Jakarta (Greeners) – Institute for Essential Service Reform (IESR) mengutarakan bahwa pihaknya tidak melihat adanya refleksi nyata terkait isu perubahan iklim, emisi, adaptasi dan efek rumah kaca yang tertuang dalam Recana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Direktur IESR, Feby Tumiwa menilai RPJMN 2015-2019 masih kurang mengakomodasi berbagai isu penting di sektor sumber daya alam dan lingkungan. Menurut Feby, RPJMN 2015-2019 masih “sumir” atau tidak jelas terkait ancaman perubahan iklim karena sebagian besar dari RPJMN tersebut lebih menekankan pada peningkatan investasi.
“Saya melihat ya tidak concern (perhatian) terhadap isu perubahan iklim ini,” kata Faby kepada wartawan di Jakarta, Rabu (04/02).
Menurut Faby, pembahasan baru seputar instrumen-instrumen investasi. Misalnya, perdebatan tentang penerapan izin satu pintu yang masuk ke Badan Kordinasi Penanam Modal (BKPM). Hal ini, dikatakan Faby, adalah hal yang bagus untuk memutus mata rantai perizinan dan memudahkan investasi. Namun, yang tidak dibicarakan lebih lanjut adalah bagaimana pertimbangan perlindungan lingkungan hidup.
Direktur IESR, Feby Tumiwa. Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Faby juga menilai dalam RPJMN tersebut belum ada kejelasan bagaimana pemerintah akan mendukung target program pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen pada tahun 2025 mendatang.
“Jadi, visi perubahan iklim memang tidak terlalu terefleksi di dalam RPJMN ini,” ujarnya.
Terkait peran program kementerian dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca, Faby mengatakan akan sulit untuk kementerian melakukan program kerjanya jika tidak ada badan independen yang fokus akan hal ini. Terlebih jika tidak ada pernyataan kuat di dalam RPJMN tersebut.
“Saya ambil contoh saja, program pembangkit listrik 35.000 MW itu yang bisa dikerjakan oleh PLN paling 10.000 MW. 25.000 MW-nya pasti swasta kan. Nah, dari sana yang renewable-nya (terbarukan) berapa? Lalu, bagaimana pemerintah meyakinkan swasta untuk yang renewable ini?” katanya.
(G09)
21 Apr 2024 
