Jakarta (Greeners) – Bencana ekologis di Pulau Jawa seperti banjir, longsor, rob hingga krisis air terus berulang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai fenomena ini sebagai gejala yang semakin mengkhawatirkan.
Terjadinya bencana setiap tahun, menurut Walhi bukan semata peristiwa alam. Ini adalah dampak dari pilihan kebijakan pembangunan, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan batas ekologi.
Dalam diskusi lintas daerah yang melibatkan Walhi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, terungkap bahwa kerusakan wilayah hulu hingga pesisir berlangsung secara sistemis.
Di Jakarta, peningkatan kejadian banjir terjadi seiring masifnya pembangunan yang menutup ruang resapan air. Pengampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah menjelaskan bahwa kini sekitar 90 persen permukaan Jakarta sudah tertutup beton dan aspal. Air hujan tidak lagi punya ruang untuk meresap, sehingga banjir menjadi sesuatu yang seolah normal.
“Yang sering jadi korban justru warga kampung kota, sementara pengembang besar terus mendapatkan ruang,” kata Aminullah.
Tekanan dari wilayah hulu juga semakin terasa. Di Jawa Barat, yang menjadi kawasan tangkapan air bagi daerah aliran sungai (DAS) besar seperti Ciliwung, Citarum, dan Cisadane, alih fungsi lahan terjadi secara masif.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat Siti Hannah Alaydrus menyampaikan, lebih dari 2.300 hektar lahan di wilayah sungai telah beralih fungsi dalam kurun 2017–2023.
“Jawa Barat diperlakukan sebagai ruang investasi dan Proyek Strategis Nasional, tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dampaknya bukan hanya dirasakan di hulu, tapi juga oleh jutaan warga di wilayah hilir,” ujarnya.
Longsor Banjir Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta
Situasi serupa juga terjadi di Jawa Tengah. Banjir dan longsor kini telah menjadi rutinitas tahunan di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Walhi Jawa Tengah mencatat selama sepuluh tahun terakhir, terjadi deforestasi sekitar 11 ribu hektare, terutama di kawasan hutan lindung dan produksi.
“Namun setiap bencana, yang disalahkan selalu hujan ekstrem, bukan kebijakan tata ruang dan perizinan yang terus melonggarkan eksploitasi,” kata Manajer Media dan Kampanye Walhi Jawa Tengah, Azalya Tilaar.
Di Yogyakarta, tekanan ekologis datang dari aktivitas pertambangan pasir yang terkonsentrasi di kawasan Gunung Merapi dan DAS Progo. Puluhan titik tambang telah mengubah kondisi sungai dan merusak infrastruktur publik.
Sementara itu di Jawa Timur, kerusakan kawasan hulu dan pesisir berjalan bersamaan. Walhi Jawa Timur melamporkan bahwa terdapat hilangnya ratusan hektar hutan di hulu DAS Brantas, proyek panas bumi di kawasan hutan, serta menyusutnya mangrove di pesisir.
Perubahan Arah Pembangunan
Berdasarkan laporan dari terjadinya bencana akibat kerusakan ekologis, menurut Walhi perlu perubahan arah pembangunan di Pulau Jawa.
Pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Nasional Wahyu Eka Styawan mengatakan, saat ini pemerintah perlu mendorong pemulihan melalui tata kelola ruang yang berkeadilan, dengan mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja dan rencana pembangunan nasional.
Selain itu, kata dia, perlu juga memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan industri ekstraktif, serta perlindungan kawasan hutan dan pesisir sebagai penyangga kehidupan.
“Pendekatan teknokratik jangka pendek tidak cukup jika tidak disertai perbaikan struktural dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan. Tentunya tanpa perubahan mendasar, bencana akan terus berulang dan menjadi bagian dari keseharian warga. Keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan seharusnya menjadi pijakan utama pembangunan di Pulau Jawa,” tutup Wahyu.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
