Jakarta (Greeners) – Laut memiliki peran penting dalam menopang kehidupan manusia, mulai dari penyediaan pangan hingga mendukung ekonomi global. Namun, studi terbaru dari University of California – Santa Barbara (UCSB) mengungkapkan bahwa lautan kini berada di ambang batas berbahaya. Ada berbagai dampak kerusakan laut akibat meningkatnya tekanan manusia dan perubahan iklim.

Selama ribuan tahun, luasnya lautan yang tampak tak terbatas kelimpahannya membuat manusia mengandalkannya sebagai sumber makanan, materi, serta tempat rekreasi, bisnis, kesehatan, dan pariwisata. Lautan menjadi penopang gaya hidup dan penghidupan masyarakat di seluruh dunia.

Namun, menurut para peneliti UCSB dan National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS), masa depan lautan saat ini mengkhawatirkan. Ahli ekologi kelautan sekaligus Direktur NCEAS, Ben Halpern mengatakan bahwa dampak kumulatif manusia terhadap kerusakan laut saat ini sudah sangat besar dan akan berlipat ganda pada tahun 2050.

BACA JUGA: Orang Utan Tapanuli Terancam Punah, Mitigasi Konflik dengan Manusia Jadi Prioritas

“Ini tidak terduga. Bukan karena dampaknya akan meningkat, itu tidak mengejutkan, melainkan karena dampak (kerusakan laut) akan meningkat begitu banyak, begitu cepat,” ujar Halpern melansir Phys, Selasa (9/9).

Tim peneliti, yang mencakup kolaborator dari Universitas Nelson Mandela di Afrika Selatan, juga menemukan bahwa daerah tropis dan kutub akan mengalami perubahan dampak tercepat. Bahkan, wilayah pesisir akan merasakan beban terbesar dari peningkatan dampak kerusakan laut.

Memetakan Jejak Manusia di Lautan

Seiring meningkatnya aktivitas manusia di laut dan pesisir, dampaknya terhadap lingkungan laut pun meningkat. Halpern dan sekelompok ilmuwan pertama kali menangani tantangan untuk memahami bagaimana elemen-elemen ini saling terkait dan memengaruhi lautan hampir 20 tahun yang lalu, yang kemudian menjadi dasar bagi studi ini.

“Orang-orang melacak satu isu pada satu waktu, tetapi tidak semuanya sekaligus. Yang lebih penting, ada persepsi yang meluas bahwa lautan begitu luas sehingga dampak manusia tidak mungkin separah itu,” kata Halpern.

Sebagai bagian dari upaya mereka, tim ini mengembangkan model komprehensif untuk mengukur dampak manusia terhadap lautan. Dari penelitian itu, mereka menghasilkan sebuah makalah penting di jurnal Science pada tahun 2008. Dalam studi tersebut, mereka menggabungkan 17 set data global untuk memetakan intensitas dan cakupan aktivitas manusia di seluruh lautan dunia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di masa depan, pemanasan laut dan hilangnya biomassa akibat aktivitas perikanan akan menjadi kontributor terbesar terhadap dampak kumulatif terhadap laut. Wilayah tropis akan menghadapi peningkatan dampak yang pesat. Sementara, wilayah kutub yang saat ini sudah mengalami tekanan tinggi juga akan menghadapi dampak yang lebih parah lagi.

Dampak Besar Rusaknya Laut bagi Kehidupan Manusia

Para peneliti mengungkapkan bahwa pesisir dunia akan menanggung beban dampak kumulatif yang semakin meningkat. Bagi mereka, hal ini bukanlah sebuah kejutan, mengingat sebagian besar aktivitas dan pemanfaatan laut oleh manusia memang terjadi di wilayah pesisir.

Namun, kenyataan ini tetap mengkhawatirkan. Pesisir merupakan kawasan di mana manusia memperoleh nilai paling besar dari laut. Hal ini baik sebagai sumber pangan, mata pencaharian, maupun berbagai manfaat lainnya. Banyak negara sangat bergantung pada ekosistem pesisir untuk mendukung kehidupan ekonomi dan sosial mereka.

BACA JUGA: Empat Warga Pulau Pari Gugat Holcim di Swiss, Tuntut Keadilan atas Krisis Iklim

Melihat kekhawatiran itu, para peneliti menekankan pentingnya penerapan kebijakan yang dapat mengurangi dampak tersebut. Langkah-langkah seperti mitigasi perubahan iklim dan penguatan pengelolaan perikanan dinilai sangat krusial untuk menekan laju kerusakan.

Selain itu, pengelolaan habitat pesisir yang rentan, seperti rawa asin dan hutan bakau, juga perlu jadi prioritas. Hal ini penting untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem tersebut.

Dengan menyajikan prakiraan dan analisis ini, para peneliti berharap segera ada langkah-langkah efektif. Perlu tindakan yang cepat dan tepat. Hal ini bertujuan agar dampak negatif akibat meningkatnya tekanan aktivitas manusia terhadap laut bisa berkurang atau bahkan dicegah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, telah memutus perkara pencemaran Laut Natuna Utara Perairan Indonesia pada Rabu (10/7). Terdakwa adalah Mahmoud Mohamed Abdelazi Mohamed Hatiba (43), nakhoda kapal MT Arman 114 berbendera Iran. Hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan denda 5 miliar kepada nakhoda kapal tersebut.

Nakhoda dengan status kewarganegaraan Mesir itu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 69 ayat (1) Huruf a jo Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila pidana denda tidak terdakwa bayar, ia akan menerima hukukan pidana kurungan selama enam bulan.

Selain itu, majelis dalam putusannya menyatakan barang bukti berupa satu unit Kapal (MT Arman 114 Berbendera Iran) beserta muatan light crude oil, sejumlah 166.975,36 metrik ton dirampas untuk negara. Putusan Majelis Hakim PN Batam tersebut telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

BACA JUGA: Pencemaran Laut, Persoalan Dasar Sampah Belum Terjawab

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani menjelaskan bahwa vonis majelis hakim PN Batam menjadi pembelajaran penting bagi pelaku kejahatan lingkungan. Khususnya, bagi pelaku pencemaran laut Indonesia.

“Kita harus menindak tegas kapal-kapal asing yang menjadikan laut Indonesia jadi tempat pembuangan limbah. Pelaku kejahatan seperti ini harus dihukum maksimal agar ada efek jera,” katanya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/7).

Kapten kapal berbendera Iran divonis 7 tahun penjara karena mencemari laut Indonesia. Foto: KLHK

Air Laut Terkontaminasi Tumpahan Minyak

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda mengungkapkan kasus ini bermula dari hasil tangkapan Petugas Patroli KN Marore 322 Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Mereka telah melihat dua kapal tanker yang saling menempel dan mematikan Automatic Identification System (AIS).

Selanjutnya, tim Bakamla RI mendekati dan terlihat Kapal MT Arman 114 berbendera Iran bermuatan light crude oil dan MT Tinos. Mereka menduga kapal tersebut telah melakukan kegiatan ship to ship secara ilegal. Dari hasil pengamatan drone, terlihat sambungan pipa kedua kapal kapal terhubung. Bahkan, terdapat juga oil spill dari kapal MT Arman 114.

Akhirnya, tim Bakamla RI mengambil sampel air laut yang terkontaminasi minyak akibat oill spill (tumpahan minyak). Tim juga memeriksa Kapal MT Arman 114 dibantu oleh coast guard Malaysia.

BACA JUGA: KIARA: 13.000 Sampah Plastik Mengapung di Permukaan Laut

Selanjutnya, tim membawa kapal MT Arman 114 Berbendera Iran ke Perairan Batam untuk tindakan lanjutan. Kemudian, pada 11 Juli 2023, Bakamla RI melimpahkan kasus ini kepada KLHK. Setalah itu, Gakkum LHK melakukan pendalaman dan penyidikan sesuai kewenangan.

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel air laut yang terkontaminasi oil spill dan keterangan ahli, fakta menunjukkan bahwa terjadi pencemaran air laut di Laut Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau akibat oil spill dari Kapal MT Arman 114.

Hakim Jatuhkan Hukuman kepada Pencemar Laut Indonesia

Sebelumnya, pada 15 Juni 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam juga pernah menjatuhkan hukuman pidana 7 tahun penjara dan denda Rp5 milliar terhadap kasus memasukkan limbah B3 ke wilayah NKRI. Hukuman itu hakim berikan kepada Chosmus Palandi sebagai Kapten Kapal SB Cramoil Equity berbendera Belize.

Selain itu, pada 25 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan hukuman kepada Chen Yi Qun. Ia merupakan warga negara China (Nakhoda Kapal Tanker MT Freya berbendera Panama). Chen Yi Qun bersalah karena melakukan tindak pidana dumping limbah B3 ke laut. Ia mendapatkan hukuman pidana penjara satu tahun dan denda dua miliar.

Rasio mengatakan, KLHK sangat mengapresiasi para jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Batam yang menuntut hukuman berat kepada pelaku. Pihaknya juga mengapresiasi Kejari Batam, Kejati Kepulauan Riau, serta Kejaksaan Agung atas dukungan dan komitmen dalam penanganan perkara ini.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sebanyak 59 % dari sampah plastik yang mengalir di sembilan muara sungai ke Teluk Jakarta adalah styrofoam berbentuk wadah makanan.

Fakta ini terungkap dari hasil penelitian Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) yang kini menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dari penelitian itu mereka menyebut dari 18 kota utama Indonesia sebanyak 0,27 juta ton hingga 0,59 juta ton sampah masuk ke laut selama kurun waktu 2018. Sampah styrofoam adalah sampah yang mendominasi.

Kepala Subdirektorat Tata Laksana Produsen Direktorat Pengurangan Sampah Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ujang Solihin Sidik mengatakan, untuk memutus sampah plastik, termasuk styrofoam tak cukup hanya membersihkannya.

Harus mendesak dan mengedukasi berbagai elemen masyarakat. Termasuk produsen dan pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan styrofoam.

“Upaya terbaik bukan hanya bersih-bersih pantai tapi bagaimana menghindari, mencegah styrofoam ini dari pelaku usaha dan produsen. Kita dorong dan desak mereka,” katanya dalam Webinar The Antheia Project X Energel.Id: Generasi Muda Membangun Perilaku Sustainable Living dengan #SayNoToStyrofoam, Minggu (19/12).

Dalam hal ini pemerintah terus mendorong produsen agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Salah satunya, pemerintah akan menghilangkan secara bertahap (phase out) sejumlah produk dan kemasan plastik sekali pakai.

“Karena aturannya sudah jelas. Pada 30 Desember 2029 itu batas terakhir pemakaian styrofoam di rumah makan, restoran, kafe dan hotel,” ucap Ujang yang akrab disapa Uso.

