Jakarta (Greeners) – Tim Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersiap meriset perilaku penggunaan plastik sekali pakai di pasar tradisional. Riset yang bakal rampung tiga tahun ini harapannya bisa mendorong pengurangan plastik sekali pakai oleh masyarakat di pasar tradisional.

Data dari Making Oceans Plastic Free (2017) menyatakan sekitar 182,7 miliar kantong plastik, masyarakat Indonesia gunakan setiap tahunnya. 

Salah satu peneliti BRIN di tim itu, Nidya Judhi Astrini mengatakan, fokus penelitian ini mereka lakukan di pasar tradisional karena konsumen rumah tangga dan pasar tradisional berkontribusi besar dalam penggunaan plastik sekali pakai.

“Hasil riset ini nantinya akan menjadi sebuah produk ilmu pengetahuan atau jurnal internasional, hingga dapat diterapkan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemerintah,” kata Nidya kepada Greeners, Kamis (11/5).

Sebelumnya, berbagai pusat riset lain di BRIN sudah melakukan penelitian solusi dari sisi teknis, seperti pembuatan bioplastik, kantong belanja pakai ulang (reusable bag), dan sebagainya. Namun, penelitian perilaku dari masyarakat juga perlu sebagai langkah untuk menciptakan solusi yang mudah masyarakat terapkan.

Gunakan Banyak Variabel

Dalam riset ini ada banyak variabel yang akan tim gunakan. Beberapa di antaranya sikap atau pandangan masyarakat tentang shopping bags, reusable bag, dan containers. Unsur lainnya yaitu, pengaruh orang-orang terdekat terhadap kecenderungan pemakaian plastik sekali pakai, persepsi seseorang, hingga rasa tanggung jawab terhadap lingkungan.

Riset ini menggunakan beberapa metode seperti forum group discussion, survei, dan eksperimen. Adapun target responden untuk penelitian ini yaitu sekitar 600 orang.

Penelitian akan tim lakukan di sejumlah pasar tradisional pada daerah Indramayu, Bekasi, dan Jakarta Timur. 

Peneliti BRIN, Nidya Judhi Astrini (kanan) bersama tim periset. Foto: BRIN

Tekan Perilaku Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Nidya menambahkan, saat ini riset masih dalam tahap pendanaan. Harapannya riset mulai berjalan di tahun 2023. Faktor pengetahuan dan kepedulian terhadap lingkungan akan menjadi dua faktor determinan yang signifikan dalam riset ini.

“Kami ingin membuktikan bahwa ada unsur unintended behaviour atau spontaneous reaction ketika seseorang menggunakan plastik sekali pakai di pasar tradisional,” ungkap Nidya.

Jika sudah ada hasil riset, tim ingin mendorong pemerintah lebih optimal lagi mengedukasi masyarakat. Misalnya memasukkan kurikulum di sekolah tentang mencintai lingkungan sejak usia dini.

Selain itu, hasil riset juga bisa mendorong pemerintah agar mengganti plastik sekali pakai dengan bioplastic di pasar dan beralih ke produk ramah lingkungan lainnya.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) mengupas kerusakan lingkungan karena sampah plastik melalui film The Story of Plastic. Selama 10 tahun, GIDKP fokus terhadap persoalan sampah plastik. Mereka gencar menyuarakan berbagai aksi penanganan plastik.

Pemutaran Film dokumenter yang mengantongi anugerah Emmy Award ini berlangsung baru-baru ini. Film ini memperlihatkan bahaya plastik bagi pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, film ini juga menggambarkan bencana yang terjadi di dunia, yaitu sampah yang menggunung serta cemaran dan polusi dari proses produksi plastik.

Selama film berlangsung, mereka perlihatkan bagaimana krisis iklim akibat polusi plastik dan dampaknya. Kejadian tersebut disorot pada beberapa negara, seperti India, Indonesia, Manila, dan Amerika. Selain itu, The History of Plastic juga menampilkan wawancara dengan para ahli dan aktivis di garis terdepan untuk menemukan titik terang dari plastik sekali pakai.

Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) Prigi Arisandi dan Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira menjadi pahlawan dari Indonesia, yang turut andil dalam pembuatan film.

Tiza Mafira menyusuri Sungai Ciliwung dengan perahu kecil dan di sana terlihat banyak sekali tumpukan sampah plastik.

Film yang Deia Schloberg sutradarai ini mendapatkan penghargaan News and Documentary Emmy Awards 2021 dalam kategori Outstanding Writing: Documentary.

Ubah Mindset Masyarakat dari Film

Menurut Tiza Mafira, film ini harapannya dapat memberikan mindset baru kepada masyarakat global terkait bahaya plastik yang mengancam kehidupan.

Setelah film ini dirilis tentu ada keberhasilan yang bisa dibuktikan. Salah satunya terjadi dorongan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk bergerak bersama mengurangi sampah plastik.

Pemerintah juga memiliki peranan penting mengatasi masalah sampah ini dengan menentukan regulasi yang konsisten. Sebab, dalam mengatasinya butuh kolaborasi bersama-sama, tidak bisa jalan sendirian.

“Film ini merupakan salah satu movement untuk masyarakat dan pemerintah. Plastik ini masalahnya sangat besar, tentu salah satu solusi yang perlu dilakukan yaitu bekerja sama dengan pemerintah,” ungkap Tiza.

Suasana pemutaran film tentang sampah plastik. Foto: Greeners/Dini Jembar Wardani

Upaya Indonesia Sambut Global Plastic Treaty

Sementara itu, menyambut Global Plastic Treaty atau perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang plastik, Indonesia tak hanya diam. Indonesia melakukan upaya yang cukup kuat melalui regulasi yang dimilikinya.

Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinta Saptarina mengatakan, pihaknya telah berkomitmen secara internasional untuk mengurangi polusi plastik di laut.

KLHK telah menyiapkan tiga prinsip untuk lakukan aksi yakni, reduce, redesign the product, dan eliminating.

Selain itu, salah satu ritel besar di Indonesia, PT Lion Super Indo juga bersiap untuk berkomitmen mengganti plastik sekali pakai menjadi produk guna ulang.

Head of Corporate Communication dan Sustainability PT Lion Super Indo D. Yuvlinda Susanta menyebut, ketika berbelanja di Super Indo, masyarakat merasa terbantu karena bisa berbelanja tanpa kantong plastik.

“Kami menyediakan tas “Kantong Segar” yang dapat digunakan kembali,” imbuhnya.

Yuvlinda juga menambahkan, Super Indo sangat mendorong masyarakat dan memberikan pilihan untuk menggunakan tas yang dapat mereka gunakan kembali, daripada tas tunggal atau kantong plastik.

“Jadi kami sebenarnya sangat concern dengan masalah plastik ini. Sebenarnya Super Indo paham bahwa sebagai retailer memiliki tanggung jawab besar yang besar untuk ikut atasi ini,” ungkapnya.

Selain pemutaran film, dalam acara ini juga membahas tentang urgensi Global Plastic Treaty.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan yang perlu dapat perhatian. Guna menekan sampah plastik yang terbuang ke lingkungan, musisi sekaligus aktivis lingkungan Nugie mengaku memiliki kebiasaan menghindari produk plastik sekali pakai.

“Paling tidak, saya berusaha untuk tidak menghasilkan plastik. Selama ini saya pakai tumbler, tas guna ulang, hingga bawa asbak sendiri,” katanya saat Greeners temui di sebuah acara baru-baru ini.

Kebiasaan tersebut telah ia lakukan secara konsisten sejak tahun 2010. Nugie pun menularkan kebiasaannya itu kepada keluarga dan teman-temannya. Selain sadar terhadap bahaya sampah terhadap lingkungan, Nugie memiliki alasan personal di balik kebiasaannya itu.

Sama halnya dengan anak-anak zaman dahulu yang suka bermain di Sungai Ciliwung. Nugie mengaku sangat merindukan masa kecilnya dulu saat bisa bermain getek secara bebas di Sungai Ciliwung. Ia merasakan betul asri dan indahnya Sungai Ciliwung yang kini tak bisa ia rasakan lagi.

