Jakarta (Greeners) – Indonesia berkomitmen mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam rangka membangun ketahanan iklim dalam negeri. Konvensi Rangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) 2015 membaiat Indonesia menurunkan emisi GRK dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Target NDC hingga 2030, yakni penurunan emisi GRK sebesar 29 persen yang diupayakan secara nasional dan 4 persen dengan dukungan internasional. Guna mewujudkan komitmen ini perlu dorongan dari semua pihak baik tingkat pusat maupun daerah.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berinisiatif membangun ketahanan iklim di tingkat daerah melalui Program Kampung Iklim (Proklim). Saat ini, terdapat 2.775 kampung iklim yang terlibat dalam pengendalian perubahan iklim regional. KLHK menargetkan pembentukan 20.000 kampung iklim dalam empat tahun ke depan.
“Jumlah kampung iklim terus ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kualitas kegiatan. Hal ini mengingat banyak desa, kelurahan yang perlu mendapat sentuhan dan pendampingan. Dengan partisipasi aktif pada akhir tahun 2024 ditargetkan minimal dapat terbentuk 20.000 kampung iklim yang tersebar di seluruh indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, dalam acara puncak Festival Iklim 2020, Jumat (23/10/2020).
Program Kampung Iklim: Bentuk Gotong Royong Pengelolaan Iklim
Bambang menjelaskan pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap pengelolaan iklim di wilayahnya. Apresiasi diberikan atas kontribusi dalam mendukung penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Proklim sebagai gabungan mitigasi perubahan iklim, lanjutnya, merupakan keunggulan kooperatif Indonesia dalam menerjemahkan komitmen global.
Bambang mengakui Proklim bukanlah sesuatu yang besar jika dibandingkan masalah perubahan iklim secara universal. Namun, Bambang mereken Proklim memiliki daya ungkit dan daya angkat yang sangat kuat untuk menggaungkan gotong royong dalam menekan emisi.
“Proklim menjadi aksi nyata yang menyentuh sampai ke tingkat tapak dan mampu mengerakan berbagai pihak untuk berperan aktif dalam mewudjukan Indonesia yang berketahanan iklim dan rendah emisi GRK,” jelasnya.
Bambang mengklaim pengelolaan iklim di Indonesia mulai bangkit. Pengelolaan ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak dari berbagai lapisan. Menurutnya, perkongsian menjadi modal penting guna mengurangi risiko perubahan iklim akibat pemanasan global.
“Seluruh upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan upaya bangsa Indonesia untuk menegakkan perlindungan terhadap lingkungan atau atmosfer keberlangsungan kehidupan di bumi,” lanjut Bambang.
Tahun 2020 Momentum Genting Penerapan NDC
Lebih jauh Bambang menyebut periode sebelum tahun 2020 sebagai era prakondisi realisasi NDC. Kini, pihaknya telah menyiapkan landasan serta langkah untuk melajukan implementasi NDC dari tingkat tapak. Menurutnya, kebijakan dan peraturan yang ditetapkan di tingkat pusat sudah ditindaklanjuti dengan pengembangan kebijakan dan perangkat hukum di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Bahkan ada yang sudah menuangkan pelaksanaan aksi-aksi yang dapat berkontribusi terhadap upaya pengendalian perubahan iklim dalam peraturan tingkat desa,” imbuhnya.
Tahun 2020, menurut Bambang, merupakan waktu krusial dalam menerapkan NDC. Dia menggaungkan pentingnya memastikan upaya yang telah disiapkan bersama pada periode sebelumnya untuk terus diperkuat. Pengukuhan pencapaian target NDC, lanjutnya, membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat UNFCC pada 2015.
“Semua pihak didorong untuk meningkatkan upaya dan dukungan aksi pengurangan emisi gas rumah kaca dan membangun ketahanan serta mengurangi kerentanan dalam mengurangi dampak negatif perubahan iklim,” tutup Bambang.
Penulis: Muhammad Ma’rup
Editor: Ixora Devi
21 Apr 2024 
