Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, La Nina masih akan terjadi hingga November 2022 mendatang. La Nina membuat peningkatan curah hujan saat periode musim hujan.

Kondisi ini berdampak pada masih terjadinya hujan di sejumlah wilayah. Meski sejumlah zona musim di wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau sejak pertengahan Juli 2022 lalu.

Plt Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr Urip Haryoko menyatakan, pada pertengahan Agustus ini La Nina masih berlangsung. Ia menyebut La Nina berada pada intensitas lemah dengan nilai indeks (anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur) sebesar 0.91.

Fenomena ini mencapai intensitas sedang yaitu pada November-Desember 2021 dan Maret-Mei 2022 lalu. “La Nina diperkirakan masih akan berlanjut setidaknya hingga periode September- Oktober- Nopember (SON),” katanya kepada Greeners, Sabtu (13/8).

Berdasarkan catatan BMKG, pada bulan Agustus, setidaknya 67,12 % wilayah Indonesia yang perkiraannya mengalami curah hujan kategori menengah (100 – 300 mm/bulan).

Sementara 23,02 % wilayah BMKG prakirakan mengalami curah hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi (>300 mm/bulan). Selanjutnya, hanya 9,86 % wilayah Indonesia yang akan mengalami curah hujan kategori rendah (0 – 100 mm/bulan).

Masyarakat korban terdampak bencana memantau bangunan roboh pascalongsor. Waspadai potensi bencana jelang akhir tahun. Foto: BNPB

Indonesia Tengah dan Timur Bakal Alami Peningkatan Curah Hujan

Berdasarkan fenomena La Nina periode September-Oktober-Nopember, La Nina lebih banyak berdampak di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Dampak yang dirasakan adalah peningkatan curah hujan bulanan.

“Prakiraan curah hujan bulanan BMKG pada September dan Oktober 2022 dapat mencapai 150-200 % dari normalnya,” ucapnya.

Urip mengatakan, curah hujan tersebut utamanya banyak terjadi di sebagian besar Kalimantan, Jawa dan Sulawesi. Sementara pada September 2022 curah hujan di atas normal bakal terjadi di sebagian besar Kalimantan, Jawa dan Sulawesi.

Urip mengungkap, dampak La Nina sangat signifikan. Satu sisi masyarakat dapat mengambil manfaat dari berlebihnya air hujan pada musim kemarau untuk memastikan kebutuhan air. Akan tetapi di sisi lain potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.

“Kenaikan curah hujan menyebabkan peningkatan potensi banjir. Terutama di bantaran sungai serta dataran rendah longsor di daerah dengan topografi curam,” ungkapnya.

Urip memastikan BMKG akan selalu memberikan informasi terkait cuaca, iklim serta peringatan dini secara berkala pada masyarakat. Termasuk, mengurangi dampak bencana imbas anomali La Nina.

Ia meminta keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk menanggapi serius peringatan dini La Nina yang BMKG keluarkan. Tujuannya untuk menekan dampak kerugian lebih besar.

“Pada pemda agar tak meremehkan peringatan dini La Nina ini. Jangan sampai melupakan upaya mitigasi dan upaya penanggulangan pasca kejadian. Mitigasi komprehensif bisa menekan kerugian korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi,” tuturnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Fenomena La Nina yang terjadi di Indonesia menjawab alasan hujan masih turun meski telah memasuki musim kemarau. Dari kondisi itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau tahun 2022 akan mundur.

Fenomena La Nina bisa menjadi salah satu sebab peningkatan curah hujan di Indonesia akhir-akhir ini. BMKG memprakirakan kondisi ENSO dari La Nina lemah berangsur meluruh menuju netral pada Juli hingga September 2022.

Meski La Nina tak menyebabkan kejadian single extreme event secara langsung, tapi BMKG mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Urip Haryoko mengatakan, La Nina sebagai fenomena iklim akan menyediakan background atmosfer yang lebih banyak mengandung uap air karena meningkatnya sirkulasi angin pasat.

“Bila kejadian-kejadian ekstrem tunggal seperti hujan lebat harian ditambah La Nina maka dapat menyebabkan hujan ekstrem. Kondisi ini bisa memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor,” katanya kepada Greeners, Senin (13/6).

Ia juga mengingatkan potensi Madden Julian Oscillation (MJO) dan gelombang atmosfer ekuator (equatorial atmospheric waves). Jika terjadi bersamaan menjadi pemicu hujan-hujan ekstrem terutama pada periode transisi peralihan musim.

Berdasarkan monitoring BMKG hingga awal Juni ini, Indeks ENSO bulan Juni 2022 sebesar -0.85 yang menunjukkan kondisi fenomena La Nina Lemah. “Sesuai prakiraan BMKG, adanya La Nina akan mengakibatkan awal musim kemarau tahun 2022 terlambat atau mundur dari biasanya,” imbuhnya.

28,9 % Wilayah Indonesia Memasuki Musim Kemarau

Lebih jauh Urip menyebut, hingga awal dasarian I Juni ini (sepuluh hari pertama bulan Juni) baru 28,9 % wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau. Beberapa wilayah itu yaitu Aceh bagian dan timur, Sumatera bagian utara, sebagian Riau. Lalu pesisir utara Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dan Bali.

Selanjutnya sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah bagian barat dan Sulawesi Utara bagian selatan, Papua Barat bagian utara, serta sebagian Papua.

“Sementara untuk prakiraan curah hujan bulanan dari Juli hingga September 2022 umumnya berada pada kategori rendah – menengah (< 300 mm/bulan). Meski ada beberapa wilayah mengalami hujan dengan intensitas tinggi,” ungkapnya.

Beberapa wilayah dengan intensitas sangat tinggi (> 500 mm/bulan) di antaranya sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah dan sebagian Kalimantan Selatan, serta sebagian Papua bagian barat dan tengah.

Sejatinya pada bulan yang sama sifat hujan atas normal (lebih tinggi dari biasanya) akan terjadi pada hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kecuali di sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Kalimantan Utara, sebagian Papua Barat dan sebagian Papua.

Usai La Nina Tak Selalu Diikuti El Nino

Urip juga menegaskan, dengan adanya fenomena La Nina tahun ini tak selalu diikuti El Nino pada tahun berikutnya. Begitu juga sebaliknya, El Nino tidak selalu berlanjut dengan adanya La Nina.

Secara statistik, sambung dia perulangan terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981-2018 mempunyai kecenderungan berulang semakin cepat daripada periode 1950-1980.

“Persentase kejadian La Nina yang diikuti El Nino sebesar 16,7 %. Khusus kejadian El Nino – La Nina -El Nino hanya sebesar 1,5% (pernah terjadi tahun 1963-64-65),” tuturnya.

BMKG terus berupaya melakukan pemutakhiran secara berkala informasi iklim, setiap dasarian. Tujuannya untuk memperbarui perkembangan cuaca terkini maupun peringatan dini cuaca ekstrem.

“Dengan mengetahui perkembangan kondisi dinamika atmosfer-laut terkini, harapannya paling tidak kita memiliki kesiapsiagaan lebih baik. Mengantisipasi kondisi iklim lebih kering dari biasanya yang berasosiasi dengan El Nino. Maupun kondisi lebih banyak hujan daripada biasanya yang berasosiasi dengan kejadian La Nina,” paparnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut pada awal Desember 2021 telah terjadi 71 kejadian bencana. Masyarakat diminta terus waspada, saat ini dalam kondisi La Nina. Puncak musim hujan pun baru tiba pada Januari-Februari 2022.

La Nina adalah kondisi anomali cuaca yang mengakibatkan terjadinya peningkatan intensitas curah hujan saat periode musim hujan. Kondisi ini rentan meningkatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan puting beliung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, kejadian bencana yang telah terjadi dalam kurun waktu 1-10 Desember 2021 sudah ada 71 kejadian. Dari total kejadian tersebut, 55 di antaranya kejadian banjir dan 16 kejadian tanah longsor.

“Dari 71 kejadian ini, di luar kejadian Semeru ada 7 korban meninggal. Satu korban meninggal akibat longsor dan 6 korban meninggal akibat banjir. Untuk banjir ada 8 korban hilang dan 9 luka. Jumlah masyarakat terdampak dalam 10 hari ini total 372.397 jiwa,” kata Abdul dalam konferensi pers virtual BNPB di Jakarta, Jumat (10/12).

Abdul menambahkan, dalam kurun waktu 10 hari tersebut, kota Medan menjadi kabupaten/kota dengan masyarakat yang paling banyak terdampak bencana yaitu sekitar 140.000 jiwa.

“Di awal Desember ini memang masih ada kawasan-kawasan terdampak di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tetapi satu kejadian ada di kota Medan yang paling banyak korban terdampaknya,” paparnya.

Dari kejadian bencana di awal Desember, Indonesia telah mengalami total 2.796 kali kejadian bencana periode Januari-Desember 2021. Sebanyak 35 %-40 % di antaranya banjir kemudian cuaca ekstrem dan tanah longsor.

Puncak Musim Hujan Belum Tiba, Bencana Masif Terjadi

Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fachri Radjab mengatakan, Indonesia saat ini masih dalam periode musim hujan bersamaan dengan terjadinya La Nina. Kondisi ini berpotensi menyebabkan potensi hujan semakin tinggi.

“Dengan aktifnya La Nina ini maka potensi hujan akan semakin tinggi. Hampir semua wilayah Indonesia akan memasuki puncak musim hujan di periode bulan Januari-Februari. Jadi saat ini kita belum memasuki puncak musim hujan. Ini yang masih perlu menjadi kewaspadaan kita,” ungkapnya.

Terkait banjir rob yang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia, Fachri menyebut banjir rob masih berpotensi terjadi akibat gelombang tinggi. Hal ini akan berdampak pada sejumlah wilayah perairan di Indonesia.

“Kemudian untuk kondisi rob memang saat ini gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti di perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatra sampai dengan selatan Jawa-Bali dan laut Natuna utara,” kata Fachri.

Ia mengimbau untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir waspada. BMKG memprediksi banjir rob akan kembali terjadi 18-22 Desember 2021.

“Untuk rob sendiri perlu kita waspadai ketika kita memasuki fase bulan purnama lagi antara 18-22 Desember 2021. Banjir rob bisa terjadi pada daerah-daerah pesisir seperti Sulawesi Utara, Jawa bagian utara, kemudian Natuna,” tuturnya.

Longsor dominan terjadi saat musim hujan tiba. Foto: Shutterstock

Hujan dan Kondisi Sungai Berasap Hambat Pencarian Korban

Sementara itu pascaerupsi Semeru, Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru Irwan Subekti menjelaskan, tujuh hari pascaerupsi korban meninggal mencapai 45 orang. Dari jumlah itu, orang hilang 9 orang, luka berat 19 orang dan luka ringan 19 orang.

Sementara untuk jumlah warga yang mengungsi mencapai 6.573 orang di 126 titik pengungsian. Bangunan rusak terdiri dari rumah 2.970 unit dan 33 unit fasilitas umum.

Irwan menuturkan, tim SAR menghadapi kendala hujan dan kondisi dasar sungai yang baerasap dalam proses evakuasi. Hal ini menyulitkan petugas melakukan pencarian.

“Setiap hari atau malam rata-rata turun hujan. Jadi berpotensi adanya banjir. Ini yang menjadi kewaspadaan kita,” imbuhnya.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan dalam 10 tahun ke depan suhu udara semakin meningkat. BMKG melihat adanya tren kenaikan suhu udara di Indonesia. Peningkatan suhu ini akan memicu seringnya kejadian badai tropis dan bencana.

“Karena ada tren dari monitoring BMKG sejak tahun 1960 hingga 2021 kenaikan suhu udara di wilayah Indonesia rata-rata mencapai 0,9 derajat Celcius dan tertinggi mencapai 1,4 derajat Celcius. Jadi ada tren kenaikan yang signifikan,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Jakarta, baru-baru ini.

Dwikorita menyebut, terjadinya kenaikan suhu udara di wilayah Indonesia tersebut merupakan penyebab sering terjadinya badai tropis, cuaca ekstrem hingga El Nino.

“Dengan adanya tren kenaikan suhu sebagai tanda adanya perubahan iklim baik global maupun di wilayah Indonesia tampaknya semakin korelatif dengan semakin seringnya terjadi badai tropis, cuaca ekstrem, La Nina, El Nino. Di tahun 1950 sampai 1970 berkisar periode kejadian ulangnya 5-7 tahun,” jelasnya.

Lalu periode tahun 1980-2021, kejadian-kejadian tersebut semakin sering terjadi seperti La Nina yang terjadi dalam waktu dua tahun berturut-turut.

“Tetapi setelah 1980 sampai saat ini kejadian periode ulangnya 2 sampai 3 tahun. Bahkan untuk kali ini setiap tahun itu terjadi seperti pada tahun lalu dan tahun ini terjadi La Nina,” ungkapnya.

Kenaikan Muka Air Laut dan Bencana Rob

Tanda lain yang menjadi dampak perubahan iklim adalah kenaikan muka air laut. Hal ini akan berdampak buruk ketika pasang laut saat purnama terjadi. Akibatnya banjir rob semakin meluas.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2020 telah terjadi 35 banjir rob. Sebanyak 32.413 rumah terendam dan sebanyak 181.454 warga terdampak. Banjir rob ini terjadi di sebanyak 27 wilayah di Indonesia.

Sementara pada tahun 2021 terjadi peningkatan banjir rob. BNPB mencatat ada 51 kejadian dan mengakibatkan sebanyak 136.998 rumah terendam. Sebanyak 582.294 warga terdampak. Banjir rob pada tahun ini juga semakin meluas hingga ke 43 wilayah di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, banjir rob yang terjadi di beberapa wilayah khususnya yang terjadi belakangan ini karena terjadi kondisi perigee yaitu ketika posisi bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Hal ini mengakibatkan tinggi muka air saat pasang lebih tinggi dari kondisi biasa.

Hal ini kemudian terakumulasi oleh faktor cuaca ekstrem dengan adanya 3 pusaran badai yang sedang berkembang di sekitar wilayah perairan Indonesia. Akumulasi curah hujan dan angin kencang berpengaruh pada pembentukan gelombang laut ekstrem dan berdampak pada wilayah pesisir.

“Perubahan iklim lebih ke arah dampak dalam mempertinggi frekuensi dari climate related disaster seperti banjir, banjir bandang, longsor karena perubahan pola hujan ekstrem terkait fenomena regional seperti La Nina dan El Nino,” kata Abdul kepada Greeners di Jakarta, Jumat (10/12).

Kenaikan muka air laut mengancam kawasan pesisir. Foto: Shutterstock

Tren Kenaikan Muka Air Laut Hingga 2030

Di samping itu, BMKG juga telah mengeluarkan peringatan kewaspadaan atas terdeteksinya anomali iklim global yaitu suhu muka air laut di Samudra Pasifik di bagian ekuator tengah sampai timur semakin mendingin. Sementara suhu muka air laut di Indonesia semakin menghangat.

Menanggapi hal tersebut, Pakar oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Zainal Arifin mengatakan, tren kenaikan muka air tersebut masih akan terus terjadi hingga tahun 2030.

“Memang demikian, tren kenaikan muka air laut akan terus terjadi. Perkiraannya sampai dengan tahun 2030 akibat perubahan iklim. Intensitasnya juga akan meluas terutama saat purnama dan bulan baru,” kata Zainal kepada Greeners.

Sementara itu, Bank Indonesia dalam sebuah kesempatan menyebut kerugian akibat cuaca ekstrem yang Indonesia alami bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Bahkan kerugian akibat cuaca ekstrem ini pada tahun 2050 diprediksi dapat mencapai 40 % dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk terus mewaspadai kondisi cuaca dan potensi bencana jelang akhir tahun. Fenomena La Nina yang memicu peningkatan curah hujan meningkatkan potensi ancaman bencana hidrometeorologi. Memburuknya daya dukung lingkungan akan memperparah potensi bencana seperti banjir, longsor dan banjir bandang.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 telah terjadi 17.032 bencana di Indonesia. Bencana tersebut meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem hingga kebakaran lahan dan hutan (karhutla).

Abdul menambahkan, terdapat tujuh wilayah di Indonesia dengan frekuensi bencana paling tinggi. Ketujuh wilayah itu yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

“Tujuh kawasan ini memiliki frekuensi bencana paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Frekuensi paling banyak itu ada di Jawa Tengah yaitu 4.201 kali kejadian. Hampir 95 % dari seluruh kejadian adalah bencana hidrometeorologi. Ini adalah frekuensi historis kejadian dalam lima tahun terakhir,” katanya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (3/12).

Selanjutnya, sepanjang tahun 2021 telah terjadi sebanyak 2.673 bencana alam di Indonesia meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, puting beliung hingga kebakaran lahan dan hutan (karhutla). Dengan frekuensi bencana paling banyak terjadi di Jawa Barat yaitu 651 kejadian.

Jika dibandingkan kejadian bencana pada November 2021 mengalami kenaikan hingga 19,4 % menjadi sebanyak 424 kali. Sedangkan kejadian bencana pada November tahun lalu hanya sebanyak 355 kali.

La Nina, Curah Hujan di Indonesia Diprediksi Meningkat

Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fachri Radjab mengungkapkan, saat ini Indonesia masih dalam kondisi La Nina yang masih akan berlangsung hingga April-Juni 2022.

Adapun untuk analisis curah hujan bulanan, hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah memasuki musim penghujan kecuali bagian timur dari Sulawesi Selatan dan Maluku yang akan memasuki musim hujan pada Februari-Maret 2022.

“Dari puncak musim hujan sendiri cukup beragam misalnya di sebagian besar Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi antara bulan Desember puncak musim hujannya. Kemudian Sumatera Selatan, Lampung, sebagian besar Jawa itu antara Januari hingga Februari,” paparnya.

Di samping itu, terdapat fenomena atmosfer yang tengah BMKG amati seperti Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin dan gelombang Rossby. Fenomena tersebut dapat menyebabkan curah hujan meningkat pada dasarian I Desember ini.

“Ada beberapa fenomena atmosfer juga kita amati seperti MJO, Kelvin, Rossby. Saat ini di dasarian I Desember, fenomena-fenomena ini cukup aktif terjadi di wilayah Indonesia sehingga berpotensi meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, BMKG melalui Jakarta Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) juga terus memantau fenomena siklon tropis. Menurut BMKG pada November 2021 hingga April 2022 merupakan periode pertumbuhan siklon tropis. Terakhir pada 1 Desember kita ada pertumbuhan siklon tropis Teratai di sebelah selatan Jawa.

Banjir salah satu bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang 2021. Foto: BNPB

BNPB Antisipasi dan Tanggulangi Bencana

Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB Bambang Surya Putra menjelaskan berbagai upaya BNPB lakukan menghadapi dampak La Nina dan banjir di Indonesia.

Upaya tersebut meliputi pemasangan alat early warning system (EWS) pada 2021. Tujuh EWS ini terpasang di Kabupaten/Kota Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Selain itu BNPB juga meningkatkan sinergi dengan BMKG untuk diseminasi informasi peringatan dini bencana akibat La Nina.

Selanjutnya memperkuat dukungan pengendalian operasi Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kab/Kota. Kemudian memastikan adanya persiapan dini terkait sumber daya manusia, logistik, peralatan hingga fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan penguatan pentahelix.

“BNPB juga telah memberikan dana siap pakai untuk operasional kegiatan penanganan darurat pada beberapa wilayah terdampak bencana banjir dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Dana siap pakai itu terdiri dari Kabupaten Sintang Rp 750 juta untuk BPBD Rp 500 juta dan Kodim Rp 250 juta. Lalu untuk Kabupaten Melawai Rp 500 juta, Kabupaten Sekadau Rp 250 juta. Kemudian untuk Kabupaten Sanggau Rp 250 juta, Kabupaten Katingan Rp 500 juta, Kabupaten Pulang Pisang Rp 500 juta, serta Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp 250 juta.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Pemerintah mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring munculnya ancaman La Nina selama periode musim hujan. La Nina ditandai peningkatan curah hujan yang cenderung ekstrem.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan La Nina berlangsung dan mencapai puncaknya Februari 2022. Saat ini intensitas La Nina mendekati moderat, itu artinya curah hujan meningkat dan cenderung ekstrem selama periode musim hujan. Kondisi ini memicu potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan puting beliung.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melaporkan status terkini anomali suhu muka laut pada dasarian III September 2021, bagian tengah di Samudra Pasifik telah melewati ambang batas La Nina. Nilai anomali pada dasarian III September, dasarian I Oktober dan dasarian II Oktober berturut-turut yaitu -0,63, -0,61 dan -0,92.

“Suhu muka laut di Samudra Pasifik ekuator semakin mendingin lagi, yang saat ini anomalinya sudah mencapai minus 0,92, yang tadinya baru minus 0,63. Ini mengidentifikasikan penguatan insensitas La Nina. Apabila mencapai 1, artinya sudah mulai terjadi La Nina dengan insensitas moderat. Artinya penguatan ini semakin meningkat,” kata Dwikorita dalam Rakornas Antisipasi La Nina, di Jakarta, baru-baru ini.

Berbagai pusat layanan iklim di dunia seperti National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan Bureau of Meteorology Australia juga memprediksi bahwa La Nina akan terjadi hingga level moderat sampai dengan Februari 2022. Dengan prediksi puncaknya akan terjadi pada Januari dan Februari 2022.

“Berdasarkan evaluasi La Nina tahun lalu yang insensitasnya serupa dengan yang diprediksi saat ini lemah hingga moderat, tahun lalu La Nina mengakibatkan peningkatan curah hujan dari 20 persen hingga 70 persen di atas normalnya yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia,” paparnya.

BNPB Perkuat  Mitigasi Bencana 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito mengungkapkan, kewaspadaan serta mitigasi dampak La Nina yang menyebabkan curah hujan meningkat ini terus BNPB lakukan.

Curah hujan ini dapat menjadi salah satu pemicu bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor. Namun faktor lain dapat berkontribusi sebagai pemicu bencana tersebut, seperti gangguan kestabilan lereng atau pemanfaatan lahan tanpa adaptasi kondisi geologi lokal.

Ganip menambahkan, saat ini BNPB sudah memulai kesiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah dampak ancaman La Nina.

“Penanganan vegetasi, pembersihan saluran air, pembenahan tanggul sungai, penguatan lereng menggunakan beton maupun vegetasi serta optimalisasi drainase perlu terus kita lakukan. BNPB melalui komunitas masyarakat dan BPBD kabupaten/kota dan provinsi terus akan melakukan upaya-upaya ini,” paparnya.

Terdapat sejumlah provinsi yang menjadi perhatian BNPB karena memiliki kerawanan tinggi bencana hidrometeorologi. Untuk Provinsi Jawa Barat, kabupaten/kota yang menjadi perhatian atas kejadian bencana yang tinggi di antaranya Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Bandung.

Sedangkan di Jawa Tengah yakni Kabupaten Cilacap, Semarang dan Banyumas. Kemudian untuk Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Ponorogo, Trenggalek dan Situbondo. Selanjutnya di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Baeteng, Barru dan Bone.

BNPB perkuat mitigasi bencana pada daerah rawan bencana hidrometeorologi. Foto: Shutterstock

Pencegahan Karhutla Selama La Nina

Selain kesiapsiagaan menghadapi ancaman La Nina, pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah langkah selama La Nina terjadi. Salah satunya ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengungkapkan, meskipun La Nina menyebabkan curah hujan meningkat namun masih terdapat sejumlah daerah tertentu yang justru mengalami kekeringan. Sehingga pemerintah harus tetap waspada terhadap karhutla saat La Nina terjadi.

“Faktanya berdasarkan analisis BMKG, meskipun kondisi La Nina biasanya curah hujan meningkat, ada daerah-daaerah tertentu di wilayah kita ini yang justru mengalami adanya kekeringan. Sehingga kita harus tetap waspada selama La Nina ini kemungkinan terjadinya karhutla,” kata Alue.

Hasil pantauan hotspot KLHK sepanjang tahun 2021 berdasarkan Satelit Terra dan Aqua yang tersebar di 1.347 titik menunjukkan penurunan lahan karhutla yang sangat signifikan. Apabila dibandingkan dengan tingkat hotspot tahun 2015, maka penurunan yang terjadi mencapai 91%.

Alue menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meningkatkan pemantauan hotspot secara intensif khususnya pada sejumlah daerah rawan karhutla.

“Kita harus tetap meningkatkan upaya pemantauan hotspot secara intensif khususnya pada daerah-daerah rawan karhutla kemudian disertai pengecekan verifikasi hotspot di lapangan. Kedua, memantau dan menganalisi prediksi cuaca harian misalnya curah hujan hingga kelembapan suhu dan seterusnya, serta potensi karhutla dari BMKG,” paparnya.

Patroli pencegahan karhutla pada Januari-Maret 2022 akan berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat. Pada bulan April-Juni 2022 di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kemudian pada Agustus hingga Oktober 2022 di seluruh provinsi rawan karhutla.

Sementara itu, dalam Rakornas Antisipasi La Nina, tersusun rencana aksi terintegrasi antarkementerian dan lembaga pusat hingga daerah. Rencana aksi ini memuat langkah mitigasi dampak ancaman La Nina khususnya di sektor pertanian, perhubungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan kebencanaan.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau adanya potensi La Nina atau meningkatnya curah hujan di Indonesia menjelang akhir tahun 2021.

Hal tersebut berdasarkan monitoring perkembangan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian Tengah dan Timur. BMKG mengatakan, terdapat anomali atau penyimpangan suhu muka air laut. Nilai anomali tersebut telah melewati ambang batas La Nina, yaitu sebesar -0,61 yang seharusnya berada pada 0,5.

Melansir dari website resmi BMKG, La Nina merupakan fenomena pendinginan suhu muka laut (SML) di bawah kondisi normalnya. Pendinginan SML ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, kondisi ini berpotensi terus berkembang. Sama seperti tahun sebelumnya, BMKG memperkirakan datangnya La Nina pada tahun ini dengan intensitas lemah hingga moderat atau sedang. Kondisi ini setidaknya akan berlangsung sampai bulan Februari 2022.

“Kondisi ini berpotensi untuk terus berkembang dan terus akan kami monitor. Oleh karena itu kita harus segera bersiap untuk menghadapi adanya atau datangnya La Nina,” kata Dwikorita pada konferensi pers Waspada La Nina dan Peningkatan Risiko Bencana Hidrometeorologi, di Jakarta, Senin (18/10).

Selain itu lanjutnya, hasil kajian BMKG menunjukkan, bahwa curah hujan mengalami peningkatan pada bulan November, Desember dan Januari. Peningkatan curah hujan bulanan berkisar antara 20-70% dari batas normal di berbagai daerah. Daerah tersebut terutama meliputi Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan bagian selatan dan Sulawesi bagian selatan.

Banjir salah satu bencana hidrometeorologi yang menyebabkan kerugian material. Foto: Shutterstock

Dampak Fenomena La Nina

La Nina akan meningkatkan curah hujan. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan mengungkapkan, variasi peningkatan curah hujan tidak sama dari waktu ke waktu.

“Secara keseluruhan pada saat terjadinya La Nina, dia akan meningkatkan curah hujan di setiap wilayah,” kata Dodo.

BMKG memperkirakan fenomena La Nina pada tahun ini berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi, sama dengan tahun sebelumnya. Bencana tersebut antara lain seperti longsor, banjir, angin kencang, banjir bandang, atau puting beliung yang akan terjadi secara sporadis.

Pada bulan Oktober 2021 beberapa wilayah akan mengalami transisi atau peralihan musim yang berpotensi memunculkan bencana puting beliung atau cuaca ekstrem. Fenomena tersebut BMKG perkirakan terjadi terutama pada wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Atas potensi tersebut, Dwikorita mengingatkan kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan atas berbagai dampak yang akan terjadi.

“Dengan adanya potensi peningkatan curah hujan pada periode musim hujan tersebut, maka kami meminta untuk seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjut dari curah hujan tinggi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi,” paparnya.

Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Untuk meminimalisir dampak La Nina, BMKG bekerja sama dengan pemerintah pusat, kementerian lembaga dan antar pihak terkait. BMKG merekomendasikan beberapa rencana mitigasi bencana seperti simulasi bencana.

BMKG juga meningkatkan analisis prediksi pemodelan numerik, mengingat ancaman dampak La Nina cukup tinggi. Sebagai persiapan untuk menghadapi bencana hidrometeorologi, Dwikorita mengimbau agar pemerintah daerah memperhatikan lingkungannya, seperti tandon air atau waduk agar tidak terjadi pendangkalan.

“Tandon air mohon diperhatikan kapasitasnya, jangan sampai embung-embung, waduk, danau sudah mengalami banyak pendangkalan sehingga daya tampungnya tidak maksimal. Termasuk juga saluran-saluran untuk mengalirkan air permukaan juga perlu diperhatikan,” jelasnya.

Lebih jauh, ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat memperparah dampak La Nina. Tindakan tersebut antara lain penebangan pohon sembarangan dan memotong lereng tebing tanpa perhitungan.

Selanjutnya, Deputi Klimatologi BMKG Urip Haryoko meminta masyarakat untuk aktif, waspada dan memonitor perkembangan cuaca ataupun peringatan dini yang terus BMKG perbarui.

“Masyarakat diminta untuk waspada paling tidak menyiapkan atau antisipasi dan merespon informasi dari BMKG. Hal itu bertujuan untuk siap siaga dalam menghadapi musim hujan berikutnya,” imbuh Urip.

Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi perkiraan cuaca, dapat terus memantau perkembangan iklim dan cuaca terkini pada website resmi BMKG pada https://www.bmkg.go.id atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Penulis: Zahra Shafira

Bogor (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memprediksi fenomena La Nina akan mendorong kenaikan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia. Tahun ini, akumulasi curah hujan diprediksi naik antara 20 persen hingga 40 persen. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengungkapkan, La Nina berpotensi mendatangkan bencana banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor. Dia pun menekankan pentingnya pengelolaan sungai untuk mengantisipasi dampak La Nina.

Doni mengungkapkan pandangannya usai mengunjungi kawasan 0 Km Sungai Ciliwung, Talaga Bodas, Kabupaten Bogor, Selasa (20/10/2020). Doni menambahkan masyarakat kawasan sungai termasuk kelompok rentan bencana yang berdampak dari fenomena La Nina. Untuk itu, perlu prosedur dan pengelolaan khusus terkait kebencanaan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai.

“Masyarakat di sepanjang sungai mengikuti informasi dari hulu (sungai). Masyarakat dari hulu memberi laporan dan diikuti evakuasi. Ketika prosedur ini dilakukan, saat banjir bandang tiba, masyarakat akan selamat,” ujar Doni.

Doni Monardo: ‘Sungai Jadi Tempat Pembuangan Sampah Raksasa’

Doni lalu menyebut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengungkapkan sebagian sungai di Indonesia, terutama di Jawa, berkondisi kritis. Untuk itu, Doni mengimbau peningkatan kepedulian dari semua pihak. Doni meminta peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, serta pengusaha untuk terlibat dalam antisipasi bencana La Nina.

Pengikutsertaan pengusaha, menurut Doni, sangat diperlukan. Sebab, sebagian besar limbah pabrik dibuang langsung ke sungai tanpai diolah. Doni berargumen, bagi para pengusaha sungai malah jadi tempat pembuangan sampah raksasa.

Doni Monardo menekankan pentingnya melibatkan pengusaha dalam upaya pengelolaan sampah. Menurutnya, banyak kalangan pengusaha yang menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan sampah raksasa. Foto: Shutterstock.

Selain untuk antisipasi bencana, Doni menekankan pentingnya pengelolaan sungai untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dia mencontohkan sungai-sungai di Jawa yang juga dimanfaatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Kenyataannya, air produksi PDAM tidak layak minum. Padahal, lanjut Doni, PDAM menghabiskan anggaran yang sangat besar untuk memproses air agar layak konsumsi.

Menurutnya, ketika semua pihak bekerja sama menjaga seluruh ekosistem sungai maka masyarakat bisa memanfaatkan air berkulitas sebagai kebutuhan dasar dan menekan kerugian dari sisi ekonomi. Lebih jauh, pengelolaan sungai niscaya mencegah masalah lingkungan yang semakin parah.

“Masalah air dan sungai harus jadi concern kita semua. Kita harus mendarmabaktikan sebagian dari waktu kita untuk menjaga lingkungan. Agar kelak generasi yang akan datang tidak dibebani masalah lingkungan yang semakin parah,” jelas Doni.

Baca juga: Gus Menteri Alokasikan Dana Desa untuk Antisipasi Dampak La Nina

Galakkan Pengelolaan Sungai untuk Antisipasi La Nina, Doni Desak Pemda Dukung Komunitas Sungai

Pada kesempatan tersebut, Doni mengapresiasi komunitas sungai yang semakin menjamur. Doni menghargai usaha komunitas sungai yang berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Untuk itu, Doni berharap pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa mengalokasika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk digunakan bagi komunitas dan masyarakat yang ada di sepanjang sungai.

“Pemerintah Pusat sudah ada program Dana Desa. Apakah mungkin bisa ditambah alokasi anggarannya oleh Pemda bagi desa yang dialiri air sungai? Sehingga mereka punya lebih banyak kekuatan menggerakan masyarakat merawat sungai,” tanya Doni.

Doni menyebut pengelolaan sungai perlu disesuaikan dengan bagian-bagian sungai. Untuk hulu sungai, masyarakat perlu didukung dengan ketersediaan tanaman endemik untuk membuat persemaian sebanyak mungkin. Sedangkan bagian tengah atau hilir didorong melalui kreativitas masyarakat. Menurut Doni, dua bagian tersebut bisa dikelola menjadi sarana rekreasi atau hiburan. Balai-balai pembenihan ikan air tawar, lanjutnya, bisa lebih banyak memproduksi benih ikan yang akan tersebar ke anak sungai.

“Kalau ini semua dilakukan, masyarakat bisa mendapat nilai tambah. Sungai terpelihara dan bisa mendapatkan konsumsi makanan di sekitarnya. Alam bisa terpelihara, ekonomi tumbuh, kebahagiaan meningkat,” ajar Doni.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk mengantispasi potensi bencana dari fenomena La Nina. Kebijakan ini diambil mengingat desa rentan terhadap dampak bencana alam. Sementara itu, bencana non-alam pandemi Covid-19 masih harus terus ditanggulangi.

Demikian pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers virtual Dana Desa Antisipasi Bencana Angin Kencang, Banjir, dan Longsor, Senin (19/10/2020). Dia menyebutkan sisa Dana Desa saat ini sebanyak Rp. 38,461 triliun.

“Sehingga proyeksi Dana Desa yang masih bisa digunakan itu Rp. 27,365 triliun. Dana ini yang bisa digunakan untuk antisipasi maupun penanganan bencana La Nina,” jelas Abdul atau yang biasa disapa Gus Menteri ini.

Gus Menteri Alokasikan Dana Desa Untuk Antisipasi Dampak La Nina. Sumber: Kemendes PDTT. Desainer Grafis: Ordo Dipo.

Perlu diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi puncak La Nina pada Desember 2020 hingga Januari 2021. Puncak La Nina periode ini bersamaan dengan masuknya musim hujan di Tanah Air. Fenomena La Nina berpotensi meningkatan curah hujan hingga 40 persen di sebagian besar wilayah Indonesia. Lebih jauh, BMKG prediksi puncak musim hujan Indonesia pada Januari dan Februari 2021.

“Ini akan berakibat pada meningkatnya potensi bencana angin kencang, banjir, dan longsor. Desa-desa perlu mengantisipasi,” ujar Abdul.

Baca juga: Aktivis Perikanan Tolak UU Cipta Kerja

Dana Siaga Bencana La Nina Masuk dalam Skema Padat Karya Tunai Desa 

Abdul menekankan pemanfaatan Dana Desa untuk penanggulangan bencana harus melalui keputusan musyawarah desa. Lingkup penggunannya untuk kegiatan pra bencana, bencana dan pasca bencana.

Kegiatan pra bencana ini termasuk pelatihan sadar bencana, pelatihan kebencanan dan pembangunan jalur evakuasi. Penggunaan kedua yakni ketika terjadi bencana. Pada tahap ini, dana desa digunakan untuk proses evakuasi, pengungsian dan dapur umum, termasuk membeli tenda pengungsian dan selimut. Penggunaan ketiga, pasca bencana. Pada pasca bencana, dana digunakan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan membangun kembali fasilitas yang roboh.

Gus Menteri mengimbau pihak desa untuk menggunakan skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk alokasi dana dampak La Nina. Sumber: Kemendes PDTT. Desairner Grafis: Ordo Dipo.

Gus Menteri berharap proses penangan bencana bisa menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pola tersebut merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya masyarakat miskin dan marjinal. Nantinya, sumber daya tersebut dioptimalisasikan untuk membersihkan saluran air, memperkuat penahan banjir dan longsor, membuat atau memperbarui jalur evakuasi dan lain-lain.

“Jadi penggunaan itu tolong selalu digunakan melalui PKTD supaya terjadi penyerapan pengangguran desa sampai Desember 2020,” harapnya.

Baca juga: Peneliti LIPI Tanggapi Temuan 50 Persen Terumbu Karang Rusak di Great Barrier Reefs

Gus Menteri Imbau Penanganan Bencana Desa Harus Taktis dan Strategis

Abdul mengklaim pihaknya mengambil langkah taktis dan strategis dalam mengantisipasi potensi bencana La Nina. Salah satu langkah yang dipilih Gus Menteri adalah menyurati pihak desa, mulai dari kepala desa sampai tokoh desa. Dalam suratnya, Gus Menteri mencantumkan langkah antisipasi terkait potensi bencana. Selain penggunaan Dana Desa, surat tersebut berisi imbauan pendataan warga desa di lokasi bencana serta menyediakan lokasi penanganan korban bencana.

“Penanganan juga harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, lapor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ketika terjadi bencana di desa,” imbuhnya.

Gus Menteri mengklaim beberapa hal yang sudah terjadi di desa terkait kondisi kebencanaan desa selama setahun terakhir sudah cukup bagus. Sumber: Kemendes PDTT. Desainer Grafis: Ordo Dipo.

Lebih jauh, Abdul menjelaskan Kementerian Desa PDTT juga mengolah dan menyajikan informasi cuaca ekstrem melalui web kemendesa.go.id. Informasi juga diberikan secara aktif melalui Tim Sapa Desa Kemendes PDTT kepada masyarakat desa. Informasi-informasi yang disampaikan bersumber dari BMKG.

“Kita berharap dengan informasi dan peringatan dini, kalau toh terjadi angin besar dan hujan lebat, kita berharap korbannya tidak terlalu banyak,” katanya.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan Februari hingga Maret 2018, beberapa wilayah di Indonesia berpeluang mengalami curah hujan rendah. Atas kondisi ini, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo mengimbau agar masyarakat mewaspadai adanya potensi kebakaran hutan dan lahan.

“Diperkirakan pada akhir Februari terdapat peningkatan potensi terjadinya kebakaran hutan khususnya di Sumatera bagian Utara dan Tengah serta wilayah Kalimantan Barat dan Tengah. Pada periode awal Februari 2018 saja termonitor terdapat 48 titik panas di Sumatera dan 55 titik panas di Kalimantan,” ujar Mulyono saat dihubungi Greeners di Jakarta pada Senin (19/02/2018).

BACA JUGA: Intensitas Karhutla di Riau dan Kalimantan Barat Meningkat

Menurut Mulyono, hingga akhir Februari ini curah hujan rendah berpeluang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Sedangkan sampai pertengahan Maret, curah hujan rendah berpeluang di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.

Meski demikian, Mulyono mengatakan bahwa awal tahun 2018 ini terjadi fenomena La Nina namun intensitasnya lemah. La Nina sendiri merupakan satu gejala yang menunjukkan adanya perubahan pada iklim bumi yang diakibatkan turunnya suhu air laut di Samudera Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya.

“La Nina diperkirakan masih berpeluang terjadi hingga Mei 2018, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi curah hujan di Indonesia,” terang Mulyono.

BACA JUGA: BMKG Ajak Masyarakat Indonesia Amati “Super Blue Blood Moon”

Di sisi lain, dinamika atmosfer regional dan lokal di wilayah Indonesia saat ini menunjukkan sebagian Sumatera, Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, terdapat beberapa daerah pertemuan dan belokan angin yang menyebabkan pertumbuhan awan hujan yang cukup intensif.

“Sehingga dalam seminggu ke depan kita perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang masih berlangsung khususnya di Pesisir Barat Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Papua,” ungkapnya.

Secara umum, BMKG mengimbau masyarakat agar mengantisipasi dan mewaspadai potensi bencana kabut asap, tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan, mewaspadai potensi genangan banjir maupun longsor bagi yang tinggal di wilayah berpotensi hujan lebat terutama di daerah rawan banjir dan longsor, dan mewaspadai terhadap kemungkinan hujan disertai angin yang dapat menyebabkan pohon maupun baliho tumbang atau rubuh.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Timur beberapa waktu lalu mengakibatkan banjir di banyak wilayah termasuk di kawasan elit Kemang. Air yang menggenang bahkan sempat merendam kendaraan dan permukiman warga pada Sabtu (27/08) lalu.

Direktur Bina Operasional Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lolly Martina mengatakan, banjir yang terjadi di Kemang karena sudah terlalu banyak berdiri bangunan di sempadan sungai yang mendapat izin.

Menurutnya, bangunan-bangunan komersial tersebut dikembangkan sekitar 20 meter dari garis sempadan Kali Krukut. Akibatnya, debit Kali Krukut yang sebelumnya menampung 60 meter kubik air per detik, akhirnya meluap karena harus menampung 160 meter kubik per detik.

“Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman kejadian di Kemang, Kementerian PUPR akan melakukan pemantauan kondisi di lapangan dan menyusuri sungai-sungai di Jakarta,” jelasnya, Jakarta, Kamis (08/09).

BACA JUGA: Fenomena La Nina, Masyarakat Diminta Waspadai Banjir dan Longsor

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya kepada Greeners menyatakan, cuaca ekstrem yang terjadi‎ di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jakarta masih akan berlangsung hingga Februari 2017. Oleh karena itu, ia berharap warga selalu waspada.

Menurut Andi, cuaca ekstrem bisa mengakibatkan perubahan iklim di setiap daerah di Indonesia, salah satunya adalah majunya awal musim hujan.”Kemarau basah masih akan terjadi sampai bulan Februari,” terangnya.

Ia mengatakan, akibat cuaca ekstrem dari Agustus hingga November, sedikitnya ada 92,7 persen wilayah di Indonesia yang telah memasuki musim hujan. Padahal jika cuaca ekstrem tidak terjadi, wilayah tersebut belum memasuki musim hujan.

BACA JUGA: Bencana Banjir dan Longsor, Pengelolaan DAS Belum Maksimal

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menerangkan, wilayah yang terdampak banjir pada Sabtu (27/08), meliputi delapan kecamatan yang terdiri dari 39 RW di 15 kelurahan.

Menurutnya, masih berlangsungnya fenomena La Nina bisa berpengaruh pada meningkatnya curah hujan. “Terlebih lagi pada saat musim hujan nanti diperkirakan curah hujan meningkat lebih besar sehingga potensi banjir di Jakarta akan meningkat,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) beberapa waktu lalu telah mendeteksi munculnya fenomena La Nina meskipun masih lemah dan diprediksi akan bertahan hingga awal 2017. Bersamaan dengan La Nina, terjadi juga fenomena Dipole Mode Negatif sejak Mei 2016 yang diprediksi akan bertahan hingga November 2016, dan kondisi anomali suhu muka laut yang hangat di sekitar perairan Indonesia. Dengan kondisi demikian, maka dipastikan akan menyebabkan tingginya curah hujan di Sumatera dan Jawa bagian Barat.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya menjelaskan, fenomena La Nina adalah gejala alam yang diindikasikan mendinginnya suhu muka laut di lautan Pasifik Tengah dan Timur. Dampak dari gejala tersebut mengakibatkan jumlah curah hujan yang makin tinggi di suatu daerah. Dampak yang paling nyata salah satunya adalah periode musim kemarau tahun 2016 lebih singkat dan awal musim hujan menjadi lebih awal setidaknya pada 70% wilayah Indonesia.

“Fenomena La Nina yang dapat menyebabkan curah hujan tinggi ini juga harus dapat diantisipasi karena cukup berpotensi mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan longsor dibeberapa daerah yang memang rawan. Selain itu, masyarakat juga perlu diimbau untuk tidak membuang sampah di sungai, drainase diperbaiki dan dibersihkan serta diperbanyak sumur resapan,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, Sabtu (03/09).

BACA JUGA: BMKG Minta Masyarakat Pesisir Waspadai Gelombang Tinggi

BMKG juga memperkirakan musim “kemarau basah” akan berlangsung sampai dengan September di sebagian besar wilayah Indonesia. Pulau Jawa, Sulawesi bagian Timur, Papua bagian Tengah dan Kalimantan serta Sumatera bagian Selatan diprediksi akan mengalamai kenaikan curah hujan hingga 200 persen.

Kepala Badan Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan, kombinasi antara La Nina, Dipole Mode Negatif, dan anomali suhu muka air laut yang hangat telah memberikan dampak signifikan meningkatnya bencana di Indonesia saat ini. Pada periode 1 Januari hingga 1 September 2016, terdapat 1.495 kejadian bencana di Indonesia yang menyebabkan 257 orang meninggal dunia, 2,86 juta orang menderita dan mengungsi, dan ribuan rumah rusak. Lebih dari 95 persen dari bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh cuaca.

Longsor, katanya, adalah jenis bencana yang paling mematikan hingga saat ini. Hingga awal September 2016 saja, terdapat 323 kejadian longsor yang menyebabkan 126 orang meninggal dan 18.655 jiwa menderita dan mengungsi. Selain itu, terdapat 535 kejadian banjir dengan dampak 70 orang meninggal dan 1,94 juta jiwa menderita dan mengungsi akibat banjir.

BACA JUGA: KLHK: Indonesia Mulai Masuki Musim Krusial Kebakaran Hutan dan Lahan

Hal ini juga terjadi pada periode La Nina sebelumnya seperti tahun 2010 dan 2011, Indonesia mengalami curah hujan di atas normal, terutama di Pulau Jawa, Maluku, Sulawesi, Sumatera bagian Selatan, Kalimantan dan Papua sehingga meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor.

“Dibandingkan dengan kejadian bencana pada tahun 2015, jumlah korban meninggal dan hilang pada tahun 2016 mengalami peningkatan 54 persen, dari 167 jiwa pada tahun 2015 menjadi 257 jiwa pada 2016. Secara keseluruhan jumlah kerusakan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan 2015. Diprediksi dampak bencana pada 2016 pun akan terus meningkat hingga akhir tahun selanjutnya,” katanya.

Meski demikian, Sutopo menyatakan bahwa meningkatnya curah hujan juga memberikan dampak positif yaitu menurunnya jumlah kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian Selatan dan sebagian Kalimantan yang biasanya kekeringan saat ini intensitas kekeringan terjadi sangat kecil. Tidak banyak lahan pertanian yang puso.

Meningkatnya curah hujan selama musim kemarau dan upaya pemerintah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan luas kebakaran hutan dan lahan menurun, baik jumlah mapun sebarannya. Satelit Modis menampakkan terdapat penurunan 61 persen titik api hingga periode akhir Agustus.

“Kami meminta kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya dari ancaman banjir dan longsor terkait adanya peningkatan curah hujan. BMKG melaporkan prakiraan awal musim hujan 2016/2017 di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi pada Agustus – November 2016 (92,7%), dengan sifat hujan pada periode musim hujan 2016/2017 secara umum diprakirakan 51% normal, 48% di atas normal, dan hanya 1% yang berada di bawah normal,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi saat mudik lebaran 2016. Tingginya curah hujan tersebut dipicu oleh fenomena La Nina yang akan berlangsung pada awal Juli 2016.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya menyatakan, saat ini La Nina diprediksi masih berada pada suhu minus 0,9 derajat Celsius. Kondisi ini, katanya, masih dalam kondisi normal. Namun meski begitu, BMKG masih akan terus melakukan pembaharuan informasi melihat potensi yang ada.

“Karena kan tidak ada yang pasti, tetapi kami tetap harus waspada,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Kamis (16/06).

La Nina saat ini, katanya, masih tergolong moderat. La Nina diprediksi akan mulai menguat pada awal Juli hingga September 2016, dengan puncak La Nina pada Desember hingga Januari 2017 yang bertepatan dengan musim hujan di Indonesia.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Sedangkan untuk beberapa wilayah di Indonesia yang berpotensi hujan lebat antara lain Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua Barat dan Papua.

Selain itu, gelombang tinggi juga masih berpeluang terjadi hingga 25 Juni 2016, khususnya di wilayah perairan barat Sumatera dan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. Pasang air laut pada periode akhir Juni 2016 untuk wilayah Jakarta akan mencapai tinggi 1,1 meter dengan puncak tertinggi pada tanggal 22-23 Juni 2016.

“Tanggal 6 Juli 2016, kalau sesuai dengan kalender kan Lebaran ya. Itu diperkirakan akan terjadi rob di wilayah Semarang. Kita juga sudah sampaikan ini pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan persiapan dalam mengantisipasi rob,” terang Andi.

Himbauan BNPB untuk Pemudik

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada saat mudik melewati daerah-daerah rawan banjir dan longsor.

Ia mengatakan, bulan Juli 2016 mendatang masih dimungkinkan terjadi hujan dengan intensitas curah tinggi dari hujan orografik. “Biasanya hujan ini deras tapi dalam waktu pendek,” tambahnya.

BNPB berencana akan membagikan peta jalur mudik di daerah rawan bencana kepada masyarakat. Dalam peta tersebut terdapat kontak dan alamat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dapat dihubungi masyarakat. BPBD juga membangun posko untuk istirahat dan membantu pemudik.

Untuk wilayah yang akan menjadi lokasi rawan banjir dan longsor, Sutopo mengatakan bahwa lokasi rawan banjir akan terjadi di dataran rendah dan di sekitar sungai seperti di Pantura Jawa. Sedangkan longsor akan mungkin terjadi di daerah-daerah pegunungan atau perbukitan seperti di wilayah Jawa Tengah.

“Untuk di Sumatera, banjir diprediksi akan terjadi di daerah Sumatera bagian Timur, sedangkan longsor diprediksi terjadi di sepanjang Bukit Barisan,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indonesia akan mengalami kemarau basah pada bulan Ramadhan 2016. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Andi Eka Sakya mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan peluang La Nina akan mulai muncul pada periode Juli, Agustus, September 2016 dengan intensitas lemah sampai sedang.

Andi menjelaskan, kemarau basah merupakan istilah untuk menyebut musim kemarau disertai hujan yang sering turun tetapi tidak bisa disebut sebagai musim penghujan. Dengan kata lain, terjadi musim kemarau disertai hujan di atas normal.

Intensitas hujan di musim kemarau pada bulan Juni juga diprediksi akan terus meningkat seiring peralihan musim penghujan menuju kemarau yang mulai akan terjadi pada Juli 2016.

Fenomena awal tersebut, kata dia, akan terjadi pada Juli hingga Agustus 2016 di sebagian besar wilayah Indonesia seperti Sumatra Utara bagian barat, Sumatra Barat bagian barat, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa bagian barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua.

“Bulan puasa nanti diperkirakan akan cukup sejuk dan musim kemarau kita tampaknya tahun ini akan sangat pendek sekali atau biasa kita sebut kemarau tahun ini adalah kemarau yang basah,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Senin (06/06).

Kemarau basah di sebagian besar wilayah Indonesia, kata dia, banyak dipengaruhi oleh La Nina. Fenomena ini diprediksi akan berlangsung pada bulan Juli hingga September 2016.

Andi menjelaskan beberapa waktu lalu curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia tidak terlalu signifikan karena pengaruh El Nino yang cukup kuat. Namun saat ini, pengaruh El Nino sudah menurun, dimana puncaknya terjadi sejak Desember 2015 kemudian menurun hingga Februari, dan menunjukkan kondisi netral sekitar Maret dan April 2016.

“Dampak La Nina berdasar pengalaman 1998 dan perbandingan pada 2010 adalah kenaikan curah hujan yang dimulai pada periode Juli, Agustus dan September 2016. Memang sebelumnya BMKG sulit untuk melakukan prediksi fenomena La Nina, namun melihat kondisi yang ada saat ini dengan curah hujan yang tinggi diperkirakan akan mulai pada Juli hingga September mendatang,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan di tahun 2015 akan dimulai pada awal bulan November. Selain itu, pengaruh El Nino juga diprediksikan akan berakhir dan berganti dengan fenomena La Nina yang diperkirakan akan datang pada bulan Mei 2016 saat kembali memasuki awal musim kering.

Kepala BMKG, Andi Eka Sakya, menyatakan, dampak El Nino yang terjadi belakangan ini seharusnya memberikan keuntungan bagi mereka yang berprofesi sebagai petambak garam dengan mendapatkan potensi panen garam yang sangat tinggi. Namun, saat memasuki musim hujan nanti justru sebaliknya, panen garam akan berkurang.

“Oleh karena itu, sebelum musim hujan tiba, sudah seharusnya masyarakat pesisir ini dipersiapkan sebuah profesi alternatif agar tetap mampu bekerja dan produktif dikala (panen) garam sedang terganggu,” jelas Andi saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (23/10).

Baik atau tidaknya kualitas garam yang dihasilkan oleh petani garam, lanjut Andi, akan ditentukan oleh kelembapan dan sinar matahari yang baik. Sementara, saat terjadi La Nina, kelembapan udara akan sangat tinggi dan sinar matahari justru berkurang.

Mengenai bencana yang dikhawatirkan akan terjadi pada masyarakat pesisir, Andi menyatakan bahwa antisipasi bencana seharusnya sudah harus dipikirkan dan direncanakan sejak dini dan disesuaikan dengan prediksi datangnya La Nina.

“Biasanya, ancamannya kalau air pasang itu naik sementara air yang datang dari hujan itu sangat tinggi, maka penggelontoran air dari hulu ke hilir akan terhambat. Itu potensi terjadinya banjir besar. Ini yang harus diantisipasi mulai dari sekarang,” kata Andi.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Selain El Nino, Indonesia juga akan mengalami fenomena La Nina yang dalam bahasa latin berarti “gadis cilik”, namun secara umum biasa diartikan sebagai suatu kondisi dimana terjadi penurunan suhu muka laut di kawasan Timur equator di Lautan Pasifik. La Nina sendiri tidak dapat dilihat secara fisik dan periodenya pun tidak tetap.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Andi Eka Sakya menerangkan, fenomena La Nina menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia bertambah dan berpotensi menyebabkan banjir. Namun karena posisi geografis Indonesia yang dikenal sebagai benua maritim, maka tidak seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh fenomena La Nina.

“La Nina ini boros air. Debit airnya banyak dan potensi banjirnya cukup besar,” ujar Andi, Jakarta, Jumat (23/10).

Bagi Indonesia, kata Andi, dampak paling signifikan bisa dilihat dari banjir di beberapa wilayah serta merusak sawah-sawah padi milik petani. Namun, hal ini seharusnya bisa diatasi dengan mekanisme antisipasi perancanaan yang bagus dan terukur.

Andi menjelaskan andai para petani memiliki varietas padi yang tahan pada ketinggian dan cuaca tertentu, sebetulnya La Nina ini bukanlah sebuah masalah. Bahkan, lanjut Andi, La Nina ini bisa saja diubah menjadi berkah karena curah hujan yang tinggi datang di saat musim kemarau. Oleh karena itu La Nina banyak disebut sebagai kemarau basah. Untuk potensi banjir di perkotaan sendiri masih sangat besar apabila gorong-gorong, saluran irigasi dan lainnya tidak ditangani dengan baik.

“Jadi, secara garis besar tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan datangnya La Nina dalam konteks apabila mekanisme antisipasinya jalan,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih