Jakarta (Greeners) – Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) meluncurkan white paper terbarunya. Dokumen tersebut berisikan tentang serat selulosa buatan manusia yang bisa diimplementasikan pada pakaian retail yang bisa memberikan manfaat positif bagi hutan.

Sebagai organisasi sertifikasi hutan terkemuka di dunia, PEFC dengan senang hati mengumumkan peluncuran white paper terbarunya. Dokumen tersebut berjudul “Meningkatkan Keberlanjutan melalui Sumber Man-made Cellulosic Fibres (MMCF) atau Serat Selulosa Buatan Manusia yang Berdampak Positif pada Hutan: Panduan bagi Brand dan Penjual Pakaian Retail.”

Panduan komprehensif ini memberdayakan brand dan penjual pakaian retail untuk mengadopsi praktik pengadaan yang bertanggung jawab. Mereka perlu mengadopsi serat selulosa buatan manusia untuk menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

White paper PEFC menggali makna dari pengadaan sumber bahan baku yang berkelanjutan dalam industri fashion. Fokus khususnya pada material serat selulosa buatan manusia dan risiko lingkungan maupun sosial pada hutan.

Gagasan ini juga memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pendekatan komprehensif PEFC terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara efektif. Kemudian bisa mengurangi risiko tersebut dan mempromosikan pelestarian serta kesejahteraan ekosistem hutan.

White Paper Tawarkan Solusi

Terlahirnya white paper ini bisa menawarkan solusi praktis bagi merek untuk memastikan pelacakan material serat selulosa buatan manusia. Mereka pun kemungkinan membuat klaim yang dapat diverifikasi mengenai pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab.

Selain itu, industri fashion yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan tenaga kerja khusus akan menghadapi konsekuensi yang besar, semisal implikasi lingkungan dan sosial tidak dipertimbangkan sepanjang rantai nilai produk.

Mengingat bahwa serat selulosa buatan manusia sebagian besar berasal dari bahan baku berbasis hutan, penting untuk menyadari risiko potensial yang timbul pada hutan dan proaktif mengatasinya.

Manfaat Kelola Hutan Berkelanjutan

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan mencakup berbagai langkah untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada. Misalnya seperti kehilangan keanekaragaman hayati, degradasi hutan, deforestasi, dan risiko terhadap pekerja dan masyarakat hutan.

Dengan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, merek pakaian memiliki kontribusi pada masa depan yang berdampak positif terhadap hutan. Jika mereka bisa bertanggung jawab atas produksinya, tentu hal tersebut dapat melindungi spesies yang terancam punah, memulihkan ekosistem hutan, mempromosikan keanekaragaman hayati.

Tak sekadar itu, langkah itu juga bisa mencegah deforestasi dan memastikan kondisi kerja yang aman dan adil sambil menghormati hak-hak masyarakat adat.

Kepala Program Tekstil di PEFC, Julia Kozlik mengatakan, dia bersama timnya sangat senang meluncurkan white paper ini. Sebab, bisa mengatasi kebutuhan mendesak terhadap praktik pengadaan yang bertanggung jawab di industri fashion.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Alternatif pemilihan tempat baru dengan nuansa ramah lingkungan dan menenangkan menjadi solusi yang tepat untuk beraktivitas seperti bekerja. Inovasi SEED Room mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Bentuknya yang unik seperti kacang polong atau kapsul, membuat ruang ini mudah dibawa kemana pun si empunya inginkan termasuk di alam bebas.

Apalagi SEED Room terbuat dari bahan alam dan sangat ramah lingkungan. Awalnya, pembuatan SEED Room sebagai bagian dari Trees Breathing Experience di hutan pohon Paulownia.

Pohon-pohon tersebut terhubung ke sensor IoT dan dapat melacak tangkapan 50 ton CO2 setiap tahunnya. Kondisi ini berkontribusi pada dunia. Sensor dalam teknologi itu mengirim data ke algoritma mesin melalui avatar digital blockchain. Setelah hal itu sukses dilakukan, SEED Room pun bisa manusia diami di hutan.

Bangunan ini ramah lingkungan dan hemat energi. Foto: Yanko Design

SEED Room, Ramah Lingkungan Serap CO2 10 Kali Lebih Banyak

Ruang ramah lingkungan ini terbuat dari pohon Paulownia yang dapat menyerap CO2 10 kali lebih banyak daripada kebanyakan pohon lainnya. Seperti namanya, SEED room ini seperti halnya biji. Ruangan ini memiliki luas 25 meter persegi dan memiliki panel surya mandiri.

Tak hanya itu, perabotan di dalam SEED Room terbuat dari karton daur ulang dan origami furnitur. Hampir 98 % bahannya dapat terdaur ulang. Ruang ini juga memiliki ventilasi mikro internal dan sistem pendingin. Itu artinya, SEED Room menjadi bangunan hemat energi.

Kalian dapat menjadikan SEED Room sebagai ruang kerja atau tempat lainnya di tengah alam seperti Trees Breathing Experience atau di eco-resort. Bahkan di lokasi yang sama sekali tidak memiliki pemandangan alam. 

Meski demikian, untuk tujuan aslinya SEED Room menggunakan sensor khusus yang terhubung ke pohon. Pergerakan SEED Room akan memperdengarkan suara alami dari pepohonan. Tak hanya itu, di dalamnya juga memiliki aromaterapi yang terinspirasi dari bunga, daun dan kulit pohon.

Maka tak heran jika SEED Room bukan hanya sekadar ruang ramah lingkungan. Akan tetapi, bagian dari inisiatif iklim yang akan menunjukkan nilai ekologi dan ekonomi tanaman seperti pohon Paulownia.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Sumber: Yanko Design

Hutan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup bumi dan seluruh isinya. Keberadaannya dapat mencegah terjadinya perubahan iklim, menyerap karbon dioksida dan juga dapat berperan sebagai paru-paru dunia. Selain itu, menurut WWF, hutan juga merupakan rumah bagi lebih dari tiga perempat kehidupan di dunia ini. Namun sayang, saat ini ancaman kerusakan hutan semakin terus membayangi.

Menurut WWF, rusaknya hutan terus terjadi karena setiap tahunnya sebanyak 15 miliar pohon ditebang di seluruh hutan dunia. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya pertanian dan peternakan massal, urbanisasi, serta pembangunan berskala besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hilangnya hutan dapat memicu terjadinya pemanasan global, turunnya populasi satwa liar, hingga memicu penyebaran penyakit berbahaya.

Lantas, adakah upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan? Jawabannya, tentu saja ada! Dengan rutin melakukan langkah-langkah kecil ini, kita dapat membantu menjauhkan hutan dari kerusakan dan menjaganya agar tetap lestari.

1. Cegah Kerusakan Hutan dengan Mengurangi Penggunaan Kertas

Salah satu cara termudah untuk mencegah rusaknya hutan yakni dengan mengurangi penggunaan kertas, termasuk kertas tisu. Bukan rahasia lagi jika industri kertas telah merusak hutan secara besar-besaran. Maka dari itu, mengurangi penggunaan kertas harus dilakukan sesegera mungkin agar hutan terhindar dari kerusakan lebih lanjut.

Mengurangi penggunaan kertas dalam keseharian tidaklah sulit untuk dilakukan. Memilih untuk tidak mencetak struk ketika melakukan suatu transaksi dan menggunakan lap kain merupakan contoh sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan kertas. Meskipun terlihat sederhana, upaya ini dapat mencegah terjadinya kerusakan hutan jika terus kita lakukan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari.

2. Jaga Hutan dengan Menggunakan Produk Daur Ulang

Mencegah kerusakan hutan juga dapat kita lakukan dengan menggunakan produk-produk daur ulang. Produk daur ulang membutuhkan sedikit atau tanpa bahan mentah untuk dibuat, artinya lebih sedikit pohon yang dibutuhkan untuk pembuatannya. Jika kita terus membeli produk baru, sumber daya alam pada akhirnya akan habis terkuras.

3. Kurangi Konsumsi Produk Hewani

Mengurangi konsumsi produk hewani dan memilih untuk mengonsumsi makanan nabati rupanya dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan hutan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), mengurangi konsumsi produk hewani dapat mengurangi angka deforestasi hingga 14 persen. Perlu kita ketahui, industri peternakan dan pertanian menyumbang 80 persen dari aktivitas deforestasi dunia.

4. Kurangi Penggunaan Minyak Sawit

Minyak kelapa sawit dapat kita dalam berbagai macam produk, mulai dari makanan hingga kosmetik. Namun, produksi minyak sawit sangat merusak lingkungan. Tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan, produksi minyak sawit juga berkontribusi terhadap gas rumah kaca. Maka dari itu, cobalah untuk mulai mengurangi penggunaan minyak sawit dalam kehidupan sehari-hari agar hutan tetap lestari.

5. Berpartisipasi dalam Aksi Penghijauan Hutan

Melakukan aksi penghijauan hutan atau aksi penanaman pohon merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan hutan. Untuk melakukan hal ini, Sobat Greeners bisa menghubungi organisasi konservasi hutan yang ada. Sobat Greeners juga bisa melakukan aksi menanam pohon di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Penulis: Anggi R. Firdhani

Sumber:

Euronews

Tree Foundation

Jakarta (Greeners) – Pemerhati satwa punya cara tersendiri untuk mengamati dan memastikan keberadaan dan perilaku satwa liar di alam salah satunya dengan kamera trap atau kamera jebakan. Upaya ini ternyata punya manfaat luar biasa untuk mengeksplorasi keragaman hayati.

Perwakilan Fauna dan Flora International – Indonesia Programme Wido Albert membagikan ceritanya terkait pemasangan kamera jebakan untuk memantau harimau sumatra di Taman Nasional Kerinci Seblat. Sebelum menentukan lokasi pemasangan kamera, survei terlebih dahulu ia lakukan.

“Kalau di Kerinci Seblat kebetulan hutannya perbukitan dan pegunungan. Jadi yang utama kita mencari tanda-tanda keberadaan. Kita survei dulu dimana misalnya keberadaan tapak harimau atau kotoran-kotorannya. Kalau untuk umum, kita pasang di pematang bukit. Karena umumnya jalur satwa itu di pematang-pematang bukit yang terjal,” jelas Wido kepada Greeners di Jakarta, Jumat (19/11).

Wido mengungkapkan, sebanyak 200 titik kamera trap perlu terpasang di setiap blok pemantauan. Kamera harus terpasang ganda pada setiap jalur lintasan satwa. Pemasangan kamera jebak biasanya membutuhkan waktu 6-8 hari. Hal ini bergantung seberapa jauh lokasi titik pemasangan kamera jebak tersebut. Setelah 40-60 hari kamera jebakan akan ia dan tim ambil kembali.

“Karena di hamparan hutan, jarang hari pertama langsung pasang. Biasanya hari pertama masih jalan lalu hari kedua baru masang titik pertama. Itu periode pertama, kalau periode kedua harus agak ke tengah. Bisa hari ke tiga atau ke empatnya baru masang. Ada juga yang jauh, hari ke empatnya baru kita bisa masang,” paparnya.

Pemasangan Kamera Trap Untuk Macan Tutul

Manajer Operasional Sintas Indonesia Erwin Wilianto yang juga menjelaskan pengalamannya memasang kamera jebakan di Pulau Jawa untuk macan tutul. Erwin menjelaskan kesulitan ketika akan memasang kamera jebakan ini adalah akurasi lokasi penempatan kamera. Karena ukuran petak survei macan tutul yang hanya sekitar 2×2 km persegi.

“Jalur di hutan itu banyak dan ukuran petak survei macan tutul sekitar 2×2 km persegi. Ini tantangan bagi kami untuk bisa menempatkan satu kamera ini di sebelah mana. Kita perlu tahu perilaku, kebutuhannya dan pentingnya bagi kami mempunyai kemampuan navigasi darat atau membaca peta. Dan untuk kucing itu, lebih cenderung menggunakan jalan yang sudah terbuka, ini juga jadi memudahkan kami,” ungkap Erwin.

Seperti halnya untuk harimau sumatra, butuh dua unit kamera trap untuk macan tutul yang terpasang saling berhadapan. Hal ini untuk membantu mempermudah identifikasi dari jenis macan tutul apa yang terekam oleh kamera jebak tersebut.

“Kita juga biasa menggunakan kamera trap sepasang di satu stasiun, dipasang berhadapan. Dengan harapan kita bisa memotret sisi kanan dan sisi kiri macan tutul tersebut. Karena setiap individu memiliki totol macan yang unik, jadi ini bisa kita gunakan sebagai penanda atau ciri-ciri dari individu itu,” tuturnya.

Bagian dari Eksplorasi Keragaman Hayati

Erwin pun berharap kamera trap ini dapat membantu mengenali keragaman hayati yang masih belum terindentifikasi dan masyarakat ketahui keberadaannya. Selain untuk mencari tahu jumlah populasi satwa. Kemudian keberadaan kamera ini dapat membuat kita lebih mengenali perilaku satwa.

“Sebenarnya masih banyak sekali keragaman hayati yang masih belum tereksplor. Harapannya kamera trap ini bisa membantu untuk menemukan hal tersebut. Tidak hanya untuk populasi tetapi juga masih banyak satwa yang perilakunya belum dapat dipahami terutama satwa-satwa yang jarang orang temui,” harapnya.

Erwin kembali berharap masyarakat dan komunitas peduli keberadaan satwa bisa mengakses kamera trap. Dengan begitu dapat membantu mengindentifikasi keragaman hayati yang ada di Indonesia.

“Mungkin karena alat kamera trap ini mahal. Harapan kami orang-orang yang memiliki perhatian terhadap isu ini dapat mengakses alat-alat seperti ini untuk mengetahui keragaman hayati seperti macan tutul ini,” pungkasnya.

Penulis : Fitri Annisa

Tanggal 3 Maret menjadi peringatan World Wildlife Day 2021, Hari Hidupan Liar Sedunia (HHLS). HHLS telah menjadi acara tahunan internasional terpenting untuk keberlangsungan hidupan liar. HHLS bertujuan merayakan dan meningkatkan kesadaran akan hidupan liar.

Pada tanggal 20 Desember 2013, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations General Assembly (UNGA) menyatakan tanggal 3 Maret – hari penandatanganan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) tahun 1973 – sebagai World Wildlife Day atau Hari Hidupan Liar Sedunia. Perayaan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan hidupan liar secara keseluruhan; baik itu hewan maupun tumbuhan.

Sekretariat CITES menunjuk Resolusi UNGA sebagai fasilitator untuk peringatan hari hidupan liar secara global, sesuai dengan kalender PBB. Hari Hidupan Liar Sedunia telah menjadi acara tahunan global terpenting yang didedikasikan untuk hidupan liar.

Tema World Wildlife Day 2021

Tema Wildlife Day 2021 sendiri adalah “Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet” yang terjemahannya adalah “Hutan dan Mata Pencaharian: Keberlanjutan untuk Manusia dan Planet”.

Topik ini menyoroti peran hutan, spesies yang ada di hutan, dan ekosistem untuk mempertahankan mata pencaharian ratusan juta orang di seluruh dunia; khususnya masyarakat adat dan lokal yang memiliki ikatan sejarah dengan hutan dan kawasan sekitar hutan.

Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB yang pertama, kedua belas, ketiga belas, dan kelima belas; serta komitmen PBB untuk mengentaskan kemiskinan, memastikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan konservasi hidupan liar.

Sekitar 200 sampai 350 juta orang tinggal di dalam atau berdekatan dengan kawasan hutan di seluruh dunia, bergantung pada ekosistem yang terdapat dalam hutan dan spesies hutan untuk mata pencaharian mereka. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan paling dasar; termasuk makanan, tempat tinggal, energi dan obat-obatan.

Peran Masyarakat Adat Menjaga Keberlangsungan Hutan

Di sisi lain, masyarakat adat dan komunitas lokal berada di garda terdepan dalam menjalin hubungan simbiosis antara manusia dan hutan, spesies hidupan liar penghuni hutan, dan juga ekosistem yang ada di hutan.

Situs Wildlife Day menyebut masyarakat adat mengelola sekitar 28 persen dari permukaan tanah dunia, termasuk beberapa hutan yang paling utuh secara ekologis. Kondisi tersebut tidak hanya penting bagi ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga identitas budaya.

Hutan, spesies hutan, dan mata pencaharian yang bergantung pada keberadaan hutan saat ini berada di persimpangan. Berbagai krisis planet –mulai dari perubahan iklim, hingga memudarnya keanekaragaman hayati dan kesehatan– sampai dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19 menjadikan tema ini semakin erat dan darurat.

Untuk itu, Hari Hidupan Liar Sedunia 2021 akan merayakan mata pencaharian berbasis hutan. HHLS berupaya untuk mempromosikan model dan praktik pengelolaan hutan dan hidupan liar yang mengakomodasi kesejahteraan manusia dan konservasi hutan jangka panjang.

Tema ini membangun kesadaran bahwa dengan mempromosikan model dan praktik pengelolaan hutan dan hidupan liar di dalamnya, kita dapat mengakomodasi kesejahteraan manusia serta konservasi hutan jangka panjang, melestarikan spesies flora dan fauna penghuni hutan, serta ekosistem di dalamnya.

HHLS juga menjadi promosi untuk semakin melestarikan hidupan liar serta nilai praktik dan pengetahuan tradisional. Tujuan tersebut penting untuk menjaga kontribusi hutan untuk membangun hubungan yang lebih berkelanjutan.

Hari Hidupan Liar Sedunia 2021 akan merayakan mata pencaharian berbasis hutan. Foto: Pexels.

CITES Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dalam World Wildlife Day

Sekretaris Jenderal the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Ivonne Higuero mengatakan Hari Hidupan Liar Sedunia 2021 berupaya menjelaskan hubungan antara hutan dan pelestarian jutaan mata pencaharian yang bersumber dari hutan.

Adapun HHLS 2021 juga memberi perhatian khusus pada pengetahuan tradisional masyarakat yang telah mengelola ekosistem hutan dan satwa liarnya selama berabad-abad.

Ivonne menambahkan HHLS mencoba menggali proses belajar dari masyarakat yang hidup langsung bersumber darri hutan. Tidak hanya untuk menyoroti pentingnya hutan bagi umat manusia dan semesta, tetapi juga untuk mendiskusikan semua potensi hidupan liar untuk lebih berkelanjutan.

“Hutan memiliki peran yang penting bagi ratusan juta orang. Hutan menopang sumber daya banyak komunitas di seluruh dunia untuk mata pencaharian mereka juga untuk ketahanan semesta,” ujarnya dalam keterangan resmi CITES terkait Hari Hidupan Liar Sedunia.

Hari Hidupan Liar Sedunia juga bertujuan untuk mendorong pembentukan model interaksi berkelanjutan antara umat manusia dan hutan. Hal tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Sasaran 12 (Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan), Sasaran 13 (Aksi Iklim), dan Sasaran 15 (Kehidupan di Darat).

Hari Hidupan Liar Sedunia juga bertujuan untuk mendorong pembentukan model interaksi berkelanjutan antara umat manusia dan hutan. Foto: Pexels.

Acara Peringatan World Wildlife Day 2021

Hari Hidupan Liar Sedunia biasanya dirayakan dengan acara besar di Markas Besar (PBB) di New York. Namun, karena pandemi COVID-19, perayaan 2021 sepenuhnya virtual. Acara daring tersebut nantinya mempertemukan perwakilan dari negara-negara anggota PBB; organisasi Sistem PBB dan perjanjian lingkungan multilateral, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam rangkaian diskusi bertema “Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet”.

Anda dapat melihat agenda acara utamanya di sini. Acara virtual ini akan disiarkan langsung ke publik. Ada juga banyak acara lainnya yang diselenggarakan oleh seluruh dunia untuk memperingati hari hidupan liar sedunia.

Baca juga: Menjaga Rimba Terakhir, Teladan Masyarakat Adat dalam Pelestarian Hutan

Apa yang bisa Anda lakukan?