Ia menyebut, secara material bahan styrofoam semacam plastik. Adapun kandungannya yaitu benzene dan styrene. Ia menyebut, pembakaran styrene akan menghasilkan gas yang berbahaya bagi kesehatan.

Tahun 2029 Tidak Ada Lagi Kemasan Styrofoam

Peraturan Menteri KLHK Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen menjabarkan berbagai produk kemasan plastik yang akan phase out. Kemasan itu antara lain styrofoam, kemasan berbahan plastik PVC dan PS, sedotan plastik, kemasan sachet kurang dari 50 ml atau 50 gram. Selain itu juga alat makan dan minum sekali pakai serta kantong belanja plastik.

Pemerintah juga meminta produsen untuk melakukan desain ulang dengan menggunakan bahan guna ulang dan mudah didaur ulang.

Sampai Desember 2022 ini, sudah ada sebanyak 101 pemerintah kabupaten dan kota dan 2 provinsi yang telah melakukan percepatan implementasi Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 melalui kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di daerah.

Gaya hidup mengurangi sampah plastik dapat cegah mikroplastik cemari sungai dan laut. Foto: Shutterstock

Gerakan Kaum Muda

Sementara, Co-Founder of The Antheia Project Ruhani Nitiyudo mengatakan, edukasi dan aksi nyata mengenai sustainable living perlu. Hal ini agar semakin banyak orang yang terlibat dan peduli pada alam.

Untuk itu, dukungan semua pihak termasuk generasi muda sangat penting. Melalui webinar ini, harapannya lebih banyak kaum muda yang terdorong untuk menjadi ‘Changemakers’ dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan.

“Kami memulai dari gen Z dan generasi milenial terlebih dahulu. Karena kami yakin merekalah kini yang memegang peran besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk ditempati,” ungkapnya.

Ia berharap para ‘Changemakers’ selalu menjaga optimisme hidup berkelanjutan. Caranya bisa mereka mulai dari langkah sederhana yaitu mengingatkan sesama untuk #SayNoToStyrofoam.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Asosiasi Komunitas Sungai (AKSI) Nusantara meragukan komitmen Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) dalam G20 yang akan melakukan pengurangan sampah plastik ke laut hingga 70 % pada tahun 2025.

Berdasarkan investigasi AKSI Nusantara dan Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN) masih banyak sampah plastik di sepanjang pesisir dan sungai di Indonesia.

“Bahkan di Provinsi Maluku utara, Maluku, Sulawesi dan Papua Barat sampah plastik dari sungai langsung masuk ke laut tanpa adanya upaya pencegahan,” kata Manajer Litigasi AKSI Nusantara Kholid Basyaiban.

Ia menyebut, pemerintah hanya sibuk seremonial dan tidak menyentuh grassroot. Imbasnya, rencana pengurangan sampah plastik akan sulit tercapai.

Tim AKSI Nusantara dan ESN kumpulkan sampah di pesisir. Foto: ESN

Pengurangan Sampah Plastik Belum Membumi

Program pengurangan sampah tertuang dalam roadmap pengurangan sampah plastik.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 75 Tahun 2019 menargetkan 30 % pengurangan dan penanganan 70 % sampah. Namun, Kholid menyebut pemerintah kurang serius dalam pengolahan sampah.

“Karena hingga kini pemda hanya mampu menangani kurang dari 40 % penduduk sehingga 60 % penduduk masih tidak terlayani. Mereka akan membuang sampah ke sungai dan 47 % lebih sampah yang tercecer akan dibakar,” ujar dia.

Lebih parahnya lagi jika sampah yang tercecer tanpa ketepatan pengelolaan akan dibakar begitu saja.
Fakta temuan ceceran sampah masih banyak mereka jumpai di Pesisir Utara Jawa dan Selat Madura.

Manajer brand audit AKSI Nusantara Alaika Rahmatullah menyatakan, berdasarkan hasil investigasi sampah masih membanjiri daerah Pesisir Jawa seperti Demak, Kudus, Pati, Tuban. Selain itu juga di Pacitan, Muara Bengawan Solo di Gresik, Pantai Kenjeran, dan Pantai Kamal.

Keberadaan sampah di kawasan pesisir umumnya berasal dari sungai-sungai di Pulau Jawa. Sejumlah sungai itu bermuara di Pesisir Utara seperti Sungai Juwana, Bengawan Solo, dan Brantas.

“Jika sampah ini bisa dikendalikan, tidak masuk ke dalam aliran sungai maka, sampah plastik yang masuk ke laut akan berkurang,” ungkapnya.

Alaika menyebut pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah. Pemerintah daerahnya dilewati sungai seperti Bengawan Solo, Juwana, Brantas, Ciliwung, Citarum, Cisadane dan Ciujung harus memprioritaskan pengendalian sampah plastik agar tidak masuk ke sungai.

Sementara, pemerintah pusat sebagai institusi pengelola sungai-sungai nasional harus pro aktif beraksi menjaga sungai agar tidak menjadi tempat sampah.

Sedotan plastik menjadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan. Foto: ESN

Pemerintah Abai

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebut sungai-sungai di Indonesia harus nihil sampah. Namun, peneliti ESN, Prigi Arisandi menyatakan tidak adanya upaya ekstra dari pemerintah untuk melindungi sungai dari pencemaran sampah plastik.

“Sebanyak 99% sungai-sungai di Indonesia tercemar mikroplastik. Sungai Indonesia tercemar mikroplastik yang ada di perairan akibat melubernya sampah ini di sungai. Sampah plastik seperti tas kresek, styrofoam, sedotan, botol plastik, sachet terpecah-pecah menjadi serpihan plastik kecil berukuran lebih kecil dari 5 mm,” ungkapnya.

Dampak buruk mikroplastik sangat merugikan. Prigi menyebut, bahwa mikroplastik akan masuk ke dalam tubuh manusia mencemari air susu ibu dan dalam darah manusia.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pengusaha dan Aktivis Lingkungan, Susi Pudjiastuti mengingatkan masyarakat, pemimpin muda untuk berpartisipasi dengan mengubah gaya hidup ramah lingkungan secara konsisten. Salah satunya dengan bijak kelola sampah sehingga tidak berakhir di lautan.

“Jangan apa-apa habis pakai lalu buang begitu saja,” katanya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyebut, jika memang sudah harus masyarakat buang, pilah dulu sampah di rumah. Sekarang sudah ada akses dari program daur ulang Garnier #OneGreenStep agar sampah tidak berakhir di laut.

“Fenomena sampah berakhir di laut ini juga harus kita akhiri, kita tenggelamkan,” tegasnya.
Hal ini Susi sampaikan dalam talkshow #OneGreenStep Pilah Sampah dari Rumah di Jakarta, baru-baru ini.

Penerapan gaya hidup berkelanjutan menjadi salah satu langkah untuk melindungi bumi. Akan tetapi faktanya, mempraktikkan gaya hidup ini bukanlah hal mudah.

Berdasarkan studi global yang Garnier lakukan dalam laporan tahunan #OneGreenStep, 83 % responden bersedia mengadopsi kebiasaan yang lebih berkelanjutan pada tahun 2022. Persentase tersebut meningkat dibanding tahun 2021 lalu yaitu 81 %. Akan tetapi, hanya 5 % responden yang menjalankan gaya hidup berkelanjutan.

Implementasi Gaya Hidup Berkelanjutan Hadapi Tantangan

Chief Corporate Affairs, Engagement and Sustainability, L’Oreal Indonesia Melanie Masriel menyatakan, kesadaran gaya hidup berkelanjutan sudah mulai tumbuh. Namun, ada tantangan dalam implementasinya.

“Rasa malas, sulit, kurangnya pilihan, terbatasnya informasi serta adanya anggapan bahwa gaya hidup berkelanjutan itu mahal menjadi tantangan dalam mengadopsi kebiasaan ini,” kata Melanie.

Sebagai brand kecantikan berkelanjutan, Garnier menjalankan komitmennya dalam Green Beauty yang telah mereka luncurkan tahun 2020 melalui #OneGreenStep. Salah satunya yaitu dengan memilah dan mendaur ulang sampah.

“Sekarang bagaimana kita sama-sama menjadikan gaya hidup baru ini kebiasaan baru karena satu langkah hijau saja bisa berdampak bagi bumi,” ujar dia.

Garnier berkomitmen mengelola sampah yang mereka hasilkan. Foto: Greeners/Ramadani Wahyu

Garnier Pionir Brand Kecantikan Kelola Sampah

Lebih lanjut, Garnier pun telah menjadi pionir brand kecantikan yang menyediakan pengelolaan sampah online dan offline secara gratis. Kegiatan ini bekerja sama dengan eRecycle dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain memberikan akses yang mudah, Garnier juga mengajak banyak tokoh-tokoh inspiratif untuk menjangkau dan mengedukasi lebih banyak masyarakat, terutama kaum muda.

Program Garnier Green Beauty sendiri merupakan bagian dari L’Oréal For The Future. Salah satu komitmennya untuk mengurangi timbulan sampah melalui 3 strategi utama. Strategi itu yaitu mengurangi penggunaan plastik virgin melalui inovasi kemasan (reduce), beralih ke kemasan daur ulang (replace) dan mengumpulkan kembali sampah kemasan dari konsumen (recollect).

Garnier dari PT L’Oreal Indonesia merupakan salah satu produser pertama yang telah berkomitmen untuk memenuhi target KLHK. Tepatnya pada Permen LHK No 75 Tahun 2019 yang meminta produsen mengurangi timbulan sampah sebanyak 30 % di tahun 2029.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, kontaminasi paracetamol di Perairan Jakarta perlu kajian lanjutan. Kontaminasi ini belum masuk kategori pencemaran air permukaan dan laut, namun sebagai polutan yang baru Indonesia pelajari (emerging pollutant).

Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, paracetamol tidak termasuk sebagai perhitungan pencemaran air di Jakarta. Hal itu karena paracetamol masuk ke dalam emerging pollutant.

“Paracetamol itu bukan, belum atau tidak menjadi baku mutu atau standar untuk pencemaran air, baik pencemaran air laut maupun pencemaran air permukaan. Sebab paracetamol dan sejenisnya ini disebut sebagai pencemaran yang sifatnya emerging pollutant,” kata Vivien pada media briefing virtual di Jakarta, Selasa (5/10).

Menanggapi hasil riset tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang pencemaran limbah paracetamol di Perairan Jakarta itu, Vivien berpendapat, paracetamol memiliki konsentrasi yang sangat kecil dan belum terdapat baku mutu yang terkait.

WHO Belum Mendeteksi

World Health Organization (WHO) juga belum mendeteksi paracetamol sebagai salah satu unsur pencemar lingkungan. Sehingga, paracetamol itu memiliki kemungkinan yang kecil untuk mengganggu kesehatan. Tetapi lanjutnya, KLHK tetap memantau emerging pollutant ini dengan penelitian dan analisis lebih lanjut.

“Kita memiliki perhatian terhadap isu kontaminan of emerging concern ini. Kita memiliki kemampuan peneliti dengan menggunakan peralatan advanced analytics teknik untuk mendeteksi bahan kimia yang konsentrasinya sangat kecil,” ucapnya.

Sebelumnya, BRIN menemukan konsentrasi paracetamol di Teluk Jakarta yang relatif tinggi (420-610 ng/L). Penelitian tersebut terkonsentrasi pada lima titik perairan di Pantai Eretan dan Teluk Jakarta, yaitu Muara Angke, Ancol, Tanjung Priok, dan Cilincing. Dari lima titik, dua titik terdeteksi terkontaminasi paracetamol, yaitu Muara Angke dan Ancol.

Peneliti BRIN Zainal Arifin mengungkapkan, penelitiannya pada kerang selama 24 hari. Hasilnya, kandungan paracetamol dapat menyebabkan kerusakan sistem reproduksi pada kerang.

Namun, Zainal menambahkan, hasil tersebut berdasarkan penelitian di laboratorium dan belum terdapat data pasti apabila paparan pada kerang terjadi langsung di alam.

Perlu kajian lanjutan untuk memastikan cemaran paracetamol di perairan Jakarta. Foto: Shutterstock

Penelitian Lanjutan Polutan 

Pencemaran paracetamol di Jakarta butuh kajian mendalam untuk agar melahirkan penanganan tepat. Apalagi transisi emerging pollutant menjadi bahan mutu lingkungan membutuhkan beberapa tahapan dan penelitian lanjutan.

“Untuk emerging pollutant dan kemudian menjadi bahan mutu lingkungan itu biasanya harus ada data series, pemantauan series sehingga kita menemukan polanya, dari situ kita bisa menentukan baku mutu lingkungannya,” tutur Vivien.

Sependapat dengan itu, Peneliti Institut Pertanian Bogor Etty Riani menilai, kadar paracetamol yang di Teluk Jakarta masih terhitung kecil. Selain itu, paracetamol juga memiliki waktu paruh atau turunnya kadar obat relatif pendek. Hal ini memungkinkan tubuh memetabolisme paracetamol sebanyak 95 % dan sekitar 5 % akan luruh ke lingkungan.

“Karena memang waktu paruhnya pendek dan jumlahnya juga sedikit, sehingga akumulasinya pun juga kemungkinan potensinya akan sangat sedikit,” imbuh Etty.

Terkait penyebab ekosistem perairan terkontaminasi, menurut Etty pembuangan obat kedaluwarsa sembarangan menjadi salah satu penyebabnya. Untuk mencegah pencemaran secara terus-menerus, ia menilai sosialisasi penanganan pembuangan obat pada masyarakat perlu penguatan agar tidak menimbulkan gangguan ke lingkungan.

“Jangan abai, kita sebaiknya melakukan sosialisasi secara kontinu bahwa obat ini adalah racun yang nanti bisa menjadi emerging pollutant. Barangkali yang perlu lagi adalah kita harus membatasi peredaran paracetamol,” ucapnya.

Kolaborasi Perbaiki Kualitas Perairan

Dalam kesempatan itu, Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro mengungkapkan, tantangan penanganan pencemaran air di Teluk Jakarta. Ia menyebut, Teluk Jakarta merupakan muara dari 13 sungai. Melihat dari segi daya dukung dan daya tampung memang sebagian besar dari Jakarta, yang juga dapat pengaruh oleh daerah di sekitarnya.

“Upaya paling efisien untuk penanganannya sejak dari sumbernya. Jadi masing-masing daerah melakukan identifikasi sumber pencemarnya. Jadi kunci utamanya yaitu kolaborasi untuk perbaikan kualitas air laut di Jakarta khususnya,” kata Sigit.

Sebagai tindakan lanjutan, KLHK dan BRIN akan membentuk working group pengelolaan contaminants of emerging concern, bekerja sama dengan kementerian terkait dan perguruan tinggi. KLHK juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk sosialisasi ke masyarakat tentang penggunaan obat-obatan terutama obat yang tersedia bebas di pasaran.

Penulis : Zahra Shafira

Surabaya (Greeners) – Lembaga Ecological Observation and Conservation (ECOTON) menemukan data dalam kurun waktu tiga tahun, setiap orang dapat menghasilkan sekitar 4.000 sampah botol plastik dan 2.000 kantong plastik. Sampah yang bermuara ke laut bisa melampaui jumlah ikan di tahun 2050. Upaya pengurangan sampah (reduce) mendesak.

Atas kajian tersebut, ECOTON tergerak membuat pameran dengan objek berbagai sampah plastik, mulai dari kantong dan botol plastik sekali pakai, kemasan produk hingga popok sekali pakai. Sampah-sampah tersebut diambil dari berbagai sungai di Jawa, mulai dari Kali Brantas Surabaya, Bengawan Solo, teluk Jakarta hingga Sungai Ciliwung.

Namun penyumbang sampah terbanyak berasal dari Kali Brantas Surabaya dan akhirnya terkumpullah ribuan sampah lokal. Sampah yang sudah bersih, ECOTON pamerkan sebagai objek pengingat pengunjung atas bahayanya ke lingkungan.

ECOTON tergerak untuk mengedukasi segala lapisan masyarakat karena sampah plastik terus mencemari sungai dan laut Indonesia.

Founder ECOTON Prigi Arisandi mengatakan, dalam pengelolaan sampah ada upaya reduce, reuse dan recycle (3R). Baginya reduse atau pengurangan sampah menjadi bagian paling penting.

“Kebanyakan orang masih berpikir pada recycle yang otomatis masih ada sampah, paling penting adalah mencegah yaitu menerapkan reduce, dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,” katanya kepada Greeners di lokasi pameran, Selasa (28/9).

ECOTON menggelar pameran bertajuk Fish Fersus Flastik sejak 20 September hingga 2 Oktober 2021 di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Selain bermuara ke sungai, sampah plastik tanpa kelola bermuara ke laut dan ancam biota perairan. Foto: Greeners

Sampah Plastik Cemari Sungai dan Laut

Masih terkait sampah plastik lanjut Prigi, pengelolaannya tidak mudah. Plastik sachet misalnya, memiliki banyak lapisan atau layer pengelolannya harus terpisah satu dengan lainnya. Akhirnya kebanyakan orang akan membakar atau membuangnya. Praktik ini mencemari tanah dan air, karena terurai oleh alam pun butuh waktu lama.

Tak hanya itu, jika masyarakat tak segera mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, jumlah sampah akan mendominasi dibanding ikan di sungai dan laut.

“Jika tidak ada kesadaran, tahun 2050 jumlah ikan akan lebih sedikit dibanding sampah plastik yang kita buang ke sungai atau laut,” tegasnya.

Prigi khawatir terhadap dampaknya di Indonesia sebagai negara tropis yang sering terpapar sinar matahari. Ia menyebut, sinar matahari mempercepat proses fragmentasi plastik yang kemudian terpecah menjadi kecil-kecil dan terbentuk mikroplastik.

“Mikroplastik yang ukurannya kurang dari 5 mm. Ikan dapat memakan mikroplastik itu karena mirip dengan plankton sumber makanan ikan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, kegiatan pameran plastik ini berupaya mengingatkan seluruh komponen masyarakat terhadap sampahnya. ECOTON juga sekaligus membangun kesadaran, tindakan pengurangan plastik sekali pakai. Perilaku bisa berupa membawa kantong belanja sendiri, minum tanpa sedotan plastik dan membiasakan bayi tak memakai popok sekali pakai.

Penulis : Jelita Sondang Samosir

Jakarta (Greeners) – Kondisi laut Indonesia mengalami pencemaran yang tinggi oleh sampah yang berasal dari daratan. Kondisi ini diperparah dengan ancaman mikroplastik yang bisa masuk ke tubuh manusia. Menurut Marine Microbiologist Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Yeti Darmayati, sampai saat ini sampah yang berada di laut Indonesia mencapai 600 ton setiap tahunnya.

Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O-LIPI), mengkaji 18 pantai di Indonesia dijadikan area monitoring setiap bulan untuk pemantauan sampah terdampar, 13 pesisir di Indonesia dijadikan area sampling mikroplastik di permukaan air pada tahun 2018 lalu.

Dari hasil tersebut mikroplastik ditemukan pada seluruh lokasi kajian baik pada permukaan air, sedimen maupun pada tubuh ikan. Ancaman mikroplastik terbanyak ditemukan di permukaan air Sulawesi Selatan dan Teluk Jakarta (7.5-10 partikel per m3). Pada sedimen ditemukan >100 partikel per kg di Aceh, Sulawesi Selatan dan Biak. 

BACA JUGA : Ilmuwan Muda Temukan Bakteri yang Dapat Memakan Plastik di Lautan

“Dari daerah sampling juga ditemukan top 5 daerah yang menjadi penghasil sampah terbanyak, yakni Padang, Makassar, Manado, Bitung, dan Ambon. Dari sampah-sampah tersebut, 50%nya merupakan sampah plastik. Walaupun belum ditemukan apakah sampah tersebut transbounderies atau memang sampah asal daerah tersebut. Kajian itu sedang kita buat,” ujar Yeti pada acara talkshow “Ocean Debris” SDG’s Annual Conference di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (09/10/2019).

Kiri ke kanan: Kepala DLH DKI Jakarta Andono, Direktur Pengendalian dan Pencemaran Laut KLHK Dida Migfhar, LIPI Yeti Darmayati, Founder Beach Clean Up Day Diah Bisono.

Yeti juga mengungkapkan bahwa mikroplastik juga ditemukan 90% pada Ikan teri (Stolephorus sp) 0.25-1.5 partikel per gram. Tentunya hal ini mengkawatirkan karena ikan teri ini kecil-kecil dan sudah mengandung mikroplastik.

Sejalan dengan data tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Pengendalian dan Pencemaran Laut, Dida Migfhar Ridha menyatakan bahwa sumber pencemaran laut, 80% datang dari darat.

BACA JUGA : Pemerintah Diminta Tegas Tangani Sampah Popok Sekali Pakai

“Jika menurut perhitungan station kita di 30 lokasi untuk sampah laut yang berbasis satelit dan permodelan arus laut. Kecenderungan sampah di laut ini semakin meningkat walaupun kita sudah punya upaya clean up dan gerakan penyadaran. Menurut data 2018 lalu juga, ada 0.49 juta ton per tahun sampah di laut Indonesia,” jelas Dida.

Dida mengatakan, kecenderungan peningkatan terjadi karena sampah berkorelasi dengan pertumbuhan penduduk. Tentunya hal ini akan menjadi perhatian, apalagi Indonesia mempunyai target mengurangi sampah 70%. Baseline tersebut yang penting untuk menentukan langkah pijak ke depannya.

Selain itu, yang menjadi isu utama dalam pencemaran laut ini terjadinya kasus tumpahan minyak dan batu bara. Menurut data KLHK selama tahun 1998-2018 ada 37 kasus tumpahan minyak, dan ada 4 kasus tumpahan batu bara selama 2019 ini. Hal ini tentunya menyebabkan ekosistem perairan dan kelautan Indonesia semakin terancam karena ancaman tidak hanya datang dari sampah laut.

Penulis: Dewi Purningsih

Desainer asal Kopenhagen, Denmark, mencoba mengatasi masalah limbah cotton bud dengan menciptakan alat pembersih dari kapas atau cotton bud yang dapat digunakan kembali bernama LastSwab.

Ide produk ini lahir dari kekhawatiran atas tingginya pencemaran alat alat pembersih terutama cotton bud di lingkungan kita. Bahkan, beberapa bukti menunjukkan bahwa pencemaran cotton bud bekas pakai sudah masuk ke perairan laut dalam dan mengganggu kehidupan ikan dan satwa laut lainnya.

Dilansir dari Inhabitat, LastSwab adalah hasil upaya khusus dari sekelompok desainer yang terdiri dari Kåre Frandsen, Nicolas Aagaard dan Isabel Aagaard untuk mengurangi limbah cotton bud yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut.

Menurut LastSwab dalam halaman Kickstarter-nya, 1,5 miliar cotton swab diproduksi setiap hari, dan rata-rata orang Amerika menggunakan 415 cotton bud setiap tahun. Di Inggris, kerusakan yang disebabkan dari limbah cotton bud sudah terbukti, untuk setiap 100 kaki (feet) pantai, ada sembilan limbah cotton bud yang ditemukan.

Sesuai dengan namanya, LastSwab diciptakan untuk menjadi swab “kapas” terakhir yang anda butuhkan. Gagasan untuk menggunakan kembali produk ini tidak jauh berbeda dengan sikat gigi yang dapat Anda gunakan lagi setiap hari.

Foto : kickstarter.com

Anda tidak perlu membuangnya setelah digunakan, cukup bilas di bawah keran air dengan sedikit sabun. Seperti cotton bud pada umumnya, LastSwab mudah untuk digunakan, namun penciptanya tetap menyarankan pemakainya untuk berhati-hati.

LastSwab terbuat dari bahan silikon bermutu medis yang tahan lama dan kuat namun lembut. Tidak hanya menjadi solusi jangka panjang, ia dapat menghilangkan limbah secara langsung, juga mengurangi emisi yang disebabkan oleh transportasi dan produksi secara massal dan berulang-ulang dari semua jenis konsumsi cotton bud.

Produk ini benar-benar dibuat dengan mempertimbangkan keberlanjutan, wadah penyimpananya pun dibuat agar dapat terurai secara alami.

Produk LastSwab, yang ditawarkan oleh perusahaan asal Denmark ini, terdiri dari dua jenis, ada versi standar yang diciptakan untuk membersihkan telinga dan satunya lagi khusus untuk make-up. Wadahnya pun tersedia dalam berbagai warna sesuai keinginan Anda.

Sejauh ini LastSwab telah mendapatkan dana sebesar DKK 4,789,213 (sekitar sepuluh juta rupiah, red.) dari 19.000 lebih pendukung melalui kampanye Kickstarter yang ditutup pada 16 Mei dan rencananya akan mulai dilakukan proses pengiriman pada bulan Agustus tahun ini.

Penulis : Diki Suherlan

Jakarta (Greeners) – Kapal Odyssey adalah saksi nyata dalam hal bencana polusi plastik yang terjadi di laut lepas. Gelar ekspedisi selama lima tahun ke seluruh dunia, singgah di 35 tempat termasuk Indonesia.

Misi Odyssey adalah meningkatkan kesadaran, mengidentifikasi, mempromosikan dan mengangkat solusi lokal terhadap masalah sampah plastik di laut dunia. Ekspedisi kapal ini diinisiasi oleh Yayasan Race For Waters yang didirikan pada tahun 2010 oleh Marco Simeoni, seorang wirausahawan Swiss yang memiliki ketertarikan pada laut. Yayasan ini memang bertujuan memberikan dedikasi terhadap pelestarian air khususnya lautan.

Melalui ekspedisi langsung, Marco mempelajari dan menunjukkan sejauh mana bencana polusi plastik terhadap ekosistem, sambil memberikan solusi pragmatis dan relevan untuk mencegah limbah plastik.

Pada tahun 2015, Race For Water meluncurkan Odyssey pertamanya untuk membuat penilaian global terhadap polusi plastik laut. Temuannya jelas “pulau plastik” terbukti tidak ada. Hanya 1-3% dari sampah plastik yang tersisa di permukaan.

Namun, manusia akan menghadapi efek mikroplastik beracun dengan dampak yang sangat besar terhadap fauna laut dan seluruh rantai pangan.

Camille Rollin, selaku Act Project Manager Race For Water mengatakan bahwa 80% limbah di laut merupakan sampah plastik di mana 1-3% berada di atas permukaan laut dan sebagian besarnya berada di bawah permukaan laut. Selain itu, juga ditemukan mikroplastik di pinggiran laut dan pantai.

“Berdasarkan ekspedisi ini, kami menemukan berbagai jenis bentuk sampah plastik di lautan, dari yang masih utuh hingga menjadi mikroplastik. Hal ini sangat membahayakan terlebih lagi ditemukan 1,5 juta hewan mati setiap tahun disebabkan oleh sampah plastik di lautan,” ujar Camille saat Greeners melakukan kunjungan kapal bersama Koaksi Indonesia, di Ancol, Jakarta, Selasa (09/07/2019).

Bahkan, pada ekspedisi pertama Odyssey, mereka membuat studi dengan pengambilan beberapa sampel yang berkolaborasi bersama universitas. Menemukan bahwa larva ikan yang sengaja diberi makan mikroplastik mengalami perubahan bentuk pada badan, fungsi dan sistem tubuh menurun, serta meningkatkan kematian yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada DNA ikan tersebut.

Camille Rollin, Act Project Manager Race For Water/Foto: www.greeners.co/Dewi Purningsih

Oleh karenanya, lanjut Camille, Race For Water melalui Odyssey membuat tiga program untuk mencegah dan menghentikan masuknya sampah plastik ke lautan. Pertama learn, berkontribusi pada kemajuan pengetahuan ilmiah tentang polusi plastik dalam air. Kedua share, memperingatkan pengambil keputusan, tingkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum dan mendidik generasi muda. Ketiga act, mempromosikan dan menerapkan solusi dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

“Pada saat kami singgah di berbagai tempat untuk mencegah sampah plastik berada di lautan, kami mempromosikan konsep mengubah limbah menjadi energi sesuai dengan kapasitas masyarakat. Karena kami menyadari model daur ulang saat ini rentan untuk tidak berkembang. Hanya 15-20% limbah plastik yang saat ini dikumpulkan untuk di daur ulang. Lebih dari setengah bahan yang dikumpulkan ini tidak dapat didaur ulang karena alasan kesehatan, keselamatan, kualitas, dan kontaminasi,” ujarnya.

Energi Terbarukan Untuk Mengoperasikan Kapal

Selain itu, Kapal Odyssey ini juga merupakan kapal pertama kali di dunia yang menggunakan tiga energi terbarukan yakni matahari, angin, dan air yang mengoperasikan sistem kapal untuk berkeliling dunia.

Annabelle Boudinot, Kapten Kedua Kapal Odyssey, mengatakan bahwa Kapal Odyssey merupakan kapal pertama kali yang keliling dunia menggunakan tiga energi bersih, yakni matahari dengan panel surya, angin menggunakan layang-layang yang menarik 100 metrik ton kapal, dan air dari laut yang diubah menjadi hidrogen di bawah pengaruh elektrolisa.

Annabelle menjelaskan, dengan luas panel surya sebesar 512 meter persegi bisa menyediakan listrik yang diperlukan untuk membuat kapal bergerak selama 36 jam.

“Kapal Odyssey tidak pernah kehabisan energi, walaupun hal itu terjadi kami akan mengurangi kecepatannya, karena 50 kwh yang dihasilkan dari panel surya serta ditambah dengan 7,5 meter kubik hidrogen pada 350bar yang disimpan dalam 25 botol menghasilkan lebih dari 2.600 kwh listrik cukup untuk 6 hari pada kecepatan 4 knot,” katanya.

Penulis: Dewi Purningsih

Tangerang (Greeners) – Restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) kembali mencanangkan program “KFC Untuk Laut Indonesia”, program edukasi tentang kondisi laut dan sampah di Indonesia. Memasuki 2019, KFC memperkenalkan kampanye Budaya Beberes dan Pengelolaan Sampah.

Sejak mencanangkan No Straw Movement pada 2017, KFC telah berhasil mengurangi penggunaan sedotan yang cukup signifikan. Pada akhir 2017 terjadi pengurangan penggunaan sedotan sebanyak 46% di setiap gerai, dan angka tersebut bertambah sejak program No Straw Movement diperluas secara nasional pada bulan Mei 2018. Hingga akhir 2018 pengurangan penggunaan sedotan di gerai KFC telah mencapai 91%.

Dalam keterangan siaran pers, General Manager Marketing PT Fast Food Indonesia Tbk Hendra Yuniarto mengatakan bahwa saat ini KFC Indonesia terus menggalakkan gerakan tolak sedotan sekali pakai melalui program No Straw Movement yang sudah dimulai sejak Mei 2017. Selain itu, memasuki tahun 2019 ini KFC juga menjalankan kampanye Budaya Beberes dan pengelolaan sampah.

Ia mengatakan, kampanye Budaya beberes ini mengajak seluruh konsumen untuk membereskan sendiri sisa makanan dan membuangnya ke tempat sampah. Selain memberikan kenyamanan bagi sesama konsumen, Budaya Beberes ini merupakan langkah untuk mengajak masyarakat terlibat langsung dalam proses pemilahan sampah.

KFC juga menjalankan program manajemen sampah dimana KFC Indonesia akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh gerai-gerai KFC sebagai upaya untuk mengurangi sampah.

“Saat ini KFC sedang mempersiapkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Sampah yang dihasilkan oleh gerai dan kantor KFC, baik sampah organik maupun sampah kemasan, akan dikelola termasuk dipilah dan didaur ulang untuk menjadi material yang lebih bermanfaat dan aman bagi lingkungan,” ujar Hendra pada konferensi pers KFC Peduli Lingkungan – Untuk Laut Indonesia di KFC Paramount Serpong Tangerang, Jumat, (08/02/2019).

BACA JUGA: Sampah Sedotan Plastik Peringkat ke-5 Penyumbang Sampah Plastik di Dunia 

Hendra mengatakan, program KFC Untuk Laut Indonesia ini adalah sebuah instalasi edukasi tentang kondisi laut dan sampah di Indonesia yang berada di KFC Paramount Serpong pada 2 Februari – 3 Maret 2019. Selain menghadirkan berbagai instalasi menarik yang sebagian besar terbuat dari sampah kemasan dan menggambarkan keadaan bawah laut Indonesia.

“Selama kehadiran KFC Untuk Laut Indonesia konsumen dapat mengikuti berbagai acara seperti talkshow dan pelatihan yang semuanya berhubungan dengan gaya hidup ramah lingkungan seperti pelatihan pembuatan ecobrick, mendaur ulang plastik, storytelling, dan talkshow gaya hidup zero waste,” ujar Hendra.

Mendukung program KFC Indonesia, Swietenia Puspa Lestari, inisiator Divers Clean Action (DCA) mengatakan, program dan gerakan dari KFC ini juga merupakan implementasi dari peraturan pemerintah untuk meminta restoran-restoran mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Di sini KFC menjadi wadah untuk sarana edukasi dan mengajak masyarakat berkomitmen untuk memilah sampah.

“KFC sudah berkomitmen dan siap untuk megurangi sampah dan mengelolanya, serta menjadi tempat edukasi. Peran DCA sebagai komunitas sudah membantu untuk terus memantau dan mendorong. Sekarang tinggal minta bantuan konsumen dan masyarakat untuk terus mendukung dan memantau juga,” ujar Tenia saat dihubungi Greeners.

BACA JUGA: Lebih dari 93 Juta Sedotan Plastik Digunakan Masyarakat Indonesia Setiap Hari 

Tenia mengatakan bentuk edukasi ini nantinya akan berdampak pada masyarakat untuk terus menerapkan 3R (reduce,reuse,recycle) di manapun dan kapan pun tidak hanya di KFC. “Reduce dengan cara refuse kemasan plastik sekali pakai, reuse dengan membawa wadah makanan minuman yang dapat diguna ulang, dan recycle sampah hasil sendiri dengan cara pastikan ada pengelolaan sampah yang baik di area tempat tinggal, atau setidaknya pilah yang masih bermanfaat dengan cara berikan ke pemulung/bank sampah, lalu sisa/residunya bawa ke tempat pngelolaan akhir,” jelas Tenia.

Sementara itu Sean Gelael, pembalap F2 yang juga Brand Ambassador KFC Indonesia mengatakan, sudah saatnya peduli terhadap lingkungan, seperti menolak sedotan plastik saat memesan minuman atau membawa tumbler sendiri.

“Saya sering kali menemukan sampah plastik saat menyelam di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini yang menyadarkan saya bahwa sudah saatnya peduli lingkungan itu menjadi gaya hidup anak muda sekarang,” tutupnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Beberapa sumber mengungkapkan bahwa sampah sedotan plastik masih menduduki peringkat ke-5 penyumbang sampah plastik di dunia termasuk di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 70 persen sampah plastik di Indonesia dapat dan telah di daur ulang oleh para pelaku daur ulang, namun tidak dengan sedotan karena nilainya rendah dan sulit di daur ulang, maka tidak ada pelaku daur ulang yang bersedia mengambil.

Permasalah sampah sedotan plastik ini, menurut Switenia Puspa Lestari, penggas Divers Clean Action (DCA), merupakan permasalah serius. Pasalnya, rata-rata setiap orang menggunakan sedotan sekali pakai sebanyak 1-2 kali setiap hari. Jika dihitung, diperkirakan pemakaian sedotan di Indonesia setiap harinya bisa mencapai 93.244.847 batang sedotan yang berasal dari restoran, minuman kemasan, dan sumber lainnya (packed straw).

“Ukuran sedotan bermacam-macam namun umumnya sedotan berbahan plastik tipe polypropylene dan didisain untuk tahan seumur hidup sehingga butuh waktu yang sangat lama untuk dapat hancur dan terurai. Fakta ini tentu sangat mengkhawatirkan dan berbahaya karena semakin lama keberadaannya di laut akan menjadi microbeads dan mudah termakan oleh hewan laut,” kata perempuan yang akrab disapa Tenia ini kepada Greeners, Selasa (08/05/2018).

Setiap tahunnya, sekitar sepertiga biota laut termasuk terumbu karang, dan bahkan burung laut, mati karena sampah plastik termasuk sedotan plastik sekali pakai yang berakhir di lautan. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat terumbu karang berperan besar melindungi pantai dari erosi, banjir pantai, dan peristiwa perusakan lain yang diakibatkan oleh fenomena air laut. Terumbu karang juga merupakan tempat mencari makanan, tempat asuhan dan tumbuh besar bagi berbagai biota laut.

BACA JUGA: KLHK Dorong Pengurangan Sampah Plastik di Pertemuan ke-16 AWGESC

Akhadi Wira Satriaji atau akrab dipanggil Kaka SLANK, dalam keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, menyatakan bahwa dari data yang ia kumpulkan, luas terumbu karang di Indonesia mencapai lebih dari 50.875 kilometer persegi atau 18% dari luas total terumbu karang dunia dan 65% luas total di coral triangle atau Pusat Segitiga Terumbu Karang.

“Sayangnya, hanya 29,79% dari total luas terumbu karang Indonesia yang masih dalam keadaan baik hingga sangat baik, sementara sisanya sudah mengalami kerusakan yang kebanyakan kerusakan karena manusia, termasuk akibat dari sampah plastik yang terbuang ke laut. Sedotan plastik yang kecil dan tidak dapat didaur ulang berperan juga dalam merusak terumbu karang dan biota laut lainnya,” ujar pria yang gemar menyelam ini.

Kenyataannya, terdapat lebih dari 11 miliar fragmen plastik mengendap di terumbu karang di Asia-Pasifik di mana kondisi terumbu karang di Indonesia lebih buruk karena pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan baik. Terumbu karang yang tertutupi plastik akan mengalami pemutihan (coral bleaching) selama 4 hari karena fragmen plastik mampu melukai tubuh karang dan menghambat penetrasi cahaya matahari dan oksigen. Akibatnya terumbu karang lebih rentan terhadap penyakit dan akhirnya mati.

“Menolak memakai sedotan plastik sekali pakai saat minum dimanapun adalah langkah mudah namun sangat berarti yang dapat dilakukan kita untuk menyelamatkan terumbu karang dan laut kita,” tambah Kaka.

BACA JUGA: Lebih dari 93 Juta Sedotan Plastik Digunakan Masyarakat Indonesia Setiap Hari

Melihat permasalah ini, restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) yang telah mencanangkan gerakan #Nostrawmovement tahun 2017 lalu menjadikan gerakan tanpa sedotan plastik menjadi gerakan nasional. Gerakan #Nostrawmovement ini menjadi gerakan nasional dimana 630 gerai KFC di seluruh Indonesia tidak akan menyediakan langsung sedotan plastik dengan menghilangkan dispenser sedotan dan mengajak konsumen untuk tidak menggunakannya kecuali sangat membutuhkan.

Hendra Yuniarto, General Manager Marketing PT Fast Food Indonesia menjelaskan, setelah dimulai di enam gerai di Jakarta pada 2017, gerakan ini meluas ke gerai lainnya di wilayah Jabodetabek sejak akhir 2017. Gerakan ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dimana KFC mengajak konsumen untuk turut peduli kepada keselamatan laut dan kehidupannya dengan menolak sedotan plastik sekali pakai saat memesan minuman di restoran KFC atau dimanapun para konsumen menikmati minuman.

“Sejak dilaksanakannya gerakan #Nostrawmovement di KFC di enam gerai pada Mei hingga akhir tahun 2017, lalu meluas ke 233 gerai KFC di wilayah Jabodetabek sejak akhir tahun 2017, pemakaian sedotan plastik di gerai KFC secara bertahap mengalami penurunan hingga 45% di setiap gerainya. Jumlah total pengurangan sedotan di seluruh gerai KFC di Jabodetabek itu bila dijadikan garis lurus setara dengan 275 kali tinggi Monas,” ujar Hendra.

Terkait gerakan #Nostrawmovement, Tenia mengatakan bahwa gerakan ini mempunyai tujuan utama untuk mengubah pola pikir konsumen untuk meminimalisir produksi sampah, terutama plastik, yang dimulai dari diri sendiri.

“Reduksi jumlah sampah plastik oleh KFC selama setahun ini sudah berhasil mengurangi banyak sampah sedotan plastik sebagai salah satu sampah yang susah terurai. Perubahan untuk beralih ke barang-barang ramah lingkungan dibandingkan plastik sekali pakai dapat menjadi hal yang mungkin untuk dilakukan oleh perusahaan sebesar KFC, dari rencana kecil namun terus termonitor dan evaluasi hingga kedepannya bisa benar-benar berkelanjutan untuk langkah lebih jauh lagi daripada sedotan,” pungkasnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – PT Pertamina akan bertanggung jawab atas dampak lingkungan akibat tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan. Seperti yang telah diketahui, tanggal 31 Maret 2018 lalu telah terjadi tumpahan minyak mentah di wilayah perairan teluk Balikpapan. Berdasarkan data side scan sonar dari PT Pertamina RU V Balikpapan diduga penyebabnya adalah patahnya pipa akibat benturan jangkar kapal.

Pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendengarkan keterangan dari Kepala BPH Migas, Kapolda Kalimantan Timur, Direktur Utama Pertamina serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membahas tindak lanjut peristiwa tumpahnya minyak di teluk Balikpapan.

“Terkait penanganan kejadian, saya langsung kirim tim saya ke lapangan, langsung mengecek segala aspek. Ada 7 aspek yang kami fokuskan, salah satunya aspek lingkungan,” ujar Direktur PT Pertamina Elia Massa Manik dalam rapat, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa (17/04/2018).

BACA JUGA: Terungkap, Penyebab Terjadinya Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Dalam peristiwa ini PT Pertamina dinyatakan bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan yang mencemari Teluk Balikpapan. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan tim KLHK menunjukkan bahwa tingkat kerusakan pada ekosistem mangrove seluas kurang lebih 34 hektare di Kelurahan Kariangau, kerusakan 6.000 batang dan 2.000 bibit mangrove milik warga Kampung Atas Air Margasari, 53 ha tambak udang masyarakat di Kabupaten Panajam Paser Utara, 40 petak tambak kepiting di Kota Balikpapan, 32 keramba jaring apung lobster di Kabuaten Panajam Paser Utara, 15 Rengge di Kota Balikpapan dan 200 bubu di Kota Balikpapan.

Masyarakat juga melaporkan terdapat satu ekor pesut mati di pantai Banua Patra dan satu ekor bekantan mati di Kelurahan Kariangau. KLHK mengambil langkah untuk melakukan nekropsi satwa. Nekropsi terhadap pesut dan bekantan yang mati tersebut dilakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam, Badan Litbang dan Inovasi, di Semboja Balikpapan.

KLHK akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan menerbitkan sanksi administrasi kepada PT Pertamina RU V Balikpapan untuk melakukan kajian risiko lingkungan dan audit lingkungan wajib dengan fokus pada keamanan pipa penyalur minyak, kilang minyak dan sarana pendukung. PT Pertamina RU V Balikpapan juga harus melanjutkan kegiatan penanggulangan tumpahan minyak dan pemulihan lingkungan akibat kebocoran pipa minyak.

BACA JUGA: Teluk Balikpapan Tercemar Minyak

Menteri Siti Nurbaya mengatakan, saat ini KLHK lebih memfokuskan pada upaya pengawasan terhadap penanggungjawab usaha atau kegiatan di sekitar teluk Balikpapan untuk pengendalian pencemaran sambil menghitung proyeksi ganti rugi dan sebagainya. KLHK juga mengikuti perkembangan dan dampak tumpahan minyak terhadap sumberdaya hayati, sedangkan untuk penegakan hukum, KLHK mengikuti proses untuk melihat unsur-unsur pelanggaran.

Hasil pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan KLHK menemukan dokumen lingkungan tidak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pada pipa. Pada dokumen lingkungan juga tidak mencantumkan kajian perawatan pipa, inspeksi pipa juga tidak memadai hanya untuk kepentingan sertifikasi, tidak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis, dan tidak memiliki sistem peringatan dini.

Mengenai hal tersebut, Elia membantah bahwa tidak benar pipa yang disebutkan tidak terdaftar dan tidak di inspeksi. “Jumlah pipa yang tercatat ada lima dan yang tiga dikelola oleh Pertamina. Pagi itu kami masih ragu tumpahan minyak karena pipa bocor. Tidak ada kesengajaan kami membiarkan minyak tersebut mengalir. Hari ketiga baru ditemukan pipa kami putus dan kami memberhentikan aliran pada jam 8 pagi,” kata Elia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mengatakan, timnya memastikan benar pipa tersebut putus dan menemukan dua jangkar pipa, yakni bagian kiri dan kanan. Hasil jangkar kiri ditemukan ada serpihan bekas benturan pipa beton.

“Kami temukan goresan baru, kita juga masih menunggu lab forensik dari pipa yang terputus, panjangnya 54 meter dengan ketebalan 12 milimeter, cukup besar. Kalau kita potong sembarangan kita kehilangan petunjuk. Data yang sudah kami himpun, jaraknya 31 kilometer dari kilang Balikpapan, besarnya pipa 50 inci dan 12 milimeter,” ucap Agus.

Selain itu, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk menerapkan pengawasan pipa bawah laut utamanya di daerah terlarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, dan melakukan review menyeluruh atas obyek vital PT Pertamina (persero) dan KKKS serta melakukan monitoring dan pengawasan dengan menerapkan teknologi terkini secara periodik untuk memastikan bahwa ketentuan standar HSE dijalankan dengan benar.

Penulis: Dewi Purningsih

Kalimantan Barat (Greeners) – Sebanyak 21 ekor penyu ditemukan terdampar di pesisir Pantai Paloh, Kalimantan Barat, dalam keadaan mati dan membusuk. Hal ini disebabkan oleh pencemaran laut yang saat ini masih diselidiki dari mana asalnya. Hasil pemeriksaan sementara oleh Flying Vet Indonesia mengindikasikan penyu dalam kondisi mati disebabkan oleh faktor keracunan limbah kimia B3, sementara Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak menyatakan masih melakukan penyelidikan.

“Saat ini kami masih mendalami segala kemungkinan serta mengumpulkan bahan dan keterangan terkait kejadian dugaan pencemaran laut di perairan Paloh yang mengakibatkan kematian penyu. Adapun sampel yang diambil pada Minggu (8/4/18), sedang dalam tahap pengujian di laboratorium dan konsultasi ke lab oleh WWF Indonesia,” kata Kepala BPSPL Pontianak Getreda Melsina Hehanussa kepada Greeners melalui layanan pesan singkat, Sabtu (14/04/2018).

BACA JUGA: Terungkap, Penyebab Terjadinya Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Ia juga menegaskan bahwa sejak ditemukannya 21 penyu yang mati tersebut, BPSL Pontianak tidak menemukan lagi penyu yang mati di perairan Paloh hingga saat ini.

“BPSPL Pontianak masih menunggu hasil analisis terkait pola arus untuk mengetahui kira-kira dari mana asal limbah tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa dari tanggal 10/4/18 sampai dengan saat ini, enumerator (petugas lapangan, Red.) kami di lapangan tidak menemukan adanya kematian penyu di perairan Paloh,” kata Getreda.

Lebih lanjut Getreda menjelaskan bahwa dokter hewan dari BKSDA Provinsi Kalbar, WWF dan Flying Vet telah melakukan nekropsi terhadap penyu-penyu yang mati tersebut. Enumerator BPSPL Pontianak juga telah menguburkan penyu-penyu tersebut untuk mencegah kemungkinan adanya penyebaran bakteri pembusuk yang berbahaya bagi kesehatan manusia mengingat pantai Paloh sering dikunjungi oleh wisatawan.

“Nekropsi dilakukan pada 5 penyu yang telah mati. Hasilnya, pada 4 ekor penyu ditemukan polutan dan sea grass pada organ pencernaannya sedangkan 1 ekor belum bisa di identifikasi penyebab kematiannya,” katanya.

BACA JUGA: Sampah Mikroplastik, ‘Monster Mini’ yang Ancam Ekosistem Laut

Atas kejadian ini, BPSPL Pontianak melakukan beberapa tindakan antara lain melakukan pemantauan dan pengumpulan data terkait penyu terdampar di perairan Paloh, melakukan respon cepat dalam penanganan penyu yang terdampar, dan berkoordinasi dengan para pihak seperti BKSDA provinsi Kalbar, stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak dan pihak terkait lainnya dalam penanganan kejadian kematian penyu di Perairan Paloh. Hal ini dilakukan agar dalam waktu dekat dapat diketahui penyebab dari kematian penyu-penyu tersebut sehingga dapat mengantisipasi kejadian seperti ini di masa yang akan datang.

Dihimpun dari data WWF Indonesia, sebanyak 21 ekor penyu ditemukan terdampar di pesisir Paloh, Kalimantan Barat, dalam keadaan mati dan membusuk. Tim monitoring penyu WWF-Indonesia di Paloh mencatat kejadian terdampar mati penyu-penyu tersebut ditemukan secara berturut-turut sejak tanggal 6 Februari hingga 7 April 2018, dengan temuan penyu terdampar mati sebanyak 11 ekor terjadi pada tanggal 6 April 2018.

Hasil pemeriksaan medik yang dilakukan oleh dokter hewan Flying Vet Indonesia mengindikasikan bahwa penyu yang dijumpai terdampar dalam kondisi mati disebabkan oleh faktor keracunan limbah kimia B3 yang menyerupai aspal. Sedangkan penyu yang terdampar sakit kematiannya disebabkan oleh malnutrisi sebagai akibat tersumbatnya lambung penyu karena mengkonsumsi sampah plastik yang berukuran besar (5 cm x 8 cm).

Penulis: Dewi Purningsih

Balikpapan (Greeners) – Terhitung sejak Sabtu (31/3), hampir seminggu minyak mencemari Teluk Balikpapan. Tumpahan minyak dalam skala besar ini sempat menjadikan kota Balikpapan menjadi kota darurat bencana. Setelah sempat simpang siur, akhirnya penyebab tumpahan minyak tersebut diklarifikasi oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

Menurut Direktur Reskrimsus Kombes Pol Yustan Alpiani, menyatakan asal muasal tumpahan tersebut berasal dari pipa pengiriman bawah laut milik Pertamina dari arah Lawe-lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Balikapapan yang terputus.Terhitung sejak Sabtu (31/3), hampir seminggu minyak mencemari Teluk Balikpapan.

“Pipa milik Pertamina dari arah Lawe Lawe (Penajam Paser Utara) menuju pabrik kilang di Balikapapan yang ternyata bekas terseret dan putus. Cairan minyak tersebut berasal dari sana. Sejauh ini, kami masih menyelidik lebih lanjut tentang apa penyebab pipa berdiameter 20 inci dengan ketebalan 12 mm di kedalam 20-25 meter itu bisa terputus ,” ungkap Kombes Pol Yustan, melalui siaran pers yang disiarkan secara langsung di media sosial Instagram.

BACA JUGA: Teluk Balikpapan Tercemar Minyak

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Polisi Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menyatakan akan melakukan penyidikan pidana atas kejadian ini. Dikutip dari siaran pers KLHK, Kamis, 5 April 2018, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Rasio Ridho Sani mengatakan, berkaitan dengan langkah hukum yang akan dilakukan, KLHK telah melakukan koordinasi dengan Direktur Reskrimsus Polda Kaltim.

“Polda Kaltim akan melakukan penyidikan pidana, dan KLHK akan mendukung proses penyidikan oleh Polda. Saat ini KLHK sedang melakukan pengumpulan data untuk penghitungan ganti rugi terhadap dampak lingkungan atas kejadian ini,” kata Roy.

Berkaitan dengan sanksi terhadap tumpahan minyak ini, pengawas KLHK sedang mendalami kepatuhan Pertamina RU V Balikpapan terhadap perizinan dan peraturan perundangan terkait. Hal itu dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

“Pertamina harus bertanggung jawab atas kejadian ini,” tegas Roy.

BACA JUGA: Walhi Jatim Pertanyakan Komitmen Calon Gubernur terhadap Pemulihan Kualitas Air

Sampai saat ini proses pembersihan terus dilakukan karena masih ditemukan minyak, khususnya di tiang dan kolong rumah bermodel rumah pasang surut di wilayah Kelurahan Margasari, Kelurahan Kampung Baru Hulu dan Kelurahan Kampung Baru Hilir, serta Kelurahan Kariangau, Balikpapan Barat. Sebagai langkah pembersihan, PT Pertamina diminta untuk membersihkan dengan mengambil minyak pada titik-titik yang masih terdapat gumpalan minyak, sehingga tidak terjadi penyebaran.

Saat ini KLHK masih terus melakukan pengambilan sampel dan data-data terkait pencemaran akibat tumpahan. Berdasarkan analisis citra satelit LAPAN dengan data Landsat 8 dan Sentinel 1A, diestimasikan tumpahan minyak mencakup area seluas 12.987,2 ha dan panjang pantai yang terdampak di sisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai lebih kurang 60 km.

“Investigasi yang dilakukan KLHK sejak tim ini dikirimkan adalah pengambilan sampel di 1 titik water control quality, 1 titik sea water control quality, dan 13 titik kualitas air laut, hingga penyelaman untuk mengambil sedimen dan sampel permukaan air laut di area sekitar TKP,” pungkas Roy.

Penulis: Dewi Purningsih

Balikpapan (Greeners) – Terjadi pencemaran minyak di perairan Teluk Balikpapan. Kejadian bermula pada Sabtu (31/03), pukul 02.00 WITA, di wilayah pesisir Barat dan Selatan kota Balikpapan saat arus air laut pasang. Sampai berita ini diterbitkan, kronologi dan penyebab tumpahan minyak masih diselidiki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan Ditjen Penegakan Hukum KLHK. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah timbulnya bau asam namun belum ditemukan dampak lingkungan pada biota laut.

Kepala DLH Kota Balikpapan Suryanto mengatakan, atas insiden ini, pada pukul 08.30 – 10.00 WITA tim dari DLH Kota Balikpapan telah melakukan pengamatan di wilayah Balikpapan Barat dan menemukan sebaran lapisan minyak yang berada di perairan Kampung Atas Air, Kelurahan Margasari, sampai ke Pelabuhan Pelindo di Kampung Baru Ujung, Kelurahan Baru Ulu. Pada wilayah Balikpapan bagian Selatan terdapat lapisan minyak di area perairan Pantai Melawai atau Pantai Wisata Balikpapan.

“Estimasi radius sebaran tumpahan minyak dari pesisir pantai ke arah laut sejauh 0.5 – 1 km, sepanjang lebih kurang 5 km dari arah Selatan ke Barat. Sebarannya juga terpencar-pencar tidak menyeluruh ke semua pantai,” ujar Suryanto saat dihubungi Greeners, Minggu (1/04/2018).

BACA JUGA: Penangkapan Berlebihan Ancam Populasi Hiu dan Pari di Indonesia 

Untuk investigasi lebih lanjut titik konsentrasi pengamatan Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Balikpapan telah melakukan sampling di Kampung Atas Air Kelurahan Margasari pada dua titik dengan titik koordinat Sampel 1 (lokasi seberang gazebo atau jembatan) LS 01⁰14’17” dan BT 116⁰49’12” jam pengambilan sampel 09.30 WITA dan Sampel 2 (lokasi di area gazebo) LS 01⁰14’17” dan BT 116⁰49’12” jam pengambilan sampel 09.37 WITA.

“Sebaran minyak ini masih belum tahu penyebabnya dari mana, maka itu sampai saat ini masih dalam investigasi. Mungkin ada yang bilang minyak itu dari PT Pertamina tapi kita tidak mau langsung menuduh. Tragisnya memang ada 2 korban tewas karena perahunya terbakar, hal ini juga masih kita investigasi, tapi kami menduganya memang ada kaitannya dengan sebaran minyak karena perahu ini terbakar pada lokasi penyebaran minyak,” ungkap Suryanto.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, lanjut Suryanto, dampak lingkungan pada biota perairan tidak ditemukan, dampak langsung terhadap masyarakat adalah bau terutama di wilayah barat dan selatan Kota Balikpapan. Untuk lokasi persebaran bau, dalam radius 2-5km (tergantung dominan arah angin).

“Belum ditemukan dampak terhadap biota laut seperti ikan yang mengapung tapi kalau plankton mungkin ada, karena pesebaran minyak hanya di permukaan saja tidak sampai ke dasar laut. Sampai saat ini pun pembersihan masih terus dilakukan,” jelasnya.

BACA JUGA: Walhi Jatim Pertanyakan Komitmen Calon Gubernur terhadap Pemulihan Kualitas Air

Keterangan yang didapat Greeners dari laporan DLH kota Balikpapan, untuk wilayah perairan Kampung Atas Air Margasari, pada pukul 15.00 WITA, PT Pertamina RU V telah berkoordinasi dengan Kelurahan, LPM dan warga setempat. Dari koordinasi tersebut disepakati pemberian bantuan 100 masker 3M untuk mengurangi dampak bau, penanggulangan pencemaran minyak secara mandiri dengan bantuan berupa oil dispersant untuk pemecah minyak di perairan, dan 2 unit sprayer.

Untuk wilayah perairan yang mengarah ke arah barat pesisir sampai dengan pelabuhan Pelindo (Kampung Baru Ujung), pada pukul 16.00 WITA dilakukan pengendalian pencemaran oleh Lindungan Lingkungan Perairan – Marine MOR VI dengan menyemprotkan oil dispersant menggunakan 2 perahu/kapal.

“Imbauan untuk masyarakat sudah dikeluarkan seperti tidak melakukan aktivitas apapun di wilayah persebaran minyak, memancing, berenang, dan kami juga memasang larangan merokok di pinggir pantai,” pungkas Suryanto.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Sampah plastik laut merupakan permasalahan serius di seluruh dunia, terlebih di Indonesia. Sampah plastik bahkan telah memengaruhi ekosistem hingga ke ukuran mikro. Sampah mikroplastik ini dapat masuk ke dalam rantai makanan dan pada akhirnya berdampak pada kesehatan baik manusia maupun lingkungan.

“Plastik dapat menjadi media untuk tempat penempelan bahan pencemar lainnya. Akibatnya, kemungkinan bahan pencemar yang lain masuk ke tubuh lebih tinggi daripada si pencemar melayang-layang di air karena plastik sulit hancur. Ketika hancur pun dia bisa masuk ke dalam tubuh, dan (proses ini) akan terus-terusan sampai generasi yang akan datang,” ujar peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI M Reza Cordova pada acara Oceanography Science Week (OSW) 2018 di Ancol, Jakarta, Selasa (20/02/2018).

BACA JUGA: Mikroplastik Harus Masuk dalam Penilaian Kriteria Baku Mutu Air Bersih

Lebih lanjut Reza menerangkan, area pesisir di Indonesia Barat seperti Aceh, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur; dan area Indonesia Timur seperti Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku menunjukkan mikroplastik di air laut Indonesia dalam kisaran 30 sampai 960 partikel per liter.

“Bisa saja apa yang kita buang, yaitu sampah plastik, menjadi makanan kita juga nanti. Ikan yang sehari-hari kita makan itu bisa saja mengandung mikroplastik di dalam tubuhnya, karena pada dasarnya ikan itu tidak bisa membedakan plastik kecil dengan plankton,” katanya.

Reza yang juga meneliti bahaya mikroplastik bagi manusia dan lingkungan menyatakan bahwa penelitian sampah plastik laut di Indonesia masih minim. Ia pun menilai bahwa hasil penelitian yang dilakukan Jenna Jambeck (2015) yang menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan ke dua sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia, merupakan hasil modeling yang perlu di verifikasi.

“Berdasarkan asumsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), setiap hari penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah per orang atau secara total sebanyak 189 ribu ton sampah/hari. Namun demikian, Indonesia belum memiliki data yang spesifik serta konsisten yang dikeluarkan secara resmi terkait sampah laut,” katanya.

BACA JUGA: Pemprov DKI Akui Tidak Pernah Meneliti Kontaminasi Mikroplastik dalam Air

Pada OSW 2018, Reza yang memaparkan penelitian bertajuk “Monster Mini di Laut Kita: Ancaman Sampah Mikroplastik Terhadap Ekosistem Laut” mengakui bahwa sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak terdapat di wilayah daratan dan lautan. Oleh karena itu, ia mengimbau tiga hal terkait sampah plastik.

“Pertama, masalah pencemaran di Indonesia ataupun di dunia ini sudah banyak, paling tidak kita bisa mengurangi penggunaan plastik. Kedua, hindari penggunaan kosmetik yang ada microbeads-nya atau mikroplastiknya. Ketiga, jangan buang sampah sembarangan karena ketika kita sudah membuang sampah sembarangan, bukan tidak mungkin sampah itu akan kembali ke dalam tubuh kita,” tutup Reza.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pada tanggal 13 Agustus 2017 lalu, tersebar sebuah video yang memperlihatkan seorang petugas kebersihan dari PT Pelni membuang sampah dari atas KM Bukit Raya yang sedang berlayar. Beredarnya video ini mendapat cukup banyak respon dari masyarakat sehingga PT Pelni pun harus mengeluarkan permohonan maaf atas tindakan salah satu petugasnya tersebut.

Manager PR dan CSR PT Pelni, Akhmad Sujadi, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa PT Pelni telah menjalankan dan memegang aturan serta ketentuan internasional yakni Revisi Marine Polution (Marpol) Annex V tentang prosedur pembuangan sampah kapal. “PT Pelni akan terus meningkatkan kepeduliannya atas kelestarian lingkungan, khususnya dengan pencegahan dan penanganan pencemaran laut,” ujarnya dalam keterangan tersebut, Jakarta, Sabtu (26/08).

Menanggapi peristiwa ini, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, Capt. Rudiana kepada Greeners mengatakan bahwa kasus pembuangan sampah dari atas kapal mungkin saja terjadi karena pengawasan di atas kapal memang sulit untuk dilakukan. Menurutnya, apa yang terjadi di atas KM Bukit Raya hanya kebetulan tertangkap kamera dan disebarluaskan. Namun, ia pun tidak membantah jika ada kemungkinan kasus-kasus serupa terjadi di atas kapal.

“Kasus pembuangan sampah dari atas kapal baru yang Pelni ini yang ketahuan. Sebelumnya tidak pernah ada. Tapi kemungkinan ya bisa saja ada yang lain. Namanya kan di laut, kadang-kadang patroli kita bisa saja terlewat,” katanya. Ia menambahkan bahwa di dunia perkapalan terdapat aturan-aturan tertentu untuk pencegahan pencemaran yang disebabkan oleh kotoran dan sampah agar tidak memberi dampak buruk bagi lingkungan laut.

BACA JUGA: LIPI: Tidak Mudah Meneliti Sumber Sampah di Laut

Lebih lanjut Rudiana menjelaskan bahwa dalam ketentuan Marpol Annex V sesuai dengan resolusi International Maritime Organization (IMO), setiap kapal dengan ukuran panjang 12 meter atau lebih secara keseluruhan wajib memasang plakat yang menginformasikan kepada awak kapal dan penumpang mengenai persyaratan pembuangan sampah. Plakat wajib ditulis dalam bahasa kerja dari personel kapal dan untuk kapal yang sedang berlayar menuju ke pelabuhan atau terminal lepas pantai di bawah yurisdiksi dari para pihak lain pada konvensi ini, wajib juga dibuat dalam bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol.

Setiap kapal dengan tonase kotor 400 atau lebih dan setiap kapal yang disertifikasi untuk mengangkut 15 orang atau lebih, wajib juga membawa suatu rencana pengelolaan sampah yang wajib dipatuhi oleh awak kapal. Rencana ini wajib memberikan prosedur-prosedur tertulis untuk pengumpulan, penyimpanan dan pembuangan sampah, termasuk penggunaan perlengkapan di atas kapal. Hal itu wajib berlaku juga untuk orang-orang yang bertugas menjalankan rencana tersebut. Rencana tersebut wajib sesuai dengan pedoman organisasi dan ditulis dalam bahasa kerja dari awak kapal tersebut.

Selain Marpol Annex V, perlindungan lingkungan maritim pun telah ditegaskan melalui dasar hukum seperti UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kepres No. 46 Tahun 1986 tentang pengesahan Marpol 73/78, Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Peraturan Menteri No. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan serta Permen No. 29 Tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim.

Perlindungan lingkungan maritim sendiri adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.

BACA JUGA: Sampah Plastik dan Illegal Fishing Masalah Paling Besar di Laut Indonesia

Setiap kapal dengan tonase kotor 400 atau lebih, dan setiap kapal yang disertifikasi untuk mengangkut 15 orang atau lebih juga wajib dilengkapi dengan Buku Catatan Sampah. Buku Catatan Sampah tersebut, baik sebagai bagian dari buku catatan harian kapal yang resmi atau secara sebaliknya.

Buku catatan sampah itu, lanjutnya, akan mencatat setiap pelaksanaan pembuangan atau seIesainya pembakaran. Buku ini wajib ditandatangani pada tanggal pembakaran atau pembuangan oleh petugas yang bertanggungjawab. Setiap halaman Buku Catatan Sampah yang telah penuh wajib ditandatangani oleh nakhoda kapal.

Penulisan untuk setiap pembakaran atau pembuangan wajib mencantumkan tanggal dan waktu, posisi kapal, uraian sampah dan perkiraan jumlah sampah yang dibakar atau dibuang. Buku Catatan Sampah ini wajib disimpan di atas kapal dan di tempatkan sebaik mungkin untuk pemeriksaan pada waktu yang tepat. Dokumen ini wajib disimpan untuk suatu jangka waktu dua tahun sejak catatan terakhir dibuat.

“Jadi intinya, kalau pembuangan sampah itu tidak boleh sembarangan membuang di laut, itu pelanggaran. Harusnya, sampah-sampah itu dikumpulkan. Kalo sampah plastik dipisahin, baru nanti sampai pelabuhan terdekat baru diturunin, ada pemilahan sampah juga di kapal. Itu aturan internasionalnya. Untuk implementasinya di Indonesia, itu kita kan pengawasannnya masih susah ya, kalau di atas kapal sana kan kita enggak tahu. Kemarin kan kebetulan saja ada yang merekam yang orang Pelni itu,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pada awal tahun 2015, profesor teknik lingkungan dari University of Georgia, Amerika Serikat, Dr. Jenna Jambeck bersama timnya mempublikasikan hasil penelitian di jurnal Science yang menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam daftar 5 teratas negara penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan dengan urutan Tiongkok, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Srilanka.

Data tersebut diperoleh melalui pemodelan dengan memasukkan faktor skala pembangunan ekonomi negara, jumlah rata-rata sampah yang diproduksi, cara pengolahan sampah, serta jumlah populasi yang bermukim di radius 50 km dari garis pantai. Sedangkan dari mana asal sampah-sampah tersebut masih sulit untuk diketahui. Menurut peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Zainal Arifin mengatakan bahwa tidak mudah untuk melakukan penelitian tentang arus laut yang berkontribusi membawa sampah ke Indonesia.

BACA JUGA: Sampah Plastik dan Illegal Fishing Masalah Paling Besar di Laut Indonesia

Namun, menurut hipotesis yang dihimpun dari informasi dan fenomena yang terjadi, sampah plastik yang masuk melalui arus laut sangat tergantung pada musim. Di Indonesia sendiri, terangnya, arus yang paling dominan adalah arus lintas Indonesia (arlindo) yang bergerak dari Samudera Pasifik Barat ke Samudera Hindia. Arus tersebut cukup kuat terutama pada kedalaman 100 meter ke bawah. Dari arlindo tersebut, ia menduga bisa saja sampah-sampah yang ada di Samudera Pasifik terbawa hingga ke Samudera Hindia.

“Dari arus lintas Indonesia ini bisa saja itu sampah-sampah yang ada di Samudera Pasifik terbawa ke Samudera Hindia,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (16/08).

Menurut Zainal, kemungkinan sampah-sampah yang masuk ke Indonesia berasal dari negara-negara tetangga pun bisa dipahami. Apalagi, kalau sampah-sampah tersebut dibuang dari atas perahu atau kapal-kapal yang tidak mengikuti aturan International Maritim Organization (IMO), terutama pada kapal-kapal tradisional yang ada di negara-negara Asia Tenggara atau Asia Timur.

“Kan banyak kapal-kapal tradisional itu bukan hanya ada di Indonesia; beberapa negara ada. Nah kapal-kapal itu kadang membuang sampahnya asal saja di laut. Bisa juga sampahnya dari negara Asia Timur kalau anginnya bergerak lewat Samudera Pasifik. Ini baru hipotesis, kan enggak mudah menentukan ini sampah dari mana, kecuali kalau betul-betul kelihatan sampahnya, ada tulisan bahasa dari negara mana,” tambahnya.

BACA JUGA: 11 Kementerian Susun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Sampah Plastik di Laut

Terkait sampah plastik di laut ini, melalui Ekspedisi Widya Nusantara (EWIN), peneliti Oseanografi LIPI pun telah melakukan beberapa penelitian tentang mikroplastik atau plastik yang terdegradasi dengan ukuran kecil (<5 mm) di laut dalam dua tahun terakhir. Peneliti mengambil sampel sedimen pada tanggal 07 sampai 18 Mei 2015 di pelayaran EWIN 2015, yang merupakan bagian dari kontribusi peneliti Indonesia untuk program Ekspedisi Samudera Hindia Internasional-2, pada 66,8 sampai 2.182 m di bawah permukaan laut.

Analisis mikroplastik dari sedimen dilakukan dengan metode flotasi. Peneliti menemukan mikroplastik di 8 lokasi dari 10 lokasi sampling, sebanyak 41 partikel mikroplastik dengan bentuk butiran (35 partikel) dan serat (6 partikel). Sebagian besar partikel mikroplastik ditemukan pada kedalaman kurang dari 500 m dengan 20 partikel. Penemuan mikroplastik dalam sedimen dari lautan Sumatera bagian barat pada kedalaman lebih dari 2.000 m, menunjukkan bahwa plastik yang dianggap bahan baru dikembangkan (awal abad ke-19 dibuat), telah menyerang wilayah laut, termasuk daerah yang masih asli.

“Ini menegaskan pernyataan bahwa limbah plastik telah menyebar luas ke berbagai wilayah laut dan samudera, termasuk daerah terpencil dan sebagian besar tidak diketahui seperti laut dalam. Selain termakan oleh ikan, yang bahaya lagi mikroplastik itu kadang-kadang terselimuti atau terikat dengan bahan bahan pencemar lainnya seperti limbah tumpahan minyak,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Mengutip data dari Ocean Conservancy, sampah sedotan plastik sekali pakai merupakan satu dari 10 jenis sampah yang paling sering ditemukan di pantai dan lautan dunia setelah kantong plastik kemasan dan beberapa jenis sampah lainnya. Di Indonesia sendiri, menurut data asumsi kasar yang berhasil dikumpulkan oleh tim Divers Clean Action, pemakaian sedotan sekali pakai diperkirakan mencapai 93.244.847 setiap harinya.

Data asumsi kasar ini diolah dari berbagai sumber seperti data kebiasaan seringnya masyarakat Indonesia makan di luar rumah, produksi minuman kemasan sedotan dan jumlah sedotan di warung yang terdaftar di kota-kota besar. Menurut Switenia Puspa Lestari, penggagas Divers Clean Action, berdasarkan total estimasi penggunaan sedotan dihitung dari rentang waktu masyarakat Indonesia makan di luar rumah atau restoran per satu kali makan perorangnya mencapai 78.867.447 sedotan sekali pakai.

BACA JUGA: 11 Kementerian Susun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Sampah Plastik di Laut

Sedangkan total estimasi sedotan kemasan kecil dari Tetrapack mencapai 3.567.400 dan total estimasi sedotan packed dengan asumsi terjual per hari di 10 kota besar dengan jumlah data warung dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di tahun 2011 mencapai penggunaan hingga 10.810.000 sedotan perhari. “Ini masih jumlah asumsi kasar minimal hasil penghitungan dari beberapa sumber. Mungkin data sebenarnya masih lebih besar lagi,” terangnya kepada Greeners di Jakarta, Selasa (09/05).

Tenia, begitu dia akrab disapa, mengatakan bahwa berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh Divers Clean Action selama setahun kebelakang (2016) dengan melakukan sampling sampah di bawah laut dan pantai Kepulauan Seribu, rata-rata terdapat 16kg sampah di tiap 100m2 perairan laut sekitaran Pulau Pramuka di kedalaman 5 sampai 13meter. Selain itu, ditemukan rata-rata 18kg sampah di tiap 100meter garis pantai yang ada.

Dari keseluruhan data setelah digabungkan tersebut, jumlah sampah sedotan mencapai 2.66% dari total lebih dari 300kg sampah yang terangkut dan terhitung dengan jelas. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena sedotan plastik dapat mengganggu kehidupan ekosistem laut, seperti kasus hidung penyu yang tersangkut sedotan yang ditemukan di Costa Rica. Ditambah lagi fakta bahwa sedotan plastik terbuat dari polypropylene dan didisain untuk tahan seumur hidup sehingga butuh waktu yang sangat lama untuk dapat hancur dan terurai.

BACA JUGA: Susi: KKP Akan Perhatikan Masalah Sampah Plastik di Laut dan Pesisir

Penggunaan sedotan sekali pakai pun tidak lepas dari kontribusi restoran cepat saji yang menyediakan sedotan gratis sekali pakai di setiap gerainya. Merujuk pada kondisi ini, KFC Indonesia pun mendeklarasikan diri menjadi restoran cepat saji pertama yang akan membatasi penggunaan sedotan sekali pakai di gerai-gerai mereka. Deklarasi ini diwujudnyatakan dalam gerakan #Nostrawmovement.

Hendra Yuniarto, General Manager Marketing PT Fast Food Indonesia menjelaskan, untuk tahap awal, KFC Indonesia akan memulai pembatasan sedotan plastik di enam gerainya di Jakarta yaitu KFC Sarinah, KFC Pondok Bambu, KFC Percetakan Negara, KFC Kemang, KFC pondok Indah dan KFC La Terace.

“Kick off-nya kita mulai per hari ini dengan tidak menyediakan dispenser sedotan atau tempat sedotan yang biasanya diletakkan bersamaan dengan saus. Jika pembeli ingin menggunakan sedotan atau harus menggunakan sedotan bisa meminta seperlunya di kasir. Pemilihan enam gerai percontohan tersebut pun berdasarkan karakteristik lokasi yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya anak-anak muda,” kata Hendra.

Penulis: Danny Kosasih