BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Cepat

Reading time: 2 menit
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih cepat. Foto: BMKG
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih cepat. Foto: BMKG

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya. Puncak kemarau terjadi pada Agustus. 

Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi pada bulan Agustus 2026. Itu mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau 2026 pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).

Pemicu kondisi tersebut adalah berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026. Kini, bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa pemantauan anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan nilai indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan akan bertahan hingga Juni 2026. Namun demikian, mulai pertengahan tahun peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60% mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.

“Sementara itu, prediksi kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) akan tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” kata Faisal dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3).

Lebih lanjut, peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia) menjadi penanda mulainya musim kemarau. BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Hal itu mencakup pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Kemarau Lebih Panjang 

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, merinci bahwa 184 ZOM (26,3%) menyusul masuk musim kemarau pada Mei 2026. Kemudian, 163 ZOM (23,3%) pada Juni 2026. 

Berdasarkan data tersebut, Ardhasena menegaskan bahwa awal kemarau di 325 ZOM (46,5%) akan maju atau terjadi lebih cepat dari biasanya, 173 ZOM (24,7%), dan mundur 72 ZOM (10,3%).

“Wilayah yang akan mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5%) dan Normal di 245 ZOM (35,1%). Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4%) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah.

“Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia akan lebih panjang dari normalnya,” tambah Faisal.

Antisipasi Lembaga dan Masyarakat 

Menanggapi berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat harus turut serta dalam antisipasi tersebut. 

Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat.

“Langkah ini harus imbang dengan penguatan sektor sumber daya air. Hal itu melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujarnya.

Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara. Selain itu, meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (Early Warning). Harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (Early Action) oleh para pemangku kepentingan. Ini demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” pungkasnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia

Top