Selain terlibat dalam acara daring, Anda juga bisa ambil bagian untuk merayakan hari hidupan liar sedunia dengan:

• Mengenali ekosistem hutan dan spesies hidupan liar terdekat, serta ancaman yang mereka hadapi. Cari tahu lebih banyak tentang masyarakat lokal dan adat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan, mata pencaharian mereka dan bagaimana pengetahuan dan pengalaman mereka dapat mencerahkan upaya konservasi hutan dan spesies hutan di seluruh dunia.
• Angkat suara dan sebarkan berita di media sosial. Bagikan pemikiran Anda dan unggah foto diri Anda dan orang terdekat dengan poster hari hidupan liar sedunia. Gunakan hashtag untuk perayaan tahun ini: #ForestPeoplePlanet ; #WorldWildlifeDay ; #WWD2021 .
• Bicarakan Hari Hidupan Liar Sedunia di lingkungan Anda (baik secara virtual maupun langsung) dengan kolega, guru, siswa, adik, sepupu, dan orang-orang di sekitar Anda tentang hutan, fauna dan flora hutan, dan komunitas hutan.
• Menggaet selebriti, atlet, politisi, pebisnis, dan profesi lain yang memiliki pengaruh sebagai Duta Konservasi Hidupan Liar.
• Berikan penghargaan kepada penjaga hutan, petugas penegak hukum, pemuda yang terlibat konservasi dan semua yang berada di garis depan setiap hari dalam perjuangan untuk melestarikan hidupan liar.
• Luncurkan kampanye terkait tema hari hidupan liar sedunia (secara spesifik untuk masalah atau spesies lokal).
• Selenggarakan acara bincang-bincang, presentasi atau diskusi di sekolah atau universitas setempat tentang konservasi hidupan liar dan keanekaragaman hayati.
• Membuat pameran hidupan liar untuk pendidikan dan pembangunan kesadaran berdasarkan tema tahun ini jika memungkinkan.
• Berkolaborasi dengan kebun binatang, taman, kebun raya, taman nasional, atau museum lokal untuk merayakan Hari Hidupan Liar Sedunia.
• Gunakan bakat untuk menunjukkan dukungan Anda terhadap hidupan liar.
• Berdonasi untuk proyek konservasi lokal (donasi tidak selalu berupa uang).
• Mengadakan pemutaran film hidupan liar.

Penulis: Agnes Marpaung, Muhamad Ma’rup.

Sumber:

World Wild Life Day

Jakarta (Greeners) – Dana sebesar USD 103,78 juta yang diterima pemerintah dari Global Climate Fund pada (21/8) lalu dinilai perlu diprioritaskan untuk menurunkan deforestasi di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat adat disebut dapat menjadi salah satu opsi untuk menyerap anggaran dalam menjaga kelestarian hutan dan mencapai komitmen iklim tanah air.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Muhammad Teguh Surya, mengatakan bahwa dana GCF hendaknya betul-betul diprioritaskan untuk menekan deforestasi dan degradasi di tingkat tapak. Ia menyarankan upaya yang dapat dilakukan yakni penguatan Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). “Kedua inisiatif tadi dapat memperkuat hak tenurial masyarakat adat dan lokal,” ucap Teguh kepada Greeners, Selasa, (15/09/2020).

Baca juga: Proyek Tambang Pasir Laut Diduga Melibatkan Orang Terdekat Gubernur  

Menurutnya implementasi program dan penyaluran dana yang diterima Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu harus benar-benar transparan. “Program-program prioritas yang akan dijalankan harus dikonsultasikan secara luas dengan elemen organisasi masyarakat adat dan lokal serta masyarakat sipil,” ujarnya.

Teguh mengatakan, keberadaan masyarakat adat sangat erat kaitannya dengan keberadaan hutan terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu dalam hal interaksi sosial, kultural, dan religi, misalnya, komunitas adat juga memiliki ikatan dengan alam. “Masyarakat lokal atau masyarakat di sekitar hutan, dan masyarakat adat khususnya, interaksinya bukan sekadar ekonomi, tapi lebih dalam dari itu,” kata dia.

Melihat hubungan masyarakat adat yang jauh lebih dalam kepada hutan, Teguh menuturkan bahwa mereka merupakan sosok ideal untuk menjadi penjaga hutan di garda terdepan. Ia berpendapat, bila masyarakat adat diberikan kepercayaan untuk menjaga hutan, dilindungi haknya, dan diakui secara legal, hutan akan terjaga.

Laju deforestasi pada 2019 mencapai 465,5 ribu hektare. Foto: shutterstock

Pemulihan Lingkungan Berbasis Masyarakat

Manajer Pengelolaan Pengetahuan Yayasan Madani Berkelanjutan, Anggalia Putri Permatasari mengingatkan bahwa, program prioritas yang didanai GCF harus benar-benar untuk memulihkan lingkungan berbasis masyarakat. “Termasuk untuk percepatan dan penguatan perhutanan sosial serta pengakuan wilayah adat,” ucapnya, pada, Rabu (16/09/2020).

Ia mengatakan program perhutanan sosial dan penguatan KPH juga harus disinergikan dengan program adaptasi-mitigasi perubahan iklim, restorasi gambut, dan rehabilitasi lahan kritis. Program pengurangan deforestasi dan degradasi, kata dia, juga diperlukan karena merupakan aksi utama mitigasi Nationally Determined Contribution (NDC) di sektor kehutanan.

“Masyarakat adat harus menjadi penerima manfaat utama dari dana GCF ini, khususnya terkait pengakuan hak masyarakat adat terhadap hutan. Setelah mendapat pengakuan, masyarakat adat juga bisa mendapatkan manfaat melalui program pemberdayaan atau penghidupan mata pencaharian yang juga disebutkan dalam Funding Proposal GCF ini,” ujarnya.

Baca juga: Titik Panas Penyebab Karhutla Meningkat dalam Dua Dekade

Anggalia mengatakan sokongan dana tersebut juga dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat adat melalui rencana investasi komunitas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi penyusunan peraturan daerah untuk mempercepat penetapan hutan adat.

Ia menjelaskan, sebelumnya masyarakat adat belum pernah menerima bantuan dana serupa. Hal ini disebabkan karena Indonesia baru pertama kali ini mengajukan pembayaran berbasis kinerja untuk REDD+ ke GCF. “Namun, pernah ada mekanisme pendanaan hibah untuk masyarakat adat melaui Dedicated Grant Mechanism dari program (FIP) yang tujuannya sama, yaitu mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi,” kata dia.

Dana tersebut diperoleh pemerintah karena telah berhasil mengurangi emisi sekitar 20,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2eq) untuk periode 2014-2016. Selanjutnya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau badan yang mengatur dana terkait lingkungan hidup termasuk untuk pengendalian krisis iklim akan mengelolanya.

Dengan adanya bantuan dari Global Climate Fund diharapkan dapat membawa Indonesia untuk terus berkomitmen menjaga hutan. Sebab sebagai pemilik hutan terluas ketiga dunia, Indonesia memiliki peranan penting untuk tetap menjaga kelestarian hutan sebagai alat memerangi krisis iklim yang terjadi saat ini.

Penulis: Ida Ayu Putu Wiena Vedasari

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Hutan sebagai habitat orangutan terus terdegradasi akibat tata kelola yang tidak sesuai. Keberlangsungan hidup mereka pun kian terancam dan memicu timbulnya konflik dengan manusia.

Kepala Konservasi In-situ Yayasan Ekosistem Lestari, Julius Paolo Siregar mengatakan, hutan sudah tak lagi menjadi tempat yang aman bagi orangutan. Salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya konflik, kata dia, adalah berkurangnya tempat tinggal orangutan. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap minimnya ketersediaan makanan dan membuat mereka memasuki ladang serta perkampungan warga.

“Penyebabnya dikarenakan tata kelola hutan yang tidak diimplementasikan sesuai dengan regulasi dan ditambah lagi dengan peraturan yang masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain,” ujarnya saat dihubungi Greeners melalui telepon, Rabu (09/09/2020).

Baca juga: Kota Besar di Dunia Andalkan Sepeda untuk Tangkal Pencemaran Udara

Julius menyebut bahwa konflik juga berkaitan dengan respons dari masyarakat yang kerap memberikan perlawanan saat bertemu hewan yang terancam punah ini. Keberadaan orangutan di ladang warga, kata dia, bukanlah hal baru. Ia menyebut sedari dulu nenek moyang manusia hidup berdampingan dengan orangutan, tetapi tak ada konflik karena berpegang pada nilai-nilai luhur.

“Berbeda dengan sekarang karena banyak pendatang dan tidak memiliki nilai yang sama pada akhirnya merasa dirugikan sehingga menimbulkan konflik,” ucapnya.

Ia menuturkan permasalahan lainnya adalah ketidakpahaman manusia mengenai siklus hidup dari satwa liar. Pada umumnya mereka memiliki siklus atau daerah jelajah sehingga tidak akan tinggal menetap di satu tempat terus menerus. Begitu juga dengan jenis primata ini, mereka akan mendatangi suatu tempat untuk menemukan makanan pada musim berbuah.

Foto: shutterstock

Dampak Konflik Terhadap Orangutan

Konflik yang terjadi antara manusia dan orangutan tak hanya meninggalkan dampak fisik bagi orangutan, tetapi juga secara mental. Dokter Hewan Yayasan Ekosistem Lestari-Sumatran Orangutan Conservation Programme (YEL-SOCP), Yenny Saraswati mengatakan imbas tersebut akan selalu membekas, meskipun tidak menimbulkan luka secara fisik.

“Seperti contoh, mereka (orangutan) melihat induknya ditembak saat keluar hutan untuk mencari makan. Itu dapat menimbulkan trauma tersendiri bagi mereka,” ujarnya saat dihubungi Greeners pada 3 September 2020.

Menurutnya luka fisik lebih mudah diobati, tetapi untuk memulihkan luka mental diperlukan waktu yang cukup panjang dan prosesnya bertahap. “Dalam mengobati orangutan yang trauma, memerlukan waktu lama karena perlu pendekatan yang berbeda. Biasanya orangutan yang sudah mengalami tekanan secara mental akan terserang sistem kekebalan tubuhnya. Hal ini yang cukup memakan waktu lantaran pendekatan tim medis untuk membuat orangutan tersebut merasa aman tidak mudah serta butuh perhatian lebih,” ujarnya.

 Memperkenalkan Orangutan Ke Masyarakat

Aktivis lingkungan sekaligus penulis buku Before Too Late: Sumatera Forest Expedition, Regina Safri mengatakan, masyarakat khususnya yang tinggal di perbatasan hutan tak memahami peran dan pentingnya kehadiran orangutan di alam.

Ia menceritakan pengalamannya saat berbincang dengan salah satu anak muda yang merupakan pelaku penembak orangutan pada Maret 2019 lalu. “Ternyata anak tersebut tidak mengetahui alasan kenapa orangutan harus dilindungi,” ujar Regina dalam Webinar Upaya Penanganan Konflik Manusia dan Satwa Liar, awal September lalu.

Baca juga: Pemegang IPPKH Diwajibkan Merehabilitasi Daerah Aliran Sungai

Regina menuturkan, masyarakat yang tinggal berdampingan maupun yang berada di luar wilayah perlu diperkenalkan dengan primata untuk menciptakan rasa keterikatan kepada satwa-satwa liar.

“Bentuk lain mungkin bisa dijadikan kurikulum dalam mata pelajaran di sekolah atau mengajak partisipasi anak muda melalui duta orangutan atau yang lainnya. Intinya adalah melibatkan generasi muda,” kata dia.

Penulis: Maria Soterini

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Untuk memperingati Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, Forest Watch Indonesia mengeluarkan data deforestasi yang dihimpun dari 2000 hingga 2017. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia yang telah tujuh kali berganti rezim pemerintahan telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektare atau setara dengan 75 kali luas Provinsi Yogyakarta. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia dinilai belum juga mampu menghadirkan tata kelola hutan yang baik. Kondisi hutan alam yang terus berkurang dan terdegradasi merupakan akumulasi dari lemahnya tata kelola hutan dari tahun ke tahun.

Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data berbeda. Pemerintah menyatakan bahwa deforestasi di Indonesia terus berkurang dari tahun ke tahun. Melihat data resmi pemerintah, pada periode yang sama antara 2013-2017 hutan yang terdeforestasi di Indonesia seluas 2,7 juta hektare. Perbedaan pemaknaan deforestasi disinyalir menjadi salah satu landasan munculnya data yang cukup timpang.

“Pendefinisian deforestasi saat ini dapat mengaburkan realitas atas kehilangan hutan alam yang sebenarnya sehingga perlu dikembalikan motivasinya dalam kerangka penyelamatan hutan alam Indonesia. Jadi, kalau dilihat yang membuat semakin rumit itu karena pendefinisian-pendefinisian yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Ini justru memunculkan dugaan di kami, untuk menurunkan laju deforestasi, bukan kejadian di lapangan yang dicegah atau disetop, tetapi definisi terkait hutan dan deforestasi yang diubah,” ujar Mufti Barri, Manajer Kampanye FWI saat dihubungi Greeners, Selasa (18/08/2020).

Baca juga: Penggunaan Jerat pada Satwa Terjadi di Aceh  

Mufti menjelaskan bahwa secara harfiah, deforestasi bisa diartikan sebagai kehilangan hutan. Dalam Undang- Undang No 41 Tahun 1999 Pasal 1 (2) disebutkan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.” Menurutnya, pendefinisian hutan tidak hanya mengartikannya sebagai sekumpulan pepohonan, tetapi juga peran dan fungsinya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan. “Bahkan juga menjadi ruang hidup bagi seluruh makhluk hidup tidak terkecuali manusia,” ucapnya.

Sementara definisi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks. Dalam aturan tersebut, deforestasi didefinisikan sebagai perubahan secara permanen dari area berhutan menjadi tidak berhutan yang kemudian dibagi menjadi Deforestasi Gross dan Deforestasi Nett.

Deforestasi Gross adalah perubahan secara permanen tutupan hutan alam tanpa memperhitungkan pertumbuhan kembali (regrowth) dan atau pembuatan hutan tanaman. Sedangkan Deforestasi Nett adalah sebaliknya. Di dalamnya didefinisikan juga mengenai degradasi hutan sebagai penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu.

Data deforestasi per ekoregion. Sumber: Forest Watch Indonesia (FWI)

Adapun definisi deforestasi yang digunakan oleh pemerintah lebih ditujukan sebagai landasan informasi dalam kebijakan terkait isu perubahan iklim. Mekanisme penghitungan karbon yang diimplementasikan dalam pendefinisian hutan dan perubahannya secara langsung telah mereduksi definisi yang ada di Undang-Undang Kehutanan. Indikasinya, bahwa data deforestasi yang secara agregat menunjukkan penurunan, tetapi perspektif lain atas data yang sama menunjukkan bahwa deforestasi hutan alam di Indonesia malah menunjukkan peningkatan.

Laju deforestasi hutan Indonesia pada periode 1985-1998 diketahui tidak kurang dari 1,6 sampai 1,8 juta hektare per tahun (Dephutbun, 2000). Tahun 2000, laju deforestasi meningkat menjadi paling tidak 2 juta hektare per tahun (FWI/GFW, 2001). Menurut KLHK, selama Orde Reformasi sampai saat ini deforestasi semakin menurun, pada 2016-2017 angkanya berada di 0,48 juta hektare.

“Jadi, analisa kita untuk menghitung deforestasi itu hanya melihat hutan alam dan bukan hutan alam untuk kelasnya. Berbeda dengan pemerintah yang memunculkan banyak kelas sehingga berdampak pada adanya deforestasi gross dan deforestasi nett. Di FWI sendiri tidak mengenal kedua istilah tersebut,” kata Mufti.

Baca juga: LBH Makassar: Penahanan Nelayan Kodingareng Menyalahi Prosedur

Menurut FWI hutan alam sama dengan hutan menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 sehingga tidak ada perbedaan antara hutan primer dan sekunder. Definisi hutan tanaman yang tidak masuk sebagai dari hutan disebut akan mengaburkan makna atau definisi hutan itu sendiri di regulasi tersebut. Hutan tanaman yang menggunakan sistem tebang habis dan monokultur tidak sesuai dengan makna dan fungsi hutan. Kedua, jika hutan tanaman dianggap sebagai hutan, penanaman pada hutan tanaman akan dianggap sebagai reforestasi. Padahal di hutan tanaman hanya sementara dan pada waktu 4 sampai 5 tahun akan ditebang.

“Kalau dari kami melihatnya itu digunakan untuk mengakali tercapainya upaya penurunan deforestasi di Indonesia. Faktanya di lapangan upaya-upaya tersebut tidak berdampak pada berkurangnya hutan alam di Indonesia. Deforestasi dan reforestasi itu dua hal yang berbeda sehingga penggabungan kedua data tersebut menjadi angka deforestasi menjadi tidak relevan dan tidak menjawab persoalan. Contoh kasus deforestasi terjadi di Papua, tetapi reforestasinya di Sumatera. Dua hal yang berbeda yang tidak bisa digabungkan informasinya,” papar Mufti.

Sementara Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Belinda Arunarwati Margono menjelaskan bahwa dalam pengelolaan hutan di Indonesia, hutan primer dan hutan sekunder merupakan bagian dari hutan alam. Hal tersebut mengacu pada beberapa aturan yang ada, termasuk Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.P.1/VII-IPSDH/2015, Dokumen FREL 2016, SNI 8033, 2014, dan SNI 7645-1, 2014.

“Hutan Primer didefinisikan sebagai seluruh kenampakan hutan yang belum menampakkan bekas tebangan atau gangguan. Sedangkan yang telah menampakkan bekas tebangan disebut hutan sekunder. Secara sederhana, hutan alam merupakan gabungan antara hutan primer dan hutan sekunder. Sedangkan hutan sendiri mencakup hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman,” ujar Belinda.

Metodologi yang digunakan oleh KLHK, termasuk penggunaan definisi hutan primer, telah dipublikasikan kepada publik internasional melalui dokumen resmi negara berjudul National Forest Reference Emission Level (FREL) yang secara resmi dikeluarkan oleh kementerian pada 18 September 2015. Dokumen tersebut telah diterima serta disetujui oleh UNFCCC melalui proses verifikasi internasional pada November 2016. Hal ini menggambarkan bahwa metode dan data Indonesia sudah diketahui di dunia internasional.

“Maka definisi dan terminologi yang digunakan selain yang bersumber dari dokumen tersebut, harus diberikan keterangan dan informasi yang memadai agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah,” ucapnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Provinsi Papua dan Papua Barat menyumbang lebih dari 38 persen dari total tutupan hutan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, hutan hujan tropis di Bumi Cenderawasih ini mengalami ancaman serius, seperti deforestasi, degradasi hutan, alih fungsi lahan, kerusakan lahan gambut, dan pembangunan infrastruktur. Padahal hutan hujan tropis berperan sebagai rumah bagi beragam flora dan fauna endemis, penyeimbang iklim karena dapat menyimpan karbon, serta sumber penghidupan bagi masyarakat adat yang tinggal di sekitarnya.

Luas tutupan hutan alam di Provinsi Papua Barat diketahui sebesar 8,6 juta hektare atau sekitar 87,08 persen dari total luas provinsi tersebut. Menurut Nataniel Dominggus Mandacan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, sebanyak dua persen dari luas hutan hilang akibat degradasi lahan yang terjadi selama 10 tahun terakhir.

Baca juga: 29 Kawasan Pariwisata Konservasi Siap Dibuka

“Munculnya perkebunan besar seperti kelapa sawit di Papua semakin banyak dari tahun ke tahun. Kita berkomitmen menjaga 70 persen provinsi Papua tetap ada hutannya. Bagian-bagian yang sudah dijadikan kelapa sawit akan kita kembalikan fungsinya ke hutan melalui peraturan pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Nataniel pada diskusi daring dalam memperingati World Rainforest Day “Hutan Papua Benteng Terakhir Masa Depan Indonesia”, Senin, (22/06/2020).

Dengan adanya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Pembangunan Berkelanjutan atau disebut Perdasus Konservasi, Papua Barat menempatkan konservasi sebagai prioritas dari setiap kegiatan ekonomi dan pembangunan. Misalnya dengan mengevaluasi izin konsesi dari kebun-kebun kelapa sawit yang sudah tidak produktif dan mengarahkannya untuk tanaman lain.

Peta Tutupan Hutan di Provinsi Papua Barat. Sumber: EcoNusa

“Jika lahan yang dikelola oleh pengusaha sudah melebihi masa kontrak, akan ditarik izinnya oleh pemerintah. Dengan demikian target komitmen 70 persen Papua Barat menjadi hijau selama 70 tahun ke depan akan tercapai,” katanya.

Ia menuturkan, Perdasus Konservasi juga menjadi landasan untuk mengkaji ulang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Papua Barat. Tinjauan yang sedang dilakukan oleh tim Provinsi Papua Barat tersebut bertujuan untuk mengatur ulang proporsi kawasan lindung dan budidaya hutan Papua Barat. Saat ini komposisinya masih 36 persen berbanding 64 persen. Sementara pemerintah daerah menargetkan 70 persen wilayah Papua Barat menjadi kawasan konservasi dan lindung.

Ia berharap agar pemerintah pusat dapat mendukung Perdasus Konservasi dengan tidak mengubah peraturan begitu cepat dan tetap memerhatikan kontekstual tatanan Papua. “Serta tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan Perdasus Konservasi,” ucapnya.

Menyesuaikan Kultur dan Melibatkan Masyarakat Adat

Pemberdayaan orang Papua melalui perlindungan hak-hak sumber daya alam dan penyediaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan semestinya menjadi bagian terpenting dari pembuatan kebijakan. Provinsi di timur Indonesia tersebut merupakan rumah bagi 870 ribu orang Papua. Sebanyak 80 persen di antaranya bergantung pada alam untuk penghidupan mereka.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Papua, Drs. Muhammad Musaad mengatakan, kualitas lingkungan hidup di Papua mengalami penurunan. Menurutnya, kegiatan ekstraktif telah menghilangkan hutan dan sumber kehidupan masyarakat asli di sana. Padahal 90 persen masyarakat hidup di tengah hutan. Sebanyak 29 persen kampung berada di kawasan hutan lindung dan sisanya terdapat di luar kawasan.

“Inilah yang menyebabkan ketergantungan masyarakat menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat terjamin dengan mekanisme adat yang turun temurun, bagaimana menjaga hutan dan tanah adat yang sudah menjadi ibu serta identitas masyarakat Papua,” ujar Musaad.

Baca juga: Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Car Free Day di Jakarta

Pada 2013, pemerintah daerah Papua mengusulkan model pembangunan berbasis sosial-kultural yang membagi Papua menjadi tujuh kawasan wilayah adat. Gagasan itu kemudian diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kawasan tersebut di antaranya Mamta (Mamberamo-Tami atau sekarang dikenal dengan wilayah Tabi), Saereri, Ha Anim, La Pago, Mee Pago (kelimanya di wilayah Papua), Bomberai, dan Domberai di Papua Barat. “Batas-batas kewilayahan menentukan kepemilikan masyarakat adat,” ujarnya.

Musaad menegaskan agar pendekatan masyarakat adat dikedepankan dan dikembangkan ketika membangun wilayah Papua. Menurutnya diperlukan dukungan semua pihak untuk menggunakan model dan cara yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat papua.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Pemerintah pusat maupun daerah menyiapkan penanganan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau kali ini. Pemerintah pusat melakukan upaya pencegahan karhutla khususnya di provinsi rawan. Sementara di daerah, pengendaliannya dinilai kurang optimal sebab dipengaruhi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Wakil Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Beni Hernedi mengatakan, penanganan karhutla di daerah terhambat di kala wabah lantaran adanya protokol kesehatan yang harus dipenuhi. “Tidak semua stakeholder bekerja maksimal karena adanya kebijakan Work From Home,” ucap Beni saat diskusi daring “Antisipasi Dampak Kebakaran Hutan, Kabut Asap dan Covid-19”, Rabu, (06/05/2020).

Pada 2019, titik panas di Musi Banyuasin mencapai 3.613 buah. Menurut Beni, kebakaran di lahan gambut tidak bisa dikendalikan karena dipengaruhi faktor wilayah. “Kalau kebakarannya di lahan mineral bisa kita pastikan padam dan orangnya akan ketahuan. Tapi tidak di wilayah gambut, karena di Musi Banyuasin wilayah gambut kita bertetangga dengan Jambi, jadi sulit menemukan pelaku dan memadamkan api,” kata dia.

Baca juga: Karhutla Masih Terjadi di Tengah Pandemi

Di bulan September 2019, titik panas di wilayah gambut di Kecamatan Bayung Lencir mencapai 2.319 buah. Ia menyebut daerah ini sudah berulang kali kebakaran karena pasokan air tidak memungkinkan lagi untuk terisi. Menurutnya, kebakaran yang terjadi di Musi Banyuasin juga dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. “Jadi, Covid-19 ini juga dijadikan sebuah momentum untuk memantau pergerakan orang yang keluar masuk di Musi Banyuasin,” ujar Beni.

Pemantauan tersebut dilakukan agar tidak ada masyarakat yang positif Covid-19 maupun menjadi Orang Dalam Pengawasan (ODP). Hal tersebut akan berpengaruh kepada penanganan karhutla. “Pasti penanganan dan pencegahan karhutla kita tidak akan bisa seperti di 2019 dulu karena adanya pandemi covid-19 ini,” ucapnya.

Sementara di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jarot Winarno, Bupati Kabupaten Sintang menuturkan, antisipasi karhutla masih memerlukan pendampingan dan arahan. Masyarakat diminta agar tidak melakukan slash and burn atau membuka lahan dengan cara membakar. Pada Agustus 2018, terdapat 104 titik panas di Sintang dan hilang pada bulan September. Namun, pada 5 September 2019, hotspot meningkat menjadi 699 titik.

“Tahun ini katanya lebih kering, barangkali tantangannya lebih besar lagi. Situasi Covid-19 ini juga pasti akan menjadi trigger masyarakat untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Dampak corona mendorong slash and burn lebih tinggi,” ujarnya.

Peta Sebaran Hotspot di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019. Sumber: Bappeda Musi Banyuasin

Menurut Jarot, pihaknya sudah berusaha menemukan solusi untuk menangani karhutla dengan cara menerapkan sistem bertani dengan kearifan lokal. Ia kemudian menetapkan peraturan tata cara dan norma baru pembukaan lahan bagi masyarakat. “Kita izinkan secara terbatas dan terkendali bagi masyarakat adat untuk tetap membakar lahannya asal tidak lebih dari 2 hektare,” ujarnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Sintang telah memberikan sanksi berat kepada perusahaan yang terbukti menyalahi aturan dan terlibat dalam karhutla. “Saya sudah cabut 7 izin perusahaan, jadi kita harus berkawan dengan kearifan lokal,” ucapnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk tim kerja pendampingan di daerah rawan kebakaran. Tim tersebut diisi oleh jajaran Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri lingkup KLHK yang akan memberikan dukungan serta pendampingan bagi tim satuan tugas di daerah.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, menyampaikan berbagai upaya pencegahan karhutla dilakukan melalui pemulihan ekosistem gambut maupun capaian ketaatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT). Ia menuturkan upaya tersebut menjadi kewajiban perusahaan untuk menghindari karhutla terjadi secara berulang.

Menurutnya, dari hasil evaluasi pemegang izin perkebunan Hak Guna Usaha (HGU), pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti Titik Penataan-TMAT Manual, TP-TMAT Logger, dan sekat kanal.

Baca juga: Sektor Pertanian Akan Hadapi Kekeringan

Sementara di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), penanganan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti 376 Titik Penataan-TMAT Manual, TMAT otomatis 106 unit, stasiun curah hujan 7 unit, dan 321 unit sekat kanal.

Pemerintah pusat juga akan menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) pada tiga provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. KLHK juga menyiapkan peta kelembapan tanah (Soil Moisture) untuk menjadi dasar respons kebijakan mitigasi kewaspadaan karhutla.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Terjadinya kebakaran lahan dan hutan di 2019 mengundang pertanyaan dari beberapa pihak. Sebab area terbakar berada di wilayah yang menjadi tanggung jawab Badan Restorasi Gambut (BRG). Data BRG mencatat terdapat tujuh faktor penyebab lahan gambut yang direstorasi kembali terbakar.

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut, Myrna A. Safitri mengatakan pemilihan lokasi target restorasi gambut tidak hanya berdasarkan kriteria area yang terbakar. Namun, terdapat penyebab lain seperti wilayah fungsi lindung ekosistem gambut berkalan.

Menurut Myrna implementasi telah dilakukan sesuai dengan peta kebakaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015. KLHK menyebut jumlah luas kebakaran pada lahan gambut mencapai 600 ribu hekta. Sementara Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, menilai daerah yang harus direstorasi mencapai 2 juta hektar yang terdiri dari area fungsi lindung dan budidaya.

Baca juga: Kebakaran Lahan Gambut dan Sawit Picu Krisis Iklim

Perubahan tata ruang di lapangan, kata Myrna, juga berpengaruh terhadap kebakaran di lahan gambut. Ia menuturkan, saat dilakukan perestorasian dan pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) ditemukan lahan masyarakat atau negara yang berubah fungsi menjadi area konsesi. Padahal anggaran negara, kata dia, tidak boleh dipergunakan untuk merestorasi wilayah konsesi. Karena menjadi tanggung jawab pemegang lahan.

“Kita menggunakan peta Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tapi ternyata areal tidak jelas dan tumbuh sawit atau akasia. Kami menduga bahwa lahan itu sudah mendapatkan izin, tapi kita tidak tahu izinnya diberikan oleh siapa dan termasuk ke dalam izin apa. Meskipun itu masuk ke dalam target restorasi, kita tidak ingin ada risiko di dalam pelaksanaan keuangan negara karena salah bangun,” ujar Myrna di Jakarta, Rabu (22/01/2010).

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut, Myrna A. Safitri, menjelaskan penyebab kebakaran di areal restorasi, dalam diskusi media “Empat Tahun Merawat Gambut” di Jakarta, Rabu (22/01/2010). Foto: www.greeners.co/Dewi Purningsih

Terbatasnya anggaran BRG untuk merestorasi lahan menyebabkan rencana pembangunan IPG seperti sekat kanal, sumur bor atau penimbunan kanal tidak dapat dilaksanakan. Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp 428 miliar, lalu pada 2018 anggaran mulai dibagi menjadi dua. Pertama yang diberikan oleh pemerintah daerah senilai Rp 280 miliar dan untuk BRG Rp234 miliar. Tahun 2019, untuk pemda Rp 158 miliar dan BRG Rp148 miliar.

Myrna menilai, dana yang diberikan ke pemerintah daerah belum diterapkan dengan maksimal. Sebab, kata dia, lokasi yang seharusnya sudah terbangun sekat kanal atau sumur bor belum juga dibuat. “Kegiatan restorasi itu tidak berjalan sebanding dengan lajunya kerusakan yang ada. Dengan terbatasnya dana mau tidak mau membangun sekat kanal terbatas dan akhirnya kami meminta bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat juga untuk turut membantu,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, terdapat areal terbakar baru di luar peta kebakaran yang ada. Peta kebakaran 2015 dan 2017 dijadikan salah satu dasar penentuan target restorasi yang digunakan oleh BRG. Meskipun diketahui ada wilayah baru yang terbakar di lur peta tersebut. Myrna juga menyebut adanya pembakaran yang dilakukan oknum tertentu dengan berbagai tujuan. Sementara BRG tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. “Kami tidak ada kewenangan hukum untuk menghukum karena tugas kami hanyalah merestorasi,” ujar Myrna.

Baca juga: Pemda Kalteng Pastikan Pembangunan Ibukota Baru Tidak Berada di Kawasan Gambut

Di lapangan, BRG menemukan lahan tidak berkepemilikan ketika kebakaran sedang terjadi. Menurut Myrna hal tersebut juga menghalangi upaya BRG untuk merestorasi. “Kalau ditanya siapa pemiliknya tidak ada yang tau. Contohnya, banyak di Riau ada lahan di desa tersebut tapi tidak ada yang mengakui. Hal seperti ini kita menyebutnya De Facto Open Access,” ucap Myrna.

Sementara untuk kualitas, IPG dinilai tidak seluruhnya sesuai standar. Karena pembangunannya tidak hanya dilakukan oleh BRG, tetapi juga oleh perusahaan, perguruan tinggi, dan LSM dengan standar yang berbeda. BRG juga menyebut pelaksana proyek IPG tidak semuanya mematuhi standar.

“Kami tau bahwa dari ribuan sekat kanal dan sumur bor tidak semua kualitasnya baik, tapi yang buruk tidak sebanyak yang ada. Karena ada pembangunan sumur bor atau sekat kanal yang dibangun oleh pihak-pihak bantuan seperti universitas. Pasti standar yang digunakan berbeda-beda,” kata Myrna.

Sedangkan perihal pemeliharaan IPG, BRG mengatakan hanya dapat melakukan pemeliharaan instalasi yang dibangun dengan dana APBN. Sementara banyak IPG dibangun pihak lain tanpa melaporkan ke BRG terkait keberadaan dan kondisinya. “Dana pemeliharaannya pun sangat kecil dibanding dengan jumlahnya. Sebenarnya fase awal lima tahun ini memang dilakukan pembangunan IPG dan fase setelahnya baru pemeliharaan,” ujar Myrna.

Tantangan Restorasi Gambut

 Project Coordinator Partner for Resilience Wetlands International Indonesia Susan Lusiana menambahkan bahwa tantangan dalam melakukan restorasi gambut di antaranya, kompleksitas kegiatan di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), lokasi restorasi lintas batas administratif di kabupaten dan provinsi, lokasi restorasi melintasi lahan konsesi milik perusahaan, turunnya permukaan gambut, dan terjadinya genangan serta tereksposnya tanah mineral (hilangnya gambut).

“Di dalam satu KHG, terdapat berbagai kegiatan dan kepentingan, baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah. Jaringan kanal yang kompleks dan panjang di dalam KHG ini telah menyebabkan gambut menjadi kering di musim kemarau dan akhirnya mudah terbakar, dan tergenang di musim hujan akibat lahan gambutnya mengalami subsiden,” ujar Susan.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Pohon memiliki banyak fungsi sebagai pembersih udara, tanah, dan air sehingga membuat bumi menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni. Pohon diketahui dapat mengurangi kadar karbon dioksida (CO₂) di udara dan menghasilkan oksigen (O₂). Namun, banyak pohon terbakar bahkan ditebang dan hutannya digunakan untuk alih fungsi lahan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2019 mencapai 1.592.010 hektar. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo terdapat kesengajaan membakar hutan. “Berbagai interview dan data lapangan menunjukkan lahan yang terbakar ini 80 persen berubah jadi lahan perkebunan. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa 99 persen karhutla disebabkan oleh ulah manusia,” kata Doni Monardo.

Baca juga: Kebakaran Hutan dan Lahan Rugikan Indonesia Rp 75 Triliun

Guru Besar Ilmu Tanah dan Lingkungan Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat Gusti Zakaria Anshari, berpendapat bahwa masyarakat sengaja membakar lahan untuk dialihfungsikan. Menurutnya lahan akan cepat berkembang jika ditumbuhi tanaman pertanian.

“Di lahan kering masyarakat sengaja membakar karena lahan tidak subur di Kalimantan. Dengan adanya abu membantu mempercepat pertumbuhan terutama tanaman pertanian. Tanaman hutan jarang ditanam karena lambat tumbuhnya, kecuali pohon buah-buahan seperti durian,” ucap Gusti saat ditemui Greeners di Acara Indonesia Primates Conservation & Climate Change Symposium, di Jakarta, Kamis (09/01/2019).

Sebanyak 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh ulah manusia. Foto: shutterstock.com

Untuk mengisi kembali lahan yang kosong akibat kebakaran, kata Gusti, dapat dilakukan dengan menanam bibit atau spesies pionir. “Untuk gambut setelah terbakar pun masih bisa kita tanami. Kita cari spesies-spesies yang pionir, mungkin seperti perepat. Tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama kalau di gambut, bisa di atas 10 tahun baru nampak pohonnya. Itu pun harus dijaga supaya terus lembab dan tidak panas,” ujar Gusti.

Gusti mengatakan penanaman di lahan yang telah terbakar harus memperhatikan beberapa hal seperti kualitas bibit, akar, dan daun untuk menghindari kegagalan restorasi. “Penanaman kembali pada lahan terbakar tidaklah mudah. Banyak kasus setelah ditanami mati, biasanya masalah utama bibitnya tidak berkualitas, tidak bertahan, terlalu panas, akarnya kurang kuat,” ucap Gusti.

Pengembalian Fungsi Hutan

Di samping curah hujan ekstrem, banjir awal tahun juga disebabkan karena perambahan hutan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Kawasan tersebut beralih fungsi menjadi lahan pertanian kering, pertambangan, dan pembangunan berbahan beton. Padahal hutan dan pohon berguna sebagai penahan sehingga laju air dapat terserap ke dalam tanah.

“Setelah kita cek di lapangan maupun citra satelit, sebagian besar tutupan lahan di bagian hulu merupakan pertanian lahan kering, yaitu sayuran. Selain itu, sebagian besar situ dan rawa di daerah Bekasi dan sekitarnya itu semuanya sudah tertutup beton, di samping sistem drainase yang terganggu,” ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo saat dihubungi melalui telepon.

Baca juga: Keterbukaan Informasi Hutan Bantu Monitoring SDA

Hudoyo mengatakan, kesalahan fungsi kawasan hutan di hulu disebabkan oleh lemahnya pengawasan pengelola Perum Perhutani. Peruntukannya, kata Hudoyo, harus dikembalikan sebagai hutan alam. KLHK mengedukasi masyarakat dengan mengenalkan tanaman makadamia sebagai pengganti tanaman sayuran. “Tanaman makadamia ini jauh lebih menguntungkan daripada tanaman sayur seperti kol dan kentang. Karena omzet per tahun mencapai Rp 1 miliar,” ucapnya.

Tanggal 10 Januari diperingati sebagai hari satu juta pohon. Sebagai upaya penghijauan lingkungan, KLHK memberikan bibit gratis kepada masyarakat . Caranya dengan mengajukan surat kepada Kepala Balai Pengelolaan DAS dan hutan lindung. Atau membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke persemaian permanen yang berada di Badan PDASHL seluruh Indonesia. Warga akan mendapatkan 25 bibit gratis berupa 5 pohon buah dan 20 pohon penghijauan.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Kinerja penegak hukum di sektor sumber daya alam dinilai masih jauh dari harapan. Perspektif penegakan hukum juga masih dipandang sebatas penindakan, meskipun wilayahnya mencakup pencegahan dan pengawasan. Ketua Tim Deputi Pencegahan, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Dedi Hartono, mengatakan meski jumlah penegakan hukum bertambah, dampaknya masih minim. “Penegakan hukum belum diselenggarakan dengan strategi yang komprehensif hingga berdampak pada pemulihan kerusakan lingkungan,” kata Dedi, di Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut Dedi pengawasan juga tidak optimal akibat terjadinya asimetri informasi. Sebab, berbagai informasi belum transparan, akurat, dan terintegrasi. Padahal penegakan hukum di sektor hutan dan lahan bukan hanya tugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK), melainkan juga melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Pertanian.

Baca juga: Penegakan Hukum Lingkungan, Pemahaman Aparat Penegak Hukum Masih Rendah

Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Edo Rakhman, mengatakan penegakan hukum akan menjadi tantangan dalam memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Ia menyetujui kerja penegakan hukum baru memberikan efek kejut, belum efek jera pada para perusak lingkungan. “Karena untuk melihat korporasi jera terhadap tindakannya agak sulit. Kita mau menentukan indikatornya seperti apa. Apakah setelah terbukti melakukan pembakaran kemudian diberikan sanksi, tapi tahun depan lahan terbakar lagi. Saya kira penting ketegasan untuk memberikan sanksi terhadap korporasi yang seperti ini,” ucap Edo.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) KLHK, menyegel tiga lokasi lahan terbakar di areal konsesi PT. MSL Kabupaten Mempawah, PT. TAS dan PT. SPAS di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Selasa, 13 Agustus 2019. Foto: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK), Rasio Ridho Sani, mengatakan semua kementerian memiliki kewenangan penegakan hukum. “Kita punya tujuh atau delapan undang-undang yang berkaitan dengan sektor kehutanan, lingkungan  hidup, dan lahan. Bahkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan predicate crime (tindak pidana asal) dari TPPU,” kata Rasio.

BACA JUGA : Gakkum KLHK Tindak Pengedar Ribuan Kayu Ilegal di Samarinda

Menurut Rasio, penegakan hukum penting untuk mengatasi persoalan kerugian negara dan bencana ekologis. “Yang sedang kami dorong sekarang adalah penindakan multi door yakni, penyidikan satu kasus tidak hanya oleh satu penyidik dari kementerian, tapi dilakukan dengan berbagai macam undang-undang,” ucap Rasio.

Ia menuturkan pada kasus pertambangan, misalnya, pelaku tidak hanya disidik dengan Undang-Undang Pertambangan, tetapi juga dengan Undang-Undang Lingkungan. Sebab biasanya pertambangan ilegal tidak memiliki izin lingkungan dan hutan. “Kalau semua (pelaku) dikenakan undang-undang ini harusnya ada efek jera,” kata dia.

Penulis: Devi Anggar Oktaviani

Menurut data World Health Organization (WHO) pada 2013, Tiongkok menjadi salah satu negara setelah India yang memiliki jumlah kematian tertinggi akibat polusi udara, yaitu sebanyak 910.000 jiwa. Jumlah tersebut diakibatkan oleh polusi udara sekitar yang dihasilkan oleh emisi pabrik, pembangkit listrik, transportasi, agrikultur, dan limbah rumah tangga.

Salah satu kotanya yakni Nanjing, merupakan kota industri berpenghasilan tinggi di bagian timur Tiongkok. Nanjing merupakan salah satu kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, menempati urutan ke 28 menurut versi Greenpeace.

Tingginya tingkat polusi sampai pada tahap yang mematikan tersebut membuat Tiongkok memutar otak, salah satu caranya adalah membuat “hutan vertikal” di kota berpenduduk delapan juta tersebut. Tiongkok pun menggandeng arsitek Italia Stefano Boeri. Boeri telah berpengalaman dalam membangun “hutan vertikal”, seperti Bosco Verticale di Milan dan “hutan vertikal” yang direncanakan untuk Lausanne, Swiss.

Rencana Boeri adalah membangun kompleks dua menara yang mampu menyimpan 1.100 pohon dan 2.500 tanaman merambat yang mampu tumbuh dari atap dan balkon. Menara tersebut akan memiliki tinggi 200 dan 108 meter, yang didalamnya terdapat kantor, pertokoan, restoran, museum, sekolah, rooftop club, dan Hotel Hyatt.

Dilansir oleh Vice, “hutan vertikal” tersebut mampu menghisap 25 ton karbondioksida (CO2) tiap tahunnya dan memproduksi 60 kilogram oksigen dalam sehari. Namun pembangunan “hutan vertikal” ini juga bukan tanpa masalah. Lloyd Alter dari situs TreeHugger mengatakan jika pembangunan tersebut juga tidak akan lepas dari polusi.

“Dia [Boeri] bercerita jika bangunan tersebut mampu mengonsumsi karbondioksida dalam jumlah besar, tetapi ada jejak karbon yang juga besar tertinggal setelah konstruksi bangunan semacam ini,” ujar Alter seperti dikutip Vice. “Harus ada yang mengkalkulasi berapa dekade yang dibutuhkan sebelum hutan tersebut bisa berguna.”

Menara tersebut bisa saja lebih berguna bagi lingkungan jika dibangun sebagai apartemen. Menurut Alter, unit-unit perumahan seperti ini mampu mengurangi beban masyarakat Nanjing yang harus bepergian sehingga mengurangi polusi kendaraan. Sayangnya, menara tersebut hanya dijadikan sebagai objek turis dengan Hyatt sebagai fokus utamanya.

Penulis: MFA/G41

London, 22 Juli 2016 – Para peneliti telah menyatakan bahwa Hutan Hujan Amazon sebagai salah paru-paru dunia mulai “kehilangan napas”. Kekeringan yang terus melanda dan hilangnya kawasan hutan juga berarti adanya peningkatan risiko hutan tidak lagi bisa menyerap karbon yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil.

Sama halnya dengan para peneliti iklim, para ahli tanaman merasakan putus asa saat mengetahui bahwa hutan hujan Brasil yang kaya dan beragam akan menghilang tiga abad kemudian sebelum bisa diidentifikasikan.

Studi tersebut berasal dari penelitian yang panjang dan cermat para ahli botani, ahli ekologi dan kehutanan selama bertahun-tahun.

Selama bertahun-tahun, para peneliti yang memonitor Basin Amazon telah menyatakan bahwa hilangnya kanopi hutan berkontribusi kepada ancaman iklim dan kejadian iklim ekstrem yang berkaitan dengan perubahan iklim hanya membuat keadaan menjadi lebih buruk.

Lebih lanjut, para peneliti juga menjelaskan bukan hanya peran hutan sebagai penyerap karbon 100 milyar ton dalam bentuk akar, kayu, dan dedaunan, yang berada dalam ancaman. Dalam keadaan kekeringan yang berkepanjangan, hutan justru akan melepaskan karbon ke atmosfer dan mencadangkan panas lebih lama.

Penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal Global Biogeochemical Cycles hanya mengkonfirmasi lebih lanjut akan adanya potensial bahaya lanjutan.

Para peneliti melihat dua kejadian kekeringan, pada tahun 2005 dan 2010. Mereka berhasil mengumpulkan pengukuran dari 100 lokasi dan mengamati bahwa kedua kejadian tersebut mematikan pohon dan menghambat pertumbuhan pohon yang tidak mati. Artinya, yang tidak mematikan pohon tetap bisa melemahkan.

Kepala peneliti Ted Feldpausch, yang juga pengajar senior bidang geografi di Universitas Exeter, UK, mengatakan bahwa ” Pada skala besar yang pertama, demonstrasi langsung menunjukkan bahwa pertumbuhan pohon sangatlah penting. Hal tersebut menginformasikan bahwa perubahan iklim tidak hanya meningkatkan kehilangan karbon dioksida di atmosfer, dengan mematikan pohon juga akan memperlambat kemampuan menyerapnya. “Meski demikian, hutan Amazon jelas memiliki ketahanan, karena tahun-tahun di antara kekeringan maka bisa menjadi penyerap karbon, maka pertumbuhan bisa melampaui laju kematian.”

Penulis lainnya, Oliver Phillips, seorang profesor dari School of Geography at the University of Leeds di UK mengatakan bahwa “Amazon terbukti telah memberikan jasa lingkungan yang luar biasa dengan menyerap ratusan juta ton karbon per tahunnya melalui pertumbuhan pohon lalu harus melepas karbon karena kematian pohon. Namun, kekeringan pada tahun 2005 dan 2010 melenyapkan kemampuan tersebut.”

Para peneliti juga telah mengamati plot-plot dari hutan alam di region tersebut selama beberapa dekade, tetapi kekayaan dan keragamannya masih menjadi misteri.

Para peneliti internasional menulis di Scientific Reports journal bahwa mereka telah memeriksa semua data pohon di region tersebut, lebih dari setengah juta inventori dilakukan di Amazon antara tahun 1707 dan 2015, dan juga penghitungan spesies.
Hasilnya, mereka telah berhasil mendata 11.676 spesies pohon yang dikelompokkan menjadi 1.225 genus dan 150 famili.

Perkiraan terbaik dari spesies pohon tersebut adalah berdasarkan ketebalan lebih dari 10 cm, yang menjadi definisi pohon dewasa, maka jumlah pohon hanya 16000 spesies atau sekitar 4000 spesies belum ditemukan dan diidentifikasikan.

Salah satu penulis studi tersebut, Nigel Pitman, seorang ekologi senior di Field Museum, Chicago, mengatakan, “Sejak tahun 1900, antara 50 hingga 250 spesies pohon baru ditemukan di Amazon setiap tahunnya. Analisa kami menunjukkan bahwa kita tidak akan selesai menemukan spesies baru hingga tiga abad mendatang.” Penelitian semacam ini sangat penting secara akademis karena didasarkan oleh data-data yang dikumpulkan oleh universitas dan laboratorium penelitian selama berabad-abad lainnya. Tetapi, ia juga memiliki kontribusi di lapangan.

Bagi mereka yang ingin melestarikan pohon dapat memulainya dengan memiliki pengetahuan mengapa beberapa spesies dikatakan langka dan tidak. Selain itu, mereka juga bisa melihat pola populasi dari spesies pohon tertentu melalui jarak dan waktu.

“Kami sedang mencoba untuk memberikan publik sebuah alat sehingga tidak terlalu meraba-raba dalam kegelapan,” kata peneliti utama, Hans ter Steege yang juga ketua peneliti keanekaragaman hayati di Naturalis Biodiversity Centre, di Belanda, yang juga telah memetakan laju kehilangan hutan.

“Data tersebut juga memberikan gambaran yang jelas kepada para peneliti terkait dengan spesies yang tumbuh di Basin Amazon dan bisa mendorong upaya pelestarian lebih lanjut.” – Climate News Network

Jakarta (Greeners) – Hutan bagi Indonesia sangat berperan penting sebagai penopang fungsi ekologi, sosial dan ekonomi. Manusia, satwa dan fauna sangat bergantung pada banyak fungsi hutan, terutama terkait kebutuhan akan air yang menjadi salah satu kebutuhan dasar setiap makhluk hidup.

Sayangnya, kondisi tutupan hutan yang berfungsi sebagai tempat hidupnya keanekaragaman hayati dan penopang kehidupan ekologis, ekonomi, sosial dan manfaat kesehatan telah rusak akibat penggundulan hutan yang terus terjadi. Jumlah penggundulan hutan yang begitu besar menyebabkan peningkatan gas emisi rumah kaca sebesar 12 hingga 20 yang mendorong perubahan iklim.

Satyawan Pudyatmoko, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta mengatakan bahwa saat ini hutan Indonesia masih membutuhkan banyak pembenahan, apalagi jika ingin memelihara siklus hidrologi. Banyak wilayah-wilayah yang semestinya menjadi kawasan tangkapan air telah berubah fungsi menjadi kawasan non-hutan, seperti perkebunan maupun pertanian.

“Ini yang sedang terjadi dengan hutan kita. Jika ingin memelihara siklus hidrologi yang baik, hutan di Indonesia itu memang masih banyak memerlukan pembenahan. Banyak kawasan-kawasan yang semestinya menjadi daerah tangkapan air, terutama di wilayah pegunungan dan kawasan karst, telah rusak atau berubah dari hutan menjadi non hutan (perkebunan),” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Senin (21/03).

Menurut Satyawan, beberapa wilayah telah mengalami krisis ekologi, seperti yang terjadi di banyak daerah pegunungan di Jawa. Misalnya, wilayah pegunungan Dieng, Merapi, Merbabu, Sindoro sumbing, Lawang Mangu maupun Gunung lawu. Defisit air di wilayah Jawa sendiri, lanjutnya,  sudah cukup kritis terutama di musim kemarau. Jika kejadian kekeringan yang terjadi pada musim kemarau tahun lalu tidak ingin terulang, ia menyarankan kepada pemerintah agar segera memperbaiki kondisi tutupan hutan di wilayah pegunugan sesegera mungkin.

Selain wilayah pegunungan, terus Satyawan, peralihan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan monokultur di banyak daerah luar Jawa juga menjadi faktor penyebab krisis kekeringan. Hal ini disebabkan karena perkebunan monokultur mengonsumsi air di dalam tanah dengan cara yang luar biasa. Kondisi ini juga sering menyebabkan wilayah gambut menjadi kering dan pada akhirnya mudah terbakar.

“Ibarat robot. Tumbuhan monokultur itu menyedot air dengan sangat luar biasa. Boros dan sangat merugikan,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa untuk kawasan-kawasan yang telah terlanjur beralih fungsi, saat ini sedang dilakukan penelitian dan penyidikan karena banyak dari izin konsesinya diberikan pada masa pemerintahan terdahulu.

“Itu yang saya bilang lagi dikoreksi kebijakannya. Itu semua kan berasal dari kebijakan-kebijakan masa lalu yang terjadi dan kita kurang kontrol. Kita kasih izin tetapi tidak kita kontrol. Sebenarnya itukan ada parameternya, ada catatan-catatannya dan ada regulasi. Itu yang kita sedang kerjakan sekarang,” tutupnya.

Sebagai informasi, tanggal 21 Maret dirayakan sebagai Hari Hutan Dunia yang pada tahun ini mengusung tema hutan dan air. PBB merayakan Hari Hutan Dunia secara internasional sebagai International Day of Forest. Tahun ini, PBB ingin meningkatkan kesadaran bagaimana hutan menjadi kunci dalam pemasok air tawar dunia yang sangat penting untuk kehidupan.

Penulis : Danny Kosasih

Owa jawa atau Javan gibbon (Hylobates moloch) merupakan salah satu jenis primata endemik yang terdapat di pulau Jawa dengan wilayah penyebarannya meliputi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berdasarkan kategori International Union for the Conservation of Nature dan Natural Resources (IUCN) tahun 2000, owa jawa masuk ke dalam kategori satwa yang terancam punah dengan kategori kritis (critically endangered), artinya menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam. Hal ini terjadi karena populasi owa jawa di alam mengalami tekanan akibat degradasi habitatnya, perburuan dan penangkapan untuk diperjualbelikan serta dipelihara.

Owa jawa memiliki tubuh yang ditutupi rambut berwarna kecoklatan sampai keperakan atau kelabu. Bagian atas kepalanya berwarna hitam. Bagian muka seluruhnya juga berwarna hitam dengan alis berwarna abu-abu yang menyerupai warna keseluruhan tubuh.

Berdasarkan peraturan Republik Indonesia, owa jawa termasuk satwa yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Bagi oknum yang melanggar akan mendapatkan hukuman tindak pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Habitat alami owa jawa berupa hutan lebat dengan pohon-pohon yang memiliki biji-bijian, owa jawa juga termasuk jenis primata arboreal, yaitu primata yang lebih banyak beraktivitas di atas pohon. Owa jawa hidup monogami sehingga populasinya juga sangat kecil yaitu dalam setiap kelompok maksimal hanya terdiri dari enam individu. Hal ini dikarenakan jika salah satu pasangan owa jawa baik individu jantan atau betina mati, mereka tidak akan mencari pasangan lagi. Itulah sebabnya owa jawa mendapatkan julukan si primata yang setia.

Saat ini habitat owa jawa tengah terancam oleh penebangan dan perambahan liar yang disebabkan oleh kurang maksimalnya penegakan hukum dan perlindungan bagi owa jawa di habitatnya. Salah satu upaya konservasi yang ditempuh dapat berupa restorasi ekosistem habitat owa jawa, pendidikan dan penyadaran konservasi, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Semoga lebih banyak pihak yang mau terlibat dan menyuarakan akan pentingnya pelestarian habitat owa jawa ini.

Penulis : Ahmad Baihaqi/Indonesia Wildlife Photography

Jakarta (Greeners) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan lebih berhati-hati untuk melepaskan daerah yang luas hutannya kurang dari 30 persen dari luas keseluruhan wilayah untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jususf Kalla.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang menyatakan bahwa semua pembangunan yang tengah gencar dilakukan tersebut harus sesuai dengan prosedur agar tidak berdampak pada kerugian lingkungan hidup.

“KLHK tidak akan mempersulit urusan pelepasan lahan hutan demi melancarkan pembangunan, namun dengan syarat itu tadi. Sekarang ini kan sedang dibuat pemetaannya soal rancangan jalan Trans Sumatera dengan mengacu pada kondisi lingkungan hidup. Selain itu juga sedang dibentuk tim independen untuk mengevaluasi pelepasan kawasan hutan,” jelasnya, Jakarta, Jumat (24/07).

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, San Afri Awang. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Lebih lanjut, ia juga menerangkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah berkurang kawasan hutannya hingga 30 persen yakni Jawa, Bali dan Lampung. Di luar itu, kawasan Indonesia lainnya masih memiliki hutan masing-masing lebih dari 30 persen.

“Ada juga batasan pelepasan kawasan hutan yang supaya tidak mengganggu lingkungan hidup dan itu semua diatur dalam tata aturan dan hukum dalam prosedur perizinan pelepasan hutan,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Beberapa waktu lalu, World Wildlife Fund (WWF) merilis data bahwa Sumatera dan Kalimantan termasuk dalam 11 wilayah di dunia yang berkontribusi terhadap lebih dari 80 persen deforestasi secara global hingga tahun 2030 nanti.

Laporan yang merupakan bagian akhir dari WWF Living Forest Report menyebutkan, lebih dari 170 juta hektar hutan diperkirakan akan hilang sepanjang 2010-2030 dan berganti dengan wilayah perkebunan dan pertanian, khususnya kelapa sawit, baik dengan skala industri maupun rakyat.

Di lapangan, aktor sekaligus petualang Ramon Yusuf Tungka atau sering disingkat dengan Ramon Y Tungka ini mengaku merasakan hal yang sama. Pria yang sebelumnya membawakan acara petualangan di salah satu stasiun televisi swasta ini melihat sendiri lokasi-lokasi hutan yang memang sudah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan sawit di Kalimantan.

“Saya masuk ke dalam labirin kelapa sawit dengan menaiki sepeda motor. Dua malam saya di sana, itu benar-benar menyesatkan karena bentuknya labirin. Itulah yang amat disayangkan, ternyata dampak kelapa sawit itu membabat hutan,” ujar Ramon saat ditemui Greeners usai peluncuran buku 100 HKI di Central Park, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika ditelisik dari segi fungsi, pada akhirnya kelapa sawit memang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan sampo, sabun, minyak goreng, mentega dan lainnya. Namun, katanya lagi, semua itu juga harus dilihat skala prioritasnya. Tutupan hutan, tuturnya, lebih banyak membawa manfaat baik bagi bumi, masyarakat maupun seluruh ekosistem di dunia dibandingkan dengan kelapa sawit.

“Iya kelapa sawit bisa jadi sampo, sabun, dan segala macam tapi yang mendapat keuntungan itu kan si pengusaha bukan masyarakat, Kalimantan, atau Indonesia itu sendiri. Kalau wilayah itu tetap hutan dan bukan kelapa sawit, tentu yang mendapat keuntungan adalah masyarakat desanya, Kalimantan, begitu juga Indonesia. Itu (keberadaan hutan Kalimantan) juga alasan kenapa Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Sungguh sangat disayangkan fenomena kelapa sawit ini,” katanya.

Selain kelapa sawit, peraih penghargaan Citra untuk Pemeran Utama Pria Terbaik dalam film Ekskul tahun 2006 ini juga menyoroti perihal pariwisata di Indonesia. Menurutnya, potensi pariwisata di negeri agraris ini sangat besar.

Apalagi, terusnya, sekarang ini, seluruh dunia sudah mulai memperhatikan Indonesia dan rakyat Indonesia sendiri sudah mulai bangga dengan kekayaan alam dan keindahannya. Namun, ia meminta agar jangan hanya bangga akan hal itu, masyarakat juga perlu memberikan sesuatu yang berdampak positif pada Indonesia.

“Misalnya seperti yang lagi sering kita kampanyekan sekarang. Boleh bertualang, kemanapun, bahkan ke tempat-tempat yang masih “perawan” tapi ingat, jangan merusak. Tetap dijaga dan disayangi alam itu. Dan, ketika kita datang ke suatu tempat, gunakan kepekaan hati. Kamu ingin menjadi pecinta alam atau penikmat alam? Itu aja,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Belum selesai dengan kasus kematian Nela, gajah peliharaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), provinsi Riau, pada tanggal 17 Mei 2015 lalu. Kini, kasus kematian serupa kembali menimpa gajah Sumatera yang ditemukan mati tanpa gading di hutan tanaman industri PT Arara Abadi di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Saat ditemukan, pada Senin (22/06), kondisi gajah liar tersebut sudah membusuk. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Riau pun memperkirakan kalau kematian gajah itu sudah lebih dari satu minggu.

Rentetan kasus kematian gajah ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran dari banyak pihak. Direktur Komunikasi dan Advokasi World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Nyoman Iswarayoga kepada Greeners mengatakan bahwa setiap kali ada kematian gajah, selalu ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya.

“Penyebab kematian gajah itu bisa karena perburuan gading, diracun karena dianggap hama bagi perkebunan, dan adanya konflik gajah-manusia karena gajah tersebut masuk atau berpotensi untuk masuk ke dalam pemukiman warga,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Kamis (25/06).

Tentunya, lanjut Nyoman, beberapa kemungkinan itu akan sangat mengancam upaya konservasi gajah yang sedang marak digalakan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya mitigasi untuk meminimalisir ancaman tersebut.

Direktur Komunikasi dan Advokasi World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Nyoman Iswara Yoga. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Terkait kematian Nela, Nyoman mengakui bahwa untuk saat ini masih belum ada hasil lanjutan patologi anatomi dari analisis laboratorium mengenai penyebab kematian salah satu maskot Flying Squad yang pernah mengalungi aktor kawakan Harrison Ford bunga saat datang untuk syuting film dokumenter “Years of Living Dangerously” beberapa waktu lalu.

“Ini belum bisa kita konklusikan karena hasil toksikologinya juga belum ada. WWF masih menunggu hasil analisis lanjutannya,” tambah Nyoman.

Sedangkan untuk kematian gajah liar di Hutan Tanaman Industri (HTI) tanaman akasia milik Sinar Mas Forestry yang ditemukan tanpa gading, Nyoman meminta agar perusahaan pemegang konsesi menerapkan Best Management Practices (BMP) bila memang konsesinya berdampingan dengan habitat gajah.

“Keberadaan areal konsesi HTI di dekat kawasan hutan taman nasional tentu akan menambah risiko ancaman kematian gajah, makanya BMP itu penting,” tutupnya.

Sebagai informasi, kemarin, Senin (22/06), seekor gajah Sumatera ditemukan mati dengan dua gadingnya sudah hilang di hutan tanaman industri PT Arara Abadi di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Gajah tersebut diperkirakan berumur 14 sampai 16 tahun.

Menurut catatan WWF Indonesia, kematian gajah liar di kecamatan Pinggir sendiri menambah panjang daftar kematian gajah di Riau. Hingga Juni 2015, setidaknya sembilan gajah ditemukan mati. Pada periode 2004 hingga 2014, setidaknya ada 145 ekor gajah mati dengan berbagai penyebab.

Sedangkan Nela, gajah berusia sembilan tahun yang dirawat sejak bayi ditemukan mati pada pagi hari saat pawang hendak memandikannya. Kematian Nela sendiri baru dipublikasikan oleh WWF Indonesia pada Senin (15/06) lalu padahal gajah yang lincah dan selalu aktif ini ditemukan mati pada 17 Mei 2015.

Penulis: Danny Kosasih