Jakarta (Greeners) – Proses perundingan perjanjian global tentang polusi plastik kembali berlanjut setelah Resumed Session Intergovernmental Negotiating Committee (INC 5.3) berhasil menyepakati pemilihan ketua INC yang sebelumnya sempat tertunda. Melalui pemungutan suara, ketua baru INC terpilih adalah Julio Cordano dari Chile.

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menilai keputusan ini mengakhiri kebuntuan kelembagaan yang sempat menghambat jalannya negosiasi menuju perjanjian global yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri polusi plastik.

INC 5.3 merupakan pertemuan lanjutan dari sidang sebelumnya yang belum berhasil menyelesaikan persoalan krusial, yakni pemilihan ketua INC. Kekosongan posisi tersebut terjadi setelah pengunduran diri Luis Vayas Valdivieso sebagai ketua INC sebelumnya. Tanpa kepemimpinan yang sah, proses negosiasi berisiko berjalan berlarut-larut dan kehilangan arah.

Deputy Director Dietplastik Indonesia, Rahyang Nusantara, menyebut terpilihnya ketua baru sebagai titik penting bagi keberlanjutan proses perundingan. Menurutnya, kepemimpinan yang definitif memungkinkan negosiasi melangkah lebih maju dengan arah dan tujuan yang lebih jelas.

“Kondisi ini membuka ruang bagi kemajuan substantif, memastikan partisipasi pengamat tetap bermakna, serta membantu negara-negara merasa lebih aman untuk meningkatkan ambisi. Pada saat yang sama, langkah ini membuat penundaan lebih lanjut semakin sulit untuk dibenarkan,” ujar Rahyang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/2).

Pemungutan Suara Tertutup

Sejak awal sidang, pimpinan rapat menegaskan bahwa pertemuan ini bukan untuk membahas substansi perjanjian, seperti pengurangan plastik atau kewajiban negara. Pertemuan berfokus pada penyelesaian isu prosedural dan kelembagaan, khususnya pemilihan pimpinan INC. Hal ini guna menjaga fokus diskusi dan mencegah perluasan agenda.

Ketegangan muncul saat sidang memasuki agenda utama pemilihan ketua INC. Sebanyak tiga kandidat dari Chile, Pakistan, dan Senegal. Perbedaan pandangan berkembang, baik terkait figur yang dianggap layak maupun mekanisme pengambilan keputusan.

Sejumlah negara, termasuk Indonesia dan beberapa anggota Like-Minded Countries, menekankan pentingnya pemilihan melalui konsensus. Hal itu demi menjaga legitimasi politik dan kepercayaan antarnegara dalam proses perundingan ke depan. Namun, kelompok negara lain menilai upaya mencapai konsensus telah berlangsung berbulan-bulan tanpa hasil.

Dengan keterbatasan waktu dan kendala logistik, seperti persoalan visa serta jadwal kepulangan delegasi, mereka memandang pemungutan suara tertutup (secret ballot) sebagai langkah sah sesuai aturan prosedur INC untuk menghindari kebuntuan berkepanjangan.

Setelah mempertimbangkan bahwa seluruh upaya konsensus telah dilakukan secara maksimal, sidang akhirnya menyepakati penggunaan mekanisme pemungutan suara tertutup. Proses voting berlangsung tertib dengan penunjukan teller guna memastikan pemilihan berjalan adil dan transparan.

Dalam pidato penutupnya, Cordano menegaskan bahwa polusi plastik merupakan tantangan global yang membutuhkan kerja sama seluruh negara. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk memimpin proses perundingan secara inklusif, seimbang, dan transparan.

Sidang kemudian ditutup secara resmi oleh Executive Secretary INC. Dengan terpenuhinya struktur kepemimpinan, forum menyatakan kesiapan untuk melanjutkan tahap berikutnya dalam perundingan perjanjian global tentang polusi plastik.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Keputusan PBB untuk melanjutkan perundingan antarnegara dalam Intergovernmental Negotiating Committee (INC) 5.2 pada 2025 berpeluang untuk memperkuat komitmen global dalam mengatasi polusi plastik. Meskipun proses perundingan INC-5 di Busan, Korea Selatan, bulan November lalu berjalan lambat dan kontroversial, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menilai draf yang dihasilkan menunjukkan progres signifikan, terutama terkait struktur perjanjian.

AZWI berharap INC 5.2 memberi lebih banyak waktu bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan dan mencapai kesepakatan final. Mereka mendesak agar negara-negara mengambil langkah lebih ambisius, terutama dalam pengurangan produksi plastik dan penghapusan senyawa kimia berbahaya.

“Tantangan utama dalam negosiasi adalah kurangnya transparansi informasi dan terbatasnya partisipasi masyarakat sipil,” ujar Co-Coordinator AZWI sekaligus Manager Toxics Program Nexus3 Foundation, Nindhita Proboretno dalam media briefing bertajuk “Kabar dari Busan, INC-5 Plastics Treaty” di Jakarta, Rabu (11/12).

Menurut Nindhita, hal itu mengurangi efektivitas dan inklusivitas proses yang seharusnya dapat menciptakan kebijakan komprehensif untuk mengatasi pencemaran plastik.

BACA JUGA: Dorong Perjanjian Plastik Gobal untuk Kurangi Sampah Plastik dan Tembakau

Selain itu, dominasi pelobi industri fosil juga menjadi hambatan. Misalnya, terjadi penolakan Arab Saudi terhadap pembatasan produksi plastik dan penekanan pada pengelolaan sampah. Negara-negara Asia, kecuali Bangladesh dan Filipina, juga dianggap kurang ambisius dalam mengurangi produksi plastik dan senyawa kimia berbahaya dalam plastik.

“Meskipun ada beberapa kemajuan, namun ada perlawanan nyata dari sejumlah besar negara-negara (oil countries) terkait dorongan untuk membuat semua proses. Termasuk keputusan selama Conference of Parties (COP), bergantung pada konsensus. Jika konsensus terjadi, setiap kesepakatan yang tercapai dalam negosiasi akan menghambat kemajuan dalam mengatasi pencemaran plastik,” ungkap Nindhita.

Diskusi polusi plastik dalam media briefing bertajuk “Kabar dari Busan, INC-5 Plastics Treaty”. Foto: Dini Jembar Wardani

Posisi Indonesia dalam INC-5

Dalam negosiasi INC-5, AZWI menilai posisi Indonesia kurang ambisius. Meskipun demikian, Indonesia mengambil beberapa langkah positif, seperti mendukung negara-negara yang membutuhkan bantuan khusus dan mengusulkan pengaturan siklus hidup plastik.

Namun, Indonesia juga mengusulkan beberapa klausul yang dianggap problematis, seperti perubahan terminologi dari “emissions and releases” menjadi “releases and leakages”. Usulan ini rentan melemahkan fokus pengaturan emisi sepanjang siklus hidup plastik.

“Posisi pemerintah ini mendukung agar tidak mengatur emisi yang dihasilkan dari keseluruhan siklus hidup dari plastik,” ujar Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar.

Tak hanya itu, tidak ada proposal yang mengatur soal pekerja di semua siklus hidup plastik. Proposal Indonesia tidak mengakui kontribusi pekerja informal secara kuat, terutama pemulung dan masyarakat adat. Menurut Ghofar, Indonesia juga masih fokus pada penanganan sampah di hilir.

Pengendalian Plastik Global Harus Efektif

Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati, menegaskan bahwa perjanjian plastik harus mencakup langkah-langkah pengendalian global yang efektif. Langkah-langkah tersebut penting untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan, bukan hanya mengakomodasi kepentingan industri.

Ia berharap INC 5.2 memberikan peluang bagi negara-negara dengan ambisi tinggi untuk mengontrol plastik. Hal ini mencakup pengelolaan potensi emisi dan pelepasan dari petrokimia, kompleks industri, serta pabrik daur ulang plastik.

“Kita bisa mendorong penguatan transparansi pengendalian pencemaran dan pelaporan serta negara-negara juga harus kaji ulang peraturan baku mutu, termasuk Indonesia,” jelas Yuyun.

Yuyun berharap INC.5.2 dapat meninjau ulang kebijakan nasional seperti RIPIN dan RPJMN. Hal ini guna mengatasi keterbatasan pasokan di industri petrokimia dan produsen plastik. Selain itu, perlu penguatan regulasi lingkungan meningkatkan transparansi, pengendalian polusi, dan pelaporan.

BACA JUGA: Perjanjian Plastik Global Perlu Perkuat Solusi Guna Ulang

Perlu juga perhatian khusus pada sektor-sektor prioritas yang harus bebas dari polusi plastik. Sektor-sektor tersebut meliputi pangan dan minuman, kesehatan, serta produk dan mainan anak. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menghilangkan bahan kimia plastik beracun dari rantai pasokan di sektor-sektor ini.

Selanjutnya terkait integrasi data ke dalam sistem nasional, peningkatan pelabelan produk, dan penguatan hak masyarakat untuk mengetahui informasi terkait plastik menjadi langkah yang sangat penting. Dari sisi kesehatan, biomonitoring dan peningkatan kapasitas juga perlu menjadi perhatian guna melindungi masyarakat dari paparan bahan kimia berbahaya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Negosiasi putaran kelima dalam Intergovernmental Negotiating Committee kelima (INC-5) untuk menyusun perjanjian internasional tentang plastik resmi berakhir pada Senin, 2 Desember 2024. Negosiasi yang awalnya direncanakan sebagai yang terakhir ini berjalan lambat dan penuh dinamika. Dalam pertemuan ini, negara-negara dunia gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri polusi plastik.

INC-5 berakhir dengan tercapainya draft naskah perjanjian plastik yang dinilai kontroversial dan sangat tidak memadai untuk memenuhi mandat dari Resolusi UNEA 5/14. Mandat itu bertujuan mengakhiri pencemaran plastik. Alhasil, forum pleno memutuskan untuk memperpanjang sesi negosiasi dengan menyelenggarakan INC-5.2 pada tahun depan.

BACA JUGA: Negosiator Perlu Berani Akhiri Polusi Plastik Tanpa Kompromi

Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Walhi, Abdul Ghofar menyatakan kekecewaannya terhadap hasil INC-5. Ia menilai kegagalan negara-negara untuk menyepakati perjanjian yang efektif sangat disayangkan. Padahal, lebih dari 100 negara telah sepakat mendorong pengurangan produksi plastik.

Namun, tantangan besar datang dari negara-negara produsen plastik besar yang menghambat upaya untuk menghasilkan perjanjian yang kuat dan mengikat. Menurutnya, negosiasi tambahan (INC 5.2) harus jadi momentum negosiasi terakhir untuk mengakhiri pencemaran plastik.

“Kami berharap negara-negara Asia, termasuk Indonesia bergabung dengan koalisi negara-negara ambisi tinggi yang selama negosiasi kelima menunjukkan keberpihakan pada lingkungan hidup dan kesehatan manusia,” ungkap Ghofar lewat keterangan tertulisnya, Senin (2/12).

Negara-negara di dunia gagal mencapai kesepakatan akhiri polusi plastik. Foto: IISD/ENB – Kiara Worth

Proses Negosiasi yang Dinamis

Sementara itu, dalam sesi pleno pada Minggu, 1 Desember 2024 pukul 21.00 waktu Busan, sebagian besar anggota negosiasi, sebanyak 95 negara, mendukung Meksiko untuk memasukkan pengurangan produksi plastik primer global dalam Pasal 3 draft teks perjanjian. Selain itu, 85 negara juga ikut mendukung Rwanda untuk memperjuangkan perjanjian yang lebih ambisius.

Direktur Jenderal Otoritas Manajemen Lingkungan Rwanda, Juliet Kabera, yang juga memimpin delegasi Rwanda, menyampaikan pernyataan atas nama 85 negara, “Sudah saatnya kita menganggapnya serius dan menegosiasikan perjanjian yang sesuai dengan tujuan dan tidak dibuat untuk gagal.” Pernyataan itu mendapat sambutan tepuk tangan yang meriah oleh hampir seluruh delegasi.

Di samping itu, INC Chair, Luis Vayas, mengusulkan teks yang disirkulasikan pada 1 Desember sebagai draft untuk negosiasi tahun depan. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada pasal yang dapat disetujui sampai semua teks diterima oleh semua negosiator.

Peluang Perubahan di INC-5.2

Para pengamat masyarakat sipil melihat INC-5.2 sebagai harapan dan peluang untuk memperkuat pasal-pasal yang akan negara-negara negosiasikan. Mereka berharap hasil dari perjanjian plastik dapat menjawab mandat Resolusi UNEA 5/14 dan mengatasi krisis pencemaran plastik global, dari hulu hingga hilir.

Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati, mengatakan bahwa negara-negara produsen bahan baku plastik harus mulai mengakui bahwa strategi mereka perlu berubah. Perubahan ini harus sejalan dengan perkembangan global dan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta masa depan generasi mendatang.

BACA JUGA: AZWI: Polusi Plastik Tak Bisa Teratasi Tanpa Pembatasan Produksi

“Mendorong peningkatan produksi plastik akan meningkatkan polusi, dan mempercepat kepunahan semua makhluk hidup,” tegas Yuyun.

Menurutnya, Indonesia perlu meninjau kembali rencana strategi industri jangka menengah dan panjang. Indonesia juga harus membatasi produksi plastik yang berpotensi bermasalah, serta menghapus dan mengendalikan bahan kimia berbahaya dalam plastik.

Selain itu, Indonesia juga perlu mendorong peningkatan transparansi pelaporan pengendalian emisi dan lepasan polutan dari industri plastik, serta mengurangi pajanan kimia sepanjang siklus hidup plastik.

Kurangnya Komitmen Negara Penghasil Minyak

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) juga menyampaikan kekecewaannya atas hasil INC-5. Meskipun ada ekspektasi tinggi terhadap langkah konkret untuk mengatasi krisis plastik global, pertemuan ini gagal menghasilkan kesepakatan yang efektif dan ambisius.

Menurut AZWI, pertemuan negosiasi kelima perjanjian plastik di Busan, mirip dengan perundingan perubahan iklim di Baku, Azerbaijan baru-baru ini. Negosiasi berlangsung dengan kurangnya komitmen kolektif negara-negara penghasil minyak dan gas untuk mengatasi akar permasalahan polusi plastik.

Perundingan terpecah karena negara-negara penghasil plastik besar dan industri mendominasi kepentingan dalam diskusi. Di sisi lain, negara-negara yang bukan produsen plastik, yang paling rentan terdampak pencemaran, mendesak solusi yang lebih ambisius.

Negara-negara produsen bahan baku plastik, seperti olefin dan aromatik, menghambat upaya untuk membatasi produksi plastik secara signifikan. Mereka juga menentang upaya untuk menghilangkan bahan kimia berbahaya dalam plastik. Tekanan dari negara-negara migas ini juga terjadi di luar ruang negosiasi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pada hari terakhir negosiasi untuk menyepakati Instrumen Hukum yang Mengikat (ILBI) dalam Intergovernmental Negotiating Committee kelima (INC-5) di Busan, Korea Selatan, posisi negara-negara Asia menuai sorotan. Negara di Asia, kecuali Bangladesh dan Filipina, dinilai kurang ambisius dalam upaya mengurangi produksi plastik dan kandungan senyawa kimia berbahaya di dalamnya.

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menyatakan kekecewaannya atas kurangnya komitmen negara-negara Asia dalam menangani krisis plastik. Meskipun kawasan ini tercatat sebagai kontributor besar terhadap pencemaran plastik, sikap diam negara-negara Asia menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menghadapi masalah tersebut.

“Sebagai bagian dari masyarakat negara Asia yang sering disalahkan sebagai kontributor utama pencemaran plastik, kami kecewa bagaimana posisi negara-negara Asia pada proses negosiasi ini,” ujar Co-Coordinator Nasional AZWI, Nindhita Proboretno dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/12).

BACA JUGA: Perjanjian Plastik Global Perlu Perkuat Solusi Guna Ulang

Menurut Nindhita, banyak negara Asia justru mendukung ekspansi produksi plastik tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang semakin nyata di lingkungan dan kesehatan.

Pada tahun 2024, produksi plastik di Asia Tenggara diproyeksikan mencapai 30,48 juta ton. Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan tersebut lebih dari 4% selama periode 2024-2029. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 38,36 juta ton pada tahun 2029.

Dengan meningkatnya produksi plastik, dampak buruknya terhadap kesehatan manusia semakin besar. Sejak 2020, lebih dari 200 penelitian mikroplastik di ASEAN mengungkapkan tingginya paparan mikroplastik dalam tubuh manusia. Paparan tersebut berkisar antara 80 hingga 490 mg per kapita per hari.

Nindhita juga menegaskan bahwa negara-negara Asia sebenarnya berpeluang besar untuk memimpin dalam menyelesaikan masalah plastik global dengan memberikan solusi berbasis kearifan lokal.

Kritik Posisi Indonesia

AZWI juga mengkritik posisi Indonesia di INC-5. Menurut mereka, Teks Chair Non-Paper yang rilis pada 29 Desember menimbulkan kekhawatiran. Sebab, banyak aspek lingkungan, kesehatan, dan finansial yang tidak kuat mengatasi plastik di seluruh siklus hidupnya.

Usulan Indonesia untuk mengganti judul Pasal 7 dari “Emissions and Releases” menjadi “Releases and Leakages” dalam Conference Room Paper (CRP), memperumit pemahaman tentang jalur pencemaran plastik dari hulu hingga hilir.

Menurut AZWI, dengan mengubah dan menambahkan kata “leakages”, intervensinya menjadi berorientasi pada pengelolaan sampah. Perubahan tersebut bukan lagi fokus pada kontrol pencemaran dari kegiatan produksi plastik di hulu sampai menjadi sampah. Selain itu, ada indikasi keterlibatan industri plastik yang mempengaruhi delegasi untuk mengaburkan tanggung jawab industri dan mengalihkannya menjadi beban publik.

BACA JUGA: Negosiator Perlu Berani Akhiri Polusi Plastik Tanpa Kompromi

“Lagi-lagi kami belum melihat posisi Indonesia yang berpihak kepada masyarakat. Karena perjanjian ini bukan hanya soal kepentingan industri atau pengelolaan sampah semata, tetapi juga tentang keberlangsungan hidup masyarakat,” ujar Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Walhi, Abdul Ghofar.

Padahal, di Indonesia sudah banyak bukti yang menunjukkan bagaimana kelompok rentan dan masyarakat di lapangan terdampak langsung oleh pencemaran plastik.

Pembatasan Masyarakat Sipil

Sementara itu, negosiasi INC-5 juga mendapat kritik karena membatasi partisipasi masyarakat sipil. Penyelenggara membatasi akses pengamat, terutama dari negara-negara Asia, untuk pertemuan penting seperti Regional Meeting dan Contact Groups. Hal ini menimbulkan kekecewaan terkait kurangnya transparansi dan inklusivitas dalam proses negosiasi.

Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati, mengevaluasi proses negosiasi di INC-5 sebagai agenda yang sangat mengecewakan. Berbeda dengan Perjanjian Lingkungan Multilateral (MEA) lainnya yang secara historis lebih inklusif dan transparan.

“Masyarakat sipil Indonesia sudah menempuh perjalanan jauh dengan keahlian dan pengalamannya masing-masing, tetapi suara kami diabaikan. Pembatasan akses dan peluang partisipasi menjadi hambatan besar untuk perjanjian ini,” ungkap Yuyun.

Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak boleh mundur dan harus terus memperjuangkan kesehatan, lingkungan, serta masa depan. Menurutnya, meskipun waktu terbatas, hari terakhir INC-5 merupakan kesempatan satu-satunya untuk mendorong perjanjian yang ambisius dan bermakna.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sebanyak 500 aktivis dari Friends of the Earth International dan Friends of the Earth South Korea (KFEM) menggelar unjuk rasa. Aksi tersebut mereka lakukan di pantai dekat lokasi berlangsungnya perundingan perjanjian plastik global atau Intergovernmental Negotiating Committee ke-5 (INC 5) di Busan, Korea Selatan. Mereka membentuk tulisan “End Plastic” untuk mendesak para pemimpin dunia segera mengakhiri polusi plastik.

Ketua Friends of the Earth International, Hemantha Withanage, mengatakan bahwa mereka bersatu untuk mendukung perjanjian yang kuat dalam mengatasi krisis polusi plastik secara langsung. Mereka juga menuntut tindakan yang memangkas produksi plastik dari sumbernya.

“Urgensi masalah plastik tidak bisa lagi diremehkan. Setiap hari, setara dengan 2.000 truk sampah penuh plastik terbuang ke lautan, sungai, dan danau di seluruh dunia, mencekik ekosistem dan masyarakat,” kata Hemantha lewat keterangan tertulisnya, Minggu (24/11).

BACA JUGA: Perjanjian Plastik Global Perlu Perkuat Solusi Guna Ulang

Hyein Yu dari KFEM/Friends of the Earth South Korea mengungkapkan, sebagai tuan rumah INC-5, Korea Selatan harus mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat internasional. Menurutnya, perjanjian plastik yang mengikat secara hukum tidak lagi bersifat opsional, melainkan sangat diperlukan.

“Pemerintah Korea wajib menjalankan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Mereka harus memastikan keberhasilan penyelesaian perjanjian yang kuat, mencakup seluruh siklus hidup plastik, dan mengurangi produksi plastik,” ujar Hyein.