“Dulu saya selalu bermain getek di Sungai Ciliwung tapi sekarang sungai itu sudah banyak sampah plastik sehingga menyebabkan macet-macet. Sekarang juga tak tampak indah dan asri,” kata pemilik nama lengkap Agustinus Gusti Nugroho ini.

Kini Nugie Aktif Kampanyekan Isu Lingkungan

Melihat kondisi tersebut, ia menyayangkan asri dan indahnya Sungai Ciliwung tak lagi bisa generasi sekarang nikmati, termasuk anak-anaknya.

“Oleh karenanya ayo kita mulai sadar akan sampah yang kita hasilkan. Jangan sampai anak cucu kita semakin kehilangan kekayaan indahnya tak hanya Sungai Ciliwung. Akan tetapi juga sungai-sungai di Indonesia,” paparnya.

Ia juga menekankan agar masyarakat melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil mengurangi produk sekali pakai yang mencemari lingkungan. Pola perilaku ini harus dilakukan sejak dini mulai dari keluarga dan teman-teman terdekat.

“Kebiasaan ini tak susah. Bisa siapa saja lakukan. Hanya butuh niat dan kekonsistenan,” kata lelaki kelahiran 31 Agustus 1971 ini.

Hingga saat ini, Nugie telah lama aktif melakukan kampanye meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aksi masyarakat berkaitan dengan lingkungan.

Ia juga aktif mendorong pelibatan generasi muda mulai mendaur ulang sampah menjadi energi terbarukan yang bermanfaat terhadap masyarakat luas.

“Misalnya melalui inovasi mesin pengubah sampah plastik menjadi bahan bakar yang teman-teman Yayasan Get Plastic lakukan. Ini harus didukung oleh generasi muda,” imbuhnya.

Ribuan pohon di sepanjang Sungai Ciliwung terlilit sampah plastik. Foto: Ecoton

Dorong Generasi Muda Peduli Lingkungan

Kepedulian dan kontribusi pelibatan generasi muda sangat penting menjadi penentu nasib sektor lingkungan di masa yang akan datang. Tanpa keterlibatan generasi muda, maka gerakan-gerakan yang terkait dengan isu lingkungan tidak akan menghasilkan perubahan signifikan.

Atas konsistensinya beraksi hijau, adik Katon Bagaskara ini pun pernah meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya dari pemerintah. Penghargaan ini Nugie terima atas jasanya di sektor lingkungan.

Dalam bermusik, lagu garapan Nugie juga identik dengan dunia lingkungan hidup. Ia merilis album trilogi pertamanya tahun 1995, yaitu Bumi. Kemudian Air pada tahun 1996, dan Udara tahun 1998.

Lagu-lagu ciptaannya juga banyak bercerita tentang lingkungan dan makhluk hidup, seperti Burung Gereja dan Teman Baik, Pembuat Teh, Pelukis Malam, Mulailah Dari Diri Sendiri, dan Lentera Jiwa.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong momentum Ramadan tahun 2022 sebagai upaya untuk mengurangi, memilah dan mengolah sampah. Perubahan pola konsumsi meningkatkan volume sampah dari waktu ke waktu. Salah satunya sampah plastik.

Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina menyatakan, perubahan pola konsumsi di bulan Ramadan dipicu oleh pola konsumsi praktis yaitu penyediaan makanan cepat saji. “Hal ini juga terlihat saat bulan Ramadan. Di mana masyakarat banyak membeli berbagai produk yang didorong dengan rasa keinginan, bukan kebutuhan,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Sabtu (9/4).

Imbasnya, terjadi kenaikan volume dan jenis sampah dalam jumlah besar. Adapun untuk jenis sampah dengan volume terbesar yaitu sampah plastik. Sampah jenis ini merupakan pembungkus yang paling praktis dan mudah masyarakat dapat, mulai dari kantong plastik hingga botol plastik kemasan.

Oleh sebab itu lanjut Sinta, KLHK terus mengajak masyarakat untuk mengelola sampahnya dengan cara menggunakannya ulang. Selain itu juga mendaur ulang dan bijak menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam.

“Salah satu contoh sederhana pembatasan timbulan sampah adalah penyajian kue tidak dengan bungkusan plastik tapi menggunakan daun pisang,” imbuhnya.

Sebagai bulan suci umat muslim, sambung dia seharusnya tak sekadar menahan haus dan dahaga, tapi perlu berlatih menahan untuk tidak menghasilkan sampah. Akan tetapi, jika sampah tidak dapat masyarakat hindari, segeralah pilah sesuai dengan jenisnya untuk diteruskan kepada para offtaker. Misalnya sampah organik yang membutuhkan pengelolaan khusus, berbeda halnya dengan sampah plastik.

Peningkatan Sampah Plastik karena Budaya Konsumtif

Juru Kampanye Urban Greenpeace Indonesia Muharram Atha Rasyadi menyebut, penggunaan plastik sekali pakai selama bulan Ramadan karena peningkatan budaya konsumtif masyarakat.

“Penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan terutama saat berbuka puasa, dapat memperburuk krisis sampah plastik,” katanya.

Menurut rilis Greenpeace, DLH DKI Jakarta tahun 2019, mencatat jumlah sampah plastik selama Ramadan rata-rata meningkat 4 % setiap tahunnya. Besarnya volume sampah plastik menjadi beban bagi lingkungan mengingat tingkat daur ulang yang sangat rendah yakni hanya 9 % secara global.

Sampah plastik berpotensi terus meningkat. Berdasarkan tren historis, timbunan sampah plastik kumulatif global perkiraannya akan mencapai lebih dari 25.000 juta metrik ton pada tahun 2050.

Beberapa langkah yang dapat masyarakat lakukan untuk mengupayakan agar Ramadan minim sampah, yaitu menyusun rencana menu makan. Kemudian bisa pula mengecek persediaan makanan. Lalu membuat daftar belanja untuk memastikan kebutuhan atau persediaan yang telah habis dan memastikan belanja tanpa kemasan (menggunakan tote bag sendiri).

Selanjutnya, yaitu menerapkan food preparation. Caranya dengan memisahkan bahan mentah makanan agar makanan tidak cepat busuk dan berakhir begitu saja di tong sampah. Masyarakat juga bisa masak secukupnya, serta memastikan makanan habis tanpa sisa.

Sampah Sisa Makanan Juga Mendominasi TPST Bantargebang

Tak hanya sampah plastik, sampah sisa makanan juga mendominasi selama bulan Ramadan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tahun 2019, besaran volume sampah meningkat selama Ramadan.

Ini terlihat dari data tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang yang menyebut, sampah sisa makanan mendominasi dengan jumlah mencapai 39 % dari total 7.864 ton sampah yang masuk tiap hari saat Ramadan.

Adapun sampah yang masuk ke TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat juga mengalami peningkatan, yakni bertambah 700 kuintal dari produksi harian sampah DKI yang rata-rata 6.000 ton.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Alternatif baru upaya penanganan sampah plastik melalui wacana implementasi plastic credit mulai bergaung. Solusi ini hadir seiring penanganan sampah plastik yang belum tertangani secara maksimal. Peningkatan jumlah timbulan sampah plastik mengalami kenaikan signifikan yakni 6 % dari tahun 2010 hingga 2021.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah sampah nasional di tahun 2021 mencapai 68,5 ton. Jumlah timbulan sampah plastik mengalami kenaikan yang signifikan yakni 6 % dari tahun 2010 yaitu 11 % menjadi 17 % di tahun 2021.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, pemerintah telah berusaha mengatasi persoalan sampah dari hulu ke hilir.

Pada bagian hulu, selain merujuk pada kewajiban pemilahan sampah yang individu hasilkan, juga ada kewajiban produsen untuk mengurangi sampah plastik dari produk kemasan yang mereka hasilkan.

Mengacu Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, pemerintah memerintahkan agar produsen sampah berkewajiban membatasi timbulan sampah. Selain itu juga wajib mendaur ulang sampah melalui penarikan dan memanfaatkan sampah kembali.

