Jakarta (Greeners) – Pakar Bioteknologi Tanaman IPB University, Awang Maharijaya, menyatakan bahwa tidak rugi mengucurkan dana riset miliaran rupiah untuk pengembangan bioteknologi tanaman. Pasalnya, tanaman yang petani kembangkan dengan bioteknologi bisa menghasilkan produktivitas tinggi hingga mencapai triliunan rupiah.

Bioteknologi pertanian merupakan alat baru dalam ilmu perbaikan tanaman. Teknologi ini memanfaatkan teknik penggabungan atau penyambungan sel dan gen (DNA) untuk menyempurnakan tanaman dan menghasilkan produk atau benih baru.

Awang mencontohkan yang telah ia lakukan terhadap bawang merah di Solok, Sumatra Barat. Hadirnya varietas unggul ‘bawang merah tajuk’, inovasi IPB University yang peneliti kembangkan secara bioteknologi, produktivitasnya meningkat tajam.

BACA JUGA: Pakar: Produk Bioteknologi Pertanian Bisa Bantu Petani Kecil

“Sebelumnya di Solok, tahun 2016 produktivitas bawang merah hanya mampu menghasilkan 10 ton per hektare. Setelah memakai varietas unggul bawang merah tajuk, produktivitasnya meningkat menjadi di atas 16 ton per hektare,” ungkap Awang dalam Konferensi Pers Pra Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University, Kamis (4/7).

Dari situ, lanjutnya, terjadi peningkatan hasil 75 juta per hektarenya. Ia kembali menekankan, apabila mengucurkan dana riset 1 hingga 2 miliar rupiah tidak akan menyebabkan kerugian. Sebab, nantinya hasil dari riset tersebut akan menghasilkan hingga triliunan rupiah.

“Di sinilah bioteknologi tanaman hadir sebagai solusi kunci untuk mendorong produksi hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan. Bioteknologi menawarkan strategi inovatif untuk menciptakan varietas tanaman unggul,” tegasnya.

Pakar Bioteknologi Tanaman IPB University, Awang Maharijaya. Foto: IPB News

Bioteknologi Hasilkan Panen Lebih Tinggi

Ketua Program Studi Smart Agriculture IPB University itu mengurai, dengan bioteknologi, hasil panen akan tinggi, kualitas produk prima, dan umur produksi yang lebih cepat.

“Tak hanya itu, tanaman juga memiliki toleransi terhadap stres abiotik (kekeringan, panas, banjir, salinitas, tanah asam), efisiensi air dan hara yang lebih baik, serta ketahanan terhadap hama dan penyakit,” lanjutnya.

Pengembangan varietas tanaman hortikultura adaptif ini akan terintegrasi dengan sistem smart climate horticulture. Penerapan metode dan standar operasional prosedur (SOP) yang terstandardisasi, juga akan diimplementasikan untuk menghasilkan produk berkualitas sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Hasil tersebut termasuk produksi cepat, senyawa khas atau unik, karakteristik spesifik, dan reputasi tertentu.

Perkuat Indikasi Geografis

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa bioteknologi juga dapat digunakan untuk mencirikan produk hortikultura yang berasal dari wilayah geografis tertentu. Sehingga, dapat memperkuat perlindungan Indikasi Geografis (IG).

IG merupakan pengakuan atas keunikan dan kualitas produk hortikultura yang hasilnya berasal dari suatu daerah tertentu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan, tradisi, dan keahlian lokal.

BACA JUGA: IPB dan Universitas Jepang Ajak Masyarakat Peka Lingkungan

Perlindungan IG ini membantu meningkatkan nilai produk hortikultura dan memastikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal yang telah lama melestarikan budi daya tersebut.

“Bioteknologi dapat memastikan konsistensi kualitas dan karakteristik produk hortikultura. Hal ini dicapai melalui pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap variabilitas lingkungan dan praktik budi daya,” terangnya.

Dengan demikian, konsumen dapat selalu menikmati produk hortikultura lokal dengan rasa, aroma, dan tekstur yang khas dan konsisten. Penerapan teknik analisis DNA dapat digunakan untuk pelacakan dan penelusuran. Bahkan, bisa mencirikan dan memverifikasi keaslian produk hortikultura dan memastikan asal-usul dan kualitasnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST) bangun kerja sama riset di bidang maritim. Penandatanganan Memorandum of Understanding dalam bidang ilmiah dan teknologi itu berlangsung pada Senin (9/10) di kantor BRIN Thamrin Jakarta.

Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Agus Haryono, menyambut baik kunjungan perwakilan KIOST. Mereka adalah Direktur Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) Korea, Park Hansan dan Direktur MTCRC Indonesia beserta delegasi, Ivonne Milichristi Radjawaen.

“BRIN mengapresiasi kolaborasi riset, khususnya di bidang maritim yang telah terjalin antara KIOST dan MTCRC dengan BRIN. Selain itu juga dengan beberapa instansi dan universitas di Indonesia,” ungkap Agus melalui keterangan pers.

Agus mengatakan, KIOST dan MTCRC juga dapat bekerja sama dalam bidang kebijakan. Sebab, BRIN memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi. Selain itu, BRIN terbuka untuk bekerja sama untuk pendanaan riset bersama.

“Bulan lalu kami baru saja meresmikan platform pendanaan riset bernama Indonesia Research and Innovation Fund (IRIF). Platform ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti BRIN maupun eksternal, termasuk mitra internasional,” imbuhnya.

BRIN bersama KIOST bangun kerja sama riset di bidang maritim. Foto: MTCRC

BRIN Mitra Potensial bagi KIOST

Park Hansan memperkenalkan MTCRC yang merupakan conducting agency di Indonesia mewakili KIOST. Park Hansan turut menyampaikan bahwa BRIN merupakan mitra potensial bagi KIOST dan MTCRC melihat rekam jejak kolaborasi riset dan seminar bersama.

“Selain riset, kami berharap dapat memperluas kerja sama dengan BRIN dalam berbagai platform. Misalnya, seperti pemanfaatan infrastruktur bersama dan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya.

Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN menandatangani naskah MoU BRIN KIOST secara desk to desk. Direktur MTCRC Korea dan Direktur MTCRC Indonesia turut menyaksikan penandatanganan tersebut. Naskah itu akan dikirimkan ke Korea untuk ditandatangani oleh President KIOST.

Kesepakatan kerja sama antar kedua belah pihak meliputi penelitian bersama, pengembangan, dan peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, ada pula pertemuan ilmiah, pertukaran data ilmiah, pemanfaatan fasilitas, dukungan klirens etik, hingga perizinan tenaga asing di bidang kelautan dan perikanan.

Kesepakatan itu juga meliputi penelitian oseanografi, keanekaragaman hayati, dan bioteknologi. Kemudian, ada penelitian tentang ilmu kebumian, penginderaan jauh, teknologi lingkungan dan kebencanaan, serta energi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Meski 88 % orang di Indonesia mengaku familiar dengan istilah perubahan iklim (climate change). Namun, hanya 44 % di antaranya atau 39 % dari total populasi paham tentang perubahan iklim. Ini membuktikan pemahaman masyarakat Indonesia tentang perubahan iklim masih tergolong rendah.

Bertajuk “Pesan Penggugah Harapan” hasil riset ini dipaparkan dalam pameran di MULA by Galeria Jakarta, Cilandak Town Square, Jakarta Selatan pada 11-13 Januari 2023.

Communication for Change (C4C) dan Development Dialogue Asia (DDA) melakukan riset dengan menyurvei 3.490 responden di 34 provinsi pada April-Agustus 2021. Kemudian berlanjut dengan 14 kegiatan diskusi (focus group discussion atau FGD) selama Juli-Agustus 2022.

CEO dan Principal Consultant C4C, Paramita Mohamad menyatakan, banyak sekali orang Indonesia yang merasa pernah dengar perubahan iklim. Tapi pemahamannya masih keliru.

“Dalam artian mereka masih berpikir ini masalah nanti. Kurang dari separuhnya bilang bahwa itu karena perbuatan manusia. Jadi ya masih salah,” katanya kepada Greeners, Kamis (12/1).

Selain itu, hanya 1 dari 3 responden yang menjawab pemanasan global telah terjadi saat ini. Kurang dari setengah populasi (47 %) yang percaya penyebabnya adalah manusia.

Tentu riset ini tak sekadar memotret pemahaman masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, berupaya memberikan alternatif pendekatan komunikasi efektif terkait isu global ini kepada masyarakat.

“Jadi tidak hanya memotret ibaratnya mengetes darah lalu keluar semua angka-angkanya. Tapi kita ada obatnya kalau obat A atau B cocok tidak,” ucapnya. 

Penggunaan Istilah Sederhana

Oleh karena itu, penting untuk menyadarkan pemahaman terkait perubahan iklim yang efektif. Penelitian dari Amerika Serikat mengkonfirmasi bagaimana pesan tentang perubahan iklim yang membawa istilah-istilah asing dan rumit bagi orang awam seperti “emisi gas rumah kaca”, “dekarbonisasi”, “antropogenik” membuat masyarakat justru mengabaikannya.

Sebaliknya, sambung Mitha dengan penggunaan istilah sederhana seperti mengadaptasi istilah “selimut bumi” membuat masyarakat lebih mudah memahami isu ini. “Mulai dari anak SD tahu selimut itu kalau ketebalan bisa bikin gerah dan kalau buminya kepanasan akan menyebabkan air es meleh, kekeringan, kekurangan air hingga gagal panen,” tuturnya.

Penggunaan istilah “selimut bumi” mereka pakai pada 14 FGD di Jakarta, Jayapura (Papua), Tarai Bangun (Riau), Kisaran (Sumatera Utara), serta Tegal, Demak, dan Semarang (Jawa Tengah).

Hasilnya, para responden khususnya usia 18-49 tahun tampak lebih mudah membayangkan berbagai kejadian fenomena bencana alam merupakan dampak climate change.

Pameran hasil riset tentang perubahan iklim. Foto: Greeners/Ramadani Wahyu

Penyampaian Pesan Perubahan Iklim

Tak hanya itu, komunikasi efektif terkait perubahan iklim harus memerhatikan latar belakang audiens. Setidaknya terdapat tiga kelompok masyarakat, yaitu konvensional mapan peduli (33 %), penggembira non militan (28 %), dan penjaga tempat kami (27 %).

Penyampaian pesannya harus mempertimbangkan latar belakang karakteristik mereka. “8 dari 10 orang Indonesia mengaku merasa punya kewajiban moral untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat ulah manusia. Itulah kenapa pesan harus dengan nilai pesan moral,” ungkapnya.

Sementara itu kelompok konvensional mapan peduli adalah mereka yang banyak tinggal di kota dan pekerja kerah putih. Biasanya mereka cukup paham isu perubahan iklim. Pesan narasi pada kelompok ini “menjaga alam adalah menjaga titipan Tuhan” dan bisa melalui pemuka agama.

Namun berbeda halnya ketika berhadapan dengan masyarakat penjaga tempat kami. Mereka banyak bekerja di pertanian atau sebagai ibu rumah tangga. Pesan narasi pada kelompok ini yaitu hubungan penjagaan alam dan ancaman perubahan iklim terhadap sumber nafkah dan cara hidup mereka selama ini.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Berbagai riset untuk mencari energi terbarukan pengganti bahan bakar energi fosil terus peneliti lakukan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satunya bioetanol. Namun, karena harganya yang masih relatif mahal maka perlu inovasi konversi biomassa menjadi energi.

Pakar bidang teknologi bioproses Widya Fatriasari dalam orasi pengukuhan profesor riset menyatakan, Indonesia memiliki potensi biomassa lignoselulosa yang tinggi namun belum optimal pemanfaatannya.

“Sementara saat ini pemanfaatan bioetanol terkendala pada nilai keekonomisan yang belum tercapai. Sehingga perlu pengembangan teknologi konversi biomassa menjadi bioetanol yang efisien dan murah,” katanya di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Widya membawakan orasi ilmiah berjudul “Teknologi Konversi Biomassa Untuk Pengembangan Bioproduk Berbasis Selulosa dan Lignin Sebagai Sumber Energi Terbarukan dan Material Berkelanjutan”.

Menurutnya, riset teknologi pemanfaatan biomassa menjadi energi terbarukan penting. Dalam hal ini menggunakan material berkelanjutan berbasis selulosa dan lignin melalui riset yang telah peneliti lakukan di laboratorium.

Pengembangan teknologi ekstraksi selulosa dan lignin dari biomassa dapat menghasilkan berbagai bioproduk. Harapannya dapat menjadi substitusi produk berbasis fosil yang bersifat tidak terbarukan.

“Upaya ini dapat menjadi penguatan pemanfaatan hasil samping limbah industri dan meningkatkan nilai ekonomi limbah biomassa,” ucapnya.

Widya mengungkap produk berbahan bakar fosil sangat tidak ramah lingkungan dan semakin menipis ketersediaannya. Oleh karenanya, bioproduk berbasis lignin dan selulosa hasil konversi biomassa berpeluang sebagai substitusi yang lebih efektif dan efisien.

Konversi Biomassa yang Ramah Lingkungan

Adapun tahapan penting dalam proses konversi biomassa menjadi bioproduk berbasis selulosa dan lignin adalah fraksionasi atau praperlakuan. Kemudian hidrolisis, fermentasi dan peningkatan mutu.

Teknologi praperlakuan secara biologis yang ramah lingkungan perlu dikombinasikan dengan praperlakuan kimia dan fisik seperti iradiasi gelombang mikro. Tujuannya agar proses dapat berlangsung lebih cepat dan rendemen selulosa meningkat.

Widya juga mengungkap, perbesaran skala dan adaptasi kondisi lingkungan masih jadi tantangan di sektor industri. “Invensi yang sudah diperoleh pada skala laboratorium merupakan modal awal bagi langkah-langkah selanjutnya untuk komersialisasi produk hasil riset,” ucapnya.

Ia juga menyatakan, pentingnya kehadiran kebijakan pemerintah yang ramah riset dan inovasi untuk mendukung penciptaan bioproduk nasional berbasis biomassa.

“Integrasi riset teknologi konversi biomassa dapat dilakukan dari hulu sampai hilir dengan melibatkan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah dan industri,” imbuhnya.

Foto bersama sejumlah profesor riset lainnya. Foto: BRIN

Miliki Segudang Pengalaman

Widya Fatriasari menamatkan pendidikannya di SDN Kedunglurah I Trenggalek tahun 1990, SMPN Pogalan Trenggalek, tahun 1993, dan SMAN Durenan Trenggalek, tahun 1996. Ia memperoleh gelar sarjana kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2001.

Kemudian gelar Magister Manajemen dari Magister Manajemen Agribisnis IPB tahun 2004. Lalu gelar Doktor bidang Teknologi Serat dan Komposit dari Sekolah Pascasarjana IPB tahun 2014.

Widya juga memiliki segudang pengalaman. Ia pernah menjadi tim Perencanaan dan Monitoring (PME) tingkat Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH)-LIPI (2017-2020). Selain itu juga Ketua tim PME Pusat Penelitian (Puslit) Biomaterial LIPI (2020). Sejak tahun 2019 menjadi ketua kelompok penelitian di Pusris Biomassa dan Bioproduk BRIN.

Dalam bidang karya tulis, ia telah menghasilkan 152 karya tulis ilmiah, baik yang ia tulis sendiri maupun bersama penulis lain. Memiliki 20 paten terdaftar, satu hak cipta, satu desain industri, satu paten tersertifikasi, satu modul pelatihan, dan memiliki satu lisensi.

Widya aktif dalam berbagai organisasi profesi ilmiah seperti Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI). Selain itu juga Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (MAPEKI), Asosiasi Alumni JSPS Indonesia (JAAI), dan Himpenindo.

Ia pun pernah menerima penghargaan perolehan paten terbanyak tingkat LIPI periode 2020-2021 pada tahun 2021. Lalu penghargaan peneliti muda berprestasi (Himpenindo Award) pada tahun 2021, dan penghargaan Satyalancana Karya Satya X tahun dari Presiden RI pada tahun 2016.

Selain Widya, dalam kesempatan itu ada tiga periset lain yang dikukuhkan sebagai profesor riset. Mereka antara lain yaitu Augy Syahailatua dari Pusat Riset Oseanografi, Yenny Meliana dari Pusat Riset Kimia Maju, dan Bambang Sunarko dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Riset dan Inovasi Nasional mendorong Indonesia memanfaatkan momentum G20 untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, sebagai Presidensi G20, Indonesia harus mendorong lebih aktif sektor riset dan inovasi. Hal itu penting untuk menciptakan green economy.

Untuk mendukung rangkaian G20, BRIN siap menggelar serangkaian kegiatan pada 27-30 Oktober 2022 mengusung tema Digital, Blue and Green Economy.

Kegiatan tersebut antara lain G20 Research and Innovation Ministers Meeting (RIMM), G20 Space Economy Leaders Meeting (Space20). Lalu ada pula Ministerial Conference on Space Applications for Sustainable Development in Asia and the Pacific (MC4) dan Indonesia Research and Innovation Expo (InaRIE).

“Kita ingin memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan posisi Indonesia sebagai mitra potensial kolaborasi untuk riset dan inovasi ke depan,” kata Handoko, di Jakarta, Selasa (19/10).

Pemanfaatan Biodiversitas Dunia Lewat G20

Selain itu, Plt Deputi Fasilitas Research dan Inovasi BRIN sekaligus Ketua Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG) Agus Haryono mengungkapkan, RIIG hadir untuk mengkaji pemanfaatan biodiversitas di dunia.

Pelaksanaan RIIG terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama pada April 2022. Pada pertemuan pertama ini membahas mengenai pemanfaatan biodiversitas di dunia terhadap kesehatan, energi hingga perubahan iklim.

RIIG sesi kedua pada Agustus 2022. Pertemuan ini membahas mekanisme pemanfaatan biodiversitas di dunia. Kemudian untuk sesi ketiga pada 27 Oktober 2022 mendatang.

“Nanti juga akan ada Ministerial Declaration atau deklarasi tingkat menteri. Indonesia akan diwakili oleh Kepala BRIN untuk mendeklarasikan kolaborasi riset dan inovasi khususnya dalam pemanfaatan biodiversitas dunia secara berkelanjutan untuk green dan blue economy,” tandasnya.

Selaku Presidensi G20 Indonesia berkomitmen mendorong pembangunan “hijau” dan berkelanjutan. Foto: Shutterstock

Antariksa Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Adapun Indonesia Space Agency (INASA) bertanggung jawab atas kegiatan Ministerial Conference on Space Applications for Sustainable Development in Asia and the Pacific (MC4).

Direktur Eksekutif INASA Erna Sri Adiningsih menyebutkan, konferensi ini untuk membahas pemanfaatan antariksa dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Konferensi menteri yang keempat terkait dengan pemanfaatan antariksa. Bagaimana memanfaatkan teknologi keantariksaan untuk bisa memberikan dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Sebanyak 64 negara anggota UNESCAP akan hadir secara hybrid dalam konferensi tersebut.

“Kerja sama ini secara regional di Asia Pasifik untuk bersama-sama memperkuat keantariksaan dan bisa menjawab isu pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.

Penulis : Fitri Annisa

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Hilangnya keanekaragaman hayati berdampak negatif pada ekosistem bumi karena mengancam kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan manusia. Kondisi ini semakin memburuk dari waktu ke waktu akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan bersifat irreversible.

Hilangnya keanekaragaman hayati ini menjadi salah satu masalah serius global dan fokus dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Melalui agenda Presidensi G20, harapannya mampu membangun ekosistem penelitian dan inovasi untuk merespon permasalahan ini.

Dalam keterangannya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko mengatakan, semakin memburuknya kondisi keanekaragaman hayati saat ini, menuntut semua pihak bertanggung jawab.

“Penduduk bumi perlu bertanggung jawab untuk mengambil sikap dalam memastikan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Serta mencari solusi untuk menekan hilangnya keanekaragaman hayati,” kata Handoko baru-baru ini.

Sebagai negara berlahan gambut tropis terbesar di dunia, Indonesia telah melakukan konservasi dan restorasi dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Indonesia, sambungnya menjadi contoh bagi dunia untuk memulihkan 3,6 juta hektare ekosistem lahan gambut pada tahun 2020. Pemulihan tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat.

Namun, ia menyebut riset dan inovasi dalam ilmu bioteknologi yang lebih maju masih perlu. “Kondisi ini juga dirasakan oleh negara anggota G20 lainnya. Sehingga perlu inisiatif dalam pengembangan kapasitas dan kolaborasi penelitian untuk berbagi pengetahuan serta transfer teknologi antar negara,” ungkapnya.

Handoko berharap, melalui gelaran G20, riset dan inovasi dapat memberikan kontribusi ilmiah. Caranya melalui inisiatif penelitian, penyusunan skema, kolaborasi dan inovasi untuk memperkaya kebijakan global lingkungan.

Kolaborasi Riset Keanekaragaman Hayati

Untuk mendukung hal itu digelar forum Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG). Forum ini mengusung skema sharing infrastruktur, fasilitas, dan pendanaan untuk mengoptimalkan upaya dalam menjaga keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya untuk ekonomi hijau dan biru.

Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi, Agus Haryono sekaligus menjabat sebagai Chair pada perhelatan RIIG mengatakan, saat ini terdapat beberapa kelompok atau institusi riset di bidang biodiversitas.

Kelompok tersebut memiliki beragam misi dan skema kolaborasi, seperti Group of Senior Officials on Global Research Infrastructure (GSO on GRI), Global Research Collaboration for Infectious Diseases Preparedness (GLOPID-R). Ada pula European Research Infrastructure (ERI), Global Biodiversity Information Facility (GBIF), dan ASEAN Center For Biodiversity (ACB).

“Namun institusi riset tersebut tidak secara khusus berfokus pada sharing infrastruktur, fasilitas, dan pendanaan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan,” ujar Agus.

Oleh karena itu, ungkap Agus, RIIG mengusulkan Global Biodiversity Research and Innovation Platform (GBRIP). Menurutnya ini akan menjadi sebuah platform kolaborasi yang memberikan peluang kepada negara maju dan negara berkembang untuk melaksanakan tanggung jawab dalam konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan merata.

RIIG juga merupakan peluang bagi Indonesia melalui BRIN, untuk menunjukan kapasitas kepemimpinan dalam menginisiasi program riset, inovasi, dan kelestarian lingkungan di tingkat internasional. Dikatakan Agus, infrastruktur, fasilitas, dan pendanaan merupakan faktor penting dalam keberhasilan riset dan inovasi.

“Namun, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penelitian bervariasi di tiap negara. Sehingga perlu upaya agar celah kebutuhan riset dapat terkikis dan equal untuk seluruh negara dalam menghadapi tantangan global,” tutur Agus.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pertemuan Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG) dalam Presidensi G20 menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membangun kolaborasi riset di sektor biodiversitas dan energi.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, terdapat dua fokus yang RIIG tekankan. Pertama, bagaimana Indonesia bisa memperkuat kolaborasi sharing fasilitas.

Kedua, bagaimana mengatur tata kelola kolaborasi riset multinegara. “Keduanya difokuskan agar kita bisa melakukan kolaborasi riset di masa mendatang,” katanya dikutip dari laman BRIN, Sabtu (7/5).

Terdapat dua topik yang masih menjadi tantangan sebagai topik yang sulit terwujud selama ini. Pangan dan energi, termasuk biodiversitas, sambung dia adalah modal dasar di negara masing-masing.

“Sehingga ada kekhawatiran di masing-masing negara dan potensi penyalahgunaan tinggi. Energi juga demikian. Energi terkait kedaulatan negara,” ungkapnya.

Selain itu, pangan dan energi sulit terkolaborasikan karena tata kelolanya yang selama ini belum pernah ada. “Untuk itu momen G20 dinilai tepat untuk mendukung inisiatif Indonesia melakukan tata kelola tersebut,” imbuhnya.

Kolaborasi Riset Berskala Global

Melalui RIIG, BRIN membangun, berinisiatif menjual kolaborasi riset di seputar topik pangan dan energi bersama Indonesia.

Indonesia memiliki hampir 30.000 spesies di darat. Selama ini hanya 50 spesies yang sudah benar-benar jadi obat. “Mengapa hanya sedikit? Karena kita belum mampu melakukan riset sendirian hingga menjadi produk. Untuk itu perlu kolaborasi riset,” tegasnya.

Mengenai kolaborasi riset, menurutnya, komunitas periset sudah mulai menyadarinya sejak mulai pandemi. “Sejak itu, kita mulai mengubah cara berfikir bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian,” ujarnya.

Setelah integrasi di BRIN, Indonesia punya fasilitas infrastruktur riset yang diperhitungkan. Misalnya, Indonesia memiliki armada kapal riset yang terbesar di antara negara G20. Ia berharap hasil riset nantinya bukan hanya untuk Indonesia, tapi hingga ke skala global dunia.

Indonesia Lebih Percaya Diri

Ia menyebut saat ini Indonesia jauh lebih percaya diri karena kita punya kapasitas dan kompetensi dan sumber daya yang sudah terintegrasi. “Kita punya standing position yang lebih kuat sebagai inisiator dan leader tata kelola riset kolaborasi,” tandasnya.

Adapun dalam kesempatan Presidensi G20 Indonesia, BRIN melakukan pertemuan RIIG. Ini merupakan sebuah pertemuan para menteri riset dan inovasi dari berbagai negara.

Handoko menegaskan sebagai lembaga baru, BRIN merupakan role model lembaga yang melakukan aktivitas riset dan inovasi, bukan hanya di Indonesia melainkan juga di dunia.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong peningkatan kolaborasi riset dan inovasi negara-negara anggota G20. Salah satunya yaitu pemanfaatan riset biodiversitas yang BRIN munculkan dalam Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG).

“Pada G20 kali ini, RIIG akan difokuskan pada kesadaran dan membuat kesepakatan bagaimana kita berkolaborasi memanfaatkan biodiversitas berbasis pada kolaborasi riset. Selain itu sharing infrastruktur dan pendanaan secara sederajat,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, baru-baru ini.

Terdapat dua prioritas agenda utama dalam RIIG yang akan BRIN selenggarakan. Pertama, meningkatkan kolaborasi riset dan inovasi melalui sharing fasilitasi, infrastruktur dan pendanaan. Kedua, penggunaan biodiversitas untuk mendukung green and blue economy.

Adapun latar belakang Handoko memilih dua prioritas tema pada RIIG, yaitu adanya keinginan membentuk platform terbuka yang bisa menjadi penghubung antar anggota G20. Hal ini sekaligus mencapai pemahaman untuk mencapai tujuan dalam dunia riset dan inovasi.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman di masa pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir tiga tahun terakhir, kolaborasi riset biodiversitas dan pemanfaatannya memegang peranan penting.

Namun dalam kenyataannya selama ini biodiversitas masih masing-masing pihak kelola sendiri. “Kehadiran BRIN dengan sumber daya yang ada mampu merepresentasikan Indonesia dalam pemanfaatan biodiversitas secara sederajat dengan negara lain,” ujar Handoko.

Biodiversitas Merupakan Isu Penting

Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN sekaligus Co-Chair RIIG, Ocky Karna Radjasa menyatakan, biodiversitas merupakan isu yang sangat penting. Beberapa pemerintahan di dunia sendiri telah mengadopsi mix digital green and blue economy.

Oleh karena itu, perlu mengaitkan pemanfaatan biodiversitas untuk mendukung green and blue economy dengan pendekatan platform digital agar memaksimalkan capaian hasilnya.

“Selain itu diperlukan pula capacity building untuk meningkatkan kemampuan peneliti. Sehingga nantinya bisa mewujudkan adanya research station yang mengarah pada research framework knowledge sharing and technology transfer,” ucap Ocky.

Ocky juga menegaskan, butuh suatu kerangka kerja untuk berkolaborasi di antara negara-negara G20. “Hal ini penting karena ada circle yang harus dikoordinasikan. Ketika bicara mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, kita harus memikirkan bagaimana kita menjaganya bukan hanya untuk masa depan, tapi untuk planet kita. Karena itu, kita butuh pendekatan green and blue economy,” paparnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Peleburan dan integrasi unit riset yang ada di berbagai kementerian lembaga (K/L) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjamin keberlanjutan riset di Tanah Air. Integrasi 39 unit riset di (K/L) tersebut meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan anggaran.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, sebanyak 33 unit riset dari K/L telah resmi bergabung dengan BRIN. Sedangkan enam lembaga lainnya masih dalam proses integrasi.

Enam kementerian tersebut yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Sekitar 12.400an pegawai telah diintegrasikan. Sisanya, 2000an pegawai masih dalam proses integrasi,” ungkap Handoko dalam acara Dialog Pemimpin Redaksi Bersama Kepala BRIN bertema Solusi Fundamental Penguatan Riset dan Inovasi di Jakarta, Selasa (4/2).

Peleburan unit riset ke dalam BRIN ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 pasal 65. Aturan tersebut mengatur integrasi unit kerja yang melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek ke BRIN.

Pemerintah Mendominasi Riset di Tanah Air

Ia mengatakan, latar belakang peleburan unit riset K/L tersebut sebab saat ini pemerintah mendominasi riset di Tanah Air. Riset tersebut berskala kecil dan tersebar di 74 K/L.

“Riset kita itu 80 % pemerintah, 20 % non pemerintah. Padahal riset tidak boleh dominan pemerintah,” ucapnya.

Kondisi tersebut berimbas kurang optimalnya penggunaan sumber daya riset yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur. Peleburan unit riset pemerintah, lanjut Handoko berpeluang mendorong tumbuhnya lembaga dan periset swasta.

“Peleburan Lembaga riset dan periset harus banyak. Standar UNESCO, 80 % itu bukan pemerintah. Target kami adalah bagaimana mendorong akhirnya swasta masuk ke riset,” paparnya.

Oleh sebab itu tambahnya, peranan BRIN tak semata meleburkan lembaga riset dan unit riset di bawah K/L, tapi juga membentuk iklim komunitas riset yang lebih baik. Pembentukan mental budaya periset melalui manajemen dan prosedur yang tepat, menjadi kunci pertumbuhan BRIN ke depan.

Peleburan berbagai lembaga riset ke BRIN akan mencegah riset instan, pemborosan anggaran dan harapannya menumbuhkan ekosistem riset yang lebih baik. Foto: BRIN

Peleburan Riset Cegah Riset Instan Tanpa Standar Sains

Handoko menilai, prosedur dan standar sains menjadi syarat utama menciptakan produktivitas riset. Jangan sampai lanjutnya, unit atau lembaga riset over claim karya demi berebut pendanaan dengan mengesampingkan standar sains. Imbasnya, produk yang lembaga riset hasilkan sekadar instan dan tidak memiliki nilai fundamental.

“Di BRIN mereka tidak perlu bersaing lagi, kita danai asal mengikuti standar sains. Karena yang kita bentuk itu mentalitas budaya riset mereka,” imbuhnya.

Selain itu penting, sambungnya menjaga profesionalime periset dengan meluruskan cara-cara periset yang ada. Dengan berkumpulnya komunitas periset di bawah BRIN, ia berharap dapat menjaga orisinilitas dan kualitas karya riset.

Hadirnya Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri menurut Handoko juga sama sekali tak memengaruhi netralitas dalam ekosistem riset di BRIN. Justru, Dewan Pengarah BRIN memiliki posisi politik yang kuat.

“Justru adanya Bu Mega sebagai Dewan Pengarah ini mampu mewadahi BRIN yang notabene lintas sektor. Jadi kita perlu dukungan anggaran, tidak bisa hanya komunitas periset, tapi harus ada politisi,” ungkapnya.

Kondisi serupa juga terjadi di negara lain. Komunitas periset tak bisa tanpa kehadiran politikus. Meski begitu, Handoko memastikan komunitas periset dapat menjaga profesionalitasnya.

Nasib Pegawai Eijkman

Terkait bubarnya Lembaga Eijkman yang ramai menjadi perbincangan publik, Handoko memastikan nasib pegawai Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman. Hal ini menyusul peleburan 5 entitas lembaga penelitian terintegrasi ke BRIN.

Merujuk ketentuan pasal 58 dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, lima entitas lembaga penelitian resmi terintegrasi dengan BRIN yaitu BATAN, LAPAN, LIPI, BPPT dan Kemenristek/BRIN termasuk di dalamnya Lembaga Biologi Moluker Eijkman (LBME).

Sejak tahun 1992, LBM Eijkman merupakan unit proyek dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Adapun para pegawainya tak dapat diangkat sebagai peneliti. Dengan berintegrasi ke dalam BRIN, LBM Eijkman akan bisa menjadi lembaga resmi. Pegawainya pun bisa menjadi peneliti di BRIN dengan berbagai skema. 

Penulis : Ramadani Wahyu

Pandemi Covid-19 memaksa kita untuk terus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), salah satunya masker. Kebiasan baru ini memiliki dampak terhadap lingkungan, yakni peningkatan sampah masker sekali pakai. Namun, tidak semua sampah masker adalah limbah medis.

Jakarta (Greeners) — Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Vivien Ratnawati, menyebut tidak semua sampah masker merupakan limbah medis Covid-19.

Pasalnya, sebut Vivien, sampah masker juga bisa berasal dari rumah tangga yang tidak memiliki riwayat Covid-19 atau sakit lainnya. Adapun sampah masker yang menjadi limbah medis Covid-19 adalah sampah yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit.

“Sampah masker yang menjadi limbah medis berlaku bagi masker berasal dari rumah yang jadi tempat isolasi mandiri. Pengelolaannya harus menggunakan insinerator,” ujar Vivien dalam Peluncuran Buku dan Diskusi Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pengolahan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, Rabu (10/2/2021).

KLHK Minta Dinas Lingkungan Hidup Sensitif Terhadap Limbah Medis

Vivien menjelaskan limbah medis masuk kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengelolaannya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Secara khusus, Vivien meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) di daerah untuk lebih sensitif dalam mengelola limbah medis. Dinas LH, lanjut dia, harus mencari jalan keluar untuk pengelolaan limbah medis. Pilihannya, lanjut Vivien, menyediakan insinerator atau membawa limbah tersebut ke pengolah limbah B3. 

Lebih jauh, Vivien mengingatkan sampah masker yang berasal dari rumah tangga merupakan pekerjaan semua pihak. KLHK sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tahun 2020 tentang penanganan limbah medis dan penanganan sampah dari rumah. Dia menyebut optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa jadi solusi untuk menangani sampah masker rumah tangga.

“KLHK tidak punya kuasa dengan TPA. TPA itu kuasanya pemerintah daerah. Tapi, kami bersedia bantu cari jalan keluar juga,” jelasnya.

. Foto: Shutterstock.

Limbah Medis Masuk Penanganan Riset Pandemi Covid-19

Secara terpisah, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi, Bambang Brodjonegoro, memastikan limbah medis masuk dalam penanganan riset pandemi Covid-19. Menurutnya para peneliti di Indonesia tengah menyiapkan berbagai produk riset yang mampu menangani persoalan limbah medis.

Selain menangani timbunan limbah medis, produk riset tersebut juga bagian dari kemandirian bangsa. Sehingga, Indonesia tidak perlu mengimpor teknologi pengolahan limbah dari luar negeri.

“Ini agar kita tidak terpengaruhi pada impor dan bisa mandiri dalam menangani kesehatan termasuk pandemi,” katanya.

Bambang mengakui limbah medis Covid-19 lahir atas kondisi luar biasa. Meski begitu, penanganannya sebisa mungkin tidak melulu pemusnahan, tapi tetap mengedepankan daur ulang. Dia berkeinginan adanya daur ulang limbah medis ini bisa menjadi bagian dari konsep ekonomi sirkular.

“Konsep circular economy menurut saya harus diterapkan dalam penanganan limbah. Termasuk dalam limbah medis. Meskipun tentunya diperlukan penguatan teknologi agar sirkular ekonomi bisa berjalan dengan baik dan standarnya terjaga. Jangan sampai kita memproduksi sesuatu yang terkontaminasi,” pungkasnya.

Penulis : Muhamad Ma’rup

Jakarta (Greeners) – Pada momentum Hari Bumi yang tahun ini bertemakan “Protect Our Species” (Lindungi Spesies Kita), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Oseanografi menjadikan kesehatan terumbu karang dan ekosistem laut sebagai fokus program riset. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan pengelolaan laut Indonesia secara berkelanjutan yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa.

“LIPI melakukan pemantauan terbesar di Indonesia terhadap terumbu karang dan ekosistem terkait yang akan dilakukan setidaknya di 40 lokasi di perairan Indonesia. Tahun ini ada 17 lokasi yang akan dipantau. Dari hasil pemantauan berkala tersebut telah dikembangkan indeks kesehatan karang dan dalam waktu dekat juga akan dikembangkan indeks kesehatan untuk mangrove dan lamun,” ujar Kepala Pusat Penelitian Osenografi LIPI Dirhamsyah saat diskusi publik di Kapal Riset Baruna Jaya VIII di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Senin (22/04/2019).

BACA JUGA: Menteri Susi: Saatnya Bersama-sama Jaga Laut Indonesia 

Dirhamsyah mengatakan secara rata-rata, sesuai penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2018, indeks kesehatan terumbu karang berada pada skala 5. Ini artinya terumbu karang berada dalam kondisi sedang dengan potensi pemulihan tinggi tetapi biomassa ikan karang rendah.

Selain itu, berdasarkan data yang sudah diteliti untuk terumbu karang, mangrove, dan lamun pada tahun 2018 di 13 lokasi dengan luas 7,2 hektar atau setara dengan total luas 2% perairan Indonesia didapatkan bahwa keadaan terumbu karang yang tidak baik kurang dari 25%, keadaan cukup baik kurang dari 50%, kondisi baik kurang dari 75%, dan sangat baik lebih dari 75%.

Lalu, mangrove yang masih dalam kondisi baik lebih dari 75%, dalam keadaan cukup baik kurang 75% dan dalam keadaan buruk kurang 50%. Sedangkan untuk lamun, dalam keadaan baik lebih dari 60%, cukup kurang 59,9%, dan buruk kurang dari 29,9%.

BACA JUGA: Pengobatan Kanker, LIPI Manfaatkan Potensi Biodiversitas Laut Indonesia 

LIPI juga melakukan penelitian pada beberapa spesies laut yang dikategorikan terancam punah, yakni hiu dan manta, ikan capungan Banggai (Pterapogon kauderni), ikan napoleon wrasse (Cheilinus undulatus), dan teripang. Untuk jenis-jenis biota laut ini LIPI membuat surat rekomendasi untuk penangkapan kuota.

“Beberapa waktu lalu kita sudah membuat surat rekomendasi kuota tangkap hiu lanjaman yang menyatakan penangkapan hiu lanjaman minimal berukuran 2 meter dan berat 50kg. Hal yang sama juga kami lakukan untuk spesies biota laut sisanya. Keterancaman punah mereka diakibatkan eksploitasi berlebihan untuk perdagangan,” ujar Dirhamsyah.

Ancaman Sampah Plastik

Dirhamsyah mengatakan bahwa keterancaman biota laut ini juga disebabkan oleh polusi sampah plastik yang sudah menjadi perhatian dunia. Indonesia sebagai pencemar sampah plastik di laut ke dua terbesar di dunia juga turut andil dalam melakukan pemulihan.

“LIPI telah melakukan pengkajian untuk membuktikan klaim “Indonesia sebagai pencemar sampah plastik terbesar kedua di dunia” yang dinyatakan oleh Jenna Jambeck. Kami telah melakukan penelitian di 18 lokasi yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada 468.511 hingga 594.558 ton sampah plastik per tahun yang bocor ke laut. Daerah yang menjadi dominan untuk menyumbang sampah ke laut ini berasal dari Padang, Makassar, Manado, Belitung, dan Ambon,” jelas Dirham.

Dengan data ini, Dirham meminta kepada semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengurus secara baik permasalahan sampah ini terutama sampah yang berada di daratan. Karena, berbicara konservasi atau perlindungan biota harus dikerjakan bersama-sama.

“Harusnya kita benar-benar bergerak mengurus konservasi, PR (pekerjaan rumah) kita banyak sekali. Masalah sampah ini sangat menganggu konservasi, semua lini harus peduli isu sampah plastik. Menurut saya kuncinya ada di daratan, kalau sampah ini terkelola dengan baik di darat tidak akan masuk ke laut. Sampah laut yang kita teliti ini kebanyakan dari darat semua asalnya. Harus ada komitmen dan penegakan hukum yang harus jalan beriringan. Bumi akan baik-baik saja kalau kedua hal itu jalan,” katanya.

Penulis: Dewi Purningsih

Depok (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) meresmikan Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) di kota Depok. Peresmian Laboratorium Uji BRBIH ini sebagai bukti bentuk dukungan dalam mengembangkan riset ikan hias agar menghasilkan inovasi-inovasi untuk membangun industri ikan hias yang berdaya saing.

“Indonesia memiliki setidaknya 4.768 spesies ikan tawar dan laut, namun yang diperdagangkan tidak lebih dari 50 spesies. Ini adalah tugas kita untuk mengembangkan menjadi komoditas andalan bangsa Indonesia dan jadi sumber pendapatan, sumber ekonomi serta dijadikan inovasi baru. Kita mulai dengan komitmen, dan siap untuk melaksanakan. Target saya akan ada 100 spesies baru di tahun 2019 yang dapat kita kembangkan dari BRBIH,” kata kepala BRSDM Sjarief Widjaja dalam acara Peresmian Laboratorium Uji BRBIH dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Jumat, (08/03/2019).

Berdasarkan laporan Global Innovation Index tahun 2017, peringkat Inovasi negara Indonesia di dunia berada pada urutan ke 88 dari 128 negara. Untuk Asia Tenggara, peringkat inovasi Indonesia pun masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

“Peresmian Lab Uji ini untuk mengembangkan genetika ikan hias yang memang sudah kita miliki. BRBIH Depok ini sudah selangkah lebih maju untuk memperkuat dan memperbanyak komoditas baru ikan hias yang bisa di launching kepada masyarakat. Jika sudah melakukan budidaya ini diharapkan Indonesia menjadi produsen ikan hias terbaik di dunia karena berasal dari produk-produk unggulan yang dilakukan secara perbaikan dengan inovasi teknologi,” kata Sjarief.

BACA JUGA: KKP Kembangkan Teknologi Microbubble untuk Budidaya Udang Vaname 

Selain itu, penguatan sarana riset laboratorium juga diharap mampu memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan. Terlebih saat ini laboratorium di BRBIH telah menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa dari perguruan tinggi, politeknik, dan siswa sekolah menengah dari berbagai wilayah Indonesia untuk mendalami ilmu pengetahuan dalam bidang ikan hias.

“Saya ingin mendorong riset yang dilakukan agar lebih inovatif dan dibutuhkan oleh pengguna. Dengan demikian hasil riset dapat dimanfaatkan dikalangan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan masyarakat serta kalangan industri untuk meningkatkan produktivitas yang berdaya saing,” ujar Sjarief.

Nilai Bisnis

Pengembangan ikan hias juga bisa meningkatkan nilai komoditas ikan hias di Indonesia. Menurut Sjarief ikan hias ini sudah menjadi komoditas para penghobi di masyarakat karena menurut data ekspor ikan hias di Indonesia mencapai 60 juta dolar Amerika dalam setahun dimana tujuh persennya dari pasar dunia.

“Dominasi ikan hias di Indonesai seperti ikan arwana di Pontianak, ikan koi di Blitar, cupang, ikan botia di Jambi, dan paling tinggi nilainya itu ikan arwana yang bisa mencapai miliaran rupiah. Kalau ditengok lebih dalam ikan hias itu paling unggul di Indonesia, makanya kami akan mulai serius untuk pengembangan ikan hias ini mulai dari proses sertifikasi dan transbility, supaya ikan hias yang keluar dari kita bersertifikat hasil Indonesia. Selain itu, akan dibuat tagging di setiap ikan hias supaya tahu asal usulnya. Kalau kita melakukan itu semua yakin Indonesia menjadi nomor 1 di dunia,” jelasnya.

BACA JUGA: KKP Bersama OJK Luncurkan Asuransi untuk Pembudidaya Ikan Kecil 

Sementara itu, Kepala Pusat Perikanan Waluyo Sejati Abutohir menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mengajukan pengusulan akreditasi laboratorium bersertifikasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) 17 025 tahun 2017.

“Kami berharap proses ini bisa selesai tahun 2019 ini, sehingga laboratorium ikan hias bisa memberikan jaminan mutu dan pelayanan yang prima kepada pengguna. Mari kita bersama-sama mendorong untuk mengaplikasikan teknologi-teknologi inovasi yang sudah dikembangkan BRSDM. Saya juga mengajak kita semua untuk meningkatkan nilai manfaat dari keberadaan fasilitas laboratorium yang telah dibangun ini untuk kerja sama riset, kemajuan pendidikan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang ikan hias,” kata Waluyo.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Sebagai negara yang menyandang mega biodiversitas di dunia, Indonesia masih memiliki banyak keanekaragaman hayati yang belum terkuak. Hanya saja, proses inventarisasi keanekaragaman hayati itu berjalan lamban akibat masih terkendala anggaran yang minim.

Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bambang Subiyanto, saat dihubungi oleh Greeners mengatakan bahwa proses inventarisasi yang lamban memicu kekhawatiran adanya jenis-jenis keanekaragaman hayati yang punah sebelum sempat diidentifikasi.

BACA JUGA: Spesies Baru dari Kelompok Anggrek Hantu Dipublikasikan

Menurut Bambang, hasil eksplorasi tidak hanya sebatas identifikasi dan inventarisasi semata, namun juga menggali potensi pemanfaatannya. Untuk itu, eksplorasi keanekaragaman hayati melalui kegiatan ekspedisi seharusnya mendapat dukungan anggaran yang memadai. Bahkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), keanekaragaman hayati memiliki peran mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan tersebut.

“Oleh karena itu, kegiatan eksplorasi untuk inventarisasi ini sangat penting dan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan,” terang Bambang, Jakarta, Selasa (17/10).

BACA JUGA: Proteksi Keanekaragaman Hayati Indonesia Perlu Dukungan Semua Pihak

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Enny Sudarmonowaty menuturkan, idealnya kegiatan eksplorasi memerlukan dana lebih dari Rp 1 miliar. Namun dengan dana yang terbatas, LIPI tetap memaksimalkan eksplorasi dan ekspedisi keanekaragaman hayati. Dengan minimnya inventarisasi data keanekaragaman hayati, katanya, maka Indonesia perlu mempercepat pendataan karena sudah melakukan ratifikasi terkait keanekaragaman hayati.

“Meski terbatas, kami tetap memaksimalkan eksplorasi dan ekspedisi. Biaya yang kita keluarkan kurang dari Rp 1 miliar, dan waktu yang seharusnya tiga minggu juga kita padatkan menjadi dua minggu. Kami juga terbuka untuk bekerjasama dengan siapapun termasuk partisipasi pihak luar negeri. Hanya saja kami tegas dan ketat, apalagi jika terkait Material Transfer Agreement (MTA) agar Indonesia tidak dirugikan,” tegasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Universitas Indonesia (UI) merintis terbentuknya Pusat Riset Terpadu Panas Bumi yang melibatkan para pakar lintas fakultas, praktisi dan sektor swasta untuk mendorong pemanfaatan energi panas bumi di tanah air.

Ketua Program Magister Eksplorasi Geotermal Universitas Indonesia, Dr. Yunus Daud dalam keterangan resminya mengatakan kalau UI sangat serius dalam mendorong target pemerintah mencapai penyediaan daya listrik 35.000 Megawatt yang mayoritas akan bersumber dari energi baru terbarukan panas bumi.

BACA JUGA: Pengembangan Panas Bumi, KLHK dan ESDM Harus Bekerjasama

Untuk itu, UI akan sesegera mungkin memproses pembentukan pusat riset panas bumi. Nantinya Rektor UI akan mulai mengajukan ke Senat Akademik Universitas agar bisa memulai proses pembentukannya.

“Sebenarnya, UI telah melakukan berbagai aktivitas riset eksplorasi dan produksi di lingkungan UI sendiri, namun masih berjalan sesuai rumpun keilmuan masing-masing fakultas,” jelasnya, Jakarta, Selasa (26/10).

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bambang Wibawarta dalam keterangan yang sama menyatakan bahwa UI akan terus berupaya mengoptimalkan semua pakar lintas fakultas yang ada di lembaga pendidikannya untuk memperkuat riset di bidang panas bumi, di antaranya Fakultas MIPA, Teknik, Ekonomi dan Bisnis serta rumpun ilmu sosial lainnya.

“Sebagai langkah awal kerja terpadu lintas bidang ini, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat bersama Program Magister Geothermal UI telah menggelar workshop internasional bertajuk Mengurangi Risiko Bisnis Panas Bumi dengan Mempercanggih Teknologi yang Sudah Ada di gedung Balairung Universitas Indonesia,” tambahnya.

BACA JUGA: Pengembangan Panas Bumi Harus Melibatkan Kearifan Lokal

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Dr. Agus Hermanto menyampaikan hasil keputusan pertemuan Senior Official Meeting (SOM) tujuh kementerian di gedung DPR pada Senin kemarin agar target Kebijakan Energi Nasional sebesar 7.200 MW dari panas bumi dapat segera tercapai.

Salah satu butir kesepakatan pertemuan itu adalah Indonesia harus segera membangun pusat riset panas bumi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Pusat Riset ini akan menggabungkan berbagai aktivitas terkait panas bumi yang telah berlangsung di UI, ITB, UGM, Kementeran ESDM, Pertamina Geothermal, PLN dan tempat-tempat lainnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden terkait penghematan dan pemotongan anggaran dalam APBN 2016 sebesar Rp 50,016 triliun. Setelah penandatanganan tersebut, Kementerian Keuangan mengumumkan kebijakan penyesuaian APBN-Perubahan. Anggaran riset, yang alokasinya pada Kemenristek-Dikti pun terkena dampak yang cukup serius.

Padahal salah satu kegiatan yang tengah dikencangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jendral Perubahan Iklim adalah penguatan pengajaran dan penelitian perubahan iklim bersama dengan Perguruan Tinggi.

Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si meminta kepada pemerintah agar sebisa mungkin melakukan pengurangan anggaran pada bidang riset tidak terlalu signifikan. Masjaya mengingatkan bahwa aturan dalam undang-undang pun sudah jelas menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh diotak-atik untuk mencerdaskan anak bangsa.

BACA JUGA: Metode Riset Terbaru, Peringkat Emisi Karbon Indonesia Turun 19 Persen

“Apalagi salah satu indikator Perguruan Tinggi berkembang dan maju itu kan hasil risetnya. Jadi sebisa mungkin pemerintah tidak mengurangi anggaran riset ini terlalu banyak,” katanya saat dijumpai di sela-sela Seminar Bridging Gap, Implementasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Subnasional, di Jakarta, Rabu (31/08).

Menurut Masjaya, hasil riset membuktikan bahwa rekomendasi penelitian bisa menjadi suatu hal yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. “Kemajuan dan perkembangan bangsa itu kan banyak dipengaruhi oleh hasil riset,” tambahnya.

Direktur Jendral Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin mengatakan bahwa seperti banyak sektor yang lain, riset dan penelitian turut mengalami pemotongan anggaran. Oleh karena itu, ia menyarankan pada Perguruan tinggi untuk melakukan join program atau program bersama dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi duplikasi penelitian. “Itu salah satu cara efisiensi untuk melakukan penelitian,” katanya.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja dan perlu aksi nyata yang dilakukan bersama-sama untuk beradaptasi menghadapi perubahan iklim ini. Nur menyatakan bahwa perlu adanya kerjasama berbagai pihak untuk melakukan mitigasi dan penanggulangan berbagai isu terkait perubahan iklim, seperti masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan hingga masalah sampah.

BACA JUGA: LIPI Kembangkan Kawasan Biovillage

Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto mengatakan pemotongan anggaran yang dilakukan dua kali dalam satu tahun berimbas kepada produktivitas lembaga yang dipimpinnya. Untuk tahun ini, terangnya, ada dua kali pemotongan anggaran. Pemotongan pertama sekitar Rp 70 miliar, sementara pemotongan kedua hampir mencapai 100 miliar. Total anggaran yang dipotong mendekati Rp 170 miliar.

“Untuk keperluan riset setiap tahunnya, anggaran yang dialokasikan BPPT itu sekitar Rp 300 miliar. Bisa dipastikan pemotongan anggaran tahun ini berimbas kepada pembiayaan berbagai kegiatan utama seperti riset dan pengembangan technopark di sembilan daerah,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Peneliti-peneliti dari Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB bekerjasama dengan Universitas Dakota Selatan (SDSU), Universitas Montana, Universitas Palangkaraya, Pemda Kalimantan Tengah, Pemda Kabupaten Kapuas dan BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation) berhasil melakukan riset perhitungan penentuan angka faktor emisi dengan sebuah metode baru. Berdasarkan metode ini, nilai emisi karbon Indonesia menjadi 19 persen lebih sedikit dari pada nilai emisi terdahulu yang menggunakan angka faktor emisi dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi, Krisfianti Linda Ginoga menyatakan Indonesia sangat berkepentingan dengan hasil riset ini karena akan memperkuat kepercayaan diri Indonesia dalam memaparkan data referance level emisi karbon terutama dari peat land forest/hutan rawa gambut versi Indonesia pada forum-forum internasional.

Hasil riset ini membawa angin segar dan membuat Indonesia menjadi percaya diri dalam memberikan laporannya,” jelas Linda, Jakarta, Kamis (16/06).

BACA JUGA: Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Berbasis Data

Saat ini Indonesia selalu dituding sebagai negara pengemisi karbon terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan Cina, terutama disebabkan besaran emisi dari deforestasi, kebakaran hutan dan kebakaran gambut ke dalam perhitungan emisi total. Padahal jika nilai emisi dari kebakaran gambut dikeluarkan dari perhitungan, maka ranking Indonesia sebagai negara pengemisi karbon akan turun ke peringkat 22 atau 24.

“Hal ini dengan jelas menunjukkan pentingnya memproteksi gambut Indonesia dari kebakaran gambut untuk menurunkan emisi karbon dunia, dan menyediakan metode kalkulasi yang lebih akurat untuk menghitung besaran emisi yang dihasilkan dari kebakaran gambut yang pada akhirnya akan dapat digunakan secara luas untuk mereposisi ranking Indonesia,” katanya.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Emma Rachmawaty, mengatakan, penelitian ini merupakan salah satu bagian dari evaluasi perbaikan yang terus-menerus dilakukan Indonesia. Di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) nanti, katanya, akan ada Task Force Inventory (TFI) yang salah satu tugasnya menyusun data base faktor emisi dari seluruh dunia/Emision Factor Data Base (EFDB) yang bisa digunakan oleh seluruh negara yang sesuai dengan karakter gambut masing-masing.

“Apalagi Oktober nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah TFI. Nanti di forum itu akan dilakukan penilaian terhadap faktor emisi yang disampaikan oleh para ahli, selama mereka bisa menyampaikan data yang bisa dilacak dan layak sebagai proses untuk diakui melalui forum internasional. Pada forum itu riset ini bisa diajukan,” katanya.

BACA JUGA: Jokowi: Tahun Ini Indonesia Sumbang Emisi Karbon Nomor Satu Dunia

Sebagai informasi, penelitian atas riset berjudul NASA Tropical Peat Fire Research Project Incorporating, Quantifying and Locating Fire Emissions from Tropical Peat Lands: Filling a Critical Gap in Indonesia’s National Carbon Monitoring, Reporting and Verification (MRV) Capabilities for Supporting REDD+ Activities ini didanai NASA. Dari Indonesia, tim penelitian ini melibatkan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB yang dipimpin oleh Prof. Bambang Heru Saharjo.

Riset ini merupakan metode baru dalam menghitung emisi yang dihasilkan dari kebakaran gambut, yaitu menggunakan peralatan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Photoacoustic Extinctiometer (PAX) dengan menggunakan panjang gelombang 405 nm dan 870 nm, gravimetric filters, dan Whole Air Sampling (WAS).

Emisi kebakaran gambut selama ini dihitung menggunakan persamaan Seiler dan Cruizen yang diadopsi oleh IPCC. Kini, kalkulasi faktor emisi menjadi salah satu parameter penentu dalam penghitungan emisi total dari kebakaran gambut.

Hasil penelitian ini mendorong dilakukannya revisi nilai faktor emisi yang selama ini digunakan IPCC, yaitu untuk nilai CO2 (-8%), CH4 (-55%), NH3 (-86%), CO (+39 %). Data faktor emisi yang saat ini digunakan oleh IPCC untuk kebakaran gambut Indonesia adalah 1703 untuk CO2 dan 20,8 untuk CH4.

“Data faktor emisi IPCC ini diperoleh dari hasil penelitian skala lab yang dilakukan dengan sampel gambut dari Sumatera pada tahun 2003,” kata Bambang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), telah melakukan penelitian tentang status lingkungan hidup yang dilakukan di lima kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Walhi untuk mendorong isu lingkungan menjadi isu publik dan juga pembanding terhadap status lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.

Riset diselenggarakan pada bulan Januari tahun 2014 di Jakarta, Bandung, Kendari, Pekanbaru dan Banjarmasin. Penelitian ini melibatkan 1920 responden, dimana setiap kota terdapat 384 responden, dengan sampling error 2,2 % dan tingkat kepercayaan 95 %. Metode penarikan sampel mempergunakan multistage random sampling. Sampel diambil dari daftar pemilih yang dibuat oleh KPU masing-masing kota.

Dalam pemaparan yang diadakan di kantor Walhi pada hari Senin (23/06), hasil temuan secara umum menyatakan persoalan lingkungan berhubungan erat dengan kebijakan pembangunan nasional. Negara mampu menjadi pengawal kebijakan yang pro terhadap lingkungan dalam mendorong kebijakan sektor industri ekstraktif.

“Persoalan lingkungan hidup hari ini sudah pada tahap keadaan status bahaya (air, tanah, udara, sungai dan iklim), namun penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih dilakukan dengan mempergunakan pendekatan “business as usual”. Perlu ada terobosan baru yang dilahirkan untuk mempebaiki situasi ini sehingga kedepan tidak menghadapi persoalan lingkungan yang semakin besar,” ujar Abdul Wahib Situmorang dari Walhi Institute.

Peneliti Irhash Ahmady menyampaikan bahwa lima kota yang menjadi sampling tersebut mewakili gambaran umum kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang mengarah pada satu titik lemah yakni institusi/pengurus negara. Publik melihat bahwa kapasitas kelembagaan negara dan penegakan hukum masih rendah.

Pemerintah nasional maupun daerah melakukan pendekatan pembangunan melalui eksploitasi sumberdaya alam secara masif tanpa memperlihatkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia baik di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan pertanian.

Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan menyatakan bahwa temuan riset tersebut semakin menyakinkan Walhi bahwa perlu adanya perbaikan pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis.

“Konflik pengelolaan sumber daya alam dan agraria yang semakin meluas akibat kebijakan yang keliru memperparah krisis rakyat hari ini, ditengah sumberdaya alam yang terkuras tapi bukan untuk kesejahteraan rakyat. Riset ini menjadi bagian dari pendidikan politik lingkungan untuk publik,” jelas Abernego.

Ia juga menambahkan bahwa, “Hasil riset ini juga menjadi tantangan bagi Walhi sebagai organisasi lingkungan dalam momentum pemilu Presiden untuk memaparkan agenda politik lingkungan hidup.”

(G30)