Perkuat Perjanjian Plastik

Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan global yang terus berkembang. Hal itu seiring dengan aksi-aksi serupa oleh kelompok Friends of the Earth di seluruh dunia.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa pesan yang jelas bahwa dunia membutuhkan perjanjian yang menghadapi krisis plastik dalam skala penuh. Selain itu, penting untuk mengatasi polusi plastik di setiap tahap. Mulai dari ekstraksi bahan bakar fosil hingga produksi, pengemasan, distribusi, dan pembuangan.

Ana Maria Vasquez dari CESTA/Friends of the Earth El Salvador turut menyoroti masalah sampah plastik. Ia mengungkapkan, negara-negara kaya membuang jutaan ton sampah plastik ke negara-negara di belahan bumi selatan. Bahkan, mengubah wilayah tersebut menjadi tempat pembuangan sampah plastik global.

BACA JUGA: Celios: Perdagangan Karbon, Solusi Keliru untuk Atasi Krisis Iklim

INC-5 berlangsung mulai hari ini, Senin (25/11). Masyarakat yang terdampak serta gerakan sosial dan lingkungan di seluruh dunia bersiap untuk negosiasi ini. Mereka bertekad untuk melawan pengaruh bahan bakar fosil dan kepentingan korporasi yang dapat melemahkan efektivitas perjanjian. Mereka juga menyoroti perlunya perjanjian yang meminta pertanggungjawaban korporasi.

Selain itu, sebanyak 170 negara akan berkumpul dalam pertemuan terakhir di INC  yang berlangsung dari 25 November hingga 1 Desember 2024. Dalam agenda ini, negara yang terlibat akan menetapkan instrumen hukum internasional yang mengikat untuk mengakhiri pencemaran plastik.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Negosiasi perjanjian internasional tentang plastik dalam Komite Negosiasi Antarpemerintah atau Intergovernmental Negotiating Committee (INC) keempat di Ottawa, Kanada telah usai. Hasil dari pertemuan di INC-4 masih menuai kontroversi, salah satunya soal pengurangan produksi polimer plastik yang masih luput dari kesepakatan.

“Topik ini bukan terlewat, namun juga tidak tercantum dalam topik yang harus ada dalam Intersessional Open-Ended Expert Group,” kata Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Fajri Fadhillah kepada Greeners, Selasa (7/5).

Padahal, lanjut Fajri, terdapat publikasi ilmiah yang berpendapat upaya menghentikan pencemaran plastik tidak akan efisien tanpa pengurangan produksi polimer plastik.

Rwanda dan Peru telah mengusulkan pentingnya pengurangan produksi polimer plastik primer, untuk menjadi salah satu topik dalam Intersessional Open-Ended Expert Group. Namun, sayangnya, tidak mendapat dukungan dari negara-negara lain.

BACA JUGA: Tekan Laju Sampah 2024, Perkuat Komitmen Guna Ulang

Kedua negara itu mempelopori usulan tersebut.  Tujuannya untuk mengurangi 40% penggunaan global polimer plastik primer pada tahun 2040 dari baseline tahun 2025. Hal ini juga mendapat dukungan dari sejumlah delegasi, termasuk Malawi, Filipina, dan Fiji.

Deputy Director Dietplastik Indonesia, Rahyang Nusantara mengatakan setidaknya sudah ada mandat untuk melaksanakan Intersessional Open-Ended Expert Group. Kegiatan itu terlaksana sebelum sesi kelima INC pada akhir bulan November 2025 di Busan, Korea Selatan. Sejumlah topik pun akan mereka bahas dalam pertemuan tersebut.

“Pertama, produk plastik dan bahan kimia yang menjadi perhatian dalam produk plastik. Selanjutnya, soal ⁠⁠desain produk yang berfokus pada kemampuan daur ulang dan penggunaan kembali dari produk plastik, sekaligus dengan mempertimbangkan fungsi dan penggunaannya,” imbuh Rahyang.

Pengurangan produksi polimer plastik luput dari kesepakatan INC-4. Foto: Kiara Worth

Negara Belum Menyepakati Penyederhanaan Teks

Rahyang menambahkan, pada pertemuan sesi keempat INC ini, negara-negara masih belum sepakat untuk menyelesaikan dan menyepakati penyederhanaan teks dalam draft terakhir.

“Sebaliknya, banyak teks dengan kata tambahan sehingga menjadi lebih panjang. Hal ini dapat menghambat proses untuk bisa menyelesaikan perjanjian ini di akhir tahun,” imbuh Rahyang.

Di sisi lain, pembahasan INC-4 di Ottawa, Kanada kemarin masih serupa dengan yang terjadi sebelumnya pada INC-3 di Nairobi, Kenya. Para delegasi berbagai negara membahas dua kelompok besar dari isi rancangan perjanjian internasional ini.

“Rancangan perjanjian tersebut di antaranya core obligations atau kewajiban-kewajiban utama yang akan ada dalam perjanjian internasional ini. Selanjutnya, tentang means of implementation atau cara-cara untuk implementasi perjanjian internasional ini ketika sudah sah nanti,” tambah Fajri.

Dalam pembahasan core obligations, para negara membahas perihal bagaimana isi kewajiban berkaitan dengan polimer plastik, bahan kimia dalam plastik, produk plastik yang dapat dihindari. Selain itu, juga ada pembahasan soal mikroplastik dan extended producer responsibility (EPR).

Terkait means of implementation, para delegasi negara membahas perihal mekanisme pendanaan agar para negara peserta bisa mengimplementasikan perjanjian ini. Lalu, perihal pelaporan dan monitoring implementasi perjanjian juga ikut terbahas.

Pembahasan Solusi Guna Ulang

Side events yang mengusung topik solusi guna ulang juga ada dalam INC-4. Dalam berbagai kesempatan side events ini, Dietplastik Indonesia juga aktif terlibat dalam diskusi dengan narasumber dan peserta, terutama mengenai solusi guna ulang yang sedang terjadi di Indonesia.

“Kami mengenalkan studi terbaru kami berjudul ‘Evaluasi Dampak Lingkungan dan Sosial dari Pemanfaatan Sachet dan Pouch Serta Ekspansi Solusi Guna Ulang di Jabodetabek’,” ujar Rahyang.

BACA JUGA: Isi dan Guna Ulang Solusi Tepat Kurangi Plastik

Berdasarkan laporan tersebut, tercantum bahwa sistem guna ulang berpotensi mendorong kebangkitan ekonomi di Jabodetabek hingga 1,5 triliun di tahun 2030. Hal itu bisa terlaksana apabila terdapat aturan dan standardisasi yang baik.

“Dalam proses negosiasi, ada beberapa negara yang usul untuk memperkuat draf teks dengan memasukkan solusi guna ulang dan isi ulang sebagai sebuah sistem,” kata Rahyang.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Aktivis cilik asal Gresik Aeshnina Azzahra Aqilani atau Nina meminta Norwegia untuk ikut memulihkan Kali Brantas di Jawa Timur. Norwegia merupakan salah satu negara yang mengekspor sampah plastik ke negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Nina menyerahkan surat protes kepada Delegasi Norwegia, Erlend Arneson Haugen di Intergovernmental Negotiating Committee (INC) keempat di Ottawa, Kanada.

“Saya akan meneruskan surat ini kepada anggota yang lain,” ujar Erlend kepada Nina.

Menurut Nina, negara Uni Eropa pengirim sampah plastik seperti Belanda, Jerman, Prancis, Italia, Norwegia, dan Denmark harus segera menghentikan ekspor sampah plastik. Nina mengatakan, negara-negara tersebut harus bertanggung jawab merehabilitasi dan memulihkan ekosistem yang tercemar, salah satunya di Indonesia.

BACA JUGA: River Warrior Surati Jokowi Minta Bantuan Sosial untuk Sungai

Sampah impor kertas dan plastik dari negara-negara Uni Eropa yang didaur ulang di Indonesia telah mencemari Kali Brantas. Akibatnya, sampah tersebut menghasilkan mikroplastik dan zat berbahaya penganggu hormon yang  mencemari Kali Brantas, Kali Porong, dan Kali Surabaya.

“Jadi, mereka harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia. Sungguh tidak adil bahwa kita negara berkembang harus mengolah sampah dari negara maju,” ungkap Nina di depan delegasi negara-negara Uni Eropa, Sabtu (27/4).

Aktivis cilik asal Gresik Aeshnina Azzahra Aqilani atau Nina meminta Norwegia untuk ikut memulihkan Kali Brantas. Foto: Ecoton

Paparkan Dampak Ekspor Sampah

Sementara itu, Dalam acara The Social Forum of The Human Right Council, Nina memaparkan dampak ekspor sampah dari negara maju ke Indonesia. Nina bersama River Warrior Indonesia menemukan dampak lingkungan akibat sampah impor dari negara maju.

“Di antaranya pembakaran sampah plastik yang tidak bisa daur ulang. Sampah-sampah plastik ini menyebabkan timbulnya polusi dioksin. Polusi tersebut menyebabkan gangguan pada pernafasan dan dakit paru-paru,” kata Nina.

BACA JUGA: Gunakan Botol Plastik saat Debat, River Warrior Protes ke KPU

Setiap tahun, lanjut Nina, ada lebih dari lima juta ton sampah kertas dan jutaan ton sampah plastik yang didaur ulang di Indonesia. Padahal, industri daur ulang tidak memiliki kapasitas pengolahan limbah yang baik. Sehingga, mengakibatkan pencemaran mikroplastik dan bahan aditif plastik di perairan.

“Padahal, air sungai yang dibuangi limbah pabrik daur ulang menjadi bahan baku air minum. Air juga untuk irigasi perikanan ribuan hektare tambak di Sidoarjo,” tegasnya.

Nina menegaskan, negara maju harus mengentikan ekspor sampah plastik ke Indonesia dan negara berkembang lainnya di ASEAN. Di sisi lain, negara di Eropa padahal mengetahui daur ulang merupakan aktivitas yang kotor. Bahkan, membutuhkan energi tinggi dalam proses kerjanya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Saat ini negara-negara dunia sedang berkumpul di Ottawa, Kanada dalam pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee (INC) keempat. Pertemuan tersebut membahas perjanjian internasional tentang plastik. Dalam INC-4 ini, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menyoroti kehadiran industri plastik dan kimia dalam proses negosiasi.

Menurut AZWI, kehadiran industri tersebut bisa berpotensi membahayakan tercapainya tujuan dari perjanjian, yaitu mengatur keseluruhan daur hidup plastik untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pada Selasa, 23 April 2024 bertepatan dengan pembukaan INC-4, Sekretariat INC merilis daftar sementara peserta konferensi (Provisional List of Participants) yang terdistribusi via email.

Berdasarkan daftar tersebut, sekitar 4000 orang mengikuti INC-4. Peserta terssebut terdiri atas delegasi negara anggota (member states). Adapula peserta peninjau yang terdiri dari organisasi lingkungan, saintis, hingga entitas bisnis, termasuk korporasi minyak bumi, gas, petrokimia, asosiasi industri kimia, industri alternatif plastik, dan FMCGs (Fast Moving Consumer Goods).

BACA JUGA: Penerapan Cukai Plastik Akan Menyasar Plastik Kresek

Dari data peserta sementara oleh Sekretariat INC, terdapat 44 orang Delegasi Republik Indonesia (DELRI). Berdasarkan analisis cepat dari Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), setidaknya ada empat orang anggota DELRI yang berasal dari industri plastik. Contohnya, Chandra Asri Petrochemical (CAP) dan Greenhope.

Representasi produsen plastik tersebut terdaftar sebagai pejabat dan ahli dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menjadi anggota resmi DELRI. Menurut AZWI, kehadiran dua produsen plastik dalam DELRI dapat memperlemah posisi pemerintah dalam negosiasi terkait pembatasan produksi plastik.

“Khususnya, terkait penghapusan bahan-bahan kimia berbahaya aditif plastik. Bahan tersebut penyebab masalah kesehatan publik,” kata Senior Advisor Nexus3, Yuyun Ismawati lewat keterangan tertulisnya, Kamis (15/4).

Industri plastik dan kimia hadir dalam INC-4. Foto: AZWI

Kehadiran Industri Plastik Tunjukkan Konflik

Menurut Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdul Ghofar, kehadiran perwakilan industri plastik menunjukkan konflik kepentingan dalam mencapai perjanjian yang kuat dan mengikat. Apalagi, industri tersebut menjadi bagian dari delegasi negara.

BACA JUGA: Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Masih Sebatas Wacana

“Para negosiator, termasuk pemerintah Indonesia harus belajar dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Pengendalian Tembakau (UNFCTC) yang didukung WHO, berhasil menghalangi kepentingan komersial dan keterlibatan industri tembakau dalam proses negosiasi,” ungkap Ghofar.

Menurut Ghofar, pemerintah Indonesia seharusnya melibatkan sejumlah kementerian lainnya. Misalnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan perwakilan saintis yang dapat memberikan dukungan substantif pada proses penyusunan perjanjian internasional tentang plastik.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Kanada, Steven Guilbeault berjanji akan membalas surat pegiat lingkungan cilik asal Gresik Aeshnina Azzahra Aqilani atau Nina. Hal itu terkait permasalahan sampah impor yang dikirim dari Kanada ke Indonesia. Nina  berkesempatan bertemu langsung bersama Steven dalam pawai End The Plastic Era di depan Shaw Center Ottawa, Kanada, Minggu (21/4).

“Tahun 2020 saya mengirim surat protes agar Kanada berhenti mengirimkan sampah plastik ke Indonesia kepada bapak Perdana Menteri Kanada. Namun, hingga kini surat saya belum dibalas,” ungkap Nina kepada Steven.

Nina juga mengungkapkan, sampai saat ini sampah plastik dari Kanada yang ditemukan telah digunakan sebagai bahan bakar. Nina berharap agar pemerintah Kanada menghentikan pengiriman sampah plastik ke negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

BACA JUGA: Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KLHK Soroti Pengendalian Sampah Plastik

Ia pun memiliki kecemasan soal dampak polusi akibat daur ulang sampah plastik dari Kanada, yang dilakukan pabrik-pabrik daur ulang kertas dan plastik di Gresik.

“Daur ulang sampah plastik bukan solusi. Sebab, kami menemukan industri daur ulang membuang limbah cair mencemari sungai-sungai yang menjadi bahan baku air minum kami. Mikroplastik  di air sungai juga mencemari rantai makanan kami,” ujar Nina.

Kemudian, Steven pun merespons pernyataan Nina secara langsung, “On behalf of the prime minister i will answer your letter,” ujarnya. Steven berjanji akan membalas surat Nina. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah Kanada telah mengakui bahwa masih ada ekspor sampah plastik ilegal ke Indonesia dan pemerintah Kanada sedang melakukan upaya pembenahan.

Menteri Lingkungan Kanada, Steven Guilbeault berjanji akan membalas surat Aeshnina Azzahra Aqilani soal sampah impor. Foto: Ecoton

Nina Desak Pemimpin ASEAN

Nina yang mewakili River Warrior Indonesia (Reverin) juga turut hadir dalam pertemuan keempat Intergovernmental Negotiating Committee (INC-4). Pertemuan tersebut untuk menyusun kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum mengenai polusi plastik, termasuk di lingkungan laut.

BACA JUGA: River Warrior Surati Jokowi Minta Bantuan Sosial untuk Sungai

Dalam acara ini, Riverin dan lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (OMS) mendesak pemimpin ASEAN untuk bersikap tegas dalam negosiasi tersebut. Selain itu, Nina juga berusaha untuk menyampaikan keinginannya agar negara-negara maju tidak lagi mengirimkan sampah ke Indonesia.

“Perdagangan sampah plastik global dampaknya memprihatinkan. Bagaimana teganya negara maju dan kaya membuang beban sampah plastik mereka ke negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Myanmar. Jika mereka terus dibiarkan mengekspor sampah plastiknya ke Asia Tenggara, maka perlahan-lahan akan membunuh lingkungan dan kesehatan kita,” ungkap Nina.

Temuan Sampah Impor di Jawa Timur

Sepanjang tahun 2023, Nina bersama tim Riverin telah menemukan timbunan sampah impor di desa-desa Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Malang. Timbulan besar juga mereka temukan di salah satu pabrik kertas di Kragilan Serang, Banten.

Menurut Nina, timbunan sampah ini berpotensi mencemari air bawah tanah, kontaminasi mikroplastik udara, dan pencemaran dioksin. Selanjutnya, ia bersama tim Riverin juga menemukan aktivitas pembakaran sampah plastik impor sebagai bahan bakar pembuatan tahu dan batu gamping.

Adapula buangan mikroplastik dengan volume yang tinggi dari industri-industri kertas daur ulang di Jawa Timur. Bahkan, ada lebih dari 11 industri kertas daur ulang berbahan sampah impor membuang limbah cair ke Sungai Brantas yang menjadi bahan baku air minum, irigasi sawah, dan tambak ikan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Negosiasi perjanjian plastik global (global plastic treaty) akan kembali berlangsung dalam Intergovernmental Negotiating Committee (INC) keempat pada 23-29 April 2024 di Ottawa, Kanada. Organisasi masyarakat sipil mendesak para pemimpin ASEAN untuk bersikap tegas mengenai instrumen global demi mengakhiri pencemaran plastik.

Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Asia Pasifik, bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya termasuk Environmental Justice Foundation dan Basel Action Network lakukan desakan ini. Mereka mengirimkan surat desakan tersebut ke kantor Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).  Surat itu telah ditandatangani oleh lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (CSO) dari seluruh Asia dan dunia.

BACA JUGA: Warga Muara Gembong: Bebaskan Desa dari Sampah Plastik!

Asia Tenggara merupakan negara kepulauan dengan pulau-pulau yang banyak terdampak parah dari sampah laut. Bahkan, tercemar di berbagai tahap sepanjang rantai pasokan plastik. Mulai dari ekstraksi bahan bakar fosil hingga pembuatan plastik dan produk plastik, transportasi, penggunaan, serta pembuangan.

Selain itu, negara-negara di Asia Tenggara juga menjadi korban perdagangan sampah plastik ilegal yang terus-menerus dari negara-negara maju. Negara lain telah menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai tempat pembuangan sampah yang tidak dapat didaur ulang.

Sampah tersebut mulai dari plastik sekali pakai hingga mikroplastik dan polusi beracun dari pembakaran. Produksi plastik global yang tidak terkendali juga akan terus menjadikan komunitas di Asia Tenggara sebagai pihak yang paling banyak terkena beban pencemaran beracun, kecuali negara-negara ASEAN mengambil tindakan.

Pemimpin ASEAN Perlu Tegas

Menurut Deputy Director for Campaigns of Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Asia Pasific, Mayang Azurin, pemimpin ASEAN harus memanfaatkan momen negosiasi perjanjian plastik global ini dengan tegas. Terutama, untuk mengatasi kesenjangan kebijakan dalam pembuangan sampah.

“Dan perlu mendorong akuntabilitas pada pemerintahan negara bagian utara yang selalu menggambarkan kawasan ini (Asia Tenggara) sebagai wilayah yang paling mencemari secara global, dengan maksud menciptakan permintaan palsu terhadap teknologi penanganan sampah. Kemudian, pada akhirnya juga menghasilkan polusi dalam berbagai kerja sama pembangunan. Sementara, sebenarnya mereka (masih) membuang sampah plastik di perbatasan wilayah kita,” kata Mayang lewat keterangan tertulisnya, Jumat (19/4).

Ia bersama organisasi masyarakat sipil lainnya mendesak pemimpin ASEAN untuk menjaga wilayah ini sebagai tempat solusi yang bermanfaat, berkelanjutan, dan terbukti dengan memastikan perjanjian plastik global yang ambisius.

Organisasi masyarakat sipil mendesak para pemimpin ASEAN untuk bersikap tegas mengakhiri pencemaran plastik. Foto: Aliansi Zero Waste Indonesia

INC-4 Pengingat Penting bagi Negara PBB

INC-4 merupakan pengingat penting bagi Negara-negara Anggota (PBB). Khususnya, untuk melindungi hak-hak rakyat mereka yang mata pencaharian, kesejahteraan, keadilan antar-generasi, dan keadilan gender bergantung pada nasib perjanjian yang prospektif.

Kendati demikian, organisasi-organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara pun terus menyerukan kepada para delegasi ASEAN. Mereka menyuarakan untuk mengambil langkah konkrit dalam perjanjian mengikat mengatasi pencemaran di seluruh siklus hidup plastik. Terutama, dengan memprioritaskan pengurangan produksi plastik global.

BACA JUGA: Bank Sampah GESIT Tawarkan Produk Isi Ulang untuk Atasi Plastik

Kemudian, secara bertahap mereka juga terus menyerukan untuk menghentikan penggunaan bahan kimia berbahaya, termasuk polimer yang membentuk plastik.

Pengkampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar mengatakan, ASEAN merupakan pasar terbesar bagi perusahaan multinasional yang memproduksi jutaan ton sampah plastik, terutama kemasan sachet.

“Mereka mendapatkan keuntungan, sementara kita mendapatkan masalah,” imbuhnya.

Menurut Ghofar, perjanjian plastik global adalah kesempatan besar bagi negara-negara ASEAN untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Asia Tenggara bukan sumber utama pencemaran plastik. Asia Tenggara adalah sumber solusi untuk mengatasi pencemaran plastik.

“Kami sebagai warga ASEAN berharap bahwa para pemimpin ASEAN dapat memberikan contoh dengan mendukung upaya untuk mengakhiri kolonialisme sampah dan mengurangi produksi plastik. Lalu, mengintegrasikan ekosistem penggunaan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Bupati Gresik  Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) mendukung pegiat lingkungan cilik asal Gresik, Aeshnina Azzahra Aqilani wakili suara anak Indonesia dalam Intergovernmental Negotiating Committee keempat (INC 4). Aeshnina yang akrab disapa Nina akan menghadiri Konferensi United nation for Environmental Programme (UNEP) 23-29 April 2024 di Ottawa Kanada.

Nina yang sekaligus sebagai Koordinator River Warrior Indonesia menjelaskan bahwa INC keempat ini adalah kesepakatan global yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kesepakatan itu untuk menanggulangi krisis pencemaran akibat sampah plastik.

“Dalam konferensi ini akan dibahas draft global plastic treaty atau kesepakatan global dalam mengatasi krisis plastik,” kata Nina.

BACA JUGA: Pegiat Lingkungan Cilik Surati Jokowi Soal Sampah Impor

Gus Yani mendukung aksi Nina yang akan mendorong negara-negara maju untuk tidak membuang sampah plastik ke wilayah Indonesia, khususnya Gresik. Ia berharap Nina bisa mempromosikan upaya-upaya Pemkab Gresik dalam mengurangi plastik sekali pakai.

“Pemkab Gresik sudah memiliki peraturan daerah pengurangan plastik sekali pakai. Kemudian, membangun TPST dan kampung-kampung zero waste di Gresik. Hal itu sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran akibat sampah Plastik,” ujar Gus Yani lewat keterangan tertulisnya, Selasa (16/4).

Bupati Gresik Gus Yani mendukung pegiat lingkungan cilik dalam INC keempat. Foto: Ecoton

Pemkab Gresik Maksimalkan Pengurangan Plastik

Gus Yani mengatakan bahwa dalam kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gresik juga terus memaksimalkan pengurangan bungkus makanan plastik sekali pakai. Pemkab Gresik menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya kerja sama dengan negara maju dalam pengurangan sampah plastik.

Pada kesempatan lain, Gus Yani terus mengingatkan bahwa saat ini sampah plastik menjadi masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu perubahan mindset gaya hidup untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

BACA JUGA: Nina Kembali Surati Jokowi, Kali Ini Terkait Kemasan Plastik

Berdasarkan data dari laman Kabupaten Gresik, pada 2023 tercatat sebanyak 720 meter kubik sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik per hari. Dalam programnya, pengelolaan sampah menjadi salah satu target prioritas hingga tahun 2024. Saat ini, TPA Ngipik pun sudah mempunyai mesin sampah Refuse-derived fuel (RDF).

Dengan Mesin RDF, sampah-sampah tersebut akan diolah dan dipilah antara sampah organik maupun sampah plastik. Gus Yani mengungkapkan, permasalahan sampah di Kabupaten Gresik kini mulai dapat terpecahkan dengan adanya mesin RDF tersebut.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Intergovernmental Negotiating Committee (INC) keempat akan membahas terkait negosiasi perjanjian plastik. Agenda tersebut akan terlaksana pada April 2024 di Kanada. Menurut Dietplastik Indonesia, apabila proses negosiasi ini bisa mendapatkan kesepakatan untuk pengurangan produksi plastik, hal itu bisa menjadi salah satu langkah mengurangi potensi timbulnya sampah plastik secara global.

INC atau proses negosiasi antarpemerintah merupakan perundingan untuk membahas penyusunan perjanjian global terkait plastik. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri polusi plastik.

“Saat ini, proses negosiasi untuk menghasilkan instrumen perjanjian hukum yang mengikat mengenai solusi polusi plastik masih berlangsung melalui INC. Proses negosiasi yang berlangsung membahas 13 core obligations untuk mengatasi polusi plastik. Salah satunya mengatur pengurangan produksi plastik,” ujar Manajer Komunikasi Dietplastik Indonesia, Adithiyasanti Sofia kepada Greeners, Jumat (23/2).

BACA JUGA: Solusi Atasi Sampah Plastik Global Jangan Palsu

Adithiyasanti menambahkan, saat ini belum ada ketentuan spesifik mengenai jenis plastik apa yang akan diatasi. Namun, salah satu pembahasan core obligation dalam proses INC adalah mengenai problematic and avoidable plastics.

“Termasuk di dalamnya adalah plastik sekali pakai dan produk plastik lainnya yang berpotensi menghasilkan mikroplastik. Selain itu, dalam core obligations pada proses INC mengedepankan pengganti produk plastik wajib mengedepankan keamanan dan dampak terhadap kesehatan,” tambah Adithiyasanti.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sampah di Indonesia rata-rata mencapai 17 juta ton per tahun. Pada tahun 2023, plastik menjadi penyumbang sampah terbesar kedua sebanyak 18,9%.

Perlu negosiasi perjanjian plastik untuk mengatur pengurangan produksi plastik. Foto: Freepik

Sampah Plastik Mendominasi

Pegiat Zero Waste Ecological Observation and Wetland Conservations (Ecoton), Tonis Afrianto mengatakan bahwa saat ini kondisi sampah plastik di Indonesia sudah merata mencemari semua lingkungan. Dominasi sampah tersebut adalah kemasan sachet dan kantong kresek berwarna.

“Artinya, memang saat ini kondisi sampah plastik di Indonesia menjadi emergensi. Kalau dikategorikan, ya, tentu warnanya sudah merah,” ujar Tonis.

Misalnya, Ecoton merupakan salah satu komunitas yang aktif membersihkan sampah di laut, mengumpulkan hingga 500 kilogram sampah dalam sekali aksi. Faktanya, dominasi sampah tersebut adalah sampah plastik.

“Sepertinya, sampah ini sudah tidak bisa teratasi lagi, kecuali ada revolusi pengurangan. Jadi, bukan lagi membahas bagaimana cara penyelesaian cara daur ulang, tapi sudah seharusnya fokus ke pengurangan,” ujar Tonis.

BACA JUGA: Perjanjian Plastik Sulit Dinegosiasikan Sejak dari Hulu

Tonis menambahkan, data Ecoton yang rilis pada tahun 2018 membuktikan bahwa sampah plastik bukan hanya berdampak pada lingkungan saja, melainkan juga pada hewan dan manusia.

“Terutama ikan di sungai, sekarang sudah mengalami gangguan hormon. Sebab, plastik sendiri tersusun atas zat yang bermacam-macam, itu toksik dan beracun. Jadi, kalau plastik itu sudah rusak dan otomatis yang tersusun itu akan bocor ke lingkungan, salah satunya ke sungai dan itu akan mudah untuk ikan konsumsi,” ungkap Tonis.

Ikan yang memakan plastik ini dapat menimbulkan efek yang mengganggu hormon ikan. Ecoton pun pernah menemukan ikan yang memiliki dua kelamin akibat hormonnya terganggu. Sebab ikan tersebut banyak mengonsumsi mikroplastik.

Perlu Solusi Guna Ulang sebagai Pengganti Plastik

Sementara itu, Dietplastik Indonesia juga telah berpartisipasi aktif dalam INC dengan menyusun dua dokumen kertas kebijakan, yang mendorong solusi guna ulang sebagai pengganti plastik sekali pakai. Terutama, untuk sektor jasa makanan dan minuman, serta ritel.

“Solusi guna ulang kami harap bisa masuk ke dalam perjanjian global ini, dengan mengedepankan standar yang aman untuk kesehatan manusia dan tidak merusak lingkungan,” imbuh Adithiyasanti.

Saat ini, lanjut Adithiyasanti, memang belum ada kesepakatan dari proses tiga INC yang sudah berlangsung dari tahun 2022. Namun, pada INC kedua dan ketiga telah menghasilkan dokumen Revised Zero Draft.

“Dokumen itu bisa menjadi dasar penyusunan dokumen kesepakatan yang masih akan melalui pembahasan pada INC keempat pada bulan April 2024 dan INC kelima di bulan November 2024. Kami harap pada INC keempat dan kelima, sudah bisa terpetakan bagaimana proses forum negosiasi ini bisa berjalan ketika nantinya sudah ada kesepakatan,” kata Adithiyasanti.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar menyebut bahwa Global Plastic Treaty akan menjadi sebuah revolusi terbesar kedua dalam gerakan lingkungan hidup setelah Paris Agreement. Sebab, dampaknya akan terasa seluruh sektor dunia. 

Plastic Treaty merupakan upaya dan dukungan internasional untuk mengatasi pencemaran lingkungan global akibat polusi plastik. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri polusi plastik.

Saat ini, Indonesia dan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpartisipasi aktif dalam INC (Intergovernmental Negotiating Committee). Sejumlah negara melakukan perundingan International Legally Binding instrument (ILBI) on Plastic Pollution, Including in The Marine Environment.

BACA JUGA: HPSN 2024: Saatnya Menilik Sampah Spesifik

“Ini akan menjadi revolusi kedua untuk konvensi. Maka, dunia usaha, non governmental organization (NGO), akademisi, dan yang lainnya, mari ambil kesempatan ini udah mengambil keuntungan bersama alih-alih melawannya. Sebab, dunia sedang berubah dalam persoalan sampah plastik. Jangan lawan revolusi itu, justru perlu ikuti,” ungkap Novrizal di Seminar dan Workshop Towards International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution di Jakarta, Kamis (22/2). 

Menurut Novrizal, konsep ILBI harus dipikirkan secara upstream dan downstream (hulu dan hilir). Mulai dari primary plastic produsen sampai ke pengelolaan plastik. Misalnya, Extended producer responsibility (EPR), bahan kimia plastik, single use plastic, 3R, behavioral change, public participation, Refuse Derived Fuel (RDF), waste to energy, dan sebagainya. 

“Ada beberapa negara yang fokus ke salah satunya saja. Namun, konsep dasarnya tetap kedua itu, upstream and downstream. Di Indonesia, 95% dari konsep ILBI Global Plastic Treaty sudah in-line,” ujar Novrizal.

Global Plastic Treaty akan menjadi sebuah revolusi terbesar kedua dalam gerakan lingkungan hidup. Foto: Dini Jembar Wardani

KLHK Luncurkan Kampanye RESIK

Sementara itu, KLHK telah meluncurkan kampanye RESIK (Redefining Solutions on Plastic Pollution Towards Integrated Policy and Knowledge). Kampanye publik tersebut dalam rangka menyambut INC-4 di Canada pada April 2024.

Indonesia semakin meningkatkan keseriusannya melalui kampanye publik yang kolaboratif. Kampanye RESIK merupakan inisiasi Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dengan dukungan Kedutaan Canada di Indonesia, beberapa organisasi masyarakat sipil, serta komunitas yang memiliki perhatian sama.

KLHK bersama Kedutaan Besar Canada untuk Indonesia meluncurkan RESIK pada Kamis (22/2). Dalam pelaksanaan kampanye RESIK, terdapat beberapa program, yaitu seminar dan workshop, kompetisi, dan aksi lainnya.

BACA JUGA: Bertemu Dubes Norwegia, Menteri LHK Bahas Pengurangan Emisi

Head of Environment Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia menjelaskan bahwa “resik” dalam bahasa Jawa memiliki arti bersih, sehingga telah mewakili orientasi UNDP Indonesia dalam mengatasi polusi plastik.

“UNDP Indonesia berdedikasi untuk mendukung penanggulangan polusi plastik di lingkungan laut. UNDP Indonesia gembira dapat bergabung dalam kolaborasi inovatif antara sektor publik dan swasta dalam mengatasi polusi plastik laut,” ujar Aretha.

Global Plastic Treaty Menjadi Tonggak Penting

Aretha menambahkan, keberhasilan realisasi Global Plastic Treaty atau perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang plastik akan menjadi tonggak penting. Lewat perjanjian ini, akan ada kesepakatan yang bisa membantu mengurangi sampah plastik.

“Jumlah sampah di laut bisa menutupi satu juta lapangan sepak bola. Setiap tahunnya, kita membuang 8 juta plastik ke laut dan ikut serta dalam kerusakan lingkungan global. Kami bertujuan untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025 dan waktu yang kita miliki hanya tersisa lebih sedikit,” tambah Aretha.

Sementara itu, Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia, H. E. Jess Dutton mengatakan polusi plastik tidak mengenal batas negara yang berdampak pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Menurutnya, setiap negara perlu meningkatkan berbagai upaya untuk memerangi polusi plastik

“Kami menantikan kerja sama lebih lanjut dari Ibu Vivien dalam mempersiapkan INC-4. Kami sangat ingin menunjukkan beberapa program yang sangat konkrit. Khususnya, bagi Indonesia sebagai pemain kunci, sehingga kami dapat memastikan bahwa tujuan bersama kami tercapai,” ungkap Dutton dalam sambutannya.

Semua Institusi Perlu Ikut Atasi Polusi Plastik

Setiap tanggal 21 Februari diperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Dengan diadakannya HPSN sekaligus untuk memperingati tragedi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah tahun 2005 yang longsor.

Direktur Jenderal PSLB3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan 40% TPA di Indonesia masih open dumping. Sebab, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa TPA adalah tempat pembuangan sampah.

“Dengan adanya Undang-Undang Sampah Tahun 2018 benar-benar mengubah mindset. Awalnya, sampah hanya dibuang saja, sekarang ada proses 3R (Reuse, Reduce, Recyle) dan juga yang lainnya. Maka dari itu, ke depannya kami berharap TPA hanyalah menjadi tempat pembuangan residu, yaitu sampah yang benar-benar tidak bisa terolah,” kata Vivien.

Menurutnya, semua lembaga dan institusi perlu bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini. Apalagi, saat ini sudah ada INC yang akan segera merampungkan Global Plastic Treaty.

“Kita perlu mengubah mindset, yaitu bagaimana sampah bisa dipergunakan ulang. Persoalan sampah plastik bukan tugas KLHK semata, tapi merupakan tugas bersama-sama. Kami juga mengundang para pemangku kepentingan hari ini untuk sosialisasi ILBI on Plastic Pollution, ” imbuh Vivien.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia