Masker medis sekali pakai seperti masker bedah atau masker N95 terbukti memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menangkal virus. Namun sayang, masker medis sekali pakai telah menyumbang timbulan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Jika terus menumpuk dan tidak tertangani, selain dapat mencemari lingkungan, limbah masker medis juga dapat memicu terjadinya penyebaran penyakit.

Guna menangani permasalahan tersebut, tim peneliti dari Loka Penelitian Teknologi Bersih Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LPTB LIPI) berinisiatif untuk memberikan kehidupan kedua pada limbah masker medis. Mereka menciptakan teknologi yang mampu mengubah limbah masker menjadi biji plastik.

“Masker medis terbuat dari plastik berjenis polipropilen (PP). Jika kita buang masker begitu saja, masuk bak sampah kemudian sampai ke TPA, maka sama saja kita membuang plastik ke TPA. Maka dari itu, kami mencoba untuk menawarkan solusi daur ulang limbah masker menjadi biji plastik yang bermanfaat,” ujar peneliti LPTB LIPI, Akbar Hanif Dawam Abdullah, kepada Greeners melalui telepon, Rabu (30/6).

Teknologi Daur Ulang Limbah Masker: Mudah untuk Dikembangkan

Dawam menjelaskan bahwa proses pembuatan biji plastik dari limbah masker medis perlu melewati beberapa tahapan. Adapun tahap dari proses daur ulang limbah masker yaitu sterilisasi, ekstrusi, dan pencetakan. Untuk menghasilkan biji plastik, limbah masker tersebut perlu diekstrusi pada suhu 170^oC .

“Setelah berubah menjadi biji plastik, limbah masker dapat kita olah lagi menjadi benda lainnya. Misalnya, menjadi pot hidroponik, kantong sampah, bak sampah, dan lain sebagainya. Namun untuk saat ini, kami baru mengembangkan pembuatan pot hidroponik sebagai contoh hasil dari pengolahan biji plastik tersebut,” tutur Dawam.

Selain itu, Dawam pun menjelaskan bahwa proses daur ulang limbah masker memerlukan teknologi yang cukup sederhana. Ia berharap bahwa teknologi sederhana tersebut dapat dikembangkan secara cepat dan mudah oleh pihak-pihak lain. Jika ada pihak lain yang tertarik untuk mengembangkan teknologi daur ulang limbah masker medis, LIPI siap membantu dengan tangan terbuka.

Lantas, bagaimana dengan kualitas dari produk berbahan dasar limbah masker medis tersebut? Menurut Dawam, produk yang terbuat dari biji plastik berbahan dasar masker bekas memiliki kualitas yang baik dan tidak mudah rusak, sehingga tidak akan berubah menjadi sampah dalam waktu singkat. Selain itu, produk-produk tersebut juga dapat didaur ulang terus menerus tanpa kehilangan kualitasnya.

Tidak Semua Masker dapat Didaur Ulang

Dawam mengatakan bahwa tidak semua limbah masker medis dapat bertransformasi menjadi biji plastik. Hanya limbah masker sekali pakai yang berasal dari kategori sampah rumah tanggalah yang dapat didaur ulang kembali. Ia menegaskan bahwa LIPI tidak akan mengolah limbah masker yang berasal dari fasilitas kesehatan dan bersifat infeksius. Perlu langkah-langkah khusus guna menangani limbah medis infeksius supaya tidak terjadi penyebaran penyakit.

Untuk mendapatkan limbah masker medis, saat ini LIPI bekerja sama dengan organisasi swadaya masyarakat di bidang lingkungan bernama Yayasan Upakara Persada Nusantara. Bersama Yayasan Upakara, LIPI mengumpulkan limbah masker yang berasal dari Bandung dan Jakarta.

Perlu Sobat Greeners tahu, masyarakat umum pun dapat berpartisipasi dalam proses pengumpulan limbah masker medis. Masyarakat umum dapat menyumbangkan masker bekas mereka dengan menghubungi Yayasan Upakara Persada Nusantara terlebih dahulu. Ada beberapa prosedur yang perlu kita lakukan sebelum mengumpulkan limbah masker bekas, yaitu melakukan sterilisasi terlebih dahulu pada masker bekas, menggunting masker, lalu membungkus masker dengan kantong yang aman. Proses sterilisasi sendiri dapat kita lakukan dengan cara menyemprot permukaan masker menggunakan alkohol 70%, atau merendam masker dengan larutan sabun.

Penulis: Anggi R. Firdhani

Peneliti Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sunit Hendrana, mengembangkan metode kristalisasi untuk sampah medis. Metode ini menjadi salah satu langkah untuk mulai mendaur ulang sampah Alat Pelindung Diri (APD) yang menggunung di era pandemi Covid-19.

Di tengah upaya mengatasi pandemi Covid-19, masyarakat kini menghadapi permasalahan baru, yaitu isu pencemaran lingkungan akibat meningkatnya sampah medis.

Selama pandemi, plastik banyak terpakai sebagai bahan pembuatan APD berupa masker kesehatan, tutup kepala, sarung tangan, dan sebagainya. Perlengkapan ini merupakan bentuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Namun, hal ini menyebabkan peningkatan sampah plastik di lingkungan; sehingga berpotensi mencemari perairan dengan mikro plastik.

“Semenjak masa pandemi, penggunaan masker medis pada masyarakat umum semakin meningkat, sehingga perlu antisipasi terhadap limbah masker medis,” ungkap Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Agus Haryono dalam laman LIPI.

Metode Kristalisasi Tanpa Shear and Stress Hasilkan Kristal Plastik yang Lebih Baik 

Agus menyebut saat ini Pusat Penelitian Kimia LIPI telah mengembangkan berbagai metode untuk mendaur ulang masker medis, dengan metode kristalisasi.

“Metode ini terbilang mudah diterapkan untuk berbagai jenis plastik bahan baku APD. Kualitas produk hasil daur ulang terjamin tetap tinggi, karena tidak terdegradasi oleh pemanasan,” ujar Agus.

Peneliti Pusat Penelitian Kimia LIPI Sunit Hendrana mengungkapkan, bahan sampah medis yang sangat ringan karena mengandung lebih dari satu bahan plastik atau polimer sulit didaur ulang dengan minimnya metode daur ulang yang ada.

Menurutnya, metode pengolahan sampah plastik yang ada selama ini meliputi pembakaran daur ulang dengan cara pelelehan kembali untuk membentuk granula atau pelet.

Metode ini pun, menurut Sunit, terkendala proses pengumpulan dan pra pemilahan yang tidak mudah, serta kemungkinan ada syarat untuk melakukan sterilisasi sebelum melakukan langkah-langkah daur ulang.

“Metode kristalisasi memungkinkan terjadinya degradasi yang sangat rendah karena tidak adanya shear dan stress seperti pada proses daur ulang biasa. Hal ini menghasilkan plastik kristal yang dapat digunakan lagi dengan kualitas sangat baik,” jelas Sunit kepada Greeners (18/2/2021).

Plastik yang dapat melalui proses kristalisasi ini adalah polipropilena, polyethylene atau polyolefin, polivinil klorida, polystyrene, polimetil metakrilat, dan polikarbonat.

“Kecuali ada satu sebenarnya, itu bisa juga kita gunakan tetapi kita tidak merekomendasikan. Misalnya benda-benda plastik medis yang berasal dari polietilena tereftalat (PET), itu karena pelarut yang digunakan cukup toxic, jadi handling nya cukup rumit,” tuturnya.

Keunggulan Metode Kristalisasi Sampah Medis

Keunggulan menggunakan metode kristalisasi ini antara lain:

• menghasilkan plastik daur ulang berupa serbuk;
• minim kerusakan struktur dan memiliki kemurnian produk daur ulang yang tinggi sehingga dapat berguna kembali untuk keperluan yang sama;
• serta dapat dikembangkan sehingga sterilisasinya dapat dilakukan in-situ dalam rangkaian proses daur ulang;
• mampu memisahkan kandungan logam yang mungkin terdapat dalam plastik medis.

Peneliti Pusat Penelitian Kimia LIPI Sunit Hendrana mengungkapkan, bahan sampah medis yang sangat ringan karena mengandung lebih dari satu bahan plastik atau polimer sulit didaur ulang, dengan minimnya metode daur ulang yang ada. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Peneliti LIPI Ungkap Kendala dalam Daur Ulang Sampah Medis

Tahapan Kristalisasi Sampah Medis

Proses ini membutuhkan beberapa langkah. Pertama pemotongan sampah medis seperti masker, kemudian melarutkannya ke sebuah reaktor.

“Reaktor ini untuk melarutkan, misalnya dari masker ini suhunya kira-kira 120 sampai 130.”

Setelah larut, tahap berikutnya adalah mencampurkannya dengan anti pelarutnya atau non solvent.

“Nah, nanti kita akan menghasilkan serbuk plastik yang berada dalam larutan. Kemudian, karena itu bentuknya antara serbuk dan cairan, dengan cara penyaringan pun juga kita akan mudah mendapatkan plastik.”

Serbuk itu kemudian melewati proses pengeringan dan menghasilkan produk dari plastik daur ulang dengan metode rekristalisasi.

Ia menambahkan, pelarut dapat mereka gunakan lagi dengan cara destilasi.

“Jadi alat-alat yang digunakan tentu saja reaktor pelarutan, reaktor pencampuran dan ada juga penyaringannya. Kemudian juga tentu saja alat destilasi untuk memisahkan dari pada anti pelarut dan pelarut yang tercampur tersebut,” terang Sunit.

“Makanya proses ini kita namakan rekristalisasi karena kita menghasilkan produk yang murni yaitu 99% murni; maka bisa kita gunakan dengan untuk keperluan yang serupa (pembuatan APD),” kata Sunit.

Proses rekristalisasi yang mereka hasilkan juga menghasilkan serbuk plastik yang bebas virus. Sebab prosesnya akan merusak struktur virus sehingga ketika masuk tubuh sudah tidak aktif.

“Misalnya membilasnya dengan isopropil alkohol 70% sesuai dengan rekomendasi dari WHO, dan ini bisa kita destilasi lagi. Kita gunakan lagi untuk proses yang serupa,” ujarnya.

Ia berharap hasil penelitian yang telah terdaftar dalam paten ini (No. P00202010633) segera terlaksana penerapannya dan berguna dalam menyelesaikan masalah sampah medis akibat pandemi yang tengah terjadi.

Penulis: Agnes Marpaung

Sumber:

Instagram LIPI

Website LIPI

Pandemi Covid-19 melahirkan masalah baru dengan kehadiran limbah medis dari Alat Pelindung Diri (APD). Penanganan limbah medis butuh sinergi dari multi pihak, salah satunya industri daur ulang. 

Jakarta (Greeners) – Manajer Program Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Hery Yusamandra, mengakui limbah medis akibat pandemi Covid-19 merupakan topik baru di kalangan industri daur ulang. Menurutnya, ADUPI sendiri belum banyak mengetahui terkait pengelolaan limbah medis.

Hery menjelaskan ADUPI intens berkomunikasi dengan penyedia teknologi di lembaga penelitian dalam negeri. Pihaknya juga terus mencari informasi terkait sisi ekonomi dan regulasi.

“Ini merupakan hal baru bagi para industri pendaur ulang plastik. Kalau aspek ekonomi, teknologi, dan regulasinya sudah kami ketahui, tentu akan ada yang berminat menekuni. Akan ada industri yang berinvestasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah medis,” ujar Hery, dalam webinar Jangan Buang Maskermu, Selasa, (16/2/2021).

Sampah Rumah Tangga yang Tercampur: Tantangan Industri Daur Ulang

Hery menekankan pemilahan sampah menjadi proses penting bagi industri daur ulang. Dia melanjutkan, karakteristik sampah di Indonesia masih tercampur alias belum terpilah dengan baik. Padahal, sampah yang terpilah dengan baik memudahkan proses produksi serta memangkas ongkos produksi untuk pemilahan.

Dia menyebut pemilahan yang baik menentukan kualitas material yang pihak industri terima. Jika pemilahan terkelola dengan baik, lanjutnya, akan membentuk rantai usaha mulai dari rumah tangga. Hery mereken proses tersebut niscaya mengurangi sampah medis terbuang secara signifikan.

“Kalau industri mendapat material yang baik tentu limbah medis bisa jadi potensi daur ulang yang baik untuk industri,” jelasnya.

Kepala Loka Penelitian Teknologi Bersih (LPTB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ajeng Arum Sari, mengatakan pengetahuan masyarakat akan pengelolaan limbah APD masih sangat minim. Menurutnya, hal tersebut beresiko pada pencemaran lingkungan dan penularan virus penyebab Covid-19 melalui limbah APD.

“Berbagai penyadartahuan dan kolaborasi antar pihak terkait untuk penanganan limbah mutlak dilakukan,” tegas Ajeng.

Kepala Loka Penelitian Teknologi Bersih (LPTB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ajeng Arum Sari, mengatakan pengetahuan masyarakat akan pengelolaan limbah APD masih sangat minim. Foto: Shutterstock.

Baca juga: HPSN 2021: Gali Potensi Industri Daur Ulang Sampah Dalam Negeri

Mayoritas Masker Sekali Pakai Gunakan Bahan yang Dapat Didaur Ulang

Sementara itu peneliti LPTB LIPI lainnya, Akbar Hanif Dawam Abdullah, menyebut masker sekali pakai yang beredar di masyarakat kebanyakan berbahan polipropilen (PP). Dia mereken PP merupakan bahan yang dapat melalui proses daur ulang. Industri plastik pun sudah tidak asing dengan PP.

“PP sendiri sudah digunakan di beberapa produk umum seperti tutup botol dan gelas plastik. Selain itu dengan titik leleh 163-169 derajat Celcius membuatnya dapat didaur ulang,” jelas Dawam.

Dawam menerangkan pihaknya telah menguji coba daur ulang limbah masker. Proses awalnya adalah dengan disinfektan memanfaatkan pelarutan natrium hipoklorit. Setelah kering, peneliti memotong kecil-kecil masker tersebut sebelum masuk proses ekstrusi untuk menghasilkan bijih plastik daur ulang.

“Setelah melalui pencetakan maka dihasilkan produk daur ulang dari limbah masker. Dari sini kita lihat yang tadinya limbah kita bisa olah menjadi satu produk yang bermanfaat, memiliki nilai ekonomi, dan zero waste,” pungkasnya.

Penulis Muhamad Ma’rup

Indonesia tengah melakukan vaksinasi Covid-19. Keberhasilan vaksinasi Covid-19 tidak hanya dari cakupan penerima vaksin, tapi juga pengelolaan limbah dari vaksinasi. Untuk itu, pemerintah perlu mengantisipasi adanya limbah vaksinasi salah satunya jarum suntik.

Jakarta (Greeners) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengembangkan Alat Pelindung Jarum Suntik (APJS). Alat yang sudah ada sejak tahun 2006 ini memiliki 2 jenis varian yaitu APJS Gen 1 dan APJS Gen 2.

Inventor APJS LIPI, Bambang Widyatmoko, menjelaskan APJS bukan kategori teknologi canggih, tapi tepat guna secara fungsi. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 kebutuhan akan alat suntik meningkat. Untuk itu, perlu ada pengelolaan limbah alat suntik salah satunya adalah jarum suntik.

“Penanganan sampah medis menyisakan masalah dalam penanganan pandemi Covid-19. Apalagi untuk vaksinasi, kebutuhan alat suntik sesuai dengan lot vaksi. Kalau 360 juta orang harus vaksinasi, berarti alat suntik ini pengelolaannya perlu lebih serius lagi,” ujar Bambang, dalam peluncuran Alat Penghancur Jarum Suntik (APJS), Selasa (9/2/2021).

APJS LIPI Melelehkan Jarum Suntik Dengan Metode Elektroda

Bambang menjelaskan jarum merupakan bagian paling berbahaya dari keseluruhan alat suntik. Pasalnya, jarum suntik tajam dan runcing serta bisa berkarat. Jarum suntik juga berpotensi menularkan penyakit sebab merupakan bagian yang langsung masuk dalam tubuh penggunanya.

Salah satu pengelolaan limbah jarum suntik, ujarnya, adalah dengan melelehkannya. Di sisi lain, tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) punya insinerator.

Bambang menjelaskan APJS merupakan alat yang kompak, efisien, dan mudah digunakan. Alat tersebut menggunakan metode elektroda atau melelehkan bahan metal jarum suntik dengan aliran listrik selama 10 detik.

“Proses ini bisa mengurangi risiko dan dampak yang timbul dari jarum suntik bekas. Alat ini juga mengubah pola pengelolaan jarum suntik yang biasanya menggunakan insinerator,” jelasnya.

Jarum suntik berpotensi menularkan penyakit karena ada bagian yang langsung masuk dalam tubuh penggunanya. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Risiko Perubahan Iklim: 25.000 Desa Semakin Terancam

APJS LIPI Lebih Unggul Dari Produk Impor

Bambang mengatakan APJS LIPI memiliki banyak keunggulan dari produk sejenis yang berasal dari luar negeri. Menurutnya, harga untuk alat impor sejenis berkisar Rp1.350.000-Rp.5.000.000 dengan izin edar yang belum jelas. Bahkan dalam penggunaannya alat impor tersebut kerap mengeluarkan percikan api.

“Masa alat tersebut harus impor? Kita punya teknologi sendiri yang murah menguntungkan dan mudah,” katanya.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro, berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa menjadikan APJS sebagai alat standar penanganan kimbah. Menurutny, APJS bisa tersedia di setiap sentra vaksinasi terutama di puskesmas.

“Sehingga tidak ada lagi isu limbah medis dan bisa vaksinasi Covid-19 dengan sempurna. Tidak hanya herd immunity tercapai, tapi tidak ada masalah lingkungan,” ucapnya pada kesempatan yang sama.

Baca juga: 

Pengelolaan Limbah Jarum Suntik Contoh Kecil Sirkular Ekonomi

Masih dalam acara yang sama, Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah non-B3 KLHK, Achmad Gunawan Widjaksono, mengatakan pengelolaan limbah jarum suntik bisa menjadi contoh kecil dari ekonomi sirkular. Selain tidak ada limbah yang terbuang dari jarum suntik, lelehan dari jarum suntik dapat menjad bahan baku untuk logam.

“Dengan pemanasan, elektroda akan menghasilkan lelehan. Limbah lelehan menjadi limbah non B3 sebab infeksius telah hilang oleh panas yang tinggi. Sehingga ini bisa didaur ulang. Ini circular economy walaupun kecil,” tuturnya.

Terkait APJS pihaknya juga sudah berkirim surat ke LIPI terkait sistem perizinan dan rekomendasi. Menurutnya, meski alat ini hanya menyelesaikan masalah jarum suntik saja, tapi sudah cukup mengurangi dampak penyakit infeksius.

“Jarum suntik ini langsung masuk ke dalam tubuh dan sifat infeksiusnya cukup tinggi,” jelasnya.

Lebih jauh, Direktur Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Vensya Sitohang mengungkapkan pihaknya beserta World Health Organization (WHO) pernah memberi alat serupa ke fasyankes. Menurutnya, penggunaannya tidak maksimal sebab penggunaannya 1 jarum secara bergantian. Selain itu, alat tersebut tidak banyak digunakan sebab perilaku tenaga kesehatan yang kurang telaten.

“Saran sebaiknya ke depan juga dikembangkan APJS yang komunal sehingga dpaat menghancurkan jarum secara maksimal bersamaan. Sebaiknya juga LIPI dapat membuat pilot projek ke beberapa fasyankes sehingga dapat dievaluasi efektifitas alat tersebut,” katanya.

Penulis: Muhamad Ma’rup

Awal Tahun 2021, Bumi Pertiwi kembali mengalami pelbagai bencana alam yang banyak merenggut korban jiwa. Mulai dari tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat hingga peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Kondisi ini mengingatkan kembali ancaman bencana serupa yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

Jakarta (Greeners) – Kepala Pusat Penelitian Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Eko Yulianto, menyebut pentingnya edukasi publik agar lebih siaga menghadapi bencana. Menurutnya, secara geografis Indonesia rawan bencana. Namun, semua pihak kerap lupa untuk siaga bencana akibat perulangan yang tidak terjadi dalam waktu dekat.

“Seluruh wilayah Indonesia dipenuhi retakan-retakan akibat tektonik yang notabene menjadi sumber gempa. Di sisi lain, perulangan gempa relatif lama, misalnya 50 tahun atau bahkan lebih, sehingga orang mudah melupakannya. Itulah pentingnya edukasi terus-menerus mengenai mitigasi bencana,” ujar Eko dalam keterangan tertulis yang diterima Greeners, Selasa, (19/1/2021).

Peneliti Soroti Kerawanan Bangunan Menghadapi Gempa

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 1-16 Januari 2021. Dua di antaranya merupakan gempa bumi yang merenggut banyak korban jiwa serta kerugian yang tidak sedikit.

Terkait hal tersebut, Eko menyoroti aspek bangunan yang kurang memperhatikan keamanan atau tahan gempa. Menurutnya, pembangunan sebuah rumah kerap kali hanya memperhatikan aspek estetikanya saja. Namun, faktor kebencanaan seperti ketahanan akan guncangan kerap luput dari perhatian.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 1-16 Januari 2021. Foto: Shutterstock.

“Sementara membangun ulang rumah atau memperkuat bangunan yang sudah ada bisa membutuhkan biaya mahal. Harusnya, masyarakat memiliki satu ruang aman sebagai tempat berlindung tatkala gempa terjadi,” tegasnya.

Eko menambahkan, bencana bukan semata–mata aspek teknis, tapi juga perilaku dan sikap manusia. Acap kali terjadi pelanggaran aturan seperti mendirikan bangunan di bibir pantai melewati batas sempadan.

“Sinergi dan implementasi kebijakan yang sistemik sangat krusial dan tidak hanya berlangsung secara sporadis,” jelasnya.

Masyarakat Harus Mewaspadai Bencana Hidrometeorologi

Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Limnologi LIPI, Iwan Ridwansyah, memperikirakan Indonesia akan mengalami puncak musim hujan pada Januari dan Februari. Menurutnya, masyarakat perlu menambah kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi.

Adapun berdasarkan catatan BNPB, hingga 16 Januari 2020, bencana banjir paling banyak terjadi, mencapai 95 kejadian. Iwan memaparkan bencana banjir di Kalimantan Selatan telah mengakibatkan 27.111 rumah terendam dan 112.709 warga mengungsi di 7 kabupaten/kota.

“Untuk mengurangi dampak bencana di masa depan, perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang berada pada potensi bencana tinggi harus didesain ulang berdasarkan analisis ilmiah berbasis kebencanaan,” ucapnya.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan melainkan juga seluruh sektor Tanah Air. Termasuk sektor ketahanan pangan. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko, menilai pandemi menimbulkan tantangan pada setiap aspek ketahanan pangan. Baik dalam tahapan proses produksi maupun proses pasca produksi. Untuk itu, perlu upaya penganekaragaman atau diversifikasi guna menjaga ketahanan pangan di Bumi Pertiwi.

Lebih jauh, Handoko menyebut amanat ini sebagai tugas semua pihak, terutama para peneliti di bidang riset pangan. Para peneliti seyogyanya memberi solusi fundamental untuk menjaga ketahanan pangan. Dalam konteks pandemi Covid-19, menurut Handoko, kondisi ini memicu diversifikasi produk dan target konsumen melalui berbagai teknologi pengemasan.

“Pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan baru. Untuk mengatasi semua problem pangan, ditambah dengan Covid-19, kita harus memunculkan tata kelola, protokol, dan mekanisme baru yang belum kita siapkan,” ujar Handoko dalam webinar Prof Talk: Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19, Senin (26/10/2020)

Pandemi, Pelaku Usaha Pangan Gencarkan Teknologi Kemasan

Handoko menekankan salah satu diversifikasi yang bisa dioptimalkan yaitu pemanfaatan teknologi kemasan. Dia menilai, peluang teknologi ini bagus untuk diterapkan seluruh lapisan pelaku usaha pangan, mulai dari petani hingga produsen pangan olahan lokal.

“Hal-hal semacam ini (teknologi kemasan) sebagian dari aspek ketahanan pangan. Tentu juga dari aspek lain, termasuk diversifikasi sumber pangan lokal, juga diperlukan” jelasnya.

Lebih jauh Kepala LIPI meminta para peneliti untuk semakin gencar menginformasikan hasil riset atau produk inovasi di bidang pangan. Pandemi Covid-19, lanjut dia, telah melahirkan banyak kreativitas dan peluang baru yang harus dimanfaatkan. Untuk itu, kolaborasi antar lembaga penelitian dan pemerintah maupun swasta perlu terus digencarkan.

“Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kolaborasi terutama pada masa pandemi Covid-19 dan kompetisi semakin meningkat,” tambah Handoko.

Baca juga: KLHK Targetkan 20.000 Kampung Iklim Pada 2024

Pertanian Urban Solusi Penunjang Ketahanan Pangan

Peneliti Bioteknologi Hewan Pusat Penelitian Bioteknologi, LIPI, Endang Tri Margawati mengusulkan pertanian urban sebagai solusi masalah pangan terutama pada masa pandemi Covid-19. Endang mereken, pertanian urban sudah muncul dan dikembangkan jauh sebelum pandemi. Menurutnya, pertanian urban bisa ditingkatkan pada masa pandemi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan warga.

Pertanian urban, lanjut Endang, tidak hanya untuk varietas tanaman seperti padi saja. Pertanian urban juga bisa diupayakan untuk memenuhi kebutuhan sumber protein. Di lahan pertanian urban, warga bisa sekaligus memelihara ternak sebagaimana yang sudah biasa dilakukan penduduk yang tinggal di perdesaan.

“Urban farming (pertanian urban) itu justru kalau di saat pandemi ini sangat menguntungkan sebab tidak harus menyiapkan lahan yang besar,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Majelis Profesor Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, Tahlim Sudaryanto mengatakan pandemi Covid-19 menyadarkan semua pihak tentang pentingnya upaya mendukung ketahanan pangan pada masa kini dan masa depan.

Menurutnya, pertanian urban bisa menunjang upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, termasuk ketika terjadi pandemi seperti sekarang. Dia mengapresiasi inisiatif-inisiatif di tingkat rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) dalam memanfaatkan ruang-ruang yang tersisa untuk mengembangkan pertanian urban.

“Tidak harus ada lahan, tetapi lorong-lorong gang biasanya di situ dikembangkan tanaman hidroponik. Ada juga yang di rumah,” contoh Tahlim.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Indonesia harus memberikan perhatian khusus terhadap kebencanaan. Pasalnya, Indonesia berada di kawasan sabuk api dengan potensi bencana yang tinggi. Di sisi lain, bencana non alam pandemi Covid-19 juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Eko Yulianto, berharap hasil riset terkait kebencanaan menjadi dasar kebijakan. Eko menyampaikan pandangannya dalam webinar Talk To Scientist: Kajian Multidisiplin Pengurangan Risiko Bencana, Kamis (22/10/2020).

Menurut Eko, kebijakan yang berpijak pada riset, seperti riset dari LIPI, bisa menumbuhkan kesadaran publik terkait risiko bencana. Ujungnya tentu saja pengurangan risiko bencana.

“Namun hingga saat ini masih ada jurang yang lebar yang perlu dijembatani antara pembuat kebijakan dan publik dengan peneliti dan akademisi di Indonesia,” hemat Eko.

LIPI: Peneliti dan Penguasa Butuh Jembatan Komunikasi Sains

Eko menunjuk komunikasi yang buruk sebagai biang kerok tidak diterapkannya hasil riset sebagai landasan kebijakan. Dia menilai, peneliti dan pembuat kebijakan perlu menerapkan komunikasi sains sebagai jembatan informasi. Jembatan informasi ini, lanjutnya, tidak hanya antara peneliti dan pembuat kebijakan, melainkan juga ke masyarakat.

“Kita tidak pernah punya jembatan untuk sebuah hasil penelitian dimuarakan dan dikomunikasikan maupun disebarkan informasinya ke semua lembaga eksekutif,” jelas Eko.

Jembatan komunikasi sains, lanjut Eko, merupakan bagian dari upaya mengedukasi publik. Jika masyarakat terdidik, masyarakat dapat mengawasi setiap jengkal langkah dan kebijakan dari penguasa.

Eko lalu menyebut penerapan kebijakan berbasis sains di Jepang. Pada 2011, sebelum terjadi tsunami, pemerintah Jepang membangun tembok laut setinggi 5 meter. Setelah terjadi bencana, tembok tersebut kembali ditinggikan guna mengurangi dampak dari bencana. Proses ini tidak terjadi dengan mulus, lanjut Eko. Ketika tembok laut di Jepang ditinggikan ternyata para ilmuwan merekomendasikan satu poin secara keliru. Meski demikian, pemerintah memaklumi kekeliruan ini. Pemerintah dan masyarakat Jepang mafhum, sains sifatnya berkembang dan kebenarannya tidak absolut.

“Di Jepang penelitian kebencanaan basisnya kontinu. Segala hal yang terjadi melewati proses verifikasi, falsifikasi, dan itu terus-menerus. Kalau di Jepang setiap tsunami jadi pelajaran dan diimplementasikan dalam mitigasi berikutnya,” jelas Eko.

Baca juga: Bapeten Deklarasikan Lahan di Batan Indah Bersih dari Radioaktif

LIPI Dorong Penelitian Multidisiplin untuk Mitigasi Bencana

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti, menyatakan minimnya pengetahuan risiko mengakibatkan pengurangan risiko bencana yang tidak maksimal. Menurutnya, penggabungan antar disiplin ilmu sebagai upaya pengurangan risiko bencana dapat dioptimalkan dengan menggunakan pendekatan multidisiplin.

“Aspek pengetahuan masyarakat belum terintegrasi dengan baik. Ini menunjukan perspektif multidisplin yang harus terus dikembangkan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Nuke menjelaskan empat prioritas dalam Kerangka Kerja Sendai untuk mengurangi risiko bencana. Empat hal tersebut yakni memperkuat manajemen risiko bencana untuk mengatasi risiko bencana; investasi pada pengurangan risiko bencana untuk ketahanan prioritas; meningkatkan kesiapsiagaan bencana dalam memberikan respon efektif; dan membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI, Ocky Karna Radjasa menggema hal yang sama. Ocky menyebutkan, sebagai lembaga penelitian multidisipliner, LIPI memiliki jamak hasil riset terkait kebencanaan. Pendekatan ilmu pengetahuan dapat berkontribusi pada penguatan upaya pengurangan risiko bencana. Ilmu pengetahuan ini pun dapat mendukung target pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Selain pendekatan sains, Ocky juga menekankan pentingnya ancangan sosial humaniora. Ocky lalu membandingkan perilaku warga pesisir dengan awam Tanah Air dalam menghadapi pandemi Covid-19. Untuk bencana alam seperti tsunami, masyarakat di daerah pesisir telah memiliki pengetahuan yang dapat membantu warga mengurangi risiko bencana. Di sisi lain, dalam bencana non alam pandemi Covid-19, kesenjangaan pengetahuan berujung pada diskriminasi pasien Covid-19. Kesenjangan pengetahuan juga mengakibatkan adanya penolakan terhadap protokol prosedur pemakaman Covid-19.

“Jadi bencana alam dan non alam tidak hanya butuh pendekatan medis atau teknis, tapi sentuhan sosial humaniora agar masyarakat paham,” jelas Ocky.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Studi dari ARC Centre of Coral Reefs Studies (CoralCoE) yang dipublikasikan 14 Oktober 2020 menemukan populasi terumbu karang kecil, sedang, dan besar di wilayah Great Barrier Reefs menurun 50 persen dalam tiga dekade terakhir. Penurunan ini terutama terlihat di wilayah utara dan tengah wilayah tersebut. Kondisi ini diperparah fenomena coral bleaching, pemutihan karang massal, pada tahun 2016 dan 2017. Lantas bagaimana dengan kondisi terumbu karang di Tanah Air?

Mendengar temuan terbaru dari CoralCoe, Peneliti Utama Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Suharsono membandingkan kejadian ini dengan temuan terumbu karang di Bumi Pertiwi beberapa tahun lalu. Pada 2015-2016, Prof. Suharsono mereken, terumbu karang di Indonesia ikut merasakan fenomena coral bleaching.

“Sebetulnya waktu terkena air hangat, yang terkena itu adalah juga algaenya itu. Akhirnya algaenya keluar dari coral itu. Coral yang algaenya keluar warnanya jadi putih, makanya disebut bleach. Warna karang 80 persen ditentukan oleh algaenya, zooxanthellae ini. Itu yang sebenarnya suffering, yang kena peningkatan suhu itu zooxanthellaenya,” terang Prof. Suharsono kepada Greeners, Sabtu (17/10/2020).

Baca juga: Komite Pendayagunaan Petani: Negara Punya Utang Besar kepada Petani

Arus Lintas Indonesia jauhkan Coral Bleaching dari Terumbu Karang di Timur Indonesia

Prof. Suharsono melanjutkan, fenomena pemutihan karang yang terjadi pada 2015-2016 di Tanah Air tidak menurunkan banyaknya terumbu karang di Indonesia wilayah bagian timur. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia Timur dilewati oleh arus lintas Indonesia. Arus lintas ini, lanjutnya, mampu mengurangi suhu panas air laut yang mengalir dari sumber lain.

“Untungnya di Indonesia, di Sulawesi, Maluku, terus Papua, itu tidak pernah kena. Di situ ada namanya Arlindo, Arus Lintas Indonesia. Itu kan arus abadi dari West Pacific sana. Arlindo selalu mengalir ke arah selatan, melalui selat Sulawesi menuju Indian Ocean. Arus itu selalu bergerak dari utara ke selatan. Perpindahan arusnya itu setiap detik 15 juta m³/detik,” ujar Prof. Suharsono.

“Dengan adanya perpindahan arus yang begitu besar, kalau ada suhu hangat dari timur, begitu masuk Indonesia suhunya jadi tidak hangat lagi, karena dicampur begitu besar. Oleh karena itu, daerah yang dilewati (Arlindo) tidak pernah kena bleaching selama ini,” lanjutnya.

Alih-alih pemutihan karang massal, Prof. Suharsono mengingat terumbu karang Indonesia lebih banyak menderita karena praktik pengeboman, terutama pada era 1990-an. Selain pengeboman, kerusakan terumbu karang Tanah Air disebabkan oleh pencemaran lingkungan.

Lebih jauh, laporan Research Center for Oceanography (RCO) LIPI mencantumkan, pada 2019, dari 1153 terumbu karang yang ada di wilayah Indonesia, sekitar 390 terumbu karang (33,82 persen) dikategorikan buruk; 431 terumbu karang (37,38 persen) dikategorikan sedang; 258 terumbu (22,38 persen) dikategorikan baik; dan 74 terumbu (6,42 persen) dikategorikan sangat baik.

Pemanasan global disebut sebagai biang kerok dari pemutihan terumbu karang. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Jatam Tuntut Negara Sibak Aktor di Balik Lubang Tambang Emas Ilegal

Pemanasan Global, Biang Kerok Coral Bleaching Terumbu Karang Great Barrier Reefs

Sebelumnya, studi ARC Centre of Coral Reefs Studies (CoralCoE) mengungkapkan penurunan 50 persen terumbu karang Great Barrier Reefs sejak 1990-an. Prof. Terry Hughes, salah satu peneliti, menjelaskan kerusakan ini merupakan kerusakan terparah yang dialami Great Barrier Reefs akibat pengaruh kenaikan suhu lautan yang memicu pemutihan massal pada tahun 2016 dan 2017.

“Penurunan terjadi di perairan dangkal dan yang lebih dalam, dan di hampir semua spesies — terutama spesies karang yang bercabang dan berbentuk meja,” kata Prof. Hughes.

Karang yang bercabang dan berbentuk meja, lanjutnya, merupakan salah satu struktur yang penting bagi penghuni terumbu karang, seperti ikan. Hilangnya spesies terumbu karang tersebut mengakibatkan hillangnya habitat ikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada banyaknya ikan dan produktivitas perikanan terumbu karang.

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan populasi terumbu karang dan ukuran koloninya di sepanjang Great Barrier Reef dalam rentang waktu tahun 1995 dan 2017.

“Kami mengukur perubahan ukuran koloni karena studi populasi penting untuk memahami demografi dan kapasitas karang untuk berkembang biak,” kata Dr. Andy Dietzel, selaku peneliti utama studi tersebut.

Hasil studi ini juga mengungkapkan kemampuan Great Barrier Reefs untuk memulihkan dirinya berkurang dibandingkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dan perkembangbiakan terumbu karang yang semakin sedikit.

Melansir Coral Coe, krisis iklim mendorong peningkatan frekuensi gangguan terhadap terumbu karang. Salah satunya gelombang panas air laut. Krisis iklim menyebabkan suhu laut yang semakin tinggi dan membuat terumbu karang rentan terhadap pemutihan.

Terumbu karang sendiri merupakan salah satu pendukung keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia bergantung pada ekosistem lautan, salah satunya terumbu karang.

Penulis: Ida Ayu Putu Wiena Vedasari

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Topik potensi gempa megathrust dan tsunami di Pantai Selatan Jawa sedang menjadi sorotan publik. Perhatian ini berawal dari tulisan Ron Harris dan Jonathan Major dalam “Waves of Destruction in the East Indies: the Wichmann Catalogue of Earthquakes and Tsunami in the Indonesian Region from 1538 to 1877”.

Dalam penelitiannya, Harris dan Major mengaji temuan Arthur Wichmann. Wichmann mencatat 61 gempa regional dan 35 tsunami berlangsung di antara 1538 hingga 1877 di kawasan Hindia Belanda. Wichmann menemukan mayoritas kejadian ini menyebabkan kerusakan wilayah yang luas serta menciptakan kluster gempa bumi sementara. Selain itu, Wichmann mengklaim beberapa tsunami mencapai ketinggian hingga 15meter dan menyapu desa pesisir.

Dari penelitian ini, poin yang menjadi pembicaraan masyarakat adalah catatan Harris dan Major yang berisi dokumentasi endapan tsunami di Pangandaran. Harris dan Major menulis endapan tsunami ini bisa jadi akibat gempa bumi megathrust sepanjang Palung Jawa.

Baca juga: KLHK Pangkas Izin Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Temuan Harris dan Major memantik penelitian pakar mulitdisiplin Institut Teknologi Bandung (ITB). Riset yang dipimpin oleh Prof. Sri Widiyantoro ini berjudul Implications for Megathrust Earthquakes and Tsunamis from Seismic Gaps South of Java Indonesia. Pada penelitian yang diterbitkan Nature Scientific Report (17/9/2020), para peneliti membuat model tsunami dengan beberapa skenario. Skenario terburuk menggambarkan dua segmen megathrust yang terletak di antara Jawa pecah. Dari skenario terburuk ini, ketinggan tsunami mencapai kurang-lebih 20meter pada pesisir barat Jawa dan sekitar 12meter pada pesisir timur Jawa.

“Hal ini yang sebenarnya menjadi pemberitaan belakangan ini. Sebenarnya riset yang dilakukan sangat multidisiplin namun ujungnya adalah suatu skenario jika megathrust itu terjadi. Tim kami banyak melakukan skenario lain, puluhan mungkin seratus skenario. Tapi sekali lagi tentu untuk keperluan mitigasi ditampilkan worst case scenario seperti ini,” jelas Prof. Sri Widiyantoro.

Tiga anak perempuan berjalan di tengah reruntuhan tsunami Banda Aceh, Aceh. (Foto: Shutterstock).

LIPI: Penelitian ITB Harus Ditindaklanjuti dengan Detail 

Menanggapi ramainya pembicaraan mengenai zona megathrust, Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Nugroho Dwi Hananto, mengatakan potensi gempa dan tsunami di Samudera Hindia Selatan Jawa telah beberapa kali disampaikan dan dipublikasikan oleh peneliti internasional. Peneliti, lanjut Dr. Nugroho, menggunakan data rekaman sejarah, seismologi dan geodetik.

Disamping itu, Dr. Nugroho mengingatkan, sejarah gempa dan tsunami di Pangandaran tahun 2006 dan di Jawa Timur pada tahun 1994. Kedua gempa penyebab tsunami ini bukanlah gempa besar dengan magnitudo kurang dari 8.

Baca juga: LSM: Co-firing PLTU Solusi Semu Emisi Gas Rumah Kaca

“Berdasarkan data seismologi, GPS dan pemodelan tsunami dengan menggunakan rekaman data yang komprehensif, Tim ITB menyimpulkan apabila seluruh segmen dari megathrust di selatan Jawa mengalami gempa, maka berpotensi menghasilkan tsunami setinggi 20meter di Jawa Barat,” ujar Dr. Nugroho saat dihubungi Greeners, Sabtu (3/10).

Dr. Nugroho mengatakan, hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan riset yang lebih detail agar lebih akurat. Riset diperlukan untuk mengungkap struktur zona megathrust, segmentasi, keheterogenan struktur bawah permukaan, asperiti dan struktur morfologi dasar laut (batimetri).

Riset Struktur Zona Gempa Megathrust Diperlukan sebagai Landasan Strategi Mitigasi

Menurut Dr. Nugroho, riset Tim ITB berguna sebagai landasan ilmiah dalam menyusun strategi mitigasi dan pendidikan masyarakat di daerah pesisir selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Penelitian dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI mengungkap tsunami masa lampau terjadi di lokasi tersebut berdasarkan data endapan tsunami yang dijumpai di daerah pesisir selatan Jawa.

“Penelitian geosains kelautan dengan melibatkan metoda seismik refleksi, pengamatan detil mikroseismisitas dengan seismometer dasar laut, seismik refraksi, dan pengukuran heatflow telah dilakukan LIPI secara sistematis bekerjasama dengan mitra asing dan nasional. Hasilnya, antara lain struktur megathrust penyebab gempa besar Aceh 2004; patahan kerah samudera di Samudera Hindia penyebab gempa besar tahun 2012; struktur penyebab tsunami Mentawai tahun 2010; dan pengaruh gunung bawah laut yang tersubduksi terhadap aktivitas gempa di Mentawai,” ujarnya.

Dr. Nugroho melanjutkan, metode riset samudera yang sama rencananya dilakukan di zona subduksi dan palung Indonesia menggunakan Armada Kapal Riset Nasional. Riset ini untuk mengungkap detail dinamika zona subduksi di Indonesia dan rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan.

Pantai Selatan Jawa. (Foto: Shutterstock).

Menrsitek: Belum Ada Metode untuk Prediksi Gempa

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro. Menteri Bambang menyatakan riset penelitian terkait risiko tsunami penting untuk mengetahui skenario terburuk dan langkah antisipasi, yakni peningkatan kesiapsiagaan dan usaha mitigasi.

“Dari segi keilmuan, sampai hari ini belum ada metode atau teori yang bisa memprediksi apakah suatu gempa akan terjadi. Kapan, di mana, dan berapa kedalaman serta besarnya. Sehingga riset yang dilakukan Prof. Sri Widiyantoro bersama tim adalah agar kita lebih waspada dan antisipatif terhadap kemungkinan bencana tersebut,” ujar Bambang pada agenda Keterangan Publik Risiko Tsunami di Pantai Selatan Pulau Jawa melalui telekonferensi, Rabu, (30/9).

Bambang menambahkan, kajian tersebut tidak bertujuan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Alih-alih kepanikan, riset ini ditujukan untuk mengendepankan upaya mitigasi terhadap potensi risiko bencana di Indonesia.

Bambang mengklaim pihaknya terus berupaya mendukung manajemen mitigasi dengan membangun kapasitas sains dan teknologi kebencanaan. Upaya ini dia lakukan melalui penyiapan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana riset, serta penyelenggaraan riset bidang kebencanaan demi menghasilkan dan mengelola pengetahuan riset kebencanaan.

“Pemerintah sudah membuat sistem yang disebut sebagai Indonesia Tsunami Early Warning System (INA-TEWS) yang dikembangkan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan beberapa institusi lainnya ada yang dalam bentuk buoy system. Buoy system mampu mendeteksi potensi tsunami dalam hitungan detik sehingga informasi bisa langsung didapatkan sebagai upaya mitigasi bencana sedini mungkin. Kedua, sistem cable yang salah satunya sudah disiapkan di selatan Pulau Jawa khususnya di Selat Sunda,” tambahnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Ixora Devi

Judul: Perisai di Pesisir Minahasa

Durasi: 26 menit

Genre: Dokumenter

Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Setiap spesies di Bumi mengisi ruang dan fungsi masing-masing terhadap lingkungannya. Ekosistem terbesar di Bumi terdapat di daratan dan perairan. Keduanya dihubungkan dengan ekosistem peralihan, yaitu ekosistem pesisir. Pada ekosistem pesisir, daratan masih terpengaruh oleh angin laut, pasang surut, dan instrusi garam. Sedangkan di area basah dipengaruhi oleh aktivitas darat, sedimentasi, dan air tawar.

Hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang menjadi tiga elemen penting di wilayah pesisir. Komposisi keanekaragaman hayati yang terbentuk pada ekosistem pesisir ini merupakan perisai terbaik dari dua sisi. Ketiga elemen melindungi wilayah pesisir dari berbagai ancaman dan berperan sebagai penyeimbang, penyaring air, rumah bagi banyak spesies, melindungi daratan dari kerusakan abrasi, badai, dan tsunami.

Aktivitas manusia terkadang dianggap berlebihan dalam memanfaatkan alam hingga keseimbangan ekosistem tidak terjaga. Sebanyak 68 persen terumbu karang rusak dan tercemar, tujuh persen padang lamun di dunia turun setiap tahun, dan Indonesia sudah kehilangan 40 persen hutan mangrove dalam tiga dekade terakhir. Jika hal ini terus berlanjut, ekosistem di pesisir akan punah.

Warga melintasi hutan mangrove dengan perahu. Foto: Kanal Youtube LIPI

Perairan Indonesia menghubungkan massa air Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia. Tepatnya perairan ini disebut sebagai Arus Lintas Indonesia (Arlindo) dan berada di perairan Pulau Sulawesi. Selain itu Sulawesi Selatan merupakan jantung dari Coral Triangle atau segitiga terumbu karang, suatu wilayah geografis yang kaya akan terumbu karang.

Loka Konservasi Biota Laut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indonesia melakukan penelitian setiap tahun. Harapannya dalam 10-15 tahun ke depan akan terbangun sebuah data mengenai keanekaragaman biota laut di seluruh pesisir Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi ekologis perairan dan biodiversitas di ekosistem pesisir. Sejak 2005, penelitian ini telah menemukan enam jenis ikan baru, satu genus baru, dan lebih dari 20 catatan. Semua penemuan ini ditemukan di perairan Bitung, Sulawesi.

Terumbu Karang

Terumbu karang ibarat hutan tropis di lautan yang memiliki banyak peran. Di dalam ekosistem perairan mereka menjadi penyangga dari hempasan ombak, menyediakan fasilitas bagi organisme yang ada di dalam maupun di luar terumbu karang, dan sebagai rumah pelindung bagi organisme dari predator. Namun, terumbu karang seringkali terancam oleh kerusakan yang diakibatkan oleh bom ikan yang digunakan nelayan. Kerusakan terumbu karang yang terus terjadi tidak seimbang dengan proses pertumbuhannya. Akibatnya terumbu karang hanya tumbuh kurang lebih sekitar satu sentimeter setiap tahunnya.

Foto: Kanal Youtube LIPI

Lamun

Lamun merupakan spesies tanaman berbunga yang tumbuh terendam di lautan. Flora ini berevolusi sekitar 100 juta tahun lalu. Di daerah tropis, padang lamun berfungsi untuk menghubungkan hutan baku dan terumbu karang. Padang lamun mampu menahan gelombang, menstabilkan sedimen sehingga air menjadi lebih jernih, menahan laju perubahan iklim dengan menyerap emisi karbon dioksida dan memproduksi oksigen.

Hutan Mangrove

Hutan mangrove hanya ditemukan di daerah tropis dan sub tropis ini mampu melindungi ekosistem air laut dan air tawar. Akar-akar pohon mangrove dapat menyaring nitrat dan fosfat dari sungai ke laut, menahan resapan air laut ke daratan, menyerap karbon dioksida lebih banyak dari jenis hutan lainnya, menetralisir sedimen-sedimen organik dan anorganik dari daratan seperti limbah rumah tangga dan industri.

Penulis: Mega Anisa

Jakarta (Greeners) – Bahan bakar fosil kerap digunakan sebagai formula dalam produk pembersih atau binatu. Sebagian besar produk tersebut mengandung bahan kimia atau sumber karbon yang tidak dapat diperbarui dan meninggalkan jejak di lingkungan.

Peneliti Energi Biomassa dan Lingkungan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muryanto menjelaskan, surfaktan merupakan bahan utama yang terkandung di dalam pembersih maupun deterjen. Zat tersebut merupakan molekul yang mampu memisahkan kotoran di pakaian. Secara umum senyawa aktif ini juga menggunakan produk petrokimia yang berasal dari minyak dan gas bumi atau bahan bakar fosil dalam proses kegiatannya.

Baca juga: Meninjau Ulang Konsep Pariwisata Indonesia

“Jadi, emisi yang dihasilkan adalah dari pemanfaatan bahan bakar fosil sebagai raw material di surfaktan dan juga dari proses penggunaan bahan bakar fosil di proses pembuatan,” ujar Muryanto saat dihubungi Greeners, pada Jumat, (11/09/2020).

Ia mengatakan sektor rumah tangga berperan terhadap keberadaan emisi terutama pada proses penggunaan produk pembersih. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini mewajibkan mencuci tangan dan pakaian. Semakin banyak produk pembersih yang digunakan, akan semakin banyak pencemaran yang dihasilkan karena umumnya tidak ada pengolahan limbah di rumah tangga.

Senyawa surfaktan merupakan molekul yang mampu memisahkan kotoran di pakaian. Foto: shutterstock

“Secara konsep kajian daur hidup (Life Cycle Assessment) setiap produk akan membawa carbon footprint berupa emisi CO_2, baik dari bahan baku maupun pada proses pembuatannya. Semakin banyak produk itu menggunakan bahan bakar fosil, semakin banyak carbon footprint yang dihasilkan,” ujarnya.

Untuk surfaktan sendiri, kata dia, saat ini telah banyak dikembangkan dari minyak nabati seperti minyak sawit. Atau dapat menggunakan bakteri yang mengolah minyak sawit atau biomassa lain menjadi surfaktan sehingga tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil.

“Dengan mengganti jenis surfaktannya, ketika produk tersebut banyak diproduksi atau digunakan, emisi CO2 yang dikeluarkan juga rendah,” ucapnya.

Beralih dari Bahan Bakar Fosil

Pada awal September lalu, perusahaan multinasional Unilever menyatakan akan mengganti seluruh bahan bakar fosil dalam formula produk pembersihnya dengan energi terbarukan dan ramah lingkungan pada 2030. Industri yang memproduksi deterjen ini menyebut bahwa bahan kimia yang digunakan dalam produk pembersih dan binatunya merupakan penghasil jejak karbon terbesar dari seluruh produk, yakni 46 persen dalam seluruh siklus pemakaiannya.

“Sebagai sebuah industri, ketergantungan kita pada bahan bakar fosil harus diputus, termasuk sebagai bahan baku produk,” ujar Peter ter Kulve, Unilever’s President of Home Care dalam siaran persnya, Rabu, (2/9) lalu.

Baca juga: AMAN: Pengaturan Evaluasi RUU Masyarakat Adat Membahayakan

Penggantian ini diharapkan mampu mengurangi jejak karbon dari formulasi produk sebanyak 20 persen. Kebijakan ini juga disebut sebagai salah satu cara yang dilakukan Unilever untuk mendukung program perubahan perusahaan menjadi ramah lingkungan bernama Clean Future. Tujuannya untuk menanamkan prinsip ekonomi sirkular ke dalam kemasan dan formulasi produk untuk mengurangi jejak karbon.

Unilever berinvestasi sebanyak 1 miliar euro untuk mendanai penelitian bioteknologi, pemanfaatan karbon dioksida (CO₂) dan limbah, serta bahan kimia rendah karbon. Dana tersebut juga akan digunakan untuk membuat formulasi produk biodegradable dan hemat air maupun untuk mengurangi separuh penggunaan virgin plastic di 2025.

Penulis: Dewi Purningsih dan Ida Ayu Putu Wiena Vedasari

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Judul: The Untold Story of Java Southern Sea

Genre: Dokumenter

Durasi: 22 menit 51 detik

Sumber: Kanal Youtube Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Cerita tentang ledakan gunung api atau tsunami yang amat dahsyat di masa lampau mungkin sering kita peroleh dari buku, penuturan orang lain, atau media sosial. Biasanya peristiwa lampau tersebut juga diketahui langsung dari kejadian alam yang terbentuk saat ini atau dari catatan para peneliti. Namun, apakah kamu tahu bahwa terdapat suatu ilmu yang juga melacak keberadaan peristiwa alam melalui kisah-kisah mitos?

Geomitologi merupakan ilmu yang mempelajari kisah-kisah mitos dan dikaitkan dengan peristiwa alam. Mitos-mitos yang ada dinilai kerap menyimpan informasi tentang suatu peristiwa pada masa lalu. Tak jarang suatu kepercayaan juga mengungkap cerita lama yang sebenarnya adalah sebuah kejadian nyata. Apa yang dilihat orang pada masa sekarang dan orang di masa lampau mungkin saja sama, tetapi karena keyakinan dan ideologi berbeda, maka penyampaian atau ceritanya pun tak sama.

Dalam film dokumenter The Untold Story of Java Southern Sea, diceritakan bahwa sepanjang pantai Pulau Jawa pernah terjadi tsunami yang sangat besar pada masa lalu. Eko Yulianto, Ahli Paleotsunami dari Lembaga Ilmi Pengetahuan Indonesia (LIPI) menginformasikan jejak tsunami melalui penggalian deposit tsunami dan melacak keberadaan bencana tersebut melalui ilmu geomitologi.

Fragmen dokumenter The Untold Story of Java Southern Sea. Foto: Kanal Youtube Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Salah satunya cerita Nyi Roro Kidul yang dianggap sebagai metafora dari kejadian sebenarnya bahwa gelombang tersebut memang benar terjadi. Selain itu pada 1584-1586, dalam dua tahun terjadi 3 letusan gunung api dan dua gempa besar yang mengguncang seluruh Pulau Jawa. Dalam mitologi Yunani kejadian gempa dan tsunami kerap dikaitkan dengan Poseidon, dewa penguasa laut. Seperti halnya Poseidon, di selatan Jawa terdapat legenda Nyi Roro Kidul yang sampai saat ini dinilai sebagai sebuah legenda. Tak hanya di Indonesi, bahkan di seluruh dunia cerita yang terkait dengan mitos akan ditemui.

Bumi mempunyai siklus untuk peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya seperti letusan gunung, tsunami, banjir, dan gempa. Dengan ini, manusia pada zaman dulu dianggap melihat siklus tersebut, hanya saja berbeda dengan saat ini. Mereka menafsirkan cerita terhadap apa yang mereka percaya.

Konsep yang digunakan dalam mitos adalah sebuah metafora yang wujudnya menjadi cerita karena dipengaruhi kepercayaan masyarakat pada saat itu. Jika seorang peneliti dapat mengungkap keterkaitan dari cerita tersebut dan menemukan inti cerita di dalamnya, akan diketahui bahwa itu adalah sebuah peristiwa alam yang terjadi di masa lalu. Peristiwa terdahulu tersebut bisa jadi menyimpan pesan-pesan untuk masyarakat saat ini.

Foto: Kanal Youtube Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Minim Catatan

Siklus gempa, tsunami, dan peristiwa alam lainnya terjadi sekitar ratusan bahkan ribuan tahun. Namun, pada kejadian yang terjadi ratusan bahkan ribuan tahun lalu tersebut tidak ada catatan-catatan terkait. Sebaliknya, yang ada hanyalah cerita rakyat, mitos, dan legenda yang bisa saja menceritakan kejadian dengan latar belakang kepercayaan masyarakat pada saat itu.

Dengan membuka inti dan menafsirkan cerita dari sudut pandang akademis diharapkan dapat menggunakan cerita, mitos, atau legenda untuk membangun kesadaran masyarakat tentang adanya ancaman bencana. Hal ini juga diharapkan dapat membangun kepedulian warga untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut sehingga kerugian atau korban dapat dikurangi.

Bencana adalah jalan Sang Pencipta untuk membangkitkan kesadaran. Inti dari bencana bukanlah kesakitan, kepedihan, atau penderitaan. Ia adalah sebuah cermin besar yang disediakan yang membangkitkan kesadaran tentang masih banyaknya noda yang mengotori wajah-wajah peradaban.

Penulis: Mega Anisa

Jakarta (Greeners) – Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, kekayaan tersebut justru membuat tanah air menjadi negara rawan pencurian sumber daya alam. Terlebih lagi pencurian tersebut terjadi di wilayah konservasi insitu yang dilindungi oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan biodiversitas di Indonesia.

Sebagai upaya pelestarian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memulai program konservasi eksitu rumah kaca raksasa di Cibinong yang ditargetkan selesai pada 2022. Hal ini bertujuan untuk mendukung program konservasi dengan menciptakan ekosistem tiruan atau yang mirip dengan habitat alam asli.

Baca juga: Gajah Jinak Sumatera Ditemukan Mati di Unit Konservasi

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan konservasi eksitu dan insitu harus ada untuk saling melengkapi. Apalagi untuk spesies tertentu yang masih sulit ditiru ekosistemnya. Menurutnya konservasi eksitu dapat menjamin pelestarian lebih baik. Ia menilai indikator keberhasilan dilihat dari ketersediaan spesies secara berkelanjutan dalam bentuk hidup, aklimatisasi pada habitat baru eksitu, dan perbanyakan spesies untuk menjamin keberlangsungannya.

“Itu pula sebabnya mengapa kita memiliki target untuk mendirikan kebun raya sebagai wahana konservasi eksitu sebanyak minimal di 39 lokasi yang mewakili ekoregion yang ada di Indonesia. Lebih khusus lagi 12 kebun raya langsung dikelola LIPI untuk menjamin konservasi eksitu dari primary eco-oregion dan sisanya adalah kebun raya daerah yang dikelola bersama pemda dengan supervisi LIPI untuk menampung secondary eco-region,”ujar Handoko kepada Greeners, Rabu, (12/08/2020).

Ia mengatakan bahwa upaya konservasi menjadi modal utama dan awal bagi ekonomi Indonesia di masa depan.“Masa depan ekonomi adalah bio-ekonomi bukan lagi berbasis teknologi keras,” ucapnya.

Keanekaragaman Hayati Indonesia. Foto: Ist

Bioprospeksi: Model Pemanfaatan Berkelanjutan dari Kawasan Konservasi

Endang Sukara, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia mengutip Convention on Biological Diversity (CBD) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 bahwa konservasi insitu dan eksitu sama-sama penting untuk melindungi keanekaragaman hayati indonesia.

“Pusat konservasi eksitu seperti kebun raya LIPI memiliki empat fungsi. Pertama konservasi, riset, pendidikan, rekreasi, dan satu lagi yang saya tambahkan adalah sebagai pusat untuk memuarakan tumbuhan Indonesia menjadi soko guru untuk mensejahterakan rakyat Indonesia,”ujar Endang.

Ia mengatakan tumbuhan jika sudah diteliti dengan sungguh-sungguh akan muncul manfaat baik untuk pangan, sandang, obat, energi, dan kebutuhan umat manusia lainnya. Contohnya kantung semar yang dirambah, kata dia, ampuh untuk mengobati kanker.

Baca juga: CREA: Pembangkit Listrik Sumbang Polusi Udara di Ibu Kota

“Jika sudah jadi block buster drug omsetnya miliaran dollar. Kasus obat kanker prostat dulu omsetnya mencapai 8.6 miliar dollar. Saya sebagai anggota AIPI sedang menyusun policy brief tentang bioekonomi, mudah-mudahan bisa diluncurkan dalam waktu dekat,”ujar Endang.

Pengembangan biopropeksi ini sejalan dengan Peta Jalan Pembangunan Hutan 2045 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2040. Pemerintah menargetkan Indonesia menguasai pangsa pasar bioprospeksi dunia. Penemuan ini dinilai telah teruji baik di tingkat laboratorium maupun plot percobaan. Selain itu juga berhasil meningkatkan produksi tanaman pangan serta mengurangi biaya produksi.

Di masa yang akan datang biopropeksi diharapkan dapat menjadi model pemanfaatan berkelanjutan kawasan konservasi serta menyeimbangkan antara kelestarian kawasan dan kesejahteraan.

Hal tersebut juga sejalan dengan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) yang mengampanyekan pentingnya konservasi alam bagi kesejahteraan masyarakat. HKAN sendiri ditetapkan setiap 10 Agustus sejak 2009 oleh Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan uji klinis berbagai bahan herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap coronavirus. Penelitian dilakukan kepada pasien Covid-19 yang berada di Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Kami sudah memasuki uji klinis terhadap pasien Covid-19 secara langsung. Kombinasi tanaman herbal untuk suplemen pil peningkatan sistem imun ini ialah jamur Cordyceps militaris,” ujar Masteria Yunovilsa Putra, Koordinator Kegiatan Uji Klinis Kandidat Imunomodulator dari Herbal untuk Penanganan COVID-19, Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ketika dihubungi Greeners, Senin, (03/08/2020).

Baca juga: Sejarawan: Perubahan Perilaku Menjadi Kunci Penanganan Pandemi

Ia mengatakan sejumlah penelitian menyebut bahwa fungi berjenis Cordyceps dapat merangsang sistem kekebalan tubuh dan mengobati gangguan pernapasan. Sementara dua produk lain yang dieksplorasi pada uji klinis adalah Cordyceps militaris dan kombinasi herbal, seperti rimpang jahe, meniran, sambiloto, dan daun sembung. Gabungan herbal tersebut dinilai telah memilki prototipe atau bentuk asli, data awal, dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan uji klinis kandidat imunomodulator dari tanaman herbal Indonesia untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin malam, 8 Juni 2020. Foto: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Putra menjelaskan metode penelitian dilakukan secara acak terkontrol dan tersamar ganda. Pengujian juga memakai plasebo atau zat yang tidak menimbulkan efek untuk menjaga terjadinya bias. Menurutnya terdapat dua produk uji dan satu plasebo yang diberikan secara acak dan merata kepada 90 pasien sehingga terdapat 30 subyek uji untuk kelompok masing-masing.

“Karena menggunakan sistem blinding yang tersamar ganda, subyek maupun peneliti tidak mengetahui yang diberikan adalah salah satu produk uji atau plasebo,” ucapnya.

Sistem blinding akan dibuka setelah seluruh uji klinis obat terhadap subyek selesai. Pada tanggal 16 Agustus sistem blinding direncanakan dapat dibuka untuk mengetahui data pasien yang sudah memperoleh kontrol.

Baca juga:Pemerintah Lakukan Uji Klinis Tanaman Herbal untuk Penanganan Virus Corona

Sebelumnya pengujian telah dilakukan oleh tim peneliti dengan melibatkan 90 pasien Covid-19. Sebanyak 72 orang di antaranya telah melalui uji klinis kandidat imunomodulator terhadap tanaman herbal asli Indonesia.

Saat ini tim peneliti yang berasal dari LIPI, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, dan tim dokter Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran tengah mengumpulkan data yang akan dikirimkan ke BPOM selaku regulator.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Efektivitas pelarangan kantong plastik sekali pakai di DKI Jakarta dinilai masih perlu dikaji lebih lanjut. Di sejumlah negara, kebijakan serupa berhasil menekan timbulan sampah plastik. Namun, beberapa di antaranya juga disebut gagal mengurangi konsumsi kantong sekali pakai.

Saintis dari Scientist Action and Advocacy Network (ScAAN) menyebut bahwa regulasi mengenai pelarangan kantong plastik sering tidak efektif. Hasil studi pada 2019 tersebut mencatat bahwa penyebabnya adalah tidak ada penegakan sanksi hukum dan perubahan perilaku masyarakat, serta tak efisiennya tas alternatif belanja yang ditawarkan.

Di sejumlah negara, kebijakan kantong plastik sekali pakai tidak efektif lantaran tas alternatif seperti kertas atau kantong plastik tebal juga tak dilarang secara eksplisit di peraturan. Hal tersebut kerap terjadi dalam regulasi yang hanya menerapkan pelarangan (ban only). Konsumen kemudian beralih menggunakan tas kertas atau alternatif sehingga dinilai gagal mengurangi konsumsi kantong sekali pakai keseluruhan.

Baca juga: Hak Perempuan Adat Belum Terpenuhi

Hal tersebut terjadi di Kota Austin dan San Francisco, Amerika Serikat yang masih ditemukannya penggunaan kantong plastik tebal. Sementara di Delhi, India, kebijakan serupa gagal karena peraturan tidak ditegakkan secara efektif. Hasilnya, tidak ada perubahan perilakuk sekali pakai dari masyarakat.

Walakin, terdapat sejumlah negara yang berhasil menerapkan kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Contohnya di Filipina, berbagai kota telah mengimplementasikan larangan tersebut yang diperkuat dengan undang-undang federal. Di Kota Mutinlupa, misalnya, terlihat pengurangan tiga persen sampah dari total pengumpulan harian yang mencapai empat ton. Sementara di Kota Las Pinas empat persen dari limbah hariannya berjenis styrofoam.

Selain itu, Malaysia juga memberlakukan pajak sebesar Rp872 per kantong plastik. Setengah dari masyarakat di sana disebut telah menggunakan tas yang dapat digunakan kembali atau tidak membeli kantong plastik sekali pakai.

Ilustrasi: pxhere.com

Di Ibu Kota Jakarta pelarangan kantong plastik sekali pakai mulai diterapkan pada 1 Juli 2020. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, pemerintah harus tegas mengenai pelarangan penggunaan kantong plastik sekali untuk mengurangi sampah plastik. Ia menilai pergub yang dikeluarkan pada 31 Desember 2019 itu sarat dengan kepentingan pihak tertentu.

“Pakai saja kantong dari kain atau kertas dan bisa dipakai berkali-kali. Kalau pun dibuang bisa hancur oleh alam. Kalau dibuat peraturan seperti itu ada lobi-melobi dari produsen plastik dan asosiasi daur ulang. Buat publik tidak ada gunanya,” ujarnya saat dihubungi Greeners melalui telepon, Sabtu (04/07/2020).

Baca juga: Celah Hukum dalam Pergub Penggunaan Kantong Belanja

Adapun Bella Nathania, Asisten Peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mengatakan keefektifan Pergub 142/2019 masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam. Sebab data riset sampah antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) maupun World Bank berbeda. Menurut LIPI, sampah terbanyak yang masuk ke teluk Jakarta ialah styrofoam. Sedangkan data World Bank 2018 menyebut bahwa sampah berjenis plastik merupakan yang terbanyak.

“Apakah pemerintah sebenarnya tahu sampah plastik yang ada di Jakarta porsinya berapa dibandingkan dengan sampah-sampah lainnya. Karena perlu diketahui terlebih dahulu untuk mengukur efektivitas dari peraturan ini. Kalau ternyata pengurangan sampah dari organik berarti implementasi peraturannya belum maksimal karena bukan sampah plastik terutama sampah kantong kresek yang berkurang,” ujar Bella.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Keberadaan sampah di laut menjadi penyebab serius rusaknya terumbu karang di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut sampah medis akibat pandemi Covid-19 cenderung meningkatkan sampah yang masuk ke laut. Akibatnya terumbu karang sebagai rumah dari berbagai jenis ikan menjadi terancam.

Menurut data United Nations Development Programme, pada 2016, Indonesia penyumbang 76 persen spesies koral dunia dan 37 persen spesies ikan karang Indonesia dalam Coral Triangle. Indonesia juga memiliki diversitas ikan terumbu karang tertinggi di dunia.

Reza Cordova Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mengatakan, dari hasil kajian lembaganya, jumlah sampah yang masuk ke laut menurun di masa pagebluk virus corona. Namun, keberadaan limbah medis seperti masker hingga baju hazmat meningkat di sungai-sungai.

Baca juga: Sedotan Stainless dan Totebag Tak Lebih Baik dari Plastik Sekali Pakai

Menurutnya, jika pengelolaan sampah dan limbah medis yang mengandung virus dan bakteri tidak dikelola dan berakhir di laut, hal itu dapat mengakibatkan pencemaran yang sangat berbahaya. Hasil kajian LIPI mencatat, per 100 meter persegi ekosistem terumbu karang banyak ditemukan sekitar 30 sampah plastik.

“Saat ini keberadaan terumbu karang sudah sangat mengkhawatirkan karena adanya pencemaran sampah plastik di laut. Jika ditambah dengan pencemaran limbah medis keadaan rumah bagi biota laut dipastikan akan rusak” ujar Reza saat Webinar “Dampak Pandemi terhadap Perubahan Perilaku, Lingkungan, dan Sampah Laut” Jumat, (08/05/2020).

Seorang warga sedang menunjukkan sampah masker di piggir pantai. Foto: shutterstock.com

Kajian Indonesia National Plastic Action Partnership 2019 mencatat bahwa Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton plastik per tahun, tetapi hanya 64 persen yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal tersebut menjadi masalah karena 36 persen di antaranya mencemari lingkungan.

Reza mengatakan, sebanyak 650 ribu ton sampah per tahun masuk ke perairan seperti sungai, danau, dan laut. Sekitar 260 hingga 600 ribu ton sampah yang masuk ke laut berjenis plastik. Ia meminta agar pemerintah segera menangani masalah sampah laut yang ditargetkan berkurang 70 persen pada 2025.

Sampah plastik akan mengganggu terumbu karang dan biota laut secara langsung, sebab, sampah menjadi medium bahan pencemar lain seperti pestisida, minyak, logam berat, bakteri, dan virus. “Kita harus waspada, jangan sampai adanya Covid-19 ini meningkatkan kemungkinan kerusakan terumbu karang dan manusia,” ucapnya.

Baca juga: Pembukaan Lahan Ilegal di Habitat Satwa Liar Terus Terjadi

Novy Farhani, Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi sampah pesisir juga laut tidak berhenti walaupun dalam keadaan pandemi.

Ia menuturkan untuk menangani sampah laut diutamakan dua strategi, yakni membersihkan pantai (coastal clean up) dan pemasangan jaring apung. Selama 2017 hingga 2019, sebanyak 43 panjang pantai sudah dibersihkan. Hasilnye terkumpul sampah hingga 51 ton dan diikuti 21.759 peserta dari seluruh Indonesia

Terakhir, pemasangan jaring apung untuk sampah, kata Novy, ditempatkan di sungai yang mengalir langsung ke pantai untuk mencegah masuknya sampah ke laut. Setiap hari sampah yang disaring mencapai enam karung besar dengan mayoritas jenis sampah berupa botol air kemasan.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) telah membentuk konsorsium riset teknologi untuk penanganan Covid-19. Sebagai bagian dari gugus tugas, konsorsium tersebut memiliki skala prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang. Pemerintah menyebut, penelitian akan membuat vaksin coronavirus yang ditargetkan selesai dalam satu tahun.

Di bawah koordinasi Menristek Bambang Brodjonegoro, Konsorsium Riset Teknologi beranggotakan lembaga-lembaga penelitian seperti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes).

Sementara, di sektor dunia usaha khususnya Badan Usaha Milik Negara, perusahaan swasta, dan perusahaan rintisan (start up) di bidang teknologi kesehatan juga turut dilibatkan. Mereka diajak untuk membuat berbagai produk.

Baca juga: Menkes Teken Aturan Mengenai Tata Cara Pengusulan PSBB

“Kami menyusun rencana kerja yang difokuskan membantu mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat penyakit Covid-19, melalui riset dan inovasi di bidang pencegahan seperti vaksin dan suplemen, screening, diagnosis, pengobatan, dan teknologi alat kesehatan,” kata Menristek Bambang Brodjonegoro di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin, (06/04/2020).

Adapun prioritas jangka pendek, kata Bambang, yakni meningkatkan imunitas tubuh terutama penelitian yang terkait dengan tanaman herbal serta pengembangan Alat Pelindung Diri (APD). Ia mengatakan, konsorsium akan segera menyerahkan 4.000 botol pencuci tangan berbentuk gel dan 10 unit mobile hand washer berkapasitas 300 liter. Perlengkapan tersebut akan disalurkan melalui BNPB untuk mendukung kegiatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Dukungan anggaran penelitian dan non penelitian. Foto: BNPB

Kemudian untuk jangka menengah, Menristek menyebut, akan berfokus pada penyediaan peralatan tes cepat (rapid test kit) untuk pendeteksian awal dan akhir, pengembangan suplemen, multivitamin, immune modulator dari berbagai tanaman Indonesia, serta pengembangan robot layanan smart infusion palm, maupun pengembangan ventilator dan lainnya.

Sedangkan prioritas jangka panjang, menurutnya, konsorsium harus mencari dan mengembangkan vaksin Covid-19. “Untuk pembuatan vaksin membutuhkan waktu minimal satu tahun, kecuali vaksin yang sudah dikembangkan di luar dan bisa diproduski di Indonesia,” kata dia.

Baca juga: Konflik Agraria dan Sumber Daya di Tengah Pandemi

Selain itu, Bambang menuturkan, penelitian akan membuat suplemen penjaga imun tubuh dengan berbagai bahan yang ada di Indonesia. Ia juga menyebut, salah satu yang diuji sebagai obat untuk virus korona yakni Pil Kina karena memiliki kesamaan dengan Chloroquine. “Mudah-mudahan dari pengujian ini ada sesuatu yang bisa berkontribusi untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Sementara untuk sumber pendanaan kegiatan, Kemenristek akan mengacu pada instruksi presiden, yakni realokasi belanja barang kementerian. “Khusus untuk penelitian, besarnya Rp 38,04 miliar dan Rp3,2 miliar untuk kegiatan non penelitian seperti masker, cairan disinfektan, dukungan WFH (Work From Home), test kit Covid-19, vitamin daya tahan tubuh. Tentunya ini masih tahap awal dan nanti akan berkembang sesuai kebutuhan,” ucap Bambang.

Pengujian Spesimen Belum Maksimal

Menteri Bambang mengatakan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman yang tergabung dalam konsorsium Kemenristek/BRIN bekerja sama dengan Balitbangkes untuk memeriksa pasien yang diduga mengidap Covid-19. Keduanya juga bertugas mempercepat pengujian melalui tes Polymerase Chain Reaction (PCR). “Dalam sehari kira-kira bisa menguji 180-270 spesimen dengan pengujian PCR,” ujarnya.

Dalam pengujian spesimen tersebut, Kemenristek mengaku Sumber Daya Manusia masih menjadi hambatan sehingga kecepatan pengujian seluruh penduduk Indonesia belum maksimal. Musababnya, tenaga kesehatan yang memahami pemeriksaan spesimen, terutama dalam Laboratorium level Biosafety Lab 2 (BSL-2), maupun BSL-3, masih sangat terbatas.

“LIPI sebenarnya mempunyai kapasitas lab yang baik dan lumayan banyak, tapi memang kekurangan SDM. Oleh karenanya, LIPI melakukan pelatihan “Indonesia Memanggil” kepada beberapa orang yang sudah menjadi pendaftar,” katanya.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Zoonosis menjadi ancaman bagi biodiversitas karena adanya pengaruh dari perilaku manusia. Perusakan habitat atau perburuan adalah contoh yang memungkinkan kontak antara manusia dengan hewan semakin dekat. Ketidakseimbangan lingkungan, hilangnya peran atau fungsi dari satwa liar juga berdampak buruk bagi kehidupan manusia, hewan, dan alam.

“Lingkungan dan perilaku manusia menjadi faktor yang sangat penting. Faktor lingkungan berperan sebelum muncul penyakit, pada saat munculnya penyakit, dan pada saat penyakit itu menyebar,” ujar Drh. Tri Satya Putri Naipospos, Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veternier, dan Karantina Hewan, Kementerian Pertanian kepada Greeners, Selasa, (31/03/2020).

Dokter yang akrab disapa Tata ini mengatakan penyakit zoonotik juga mengancam biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Ia menyebut patogen dari spesies tertentu melompat untuk berevolusi, berevolusi, dan berpindah ke inang barunya. Keadaan tersebut diperburuk dengan adanya perdagangan satwa liar dan perusakan habitat yang memicu krisis iklim.

“Penyakit zoonosis sangat luas, mulai dari hewan peliharaan seperti rabies, toxoplasmosis, di ternak brucellosis, dan dari satwa liar,” kata dia.

Ia menuturkan zoonosis atau penyakit yang berasal dari hewan tidak bisa lepas dari patogen, inang alami atau vektor, dan inang perantara. Satwa liar, kata dia, adalah reservoir patogen. Contohnya seperti kelelawar yang bisa membawa patogen tersebut dalam jarak bermil-mil tanpa sakit. Patogen dalam bentuk virus atau bakteri mendekam secara persisten di tubuh hewan yang hidup di alam. Sementara, alam liar adalah tempat yang memiliki biodiversitas tinggi.

“Contoh kelelawar, perannya banyak di alam, memakan populasi serangga atau nyamuk. Kalau populasi nyamuk merajalela karena tidak ada yang bisa menguranginya, maka timbul dampak baru atau bisa penyakit baru,” ujar Tata.

Baca juga: Peneliti: Manusia Berperan dalam Penyebaran Virus Patogen

Adapun pengelompokan jenis satwa lain yang memiliki banyak virus ialah mamalia. Kelompok tersebut juga diketahui sebagai spesies terbesar di antara kerajaan hewan. Kelelawar yang merupakan kelompok dari mamalia, memiliki virus terbanyak dan mendominasi 20 persen di seluruh spesies mamalia.

“Virus dalam tubuh satwa liar akan terus bermutasi, sehingga pada waktunya mampu menjadi virus baru juga. Karena memang virus ini berasal dari mereka (mamalia),” ujarnya.

Perubahan lingkungan, perilaku manusia, dan perpindahan penyakit yang berasal dari hewan (zoonosis) tidak terlepas antara satu sama lain. Gangguan terhadap habitat alami hutan seperti penebangan kayu, penambangan, urbanisasi yang kian cepat, dan pertumbuhan penduduk, diketahui membuat orang lebih dekat dengan spesies hewan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut Tata, akibat kemunculan penyakit, maka manusia berniat untuk membunuh atau mengurangi populasi hewan liar dengan maksud mencegah atau mengurangi risiko penyakit. Namun, hal tersebut bukanlah solusi. Ia mengatakan satwa liar tidak harus disalahkan sebagai penular penyakit yang mengubah kehidupan manusia sehari-hari.

“Kerusakan habitat alam dibarengi dengan jumlah besar orang, telah memungkinkan penyakit yang sebelumnya terkunci di alam mampu melintas ke manusia secara cepat,” kata dia.

Ia menyarankan untuk menghentikan penyebaran zoonosis ini, bisa dilakukan dengan menutup dan melarang pasar hewan hidup yang menjual satwa liar secara ilegal, menghentikan konsumsi, memproteksi dengan tidak merusak habitat lainnya, dan menyetop perdagangan dan perburuan.

Pemetaan Lokasi Zoonosis Belum Dilakukan

Pada 2019 lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan akan membuat peta hotspot infeksi zoonosis di Indonesia untuk memudahkan pengawasan atas penyakit yang berasal dari hewan. Namun, hingga kini peta tersebut belum dilakukan.

Kepala Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cahyo Rahmadi mengatakan rencana pemetaan hotspot infeksi zoonosis dilakukan tahun ini. Ia mengatakan ada tiga wilayah yang akan dipetakan, yakni Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Namun, kata dia, implementasinya tertunda akibat bencana pandemi Covid-19 yang lebih dahulu datang.

“Tidak dibatalkan, tapi mau ke lapangan tidak mungkin karena sedang pandemi Covid-19. Kita tunggu sampai pandemi ini berakhir baru dilanjut,” ujarnya.

Cahyo mengatakan, dampak penyakit yang berasal dari spesies memengaruhi ketahanan nasional.“Itulah kenapa kehati (keanekaragaman hayati), termasuk satwa liar, mikroba, dan mikroorganisme yang berpotensi menjadi penyakit perlu diperhatikan,” kata dia.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Satwa liar yang terlihat sehat dapat menjadi sumber penularan penyakit antarhewan maupun ke manusia. Penyebaran penyakit yang berasal dari hewan (zoonotik) terjadi apabila virus patogen dari spesies tertentu berevolusi dengan cara melompat ke inang baru. Hal tersebut diperburuk oleh perdagangan satwa liar, kerusakan habitat, dan krisis iklim.

Virus korona adalah salah satu contoh patogen yang berpindah salah satunya akibat adanya perdagangan satwa liar. Virus tersebut kemudian menular ke manusia dan memunculkan penyakit seperti SARS, MERS, Hendra, Nipah, Ebola, dan flu burung.

Kepala Pusat Penelitian Zoologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Rahmadi mengatakan beberapa penyakit disebabkan oleh bakteri maupun virus yang dibawa oleh manusia dari habitat alami mereka. Artinya, manusia berperan dalam terjadinya penularan, meskipun transmisi dari satwa liar ke manusia tidak terjadi dengan mudah.

Baca juga: Melindungi Keanekaragaman Hayati Cegah Kemunculan Virus Baru

“Selama manusia tidak mengusik habitat, berinteraksi, dan mengonsumsi satwa liar, penularan kemungkinan kecil. Saat ini banyak terjadi penurunan habitat dan juga perburuan untuk kepentingan banyak hal, sehingga interaksi manusia dengan satwa liar meningkat,” ujar Cahyo kepada Greeners, Senin malam (30/03/2020).

Ia mengatakan untuk menghindari virus, yakni dengan cara membiarkan satwa liar tetap di hutan, tidak mengonsumsi atau memanfaatkan untuk kesenangan maupun obat. “Mau langsung atau tidak, satwa liar tidak semestinya diburu untuk konsumsi. Justru karena kepercayaan bagian (tubuh) satwa liar dianggap bisa menjadi obat sehingga pemanfaatan satwa liar menjadi tinggi. Kalau ditelusuri paling besar permintaan ke China,” ujarnya.

Alur transmisi virus dari hewan ke manusia. Foto: shutterstock.com

Menurut Cahyo, media penularan virus dari satwa ke manusia terjadi melalui berbagai perantara. Urin atau air liur hewan, misalnya, mampu mencemari makanan termasuk mengonsumsi hewan secara langsung. Ia mencontohkan penyakit SARS, Nipah, Hendra ditemukan di kelelawar, meskipun beberapa virus korona juga ditemukan di trenggiling. Ia mengatakan secara alami satwa liar menyimpan berbagai jenis virus, bakteri, dan mikroorganisme. “Jadi sebenarnya bukan hanya kelelawar saja,” ucap Cahyo.

Coronavirus Tersebar Pada Manusia dan Mamalia

Inang atau tempat virus berevolusi atau leluhur virus corona dimungkinkan dari kelelawar. Ketika kelelawar terinfeksi dengan patogen, mereka tidak menunjukkan gejala penyakit yang nyata. Namun, virus yang sifatnya persisten terus menerus dapat terbawa dalam jangka waktu lama.

Coronavirus, misalnya, adalah virus RNA berenvelop yang tidak bersegmen. Organisme ini berasal dari keluarga Coronaviridae dan Ordo Nidovirales. Keberadaannya menyebar secara luas pada manusia dan mamalia lain.

Drh. Tri Satya Putri Naipospos, Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veternier, dan Karantina Hewan, Kementerian Pertanian mengatakan spesies kelelawar merupakan salah satu mamalia tertua dan mewakili 20 persen keanekaragaman mamalia yang ada. Menurutnya, jarang sekali ditemukan gejala sakit pada kelelawar, tetapi mereka memiliki peluang menyebarkan patogen dalam jarak jauh dan luas.

Daging kelelawar secara rutin dijual di sejumlah pasar dan supermarket di Sulawesi Utara. Tri Satya mengestimasi jumlah kelelawar yang diperdagangkan setiap tahun berkisar antara 650 ribu hingga lebih dari satu juta ekor. Terdapat lebih dari 1.300 spesies kelelawar yang terdistribusi di enam benua. Ia mengatakan Indonesia menjadi rumah dari 219 spesies kelelawar. “Ini lebih banyak dari negara lain di mana pun,” kata dia.

Ia menuturkan terdapat ribuan virus yang dikandung oleh spesies kelelawar. Jika kehidupannya diganggu, manusia dapat dengan mudah terpapar. Perilaku manusia yang suka mengonsumsi daging atau menangkap satwa dari alam liar, kata dia, mempermudah virus-virus secara alami persisten. Saat berpindah atau bermutasi dan bertemu reseptor lain seperti manusia, memungkinkan seorang individu menjadi sakit.

“75 persen satwa liar merupakan sumber dari penyakit zoonosis dan menular ke manusia. Jadi kita (manusia) jangan menganggu kehidupan mereka supaya virus dan patogen lain tidak berpindah ke spesies lain termasuk manusia,” ujarnya.

Puncak Gunung Es Virus

Virus-virus corona yang telah diidentifikasi mungkin hanya suatu puncak gunung es. Berbagai potensi dapat menyebabkan lebih banyak zoonosis baru di masa depan. Tri Satya menyampaikan, virus secara alami bermutasi dan saling berkombinasi. Organisme ini juga berbagi komponen yang berbeda untuk menciptakan virus baru. “Virus-virus zoonotik dapat melompati hambatan spesies. Ini berbahaya bagi manusia karena sistem imunitas kita belum mengetahui bagaimana cara memerangi virus baru tersebut,” ujarnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Pakar lingkungan memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 bukan satu-satunya wabah terakhir yang menimbulkan bencana massal di Asia dan Eropa seperti saat ini. Hal tersebut akan terus terjadi jika manusia abai terhadap hubungan penyakit menular dan perusakan alam.

Penulis buku Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic, David Quammen, memperingatkan risiko pandemi sejak penelitian terdahulunya mengenai Ebola. Di dalam bukunya, Quammen mengatakan bahwa munculnya penyakit zoonosis bukan fenomena baru. Kejadian tersebut tidak lepas dari ledakan populasi manusia dan ternak, perusakan alam, hingga terganggunya ekosistem.

Baca juga: Deforestasi Berkontribusi terhadap Penyakit Infeksi Baru

Melansir theindependent.co.uk, seorang Ahli Ekologi Kelautan dari National Geographic’s Campaign for Nature Dr Enric Sala mengatakan, ketika manusia menghancurkan hutan tropis untuk pembangunan, pertambangan, membunuh atau menangkap hewan liar untuk dimakan atau dijual, menandakan manusia sedang membuka diri terhadap virus-virus.

“Ekosistem yang sangat beragam dipenuhi banyak spesies hewan liar, tanaman, jamur, dan bakteri. Semua keanekaragaman hayati itu mengandung virus unik. Ketika kita menghancurkan hutan tropis, virus beterbangan. Momen kehancuran itu menjadi peluang bagi virus asing untuk masuk ke manusia dan bertahan,” ujarnya.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dari semua penyakit menular, 17 persen penyakit yang ditularkan melalui vektor penyakit. Organisme hidup tersebut dapat menularkan patogen infeksius antar manusia atau dari hewan ke manusia dan menyebabkan lebih dari 700.000 kematian setiap tahun.

Ahli mengatakan deforestasi untuk pembangunan maupun pertambangan, menandakan manusia sedang membuka diri terhadap virus. Foto: shutterstock.com

Peneliti Mikrobiologi Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sugiyono Saputra menuturkan, populasi spesies yang tidak seimbang serta terganggunya habitat dan ekosistem, akan berdampak terhadap ekspansi satwa ke populasi manusia. Akibatnya, potensi transmisi virus ke manusia akan besar.

Bahkan di Guangdong, China, kata dia, yang merupakan tempat awal penyebaran SARS pada 2002 juga merupakan wabah yang disebabkan oleh virus korona dan berjenis baru. Sedangkan di 2017, terdapat Swine Acute Diarrhea Syndrome Coronavirus (SADS-CoV) yang menyebabkan kematian pada ribuan anak babi dengan menyerang saluran pencernaan. Sugiyono menuturkan, setelah wabah SADS-CoV, terdapat banyak prediksi mengenai munculnya virus baru seperti yang terjadi saat ini layaknya pandemi Covid-19.

Ia menyebut bahwa virus yang berasal dari hewan sangat banyak, contohnya, ebola virus, marburg virus, hendra virus, dan nipah virus dari kelelawar. Kemudian monkeypox dari monyet, H5N1 dari unggas, rabies dari anjing, kucing, kelelawar, dan hantavirus dari tikus.

“Tapi kita tidak boleh menyalahkan satwa-satwa tersebut. Harus dilihat dulu apakah keseimbanagn ekosistem mereka terganggu atau tidak. Walau mereka membawa penyakit, mereka sebetulnya penyebaran penting di alam dan sebagai indikator lingkungan juga. Jadi, kalau mereka terganggu, bisa jadi akan ada transmisi virus ke populasi manusia,” ujar Sugiyono kepada Greeners, Senin, (23/03/2020).

Baca juga: Guru Besar UI: Rempah Tidak Dapat Menangkal Virus Corona

Diperkirakan pada 2050, populasi akan meningkat dari dua miliar menjadi 9,7 miliar dan mempengaruhi hilangnya keanekaragaman hayati. Diperlukan perubahan menyeluruh termasuk menelusuri kembali hubungan penting antara kesehatan manusia dan konservasi planet Bumi.

Menurut Dr Enric Sala, dengan menjaga tempat alam tetap utuh, melarang perburuan spesies satwa liar yang terancam punah, bermanfaat bagi kesehatan manusia dan ekonomi. Upaya melindungi alam, tulis Enric, merupakan bentuk investasi dan biaya paling hemat yang dapat dilakukan para pembuat kebiijakan.

“Tidak ada kesehatan manusia yang berkelanjutan tanpa ekosistem yang sehat. Penyakit menular yang kami alami selama 20 tahun terakhir adalah bukti terbaik. Saya yakin akan ada lebih banyak penyakit seperti ini (Covid-19) di masa depan, jika kita melanjutkan praktik menghancurkan alam, penggundulan hutan, dan menangkap binatang liar sebagai binatang peliharaan atau untuk makanan dan obat-obatan,” ucap Sala.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani