ular pun berkeliaran saat banjir terjadi. Lalu, sekumpulan sampah plastik mengambang dan menyangkut di sela-sela rumah milik Sairoh. Semua jalanan telah menjadi satu dengan empang di depan rumahnya. Hanya air yang terlihat. 

“Pokoknya kalau airnya gede enggak ada jalanan, udah enggak kelihatan. Kalau jalan juga takut nyebur doang, semuanya enggak kelihatan, rata semuanya. Jadi, kalau jalan malam tuh takut ada ular gitu,” imbuh Sairoh. 

Bangku bambu berwarna cokelat yang lebar terletak di depan rumahnya menjadi penyelamat utama bagi Sairoh dan keluarganya. Ketika banjir datang, Sairoh bersama keluarganya menyelamatkan diri di bangku tersebut yang tingginya melebihi genangan banjir rob. 

Sang suami, Sopiyan (51) pun tidak selalu berada di samping Sairoh saat banjir rob. Dirinya pun harus tetap berangkat melaut demi meraup rupiah sebagai penggerak ekonomi di dalam keluarganya. 

Hanisah dan Sairoh sedang mengolah ikan di kediamannya. Foto: Dini Jembar Wardani

Pergerakan Perempuan Terbatas

Dua sisi perempuan di Desa Pantai Sederhana menceritakan dampak dan tantangan dari banjir rob terhadap kehidupannya. Greeners pun telah membuktikan bahwa perempuan menjadi paling terdampak dari bencana banjir rob ini. 

Fasilitator Ketahanan Keluarga Kabupaten Bekasi, Ira Pelitawati menyimpulkan fenomena ini berpengaruh besar terhadap pergerakan perempuan yang akan terbatas. 

“Perempuan itu jangkanya tidak selebar laki-laki. Walaupun perempuan multitasking, keterbatasan perempuan itu dari sisi cara berpikir pasti terbatasi oleh yang namanya banjir rob tadi. Pada dasarnya, waktu mereka jadi lebih banyak di sana untuk mengurus (keluarga) agar waktunya lebih maksimal, menyeimbangkan kehidupan yang sudah timpang.”

Menurut Ira, dampak dari perubahan iklim sudah terlihat jelas dan nyata bagi kehidupan perempuan di wilayah pesisir. Dari segi fisik dan psikis, mereka terus terancam dengan datangnya bencana ini berulang kali. 

“Perubahan dari sisi mentalnya itu sudah pasti ada dengan adanya sikap pasrah. Namun, mereka levelnya sudah agak tinggi. Cuma, untuk daya juang itu pasti harus lebih bisa dicapai lah,” tambah Ira. 

Peran perempuan di dalam keluarga telah menjadi penerang bagi kehidupan. Dengan daya juangnya yang begitu besar, perempuan bisa memberikan seutas semangat dan harapan kepada keluarga, khususnya kepada anak-anaknya.

Oleh sebab itu, menurut Ira, perlu pendampingan dan program pemberdayaan agar perempuan bisa menjadi lebih baik serta kuat menghadapi segala peristiwa yang akan terjadi. 

“Dengan semangatnya yang tak pernah padam, tidak ada kata menyerah bagi perempuan yang akan terus memberikan secercah harapan bagi keluarganya di tengah ancaman krisis iklim saat ini,” ungkapnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Tulisan ini merupakan seri perdana dari rangkaian tulisan terkait perubahan iklim di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Nantikan tulisan selanjutnya yang akan kami rilis melalui laman Editorial Greeners.Co.

Dalam beberapa waktu terakhir, bencana di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di sejumlah wilayah Indonesia mengalami titik kritis. Misalnya, TPA Sarimukti di Bandung terancam tutup akibat gunungan sampah yang melebihi kapasitas. Bahkan, baru-baru ini TPA tersebut mengalami kebakaran.

Hal yang sama juga terjadi di TPA Piyungan Yogyakarta. TPA tersebut tidak mampu lagi menampung kiriman sampah akibat daya tampung terbatas.

Tampaknya banyak kota dan kabupaten di Indonesia akan menghadapi permasalahan penuhnya TPA dalam waktu dekat. Rekonstruksi pemikiran tentang pola pengelolaan sampah harus menjadi prioritas dalam lembaga-lembaga daerah yang menanganinya, seperti Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup setempat. Termasuk menciptakan pola kolaborasi kreatif yang berdampak pada penurunan beban timbulan sampah di TPA.

“Banyaknya TPA yang mulai penuh, lalu banyak bencana, saya pikir ini jadi momentum penting untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara benar,” ujar Direktur Penanganan Sampah Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar kepada Greeners, Rabu (30/8).

BACA JUGA: Kebakaran TPA Sarimukti Potret Buruk dari Praktik Open Dumping

Menurut Novrizal, penuhnya TPA tersebut tidak terlepas dari belum seriusnya penerapan mandat UU Nomor 18 Tahun 2008 yang masih dalam konsep “kumpul, angkut, buang”. Sementara, saat ini paradigma penanganan sampah telah berkembang dalam lima tahap. Di antaranya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Direktur Penanganan Sampah Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar. Foto: Greeners

Menurut Novrizal, langkah yang perlu dilakukan adalah pengurangan sampah di hulu secara mandiri. Khususnya dalam menyelesaikan persoalan sampah di Kota Bandung.

“Pengurangan sampah di hulu itu menjadi utama sekarang untuk masyarakat dan pemda di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Mereka sekarang dipaksa untuk menyelesaikan persoalan sampahnya di hulu,” ungkapnya. 

Pemerintah Daerah Bisa Dikenai Sanksi

Tim Regulasi Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), Difa Ghiblartar menyatakan, pemerintah daerah bisa mendapat sanksi hingga gugatan atas kelalaiannya dalam mengelola TPA Sarimukti.

“Pemerintah daerah bisa mendapat sanksi administrasi atas pencemaran yang terjadi di TPA Sarimukti berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) oleh KLHK. Itu tertulis dalam Pasal 76 UU PPLH apabila ada pelanggaran terhadap izin lingkungan,” ujar Difa kepada Greeners melalui keterangan tertulis, Jumat (1/9).

Tim Regulasi Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) Difa Ghiblartar. Foto: Greeners

Di samping itu, lanjut Difa, masyarakat juga dapat mengajukan gugatan atas situasi yang terjadi di TPA Sarimukti. Gugatan tersebut adalah class action dengan membuktikan kerugian langsung dan jumlah kerugian dari setiap penggugat.

Selain itu, ada juga gugatan citizen lawsuit. Warga negara Indonesia dapat mengajukan gugatan kepada pemerintah dalam menerbitkan peraturan untuk mendorong perbaikan tata kelola TPA dan gugatan perbuatan melawan hukum.

Penganggaran Daerah Hambat Pengelolaan Sampah

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ICEL, Fajri Fadhillah mengatakan aspek lingkungan hidup dalam urusan pemerintahan daerah–termasuk di bagian pelayanan wajib non dasar–adalah sebuah tantangan.

“ICEL bersama anggota Aliansi Zero Waste Indonesia sudah mengidentifikasi salah satu kondisi yang menghambat implementasi pengelolaan sampah yang efektif. Salah satunya aturan tentang pemerintahan daerah yang tidak memasukkan pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,” kata Fajri kepada Greeners melalui keterangan tertulis.

BACA JUGA: TPA Penuh Cerminan Tata Kelola Sampah Belum Efektif

Sementara itu, urusan pengelolaan sampah saat ini masuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Hal tersebut akan berpengaruh pada penganggaran daerah yang tidak memadai.

Selain itu, lanjut Fajri, penggunaan anggarannya pun mayoritas untuk penanganan sampah di hilir, yakni tindakan yang diambil ketika sampah sudah timbul.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ICEL Fajri Fadhillah. Foto: Greeners

“Tidak heran beban penanganan sampah menjadi besar. Itu terlihat pada timbulan sampah di hilir seperti di TPS dan terutama di TPST atau TPA yang melebihi kapasitas,” ujar Fajri.

Oleh karena itu, menurut Fajri, salah satu reformasi hukum di bidang pengelolaan sampah adalah mengubah ketentuan pengelolaan sampah menjadi urusan pemerintah daerah konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal itu menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penganggaran dan kelembagaan untuk pengelolaan sampah di daerah.

KLHK Dorong Langkah Masif

Melihat peristiwa penuhnya TPA di sejumlah wilayah Indonesia, KLHK pun terus mendorong agar melanjutkan langkah-langkah yang sudah ada secara masif.

“Kami, kan, sudah melakukan banyak perubahan, sebenarnya. Misalnya, ada kewajiban produsen mendorong gerakan-gerakan pilah sampah. Kemudian, mendorong pemerintah daerah mengolah sampahnya dari sumber itu,” ucap Novrizal. 

Menurut Novrizal, pemerintah daerah perlu mempercepat langkah tersebut secara masif dengan berkolaborasi. Sebab, pemerintah daerah tidak bisa menjalankannya sendirian. Mereka perlu ada dukungan dari gerakan masyarakat, misalnya social ecopreneurship, bank sampah, dan sebagainya.

“Kita dorong percepatan langkah-langkah yang sudah ada ini secara masif. Kita tingkatkan solidaritas dari kolaborasi yang baik, itu yang perlu sekarang kita lakukan. Jadi, darurat sampah ini menjadi momentum sebenarnya,” ujar Novrizal. 

Ia mencontohkan, Kota Yogyakarta membangun bank sampah berbasis RW. Selain itu, ada pengolahan sampah organik warga. Bahkan, setiap rumah memiliki lubang biopori untuk mengolah sampah organik.

“Jadi, ternyata bisa menyelesaikan persoalan di level RW. Itu yang mungkin perlu kita dorong sekarang, yang penting adalah kolaborasi,” kata Novrizal.

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Dalam perjalanan investigasi tim Greeners, fakta merkuri masih ada di Bumi Pertiwi itu nyata. Penambangan emas di sebuah kampung salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat masih warga lakukan secara manual. Warga naik turun ke lokasi tambang. Menapaki sempitnya lubang tambang, tanpa pengaman, mengeruk bongkahan batu apa saja yang ada.

Memeras air bercampur merkuri dengan menggunakan tangan. Banyaknya korban berjatuhan imbas tanah longsor tak mereka hiraukan. Penertiban yang nyata di depan mata tak mereka acuhkan. Demi sesuap nasi dan bertahan hidup. Tak ada pilihan. Ini kisah nyata, merkuri yang masih lekat di penambangan ilegal.

Pagi itu jalanan berdebu dan menanjak mengiringi perjalanan tim. Untuk mencapai lokasi ini, tim Greeners menempuh waktu berjam-jam dari pusat keramaian kabupaten tersebut. Jalanan penuh dengan pecahan batu dan kerikil tajam. Debu mengepul. Kamis (10/3), pukul 08.00 WIB adalah waktu yang tepat bagi para penambang untuk berangkat ke lokasi tambang. Mereka menuju ke areal bukit. Lokasi bukit ini berada di kawasan hutan lindung.

Sebuah papan pengumuman terpampang jelas bertuliskan peringatan penambang ilegal. “Dilarang melakukan penambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan”. Hal itu mengacu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 17 ayat (1). Aturan yang jelas melarang penambangan ilegal di dalam kawasan hutan. Sanksi penjara paling sedikit 3 tahun hingga 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 1,5 miliar hingga Rp 10 miliar.

Namun, apalah arti sebuah papan peringatan dibanding asa para penambang emas tak berizin atau gurandil ini. Para penambang ilegal masuk ke lubang tambang sama halnya dengan membiarkan nyawa memasuki lubang kematian. Sebelum menambang, mereka biasa berkumpul. Saling menyapa di sebuah warung untuk sekadar beristirahat. Mereka menyebut warung itu “terminal”.

Bertaruh nyawa masuk ke dalam lubang seperti terowongan yang rawan longsor ketika menambang. Foto: Greeners/Apriohansyah

Mendulang Emas dengan Bertaruh Nyawa

Tim Greeners mengikuti perjalanan menantang ini hingga ke lubang tambang. Sisa hujan kemarin yang berimbas pada beceknya jalanan tak mematahkan semangat tim untuk meneropong aktivitas penambang. Bayangkan saja, lubang tambang hanya seluas 2 kali 1,5 meter hanya beratapkan terpal kumuh berwarna biru.

Lubang sempit menyergap tubuh ramping para penambang ini. Gelapnya dan sempitnya lubang tak menjadi halangan. Mereka menapaki masuk ke dalam lubang mirip terowongan sepanjang 100 meter dan mencari-cari titik-titik atau spot bongkahan batu. Berbekal palu, mereka mulai menataki batuan itu menjadi remah-remah yang lebih kecil dan mengumpulkannya ke dalam karung.

Seorang penambang berinisial A menyatakan di dalam lubang terdapat banyak jalur emas sesuai dengan urat emas. Adapun urat emas perlu dibuktikan sebelumnya dengan survei atau pembuktian terlebih dahulu. “Kalau ada emasnya baru diambil, dites, diglundung pakai air raksa. Sesudahnya pakai air raksa dipencet, ada emasnya baru digali. Itu yang diambil,” kata A di lokasi.

A juga tidak bisa memastikan waktu pemanfaatan dari satu lubang untuk terus ia gali, karena tak menentu hasilnya. Misalnya, ada satu lubang yang bisa penambang gunakan satu hingga dua tahun.

Sebaliknya, ada juga lubang yang dalam hitungan hari sudah tidak bisa penambang gunakan karena tembus dengan lubang lain. “Itu artinya sudah banyak digali oleh penambang dari lubang lain, otomatis enggak ada dan bubar,” imbuhnya.

Bahan baku penambang olah dengan menggunakan merkuri. Foto: Greeners/Apriohansyah

Bertahan dengan Merkuri untuk Menopang Hidup

Greeners juga menemui penambang lainnya, sebut saja C. Ia mengaku lebih baik menjadi penambang merkuri daripada harus mati kelaparan. Terlebih, ia sama sekali tak memiliki skill untuk bekerja di sektor lain.

C sebenarnya tahu apa yang ia lakukan ilegal, tapi ia tak lagi punya pilihan. “Mata pencaharian sehari-hari kan di sini nambang. Cuma kalau di sini ibaratnya tambang ini enggak resmi. Istilahnya ilegal, jadi enggak ada izin, cuma semampu kita sajalah. Dari 2004 (memutuskan nambang) karena saya kan ibaratnya enggak punya pengalaman lain,” ungkap C.

Sebelumnya, C sempat bekerja di bidang konveksi sebagai kuli. Namun, itu tak berlangsung lama mengingat gaji yang ia terima sangat terbatas. Jauh berbeda dengan pendapatan di penambangan.

“Kalau dihitung-hitung penghasilannya (di konveksi) lebih parah. Statusnya kuli dibayar, kita hitung-hitung belum makan, belum bayar kontrakan, enggak ada buat keluarga. Kalau nambang sih sebenarnya tergantung rejeki kita. Kalau ada rejeki bagus kadang seminggu dapat sejuta,” paparnya.

Enam belas tahun bergelut di sektor pertambangan tak berizin bukan waktu yang singkat. Asam garam kehidupan telah ia lalui. Termasuk risiko-risiko ancaman nyawa, dampak kesehatan imbas merkuri hingga penertiban seolah menjadi makanan sehari-hari.

Peristiwa longsor akibat curah hujan yang tinggi pada tahun 2019 lalu di lokasi penambangan emas rakyat di Gunung Pongkor, Bogor menyebabkan 20 orang tertimbun dan 5 orang tewas. Kejadian besar itu tak membuat nyali gurandil ciut. Nyawa menjadi taruhan mereka demi memastikan kebutuhan sehari-hari terpenuhi.

Penambang membawa batu hasil tambang yang akan mereka olah. Foto: Greeners/Apriohansyah

Ada Dugaan Aktivitas PETI Picu Banjir dan Longsor

Tak hanya itu, pernah ada peristiwa lainnya, aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) diduga menjadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor, terutama di daerah Lebak di Banten dan Bogor di Jawa Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat setidaknya luasan terdampak dari aktivitas pertambangan sekitar 178 hektare (ha) di hulu sungai Ciberang yang berada dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Bukan bencana atau ancaman merkuri yang membuat C dan para penambang tanpa izin di lokasi itu ketakutan. Tapi justru pada aparat yang mampu menertibkan sumber nafkah sehari-hari mereka. Kerap kali, C dan para penambang lainnya memasang kecurigaan pada orang-orang tak mereka kenal yang ada di area tambang adalah aparat penertiban.

Namun, pilihan menjadi legal tak semudah itu. “Kalau kita minta izin ke atas pasti butuh modal. Boro-boro kita ada modal buat ke situ. Kita masih cari isi perut sehari kan kesulitan,” imbuhnya.

C mengaku di area pertambangan ini kebanyakan didominasi perak dan emas yang kadarnya kecil, seperti dua hingga tiga gram. Dalam sehari, C bisa menghasilkan satu hingga dua gram emas dan menghasilkan uang Rp 150.000 hingga Rp 200.000.

“Itu pun belum dikurangi upah untuk kuli numbuk, serta beli kuik. Kita terima bersihnya Rp 50.000 hingga Rp 100.000,” ujar dia.

C mengaku mendapatkan merkuri atau kuik dari penjual emas atau billion. Ia tak membeli merkuri dengan cash, tapi mencicil hasil emas yang ia jual ke mereka. Transaksinya cukup sederhana. Ia membeli merkuri seharga Rp 300.000 hingga Rp 1 juta. Uang pembelian merkuri mereka cicil melalui pemotongan hasil penjualan emas kepada penjual emas.

“Misalnya kita dapat penjualan emas seharga Rp 300.000, lalu diambil Rp 100.000 oleh billion,” ujarnya.

Pengolahan emas bermerkuri penambang lakoni meski berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Foto: Greeners/Apriohansyah

Penambang Terbuka Jika Ada Alternatif Mata Pencaharian

C mengaku sangat terbuka bila pemerintah berinisiatif melegalkan dengan memberikan kepastian berupa pelatihan agar mereka menambang secara legal. Jaminan keamanan dan kenyamanan lebih penting agar mereka bisa menambang dengan tenang. Termasuk mereka siap bila penambangan menggunakan merkuri berganti dengan penambangan yang lebih ramah lingkungan. Mereka pun siap mendapat pelatihan. Pengalaman di masa lalu C pernah dipidana imbas penambangan ilegal banyak memberinya pelajaran.

“Saya kemarin di Padang itu ada bos, kontrak Rp 20 juta per tahun itu tanah milik, ada sertifikat. Nah setelah kejadian itu ternyata tanah itu milik orang tuanya. Yang mengontrak kakaknya dan adiknya enggak dapat bagian. Akhirnya saya turut terimbas. Lima bulan saya masuk sel di Padang, gara-gara nambang ilegal di Sawah Lunto,” ungkapnya.

Ia pun sangat terbuka bila pemerintah berinisiatif membuka peluang kerja yang lebih baik. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan penghidupan mereka daripada terus menerus bekerja sebagai gurandil.

“Misalnya ada kerjaan lain, sudah pada ditinggalin penambangan ini. Ya namanya manusia kan kadang kalau sudah tua enggak bisa kerja (di tambang). Cuma mau gimana lagi, kita sehari-harinya cuma gitu aja walaupun penghasilan enggak maksimal. Yang penting bisa menghidupkan keluarga,” papar C.

Bersentuhan selama 8 jam dengan merkuri untuk tetap bertahan hidup. Foto: Greeners/Apriohansyah

Delapan Jam Bersentuhan dengan Merkuri Setiap Mengolah Emas

Ancaman para penambang tak berizin ini tak sebatas saat mereka berada di area pertambangan. Namun, berlanjut hingga pengolahan emas menggunakan merkuri. Bongkahan batu atau ore yang telah mereka dapatkan kemudian mereka tumbuk hingga menjadi butiran yang halus.

Butiran batu halus ini kemudian mereka olah menggunakan mesin khusus dan glundung. Mesin yang telah penambang nyalakan mampu membuat larutan merkuri mengikat emas dan memisahkan larutan lumpur batuan. Butuh waktu sekitar 8 jam pada proses yang menggunakan mesin khusus dan glundung ini.

Kemudian, larutan merkuri mereka tekan hingga membentuk gumpalan batuan emas bermerkuri. Batuan ini harus mereka bakar terlebih dahulu dengan tujuan agar merkuri menguap ke udara sehingga menghasilkan emas yang bisa mereka jual.

Lokasi penambang ilegal mencari batuan yang mereka olah dengan merkuri lalu menghasilkan emas. Foto: Greeners/Apriohansyah

Paparan Merkuri Mengkhawatirkan di Atas Batas Aman

Riset World Bank, Biodiversity Research Institute dan Nexus3 pada Juni 2021 lalu menunjukkan, Indonesia termasuk dalam kategori negara peringkat kedua dengan tingkat kerentanan ekosistem yang tinggi terhadap merkuri. Hal ini berdasarkan atas lepasan emisi pada sektor pertambangan emas skala kecil (PESK).

Penasihat Senior Nexus for Health, Environment and Development (Nexus3) Yuyun Ismawati menyatakan, riset tersebut tim lakukan di lima wilayah di Indonesia, yaitu Minahasa Utara, Landak, Sukabumi, Garut, serta Lombok Barat.

Tim mengambil sebanyak lebih dari 1.000 sampel mulai dari aspek lingkungan (air, tanah, sedimen dan udara), biomarker manusia (darah, rambut, urin dan kuku), serta biota (ikan, tanaman, buah dan beras).

“Kenapa kita ambil sampel itu? Saat proses pembakaran merkuri itu menghasilkan uap berupa emisi dan bertahan lama hingga satu tahunan di udara. Saat terbasuh air hujan, emisi tersebut turun bersamaan dengan air hujan ke tanah,” ungkapnya.

Hasilnya menunjukkan, ketiga aspek tersebut mengandung rata-rata konsentrasi merkuri di atas batas aman standar global. Kecuali pada sampel ikan yang sama dengan batas aman. Misalnya pada rata-rata umum urin di angka 43,86 ppm dan angka maksimal 3.364 ppm. Padahal batas amannya 5 ppm.

Yuyun Ismawati dari Nexus3 melakukan riset dan pendampingan pada anak-anak korban paparan merkuri. Foto: Nexus3/Yuyun Ismawati

Ikan, Biota Laut dan Komoditas Pertanian pun Ikut Tercemar

Ikan, kerang hingga beragam jenis biota laut menjadi makanan sehari-hari yang masyarakat konsumsi. Begitu pula dengan tanaman, baik itu beras, buah hingga sayur yang ditanam di tanah yang terkontaminasi paparan merkuri akan berimbas pada kesehatan masyarakat.

Dampaknya, sambung Yuyun mulai dari cacat, kerusakan ginjal, gangguan syaraf, hingga penurunan tingkat intelegensi.

Pada sampel biomarker orang dewasa yang tinggal di area sektor PESK menunjukkan konsentrasi merkuri 57 % (dari indikator rambut). Demikian pula dengan sampel anak-anak yang memiliki tingkat konsentrasi merkuri sebesar 28 %. Sementara dilihat dari tingkat konsentrasi pada indikator rambut dan dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia menduduki tingkat kedua sebesar 70 %.

“Saat kita tanya ke anak-anak, mereka kebanyakan mengeluhkan sering pusing, mimisan beberapa kali sehari hingga asma. Beberapa gejala itu diduga memang karena terpapar merkuri,” imbuhnya.

Nexus3 bersama anak-anak di sekitar tambang bermerkuri. Foto: Nexus3/Yuyun Ismawati

Paparan Merkuri Ancam Anak dan Cacat Janin pada Ibu Hamil

Selain anak-anak, ia juga menyebut kerentanan paparan merkuri pada ibu hamil akan berdampak pada janin yang ada di dalam kandungannya. Ia menemukan beberapa rambut ibu hamil memiliki kandungan dengan konsentrasi merkuri yang tinggi.

Hasil secara keseluruhan pada semua biomarker manusia menunjukkan tiga perempat atau 75 % orang dewasa yang berlokasi di area PESK berada di atas batas aman. Sedangkan 59 % orang dewasa yang tak terlibat langsung di area PESK berada di atas batas aman. Demikian pula dengan 43 % tingkat konsentrasi terhadap merkuri pada anak-anak berada di atas batas aman.

Yuyun merekomendasikan agar Indonesia memiliki banyak laboratorium metil merkuri yang tersebar di seluruh titik-titik keberadaan PESK di wilayah Indonesia. Hal ini krusial untuk mendukung program pengurangan dan penghapusan merkuri melalui riset dan pengujian merkuri. “Jadi kita bisa mengukur sejauh mana (tingkat konsentrasi merkuri) di negara kita,” ucapnya.

Komitmen Pemerintah Hapus dan Larang Merkuri

Pemerintah berkomitmen dalam upaya pengurangan dan penghapusan merkuri. Hal ini pemerintah tandai dengan penandatanganan Konvensi Minamata pada tahun 2013 kemudian meratifikasinya tahun 2017 melalui UU Nomor 11 Tahun 2017. Kemudian, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019.

Penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah Convention of Parties (COP-4) Minamata Convention on Mercury merupakan pembuktian komitmen kuat kepada dunia internasional untuk mengentaskan penggunaan merkuri. Pertemuan ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pada tragedi di Minamata, Jepang tahun 1950 yang menyebabkan pencemaran, penyakit cacat fisik dan syaraf.

Mengutip situs KLHK, 20 September 2017, Presiden Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri).

Sebelumnya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

Pemerintah Indonesia telah secara resmi melakukan depository kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika pada 22 September 2017.

Direktur Jenderal PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati. Foto: Dirjen PSLB3 KLHK

Petik Pelajaran Berharga dari Minamata

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati menyatakan, peristiwa Minamata di Jepang hendaknya memberi banyak pelajaran berharga bagi Indonesia.

President Convention of Parties (COP-4) Minamata Convention on Mercury ini menyebut, acara yang berlangsung pada 21-28 Maret 2021 merupakan bentuk komitmen kuat pemerintahan Indonesia dalam menangani kasus merkuri di Indonesia.

Adapun bentuk konkret dari Konvensi Minamata yaitu menghasilkan Deklarasi Bali yang poinnya tentang pemberantasan merkuri ilegal. Harapannya Indonesia mampu mengajak 135 negara yang tergabung dalam COP-4 Minamata Convention on Mercury bersama-sama memberantas perdagangan ilegal merkuri.

“Karena perdagangan ilegal merkuri tidak dari Indonesia saja tapi juga masuk dari negara-negara lain,” ucap Vivien.

Penambang punya harapan adanya alternatif mata pencaharian yang menjanjikan kelayakan hidupnya. Foto: Greeners/Apriohansyah

Perdagangan Ilegal Merkuri Dunia Capai Rp 3 Triliun

Berdasarkan laporan United Nations Environmental Programme (UNEP) tahun 2020 total nilai perdagangan ilegal merkuri di dunia mencapai lebih dari Rp 3 triliun. Ini terjadi seiring dengan naiknya permintaan emas pada masa pandemi.

Sementara lebih dari 50 % perdagangan ilegal merkuri global berasal dari sektor PESK. Mengingat kontribusi PESK sangat besar, Vivien menegaskan, pemberantasan merkuri harus pemerintah lakukan dari hulu (perdagangan merkuri) hingga hilir (PESK). Hal ini mengacu dengan target Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM) bidang PESK yang targetnya tuntas 100 % pada tahun 2025.

“Akar permasalahan PESK ini adalah faktor pendapatan atau pekerjaan para PESK,” imbuhnya.

PESK masih cukup marak ada di Indonesia. Parahnya, sambung Vivien penambangan emas ini ilegal sehingga di luar pengawasan pemerintah. Mereka memanfaatkan merkuri yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.

“Jadi mereka membuka lahan untuk penambangan hingga membuang sisa pengolahan begitu saja. Padahal bahan kimia, termasuk merkuri di dalamnya itu bisa mencemari sungai, tanah, sawah,” tandasnya.

Pemerintah Tegas Berantas Tapi Berjanji Tak Lepas Tangan

Pemerintah berupaya memastikan keberlanjutan nasib para penambang emas dengan syarat telah menetap menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah WPR ini pemerintah yang menetapkan.

Penambang yang telah mendapat legalitas ini melakukan penambangan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berkontribusi terhadap pajak negara. Mereka dapat pembinaan dan pelatihan untuk penambangan emas melalui teknologi tanpa merkuri.

Lain halnya dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang masih menggunakan merkuri sehingga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Vivien menegaskan, aparat penegak hukum Polri dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK bersinergi untuk memberantas perdagangan PESK ilegal ini.

“Kami bekerja sama dengan Polri untuk memberantas mereka. Apabila pertambangan rakyat maka bisa kita bantu dengan pengolahan emas non merkuri, tapi kalau tidak pasti kita berantas,” tegasnya.

Alternatif Menambang Tanpa Merkuri

Kendati demikian, Vivien mengungkapkan pemerintah tak lepas tangan akan nasib para penambang ilegal yang telah aparat penegak hukum berantas. “Karena tidak mungkin diberantas, kemudian rakyatnya dibiarkan tak mendapatkan pekerjaan,” imbuhnya.

Meski tak mudah, pemerintah berusaha mendorong penambang tak berizin ini untuk berlatih skill baru dan beralih profesi. Baik itu menjadi petani perhutanan sosial hingga mengembangkan potensi daerah menjadi wisata. “Itu kami ada yang kita kembangkan di Banyumas tentang hal itu,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), capaian pengurangan merkuri tahun 2021 yaitu 16,1 ton dari kontribusi tujuh lokasi PESK. Lokasinya antara lain di Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah, Konawe, Bau-bau, Konawe Utara, Kolaka dan Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara dan Langkat di Sumatera Utara.

“Selain kegiatannya tidak ada, tapi masih juga yang ada tapi melalui penggantiannya dengan teknologi non merkuri,” imbuhnya.

Capaian Pengurangan Merkuri

Sementara itu mengacu pada pelaporan RAN PPM tahun 2019 dan tahun 2020, capaian pengurangan merkuri mengalami kenaikan cukup signifikan. Dalam sektor PESK, tahun 2019 berhasil mengurangi 10.450 kilogram merkuri. Lalu tahun 2020 sebesar 12.448 kilogram. Di sektor ini ada penambahan pengurangan sebesar 1.998 kilogram dalam dua tahun.

Selanjutnya pada sektor kesehatan pengurangan merkuri mengalami penurunan 2.415 kilogram karena ketersediaan jumlah alkes yang berkurang. Tahun 2019 sebesar 7.146 kilogram dan tahun 2020 sebesar 4.731 kilogram.

Pada sektor manufaktur terjadi kenaikan pengurangan merkuri sebesar 234,3 kilogram, tahun 2019 sebesar 135,7 kilogram dan 2020 sebesar 370 kilogram. Sektor energi menyumbang peningkatan penurunan merkuri sekitar 200 kilogram. Tahun 2019 pengurangan merkuri di sektor energi 500 kilogram lalu pada 2020 sebesar 700 kilogram.

Dadan Nurjaman memperlihatkan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri. Foto: BRIN

Teknologi Penambang Emas Non Merkuri

Kepala Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Dadan Moh Nurjaman menyatakan, saat ini ada 850 titik pertambangan emas di seluruh Indonesia yang tersebar di 197 kabupaten. Adapun untuk estimasi produksi PESK kurang lebih mencapai 21,84 ton. Sementara emisi karbon yang PESK hasilkan mencapai 345,5 ton.

Ia menyatakan, sangat mungkin adanya teknologi pengolahan emas lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab tanpa menggunakan merkuri. Tak hanya itu, Dadan juga menyebut, teknologi yang menggunakan sianida sebagai pelarut emas ini mampu memberikan hasil emas lebih banyak daripada merkuri. “Kalau menggunakan merkuri di bawah 50 %. Berbeda halnya dengan sianida yang mencakup hingga 91 %,” kata Dadan.

Ia memastikan, pemanfaatan sianida sebagai pengganti merkuri tak akan membahayakan lingkungan karena ada pengolahan terlebih dahulu. Hasilnya sianida bebas menjadi sianat yang lebih ramah lingkungan memenuhi baku mutu.

“Kita sudah menemukan kurang lebih empat jam bisa mendistruksi dari 200 ppm sianida menjadi 5 ppm bahkan sampai memenuhi baku mutu, yakni 0,5 ppm,” ucapnya.

Beberapa penambang yang telah melakukan penambangan secara legal di antaranya ada di daerah Tatelu, Minahasa Utara, Kuantan Singingi Riau, Kulon Progo (sedang proses penyusunan IPR dan WPR), P. Obi, serta Gorontalo.

“Sementara beberapa yang telah mengimplementasikan di lokasi tambangnya seperti di Lombok, menyusul kemudian Minahasa Utara yang akan dibuat pilot plant untuk pelatihan,” tuturnya.

Teknologi pengolahan emas tanpa merkuri aman tidak mencemari lingkungan. Foto: BRIN

Tunggu Keseriusan Pemerintah Jamin Penambang Mencari Nafkah

Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Gatot Sugiharto mengatakan, upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di PESK hendaknya diiringi keseriusan pemerintah untuk memastikan kemudahan dan fasilitas serta keberlanjutannya.

Para penambang yang belum mengantongi izin sangat berharap, pemerintah serius untuk membina mereka. “Sebenarnya kita sudah sangat terbuka. Hanya saja upaya pengurangan dan penghapusan merkuri sebaiknya diikuti dengan kemudahan legalitas kita,” ucapnya.

Gatot mencontohkan, satu kelompok dari anggota APRI di Banyumas yang juga telah menjadi penambang binaan KLHK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pembinaan sudah berlangsung selama delapan tahun tapi IPRnya belum juga keluar.

“Kadang pula ada penerbitan IPR yang tak prosedural. Sehingga kadang-kadang di tempat izin WPR ternyata emasnya tidak ada. Sama saja nantinya nambang juga di luar izin,” imbuhnya.

Akan tetapi, Gatot juga meminta pemerintah harus membina mereka secara serius. Ia mendorong agar ada pelatihan intensif penggunaan teknologi penambangan emas non merkuri. Misalnya, melalui pelatihan secara langsung ke tingkat pusat, provinsi dan ke kabupaten secara terus menerus. Sosialisasi dan edukasi berupa penguatan juga perlu, agar masyarakat semakin sadar akan bahaya merkuri.

Penolakan Penambang untuk Beralih Profesi

Terkait wacana pemerintah yang akan menuntaskan penambang ilegal dan mendorong pada pengalihan profesi, Gatot merasa tersinggung. Ia merasa bahwa upaya tersebut tak masuk akal mengingat latar belakang mereka yang memang lahir sebagai penambang.

“Masa orang penambang tapi disuruh jadi petani. Sama halnya dengan dokter yang dijadikan tukang masak,” ujarnya.

Tambang rakyat merupakan salah satu sektor yang banyak menciptakan lapangan kerja dengan penghasilan minimal di atas upah minimum regional (UMR) Jakarta. Dalam luas lahan sekitar 10 hektare mampu menyerap pekerja masyarakat sebanyak 500-1.000 lapangan kerja.

Apabila pemerintah mau memberdayakan dan memastikan keberlanjutannya akan berpotensi besar memberikan pajak ke pemerintah minimal Rp 1 miliar per tahun.

Penambang Rakyat Legal Bertanggung  Jawab Terhadap Lingkungan

Sementara itu Plt Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Wafid menegaskan, pentingnya legalitas melalui IPR pada para penambang.

Pasalnya, penambang yang telah memiliki IPR bertanggung jawab untuk dapat memastikan good mining practice yang lebih ramah lingkungan dan kesehatan. Ia menekankan para PETI untuk segera beralih menjadi penambang rakyat (yang telah berizin memiliki IPR).

“Penambang rakyat memiliki izin resmi dari pemerintah dan mereka berkewajiban mengelola keselamatan dan lingkungan. Kalau tak berizin tentu tak memperdulikan hal itu,” katanya.

Hasil identifikasi Kementerian ESDM menemukan sebanyak 2.741 praktek PETI, dengan 2.645 titik lokasi PETI komoditas mineral.

Masyarakat perlu berhati-hati memilih kosmetik. Jangan pilih yang bermerkuri. Foto: Shutterstock

Bayang-Bayang Bahaya Kosmetik Bermerkuri

Penggunaan merkuri ada juga pada berbagai produk yang masyarakat gunakan. Misalnya, termometer, tensimeter, batu baterai, lampu bertekanan tinggi, tensimeter hingga kosmetik. Sementara, aturan pengurangan dan penghapusan merkuri termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019.

Khusus untuk merkuri pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan penarikan dan penghapusan 100 % pada tahun 2020 lalu pada alat kesehatan.

Akan tetapi pada sektor lain, yakni kosmetika masih ditemukan kandungan merkuri di dalamnya. Berdasarkan hasil sampling dan pengujian dalam periode Juli 2020 hingga September 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sebanyak 18 item produk yang berbahaya. Temuan produk yang didominasi berbahan Hidrokinon dan pewarna di antaranya mengandung Merah K3 dan Merah K10.

“Penggunaan kosmetika yang mengandung Hidrokinon dapat menimbulkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan terbakar serta ochronosis (kulit berwarna kehitaman),” kata Kepala BPOM Penny K Lukito.

Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 97 kosmetika mengandung bahan berbahaya termasuk di dalamnya merkuri. Produk tersebut tidak terdaftar di BPOM. “Sementara untuk nilai ekonomi temuan kosmetika ilegal dan mengandung bahan berbahaya sebesar Rp 42 miliar,” imbuhnya.

Badan POM menyatakan, telah melakukan penertiban ke fasililitas produksi dan distribusi, termasuk retail. Sebagai tindak lanjut pengawasan, pemilik nomor izin edar telah pemerintah perintahkan menarik produk-produk tersebut dari peredaran dan memusnahkannya. Badan POM juga mencabut izin edar kosmetika tersebut.

Dokter Tompi mengingatkan konsumen untuk berhati-hati akan bahaya yang ada dari kosmetik bermerkuri. Foto: IG Tompi

Kosmetik Bermerkuri Bisa Picu Kanker Kulit

Sementara itu dokter klinis dr Tompi menyatakan penggunaan skincare hingga kosmetik palsu yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dapat memicu permasalahan kulit. Lebih parahnya lagi, kandungan merkuri dapat masuk ke sistem pencernaan hingga saraf.

“Tak hanya merusak kulit, tapi bisa terserap ke dalam tubuh kita. Misalnya merusak sistem pencernaan bahkan kanker. Masyarakat harus mewaspadai ancaman kanker kulit akibat merkuri,” kata dr Tompi.

Ia menyebut, efek jangka pendek pada pemakaian skincare dan kosmetik berbahan merkuri memang bisa menyebabkan kulit menjadi glowing. Sementara efek buruk berupa bahaya kesehatan memang tak terasa pada pemakaian jangka pendek. “Tapi bahayanya ke efek jangka panjang,” ungkapnya.

Selain merkuri, beberapa bahan berbahaya lain dalam krim pemutih kulit juga perlu masyarakat waspadai. Misalnya, kandungan hydroquinone, merkuri dan steroid. “Karena sangat cepat mencerahkan kulit, penggunaan jangka panjang dari bahan stereoid ini juga bisa membuat kulit jadi tipis,” imbuhnya.

Temuan fakta di lapangan ini, memberi bukti nyata merkuri masih ada di Indonesia. Penambang ilegal pun punya harapan memiliki profesi yang lebih baik dengan penghasilan yang layak. Asa mendapatkan latihan, alternatif teknologi sangat mereka nanti. Gurandil butuh pendekatan manusiawi bukan hanya diberondong pasal berlapis dan jeruji besi!

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, mesti menanggung dampak dari krisis iklim dan reklamasi di lingkungannya. Tak hanya ruang hidup, sumber mata pencarian mereka juga terkena imbas akibat bencana yang tak lagi terprediksi. Pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada para nelayan. 

Penulis: Dani Kosasih | Editor: Devi Anggar Oktaviani 

Special Report (Greeners) – “Sekarang ini sudah sangat sulit memperkirakan waktu datangnya banjir rob. Apalagi setelah reklamasi. Kadang hujan hanya sebentar, tau-tau sudah banjir tanpa saya sadar,” ucap Khalil Charliem yang baru saja terbangun dari tidurnya pagi itu, Sabtu, 3 April lalu.

Perawakan Khalil tidak berbeda dengan nelayan Muara Angke lainnya. Tubuhnya kurus dengan otot-otot kecil yang mencuat. Ia berkulit cokelat, berambut pendek, dan berbicara dengan logat Indramayu yang cukup kental. Laki-laki 53 tahun itu hanya mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada.

Ipah, panggilan kecil dari Saripah, istri Khalil, memberikan batik berwarna cokelat pada sang suami. Sembari bangkit dan mencoba untuk duduk, Khalil menyambut batik itu, mengenakannya perlahan dan mulai bercerita.

Khalil lahir pada 1968 di Indramayu, Jawa Barat. Ia tumbuh dari keluarga yang hidup sebagai nelayan selama berpuluh tahun. Profesi itu bermula dari buyut, kakek, hingga ayahnya. Sejak usia tujuh tahun, ia mengasah keterampilannya mengenal berbagai jenis tangkapan. Ia juga mempelajari cara aman menangkap ikan-ikan berbahaya. “Seperti pari atau sembilang misalnya. Karena kita di pesisir, nangkep ikannya itu menggunakan papan,” ujarnya.

Secara autodidak, Khalil mendalami pengetahuan tentang alat tangkap, jenis dan onderdil kapal. Dalam hal lain, ia mencerap cara membaca cuaca maupun arah angin. Keahlian menentukan arah navigasi melalui keberadaan bintang pun ia dapatkan dari alam dan pengalaman. Khalil mempelajari semua pengetahuan itu bahkan sebelum usia 10 tahun.

Membaca Peluang

Saat musim pasang datang, ia memperhatikan apa yang harus dilakukan terutama cara menggunakan jaring. Lazimnya, kata dia, para nelayan akan menebar waring. Alat tangkap tersebut adalah sejenis jaring dengan bentuk seperti kerucut. Strukturnya memanjang mulai dari kedua ujung sayap paling depan hingga ke belakang. Di bagian pangkal atau bukaan mulut merunjung hingga ujung kantong. Ketika air mulai surut, barulah Khalil memanen hasil tangkapannya.

Suatu hari, ia menyadari bahwa Jakarta memberikan peluang yang lebih besar untuk menjual ikan. Saat Khalil mempelajari dan mengamati nama-nama ikan hasil tangkapan sang ayah, ia mendapatkan rincian harga jual ikan. Ia mengatakan bahwa nominal termahal hanya ada di Jakarta.

Mengejar Ibu Kota

Penghitungan itu dia peroleh seusai berkeliling ke sejumlah daerah. Bila menangkap kakap merah, misalnya, di Indramayu hanya terjual Rp3.500 per kilogram. Namun, di Jakarta bisa mencapai Rp7.000. “Ini kan perbandingannya sangat jauh,” katanya bersemangat.

Setelah mengetahui kenyataan itu, apa pun rintangannya, dia bertekad akan mengejar ibu kota. Khalil tak terlalu ingat secara pasti kapan mulai merantau ke Jakarta. Ia hanya menggambarkannya dengan masa sebelum Gunung Galunggung meletus. Pada 5 April 1982 hingga 8 Januari 1983, Gunung di Jawa Barat itu terakhir kali erupsi. Berarti, Khalil datang ke ibu kota sekitar usia 14 tahun.

Khalil Charliem (53) usai menyelam untuk menangkap kerang hijau di Teluk Jakarta, Sabtu, 3 April 2021. Sebelum reklamasi 2014 jumlah kerang hijau yang diperolehnya dapat mencapai 500 kilogram per hari. Foto: www.greeners.co/Dani Kosasih

Cerita Pengembaraan

Awal kisah perantauan Khalil bermula bersama beberapa nelayan lain. Ia mengembara ke setiap sudut pesisir Jakarta. Mulai dari Marunda, Jakarta Utara, hingga ke pesisir Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, ia menuju Muara Gembong hingga kawasan Ancol dan bertolak ke Muara Angke. Selama pengelanaan ini, Khalil berganti-ganti target perburuan beserta alat tangkapnya.

Ia tidak sendiri. Bersama banyak nelayan Muara Angke lain, mereka berbagi peran. Ada yang menangkap dengan jaring,  pancing, bahkan menyelam. Tangkapannya pun beragam mulai dari kerang dara, kerang tahu, sampai kerang kampak. Ada juga yang menangkap kepiting atau ikan. “Macam-macamlah,” ucapnya.

Tahun 1986, bapak lima anak ini memutuskan untuk menetap di wilayah Kali Adem, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah pengembaraan panjangnya, Khalil pun memilih kerang hijau sebagai sandaran hidup. Meskipun tetap mengambil berbagai jenis tangkapan lain sebagai sambilan, menurutnya kerang hijau bernilai ekonomi tinggi.

Tak heran, cangkang kerang hijau memenuhi Blok Empang, Gang 6 yang merupakan tempat tinggalnya. Para nelayan Muara Angke menyebar kulit kerang hasil kupasan hingga menutupi semua jalan. Tidak hanya di sekitar rumahnya, hampir seluruh kawasan di blok itu rata dengan tumpukan material serupa dengan sedikit campuran pasir. Siapa pun yang melintasi kampung ini akan mendengar suara renyah akibat cangkang yang remuk.

Khalil mengatakan bahwa pemanfaatan kulit kerang untuk menguatkan jalan telah berlangsung sejak lama. “Ya, selama saya di sini. Mungkin sekitar 33 tahun, ya,” ujarnya. Apalagi, lanjutnya, cangkang yang terinjak terus menerus akan hancur dan menjadi seperti pasir. Akhirnya serpihan-serpihan tersebut memadatkan jalan di lingkungannya.

Berlabuh di Muara Angke

Bukan saja cangkang kerang yang menjadi ciri khas kampung ini, aroma amis pun menyeruak dan menyerang indera penciuman. Dengung kepak sayap lalat juga sangat mudah terdengar. Di mana pun, bahkan di setiap sudut akan sangat mudah menemukan kerumunan lalat.

Muara Angke sendiri merupakan wilayah hilir dan kuala dari Kali Angke. Di sana terdapat pelabuhan kapal ikan atau nelayan. Masyarakat Jakarta mengenalnya sebagai tempat pelelangan dan pelabuhan ikan serta tempat tinggal para nelayan. Secara administratif, daerah tersebut terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Madya Jakarta Utara.

Suasana dermaga bambu Muara Angke, Jakarta Utara pada Sabtu, 3 April 2021. Muara Angke yang berperan sebagai pelabuhan kapal merupakan hilir dan kuala dari Kali Angke. Foto: www.greeners.co/Dani Kosasih

Bersiap Menyelam

Matahari semakin tinggi. Pukul 09.00, Khalil bersama putra tertuanya, Rois, bersiap pergi melaut. Ia berganti baju dari batik menjadi kaus berwarna ungu yang telah lusuh dan menghitam. Kaus kaki hitam tebal membalut bagian lengan antara siku hingga pergelangan tangannya. Namun, ia menggunting bagian jari kaus kaki sehingga berfungsi sebagai sarung lengan.

Ia juga mengenakan celana olahraga berbahan katun yang menutupi kakinya hingga telapak. Kacamata renang bersandar di keningnya. Khalil selalu menggunakan sarung tangan kain dan sepatu untuk menyelam. “Menutup telapak tangan dan telapak kaki adalah syarat paling utama bagi nelayan. Apalagi nelayan yang menyelam. Itu yang diajarkan oleh orangtua saya,” katanya.

Bersama Rois, ia berangkat berburu kerang hijau. Pemuda 23 tahun itu bertugas memegang kemudi kapal, sedangkan Khalil menjadi penentu tujuan perburuan. Kapal kecil miliknya hanya mampu membawa dua hingga tiga awak kapal. 

Risiko Kesehatan

Setibanya di titik pencarian, keduanya bersiap menyelam. Khalil memilih lokasi yang berada tak jauh dari batu pembatas pemecah ombak milik The Reggata. Nama itu mengacu ke komplek apartemen mewah di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara.

Mesin kapal dimatikan. Jangkar diturunkan. Dua buah selang air panjang berwarna cokelat dikeluarkan dari gulungan. Pangkal selang itu disambungkan ke sebuah masker selam. Di ujung selang terhubung sebuah mesin kompresor yang biasa berfungsi untuk mengisi angin pada ban motor. Ia memakai peralatan tersebut untuk bernapas di dalam air.

Dirinya sadar akan risiko yang sangat besar akibat kebiasaan itu. Bahkan dokter sudah memperingatkan Khalil yang mulai sering mengalami nyeri kepala. “Ya, mau bagaimana lagi?” ucapnya berbisik sembari menundukkan kepala dan mengenakan masker serta kacamata.

Mencari Kerang Hijau

Sehabis menyiapkan peralatan, Khalil dan Rois mulai menyelam membawa korang atau jaring penampung masing-masing. Karena hari telah siang, mereka hanya membutuhkan sekitar 30 menit untuk menyelam. Saat terasa cukup, keduanya kembali dengan korang yang telah penuh. Satu penampung dapat diisi 6 hingga 7 kilogram kerang hijau.

Kerang-kerang itu mereka peroleh dari balik bambu maupun batu di laut dangkal. Kedalamannya kira-kira 4 sampai 5 meter. Namun, jika mulai menyelam sejak fajar hingga terbit matahari, mereka bisa menjelajah di kedalaman 20 hingga 30 meter.

Kerang hijau (Perna viridis) hasil tangkapan nelayan, di Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Sabtu, 3 April 2021. Kerang hijau umumnya dibudi dayakan dengan cara menancapkan bambu atau kayu ke dalam perairan. Foto: www.greeners.co/Dani Kosasih

Setelah Izin Reklamasi Keluar

Sebelum 2014, menurut Khalil dan Rois sangat mudah menemukan kerang hijau. Tak perlu berjerih-payah. Kerang hijau umumnya berada di balik bambu atau menempel pada bebatuan. Paling tidak dalam satu hari Khalil mampu meraup sekitar 500 kilogram. Nantinya, kerang hijau yang sudah dikupas akan dijual antara Rp17.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Setelah terpotong untuk ongkos melaut, sebanyak Rp200.000 atau Rp250.000 beralih untuk kebutuhan bahan bakar kapal serta makan dan minum. Dalam satu hari, Rp2 juta akan memenuhi dompetnya.

Namun, masa indah itu telah berlalu sejak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G (Pluit City). Izin tersebut keluar melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Keputusan gubernur itu sekaligus membuat aktivitas Khalil mulai berubah. Tidak hanya sebagai pelaut, dia juga mulai menjadi penentang. Ia melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurutnya sangat merusak alam dan mengancam mata pencariannya.

Hasil Tangkapan Kerang Berkurang

Sikap Khalil bukan tanpa alasan jelas. Penelitian berjudul “Estimasi Kerugian Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Akibat Reklamasi di Teluk Jakarta” yang terbit pada 2016 menyebut, reklamasi Teluk Jakarta mengakibatkan wilayah perikanan untuk kegiatan penangkapan maupun budi daya lenyap. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan juga mencatat potensi kerugian nelayan dari hilangnya wilayah perairan mencapai Rp94.714.228.734 per tahun. Sementara kerugian pembudi daya kerang sebesar Rp98.867.000.591 per tahun. 

Khalil mengatakan pendapatannya menurun drastis setelah reklamasi. Dalam satu hari, jika berangkat sejak pagi dan cukup beruntung, ia hanya dapat membawa pulang 7 hingga 10 kilogram kerang. “Nelayannya banyak, kerangnya berkurang terus,” ujarnya berseloroh.

Reklamasi Mengubah Semuanya

Reklamasi Teluk Jakarta sendiri merupakan rencana pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan banjir di Kota Jakarta. Target lainnya agar area bisnis semakin tumbuh pesat di ibu kota. Kegiatan reklamasi mulai beroperasi dengan membangun tanggul raksasa sepanjang 60 kilometer di Teluk Jakarta dan 18 pulau kecil di depan pantai.

Ia percaya bahwa teluk merupakan tempat terbaik bagi biota laut untuk hidup atau bereproduksi. Namun, begitu reklamasi berjalan, air lumpur mulai mengendap dan mengeluarkan aroma busuk.

Limbah di Teluk Jakarta

Aktivitas yang berlangsung di wilayah Teluk Jakarta juga dinilai menghasilkan jutaan ton limbah dan mencemari wilayah hidup para nelayan Muara Angke. Meski tak dapat memastikan sumber pencemar secara spesifik, Khalil meyakini bahwa industri berperan dengan adanya limbah di sana. “Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya bagaimana mereka membuang limbah berwarna putih kental seperti susu. Ada yang berwarna putih keruh ada juga yang berwarna merah,” ucapnya.

Menurut Khalil, Teluk Jakarta telah menampung berbagai limbah dari setiap sudut kota di Jakarta. Sementara sungai, kata dia, membawa limbah-limbah tersebut dan memberikan dampak terhadap para nelayan. “Dan reklamasi menambah parah beban lingkungan kami,” ujarnya.

Akibat lain reklamasi, intensitas banjir rob juga semakin tak jelas. Khalil menilai bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terdapat tanda yang bisa dibaca. Misalnya, dari perubahan suhu dan arah angin untuk mengetahui apakah air laut akan pasang atau tidak; berapa kemungkinan tinggi air pasang yang akan terjadi; apakah akan menjadi banjir rob yang akan menggenangi wilayah tinggal mereka. Akan tetapi, pasca-reklamasi, semua prediksi itu sulit dilakukan.

Ia tak memungkiri bahwa sebelum 2014, banjir rob memang sudah terjadi. Terlebih mereka tinggal di wilayah yang merupakan tempat resapan air laut. Wilayah yang menjadi air laut bersandar. Ia pun belajar untuk mengatasi banjir-banjir tertentu akibat air pasang ini. Namun, setelah 2014 kebijakan yang ada diperkirakan turut menambah parah ketinggian banjir rob hingga mencapai 80 sentimeter.

“Kalau dulu, banjir rob kemungkinan besar akan terjadi saat air pasang. Biasanya tanda banjir akan datang bisa dilihat dari perubahan arah angin dari timur ke barat dan sebaliknya. Itu kira-kira enam bulan sekali. Jadi, kalau kita sudah baca tandanya, wah, akan ada angin timur, kemungkinan air laut akan pasang dan mungkin akan banjir. Sekarang semua tanda itu sulit dibaca. Setiap bulan bisa datang banjir,” kata dia.

Pembuktian Ilmiah

Apa yang Khalil utarakan adalah pengetahuan yang ia peroleh dari alam dan pengalaman. Ia bukan orang dengan status pendidikan yang tinggi. Bukan juga sarjana yang meneliti dampak dari reklamasi. Akan tetapi, mata pencarian, ruang hidup, dan dunianya adalah laut. Semua yang ia suarakan adalah manifestasi dari berbagai kebijakan yang berdampak sangat besar bagi alam dan orang-orang di sekitarnya.

Tahun 2017, Reny Puspasari, Sri Turni Hartati, dan Regi Fiji Anggawangsa melakukan penelitian berjudul “Analisis Dampak Reklamasi terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta.” Hasil penelitian dari jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia tersebut menunjukkan bahwa reklamasi pantai menambah tekanan pada kondisi lingkungan perairan.

Hal itu terindikasi dari adanya penurunan kecerahan perairan, salinitas, dan nilai indeks keanekaragaman fitoplankton serta makrozoobentos. Selain itu, reklamasi pantai juga menghilangkan daerah penangkapan sero, bagan tancap, dan keramba kerang hijau. Akibatnya, akan terjadi penurunan produksi ikan dengan potensi sekitar 82,2 ton per tahun.

Reklamasi pulau di Jakarta. Foto: shutterstock

Tercemarnya Teluk Jakarta

Jurnal Riset Jakarta Volume 12 pada November 2019 mempublikasikan kajian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Analisis itu memberikan gambaran bahwa Teluk Jakarta telah dicemari oleh bahan pencemar organik dan anorganik. 

“Untuk bahan pencemar anorganik yang terdeteksi pada sampel air sungai dan air laut di sekitar Teluk Jakarta adalah berupa merkuri (Hg), timbal (Pb), dan kadmium (Cd). Ketiganya termasuk dalam limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dengan level konsentrasi yang bervariasi dan sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan manusia,” tulis penelitian tersebut.

Adapun menurut tren indeks pencemaran di muara Teluk Jakarta, lokasi yang tercemar sedang hingga berat terus meningkat terlebih sejak 2014 dan 2016. Data dari sumber Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tahun 2017 tersebut mencatat tren pencemaran sejak 2010 hingga 2016.

Krisis Iklim Membayangi Nelayan Muara Angke

Nelayan Muara Angke lain juga mengalami hal serupa. Mereka menghadapi krisis iklim yang mengakibatkan banjir lantaran perubahan tingkat curah hujan dan permukaan laut.

Studi Institut Pertanian Bogor pada 2012 memperkuat pengalaman-pengalaman tersebut. Dalam penyigian berjudul “Strategi dan Biaya Adaptasi Masyarakat Teluk Jakarta terhadap Dampak Banjir Rob Akibat Perubahan Iklim”, umumnya masyarakat pesisir mengetahui istilah perubahan iklim. Walakin, hanya 50 persen responden yang memahami dengan betul apa maknanya. Para nelayan di pesisir menggambarkan perubahan iklim sebagai keadaan peningkatan suhu udara dan curah hujan yang tidak menentu.

Berharap Lebih Baik

Pada akhirnya, Khalil dan nelayan Muara Angke hanya ingin hidup dengan keadaan, kebijakan, dan pemimpin yang benar-benar paham serta peduli akan alam. Ia pun berharap agar berbagai keputusan pemerintah tidak menyebabkan kerusakan iklim semakin meluas dan merugikan. “Saya tidak sekolah, tapi saya paham. Itu saja,” ujarnya sembari menurunkan hasil tangkapan.

Dari hasil tangkapan hari ini, Khalil dan Rois hanya berhasil mendapatkan 7 kilogram kerang hijau. Setelah dikupas dan dimasak, berat kerang jauh lebih ringan. Selain karena hasil tangkapan yang kecil, harga jualnya pun murah. “Tapi, ya, paling enggak cukup untuk solar dan makan sehari-hari sajalah,” kata dia menurunkan nada suara.

—————-

Tulisan perdana ini adalah seri dari tulisan terkait krisis iklim yang tengah dikerjakan tim editorial Greeners.Co. Nantikan tulisan selanjutnya yang akan dirilis rutin melalui laman Editorial Greeners.Co.

Tanggal 16 September 1987 merupakan peristiwa penting saat ditandatanganinya Protokol Montreal. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 16 September sebagai Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon.

Tujuan utamanya adalah untuk perlindungan lapisan ozon dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1989. Protokol ini diratifikasi oleh 36 negara termasuk Indonesia yang meratifikasinya tahun 1992. Langkah konkretnya berupa penurunan hydroflourocarbon (HFC) freeze pada tahun 2024, kemudian berlanjut dengan penurunan 10 persen dari baseline pada 2029, 30 persen dari baseline pada 2035, 50 persen dari baseline pada 2040, dan 80 persen dari baseline pada 2045. Penyempurnaan ini telah dilakukan dengan melakukan lima kali revisi yaitu pada 1990 (London), 1992 (Kopenhagen), 1995 (Vienna), 1997 (Montreal) dan 1999 (Beijing).

Terakhir berdasarkan Amandemen Kigali, pemerintah Indonesia dalam tiga tahun mendatang menargetkan untuk meratifikasi dan mengurangi konsumsi hydroflourocarbon (HFC) sampai 80 persen dari baseline 2045. Amandemen Kigali ini, dihadiri oleh 170 negara yang sepakat untuk mengurangi HFC mulai 2019 khususnya negara maju, sedangkan negara berkembang mulai tahun 2024.

Indonesia diproyeksikan mengalami peningkatan HFC pada 2009 (5.700 ton) dan 2020 (18.000 ton). Indonesia telah sukses berkontribusi dalam menurunkan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) khususnya jenis HCFC (hydrochlorofluorocarbons) selama 2013-2018 sebesar 124,36 ODP (Ozone Depleting Substances) ton.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian lapisan ozon telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi tersebut diperkuat dengan laporan United Nations Environment Programme (UNEP) yang melaporkan proyeksi iklim yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lapisan ozon akan kembali ke tingkat tahun 1980 antara tahun 2050 dan 2070.

Oleh: Harry Surjadi

Riset Universitas Gajahmada (UGM) tahun 2013 menunjukkan setiap hari warga Kabupaten Cilacap menghasilkan 3.960 meter kubik sampah. Kalau sampah-sampah itu harus diangkut truk colt diesel (volume bak kurang lebih 15 meter kubik), dibutuhkan 264 truk. Sayangnya hanya 11,36% sampah (kurang lebih 450 meter kubik) yang terangkut dan dibuang di empat tempat pembuangan akhir (TPA). Berbeda jauh dengan data Pemda Cilacap tahun 2014. Sebanyak 30-46% dari total sampah bisa diangkut dan dibuang di TPA.

Ke mana perginya sampah yang tidak terangkut? Masih menurut riset UGM, sampah yang tidak terangkut dibakar oleh penghasil sampah atau dikumpulkan pemulung. Apakah tidak ada sampah-sampah berceceran di tepian jalan di sudut-sudut Cilacap?

Kabupaten Cilacap menerima penghargaan Adipura tahun 2017, artinya Kabupaten Cilacap masuk kategori bersih di sudut-sudut kota dan juga pengelolaan TPA masuk kategori baik. Sayangnya persoalan tidak selesai meskipun Cilacap menerima Adipura.

Berarti Kabupaten Cilacap tidak menghadapi persoalan sampah? Tidak juga. Jika sampah Cilacap tidak ditangani dengan baik, akan ada masalah dalam jangka waktu satu atau dua tahun ke depan. Mengapa?

Peraturan Presiden No 97/2017 menargetkan pengurangan sampah sebanyak 30% pada tahun 2025. Artinya warga harus mengurangi sampah mereka atau produksi sampah harus bekurang hingga 30%. Atau Cilacap harus mengurangi timbulan sampah 1.188 meter kubik di tahun 2025.

Selain target pengurangan timbulan sampah, Perpres No 97 menargetkan 70% sampah yang diproduksi Cilacap harus terangkut untuk dibuang ke TPA pada tahun 2025. Data BPS tahun 2013, Cilacap baru berhasil mengumpulkan sampah 10,42% dari timbulan sampah total.

Bagaimana Cilacap berupaya mencapai target itu?

Perpres No 97/2017 mengharuskan pemerintah daerah membuat Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (disingkat Jakstrada) yang akan menjadi arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Pemda Kabupaten Cilacap belum memiliki Jakstrada.

Untuk meningkatkan penanganan sampah atau meningkatkan jumlah sampah yang bisa diangkut ke TPA – tidak serumit mengurangi timbulan sampah – secara sederhana bisa dicapai dengan memperbanyak jumlah truk sampah dan frekuensi pengangkutan. Tetapi meningkatnya jumlah sampah yang terangkut ke TPA memperpendek umur TPA, selain berbiaya tinggi.

Cilacap menyediakan empat TPA mengadopsi sistem controlled landfill (meskipun praktiknya controlled dump atau buang-timbun) yaitu TPA Sidareja, TPA Kroya, TPA Majenang, dan yang paling luas TPA Tritih Lor atau dikenal sebagai TPA Jeruklegi. TPA Jeruklegi dengan luas 6,3 ha setiap hari menampung 722,55 meter kubik dari Kota Cilacap dan sekitarnya (data tahun 2014).

Dari luasan lahan 6,3 ha yang mulai dimanfaatkan tahun 1995 itu sudah terpakai penuh 4,9 ha. Sisanya 1,4 ha, berdasarkan perkiraan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap akan penuh tahun 2016 dan jika dimaksimalkan masih bisa menampung sampah hingga 2018. Data riset UGM menunjukkan rata-rata per hari ada 19 truk yang membawa 72,420 ton sampah.

Pemda Cilacap harus memperluas TPA Jeruklegi atau lahan TPA baru seluas 5 ha (dibutuhkan biaya Rp 40 miliar) atau mencari cara lain agar TPA Jeruklegi umur pemanfaatannya bisa lebih lama.

“Yang penting sampah tidak penuh di TPA,” kata Kun Nasython, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang juga Kepala UPT Fasilitas Produksi RDF menyampaikan tujuan pengelolaan sampah di Cilacap. Agar TPA Jeruklegi tidak penuh, sampahnya harus “dimusnahkan.”

Kabupaten Cilacap beruntung Kementerian Luar Negeri Pemerintah Denmark melalui Environmental Support Program (ESP3) Danida (Danish International Development Agency) menawarkan dana hibah untuk membangun fasilitas dan transfer teknologi refuse-derived fuel (RDF) – memproses sampah rumah tangga menjadi bahan bakar. Proyek percontohan ini diharapkan paling tidak bisa memperpanjang umur TPA Jeruklegi hingga 2025.

Jika pertumbuhan penduduk 1% per tahun dan produksi timbulan sampah 2,225 meter kubik per hari per penduduk, volume sampah Cilacap pada tahun 2020 akan mencapai 1,51 juta meter kubik per tahun. Kalau saja 20% sampah itu bisa dikumpulkan oleh Dinas, maka jumlah sampah yang dibuang ke 4 TPA sebesar 300 ribu meter kubik pada 2020.

(Selanjutnya…)

Oleh: Sarah Rosemery Megumi

Seiring berkembangnya pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia dari waktu ke waktu, berbagai masalah lingkungan pun bermunculan, salah satunya adalah eutrofikasi. Eutrofikasi didefinisikan sebagai peningkatan unsur hara/nutrient (berupa fosfat, nitrat dan silikat) ke level yang sangat tinggi dan melampau batas yang dapat diterima oleh alam. Peningkatan unsur hara ini merangsang meledaknya populasi algae mikroskopik (fitoplankton) yang dikenal pula dengan fenomena pasang merah (Red Tide), baik populasi yang tidak beracun maupun yang beracun (Harmful Blooming Algae/HAB).

Kejadian marak algae merupakan masalah lingkungan serius karena dampaknya yang negatif terhadap ekosistem perairan, industri perikanan, dan kesehatan manusia. Beberapa dekade lalu, wilayah pesisir di seluruh dunia mengalami bencana dari meledaknya populasi mikro algae. Akibatnya, ribuan ton ikan mati dan kerugian yang ditimbulkan mencapai jutaan dolar. Kini, dampak ini terasa pula di Teluk Jakarta.

Dalam laporan penelitian pada tahun 2007 di Perairan Teluk Jakarta dan sekitarnya, pakar oceanografi dan ahli peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Ir. Sam Wouthuyzen, M.Sc., menjelaskan bahwa terdapat dua penyebab utama eutrofikasi. Pertama, meningkatnya jumlah penduduk yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Kedua, pembukaan lahan yang cepat namun tidak tertata baik dan tidak ramah lingkungan untuk berbagai keperluan pembangunan.

Tingginya jumlah penduduk (>20 juta jiwa) dan tingkat pembukaan lahan untuk pembangunan tidak tertata, tidak terencana dan tidak ramah lingkungan di kota Jakarta berikut kota penyangganya (hinterland), seperti Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi, serta banyaknya sungai yang melintasi kawasan pertanian, perindustrian, perkotaan di daerah ini menjadi ancaman serius baik bagi lingkungan darat maupun lingkungan perairan seperti Teluk Jakarta. Menurutnya, bahan pencemar yang terus-menerus masuk ke Teluk Jakarta dengan tingkat yang makin tinggi setiap tahunnya akan mengakibatkan kualitas perairan di teluk ini semakin menurun.

“Semakin tinggi jumlah penduduk dan pembukaan lahan secara tidak ramah lingkungan terjadi, maka eutrofikasi akan terus berlangsung dan intensitasnya semakin kuat,” kata Sam kepada Greeners.

Kematian Ikan Massal

Kematian ikan massal di Teluk Jakarta sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2004, 2005, dan 2007 berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Pada kasus kematian massal ikan di Teluk Jakarta tahun 2004 dan 2005, koran Kompas (2004) dan Sinar Harapan (2004) melaporkan adanya dampak sosial dari kasus ini. Kedua harian ini menuliskan bahwa banyak nelayan kehilangan mata pencaharian disebabkan hasil tangkapan mereka tidak laku dijual, karena masyarakat takut memakan ikan dan produk laut lainnya yang berasal dari Teluk Jakarta.

Di sisi lain, laporan Sam tahun 2007 menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada catatan penduduk di sekitar Jabodetabek yang sakit atau meninggal akibat memakan produk laut dari perairan Teluk Jakarta dan sekitarnya yang diakibatkan racun kuat dari mikro alge.

Tahun 2015 lalu, kejadian kematian ikan secara massive kembali muncul di Teluk Jakarta, tepatnya di pantai Ancol. Diduga penyebabnya adalah meledaknya jumlah populasi fitoplankton jenis Coscinodiscus spp yang menyerap oksigen sangat banyak sehingga kadar oksigen terlarut menipis dan memengaruhi keberadaan ikan-ikan di perairan tersebut.

Berdasarkan tulisan ilmiah dari pakar kelautan dan akademisi Dr. Anugerah Nontji, kasus marak algae yang sebenarnya terjadi mungkin lebih banyak lagi tetapi luput dari perhatian dan tidak dilaporkan. Kasus ini pun tidak hanya terjadi di Teluk Jakarta. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kejadian serupa pernah terjadi di berbagai daerah Indonesia pada kurun tahun yang berbeda-beda.

Eutrofikasi juga menimbulkan beberapa kejadian marak algae dari jenis mikro algae berbahaya, diantaranya Pyrodinium bahamense var. compressum dan Gymnodinium bahamense, yang menyebabkan kematian pada manusia. Kejadian ini pernah terjadi di Lewotobi, Nusa Tenggara Timur, tahun 1983 dan juga menyerang Teluk Ambon pada tahun 1994. Hingga sekarang ini hanya sedikit anggota masyarakat yang sadar akan ancaman bahaya ledakan populasi mikro algae ini.

(Selanjutnya…)