Harga Plastik Melonjak, Saatnya Indonesia Beralih ke Sistem Guna Ulang

Jakarta (Greeners) – Gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz telah memperketat pasokan bahan baku petrokimia global. Hal itu menyebabkan harga plastik melambung tinggi. Persoalan ini bisa menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk mulai beralih ke sistem guna ulang.

Selat Hormuz adalah jalur vital energi global yang dilalui sekitar 20–30% pasokan minyak dan gas dunia dengan US$20–25 miliar produk petrokimia tiap tahun. Namun, ketika konflik terjadi, ekspor minyak dan nafta tersendat. Sekitar 1,2 juta barel per hari ekspor nafta bisa terganggu.

Saat ini, harga nafta melonjak dari USD 600 – USD 800 menjadi US$900 per ton. Margin nafta di Asia juga naik dari US$108 menjadi lebih dari US$400 per ton. Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan baku seperti nafta pun ikut terdampak. Sekitar 50% bahan baku plastik impor dari Timur Tengah. Akibatnya, kenaikan harga menjalar ke berbagai sektor seperti produsen kemasan, manufaktur, hingga pelaku usaha kecil di sektor makanan.

Plastik Masih Bergantung pada Sistem Fosil Global

Menurut Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), hal ini membuktikan plastik terutama sekali pakai sangat bergantung pada sistem fosil global. Ketergantungan ini merugikan industri, UMKM, konsumen, hingga lingkungan. Sebab, sebagian besar plastik hanya akan berakhir menjadi sampah yang tak terkelola.

Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira, menyatakan bahwa akar persoalan justru terletak pada struktur industri itu sendiri. Sekitar 40% produksi petrokimia digunakan untuk kemasan berkualitas rendah yang hanya sekali pakai, lalu berakhir menjadi polusi di dalam negeri. Menurutnya, kondisi ini bukanlah fondasi ekonomi yang kuat.

“Sebaliknya, sistem yang selama ini mendorong konsumsi plastik sekali pakai, terutama melalui produk sachet, justru menggantikan sistem curah (refill) atau guna ulang (reuse) yang sebelumnya lebih efisien. Artinya, produksi kemasan pada sistem curah (refill) atau guna ulang (reuse) mendorong sistem untuk senantiasa memperpanjang masa pakai kemasan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku minyak,” ujar Tiza dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4).

Harga plastik melonjak, saatnya Indonesia beralih ke sistem guna ulang. Foto: AZWI

Krisis Sistemik

AZWI menilai krisis pasokan plastik yang terjadi saat ini bukan hanya berdampak pada pedagang kecil. Persoalan ini menjadi krisis sistemik yang memukul seluruh rantai ekonomi, baik dari produsen hingga konsumen. Lonjakan harga terjadi karena terganggunya pasokan petrokimia global akibat konflik di Asia Barat. Persoalan tersebut memperlihatkan betapa rentannya sistem plastik berbasis bahan bakar fosil.

Mereka menegaskan bahwa solusi atas krisis ini bukanlah menunggu harga plastik kembali stabil, melainkan mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai berbasis fosil. Transformasi menuju sistem guna ulang dan isi ulang menjadi langkah strategis, yang tidak hanya lebih tangguh terhadap krisis, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi lokal dan menekan timbulan sampah.

Co Coordinator AZWI, Rahyang Nusantara mengungkapkan bahwa saat ini perlu mengubah sistem produksi dan konsumsi supaya lebih sejalan dengan ekonomi sirkuler. Indonesia perlu tegas mewajibkan produsen menerapkan ekonomi sirkuler secara nyata.

“Mulai dari memastikan produk dan kemasan yang digunakan berulang kali (reuse), membangun sistem distribusi curah dan isi ulang yang aman, sampai dengan mengembangkan sistem logistik kemasan guna ulang yang memadai,” kata Rahyang.

Rahyang menambahkan bahwa pemerintah juga perlu menetapkan target wajib sistem guna ulang bagi produsen. Tujuannya supaya transformasi ini berjalan secara sistemik, bukan sukarela.

Perintah pengurangan sampah oleh produsen ini telah tertuang melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019.  AZWI menilai bahwa terget pengurangan sampah oleh produsen ini perlu dipercepat, tidak menunggu hingga 2030.

Bersamaan dengan itu, pemerintah perlu segera menghentikan produksi dan penggunaan plastik problematik, yaitu plastik bernilai rendah, sulit didaur ulang, dan berpotensi membahayakan kesehatan. Untuk jenis plastik yang belum dapat dieliminasi, AZWI menilai perlu perbaikan tata kelola daur ulang. Namun, daur ulang tidak dapat menjadi solusi tunggal, karena sangat bergantung pada pemilahan dan pengangkutan terpilah dari sumber.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia