Absennya Implementasi Mobilitas Ramah Lingkungan di Kota Bandung

Jakarta (Greeners) – Mobilitas ramah lingkungan di Kota Bandung tampak masih terbatas pada bentuk gagasan dan belum menjadi kebijakan yang berkelanjutan. Keberpihakan negara dalam pengelolaan ruang jalan masih didominasi oleh kendaraan bermotor, dibandingkan pada warga yang berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum.

Kondisi tersebut mengemuka dalam forum diskusi publik bertajuk “Mobilitas Ramah Lingkungan: Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Bandung”. Forum ini diselenggarakan oleh Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan. Koalisi ini terdiri dari organisasi independen, yaitu Bike to Work Bandung, Koalisi Pejalan Kaki Bandung, Transport for Bandung, Demokrasi Kita, dan Greeners.

Forum menyoroti berbagai persoalan mobilitas warga Bandung. Khususnya, kualitas jalan raya yang belum mencerminkan prinsip keselamatan bagi pengguna jalan rentan. Selain itu, model pelayanan transportasi publik baru yang pemerintah perkenalkan juga tampak sebagai pemborosan anggaran. Hal itu tidak menjawab kebutuhan mobilitas warga Bandung.

Sarana Transportasi Publik Masih Minim

Kondisi trotoar yang rusak, terputus, menyempit, atau berubah fungsi menjadi area parkir dan tempat kegiatan ekonomi  telah membentuk sub-kultur trotoar sebagai ruang ekonomi. Hal serupa terjadi pada lajur sepeda di beberapa ruas jalan. Namun, hal itu tidak konsisten, mudah hilang, serta minim keterbukaan anggaran dalam pengadaannya. Lajur sepeda yang tidak terproteksi juga kerap memicu konflik dengan pengendara bermotor.

Situasi tersebut berdampak pada rendahnya unsur keselamatan dan kenyamanan warga yang berjalan kaki maupun bersepeda hingga hari ini. Padahal, dalam prinsip hierarki keselamatan jalan, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi publik semestinya menjadi kelompok prioritas perlindungan oleh negara. Namun, dalam praktik kebijakan dan perencanaan ruang, kelompok prioritas ini justru berada di posisi paling rentan.

Menurut forum, kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi mobilitas kota masih berpusat pada kelancaran kendaraan bermotor pribadi. Pemajuan sarana transportasi publik yang menghubungkan pejalan kaki dan pesepeda masih minim. Hal itu baik dari sisi pembangunan yang memadai maupun perhatian terhadap aspek lingkungan dan keselamatan manusia.

Mobilitas ramah lingkungan di Bandung masih sebatas gagasan, implementasinya masih terfokus pada kendaraan bermotor. Foto: Argus FS (Bike to Work Bandung)

Bandung Raya Butuh Pendekatan Metropolitan

Akademisi sekaligus pengamat budaya urban, Jejen Jaelani menanggapi bahwa kondisi Bandung kini tak bisa lagi dilihat hanya sebagai kota administratif. Bandung telah menjadi wilayah metropolitan yang melibatkan pergerakan lintas batas. Hal itu meliputi Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, dan daerah penyangga lainnya. Namun, perencanaan transportasinya masih terfragmentasi. Jejen juga menekankan pentingnya blueprint transportasi terintegrasi Bandung Raya.

“Ketika warga sub-urban harus menembus kemacetan hanya untuk bekerja atau mencari ilmu (sekolah atau kuliah) di pusat kota, artinya kita sedang menghadapi tantangan skala regional,” ujarnya.

Menurut Jejen, pembangunan infrastruktur harus bergerak dari solusi lokal menuju pendekatan metropolitan. Tidak cukup membangun jalan di tengah kota tanpa membenahi konektivitas antarkota penyangga, sementara kebutuhan mobilitas warga antarwilayah terus meningkat.

Sementara itu, Nina Fitriana Sutadi dari Fraksi PDIP DPRD Kota Bandung menyampaikan bahwa pertemuan dengan organisasi masyarakat dan komunitas ini, menjadi amunisi bagi dirinya dan rekan-rekannya di DPRD untuk mendorong perbaikan Kota Bandung. Ia menilai Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan telah menunjukkan fakta di jalan raya, bukan sekadar data di atas kertas.

“Kita akan terus berjuang bersama dan akan sering bertemu untuk mendorong Perda inisiatif dari masyarakat ini di DPRD Kota Bandung. Kritik soal mobilitas 2025 ini sekaligus menjadi ajakan agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen administratif atau proyek infrastruktur dengan kualitas rendah, tetapi hadir sebagai praktik keberpihakan yang dapat warga rasakan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Nina.

Forum ini menegaskan bahwa advokasi mobilitas di Bandung Raya tidak lagi dapat berjalan secara sektoral. Perjuangan pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum saling terkait dan harus dipandang sebagai satu ekosistem mobilitas yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia