Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat. Penyerahan itu diberikan kepada perwakilan masyarakat yang hadir dalam acara Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (9/8).

Sejumlah SK tersebut mencakup SK Hutan Sosial seluas 1,07 juta hektare dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 43.000 hektare. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan SK lahan sawit rakyat dan Sertifikat Layanan Dana Lingkungan.

Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim di tanah air. Presiden menyebut, lingkungan yang tidak terjaga akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

“Kalau lingkungan tidak bisa kita jaga, lingkungan tidak terjaga, yang paling berpengaruh nanti adalah kualitas hidup kita, baik berupa sakit, kekeringan, kemudian tekanan terhadap pangan. Itu saya kira yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ungkap Jokowi di LIKE Festival 2, Jumat (9/8).

BACA JUGA: Ini Alasan Pentingnya Penerapan Topik Perubahan Iklim di Kampus Islam

Jokowi menyampaikan bahwa sektor energi, pertambangan, dan kehutanan merupakan sektor yang berdampak besar terhadap lingkungan. Presiden pun mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan perhatian lebih terhadap aksi pemulihan lingkungan.

“Sehingga, saya selalu sampaikan semua pertambangan harus memiliki nursery. Pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan harus menjadi concern dari Kementerian Kehutanan,” tambahnya.

Acara ini juga turut dihadiri beberapa menteri dan pejabat. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat. Foto: KLHK

SK Tora Berikan Kemudahan bagi Warga

Sementara itu, sejumlah penerima SK TORA merasakan kemudahan untuk mengurus legalitas lahan melalui program TORA. Salah satunya Komarsela, penerima SK TORA dari Maluku merasakan kemudahan tersebut.

“Bagi kami di sana mudah mendapatkan karena ada pemerintah yang juga memberi ruang bagi kami untuk akses proses pengurusan ini. Kemudian, setelah ada program itu, kami dipercayakan untuk ada di Jakarta untuk menerima SK TORA,” tutur Komarsela.

BACA JUGA: FPCI Menguak Fakta-Fakta Perubahan Iklim Lewat Buku

Selain itu, Javarudin, penerima SK TORA dari Provinsi Riau, juga mengatakan bahwa dengan adanya SK TORA, ia bisa memanfaatkan lahannya untuk kebutuhan sehari-hari.

“Manfaatnya sangat besar karena di lahan tersebut kami bisa berusaha menanam tanaman yang hasilnya kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Javarudin.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pegiat lingkungan asal Surabaya mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut berisikan permintaan bantuan sosial (bansos) untuk membersihkan sungai yang tercemar plastik.

Surat tersebut ditulis oleh Koordinator River Warrior IndonesiaRiver Warrior Indonesia, Thara Bending Sandrina. Ia merupakan mahasiswi di Universitas Airlangga Fakultas Kelautan dan Perikanan. Thara telah mengirimkan surat tersebut kepada Jokowi pada Selasa, (6/2).

BACA JUGA: Gunakan Botol Plastik saat Debat, River Warrior Protes ke KPU

Thara menyatakan di tengah situasi politik menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini, dirinya merasa sedih melihat pemimpin Indonesia yang belum menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu lingkungan. Terutama sungai yang kini kondisinya semakin kritis butuh penanganan yang cepat. Sebab, sungai di Indonesia mengalami penurunan kualitas 46% dari 70.000 sungai di Indonesia yang tercemar berat.

“Dari pada buat bansos yang nilainya ratusan triliun, seharusnya ada alokasi bansos untuk membersihkan sungai-sungai Indonesia dari sampah plastik,” ungkap Thara melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/2).

Mahasiswi semester 8 itu meminta ada keadilan antargenerasi. Pemerintah harus memprioritaskan kelestarian sungai, mengingat sungai adalah sumber kehidupan, lanjut Thara.

“Saya prihatin dengan kondisi sungai-sungai di berbagai daerah semakin tercemar. Sehingga, perlu upaya pemulihan dan kita membutuhkan bantuan sosial untuk memulihkan kesehatannya” ungkap thara.

Thara berharap pemerintahan di bawah komando Jokowi ini dapat memberikan bantuan sosial yang tepat dan terencana. Khususnya untuk memperbaiki serta menjaga keberlangsungan sungai-sungai di Indonesia.

Pegiat lingkungan asal Surabaya mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Foto: River Warrior Indonesia

Pemerintah Dinilai Belum Serius Mengelola Sungai

Thara menilai, pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Jokowi tidak serius dalam mengelola sungai. Kemudian, pemerintah masih mengabaikan upaya-upaya pengendalian pencemaran sungai.

“Akibatnya, kini sungai-sungai di Indonesia terus menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat dan industri,” ujar Thara.

Padahal, setiap sungai di Indonesia harus terbebas dari sampah. Hal itu juga telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Faktanya, sungai-sungai di Indonesia masih penuh sampah. Apalagi, Indonesia berada di peringkat dua penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Kondisi ini menjadi bukti bahwa pemerintah belum bisa menjalankan tugasnya mewujudkan aturan yang melindungi sungai dari sampah. Sebab, data telah menunjukkan bahwa sebanyak 187,2 juta ton sampah plastik berakhir mencemari lingkungan.

Pemerintah Bisa Berikan Bansos untuk Selamatkan Sungai

Pemerintah bisa memberikan banyak bantuan sosial untuk menyelamatkan sungai dari kerusakan. Bantuan itu bisa berupa program-program seperti fasilitas pengelolaan sampah.

“Pemerintah bisa melayani pengelolaan sampah bagi 100% penduduk Indonesia. Program pengelolaan sampah secara efektif untuk mencegah pencemaran sungai, akibat limbah rumah tangga dan sampah plastik. Pemerintah juga bisa menyediakan tempat pengolahan sampah terpadu di setiap desa, agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai,” kata Thara.

Bantuan kedua yang bisa pemerintah berikan yakni rehabilitasi lingkungan. Dalam program ini, pemerintah dapat mendorong kegiatan membersihkan sampah dan mikroplastik dari badan air sungai.

Langkah selanjutnya, penting melakukan edukasi tentang lingkungan. Misalnya, membentuk program edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga kelestarian dan kualitas air sungai, serta edukasi bahaya penggunaan plastik sekali pakai.

BACA JUGA: Biasakan Guna Ulang, Tahun 2030 Plastik Sekali Pakai Dilarang

“Melalui iklan layanan masyarakat audiovisual yang masif di media online dan media massa cetak, film pendek, mendorong lahirnya komunitas masyarakat yang aktif mengelola sampah dan mengurangi timbulnya sampah,” ungkapnya.

Terakhir, lanjut Thara, pengawasan dan penegakan hukum juga penting untuk diketatkan. Ia berharap upaya monitoring dan pengawasan yang ketat dapat memberikan sanksi pidana pada pelaku pencemaran lingkungan. Sehingga, aksi-aksi perusakan atau pencemaran sungai tidak terulang lagi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pengelolaan sampah masih menjadi tantangan pemerintah daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pengelolaan sampah di daerah masih belum signifikan.

Kewajiban pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap, memfasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan, serta memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dalam dua tahun terakhir, jumlah provinsi dengan timbulan sampah terbanyak di Indonesia tahun 2021 yaitu Jawa Tengah sebanyak 5,14 juta ton, Jawa Barat 4,59 juta ton, Jawa Timur 3,71 juta ton. Selanjutnya DKI Jakarta sebanyak 3,08 juta ton dan Sumatra Utara sebanyak 2,03 juta ton.

Dari data KLHK, masih banyak daerah di Indonesia yang data Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dalam kategori sangat kurang. Target rata-rata IKPS yaitu 61 poin atau kategori sedang, tapi pencapaiannya pada 2020 hanya 49,44 poin.

Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SISPN), jumlah timbulan sampah nasional pada 2021 yaitu 68,5 juta ton.

“Sementara capaian kinerja pengurangan sampah 2021 yaitu 15 % dan penanganan sampah yaitu 48 %, serta sampah yang tak terkelola sebesar 48,89%,” katanya dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 KLHK, baru-baru ini.

Sebelumnya ia menyatakan pemerintah daerah belum memprioritaskan pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan sampah masuk dalam kewenangan konkuren wajib tapi bukan pelayanan dasar. “Karena bukan pelayanan dasar maka yang pelayanan dasarlah yang menjadi prioritas,” imbuhnya.

Insentif Pengelolaan Sampah  

Untuk mempercepat pengelolaan sampah daerah, pemerintah pusat memberi insentif sebesar Rp 500.000 kepada pemerintah daerah (pemda) setiap berhasil mengumpulkan satu ton sampah.

Ini menyusul pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) guna mendorong target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan juga jalan keluar dari permasalahan sampah di kota-kota besar di Indonesia.

Upaya pemerintah mendorong PLTSa tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Perpres ini menekankan percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (PLTSa) di 12 daerah. Mulai dari Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

Sumber pendanaan pembangunan PLTSa ini berasal dari APBD dan APBN. Khusus untuk pendanaan dari APBN sebagai bantuan biaya layanan pengolahan sampah kepada pemda yaitu paling tinggi Rp 500.000 per ton sampah.

Sampah plastik memenuhi tempat pemrosesan akhir. Foto: Shutterstock

Banyak Pemda Belum Benar Menangani Sampah

Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan tujuan dari insentif ini yaitu untuk meningkatkan pengelolaan sampah di pemda. Sayangnya hingga saat ini masih banyak daerah yang belum benar dalam menangani masalah sampah. Padahal anggarannya sudah ada. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, anggaran insentif untuk pemda terkait permasalahan ini sudah pernah dibahas pada tahun 2022 ini. Besarannya Rp 187 miliar di APBN 2022.

Keterbatasan Penyediaan Anggaran Operasi Sampah

Pengamat permasalahan sampah dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Enri Damanhuri menyatakan saat ini hanya ada satu kota yang menjalankan dan memanfaatkan insentif ini.

“Walaupun peraturan ini sudah ada, hanya Surabaya yang mampu memanfaatkannya. Sedangkan 11 kota lain masih belum jalan,” kata dia kepada Greeners.

Enri menyebut, masalah utama pengelolaan sampah di pemda yakni karena keterbatasan dalam penyediaan anggaran pengoperasian sampah. 

Pengamat sosial dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Lubis menyatakan, besaran APBD, termasuk untuk pengelolaan sampah tiap daerah berbeda. Bergantung jumlah populasi dan luas wilayahnya.

Khusus daerah yang berkarakteristik perkotaan dengan populasi lebih padat dalam wilayah relatif sempit maka anggaran pengelolaan sampahnya lebih besar.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Greenpeace Indonesia kecewa dan menyayangkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tak menyebut dan menyinggung soal krisis iklim. Padahal dampak dari krisis iklim sudah nyata masyarakat rasakan.

Dalam pidato kenegaraan jelang HUT RI ke-77 di Gedung MPR/DPR itu, Jokowi hanya menyebut tiga krisis yang saat ini dunia hadapi. Krisis tersebut yakni krisis pangan, energi dan krisis finansial.

“Namun sayangnya, salah satu krisis yang paling nyata di depan mata dan sedang terjadi di seluruh dunia yaitu krisis iklim, tidak disinggung sama sekali,” kata Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dalam keterangannya, baru-baru ini.

Padahal menurutnya, Indonesia harus terlibat aktif dalam kepemimpinan global terhadap permasalahan perubahan iklim. Indonesia merupakan salah satu negara rentan terhadap dampak bencana iklim sekaligus sebagai pertahanan terakhir upaya menghindari bencana iklim yang tak terpulihkan.

Dalam kepemimpinannya, pemerintah harus membawa Indonesia bertransisi dari energi fosil ke energi bersih dan terbarukan. Selain itu, juga memastikan melindungi hutan alam Indonesia yang tersisa. Di samping itu juga harus menerapkan ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan, yang dapat membawa Indonesia merdeka dari krisis iklim.

Ekonomi Ekstraktif Masih Mendominasi

Lebih jauh tambahnya, Indonesia pun masih mengandalkan ekonomi ekstraktif yang selama ini berkontribusi pada perusakan lingkungan hidup, perubahan iklim dan krisis iklim. Presiden secara spesifik menyebutkan tentang hilirisasi industri tambang nikel, bauksit, tembaga dan timah.

“Industri yang presiden sebut merupakan industri ekstraktif yang kita semua ketahui, operasi tambang-tambangnya mempunyai sejarah penghancuran lingkungan secara masif,” paparnya.

Selain itu, fenomena pencemaran tanah dan air, perampasan lahan, kehancuran hutan, serta korban tenggelam di lubang tambang adalah kenyataan pahit akibat dampak operasi tambang selama ini.

Menggencarkan ekonomi berbasis industri ekstraktif, sambung dia menambah potensi meminggirkan dan memiskinkan masyarakat lokal.

Sementara pembangunan IKN yang digadang-gadang akan menjadi kota hijau, berteknologi tinggi perlu peninjauan ulang. Penetapan dan pembangunan nusantara sebagai ibu kota negara telah mengorbankan beratus-ratus hektare hutan tropis Kalimantan. Di samping itu juga habitat satwa endemik Indonesia, yaitu orang utan serta satwa liar lainnya dan melepaskan emisi karbon yang signifikan.

Presiden juga menyebutkan tentang penggunaan energi bersih seperti matahari, panas bumi, air, angin dan juga ombak. Nyatanya, sampai tahun 2056, Indonesia baru akan memensiunkan PLTU batu bara. Penggunaan batu bara masih mendominasi sekitar 65 % bauran energi nasional.

Perusahaan Raksasa Energi Fosil Bertanggung Jawab atas Kerusakan Lingkungan. Foto: Pxhere.

Indonesia Harus Merdeka dari Krisis Iklim

Selain itu, kebanggaan pemerintah pada minyak sawit tidak serta merta mensejahterakan kehidupan petani sawit kecil. Justru berpotensi memberikan pemutihan terhadap keberadaan perkebunan sawit dalam kawasan hutan.

Subsidi dan keuntungan berlipat ganda hanya segelintir perusahaan-perusahaan sawit raksasa yang menikmati. Terlebih lagi, peristiwa kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, masih menyisakan tanda tanya besar atas pengelolaan minyak sawit mentah di dalam negeri.

Pemerintah, sambung Leonard harus membawa Indonesia bertransisi dari energi fosil ke energi bersih dan terbarukan. Selain itu, juga memastikan melindungi hutan alam Indonesia yang tersisa, menerapkan ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan, yang dapat membawa Indonesia merdeka dari krisis iklim.

“Hal-hal tersebut akan memperjelas komitmen Indonesia terhadap resolusi terbaru Majelis Umum PBB. Resolusi itu menetapkan lingkungan hidup yang bersih, aman dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia,” pungkas Leonard.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Langkah Presiden Jokowi mengajak bersepeda dan memberi cenderamata sepeda bambu Spedagi kepada Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, Senin (6/6) mendapat respon positif dari Yayasan Bambu Lestari (YBL).

Penasihat Senior YBL, Noer Fauzi Rachman menyatakan, langkah Presiden Jokowi menandakan andil terhadap alam dan rakyat Indonesia dalam kancah diplomasi internasional.

“Penggunaan sepeda bambu ini penting untuk memberi penanda bagi pentingnya adanya kemampuan warga Indonesia melakukan inovasi teknologi dengan penggunaan material ramah lingkungan. Memproduksi barang kebutuhan manusia modern berbasis industri rakyat,” katanya dalam keterangan resminya baru-baru ini.

Lebih jauh, Noer juga menyebut langkah tersebut turut mempromosikan sepeda bambu kepada dunia. Ia menambahkan penggunaan sepeda bambu dalam penerimaan kepala negara sahabat sangat penting dan menarik dalam konteks pertemuan G20 mendatang.

Direktur Eksekutif YBL, Monica Tanuhandaru mengatakan, pemberian cenderamata sepeda bambu itu menunjukkan keberpihakan presiden kepada industri bambu rakyat dan produk hasil karya anak bangsa.

Saat ini YBL telah melakukan kolaborasi bersama dengan Spedagi, nama sepeda bambu yang rancangan, produksi dan pengembangannya berada di tangan Singgih Kartono. Pada tahun 2021, YBL mendampingi 388 Mama Bambu di 21 desa di 7 kabupaten di Flores serta berhasil menyemai dan merawat 2,5 juta bibit bambu.

Sebelumnya Presiden Jokowi sempat ke Kampus Bambu Turetogo, Ngada, NTT. Presiden berkesempatan berbincang dengan para Mama Bambu dan Singgih Kartono. Selanjutnya membeli satu unit Dalanrata (road bike) yang desainnya untuk penggunaan di jalan raya. Presiden pun memesan satu lagi untuk ia berikan ke PM Australia.

Sepeda Bambu Spedagi Tangguh dan Ramah Lingkungan

Spedagi merupakan sepeda dengan rangka (frame) terbuat dari bambu. Sedangkan unsur lainnya merupakan produk yang berkualitas dan diperoleh dari pasar. Meski terbuat dari bambu, kekuatan sepeda Spedagi tidak bisa dipandang remeh.

Seri Dalanrata sudah pernah pesepeda Indonesia gunakan untuk menyelesaikan event bersepeda jarak jauh paling bergengsi di dunia, yaitu Paris-Brest-Paris Randonneur 2019. Kedua pesepeda Indonesia (Salman Faridi dan Vidi Widyastono) yang menggunakan Dalanrata sukses melahap rute sepanjang 1.200 km. Dalanrata juga berhasil menyelesaikan tur sepeda Bentang Jawa dari Anyer ke Banyuwangi (1.400 km) pada 2022.

“Sepeda bambu itu kuat, secara visual lebih indah dan cantik dibandingkan material lainnya. Juga lebih nyaman karena bambu memiliki karakter menyerap getaran, sel-sel bambu itu seperti suspensi mikro,” ujar Singgih Kartono.

Singgih mulai merancang sepeda bambu pada 2013 seusai dia merasa “tertampar” melihat keberadaan sepeda bambu di sejumlah negara yang tidak memiliki bambu. Padahal Indonesia kaya dengan bambu, demikian pikirnya pada waktu itu.

Sepeda bambu ini sudah terkenal di kancah internasional. Foto: YBL

Gunakan Bambu dari Temanggung

Menggunakan potensi bambu yang tumbuh di desanya yakni di Temanggung, Jawa Tengah, Singgih kemudian mulai merancang dan memproduksi sepeda bambu di bawah bendera Spedagi. UMKM ini melatih dan mendidik pemuda desa untuk membuat sepeda bambu.

Dalam percaturan desain internasional, sepeda bambu Spedagi telah harum namanya. Pada 2018, sepeda bambu Spedagi meraih Gold Prize pada ajang bergengsi Good Design Award di Tokyo. Sepeda bambu Spedagi juga telah menjadi mata kuliah pilihan di lembaga pendidikan desain Tokyo Zokei University.

“Dalam konteks program bambu di Indonesia, kita membutuhkan simbol-simbol, ikon-ikon untuk membangkitkan kecintaan masyarakat kepada bambu. Produk-produk yang bagus dan keren, dari sisi fungsi maupun estetik, seperti sepeda bambu, akan memiliki peran penting dalam revitalisasi industri bambu berbasis desa,” paparnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Presiden RI Joko Widodo meresmikan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga sampah (PLTSa) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. PLTsa Benowo di Surabaya ini adalah yang pertama beroperasi dari tujuh kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016.

Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya karena dapat membangun instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik sehingga PLTSa ini dapat beroperasi.

“Kecepatan bekerja Pemerintah Kota Surabaya patut kita acungi jempol sehingga ini selesai yang pertama. Dari tujuh kota yang saya tunjuk lewat Peraturan Presiden, ini yang pertama jadi. Yang lain masih maju mundur, maju, kurang urusan tipping fee, urusan masalah barang daerah, urusan mengenai, belum selesai,” ujar Presiden pada peresmian PLTSa TPA Benowo, di Surabaya, Kamis (06/05/2021).

Payung Hukum Sudah Siap

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan, untuk mendukung program pembangkit listrik berbasis sampah ini dirinya telah mengeluarkan sejumlah payung hukum. Hal tersebut juga untuk memastikan pemerintah daerah berani mengeksekusi program tersebut tanpa takut dipanggil pihak-pihak seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK karena belum adanya payung hukum yang jelas.

“Saya siapkan Perpres-nya, saya siapkan PP-nya. Untuk apa? Karena pengalaman yang saya alami sejak tahun 2008 saya masih jadi wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden, tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah dari sampah ke listrik seperti yang sejak dulu saya inginkan di Kota Solo waktu menjadi wali kota,” tuturnya.

Payung hukum yang telah dikeluarkan tersebut di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar.

Kemudian Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Melalui Perpres ini jumlah kota yang ditunjuk menjadi 12 kota, dengan tambahan 5 kota lainnya yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi,  Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

“Saya gonta-ganti urusan Perpres, urusan PP, bagaimana agar seluruh kota bisa melakukan ini. Karena urusan sampah itu bukan hanya urusan menjadikan sampah menjadi listrik bukan itu, tapi urusan kebersihan kota, urusan nanti kalau ada masalah pencemaran karena sampah yang ditumpuk-tumpuk, kemudian kalau hujan menghasilkan limbah lindi, problem semuanya,” ujar Jokowi.

Perlunya Replikasi di Kota Kota Lain 

Lebih lanjut, Presiden pun menyampaikan akan mendorong kota-kota lainnya untuk mereplika sistem pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan yang telah digunakan di Surabaya ini.

“Sehingga sekali lagi saya acung dua jempol untuk Pemerintah Kota Surabaya, baik wali kota lama maupun wali kota yang baru. Nanti kota-kota lain akan perintah untuk sudahlah enggak usah ruwet-ruwet, pakai ide-ide, lihat saja di Surabaya untuk ditiru,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam laporannya mengatakan bahwa sebelumnya TPA Benowo beroperasi sejak tahun 2001 dengan luas 37,4 hektar dan setiap harinya menerima sampah 1.600 ton per hari.

Pengurangan sampah ke TPA Benowo pun terus dilakukan Pemkot Surabaya dengan peran serta masyarakat yang melakukan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Hal tersebut pun dapat mengurangi masuknya sampah ke TPA Benowo sampai 20 persen.

Lalu, pengolahan sampah secara efektif ditingkatkan lagi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam mewujudkan PLTSa Benowo berkapasitas 11 megawatt listrik.

“Hasil dari kerja sama itu dapat menghasilkan listrik 11 megawatt, di mana 2 megawatt berasal dari landfill gas power plant dan 9 megawatt berasal dari gasification power plant,” tambah Eri.

Eri juga berterima kasih kepada Tri Rismaharini yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya karena telah memperjuangkan pembangunan PLTSa Benowo. “Kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bu Tri Rismaharini karena beliau yang membimbing dan terus berjuang tanpa mengenal lelah sehingga PLTSa ini dapat berdiri dan beroperasi,” tutupnya.

Penulis: Dewi Purningsih

BACA JUGA : Indonesia Darurat Sampah, Pembangunan PLTSa di Kota-Kota Lain Terus Didorong

BACA JUGA : RDF Mampu Perbaiki Ekosistem Pengelolaan Sampah di Cilacap

Pemerintah kembali meredistribusi aset tanah kepada masyarakat adat. Redistribusi aset ini meliputi hutan sosial, hutan adat, dan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora). Berbagai persoalan mulai dari sengketa tanah hingga kesejahteraan masyarakat bisa terjawab dengan redistribusi aset ini.

Jakarta (Greeners) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pemerintah secara khusus memperhatikan redistribusi aset bagi masyarakat. Jokowi menilai redistribusi aset ini dapat menjadi solusi ketimpangan ekonomi khususnya yang terjadi di pedesaan sekitar lingkungan hutan.

Redistribusi aset ini dia klaim dapat menjawab banyaknya permasalahan sengketa agraria di Indonesia. Masalah tersebut, lanjut Jokowi, tak jarang menyeret masyarakat dalam berbagai konflik dengan perusahaan maupun pemerintah.

“Karena itu pemerintah akan mendorong distribusi aset ini. Baik melalui kebijakan perhutanan sosial maupun reforma agraria,”ujar Presiden dalam acara Penyerahaan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan SK Tanah Objek Refoma Agraria (TORA), Kamis (7/1/2021).

Jokowi Berjanji Awasi Pengelolaan Kawasan Redistribusi

Sejak lima tahun terakhir, Pemerintah Tanah Air memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.

Sebagai informasi, rincian redistribusi aset bagi masyarakat adat maupun pedesaan kali ini meliputi:

• SK Hutan Sosial sebanyak 2.929 meliputi luas tanah 3.442.000 hektar bagi kurang lebih 601.000 kepala keluarga (KK).
• SK Hutan Adat sebanyak 35 meliputi luas tanah 37.500 hektar.
• SK TORA sebanyak 58 SK meliputi luas tanah 72.000 hektar di 17 Provinsi.

Jokowi berharap redistribusi kawasan hutan ini tidak hanya sekadar seremoni semata. Dia berjanji akan terus mengawasi agar lahan-lahan tersebut bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan produktif. Dengan begitu, masyarakat dapat menerima manfaat ekonomi yang besar.

Dia berharap para penerima redistribusi aset mulai merumuskan aspek usaha. Menurutnya, para penerima harus segera mengisi lahan dengan kegiatan produktif bernilai ekonomi. Jangan sampai setelah mendapat SK malah SK tersebut berpindah tangan.

“Hati-hati. Saya ikuti (pengelolaan lahannya). Bisa pilih (kegiatan) yang cocok sesuai dengan provinsi dan wilayah masing-masing. Semua harus ada kalkulasi dan perhitungan mana yang lebih menguntungkan, silakan kerjakan,”jelasnya.

Presiden RI berharap para penerima redistribusi aset mulai merumuskan aspek usaha. Foto: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca juga: DFW: Pemerintah Melupakan Pemulihan Ekonomi Perikanan

Pemerintah Siapkan Bantuan Modal Usaha

Lebih jauh, Jokowi meminta kementerian untuk membantu masyarakat agar dapat mengakses modal usaha. Secara khusus dia menyebut Kementerian Desa agar membantu kelompok usaha perhutanan sosial di dekat pedesaan untuk mendorong modal usaha melalui bantuan Dana Desa.

Selain itu, kata dia, Kementerian Koperasi juga bisa memberi bantuan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut, lanjut dia, anggarannya telah ditambah menjadi Rp 190 triliun dengan bunga 6 persen per tahun.

“Mestinya, untuk permodalan sangat memungkinkan,” katanya.

Jokowi juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi dan kabupaten membantuk kelompok usaha perhutanan sosial. Menurutnya, Pemda bisa memberikan pendampingan berupa manajemen dan penggunaan teknologi dengan lebih masif dan berkesinambungan.

“Cara-cara ini agar kita bisa memetik keuntungan besar pada suatu waktu nanti. Saya minta ada terobosan-terobosan pijakan yang terkonsolidasi antar kementerian, pusat, dan daerah. Sehingga program perhutanan sosial ini betul-betul memberi dampak yang signifikan terhadap pemerataan ekonomi rakyat, tanpa mengganggu fungsi hutan dan ekosistemnya. Hutan bisa dipelihara, keuntungan bisa didapat oleh rakyat,” pungkasnya.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang Impor Sampah dan Limbah di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya telah mendapatkan laporan mengenai impor sampah dan limbah ke Indonesia yang semakin meningkat. Tren ini juga terjadi di negara-negara berkembang, bukan hanya di Indonesia saja.

“Saya mendapatkan laporan mengenai tren impor sampah dan limbah di Indonesia semakin meningkat. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Peningkatan impor sampah dan limbah harus betul-betul disikapi dengan hati-hati,” ujar Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/08/2019).

Di satu sisi, impor terutama scrap kertas dan plastik datang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, tetapi di sisi yang lain, banyaknya sampah dan limbah yang ikut serta masuk ke Indonesia melalui aliran bahan baku tersebut berpotensi merusak lingkungan, terutama jika sampah atau limbah impor itu tidak dapat didaur ulang dan terkontaminasi oleh bahan beracun berbahaya atau B3.

BACA JUGA : Amandemen Konvensi Basel Dorong Pengetatan Impor Limbah Plastik Global

Menurut Jokowi, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam mengendalikan permasalahan ini, pertama harus memaksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri lebih dahulu untuk kebutuhan bahan baku industri. Kedua, regulasi yang dibutuhkan dalam rangka memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah agar segera dipercepat penyelesaiannya.

Ketiga, penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia, dan juga dilakukan langkah-langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran di lapangan. “Oleh karena itu langkah-langkah pengendalian harus dilakukan,” tegas Jokowi.

LSM Ecoton saat melakukan aksi di depan Kedubes Amerika (19/07/2019). Foto : www.greeners.co/Dewi Purningsih

Menurut data yang disampaikan oleh Ecoton, sampah yang diimpor oleh perusahaan-perusahaan pendaur ulang plastik dan kertas Indonesia meningkat drastis, lebih dari 150% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018 saja, tercatat volume dagang sekitar 320,000 ton dengan nilai sekitar USD 90 juta.

Namun demikian, pengamatan para aktivis lingkungan di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 20-40% dari sampah yang diimpor ini tidak dikelola sebagaimana mestinya dan dibuang ke lingkungan dan salah satu akibatnya Indonesia menjadi penghasil timbulan sampah plastik sekitar 9,5 juta ton per tahun.

“Perusahaan kertas yang kami pantau hampir semuanya menyalahgunakan izin impor, karena mengimpor sampah kertas terkontaminasi plastik dan memperjualbelikannya kepada masyarakat, bahkan membuangnya di sempadan sungai dan lahan bekas tambang Galian C,” kata Prigi Arisandi selaku Direktur Eksekutif Ecoton.

BACA JUGA : Tanggapi Aksi Ecoton, Kedubes Amerika Sesali Pengiriman Sampah Ilegal

Prigi mengatakan sampah skrap plastik bernilai rendah umumnya dibakar dan limbah proses daur ulang dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan limbah. Limbah cair dari 12 industri kertas Jawa Timur pengimpor sampah kertas melepaskan limbah mikroplastik ke Kali Brantas. Akibatnya sumber air baku PDAM dan 80% sampel ikan Kali Brantas mengandung mikroplastik di dalam lambungnya.

Awal tahun ini Indonesia sudah mengembalikan lebih dari 50 kontainer sampah plastik yang diimpor oleh beberapa pabrik plastik dan pabrik kertas di Batam, Banten, Karawang, Tangerang dan Surabaya.

Prigi menegaskan, Indonesia harus serius menghentikan kasus ini dan segera mengkaji ulang kebijakan impor sampah plastik. Para aktivis lingkungan merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mengikuti langkah China dalam menetapkan kontaminan dalam sampah impor sebesar 0.5% selama 2 tahun.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Following recent political speech made by Joko ‘Jokowi’ Widodo after being re-elected for another term, 2019-2024, on 14 July 2019, which did not mention anything about environment issues, Indonesia’s green watchdogs consider the gesture as bad projection for the future of the country’s environmental state and humanity.

Boy Even Sembirin, Manager of Policy Assessment of Indonesian Forum for the Environment or WALHI, five steps of the Indonesia’s Vision by Jokowi sided on business interests or investment, instead of people’s welfare.

“The visions are back steps. Infrastructure, human resources, investment, bureaucratic reform, and state budget allocation are leading to massive increase of investments. The first vision of government’s working plan for infrastructure means to boost investment,” said Sembiring in a press conference in Jakarta on Tuesday (16/07/2019).

READ ALSO :Minister Luhut: The G20 Summit Gives Positive Results For Indonesia

People should be the subject who can manage their own resources under the policies that bring protection of lands managed by them.

“If that is the situation, it will bring concerns into the people, because there is nothing about environment issues in the Jokowi’s Vision,” he said. “Furthermore, it shows that his political promises documents are contradictory, between humanity and environment versus investment.”

Khalisah Khalid, chief of Politics Desk of WALHI, said that environment condition is being weakened in the future because of massive destruction, without any good policies to support improvements.

Kiri ke Kanan: Yuyun Harmono Manager Kampanye Walhi, Khalisah Khalid Kepala Desk Politik WALHI, Roy Evan Sembiring Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi/Foto: Dewi Purningsih/www.greeners.co

“We are worried, if the government is not critical about environment issues in the future, destruction will come. The irony is regulations to protect the people and environment are not going anywhere, such as indigenous peoples bill and water bill,” said Khalid.

Meanwhile, Abetnego Tarigan, expert staff of the Presidential Staff Office, said that there’s no need for such concerns related to the winning speech. The visions mentioned by the president were crucial issues need to be accelerated and there were more significant efforts to be achieved.

READ ALSO : President Jokowi Handed Over Social Forestry Decrees to Groups in West Java

“It was just to underline which ones needed for quick progress and stressing out in the context of moving to the future. I also received critics and tried to convince all parties that the issues not mentioned [in the speech] are not forgotten. All sectors that we’re trying to fight are on track,” he said to Greeners via phone on Wednesday (17/07/2019).

Furthermore, he said the environment issues will be included in the Mid-Term National Development Planning, which will be passed by early of January 2020.

“All sectors are being processed. Pak Moeldoko had sent letters related to president’s promises into the planning. All sectors will be included at the planning, I am working on it,” he said adding that not all should be mentioned in the speech, the important thing is that all documents will be on track, so it will not be just issue but also implementation.

“We will see at the Presidential Speech on August 16th, after that there will be inaugural speech. Those two speeches need to have more stressing on things need to be concerns,” he said.

Reports by Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pidato Visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo di Sentul, Bogor pada 14 Juli 2019 lalu tidak menyinggung sama sekali permasalahan terkait lingkungan.

Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) menilai hal tersebut memperlihatkan proyeksi buruk bagi masa depan lingkungan hidup dan kemanusiaan.

Boy Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI, menyampaikan bahwa Lima tahapan Visi Indonesia ala Jokowi memperlihatkan dominasi keberpihakannya pada kepentingan bisnis atau investasi, bukan mengabdi pada kepentingan rakyat.

“Visi yang diungkapkan sangatlah mundur. Dilihat dari visi yang disampaikan yakni infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Investasi, Reformasi Birokrasi dan Penggunaan APBN, terlihat hal tersebut nantinya akan semakin tingginya investasi yang besar-besaran. Karena visi pertama perencanaan kerja pemerintah infrastruktur yang dibangun Jokowi ini guna menggenjot investasi,” ujar Boy saat konferensi pers di Kantor WALHI, Jakarta, Selasa (16/07/2019).

BACA JUGA : Jokowi Serahkan 37 SK Perhutanan Sosial Kepada 5.459 KK di Wilayah Jabar

Rakyat semestinya ditempatkan sebagai subjek yang mampu mengelola kekayaan alamnya melalui kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat.

“Kalau seperti ini akan membuat kekhawatiran di masyarakat, karena tidak adanya isu lingkungan yang dibahas di Visi Jokowi selain itu jadi memperlihatkan kalau dokumen janji politiknya sebenarnya saling kontradiktif, antara keberpihakan pada kemanusiaan dan lingkungan hidup VS keberpihakan pada investasi,” tegas Boy.

Kiri ke Kanan: Yuyun Harmono Manager Kampanye Walhi, Khalisah Khalid Kepala Desk Politik WALHI, Boy Even Sembiring Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi/Foto: Dewi Purningsih/www.greeners.co

Kekhawatiran ini juga disampaikan oleh Khalisah Khalid, selaku Kepala Desk Politik WALHI, ia menyampaikan bahwa ke depan sektor lingkungan hidup akan semakin lemah karena penghancuran lingkungan terus terjadi tanpa adanya narasi dan kebijakan yang bisa dipegang.

“Kami khawatir, kalau pemerintah tidak kritis ke depannya pada masalah lingkungan ini akan hancur lingkungan kita. Ironinya, regulasi yang meiindungi rakyat dan lingkungan hidup justru jalan di tempat, seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Air,” ujar Khalisah.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan, mengatakan tidak perlu ada kekhawatiran akan pidato kemenangan Pak Jokowi pada 14 Juli lalu.

Visi-visi yang disampaikan Jokowi tersebut merupakan isu krusial yang perkembangannya dibutuhkan banyak percepatan dan banyak upaya yang lebih signifikan untuk dilakukan.

BACA JUGA : Jokowi: OOC Harus Menjadi Motor Penggerak Revolusi Mental Global untuk Merawat Laut

“Kemarin itu hanya memberikan penekanan mana yang memang membutuhkan progres yang cepat dan penekanan dalam konteks melihat ke depan. Saya juga mendapat banyak kritikan dan berupaya meyakinkan semua pihak bahwa isu yang tidak disebutkan bukan pada tingkat dilupakan. Semua sektor sedang kita perjuangkan untuk bergerak on track,” ujar Abet saat dihubungi oleh Greeners melalui telepon pada Rabu sore (17/07/2019).

Abet menegaskan bahwa isu-isu yang tidak disebutkan dalam pidato tersebut pasti akan tercantum di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang rencananya akan di sahkan pada awal Januari 2020.

“Semua sektor sedang diproses, Pak Moeldoko sudah mengirim surat terkait janji Presiden ke dalam RPJMN. Semua sektor pasti ada di RPJMN, saya sedang mengerjakan hal tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, tidak semua hal harus disebutkan dalam pidato yang terpeting dokumen semua on the track jangan sampai hanya ingin disebut isunya tapi tidak berjalan kebijakannya.

“Kita lihat nanti di Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus, setelah itu ada pidato pelantikan. Kalau dua pidato tersebut memang harus ada penekanan yang akan mendapatkan perhatian,” tutupnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Dalam Debat Kedua Calon Presiden yang berlangsung pada tanggal 17 Februari lalu, capres nomor urut 01, Joko Widodo mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan bisa diatasi karena ada penegakan hukum terhadap 11 perusahaan dan sudah diberi denda dengan nilai total mencapai Rp18,9 triliun. Faktanya, meski disebutkan kemenangan dalam gugatan terhadap korporasi, namun belum ada satu rupiah pun yang masuk ke dalam kas negara.

Dalam data yang disampaikan oleh WALHI, sejak tahun 2015-2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) telah mengantongi deposit kemenangan terhadap korporasi dalam gugatan perdata untuk kerugian lingkungan hidup sebesar Rp16,94 triliun dan Rp1,37 triliun untuk biaya pemulihan.

BACA JUGA: WALHI Temukan Pembukaan Lahan Ilegal Seluas 34 Hektare di Pangkalan Bun 

Arie Rompas, Team Leader Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, mengatakan bahwa tahun 2014, salah satu kasus kebakaran hutan yang digugat perdata oleh pemerintah adalah Bumi Mekar Hijau (BMH), pemasok untuk Asia Pulp and Paper, perusahaan bubur kertas terbesar di Indonesia. Konsesi BMH yang terletak di Sumatera Selatan kembali terbakar pada peristiwa kebakaran hutan terburuk tahun 2015.

“Dengan tidak memaksa perusahaan-perusahaan tersebut untuk membayar, pemerintah terkesan mengirim pesan berbahaya yakni keuntungan perusahaan lebih penting di hadapan hukum, udara bersih, kesehatan dan perlindungan hutan. Sampai hari ini tidak ada satu perusahaan pun yang membayar kompensasi atas peran mereka dalam bencana tersebut,” kata Arie saat dihubungi Greeners, Selasa (19/02/2019).

Arie mengatakan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang terjadi di Sumatera, Kalimantan dan Papua menyebabkan kabut asap yang mengganggu jutaan orang di Asia Tenggara. Bank Dunia memperkirakan Indonesia merugi sekitar 221 triliun rupiah pada sektor kehutanan, agrikultur, pariwisata dan industri lainnya.

BACA JUGA: Walhi Anggap Restorasi Gambut Lamban, KLHK Terus Maksimalkan Pemulihan 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Penyelesaian Sengketa Ditjen Gakkum KLHK, Jasmin Ragil Utomo mengatakan bahwa ganti rugi tersebut belum masuk ke kas negara dikarenakan ketua pengadilan belum mengeksekusi.

“KLHK mendorong terus pengadilan ini. Tahun ini sudah mulai dari Aceh, PT Kalista Alam, dengan kasus karhutla dengan denda senilai Rp366 miliar. Sudah dalam tahap penetapan pelelangan lahan. Sedangkan di Riau, PT Merbau Pelalawan Lestari, kasus pembalakan liar dengan denda sebesar Rp16,245 triliun yang masih menunggu proses pelaksanaan eksekusi dari ketua pengadilan,” ujar Ragil saat dihubungi Greeners melalui telepon, Selasa (19/02/2019).

Untuk korporasi lainnya, seperti PT Jatim Jaya Perkasa, PT Waringin Agro Jaya, PT Waimusi Agroindah, PT Bumi Mekar Hijau, PT National Sago Prima, PT Ricky Kurniawan Kertapersada, PT Palmina Utama, PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi, dan PT Surya Panen Subur masih menunggu keputusan dan salinan putusan. Tanpa perusahaan menerima surat keputusan tersebut, pengadilan belum bisa mengeksekusi.

“Disadari memang waktu untuk proses (peradilan) kejahatan lingkungan ini lama karena kasus lingkungan ini masih baru dan pihak pengadilan perlu mempersiapkan apa yang perlu dilakukan. Karena bukan saja pada ganti rugi, namun ada pemulihan lingkungan juga. Namun, untuk saat ini pengadilan fokus pada kerugian lingkungan terlebih dahulu, karena pemulihan lingkungan diharapkan bisa dilakukan oleh perusahaan,” kata Ragil.

Untuk mekanisme alur uang ganti rugi para perusahaan tersebut, Ragil menjelaskan, pengeksekusian akan dilakukan oleh ketua pengadilan yang akan diserahkan kepada KLHK melalui rekening khusus untuk penyelesaian sengketa lingkungan yang didasarkan pada putusan pengadilan. Uang ganti rugi tersebut selanjutnya dimasukkan ke rekening negara.

Penulis: Dewi Purningsih

Bandung (Greeners) –  Presiden Joko Widodo menyerahkan 37 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial  seluas 8.617 Ha kepada 5.459 Kepala Keluarga (KK) dari 8 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh perwakilan masyarakat.

Dalam arahannya, Jokowi mengungkapkan bahwa melalui SK ini, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk mengelola lahannya selama 35 tahun. Presiden pun berpesan agar masyarakat memanfaatkan lahan perhutanan sosial yang sudah diberi ijin dengan maksimal.

“Saya ingin lahan yang ada betul-betul dijadikan produktif, silahkan menanam kopi, buah-buahan, hortikultura, dan sebagainya,” ujar Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda, Bandung (11/11/2018).

SK tersebut berbentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebanyak 14 Unit SK IPHPS, seluas 2.943 Ha untuk 2.252 Kepala Keluarga (KK). Selanjutnya berbentuk Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) sejumlah 23 Unit SK Kulin KK dengan luas 5.674,29 untuk 3.207 KK.

Jokowi juga memerintahkan kepada para Menteri terkait untuk mempercepat program Perhutanan Sosial. Menurut beliau, program ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA : Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat

“Saya ingin ada verifikasi yang cepat dari KLHK, Kementerian BUMN lewat Perhutani, dan BPN, tahun depan harus cepat urusan ini, karena ditunggu rakyat,” jelas Presiden.

Presiden berpesan agar para penerima SK dapat memilih produk-produk unggulan yang paling tepat dan sesuai dengan potensi daerahnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil manfaat yang besar dari program Perhutanan Sosial.

Pada kesempatan ini juga, diserahkan bantuan KUR, CSR, yang secara simbolis diserahkan oleh Menteri Darmin dan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Bantuan bibit juga diserahkan secara simbolis oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, kepada perwakilan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan akan memberikan bantuan berupa Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk 10 kelompok dengan biaya masing-masing 100 juta rupiah.

KBR ini akan membangun kesempatan kerja, karena masyarakat dapat membangun pembibitan secara berkelompok. Hasil pembibitan juga dapat digunakan anggota kelompok melakukan penanaman selain usaha agroforestry yang direncanakan. Pembibitan dalam KBR ini diutamakan untuk bibit produktif seperti buah-buahan.

“Trend yang muncul di masyarakat sekarang bahwa permintaan terhadap bibit sudah tidak lagi 30% buah-bahan dan 70 % pohon kayu, tetapi sudah terbalik menjadi permintaan pohon buah-buahan 70% dan  pohon kayu hanya 30%,” jelas Darmin.

BACA JUGA : Perhutanan Sosial di Lahan Gambut Belum Maksimal

Selain itu, masyarakat penerima SK Perhutanan Sosial akan menerima bantuan bibit produktif sebanyak 5.000 batang dari Perum Perhutani dan 3.500 batang bibit produktif dari KLHK.

KLHK juga memberikan bantuan sebanyak 116 unit alat ekonomi produktif berupa mesin sangrai kopi, mesin pulfer kopi, mesin pengupas kulit tanduk kopi, mesin giling kopi dan stup koloni madu cerana kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Tani dan LMDH di wilayah Jawa Barat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan Pemberian semua bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatannya, sehingga tujuan program Perhutanan Sosial dapat tercapai, yaitu hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

“Untuk keadilan bagi masyarakat, sangat penting bagi pemerintah untuk senantiasa berpihak kepada masyarakat,” ujar Siti.

Menurut data yang diterima oleh Greeners melalui siaran pers, penerima SK yang diserahkan kali ini diantaranya berasal dari 8 (delapan) daerah di Jawa Barat, yaitu :

1. Kab. Cianjur sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 1.163,37 Ha untuk 346 KK.
2. Kab. Cirebon sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 103 Ha untuk 73 KK.
3. Kab. Garut sebanyak 11 SK Kulin KK seluas 2.310,07 Ha untuk 1.216 KK, dan 8 SK IPHPS seluas 861 Ha untuk 902 KK.
4. Kab. Indramayu sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 363 Ha untuk 370 KK, dan 2 SK IPHPS seluas 450 Ha untuk 297 KK.
5. Kab. Bandung sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 306,13 Ha untuk 137 Ha, dan 3 SK IPHPS seluas 1.255 Ha untuk 907 KK.
6. Kab. Majalengka sebanyak 5 SK Kulin KK seluas 1.081,25 Ha untuk 901 KK.
7. Kab. Sukabumi sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 63,57 Ha untuk 54 KK dan 1 SK IPHPS seluas 377 Ha untuk 146 KK.
8. Kab. Sumedang sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 283,9 Ha untuk 110 KK.

Penulis : Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa pengelolaan hutan Indonesia jangan lagi berbasis pada rutinitas dan monoton. Presiden meminta kepada semua pihak untuk bisa memberikan terobosan yang inovatif agar pengelolaan hutan lestari bisa berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi.

“Jangan kita berpikir tentang rutinitas yang linier, tidak pernah membuat terobosan-terobosan, sehingga dalam sekian tahun ini pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang monoton,” terangnya saat menghadiri puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 di Kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Rabu (02/08).

BACA JUGA: Menteri LHK Tegaskan Pengelolaan Lingkungan Tidak Lagi Dilakukan Secara Primitif

Alasan ia menyoroti soal pengelolaan hutan di Indonesia sendiri karena menurutnya, selama bertahun-tahun pengelolaan hutan di Indonesia tidak ada perubahan yang baik. Ia mengaku bahwa memang diperlukan sebuah koreksi besar agar terobosan pengelolaan hutan bisa terlaksana.

“Kita bisa lihat Swedia dan Finlandia dalam pengelolaan hutan. Enggak usah sulit-sulit, kita copy saja. Kita contoh, kita jadikan sampel. Kirim dari Kementerian LHK ke sana, kita pelajari biar ekonominya dapat, lingkungan juga dapat,” tegasnya.

BACA JUGA: KLHK Klaim Telah Membuka Data Kehutanan dan Dapat Diakses oleh Publik

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut, presiden juga membuka Rapat Kerja Nasional 2017, Pekan Nasional Perubahan Iklim dan Kemah Generasi Lingkungan untuk Konservasi yang juga dilaksanakan bersamaan dari tanggal 2 hingga 4 Agustus 2017. Selain itu, ia juga menyaksikan pemberian empat jenis penghargaan kepada perorangan, kelompok, kepala daerah serta sekolah yang turut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan.

Empat penghargaan yang diberikan, yakni Kalpataru, Adipura, Adiwiyata dan Nirwasita Tantra. Penerima penghargaan Nirwasita Tantra, yakni Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Malang, Bupati Dharmayasa, Bupati Sukoharjo, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Balikpapan dan Wali Kota Bukitinggi. Adapun, penerima Adipura yakni Wali Kota Surabaya, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Malang, Bupati Kudus dan Bupati Jombang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – After decades of waiting to be acknowledged by the state, indigenous peoples in Indonesia started off 2017 with a new hope as President Joko ‘Jokowi’ Widodo had issued Decision Letter on Customary Forest Declaration, on Friday (30/12), at the Presidential Palace.

The 13,122 hectares of customary forest covered nine indigenous peoples in the country.

“We all know that indigenous peoples have their own capabilities to manage their own customary forest based on local wisdom. Indigenous peoples have long understand and protect the harmony between human and nature. I believe these important values of which we will remember in this modern age and with the Letter, indigenous peoples can settle down and manage [their own customary forests] forever,” said President Jokowi.

Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya said the next step would be to strengthen customary forest status under Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Affairs and National Commission on Human Rights.

Furthermore, she said that the process had been dynamic and specific. Constitutional Court had declared that customary forest was under indigenous peoples and no longer considered as state forest. Currently, she said, forest areas managed by concessions holders in North Sumatra have been declining.

The government’s role is to establish interaction between indigenous peoples and following up on the regulations.

READ ALSO  : The Welfare of 10,2 Million People Living in the Forest Areas Is Far From Achieved

The decision should have been the foundation for the government to establish interaction between indigenous peoples and sharing information, following up on the next steps after the declaration so that the essence of the policy is that people have access to customary forest in accordance to local wisdom,” she said.

Secretary General of Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN), Abdon Nababan, appreciates the policy as an historic event as indigenous peoples have been waiting for 71 years to get customary forests recognized. Furthermore, he said that the government to ensure indigenous peoples felt and acknowledged in this country, administratively,” said Nababan. “It is a bit slow but this decision should be appreciated.”

“The access to customary forest will bring benefit to indigenous peoples such as strengthening customary forest management based on local wisdom, which has been tested for many years, protect local wisdom to genetic resources, conflict resolution, domestic economic stability based on natural resources and local wisdom,” he said.

Nine customary forests declared for the first time in Indonesia by President Joko Widodo are :

Foto : Istimewa

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rencana pembentukan Badan Restorasi Ekosistem Gambut yang telah digagas untuk mengelola dan mengontrol lahan-lahan gambut akan selesai dalam satu minggu ke depan.

Menurut Jokowi, belajar dari kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutla) yang begitu besar pada tahun 2015, karhutla harus ditangani dengan sangat serius mengingat kerusakan, kerugian dan emisi karbon yang dihasilkan dari kebakaran tersebut sangat besar.

“Rencana pembentukan Badan Restorasi Gambut mudah-mudahan minggu ini rampung. Kita memang harus sangat serius menangani ini,” ujar Jokowi saat ditemui wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam Banjarbaru, Kamis (26/11).

Ia juga menyatakan, nantinya badan yang akan mengurusi pemulihan lahan gambut ini bisa diambil dari berbagai sektor, baik lembaga swadaya masyarakat, para ahli, mapun kementerian.

“Kita pilih yang punya rasa naluri untuk mengkonservasi dan merehabilitasi, memelihara dan merawat karena sebetulnya itu yang penting,” tukasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah berencana akan merestorasi lahan gambut untuk mengantisipasi terulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kemudian hari. Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri menyatakan program tersebut bisa direalisasikan dengan dana bantuan swasta, sehingga tidak mengganggu keuangan negara. Nantinya, ucap dia, badan restorasi ekosistem akan diisi oleh orang-orang profesional. Badan tersebut juga akan memiliki akses langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Penulis: Danny Kosasih

Banjarmasin (Greeners) – Program menanam pohon yang banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan jumlah yang bervariatif antara ratusan, ribuan, hingga jutaan pohon sudah seharusnya diimbangi dengan manajemen pengelolaan dan perawatan yang baik dan terukur.

Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan acara puncak peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Pohon, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2015 di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis kemarin.

Menurut Jokowi, upaya menanam pohon adalah hal yang harus diapresiasi dan menjadi kewajiban setiap masyarakat untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tutupan hutan terawat. Namun, program penanaman pohon tersebut tentunya juga harus dilakukan secara terukur, logis, dipelihara, dan dirawat dengan baik, sehingga menanam pohon ini tidak hanya sekadar menjadi peringatan seremonial belaka.

“Tidak perlu menanam yang banyak hingga puluhan juta pohon. (Yang penting) Itu bagaimana mengukurnya, bagaimana merawatnya. Nanti giliran saya minta laporannya pasti bakalan kelabakan,” tukasnya, Banjarmasin, Kamis (26/11).

Kegiatan penanaman pohon di Tahura Sultan Adam ini, disebut Presiden, untuk memberikan contoh penanaman yang baik. Lokasi ini dipilih karena merupakan areal bekas terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kebakaran yang cukup luas, sehingga membutuhkan upaya pemulihan dan rehabilitasi secepatnya.

“Tahura Sultan Adam merupakan tahura yang terluas di Indonesia. Luasnya mencapai 116.000 hektare dan yang terbakar mencapai 105 hektare. Untuk itu harus direhabilitasi, diawali dengan penanaman pohon 10.000 pohon. Tidak usah pakai angka juta, miliar. Sepuluh ribu, dua ribu (pohon) saja cukup tapi ditanam betul dipelihara dan tumbuh itu sudah sangat bagus,” katanya.

Presiden Joko Widodo hadir dalam acara puncak peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Pohon, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2015 di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (26/11). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Di tempat yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan, tujuan dilakukannya kegiatan penanaman ini adalah untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang telah terbakar. Rehabilitasi hutan ini bertujuan meningkatkan penyerapan karbon, menciptakan iklim yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia, serta mengembalikan habitat puspa dan satwa Indonesia.

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk membantu mengurangi tingkat emisi global dari kondisi business as usual sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan komitmen untuk menyelamatkan puspa dan satwa nasional.

“RPJMN tahun 2015-2019 Kementerian LHK menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5,5 juta ha, namun demikian kemampuan APBN untuk melakukan rehabilitasi hanya 200.000 ha/tahun, untuk itu Kementerian LHK terus melakukan upaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta,” pungkasnya.

Sebagai informasi, tema Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2015 ini adalah “Ayo Kerja, Tanam dan Pelihara Pohon untuk Hidup yang Lebih Baik” dan tema HCPSN tahun 2015 “Ayo Selamatkan Puspa dan Satwa sebagai Penyangga Kehidupan, Mulai dari Lingkungan Kita”.

Jumlah pohon yang ditanam sebanyak 10.000 batang pohon yang diawali dengan penanaman pada tanggal 20 November 2015 sebanyak 8.000 batang oleh mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dan instansi Kehutanan daerah.

Beberapa jenis tanaman yang ditanam antara lain tengkawang, mahoni, kasturi, ulin, angsana, trembesi, jabon, durian, gaharu, dan meranti. Jumlah bibit yang ditanam saat ini berjumlah 2.000 batang dan bibit tanaman yang dibagikan kepada masyarakat berjumlah 5.000 batang serta penyerahan secara simbolis bantuan bibit sebanyak 100.000 batang kepada pondok pesantren Bahrul Ulum, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Selain itu Presiden juga menyaksikan penandatanganan kesepahaman antara Menteri LHK dengan 9 pemuka dan tokoh organisasi lintas agama, untuk komitmen penyelamatan bumi dan lingkungan hidup.

Penulis: Danny Kosasih

Banjarmasin (Greeners) – Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi hingga 18 tahun lamanya di Indonesia membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan anak buahnya agar selalu menjaga dan mengedepankan tindakan pencegahan kebakaran hutan. Apalagi, katanya, pada tahun ini, Indonesia diprediksi menjadi penyumbang emisi karbon nomor satu dunia karena peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sangat luar biasa dan berlangsung lama.

Jokowi menegaskan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi di Indonesia terutama di Sumatera dan Kalimantan pada tahun ini, menjadi pelajaran bagi semua pihak. Peningkatan emisi karbon terutama dari kawasan gambut yang terbakar berakibat pada penurunan kualitas udara dan air. Hal ini juga membuat semakin tingginya tingkat deforestasi dan degradasi lahan di Indonesia.

“Kebakaran lahan dan hutan ini bukanlah sebuah prestasi melainkan peringatan untuk semua pihak. Pemerintah memang sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen hingga tahun 2030. Tapi negara maju dan negara berkembang juga harus ikut memiliki komitmen yang sama,” tegas Jokowi saat menghadiri puncak peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia di Banjarmasin, Kamis (26/11).

Presiden juga meminta agar jajaran provinsi, kabupaten/kota pemda, Kodam, Polda, jajaran Koramil serta Polsek, tahun depan sudah harus betul-betul siap untuk pencegahan karhutla. Ia menyatakan bahwa pemadaman lahan gambut ketika saat terjadi kebakaran justru akan lebih sulit dibanding bila melakukan pencegahan lebih dulu. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar tidak membakar dalam proses land clearing dan pembersihan lahan.

“Mau dikirim ratusan pesawat pembom air untuk hujan buatan tidak akan berguna kalau tidak ada pencegahan. Makanya, tahun depan diharapkan pencegahaan dikerjakan. Ke depan kita harus fokus pada pencegahan karhutla terutama lahan gambut,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dalam sambutannya menyatakan, strategi percepatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilakukan melalui upaya-upaya yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas instansi pemerintahan, lembaga tinggi, pelaku usaha, Organisasi Masyarakat, perguruan tinggi dan sekolah serta seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Siti Nurbaya meminta seluruh masyarakat Indonesia berperan aktif dalam program-program pemerintah terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan, salah satunya melalui gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon.

Adapun strategi tersebut meliputi, pemberdayaan potensi anak sekolah dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi dan potensi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon sebanyak lima pohon per orang, melarang perijinan pengelolaan hutan gambut, melakukan penanganan lahan gambut pasca kebakaran salah satunya dengan pembuatan sekat kanal dan penanaman pohon kembali, hingga reformasi birokrasi di segala lini.

“Untuk mencapai strategi percepatan RHL tersebut, kami meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendukung program-program pemerintah terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan, salah satunya melalui gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon. Melalui peringatan HMPI dan BMN serta HCPSN tahun 2015 marilah kita tingkatkan kesadaran tentang pentingnya peranan hutan bagi kehidupan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam puncak acara Hari Menanam Pohon Indonesia tersebut, Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Ratusan pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) juga turut dilibatkan untuk menanam pohon bersama di lokasi tersebut.

Jumlah pohon yang ditanam di lokasi acara mencapai 10.000 pohon. Kawasan tahura itu direhabilitasi karena dari luas total 116.000 hektar, lahan yang terbakar mencapai 105 hektar. Penanaman pohon dilakukan secara bertahap. Hari ini, pohon yang ditanam mencapai 2.000 batang, dan sisanya telah ditanam sejak tanggal 23 November 2015.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menanam pohon tengkawang, sementara Ibu Negara Iriana Jokowi menanam pohon kasturi. Presiden mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bergotong-royong membangun kembali hutan Indonesia dan menggunakan momentum peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional serta Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tahun 2015.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Perayaan Hari Lingkungan Hidup sedunia ke 43 tahun 2015 ini dirayakan dengan mengangkat tema “Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care.” Di Indonesia sendiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar mengatakan tema khusus yang diusung Indonesia tahun ini adalah “Mimpi dan Aksi Bersama untuk Keberlanjutan Bumi”.

Melalui tema tersebut juga, Siti berterimakasih kepada semua pihak yang menaruh perhatian cukup besar terhadap isu-isu lingkungan yang hingga saat ini masih terus berusaha diselesaikan. Seperti diketahui, masih banyak permasalahan terkait hutan maupun konflik tenurial yang membutuhkan perhatian pemerintah.

“Saya pribadi berterimakasih kepada semua pihak yang peduli pada lingkungan hidup. Khususnya pada organisasi masyarakat dan media yang tidak henti-hentinya memberikan saran, kritik dan masukan yang membangun,” ujar Siti saat disambangi pada acara Midsummer Day di Jakarta, Kamis (04/06).

Selain itu, Siti juga mengatakan bahwa Peringatan Hari Lingkungan Hidup bertujuan untuk menumbuhkan sensitivitas dalam menjaga sumber kekayaan alam kita yang merupakan salah satu unsur penting untuk membangun dan menjaga ketahanan nasional bangsa.

Ia menjelaskan bahwa ada tiga peran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Pertama, menjaga kualitas lingkungan hidup dengan pengelolaan, pengendalian serta daya dukung. Kedua, menjaga jumlah dan fungsi hutan serta isinya, dan yang ketiga, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan.

“Saya menilai bahwa isu lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah setara dengan isu pertumbuhan ekonomi dan hak asasi manusia. Sebab, Undang-Undang Dasar tahun 1945 memasukan mandat pembangunan berwawasan lingkungan dalam pasal 33 ayat 4 dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pasal 28(H) ayat 1,” jelasnya.

Ditemui di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan memberikan tanggapan yang berbeda terkait hari lingkungan hidup sedunia. Ia mengaku bahwa Walhi saat ini justru mulai mengkhawatirkan dinamika yang berkembang dalam agenda pengelolaan sumber daya alam pada era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Abet menganggap saat ini, isu lingkungan hidup sudah mulai digeser ke arah menguatnya komodifikasi dan finansialisasi sumber daya alam dengan tetap mengatasnamakan krisis pangan, krisis lingkungan hidup, krisis energi dan krisis yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim.

“Kita lihat contohnya seperti melanjutkan proyek pembukaan lahan dengan skala besar untuk pertanian melalui proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dengan taget 1,2 juta hektar dalam waktu tiga tahun,” katanya.

Walhi menilai bahwa proyek tersebut justru membuat rakyat semakin tidak berdaulat memenuhi pangan. Selain tidak menjawab masalah pangan di Indonesia, lanjut Abet, proyek pangan dan energi besar-besaran di Merauke akan semakin menghancurkan hutan di Papua.

“Dalam analisis kami, perubahan luasan area moratorium di Papua terus terjadi, hingga mencapai 101.478 hektar dan penurunan terbesar terjadi pada wilayah hutan primer, seluas 407.426 hektar. Walhi berpandangan, bahwa proyek ini tidak lebih hanya akal-akalan bagi korporasi untuk mendapatkan tanah secara murah atau modus Land Banking,” tegasnya lagi.

Seharusnya, lanjut Abet, Hari Lingkungan Hidup bisa menjadi momentum bagi perubahan secara struktural untuk perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Polemik penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih terus berlanjut. Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (KM DKN) menilai, penggabungan di tubuh KLHK tersebut harus dapat berjalan dengan efektif tanpa menghambat kinerja dari kementerian itu sendiri.

Anggota Presidium DKN utusan Kamar Masyarakat Regio Sulawesi, Andreas Lagimpu mengatakan, kebijakan politik (political will) dari Kementerian LHK hingga saat ini masih belum berujung pada aksi yang nyata. Menurutnya, terlalu banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian tersebut, namun implementasi di lapangan masih belum jelas.

“Salah satu ukuran belum terlihatnya implementasi peraturan-peraturan tersebut adalah belum diimplementasikannya putusan MK 35 secara nyata,” tegas Andreas, Jakarta, Minggu (15/03).

Ia berpendapat, belum adanya komitmen Kementerian LHK terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 bisa dilihat dari kebingungan Pemerintah Pusat terhadap implementasi putusan tersebut di level daerah dengan mengeluarkan surat edaran Kementerian Kehutanan nomor 1 tahun 2013 tentang Implementasi Keputusan MK 35/2012. Hal ini menyebabkan salah interpretasi di tingkat daerah.

Andreas mendesak agar hal tersebut segera diklarifikasi oleh KLHK agar kesalahpahaman tidak muncul kembali dan implementasi MK 35/2012 dapat terwujud.

Sementara itu, Yanes Balubun, anggota presidium DKN utusan Kamar Masyarakat Regio Maluku, menyatakan bahwa skema perhutanan sosial yang ditawarkan oleh negara sering kali dianggap ideal dan dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia. Padahal kenyataan di lapangan, wilayah Indonesia yang beragam suku dan budaya menjadikan model keberagaman dalam skema pengelolaan hutan.

Menurut Yanes, skema hutan adat dapat menjadi jawaban untuk model pengelolaan hutan berbasis masyarakat, karena di dalam skema hutan adat nilai-nilai kearifan lokal setiap daerah sudah terakmodir dan terealisasikan serta terlembagakan dalam model pengelolaan hutan oleh masyarakat adat.

“Di sini kami melihat tidak sinkronnya kebijakan (pemerintah), misalnya inkosistensi kebijakan tata ruang dan penegakan hukum. Agenda nawacita yang didorong oleh Presiden Joko Widodo akan mengalami kegagalan karena lahan pertanian beralihfungsi menjadi areal industri,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih