


Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hutan dan Kehutanan, Putera Pratama mengatakan bahwa SVLK telah menjamin tata kelola kehutanan secara lestari dan transparan dari hulu hingga hilir.

Multistakeholders Forestry Programme (MFP) selaku penyelenggara stand Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganggap bahwa pelaksanaan IFEX 2016 tidak mendukung pelestarian hutan di Indonesia.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengaku mendapat banyak keluhan dari pengusaha hutan pemegang izin terkait implemetasi tata usaha kayu melalui sistem daring (online).

Tiongkok disebut sangat antusias ingin belajar dan menimba pengalaman dari Indonesia dalam implementasi SVLK, baik pelaksanaan di lapangan maupun level kebijakan.

Uni Eropa (UE) menyatakan seluruh produk kayu Indonesia bisa lewat jalur” hijau” dan bebas dari pemeriksaan untuk menembus pasar UE asalkan penuhi dokumen V-Legal berdasarkan SVLK.


Jakarta (Greeners) – Berbagai organisasi non-pemerintah menyatakan bahwa keputusan mendadak untuk membebaskan 15 kelompok produk dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia akan mengakibatkan tertutupnya akses produk-produk kayu Indonesia ke […]

Jakarta (Greeners) – Pengesahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan yang telah dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2015 lalu dikhawatirkan akan menyulitkan daya saing produk […]