Jakarta (Greeners) – Indonesia mengalokasikan Rp713,5 triliun dalam bentuk dukungan untuk sektor energi pada 2024. Menurut analisis terbaru dari International Institute for Sustainable Development (IISD), hampir 90% di antaranya untuk bahan bakar fosil.
Meski menurun dibandingkan puncaknya pada 2022, dukungan energi Indonesia pada 2024 masih tergolong sangat tinggi. Sekitar Rp634,3 triliun dari total anggaran mengalir untuk minyak, gas, batu bara, dan listrik berbasis fosil. Sementara itu, dukungan untuk energi bersih dan kendaraan listrik hanya mencapai sekitar Rp10,7 triliun.
Salah satu komponen biaya terbesar dari total subsidi berasal dari upaya menjaga stabilitas tarif listrik. Subsidi dan kompensasi listrik bagi konsumen pada tahun 2024 mencapai Rp176 triliun. Jumlah tersebut setara lebih dari Rp625 ribu per orang per tahun.
Namun, dukungan energi ini tidak hanya tercermin dalam angka anggaran negara. Sejumlah kebijakan di sisi hulu, termasuk kebijakan batas atas harga batu bara (coal price cap), turut menekan biaya energi di luar tagihan konsumen.
Meski membantu menahan kenaikan tarif listrik, kebijakan ini berpotensi memberikan dukungan implisit sebesar Rp58,5 triliun pada 2024. Selain itu, menutupi biaya sebenarnya dari pembangkit listrik berbasis batu bara.
“Kebijakan coal price cap di Indonesia memang berhasil menjaga tarif listrik tetap relatif stabil. Namun, di sisi lain kebijakan ini menutupi biaya riil pembangkit listrik tenaga batu bara dan justru memperkuat ketergantungan terhadap energi fosil,” ujar penulis utama dan penasihat kebijakan senior di IISD, Anissa Suharsono dalam keterangan tertulisnya.
Ketimpangan Subsidi
Menurut Anissa, mekanisme penetapan harga ini juga membuat belanja publik rentan terhadap volatilitas pasar energi global. Ketika harga energi internasional meningkat, pembayaran kompensasi kepada PLN dan Pertamina ikut meningkat. Hal ini dapat membebani anggaran negara dan membuat biaya subsidi sulit dikontrol.
Selain itu, harga energi fosil yang rendah melemahkan insentif untuk efisiensi energi dan investasi energi bersih, serta dalam beberapa sektor mengurangi efektivitas instrumen penetapan harga karbon di Indonesia.
Persoalan distribusi juga masih menjadi tantangan besar. Dalam skema subsidi LPG 3 kilogram (kg), konsumsi 10% rumah tangga terkaya tercatat hampir setara dengan konsumsi 10% rumah tangga termiskin. Ini menunjukkan adanya kebocoran subsidi yang signifikan.
“Indonesia membutuhkan pendekatan reformasi subsidi yang bertahap dan dikomunikasikan dengan baik. Penargetan subsidi yang lebih tepat sasaran, pengalihan belanja publik secara bertahap ke energi bersih, serta perlindungan sosial menjadi kunci untuk reformasi ini,” tutup Anissa.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
