karhutla
Keterbukaan dalam pendanaan merupakan salah satu hal penting untuk diketahui publik ke mana uang mereka diinvestasikan dan dipinjamkan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut 44 persen kebakaran hutan dan lahan pada 2019 terjadi di wilayah fungsi ekosistem gambut.
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah membuat satuan tugas karhutla kesulitan mengakses wilayah yang terbakar.
Pada 2019, titik panas di Musi Banyuasin mencapai 3.613 buah. Kebakaran di lahan gambut tidak bisa dikendalikan karena dipengaruhi faktor wilayah.
Ibu Kota Baru yang direncanakan berlokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tidak luput dari potensi kebakaran hutan dan lahan.
Badan Restorasi Gambut mencatat tujuh faktor penyebab lahan gambut yang direstorasi kembali terbakar, mulai dari perubahan tata ruang hingga pemeliharaan.
Bank Dunia menghitung kerugian dari karhutla di tahun 2019. Menurut laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ) nilainya mencapai Rp 75 triliun.
Pemerintah menyusun program pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2020. Program tersebut dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD.
Sebanyak 1.253 perusahaan patut bertanggung jawab terhadap pencemaran Particulate Matter 2.5 selama periode kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2019.
Karhutla yang terjadi pada tahun 2019 cukup menarik perhatian publik, sehingga mengecam pemerintah untuk memberikan tindakan tegas kepada para pembakar lahan.
Forest Watch Indonesia mengatakan deforestasi selama tahun 2013 dan 2017, Kalimantan merupakan region yang terdampak paling luas lebih dari 2 juta hektare.
Turun hujan di area karhutla merupakan hujan buatan dari operasi TMC yang dilakukan oleh BPPT dalam rangka membantu mengurangi titik panas atau hotspot.
















