Jakarta (Greeners) – Cuaca ekstrem kembali menjadi ujian berat bagi ketahanan pangan Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, banjir merendam sawah di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, hingga Sumatra. Di laut, gelombang tinggi membuat nelayan kecil urung melaut. Akibatnya, pendapatan hilang, biaya hidup tetap berjalan.
Bagi petani dan nelayan skala kecil, situasi ini bukan sekadar gangguan musiman. Ini adalah krisis berlapis yang memperlihatkan betapa rapuhnya sistem produksi pangan kita di tengah perubahan iklim.
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kondisi ini membutuhkan respons cepat sekaligus strategi jangka panjang yang berorientasi pada pemberdayaan. “Mayoritas petani dan nelayan masih bekerja secara konvensional, dengan keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan pendampingan praktik budidaya,” ungkap Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS, Maria Dominika dalam keterangan tertulis yang Greeners terima, Kamis (19/02).
Tanpa dukungan peningkatan kapasitas dan inovasi, kemampuan mereka untuk mengantisipasi risiko maupun memitigasi kerugian menjadi sangat terbatas.
Nelayan dan Petani dalam Lingkar Kerentanan
Data dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan 95 persen nelayan kecil di lebih dari 350 desa kesulitan melaut akibat gelombang tinggi. Riset CIPS pada 2025 juga mencatat sekitar 90 persen nelayan Indonesia beroperasi dalam skala kecil dengan kapasitas produksi dan daya saing yang rendah.
Kerentanan tak berhenti di sana. Studi lain CIPS menunjukkan dua pertiga petani merupakan “konsumen bersih”. Artinya, mereka membeli lebih banyak pangan untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan hasil panen yang dijual.
“Kondisi ini membuat petani dan nelayan menjadi lebih rentan ketika cuaca ekstrem melanda. Di satu sisi mereka kehilangan pendapatan akibat gagal panen atau kesulitan menangkap hasil pangan akuatik, dan di sisi lain daya beli mereka tergerus saat harga pangan melonjak,” kata Maria.
Menurut Maria, fenomena ini memperlihatkan bahwa produsen pangan juga menjadi kelompok rentan. Mereka bukan hanya penjaga pasokan, tetapi juga bagian dari masyarakat yang paling terdampak ketika krisis terjadi.
Modernisasi Berkelanjutan Jadi Kunci
CIPS mendorong pemerintah untuk menggeser pendekatan dari sekadar subsidi input menuju strategi jangka panjang yang lebih transformatif. Investasi dalam modernisasi dan intensifikasi pertanian berkelanjutan dinilai krusial.
Modernisasi ini mencakup adopsi pertanian presisi, pemanfaatan Internet of Things (IoT), hingga sistem pertanian pintar (smart farming) yang adaptif terhadap iklim. Teknologi digital dapat membantu petani membaca pola cuaca, mengelola air, hingga meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan benih.
Di sektor perikanan, pendekatan serupa diperlukan. Penguatan praktik budidaya untuk meningkatkan nilai tambah, pembangunan infrastruktur logistik rantai pasok, serta inovasi teknologi ramah iklim menjadi bagian penting dalam membangun daya saing nelayan kecil.
Namun teknologi saja tidak cukup. Program bantuan perlu dirancang sebagai stimulan kemandirian, bukan ketergantungan. Artinya, bantuan langsung harus tepat sasaran, dibarengi pendampingan intensif dan akses pasar yang jelas.
Krisis iklim bukan ancaman sementara, melainkan realitas yang perlu terintegrasi dalam kebijakan pangan nasional dan daerah. Pemerintah perlu memprioritaskan pemetaan data petani dan nelayan kecil yang terdampak bencana agar proses pemulihan bisa berlangsung cepat dan akurat.
Selain itu, perlu untuk memperluas akses terhadap asuransi pertanian dan perikanan. Dengan demikian, produsen pangan memiliki perlindungan risiko tanpa kehilangan kemandirian usaha mereka.
Penulis: Indiana Malia
21 Apr 2024 