“Harus ada kebijakan dan upaya luar biasa untuk mengatasi persoalan ini. Bukan sebatas cara business as usual saja ,” katanya dalam Webinar bertema Plastic Credit, Gagasan Baru Solusi Pengurangan Sampah Plastik?” di Jakarta, Kamis (24/2).

Komposisi Sampah Plastik Alami Peningkatan

Sementara itu berdasarkan data KLHK, tren komposisi sampah plastik kondisi business as usual mengalami kenaikan yang signifikan. Misalnya, di tahun 2005 yang masih 10 % kemudian naik menjadi 15 % di tahun 2015. Prediksinya angka tersebut akan semakin naik hingga pada tahun 2035 menyentuh angka 60 %.

“Dikhawatirkan kalau kita tidak melakukan penanganan militan peningkatannya akan melonjak tajam,” kata Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina.

Peningkatan jumlah sampah plastik juga bersumber dari sektor rumah tangga. Hal ini seiring dengan perilaku gaya hidup serba praktis melalui peningkatan bisnis online juga berkontribusi pada peningkatan sampah plastik. Misalnya, sambung dia pemakaian kemasan, pembungkus bubble wrap dan kantong plastik saat pengemasan barang.

KLHK memastikan sangat terbuka dalam upaya melakukan berbagai terobosan penanganan sampah, khususnya sampah plastik. Salah satunya wacana plastic credit.

Plastic credit telah berkembang di dunia internasional dan secara global perusahaan-perusahaan di bidang persampahan kembangkan. Plastic credit merupakan unit yang dapat mewakili jumlah plastik yang industri kumpulkan dan berpotensi mereka daur ulang.

Industri yang tak dapat sepenuhnya mengurangi emisi plastik yang mereka hasilkan hingga nol atau mencapai kondisi plastic neutral dapat membeli plastic credit ini.

Plastic neutral, industri capai saat membeli plastic credit dengan volume yang sama dengan jejak plastik yang mereka hasilkan. Mereka mendanai proyek yang mendaur ulang volume limbah plastik yang setara dengan jejak plastik industri.

Industri wajib mengelola sampah kemasannya bisa dengan menariknya kembali dan mendaur ulangnya. Foto: Shutterstock

Waspada Sisi Negatif Plastic Credit

Associate Systemiq Eric Chocat menyatakan, industri dan pemerintah daerah perlu berkolaborasi dalam implementasi plastic credit. Berbagai risiko dan mitigasi harus jadi perhatian. Di antaranya belum adanya kebijakan pemerintah secara nasional terkait plastic credit, risiko perbedaan angka kredit tiap negara, hingga risiko dan kekhawatiran terkait pemalsuan.

Pendanaan dari plastic credit perlu perhatian serius, sebab bukan hanya pembiayaan operasional yang telah industri keluarkan.

Pakar pengelolaan sampah dan limbah dari Institut Teknologi Bandung Enri Damanhuri pesimistis terkait gagasan konsep plastic credit. Ia mengkhawatirkan justru dengan adanya sertifikat dan klaim “green” sekadar formalitas bagi industri untuk kemudian bisa melakukan business as usual.

“Karena mereka sudah punya punya plastic credit, malah industri bisa pasang target dua kali lipat dalam business as usual diikuti label produk sudah “green,” katanya.

Sementara itu Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Djoko Hendratto menyatakan, regulasi dan ekosistem market harus pasti dalam kebijakan ini. “Ekosistemnya perlu dibentuk termasuk di dalamnya pelaku pasar, pihak-pihak penunjang lembaga hukum, serta marketnya, apakah bursa atau over the counter,” imbuhnya.

Menurutnya konsep plastic credit mirip dengan carbon credit yang juga menerapkan model volunteer market. Ia mengingatkan kegagalan carbon credit karena yang ditandai dengan lahirnya kesepakatan baru, Konvensi Kerangka Kerja Perubajan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) harus memberi pelajaran akan implementasi plastic credit nanti.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Bogor (Greeners) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperluas kebijakan larangan penggunaan kantong plastik hingga ke pasar tradisional. Awalnya, larangan penggunaan plastik hanya berlaku di toko ritel modern.

“Hari ini kebijakan Kota Bogor Tanpa Kantong Plastik (Botak) resmi diperluas di pasar-pasar tradisional atau pasar rakyat. Tidak hanya di toko modern atau ritel. Tahap awal kita pilih di Pasar Kebon Kembang, utamanya pasar kering, kemudian secara bertahap pasar basah,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya di Pasar Kebon Kembang Kota Bogor, baru-baru ini.

Bima mengatakan, tahapan sosialisasi perlu pemkot lakukan terhadap warga dan pedagang di pasar basah. Ia menargetkan, pelarangan penggunaan kantong plastik di pasar basah di Kota Bogor akan terealisasi sebelum tahun 2024.

“Selain dipersiapkan, untuk pasar basah masih harus dipikirkan substitusinya (penggantinya) apa, kalau tidak plastik seperti apa, masih dipikirkan,” ucap Bima.

Menurutnya, perluasan larangan penggunaan kantong plastik dari pasar modern hingga pasar tradisional memerlukan waktu dua tahun. Apalagi implementasinya di pasar basah juga memerlukan waktu. Namun ia yakin kebijakan ini bisa terimplementasi sebelum tahun 2024.

Bogor Mampu Reduksi Sampah Plastik

Sejak kebijakan larangan kantong plastik Pemkot Bogor terapkan tahun 2018 lalu, reduksi jumlah sampah plastik cukup signifikan, mencapai 10 % dari total 2,5 ton per hari. Sebagian besar sampah plastik di Kota Bogor, disebut berasal dari pasar tradisional.

Sementara itu, dari hasil tinjauannya di Pasar Kebon Kembang Kota Bogor, Bima menyebut, masih banyak toko yang masih menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus barang jualannya. Namun penggunaan bungkus plastik itu, rata-rata produsen yang lakukan dan bukan dari penjual di toko.

Oleh sebab itu kata Bima perlu koordinasi dan sinergi kebijakan pusat agar mendukung penerapan kebijakan bebas plastik ini.

“Jadi bukan dari pedagangnya, tapi dari suppliernya yang ada di luar kota. Saya ingatkan agar kalau mengirim ke Kota Bogor enggak usah pakai bungkus plastik,” tegas Bima.

Larangan Penggunaan Plastik Sasar Pasar Tradisional

Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira mengapresiasi program Pasar Bebas Plastik di Blok F, Pasar Kebon Kembang.

Menurutnya, pasar tradisional penting menjadi sasaran kebijakan larangan penggunaan kantong plastik. Sebab masih ada 70 % masyarakat Indonesia yang berbelanja di pasar tradisional.

Berdasarkan riset, kata Tiza, setiap bulan Pasar Kebon Kembang menggunakan sekitar 80.000 lembar kantong plastik dan Pasar Baru Bogor 600.000 lembar kresek per bulan.

Program Diet Kantong Plastik bersama Pemkot Bogor untuk memulai mengurangi plastik sekali pakai, menyasar dua pasar, yakni di Pasar Kebon Kembang dan Pasar Baru Bogor.

“Di Jakarta ada pedagang yang sampai memberikan testimoni, jika biasanya dia mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000-600.000 per bulan untuk memberikan kantong kresek bagi para konsumennya. Sekarang malah lebih hemat karena konsumennya sudah membawa tas belanja dari rumah. Semangat inilah yang juga bisa Kota Bogor lakukan,” paparnya.

Penulis : Sol

Jakarta (Greeners) – Belum lama ini komunitas penggiat lingkungan Ecoton menyampaikan temuannya terkait ikan di sejumlah sungai di Pulau Jawa mengandung mikroplastik. Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menemukan kondisi serupa di sejumlah sungai. Hal ini menjadi peringatan keras untuk segera mengurangi sampah plastik. Gaya hidup minim sampah ini mendesak dilakukan.

Mikroplastik bisa ikan konsumsi. Dalam rantai makanan, jika ikan yang mengandung mikroplastik ini manusia konsumsi akan membahayakan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, sampah plastik yang berubah menjadi mikroplastik menjadi ancaman biota perairan dan juga manusia.

Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan, Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ujang Solihin Sidik mengatakan, KLHK mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

“Ini yang kami dorong. Saat ini sudah ada 72 pemerintah daerah yang sudah punya kebijakan semacam itu. Terdiri dari dua provinsi dan sisanya yang 70 itu kabupaten/kota. Yang paling pertama sebagai pioner adalah Kota Banjarmasin melakukan pelarangan kantong belanja plastik di toko modern diikuti oleh kota lain,” kata Ujang kepada Greeners, di Jakarta, Minggu (5/12).

Selain itu, KLHK juga mendorong pemda untuk melakukan gerakan memilah sampah. Ujang menyebut bahwa kunci dalam melakukan pengolahan sampah yang baik adalah pemilahan sampah.

“Kemudian gerakan yang kami dorong adalah gerakan memilah sampah. Karena memilah masih menjadi persoalan kita. Sampah kita masih campur padahal kunci untuk melakukan pengolahan sampah yang baik dan benar itu harus ada pemilahan. Dalam peraturan perundang-undangan sampah sudah ada soal harus memilah sampah itu tetapi prakteknya belum jalan,” paparnya.

KLHK lanjutnya juga mendorong pemda untuk melakukan gerakan gaya hidup minim sampah. Harapannya dari gerakan ini seluruh masyarakat di daerah dapat menjalani gaya hidup minim sampah. Harapannya hal ini dapat membantu mengatasi permasalahan sampah.

Kelola Sampah Plastik Jadi Energi Listrik

Untuk melakukan upaya pengurangan sampah, Ujang menuturkan KLHK juga mengalokasikan dana insentif daerah. Dana ini akan pemerintah berikan kepada pemda yang berkomitmen mengurangi sampah di daerahnya.

“Dana insentif ini diberikan kepada pemerintah daerah yang memang punya komitmen untuk mengurangi sampah plastik. Misalnya yang sudah diterapkan di Surabaya. Kota Surabaya sudah punya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik,” ungkapnya.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang menetapkan percepatan pengembangan sampah menjadi energi listrik di 12 kota di Indonesia. Saat ini baru kota Surabaya yang terwujud dan 11 kota lainnya masih dalam proses.

Adapun target pemerintah dalam mengurangi sampah ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

“Target pertama adalah mengurangi sampah. Jadi dalam pengurangan sampah harus bisa mencapai target 30 % pengurangan sampah di tahun 2025. Ini target besarnya yang ada di dalam Perpres Jakstranas dan target penanganan sampahnya 70 %. Sehingga harapannya di tahun 2025 nanti Indonesia bisa mengelola sampahnya lebih baik,” tutur Ujang.

Pemilahan sampah dari sumbernya bantu kurangi timbulan sampah ke lingkungan. Foto: Shutterstock

BRIN Temukan Mikroplastik di Lampung, Sumbawa dan Sungai Cisadane

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Reza Cordova juga mengungkapkan dua penelitian baru terkait mikroplastik di Sungai Cisadane, Jawa Barat, Lampung serta Sumbawa.

Penelitian di Lampung dan Sumbawa menyelidiki kadar dan karakteristik mikroplastik pada sedimen dan teripang (Holothuria scabra). Mikroplastik tim temukan mencapai 89,02 % dari semua sampel teripang. Kelimpahan kandungannya rata-rata 2,01 ± 1,59 partikel per individu. Hasil keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa mikroplastik di Lampung dan Sumbawa berasal dari fragmentasi plastik besar.

Sementara untuk penelitian cemaran mikroplastik di Sungai Cisadane, tim menemukan kandungan atau kadar mikroplastik berkisar antara 13,33 dan 113,33 partikel meter kubik dalam sampel air permukaan. Tim juga menemukan 11 jenis polimer mikroplastik. Jenis polietilen, polistirena, dan polipropilen mendominasi dengan lebih dari 70 %.

Dalam menangani permasalahan mikroplastik ini, Reza mengatakan, penanganan harus berawal dari sumbernya terutama sampah plastik yang berukuran besar. Selain itu, implementasi dari kebijakan pemerintah juga perlu dilaksanakan dengan baik agar permasalahan sampah plastik dapat teratasi.

“Saya pribadi masih penanganan melalui sumber. Jadi harus tangani dari sampah plastiknya khususnya sampah plastik yang besar. Dominasi sumber mikroplastik itu 70 % dari sampah plastik ukuran besar. Secara garis besar, implementasi dari Perpres Nomor 97 Tahun 2017 dan Nomor 83 Tahun 2018 harus dilaksanakan dengan baik,” tandasnya.

Penulis : Fitri Annisa

Surabaya (Greeners) – Selama tiga minggu, Lembaga peduli lingkungan Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON) menggelar pameran berbagai ornamen dari sampah. Pameran bertajuk Fish Fersus Flastik ini mencoba menampilkan potret buruk kondisi sampah di Indonesia jika tanpa penanganan serius.

Pameran di kantor ECOTON Gresik, Jawa Timur ini juga melibatkan banyak aktivis peduli lingkungan dari sampah plastik berlangsung dari 20 September hingga 2 Oktober 2021 bertepatan dengan hari habitat sedunia.

Founder ECOTON Prigi Arisandi mengatakan, ECOTON memilih tema peduli plastik karena melihat kondisi sungai kini penuh sampah plastik dari berbagai bentuk. Sampah itu seperti kantong plastik sekali pakai, sedotan, styrofoam, kemasan sekali pakai, botol plastik dan popok. Komponen sampah ini mengandung unsur plastik yang sulit terurai.

“Sampahnya bersifat multilayer yang memiliki banyak lapisan dan susah jika diolah, karena harus dipisah-pisahkan terlebih dahulu dan sulit terurai oleh alam,” katanya kepada Greeners, di Gresik, baru-baru ini.

Prigi menyebut, ECOTON mengambil sampah yang tampil dalam pameran dari sungai di wilayah Surabaya, beberapa sungai di Jawa seperti Bengawan Solo, Teluk Jakarta hingga sampah Kali Ciliwung.

Rumah kresek dalam pameran ECOTON terbangun dari ribuan sampah kantong kresek. Foto: Greeners

Fish Fersus Flastik Berbahan Kresek dan Botol Plastik 

Tim mengambil sampah dari sungai, membersihkannya, mengaudit sebagai data penelitian mereka.
Pameran Fish Fersus Flastik menampilkan tiga instalasi dan satu patung. Pertama, lorong yang terdiri dari ribuan botol plastik. Menurut ECOTON, penggunaan botol plastik sekali pakai ini mencapai 4.400 buah per orangnya dalam kurun waktu tiga tahun.

Selain itu, kedua, ada pula rumah kresek yang terdiri dari 2.000 kantong plastik sekali pakai. “Bagian ini berkonsep seperti di dasar sungai yang penuh gundukan sampah. Kemudian ikan-ikan memakan sampah plastik tersebut,” ucap Prigi.

Ketiga, jaring nelayan berbentuk kerucut yang berbalut sampah. Prigi menyebut, hal ini menggambarkan nelayan akan lebih banyak mendapat plastik daripada ikan sebagai hasil tangkapannya, tanpa upaya mengurangi sampah plastik.

Keempat yang terbaru, yaitu patung Dewi Sri atau dewi kesuburan penguasa bumi atau tanah. Dalam pameran tersebut, kain Dewi Sri berbalut sampah plastik yang bermakna jika pencemaran membuat tanah tak lagi subur.

Menurut Prigi, pameran Fish Fersus Flastik ini tidak sekadar sebuah pameran. ECOTON ingin meneruskan pesan kepada seluruh komponen masyarakat terkait keadaan lingkungan di Indonesia yang sudah tercemar.

“Aktivitas nonton bareng (nobar) film dokumenter Pulau Plastik juga kita buat. Tujuannya menunjukkan kondisi lingkungan alam di Indonesia. Kami berharap masyarakat lebih tergugah kesadarannya dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,” tuturnya.

Pengunjung dari masyarakat umum, pelajar hingga mahasiswa antusias menyaksikan suguhan pameran dari sampah plastik ini. ECOTON mencatat ratusan pengunjung datangi pameran.

“Harapan besar dari adanya pameran ini, agar masyarakat mengerti dan menerapkan reduce atau pengurangan pemakaian plastik sekali pakai demi menjaga lingkungan dan diri sendiri,” ungkap Prigi.

Menurutnya, dalam upaya pengelolaan sampah, reduce pegang peran penting. Caranya dengan mengurangi pemakaian barang sekali pakai dan sekaligus menekan laju pencemaran lingkungan.

Penulis : Jelita Sondang Samosir

Sebentar lagi umat muslim di seluruh dunia akan menyambut Idul Adha atau Hari Raya Lebaran Haji. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) juga telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1439 H jatuh pada Rabu, 22 Agustus 2018. Pada hari raya ini, ada tradisi memotong hewan kurban seperti sapi dan kambing dan membagikannya kepada yang membutuhkan.

Biasanya, saat pembagian daging kurban, masyarakat kerap menggunakan kantong plastik dan ini menyebabkan timbulan sampah plastik yang sangat banyak. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan kantong plastik tidak berdampak baik pada lingkungan, terlebih jika kita membungkus daging dengan kantong plastik berwarna hitam. Pasalnya, kantong plastik hitam umumnya merupakan produk daur ulang yang tidak diketahui riwayat penggunaan sebelumnya.

Namun jangan khawatir, ada alternatif lain yang lebih ramah lingkungan untuk mengemas daging kurban. Bagikan dan terima daging kurban dengan empat jenis kemasan berikut ini:

Ilustrasi. Foto: Ist.

1. Wadah makanan berulang kali pakai

Membungkus daging dengan plastik memang sangat efisien dan murah. Namun demikian, demi alasan kesehatan dan lingkungan, kebiasaan ini sebaiknya diubah. Sediakan wadah makanan yang bisa digunakan berulang untuk membawa daging, misalnya rantang stainless, wadah kaca, dan kotak makan tahan lama (durable) yang aman untuk makanan.

(Selanjutnya…)

Makanan dengan kemasan plastik merupakan sesuatu yang lazim yang dapat kita temukan ketika berbelanja di toko kelontong atau super market. Makanan yang dibungkus dengan kemasan plastik seringkali ditujukan untuk menarik perhatian konsumen dengan berbagai desain dan bentuk kemasannya. Namun ada cara lain untuk menarik perhatian konsumen, seperti yang dilakukan oleh sebuah supermarket di Selandia Baru. Supermarket ini mencoba untuk memangkas penggunaan plastiknya secara kreatif dengan program “Food in the Nude”.

Seperti dilansir Supermarketnews, supermarket New World Bishopdale telah berhasil menarik perhatian konsumen dengan program “Food in the Nude”. Melalui program tersebut, New World Bishopdale menawarkan buah dan sayuran yang tetap segar tanpa kemasan plastik yang ditampilkan melalui sistem rak pendingin baru. Rak pendingin tersebut dilengkapi dengan sistem reverse osmosis yang dapat menghilangkan 99 persen dari semua bakteri dan klorin.

“Sayuran mengandung hingga 90 persen air dan penelitian telah menunjukkan bahwa uap air tidak hanya membuat sayuran terlihat lebih baik dan mempertahankan warna dan tekstur sayur, tetapi juga membuat kandungan vitamin pada sayuran tetap tinggi, “ujar Nigel Bond selaku pemilik toko tersebut.

Foto: New World Bishopdale via inhabitat.com

Bond juga mengatakan bahwa selama 30 tahun menggeluti bisnis industri toko kelontong, baru kali ini tokonya menerima respon paling positif dari pelanggan karena adanya program tersebut.

“Plastik adalah produk yang bermanfaat untuk melindungi dan memberi label pada makanan kita, tetapi waktu telah berubah dan kami mencari cara mengurangi kehadiran plastik di toko kami. Kami benar-benar ingin kembali ke masa ketika Anda dapat mencium jeruk segar dan daun bawang ketika Anda masuk ke pasar,” tambah Bond.

New World Bishopdale berharap kedepannya bisa menyingkirkan semua kantong plastik sekali pakai di toko mereka pada akhir tahun ini. Dalam siaran pers bulan Oktober tahun 2017 lalu, mereka mengatakan akan mengambil langkah-langkah seperti memberikan dua juta tas tahan lama yang dapat dipakai kembali kepada pelanggan, memperkenalkan sumbangan sukarela untuk kantong plastik yang berdampak terhadap lingkungan, dan melanjutkan potongan harga untuk penggunaan tas yang dapat digunakan kembali di toko-toko North Island yang mana telah berhasil mengurangi 20 persen penggunaan kantong plastik.

Penulis: DS/G43

Penggunaan kantong plastik memang sudah seharusnya untuk dibatasi. Selain sulit terurai, kantong plastik juga dapat mencemari lingkungan dan dapat merusak ekosistem sungai maupun laut. Kini produk alternatif untuk menggantikan kantong plastik mulai bermunculan. Salah satunya tote bag yang diproduksi oleh Luntian Bags.

Luntian Bags merupakan industri rumahan asal Batangas, Filipina. Luntian Bags diciptakan oleh Ichay Bulaong pada tahun 2007. Alasan Ichay mendirikan Luntian Bags adalah untuk mempromosikan gerakan anti plastik. Selain itu, ia juga ingin mengajak para wanita yang berdomisili di Batangas untuk menjadi lebih produktif dan kreatif. Maka dari itu, seluruh pekerja Luntian Bags merupakan ibu rumah tangga yang ingin mengisi waktu luang.

“Dengan mendirikan Luntian Bags, saya ingin menyelamatkan lingkungan dan ingin membantu para wanita yang tinggal di Batangas untuk dapat hidup dengan mandiri dan kreatif,” ujar Ichay.

Tas yang diproduksi oleh Luntian Bags terdiri dari tiga kategori yaitu klasik, lunch bag atau tas bekal, dan yoga mat bag atau tas untuk membawa alas yoga. Seluruh tas keluaran Luntian Bags terbuat dari kain kanvas. Akan tetapi, kain kanvas yang digunakan bukanlah kain kanvas biasa melainkan biodegradable canvas. Kain kanvas jenis ini dapat terurai dengan sendirinya dan tentu saja ramah terhadap lingkungan. Produk tas yang dihasilkan oleh Luntian Bags juga handmade alias buatan tangan.

“Seluruh proses pembuatan tas ini, mulai dari memotong bahan baku, menjahit, melakukan penyablonan, dan menyulam, seluruhnya dilakukan manual oleh para pekerja,” ungkap Ichay.

Luntian Bags memilih tote bag sebagai produk andalan mereka. Tote bag keluaran Luntian Bags terdiri dari dua macam, yakni klasik dan marine edition. Tote bag versi klasik berwarna dominan putih dengan tali berwarna coklat dan hitam. Sebuah quotes ajakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik melengkapi tampilan tote bag ini. Sedangkan tote bag edisi laut terbuat dari kain kanvas dan kain jutesack untuk talinya. Pada edisi ini, desain yang digunakan berupa lukisan hewan laut.

Ichay menyatakan bahwa produk Luntian Bags terbuat dari biodegradable canvas yang dapat hancur dengan sendirinya, lebih kokoh/tidak mudah robek, dapat dicuci di mesin cuci, dan hasil sablonan tidak akan luntur apabila dicuci. Selain itu, tote bag ini juga memiliki tali pelindung yang berfungsi untuk ‘mengunci’ tas, sehingga lebih aman.

Dengan hadirnya produk Luntian Bags, Ichay berharap tingkat penggunaan kantong plastik dapat berkurang. Selain itu, Ichay juga ingin prinsip “bring your own bag” dapat diterapkan oleh setiap orang.

Penulis: Anggi Rizky Firdhani

Malang (Greeners) – Earth Hour Malang bersama Komunitas Parimaya menggelar razia kantong plastik di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Malang pada Minggu sore. Razia ini merupakan salah satu aksi untuk menekan penggunaan kantong plastik yang disuarakan Earth Hour Malang.

Dalam razia tersebut, mereka menghampiri satu persatu pengunjung mall yang kedapatan membawa belanjaan dengan bungkus kantong plastik. Lalu, mereka menukar kantong plastik pengunjung tersebut dengan totebag ramah lingkungan. Sedikitnya 1.000 totebag dibagikan kepada pengunjung dan tidak satupun pengunjung yang menolak aksi tersebut.

Koordinator Earth Hour Malang, Onil Laseta Islamic, menyatakan bahwa aksi tersebut sebagai bentuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.

“Kali ini kami mengadakan aksi tidak di outdoor seperti biasa. Sekarang di pusat perbelanjaan dengan tujuan menyisir pelanggan yang menggunakan tas plastik,” kata Onil, Minggu (13/03/2016).

Menurut Onil, aksi Earth Hour Malang tersebut tidak sekadar merazia dan mengganti tas plastik namun juga mensosialisasikan serta memberi pengetahuan tentang bahaya plastik.

Dalam satu dekade, sesuai perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah itu, hampir 95 persen kantong plastik menjadi sampah. Padahal, tanah butuh waktu sangat lama mengurai sampah plastik.

Aksi razia kantong plastik di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Malang oleh Earth Hour Malang dan komunitas Parimaya, Minggu (13/03/2016). Foto: greeners.co/HI

Untuk menekan penggunaan kantong plastik, KLHK menerbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015, tentang Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Retail Modern mulai 21 Februari hingga 5 Juni 2016.

Dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari, lalu. Pemerintah memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar dengan pilot project di 20 kota. Di antaranya DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, dan Kota Malang.

“Kami ingin masyarakat Malang memiliki kesadaran akan sampah plastik dengan diet sampah plastik ini sebagai langkah kecil menyelamatkan bumi,” ujarnya.

Humas Earth Hour Malang Aldike Wandari menyatakan, selain sosialisasi diet kantong plastik, pihaknya juga mengampanyekan kegiatan #BeliYangBaik. Kampanye #BeliYangBaik merupakan kampanye inisiatif dari World Wildlife Fund (WWF) yang bertujuan mengajak para konsumen untuk bijak dalam mengonsumsi hasil olahan alam. “Karena kita adalah apa yang kita beli dan apa yang kita beli adalah apa yang kita dukung,” jelas dia.

Aldike menyatakan aksi #BeliYangBaik kali ini berbeda dengan aksi Earth Hour Malang sebelumnya. Kali ini pihaknya menyasar semua kalangan masyarakat dengan harapan nantinya menjadi konsumen yang baik. “Kami harap masyarakat menjadi konsumen pintar dan diet kantong plastik, sehingga tidak mencemari lingkungan,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Malang telah meluncurkan kebijakan kantong plastik berbayar yang ditandai adanya MoU (Memorandum of Understanding) dengan Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan, dan paguyuban pasar tradisional.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan menuju “Indonesia bebas sampah 2020” sekaligus berupaya menciptakan lingkungan bersih. “Semoga Kota Malang lebih baik dari 19 kota lainnya dalam diet kantong plastik dan kelestarian lingkungan,” ungkap Wali Kota Malang, HM Anton, beberapa waktu lalu.

Penulis: HI/G17

Jakarta (Greeners) – Genap 10 hari ujicoba penerapan kantong plastik berbayar dilakukan oleh pemerintah. Hingga saat ini, peraturan yang dibuat untuk menekan jumlah peredaran kantong plastik di Indonesia tersebut masih berkutat pada diskusi terkait harga yang pantas untuk diberikan kepada masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri telah mengeluarkan surat edaran kepada para peritel untuk menetapkan harga Rp 200 sebagai harga uji coba kantong plastik berbayar yang dikenakan kepada masyarakat sebagai konsumen. Hanya saja, banyak dari Pemerintah Daerah yang menjadi peserta penerapan ini menolak dan meminta untuk menyerahkan masalah harga kepada Pemerintah Daerah masing-masing.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Balikpapan Suryanto, mengatakan, untuk sementara ini penerapan kantong plastik berbayar berlaku di 45 retail dengan harga Rp 1.500. Harga ini memang jauh lebih tinggi dibanding harga yang ditetapkan oleh KLHK. Namun, menurutnya, harga yang diterapkan oleh KLHK merupakan harga terendah, sehingga daerah masih bisa menentukan harganya masing-masing.

“Soal edaran KLHK untuk penetapan harga plastik berbayar Rp200 itu merupakan harga minimal. DKI Jakarta kan ditetapkan Rp 5.000 untuk plastik berbayar. Nah, Balikpapan kita tetapkan Rp 1.500. Niat kita bukan untuk tinggi-tinggian harga tapi penggunaan plastik ini bisa berkurang,” katanya, Jakarta, Rabu (02/03).

Bahkan, katanya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Balikpapan, 87 persen masyarakat mendukung hingga harga Rp 2.000. Namun, Balikpapan menetapkan Rp 1.500 per kantong plastik karena sebelumnya sudah ada beberapa peritel yang sejak dua tahun lalu menerapkan kantong plastik berbayar dengan harga Rp 1.090.

Suryanto juga mengaku telah melakukan dialog bersama dengan delapan ritel di Balikpapan dan mendapat tanggapan positif dari peritel. Oleh karena itu, ia meminta kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk mengoreksi Surat Edaran yang telah disebarkan kepada seluruh ritel di Indonesia yang menetapkan harga Rp 200.

“Permasalahan sekarang adalah di Aprindo karena mereka buat surat ke seluruh ritel harganya 200. Itu perlu dikoreksi karena Aprindo harusnya bukan menetapkan harga, tapi mengimbau kepada ritel untuk mengikuti harga setempat. Kalau sudah begini kan jadi ada dua harga di Balikpapan,” tambahnya.

Berbeda dengan Balikpapan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Makassar Masri Tiro malah belum menetapkan harga apapun. Ia mengatakan, kalau saat ini Makassar masih mengikuti harga sesuai dengan Surat Edaran dari KLHK yaitu Rp 200.

“Sekarang yang dilakukan oleh riteler itu (penetapan harga) Rp 200 secara nasional. Nah, karena penetapan harga ini terkait beban masyarakat maka harus dibuatkan peraturan daerahnya (Perda), sedangkan kita belum punya Perda itu. Mudah-mudahan tahun depan akan jadi perdanya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Aprindo Roy Mandey sempat meminta kepada pemerintah untuk memberikan keleluasan dalam menentukan harga terkait penerapan rencana kantong plastik berbayar.

Ia mengatakan kalau Aprindo sedikit menyesalkan adanya daerah yang belum paham betul tentang rencana pemberlakukan kantong plastik berbayar namun telah mengeluarkan surat edaran, bahkan mencantumkan harga penjualan di dalamnya. Padahal, lanjut Roy, Aprindo bersama KLHK dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) masih membahas besaran harga yang akan ditetapkan.

“Para peritel ini kadang kala kebingungan untuk menentukan harga karena saat ingin memberikan masukan harga, tiba-tiba saja ada surat edaran dari gubernur maupun kepala daerah lainnya sudah mencamtumkan harga. Harganya pun tidak kira-kira, bisa sampai Rp 1.000 bahkan Rp 1.500,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Sejak 21 Februari lalu, pemerintah telah resmi menerapkan uji coba kantong plastik berbayar pada sektor retail modern di 23 Kota. Konsumen akan dikenakan minimal Rp 200 untuk membayar satu kantong plastik yang digunakan konsumen saat berbelanja di toko retail modern.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan, demi menjaga dan mengurangi tingkat kerusakan lingkungan yang lebih parah, penerapan kantong plastik berbayar bisa diterima dan merupakan hal yang rasional untuk dilakukan. Apalagi, konsumsi bungkus plastik di Indonesia tergolong sangat rakus, yakni 9,8 miliar bungkus plastik per tahunnya dan tingkat konsumsi ini nomor dua di dunia setelah China.

Meski demikian, YLKI menganggap bahwa nominal Rp 200 per kantong sepertinya belum akan memberikan dorongan bagi konsumen untuk tidak menggunakan kantong plastik. Oleh karena itu, YLKI menyarankan kebijakan ini harus dievaluasi secara rutin per tiga bulan, sehingga penerapan kantong plastik berbayar benar-benar bisa menjadi disinsentif bagi konsumen dengan tetap memperhatikan aspek daya beli konsumen.

“Pemerintah harus adil dan bersikap seimbang. Produsen juga harus diberikan disinsentif agar tidak rakus dengan konsumsi plastik saat berproduksi,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi ketika dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Selasa (23/02).

Produsen, katanya, harus diwajibkan menarik dan mengumpulkan bekas kemasan plastik di pasaran yang jelas-jelas merusak lingkungan. Produsen juga wajib membuat kemasan dan bungkus plastik yang mudah diurai oleh lingkungan (degradable) dan bisa digunakan ulang. Menurut Tulus, di negara-negara Eropa hal semacam ini adalah hal yang biasa dan bisa menekan konsumsi plastik hingga 70 persen.

“Diharapkan dengan mengenakan kebijakan plastik berbayar maka akan terjadi perubahan perilaku konsumen saat berbelanja di retailer modern, misalnya membawa bungkus atau wadah sendiri saat berbelanja dan atau tidak meminta bungkus plastik secara berlebihan sehingga konsumsi bungkus plastik bisa berkurang,” tukasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta kepada pemerintah untuk memberikan keleluasan dalam menentukan harga terkait penerapan rencana kantong plastik berbayar. Keleluasan ini, menurut Ketua Umum Aprindo Roy Mandey, diperlukan agar para peritel tidak merasa kebingungan dengan aturan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Para peritel ini kadang kala kebingungan untuk menentukan harga karena saat ingin memberikan masukan harga, tiba-tiba saja ada surat edaran dari Gubernur maupun Kepala daerah lainnya sudah mencamtunkan harga, dan harganya pun tidak kira-kira, bisa sampai Rp 1.000 bahkan Rp 1.500,” ujarnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (17/02).

Menurut Roy, saat ini Aprindo masih menunggu surat kesepakatan bersama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar semuanya jelas terkait penerapan harga dan mekanisme pengelolaan uang.

Mengenai harga Rp 200 per kantong plastik yang sempat disarankan oleh Aprindo, Roy mengatakan bahwa hasil penjualan kantong plastik tidak akan masuk dalam dana Corporate Social Responsibility (CSR) karena pengadaan kantong plastik tersebut akan masuk dalam kategori biaya produksi kantong plastik dan juga masuk dalam struk pembayaran yang diterima oleh Konsumen.

“Jadi kantong plastik itu nantinya masuk dalam salah satu item pembelian,” tambahnya.

Aprindo sendiri mengaku sedikit menyesalkan adanya daerah yang belum paham betul tentang rencana pemberlakukan kantong plastik berbayar namun telah mengeluarkan surat edaran, bahkan hingga mencantumkan harga penjualan di dalamnya. Padahal, lanjut Roy, Aprindo bersama KLHK dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) masih membahas besaran harga yang akan ditetapkan.

Meski demikian, Roy mengapresiasi pemerintah kota Bogor yang menunda uji coba hingga bulan Maret karena merasa masih belum siap dan mendahulukan penyelesaian segala macam instrumen yang dibutuhkan sebelum melakukan uji coba.

Arianto Soeparto, Corporate Leader Manager Circle K yang ditemui usai jumpa pers di Jakarta, mengatakan bahwa saat uji coba kantong plastik berbayar diluncurkan tanggal 21 Februari 2016 mendatang, Circle K hanya akan memulainya di kota Bandung. Sedangkan untuk kota-kota lainnya, Circle K akan menawarkan pilihan kepada konsumen untuk menggunakan kantong plastik atau tidak.

“Baru Bandung yang sudah siap dengan peraturan daerahnya, jadi ya di situ dulu kita uji coba. Kalau yang di kota lain termasuk Jakarta, kita hanya menanyakan pada konsumen mau pakai kantong plastik atau tidak. Kalau mau, ya, kita kasih, kalau tidak mau, ya, kita simpan lagi kantong plastiknya,” tandas Arianto.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menegaskan sikapnya untuk ikut berkomitmen pada rencana mengurangi penggunaan kantong plastik dalam transaksi perdagangan. IKAPPI bahkan menyatakan akan menggunakan kantong organik sebagai alternatif pengganti kantong plastik.

Abdullah Mansuri, Ketua umum IKAPPI mengatakan, IKAPPI akan mendorong penggunaan daun dan kertas untuk membungkus barang-barang belanja konsumen. Ia meyakini kalau bahan-bahan pengganti kantong plastik itu dinilai lebih ramah lingkungan dan bisa didaur ulang dengan cepat.

“Bagaimanapun juga, sejak dulu kala pedagang pasar tradisional selalu menggunakan daun untuk membungkus barang belanjaan. Kami akan kembali menggunakan itu agar lebih ramah lingkungan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/02).

Abdullah juga menyatakan bahwa hari ini IKAPPI telah mengirimkan surat ke 700 paguyuban pasar di seluruh Indonesia untuk menyerukan agar pedagang kembali menggunakan daun dan kertas untuk membungkus bahan belanjaan, dan tas anyaman untuk barang dagangan besar. Meski IKAPPI tidak dapat memungkiri jika bahan basah masih menggunakan kantong plastik, tetapi pedagang pasar tradisional akan terus mendorong agar pedagang pasar dapat diet plastik.

Untuk mendukung kebijakan ini, IKAPPI juga meminta agar pemerintah melibatkan pedagang pasar dalam pembahasannya, termasuk soal penetapan harga plastik berbayar jika ingin menerapkannya di pasar tradisional. Sosialisasi juga harus terus dilakukan agar pedagang bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan utuh. Selain itu, edukasi konsumen juga sangat penting karena pedagang juga masih bergantung pada permintaan konsumen.

“Kebijakan apapun akan kami dukung selama itu untuk kebaikan alam, lingkungan dan pedagang pasar tradisional. Tetapi jika kebijakan tersebut justru menyulitkan pedagang, maka kami akan sampaikan keberatan kami. IKAPPI berharap pemerintah serius melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika tidak, maka jangan pernah berharap kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan setuju dengan rencana pemberlakuan kebijakan kantong plastik berbayar yang tengah disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan akan meluncurkannya pada tanggal 21 Februari mendatang. Peluncuran ini bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati pada hari yang sama.

Meski begitu, Ketua Umum Aprindo, Roy M Mandey, berharap adanya upaya sosialisasi terlebih dahulu kepada konsumen terkait kebijakan tersebut. Selain itu, diharapkan juga ada standarisasi harga dan kualitas kantong plastik.

“Pada dasarnya kami setuju, tapi juga perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/01).

Roy juga menyatakan, Aprindo masih terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak terkait harga kantong plastik. Ia juga menyatakan, Aprindo akan mempertimbangkan kalkulasi dari produsen kantong plastik. “Kita masih bahas masalah harga ini di internal Aprindo,” tambahnya.

Mengenai harga kantong plastik, Kepala Subdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ujang Solihin Sidik menyatakan, saat ini ada dua usul yang tengah didiskusikan terkait mekanisme harga. Pertama, dari Rp 500 per kantong plastik, Rp 200 dikembalikan ke konsumen jika mereka mengembalikan kantong plastiknya. Sementara, Rp 300 sisanya dikelola untuk pengelolaan sampah plastik dan lingkungan yang akan diawasi oleh pemerintah daerah.

“Opsi kedua yaitu, kantong plastik dijual sebagai barang dagangan tapi diinginkan sebagian uang hasil dagangan tersebut dikembalikan untuk pengelolaan lingkungan,” jelasnya.

Harga tersebut, menurut Ujang, masih terus dibahas dan pihaknya menerima masukan sehingga ada kesepakatan antara produsen kantong plastik dan ritel. Selain itu, untuk toko atau warung-warung lokal yang tidak memiliki jaringan, nantinya akan didelegasikan aturan-aturannya ke Pemerintah Daerah.

Saat ini, terusnya, sudah ada 17 daerah yang sudah menyatakan komitmennya untuk menjalankan kebijakan plastik berbayar, antara lain kota DKI Jakarta, Bandung, Medan dan Jayapura. Namun hanya kota-kota yang memenuhi kriteria yang bisa mengikuti uji coba seperti memiliki regulasi di tingkat daerah, pelaku usaha yang bersedia dan memiliki program edukasi dan sosialisasi publik yang baik.

“Bandung adalah contoh yang paling siap. Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya,” pungkas Ujang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mulai menerapkan pemberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar di 17 kota di Indonesia. Pemberlakukan ini akan diluncurkan bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari mendatang di Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua.

Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih menyatakan akan memulai kebijakan tersebut pada bisnis ritel modern.

“Ini akan dilakukan secara bertahap. Kalau kita belanja, nanti mereka (toko ritel, Red.) tidak menyediakan kantong plastik secara bebas. Kita kurangi penggunaan kantong plastik dengan memaksa mereka (konsumen, Red.) untuk membayar,” kata Tuti di kantornya, Jakarta, Kamis (07/01).

Menurut Tuti, hingga saat ini masih belum ada penetapan harga kantong plastik yang sesuai untuk dilemparkan ke masyarakat. Hal ini dikarenakan harga tersebut tidak bisa ditetapkan oleh pemerintah saja melainkan harus berkordinasi dengan peritel.

Kantong plastik berbayar ini sudah mulai diterapkan di Bandung dan Cimahi. Kebijakan yang sama juga sudah diterapkan di sejumlah negara seperti Hongkong dan Inggris. Di Hong Kong, masyarakat yang berbelanja dan menggunakan kantong plastik harus membayar 50 sen. Upaya tersebut bisa menurunkan konsumsi plastik sampai 73 persen dengan program kantong plastik berbayar.

“Jumlah timbulan sampah kantong plastik terus meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir, dimana sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, hampir 95 persen kantong plastik menjadi sampah sementara kantong plastik sulit diurai oleh lingkungan,” ujarnya.

Saat ini, berdasarkan data dari Greeneration, rata-rata pemakaian kantong plastik per orang di Indonesia adalah 700 lembar per tahun. Sampah kantong plastik saja di Indonesia mencapai 4000 ton per hari atau sama dengan 16 pesawat Boeing 747, sehingga sekitar 100 miliar kantong plastik terkonsumsi per tahunnya di Indonesia.

Produksi kantong plastik tersebut menghabiskan 12 juta barel minyak bumi yang tak bisa diperbaharui, yang setara dengan Rp 11 triliun.

Penulis: Danny Kosasih

Bandung (Greeners) – Kantong plastik merupakan benda yang mempermudah kehidupan kita selama ini, namun kita tidak menyadari bahwa kantong plastik hanya digunakan dalam sekejap dan tidak dapat diuraikan oleh alam dalam waktu cepat, sehingga menyebabkan berbagai dampak negatif pada lingkungan.

Berdasarkan penelitian Jenna R. Jambeck, dkk, Indonesia berada pada peringkat kedua “pembuang” sampah plastik ke laut setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Meski demikian, di Indonesia telah bermunculan berbagai inisiatif yang menyadari pentingnya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan plastik atau kantong plastik secara khusus, salah satunya yaitu Kampanye Diet Kantong Plastik. Kampanye ini kini berkembang menjadi Gerakan Indonesia Diet KantongPlastik (GIDKP).

Untuk mendukung kampanye ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPLH KotaBandung dan PT Circleka Utama bekerjasama menerapkan “Kantong Plastik Berbayar” atau #Pay4Plastic pada Minggu (27/12), di Circle K Dayang Sumbi, Dago, Bandung.

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) R. Sudirman, Direktur Corporate Affair Circle K Gunawan Indro, Koordinator Harian GIDKP Rahyang Nusantara, Founder Greeneration Indonesia Bijaksana Junerosano, Kepala BPLH Kota Bandung Hikmat Ginanjar, dan Duta GIDKP Nadya Mulya membuka secara resmi aksi kampanye ini.

Kampanye #Pay4Plastic

Direktur Persampahan KLHK, Sudirman, mengungkapkan bahwa program gagasan bersama ini menjadi pilot project dalam penerapan pengurangan kantong plastik berbayar di Indonesia. Hal tersebut menjadi upaya awal untuk mengurangi volume sampah plastik yang terbuang ke laut dan sungai.

“Bandung menjadi pilot project kami untuk menerapkan kantong plastik secara berbayar di Indonesia. Kebijakan ini sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa negara di dunia seperti Denmark, Jerman, Irlandia, Taiwan, Hong Kong dan Malaysia,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, Circle K Indonesia memberikan penghargaan kepada lima komunitas lingkungan di kota Bandung yang selama ini telah aktif mengampanyekan pengurangan penggunaan kantong plastik. Lima komunitas tersebut yaitu Bike To Campus Bandung, Bandung Clean Action, Hilo BDG, Earth Hour Bandung serta AIESEC Bandung.

Christian Natalie, Ketua Greeneration Foundation, mengungkapkan bahwa kampanye #Pay4Plastic akan mulai diterapkan pada tanggal 21 Februari 2016 mendatang atau bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Kegiatan ini dilakukan bersama retail Circle K di seluruh wilayah kota Bandung dan akan berkembang di beberapa kota di Indonesia.

“Menutup akhir tahun ini, kami mulai gerakan dan kampanyekan kebijakan kantong plastik berbayar atau #Pay4Plastic. Circle K menguji coba namun baru menerapkan secara resmi pada 21 Februari 2016 mendatang. Perlu dua bulan untuk sosialisasinya kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda,” ujar Christian.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam setiap pembelanjaan, kantong plastik dihargai Rp 500 yang akan menjadi donasi. Rp 200 akan dikembalikan kepada konsumen bila mengembalikan kantong tersebut dalam ketentuan tertentu. Dengan itu, konsumen diharapkan dapat bijak dalam menggunakan atau berpikir sebelum memakai dan mengumpulkan kantong plastik di tempat yang tepat.

“Selanjutnya, kewajiban produsen mengurangi timbulan sampah produknya dapat segera di uji coba dan diharapkan menjadi riset perilaku dan pintu masuk untuk pengelolaan produk lainnya,” ujarnya.

Penulis: ANP/G32

Jakarta (Greeners) – Gerakan Diet Kantong Plastik bersama Ikatan Mahasiswa Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia mengadakan kegiatan yang berjudul “Seminar Diet Kantong Plastik” dengan tema “Menuju Indonesia Bebas Sampah 2020”. Acara berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2015 di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia pada pukul 13.30 – 17.00 WIB.

Seminar ini dibagi dua sesi, yaitu sesi pertama mengenai “Regulasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik” yang disampaikan oleh pembicara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, dan Superindo. Sesi ini dipandu oleh Joko Arif yang merupakan salah satu pendiri Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik.

Sementara, sesi 2 membahas “Kampanye dan Alternatif Kantong Belanja” dengan pembicara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Komunitas Nol Sampah Surabaya, Bye Bye Plastic Bags, ASEAN Reusable Bag Campaign. Seminar sesi 2 ini dipandu oleh Nadia Mulya yang merupakan Duta Diet Kantong Plastik.

Dalam seminar ini, gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik juga menyerahkan petisi #pay4plastic kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bukti dukungan masyarakat Indonesia akan pentingnya peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik. Petisi tersebut sudah berjalan sejak bulan Februari 2015 dan mendapat dukungan sebanyak 60.000 tandatangan, baik secara online maupun offline.

“Petisi #pay4plastic yang kami kampanyekan terbukti bisa mengajak masyarakat dan pemerintah untuk melakukan upaya bersama dalam mengarungi penggunaan kantong plastik di Indonesia,” ucap Rahyang Nusantara selaku Koordinator Harian Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik.

Penyelenggaraan seminar ini diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat dan daerah agar membuat aturan tegas mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Selain itu, seminar dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan kantong plastik. Mengingat pada tahun 2020, Indonesia memiliki harapan besar untuk bebas dari kantong plastik.

(*)