Menteri LH Jumhur Targetkan Masalah Sampah Tuntas dalam 3 Tahun

Jakarta (Greeners) – Mohammad Jumhur Hidayat resmi menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) setelah dilantik pada Senin (27/4). Dalam pernyataan perdananya seusai serah terima jabatan (sertijab), ia menyoroti persoalan sampah di Indonesia yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Jumhur menegaskan bahwa permasalahan sampah dapat diatasi apabila seluruh kementerian berorientasi pada hasil (output) dan bekerja secara terintegrasi. Ia menilai persoalan sampah merupakan isu lingkungan yang sangat serius.

“Ada satu teluk di Indonesia, di mana dari 10 ikan yang dikonsumsi, 7 di antaranya mengandung mikroplastik. Banyak teluk mengalami kondisi serupa. Artinya, persoalan lingkungan ini sangat serius. Saya yakin kita memiliki utang besar kepada generasi Z. Mereka berhak marah dan menuntut kita agar masa depan mereka tidak terabaikan,” ujar Jumhur.

Menurutnya, environmental ethics (etika lingkungan) harus menjadi fondasi utama dalam upaya menyelamatkan manusia dan bumi. Ia menekankan pentingnya kesadaran bahwa hanya ada satu bumi yang harus dijaga bersama.

“Only one earth hanya ada satu bumi yang dapat mempersatukan semua gerakan di dunia. Mari kita selamatkan bersama,” tambahnya.

Sebanyak 36 daerah yang menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari juga menjadi perhatian khusus. Jumhur berkomitmen untuk terus melakukan supervisi dan mengevaluasi implementasi teknologi waste to energy yang dikelola oleh Danantara Indonesia.

Selain itu, ia juga mendorong berbagai inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti refuse-derived fuel (RDF), yang terbukti mampu menciptakan lapangan kerja hingga tingkat kelurahan serta menghasilkan produk bernilai guna, seperti bahan bakar alternatif, genteng, dan paving block. Pemerintah, menurutnya, akan hadir untuk mendukung dan memperkuat gerakan tersebut.

Ia menargetkan bahwa permasalahan sampah dapat ditangani secara signifikan pada 2028. Hal itu mengingat pengelolaan sampah telah menjadi program prioritas nasional yang memerlukan dukungan lintas sektor.

Dorong Kesadaran Lingkungan Sejak Dini

Jumhur juga menekankan pentingnya membangun kesadaran lingkungan sejak dini melalui sistem pendidikan. Ia berharap etika lingkungan dapat masuk ke dalam kurikulum, baik di tingkat dasar maupun perguruan tinggi.

“Ketika etika lingkungan sudah tertanam sejak dini, maka apa pun profesinya nanti bahkan hingga menjadi pemimpin perusahaan besar nilai tersebut akan tetap melekat dalam setiap keputusan yang diambil,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa arah pembangunan ke depan harus memastikan investasi tidak merusak lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan harus berjalan seiring.

“Aktivitas industri tetap perlu didorong, tetapi harus disertai kepatuhan terhadap standar lingkungan agar tercipta keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan,” jelasnya.

Menteri LH/Kepala BPLH periode 2024-2026, yang kini menjabat Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, juga menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan selama masa kepemimpinannya. Hanif berharap berbagai agenda tersebut dapat segera dituntaskan di bawah kepemimpinan Menteri Jumhur.

“Dengan pengalaman dan rekam jejak panjang yang dimiliki pak menteri, saya optimististis pengelolaan serta pengendalian lingkungan hidup di Indonesia akan semakin meningkat dan berjalan lebih cepat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KLH/BPLH atas dukungan dan kebersamaan selama ini. Saya memohon maaf apabila dalam masa pengabdian saya masih terdapat kekurangan,” ujar Hanif.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia