Jakarta (Greeners) – Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) membawa arah baru setelah pemilihan ketua dan dewan nasional periode 2025–2029. Pada kepemimpinan kali ini, Walhi kembali menegaskan komitmennya untuk melawan ekonomi ekstraktif dan memperjuangkan hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkeadilan.
Forum tersebut berlangsung pada 18–24 September 2025 di Pulau Sumba. Boy Jerry Even Sembiring mendapatkan amanah sebagai Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Selain itu, forum juga menetapkan tujuh anggota dewan nasional.
Mandat ini hadir di tengah kondisi krisis ekologis yang semakin parah akibat arah pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif. Walhi menempatkan diri sebagai rumah gerakan rakyat. Khususnya, untuk menghentikan perampasan ruang hidup, melawan penghancuran ekologis, serta memperjuangkan kedaulatan bangsa yang adil dan berkelanjutan.
Mereka menilai proyek food estate yang disebut-sebut sebagai solusi ketahanan pangan justru menyebabkan deforestasi ratusan ribu hektare hutan. Sementara itu, hilirisasi nikel yang pemerintah gencarkan juga memicu pencemaran dan merusak pulau-pulau kecil. Bahkan, menghancurkan ekosistem pesisir di Maluku Utara maupun Papua Barat.
Kebijakan pro-investasi seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba turut memperlemah instrumen pengendalian pencemaran. Lemahnya penegakan hukum memberi ruang bagi korporasi untuk melakukan pembakaran hutan, tambang ilegal, serta perampasan wilayah kelola rakyat. Akibatnya, kualitas lingkungan menurun drastis, bencana ekologis meningkat, dan ribuan warga mengalami kriminalisasi saat mempertahankan ruang hidup mereka.
Melalui pertemuan ini, Walhi pun menegaskan sikap melawan sistem ekonomi kapitalistik-ekstraktif dan oligarki politik yang menjadi akar kerusakan lingkungan di Indonesia.
Walhi Dorong Pemulihan di Indonesia
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring mengatakan bahwa Walhi akan menjadi rumah bagi seluruh gerakan untuk membangun gerakan pulihkan Indonesia secara kolektif dan kolaboratif. Hal itu dilakukan bersama seluruh kantor daerah Walhi, organisasi gerakan rakyat, masyarakat adat, petani, nelayan dan orang muda.
“Kita harus menuntut negara kembali pada mandat-mandat konstitusionalnya. Secara politik, eksekutif nasional dan dewan nasional akan mendesak negara untuk berhenti melakukan tindakan yang militeristik. Walhi akan menunjukkan wajah garangnya bagi setiap kebijakan yang meminggirkan rakyat,” tegas Boy di Waingapu, Kamis (25/9).
Boy menambahkan bahwa Walhi juga akan hadir dalam setiap gerakan rakyat lintas isu untuk berjuang bersama. Kemudian, mendesak negara untuk melakukan koreksi kebijakan yang destruktif dan meminggirkan rakyat. Satu hal yang terpenting juga mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dan RUU Keadilan Iklim.
Sementara itu, salah satu anggota Dewan Nasional Walhi, Torry Kuswardono, menyampaikan bahwa sejak awal proses pemilihan, ia bersama dewan lainnya menyadari tantangan ke depan akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, proses ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai kontestasi.
“Mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, keteladanan, kolektif dan kolaboratif para kandidat dewan nasional ingin menyatakan bahwa prinsip kerja kami nantinya akan menjadi kawan kerja strategis untuk membangun gerakan soliditas guna melawan kekuatan ekonomi politik yang kapitalistik ekstraktif,” kata Torry.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
