Pemprov NTB Dukung Pengelolaan Konservasi Gili Matra dan Gili Balu

Reading time: 2 menit
Kawasan Gili Matra, Lombok. Foto: Greeners/Dini Jembar Wardani

Lombok (Greeners) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepakat mendukung keberlanjutan pengelolaan konservasi di Gili Matra, Pulau Lombok dan Gili Balu, Pulau Sumbawa Barat. Kesepakatan ini lahir usai berakhirnya Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative Asian Development Bank (COREMAP CTI ADB) pada Agustus 2023.

COREMAP hadir untuk menata pengelolaan konservasi laut yang tegas. Caranya melalui pemberian aset sarana prasarana dan pembekalan serius kepada para masyarakat lokal guna mencegah ancaman yang merusak ekosistem.

Indonesia memiliki target 30 % kawasan konservasi laut pada tahun 2045. NTB akan berkontribusi sebanyak 13 persennya. Sejauh ini, terdapat sembilan kawasan sebagai kawasan konservasi di NTB.

Pemandangan indah dan kekayaan laut Gili Matra dan Gili Balu menjadikan wilayah ini destinasi dunia. Ada banyak ragam hewan laut yang hidup di sana seperti seperti penyu, ikan manta, dugong, lumba-lumba, dan hiu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muslim mengatakan, walaupun program telah usai, penyerahan aset kepada pemerintah daerah (pemda) menjadi tanda meneruskan program secara berkelanjutan.

“Aset yang telah diberikan bisa menjadi model awal kami untuk menggerakkan dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi,” ungkap Muslim dalam kegiatan Workshop Exit Strategy COREMAP-CTI ADB, di Lombok baru-baru ini.

Kementerian Kelautan dan Kementerian Dalam Negeri pun ikut membantu mendampingi pengelolaan konservasi ini. Per tanggal 10 Juli 2023 kemarin telah ditetapkan Badan Layanan Umum Daerah untuk mengelola kawasan konservasi daerah.

Pemerintah Provinsi NTB pun selama enam bulan terakhir melakukan simulasi untuk menentukan peraturan operasional dan instrumen di kawasan tersebut.

Peninjauan COREMAP di Lombok, NTB. Foto: Greeners/Dini Jembar Wardani

Kembangkan Potensi Masyarakat Lokal

Executive Director Indonesia Climate Change Trust Fund, Tonny Wagey mengatakan, proses transfer pengetahuan dan aset harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Khususnya pada pengembangan potensi masyarakat lokal.

“Sangat penting agar dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatannya untuk mendukung pengelolaan laut untuk masa depan,” kata Tonny.

Penguatan kelompok masyarakat di sana menjadi kunci dari pengelolaan wilayah konservasi di sana. Oleh karena itu, para warga yang aktif dalam komunitas dapat pelatihan khusus seperti rehabilitasi terumbu karang, menyelam dan menangkap ikan.

Bahkan, dalam pelatihannya, para anggota kelompok yang terlibat telah teruji. Mereka saat ini memiliki sertifikasi selam.

Aktivitas masyarakat lokal. Foto: COREMAP

Menggerakkan Ekonomi Lokal

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN Bappenas, Sri Yanti percaya program ini bisa membantu pemda dan masyarakat memanfaatkan sumber daya alam laut yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tidak hanya fokus terhadap pelestarian lautnya saja, tetapi potensi masyarakat dalam menggerakkan ekonomi. Seperti pemanfaatan ikan oleh para nelayan, pelatihan dan pengembangan budi daya para ibu rumah tangga sehingga menghasilkan produk berdaya jual.

Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) di Gili Air kini telah tergerak untuk mengolah ikan menjadi produk baso goreng, abon, dan camilan kering. Penjualan berbasis online dan sudah berkembang hingga ke Bali.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Top