Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo menyebut bahwa G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia. Penanganan perubahan iklim harus Indonesia letakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata,” kata Jokowi dalam KTT G20 di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu, 31 Oktober 2021.
Melansir Sesneg.go.id, Jokowi juga menyebut pentingnya pemberdayaan negara berkembang untuk melakukan transisi energi. Hal ini seiring dengan pertumbuhan inovasi teknologi demi ekonomi dunia yang berkelanjutan. Harapannya, saat Presidensi Indonesia dalam forum G20 akan ada sebuah platfrom yang dapat ditawarkan melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi.
“Saya ingin berikan perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat negara G20 tawarkan bagi negara berkembang dalam transisi energi,” ucapnya.
Kontribusi Indonesia dalam Perubahan Iklim
Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam upaya penanganan perubahan iklim. Jokowi mengungkapkan, penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring tantangan global lain seperti pengentasan kemiskinan dan target SDGs.
“Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektare (ha) critical land pada 2010-2019,” imbuhnya.
Indonesia juga telah menargetkan net sink carbon sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya pada 2030 dan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Ia menuturkan kawasan net zero emission saat ini telah mulai Indonesia kembangkan, termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 ha, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.
“Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs,” tuturnya.
Penanaman mangrove menjadi salah satu langkah mengatasi krisis iklim. Foto: Shutterstock
Kerja Nyata Indonesia Mengatasi Krisis Iklim
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengungkapkan, komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim terwujud lewat berbagai kerja-kerja nyata dalam pengelolaan sumber daya alam efisien dan berkelanjutan.
Contohnya, berbagai strata pemerintah telah menerapkan peta jalan ekonomi sirkular nasional 2020-2024. Kemudian kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah 2017-2025. Targetnya pada tahun 2025, tingkat produksi sampah dapat berkurang 30 % dan 70 % sisanya telah dapat terkelola secara sistematis.
“Indonesia siap menerapkan jalur pembangunan yang lebih ambisius yang mampu mengatasi tantangan lingkungan secara seimbang dan holistik. Sambil juga membangun dunia pasca pandemi yang lebih tangguh dan inklusif, berdasarkan keadaan dan prioritas nasional,” kata Menteri Siti saat pertemuan Resource Efficiency Dialogue, atas undangan Pemerintah Italia selaku Presidensi G20 tahun 2021.
Terkait pertemuan G20, selalu ada pembahasan seputar finance track atau jalur keuangan dan sherpa track atau jalur sherpa. Dalam sherpa track akan membahas isu-isu penting mulai dari agrikultur, ekonomi digital, kesehatan, lingkungan hidup, antikorupsi, ketenagakerjaan, energi berkelanjutan, perdagangan, investasi hingga pembangunan. Sementara dalam jalur finansial, pembahasan akan berfokus pada masalah perekonomian baik pajak, kebijakan fiskal dan moneter.
Pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan showcase yang dipamerkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022 di Bali. Showcase tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan rehabilitasi dan konservasi mangrove.
“Mangrove merupakan salah satu simbol dari perbaikan pemulihan lingkungan. Ini menjadi prioritas pemerintah beriringan dengan pembangunan nasional. Indonesia bekerja serius dalam upaya pemulihan lingkungan, termasuk mangrove,” kata Siti.
Adapun kawasan Mangrove Conservation Forest di Taman Hutan Raya Ngurah Rai nantinya akan pemerintah lengkapi dengan pusat persemaian dalam bentuk smart nursery dan teknologi digital.
Penulis : Ramadani Wahyu
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
