Jakarta (Greeners) – Berdasarkan laporan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino moderat berlanjut pada Maret 2024. Pemerintah juga bersiap mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengingatkan semua daerah tetap siap siaga dan meningkatkan usahanya untuk menanggulangi karhutla.

“Sekali lagi, saya ingatkan bahwa saat ini juga momentum bulan Ramadan dan sebentar lagi akan datang Idul Fitri 1445 Hijriah. Pesan Bapak Presiden RI (Joko Widodo) agar tidak terjadi karhutla yang mengganggu,” ungkap Hadi lewat keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Hadi juga mengapresiasi semua pihak dalam penanggulangan karhutla di berbagai daerah yang secara signifikan dapat menekan luas karhutla dari tahun ke tahun. Selain berhasil menekan tingkat kejadian karhutla, empat tahun terakhir pengendalian karhutla juga telah dilalui dengan baik sehingga tidak ada asap lintas batas.

BACA JUGA: Memasuki Musim Hujan, Titik Hotspot Karhutla Berkurang

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras dari semua pihak dalam pengendalian karhutla di Indonesia,” tambah Hadi.

Hadi juga meminta seluruh kementerian atau lembaga, panglima TNI, kapolri, kepala daerah, dan pihak lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan karhutla. Semua pihak perlu saling bahu-membahu dalam upaya menanggulangi karhutla.

Fenomena El Nino moderat berlanjut pada Maret 2024. Foto: KLHK

Jumlah Karhutla 2023 Menurun

Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan bahwa tahun 2023 luas karhutla menurun. Jumlahnya sekitar 488.064,65 hektare atau sebesar 29,59% dibandingkan dengan tahun 2019. Padahal, menurut BMKG, tahun 2023 intensitas El Nino lebih kuat bila dibandingkan dengan El Nino pada tahun 2019.

Begitu juga perbandingan akumulasi hotspot tahun 2023 dan 2019. Terdapat penurunan hotspot 15.961 titik (59,92%). Selain itu, emisi dari karhutla 2023 sebesar  182.714.440 terdapat penurunan emisi sebesar 421.091.134 ton CO2e (69,74%).

BACA JUGA: Waspada Banjir, 60 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Hujan

Sebagaimana pantauan BMKG, El-Nino moderat masih bertahan pada Maret 2024. BMKG memprediksi indeks ENSO turun secara gradual menuju netral pada April  2024. Sementara itu, IOD netral akan terus bertahan pada semester I tahun 2024.

“Semua daerah senantiasa harus tetap siap siaga dan meningkatkan usahanya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Siti.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan mundur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut BMKG, puncak musim kemarau 2024 akan terjadi di bulan Juli dan Agustus.

“Jika dibandingkan terhadap rata-rata klimatologinya (periode 1991-2020), awal musim kemarau 2024 di Indonesia mundur pada 282 zona musin (ZOM) sebesar 40%, 175 ZOM (25%), dan maju pada 105 ZOM (15%),” ungkap Kepala BMKG Dwikorita dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/3).

Dwikorita menambahkan, wilayah yang awal kemaraunya mundur meliputi sebagian Sumatra Utara, sebagian Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, dan sebagian besar Kalimantan. Kemudian, di sebagian Bali, NTB, sebagian NTT, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Tengah, Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah dan sebagian Maluku.

Jika dibandingkan terhadap rata-rata klimatologinya (periode 1991-2020), secara umum musim kemarau 2024 bersifat normal dan atas normal. Masing-masing sebanyak 359 ZOM (51,36%) dan 279 ZOM (39,91%). Namun, terdapat 61 ZOM (8,73%) yang akan bersifat bawah normal.

BACA JUGA: Siaga Hadapi El Nino

“Sebagian besar wilayah Indonesia sebanyak 317 ZOM (45,61%) akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus. Wilayah tersebut meliputi sebagian Sumatra Selatan, Jawa Timur, sebagian besar Pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT. Selanjutnya, sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku dan sebagian besar Pulau Papua,” terangnya.

Namun, terdapat beberapa wilayah yang mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli sebanyak 217 ZOM (31,22%). Kemudian, pada September sebanyak 68 ZOM (9,78%).

El Nino Moderat Masih Berlangsung

Terkait El Nino, Dwikorita menerangkan hingga awal Maret 2024, pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan El Nino moderat masih berlangsung dengan nilai indeks 1,59. Sementara, di Samudra Hindia, pemantauan suhu muka laut menunjukkan kondisi IOD Netral.

“Fenomena El Nino tersebut kami prediksi akan segera menuju netral pada periode Mei-Juni-Juli 2024. Kemudian, setelah triwulan ketiga (Juli-Agustus-September) 2024 berpotensi beralih menjadi La Nina-Lemah,” tambah Dwikorita.

Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) juga akan tetap netral setidaknya hingga September. Sementara, kondisi suhu muka laut di Indonesia akan berada dalam kondisi yang lebih hangat. Kisarannya mencapai +0.5 – +2.0 derajat celcius lebih hangat dari kondisi normalnya.

BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan mundur. Foto: BMKG

BMKG Imbau Pemerintah Antisipasi Kemarau

BMKG pun mengimbau kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau. Terutama, di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal (lebih kering dari biasanya).

“Wilayah tersebut dapat mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan kekurangan sumber air,” imbuh Dwikorita.

BACA JUGA: Hemat Air, El Nino Berpotensi Picu Kekeringan Hingga September

Menurutnya, pemerintah dapat lebih optimal menyimpan air pada akhir musim hujan ini. Tujuannya untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat melalui gerakan memanen air hujan.

Selain itu, perlu tindakan antisipasi pada wilayah yang BMKG prediksi mengalami musim kemarau atas normal (lebih basah dari biasanya). Terutama, untuk tanaman pertanian atau hortikultura yang sensitif terhadap curah hujan tinggi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempersiapkan pengembangan pangan lokal untuk mengatasi krisis pangan. Salah satunya melalui program B2SA atau Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman yang mendukung diversifikasi pangan lewat kearifan pangan lokal.

“Lewat program ini, Bapanas mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal. Namun, untuk dapat menyukseskan program ini, kami membutuhkan partisipasi dari pegiat pangan lokal. Sejak dulu, sudah banyak sumber karbohidrat seperti papeda, olahan sagu di Papua,” ungkap Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Budi Waryanto.

Menurutnya, pangan tersebut harus dipopulerkan kembali melalui inovasi, misalnya jadi olahan lain yang lebih menarik untuk menarik minat konsumsi tapi tetap bergizi.

BACA JUGA: Pangan Lokal Penuhi Nutrisi, Jangan Sampai Food Loss

Sejak tahun 2021-2022, di bawah mandat presiden, Bapanas pun sudah mengantisipasi empat faktor yang mengancam ketahanan pangan. Di antaranya ketidakpastian situasi global karena ancaman geopolitik, perubahan iklim, dampak pandemi COVID-19, disrupsi pangan, serta El-Nino.

“Bapanas menggandeng Kementerian BUMN agar bisa memanfaatkan kebijakan pangan. Namun, tentu saja pemerintah tidak bisa langsung menguasai 100% kondisi pangan. Terdapat kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempersiapkan stok pangan sebagai mitigasi kemarau panjang sebagai dampak dari pergerakan angin El Nino,” jelas Budi.

Menurut Budi, Bapanas juga masih fokus terhadap penyediaan pangan skala nasional. Hingga kini, beras masih mendominasi pangan utama dengan persentase konsumsi sebanyak 90%.

El Nino Menjadi Tantangan Ketahanan Pangan

Sementara itu, Dosen dan Peneliti Pangan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (ITB), Angga Dwiartama mengatakan kondisi El Nino menjadi tantangan ketahanan pangan nasional. Menurut Angga, kurangnya lahan produksi serta minimnya akses masyarakat terhadap lahan menjadi salah satu faktor yang memperburuk dampak El Nino terhadap penurunan produksi pangan.

“Karena akses terhadap lahan terbatas, akhirnya kelompok masyarakat cenderung menerapkan sistem pertanian intensif monokultur, seperti menanam padi yang memiliki nilai ekonomi,” kata Angga.

Masalahnya, lanjut Angga, pertanian padi pun sangat bergantung dengan ketersediaan air. Sehingga, di masa kekeringan akibat El Nino ini, tingkat risiko gagal panen tinggi. Itu menyebabkan kerentanan petani juga semakin meningkat.

BACA JUGA: Mandiri Pangan dengan Berkebun

CEO Kans.id, Konsultan Pemberdayaan Masyarakat dan Pertanian Berkelanjutan, Nugroho Hasan mengamini bahwa El-Nino menyebabkan penurunan produksi pangan oleh petani.

Secara umum, produktivitas hasil produksi padi di Jawa Tengah masih cukup baik di daerah Boyolali dan Klaten. Namun, efek dari El Nino menyebabkan hasil produksi turun dari angka rata-rata 7-8 ton per hektare menjadi hanya 5-6 ton per hektare.

“Sementara, ada kenaikan pada harga Gabah Kering Panen (GKP),” ujar Hasan.

Pangan Lokal Perlu Dipopulerkan

Siak, Provinsi Riau, tengah berupaya mempopulerkan kembali pangan lokal. Founder SKELAS dan Heritage Hero Siak, Cindi Shandoval sepakat pangan lokal mesti dijaga. Meskipun demikian, ada tantangan dalam memastikan kelestariannya yang bisa membantu menjaga fungsi lahan setempat.

“SKELAS menawarkan pengalaman exclusive Siak traditional dining di Istana Siak. Acara ini menyajikan makanan tradisional Siak yang dimasak langsung oleh maestro. Setiap menu tersaji bersama narasi kepada tamu terkait asal-usul makanan, makna dari makanan, hingga penggunaan bahan baku,” ungkap Cindi.

Sajian beragam menu itu menggunakan resep turun-temurun dan rempah-rempah lokal yang hanya tumbuh di kawasan hutan Siak. Sehingga, pengalaman ini hanya ada di Siak.

“Oleh karena itu, kami juga berusaha agar timbul kesadaran bersama menjaga lahan agar rempah lokal tersebut tetap dapat tumbuh di hutan. Selain itu, ada perputaran ekonomi di sana yang bermanfaat bagi masyarakat lokal,” tambah Cindi.

Menurut Cindi, hal ini bisa SKELAS lakukan melalui dukungan penuh dari pemerintah kabupaten Siak. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian makanan tradisional dan kearifan lokal di Siak.

“Kami berharap semoga dengan upaya ini bisa memastikan anak cucu masih dapat menikmati makanan tradisional dan bahan pangan lokal di Siak,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia berdampak besar terhadap produksi pangan yang semakin menurun. Panas ekstrem yang timbul dari fenomena ini mempengaruhi siklus produksi tanaman serelia dan biji-bijian.

“Ada panas ekstrem atau kenaikan suhu itu di atas 30 derajat akan menyebabkan produksi menjadi turun. Misalnya, singkong dan sagu pun akan berefek tinggi. Tetapi, tanaman serelia juga sama butuh tingkat suhu dan kelembapan yang tertutup. Efeknya saat ini sudah mulai ada,” ungkap Dosen dan Peneliti Pangan Institut Teknologi Bandung (ITB), Angga Dwiartama.

Terlebih lagi, lanjut Angga, produksi beras yang sangat terancam akibat El Nino ini. Walaupun saat ini produk beras masih terbilang aman, tetapi pada akhir 2022 hingga pertengahan 2023 produksi beras lebih rendah.

Selain itu,  fenomena El Nino juga menyebabkan kekeringan dan lahan jadi kurang subur. Hal itu berdampak pada siklus air untuk ketahanan pangan di Indonesia.

BACA JUGA: Negara, Wabah, dan Krisis Pangan

“Ini bisa berimbas ke kesahatan masyarakat, efeknya berkali lipat. Ketersediaan air hingga produksi ketahanan pangan nasional itu sangat berdampak. Pedesaan itu bukan hanya untuk produksi, tetapi lahan juga jadi isu,” ucap Angga.

Apabila padi masih terus menjadi prioritas dalam ketahanan pangan, kata Angga, dikhawatirkan tidak ada cadangan pengganti saat produksi padi menurun.

“Tentu itu akan menjadi masalah. Oleh karena itu, orang-orang desa perlu sumber penghidupan lain dan mengolah lahan lebih beragam,” lanjut Angga.

Ilustrasi bencana kekeringan. Foto: Freepik

Perlu Dorongan Komunitas Desa

Untuk mengantisipasi kekeringan yang berdampak pada ketahanan pangan ini, pemerintah telah melakukan banyak upaya. Misalnya, membangun saluran irigasi, embung, dan waduk. Segala upaya tersebut perlu dorongan dari masyarakat desa.

“Pemerintah tidak bisa berdiri sendirian. Masyarakat adat di pedesaan perlu bikin komunitas bantu support terhadap isu pangan ini. Jadi, memang orang-orang di desa bisa berpeluang lebih mandiri secara pangan,” tambah Angga.

Di sisi lain, lanjutnya, kini beras masih menjadi komoditas unggul yang banyak digunakan. Komoditas lainnya seperti singkong, kedelai, dan sagu masih sangat tinggi dari segi harga.

“Beras banyak keunggulan karena beras bisa distok. Jadi, sangat mudah juga upaya-upaya pengendalian harga. Sagu dan singkong itu relatif lebih besar harganya. Pada akhirnya, kita harus condong kepada beras,” imbuh Angga.

Krisis Produksi Pangan di Papua

Direktur Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), Emil Kleden menyoroti krisis pangan di Papua dalam 40 tahun terkini.

Dalam forum daring Hari Pangan Sedunia: Refleksi Ketahanan Pangan Indonesia di Tengah Ancaman Kekeringan Dampak El Nino, Kamis, (12/10), Emil menunjukkan data bencana kelaparan di Papua.

“Masyarakat di sana umumnya mengandalkan panen ubi dan sagu. Pengalaman Papua selama 40 tahun krisis pangan berulang itu dasar untuk mempertimbangkan langkah serius menanggulangi itu. Saat ini, sagu sudah banyak dikonversi perkebunan kayu dan sawit,” kata Emil.

BACA JUGA: Penduduk Dunia Bertambah Ancam Krisis Pangan dan Lingkungan

Gagal panen akibat kekeringan dan musim dingin di sejumlah tempat yang mempunyai pangan utama ubi jalar juga menjadi penyebab utama kelaparan dan gizi buruk. Pada situasi tersebut pun ada faktor lain yang memperparah keadaan. Salah satunya adalah akses yang sulit ditempuh saat menyalurkan bantuan pangan.

“Jadi, aksesnya buruk, tidak ada perencanaan pembangunan untuk mencegah peristiwa buruk di Papua ini. Perencanaan itu pun buruk, sehingga berulang, penyaluran bantuan juga terhambat akses. Ada banyak ancaman pangan lokal,” tambah Emil.

Oleh sebab itu, Emil mengusulkan agar pemerintah daerah mendahulukan aspek kesejahteraan pangan orang asli Papua. Hal ini perlu dilakukan dengan cara membantu peningkatan produksi dan teknik penyimpanan jangka panjang pangan lokal.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani dampak El Nino melalui operasi darat dan udara. Hal itu untuk meminimalisasi dampak kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Indonesia.

“BNPB melaksanakan dua garis besar kegiatan. Dalam rangka mengatasi kebakaran hutan dan lahan, kami mendukung pelaksanaan operasi darat dengan memberikan perlengkapan kepada satgas darat, seperti pompa, selang, dan APD,” ungkap Kepala BNPB, Suharyanto melalui pers rilis, Selasa (3/10).

Tidak sekadar itu, BNPB juga menyediakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi untuk bisa memadamkan api. Termasuk juga memberikan anggaran-anggaran operasional bagi pemadaman oleh satgas darat.

BACA JUGA: El Nino 2023 Ancam 879.000 Ha Lahan Pertanian

Selanjutnya, BNPB melakukan operasi udara melalui penempatan helikopter di wilayah-wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Kami mengerahkan 35 helikopter untuk operasi udara, yaitu 13 heli patroli dan 22 heli water bombing. Kenapa hanya 35, ini sudah kami kerahkan dari seluruh Indonesia,” imbuh Suharyanto.

Atur Strategi Tangani Wilayah Prioritas

Sementara itu, BNPB juga telah mengatur strategi untuk mengirimkan helikopter ke daerah-daerah yang mengalami kebakaran besar.

“Kami atur strateginya sedemikian rupa, mana daerah-daerah yang kebakarannya besar, ke arah sanalah heli water bombing. Jadi, ada enam provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi,” ungkap Suharyanto.

Khusus operasi udara, BNPB tidak hanya mengirim helikopter ke wilayah prioritas saja, melainkan juga ke wilayah yang sedang mengalami kebakaran lahan lainnya.

BACA JUGA: Pemerintah Akui Salah Prediksi Dampak El Nino

“Tentu saja di provinsi-provinsi lain juga ada kebakaran seperti ada beberapa gunung yang kebakar. Kemudian, ada tempat pembuangan sampah itu pun menjadi sasaran kita untuk pemadaman. Jadi, ketika daerah menetapkan status tanggap darurat, meminta bantuan BNPB untuk memadamkan api yang membakar, itu BNPB segera mengarahkan heli water bombing,” ungkapnya.

Selain itu, BNPB bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain juga melakukan operasi udara dengan cara Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Itu untuk memperkuat pemadaman dan juga menunjang keperluan lainnya.

“Kemudian teknologi modifikasi cuaca per hari ini, BNPB sudah melaksanakan 244 kali dengan jumlah garam yang sudah kami sebar sebanyak 341.580 kilogram,” tutur Suharyanto.

El Nino Berlangsung hingga Akhir Oktober

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati melaporkan perkembangan kondisi El Nino berdasarkan satelit terkini. BMKG memprediksi El Nino akan berlangsung hingga akhir Oktober.

Kemudian, pada bulan November, akan terjadi transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Prediksi El Nino akan tetap berlangsung hingga akhir tahun. Dwikorita menekankan, ada harapan dengan masuknya angin monsun dari arah Asia mulai November.

“Alhamdulillah karena adanya angin monsun dari arah Asia sudah masuk mulai November. Jadi, Insyaallah akan mulai turun hujan di bulan November. Artinya, pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan sehingga kami harapkan kemarau kering Insyaallah berakhir secara bertahap,” jelas Dwikorita.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) buat mitigasi El Nino untuk atasi kemiskinan ekstrem di Indonesia bagian timur. Fenomena El Nino ini akan berdampak pada kondisi pangan untuk masyarakat di sana.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono menyebut dari 3,3 juta jiwa yang saat ini mengalami kemiskinan ekstrem. Paling banyak berasal dari Indonesia bagian timur.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya ketidakcukupan mendapatkan makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Fenomena El Nino berpengaruh besar terhadap sektor pertanian. Kekeringan yang lebih panjang dapat mengakibatkan ancaman bagi ketersediaan pangan.

Sekretaris Kemenko PMK, Andie Megantara mengatakan dalam menangani kemiskinan di wilayah Indonesia bagian timur, Kemenko PMK telah merancang sebuah strategi dan mitigasi yang berkaitan dengan kondisi El Nino.

“Kami di Kemenko PMK membuat semacam mitigasi berkaitan dengan kondisi El Nino. Sebab, kita tahu bahwa ketika harga pangan naik akan berpengaruh pada inflasi. Mau tidak mau hal itu akan menurunkan daya beli masyarakat,” kata Andie di acara Deputy Meet The Press, Rabu (23/8). 

Dalam mitigasi tersebut, Kemenko PMK sudah memiliki peta yang berisikan wilayah terdampak fenomena El Nino. Kemudian, pihaknya akan menyelaraskan dengan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.

Hal tersebut akan memberikan kepastian bagi Kementerian Negara atau Lembaga (K/L) untuk mengeksekusi. Kemudian, menyiapkan intervensi khusus apabila El Nino ini terjadi sampai 2024. Mitigasi seperti ini telah disiapkan khususnya di wilayah timur, lanjut Adi.

Kemiskinan Ekstrem Timbulkan Stunting

Permasalahan kemiskinan ekstrem juga beririsan dengan prevalensi angka stunting di Indonesia. Hal tersebut menjadi isu prioritas yang harus diselesaikan. Presiden telah menargetkan prevalensi angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14 %.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Y. B. Satya Sananugraha menegaskan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut.

“Salah satu cara yang kami lakukan dengan mengajak perusahaan tambang yang ada di Indonesia, paling tidak CSR-nya itu untuk percepatan penurunan stunting, minimal di sekitar wilayah perusahaannya,” jelas Satya.

Selain itu, penggalakan program Bapak Asuh Anak Stunting bagi ASN dan anggota Forkopimda untuk terlibat membantu pemenuhan gizi anak-anak stunting di wilayahnya masing-masing.

Tiga Strategi Pemerintah Hapus Kemiskinan

Sementara itu, Nunung menyebut ada beberapa strategi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.

Pemerintah menyusun tiga strategi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Konferensi pers penghapusan kemiskinan ekstrem di Kemenko PMK. Foto: Dini Jembar Wardani.

Strategi selanjutnya adalah mengimplementasikan berbagai kebijakan afirmatif, baik dari sisi refocusing anggaran, perbaikan data dan pensasaran, serta penguatan pelaksanaan program melalui pendekatan konvergensi.

“Dengan pendekatan konvergensi ini, dipastikan rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu program saja, melainkan dari beberapa program. Sehingga, upaya penurunan akan menjadi lebih signifikan,” ungkap Nunung.

Putus Rantai Kemiskinan melalui Pendidikan

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Warsito, sejatinya antara kemiskinan dan pendidikan bagaikan ayam dan telur. Maka dari itu, pemerintah berusaha memotong rantai permasalahan angka kemiskinan melalui jenjang pendidikan.

“Melalui Perpres Revitalisasi Vokasi, presiden berusaha untuk memotong rantai kemiskinan melalui penanganan pengangguran dalam hal ini tidak ingin adanya lulus kejuruan yang nganggur,” ujar Warsito.

Hal tersebut sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja bagi seluruh lulusan pendidikan di Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kualitas udara Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) belakangan kerap berkategori tidak sehat. Jika hujan tak kunjung turun selama musim kemarau, polusi udara makin memburuk. BMKG memperkirakan, hujan berkontribusi 30 % mencuci polutan di udara.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak kemarau yang disertai El Nino hingga September 2023. El Nino memicu berkurangnya curah hujan, bahkan bisa memicu kemarau ekstrem.

Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyatakan, suhu rata-rata global pada Juli 2023 meraih rekor tertingginya. WMO menyebut menjadi Juli 2023 menjadi bulan terpanas sepanjang sejarah manusia. Suhu permukaan bumi dan lautan pun melonjak tajam.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, tingginya konsentrasi PM2.5 dipengaruhi dari sisi kondisi musim kemarau. Misalnya di wilayah DKI Jakarta yang telah memasuki musim tersebut.

“Tingginya konsentrasi  PM2.5 juga dipengaruhi dari sisi kondisi musim. Berkurangnya curah hujan ini mengakibatkan pencucian pada polutan juga proses itu menjadi minim dan kurang, sehingga memengaruhi turunnya kualitas udara,” kata Dwikorita baru-baru ini.

Beberapa waktu lalu, DKI Jakarta kembali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Rata-rata hariannya pun mencapai 164 poin. Air Quality Index United States (AQI US) menilai, kualitas tersebut tidak sehat dan berada di zona merah.

Polusi Udara Menurun Saat Peralihan Cuaca

Founder Bicara Udara, Novita Natalia mengatakan, polusi udara yang meningkat ini dipengaruhi oleh arah angin. Setiap waktu, kondisi polusi berbeda-beda. Misalnya, pada skala harian, polusi akan menurun pada sore hari. Kemudian secara besarnya, polusi akan mereda ketika peralihan musim hujan.

“Polusi udara itu akan turun itu biasanya di sore hari. Tapi kalau mau melihat misalnya isi secara makronya itu biasanya akan terjadi Oktober hingga Desember. Ketika sudah peralihan ke musim hujan yang ditandai anginnya semakin banyak,” ungkap Novita kepada Greeners baru-baru ini.

Berdasarkan data BMKG pada bulan Juli ini juga menunjukkan kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat. Hal tersebut sering terjadi pada lepas malam menuju pagi hari.

Sebab, lapisan udara yang dingin turun ke permukaan bumi saat dini hari memengaruhi peningkatan konsentrasi. Kemudian membawa polutan dari seluruh lapisan udara.

Seorang perempuan menyeka keringatnya saat cuaca panas. Ilustrasi: shutterstock

Ancam Kesehatan Masyarakat

Walaupun partikel polusi tidak terlihat, jika terus manusia hirup akan membahayakan kesehatan, bahkan kematian.

Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Haryanto berpendapat, polusi udara yang semakin pekat ini adalah masalah serius bagi kesehatan masyarakat. Sebab, jika manusia hirup secara terus-menerus akan masuk ke dalam paru-paru.

“Polusi udara ini jelas telah, sedang, dan akan berlanjut menyebabkan berbagai penyakit jangka pendek dan jangka panjang pada masyarakat di wilayah terpolusi,” lanjut Budi.

Potensi penyakit jangka pendek yang akan terjadi yaitu iritasi pada mata, hidung, kulit, tenggorokan, dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Kemudian, untuk penyakit jangka panjang mencakup radang paru-paru, bronkitis, hingga bisa mengganggu sistem syaraf pusat.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus-September 2023. Perlu antisipasi kekeringan, pasokan air dan adaptasi pola tanam di sektor pertanian karena minimnya curah hujan.

Peringatan ini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sampaikan dalam berbagai kesempatan. Terbaru, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati rapat bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Istana Negara untuk menghadapi fenomena tersebut.

Selain kekeringan, perlu pula mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memang sudah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML bisa meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan, fenomena ini akan memberikan dampak yang sangat luas untuk wilayah Indonesia karena mampu mengurangi kandungan uap air di Indonesia.

Berdasarkan prediksi curah hujan bulanan BMKG, beberapa wilayah akan mengalami curah hujan bulanan kategori rendah, utamanya pada periode Agustus, September, dan Oktober 2023.

Wilayah tersebut meliputi Sumatra bagian tengah hingga selatan, Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku dan Papua bagian selatan.

Sektor Pertanian Terdampak

Senada dengannya, Koordinator Bidang Cuaca Esktrem BMKG Miming Syaifudin mengungkapkan, kondisi cuaca dan iklim dapat memengaruhi hampir seluruh sektor dalam kehidupan. Tetapi, sektor yang paling signifkan terganggu yaitu sektor pertanian. Sebab, ada potensi kekurangan pasokan air akibat kondisi cuaca dan musim yang lebih kering.

“Produktivitas pertanian bisa terganggu dan kondisi tersebut akan memengaruhi ketahanan pangan nasional. Petani perlu menyesuaikan pola tanam dengan menyesuaikan ketersediaan air berdasarkan prediksi curah hujan BMKG,” kata Miming kepada Greeners, Kamis, (20/7).

Perlu koordinasi agar informasi cuaca dan musim sampai kepada petani. Dengan begitu mereka dapat tepat memutuskan musim tanam, musim panen, dan varietas yang ditanam.

Pemadaman karhutla di Sragen, Jawa Tengah. Foto: BNPB

El Nino Moderat

Sementara itu, durasi atau panjang periode El Nino bergantung dengan intensitas atau levelnya. “Semakin kuat level El Nino, kemungkinan besar durasinya juga relatif lebih panjang,” kata Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab.

Misalnya, El Nino kuat pada tahun 1982 hingga 1983, atau tahun 2015 sampai 2016. Pada tahun tersebut, El Nino mulai terjadi pada bulan Maret atau April. Kemudian di tahun pertama secara gradual terus meningkat intensitasnya dan mencapai puncak pada akhir tahun.

Selanjutnya, El Nino perlahan melemah menuju netral pada April atau Mei di tahun berikutnya. Namun, di tahun 2023, El Nino mulai terjadi pada bulan Juni dan diprediksi intensitasnya akan berkisar pada skala lemah hingga moderat saja.

Hingga awal Juli, El Nino 2023 belum signifikan dampaknya untuk menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Hal ini diduga beberapa faktor. Salah satunya suhu muka laut di perairan Indonesia masih hangat (di atas normal) yang berkontribusi pada meningkatnya potensi pertumbuhan awan.

Dalam mengantisipasi ancaman El Nino, BMKG berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya rapat koordinasi karhutla di Provinsi Jambi.

Selain itu, sejak awal tahun 2023, BMKG telah melakukan penyebaran informasi peringatan terkait kemungkinan munculnya El Nino 2023. Termasuk kepada presiden.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Beberapa hari belakangan ini, Lina (28) mengeluhkan tentang cuaca terik yang terjadi. Rina yang bermukim di sekitar Jl W.R Supratman, Ciputat, Tangerang Selatan merasakan suhu yang tak biasa daripada biasanya.

“Padahal bulan-bulan lalu sepertinya tidak sepanas ini. Tapi memang sih saat ini mau kemarau,” ujar dia kepada Greeners, Kamis (27/4).

Lina yang sebelumnya menggunakan kipas angin kini harus beralih ke air cooler. Terutama di siang hari, air cooler-nya itu harus selalu menyala. Perempuan yang bekerja sebagai ASN ini menyebut bahwa puncak panas sangat terasa pada bulan Ramadan lalu.

“Seminggu sebelum Lebaran itu panasnya luar biasa. Belum lagi saat itu kita lagi puasa. Lemas, panas jadi satu,” imbuh dia.

Gelombang Panas di Asia

Saat ini, masyarakat global terutama sebagian besar Asia juga tengah mengalami lonjakan suhu akibat gelombang panas. BMKG mencatat, dalam periode 11-20 April 2023, beberapa kota di Asia mengalami suhu panas ekstrem.

Beberapa kota di antaranya, Kota Kumarkhali, Kusthia, Bangladesh pada 17 April 2023 bersuhu 51,2 derajat Celcius, Kota Chauk, Myanmar pada 20 April bersuhu 45,5 derajat Celcius, sebelumnya pada 18 April kota ini telah bersuhu 45,3 derajat Celcius. Selanjutnya, Kota Bundi, India pada 18 April bersuhu 45,2 derajat Celcius, serta Kota Chauk, Myanmar pada 19 April lalu bersuhu 45 derajat Celcius.

Melansir Phys, Bangladesh mengalami suhu tertinggi selama hampir 60 tahun. Media lokal setempat menyebut, setidaknya 13 orang meninggal di India dan dua orang meninggal di Thailand karena suhu ekstrem tersebut.

Para ilmuwan menyatakan, pemanasan global turut memperburuk cuaca. Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB menyatakan, setiap peningkatan pemanasan global akan mengintensifkan bahaya ganda secara bersamaan.

Gelombang panas tidak melanda Indonesia. Foto: Shutterstock

Dampak Gerak Semu Matahari dan Bukan Gelombang Panas

Sementara itu, BMKG memastikan bahwa suhu panas yang melanda di Indonesia bukan karena gelombang panas. Suhu panas ini karena fenomena akibat gerak semu matahari dan merupakan siklus biasa terjadi setiap tahun.

Catatan BMKG sejak tahun 1981 hingga 2022 menyebut, seluruh stasiun pengamatan BMKG di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Adapun peningkatan tertinggi di stasiun Klimatologi Tangerang Selatan dan Stasiun Meteorologi Temindung dengan nilai sekitar 0,4 derajat Celcius dalam 10 tahun.

Sementara berdasarkan rata-rata suhu bulanan tahun 1991-2020 (30 tahun), umumnya di Indonesia (hasil pengamatan 118 stasiun BMKG) mengalami suhu rata-rata bulanan terpanas pada bulan Mei.

“Pada bulan Maret 2023 tercatat anomali suhu bulanannya bernilai positif sebesar 0,05 derajat Celsius daripada rata-rata suhu bulan Maret 1991-2020,” kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dodo Gunawan kepada Greeners.

Ia menambahkan, gerak semu matahari menyebabkan pada bulan-bulan tertentu posisi matahari dekat dengan wilayah khatulistiwa. Salah satu dampaknya pada bulan-bulan itu di Indonesia mengalami suhu yang lebih panas daripada bulan lain.

Tren Suhu di Indonesia Sejak Tahun 1991 hingga 2020

Pengamatan BMKG menunjukkan secara umum, anomali suhu udara dan suhu udara rata-rata tahunan di Indonesia sejak tahun 2012 terus mengalami peningkatan daripada rentang tahun 1991-2020.

Ia menambahkan, sejak tahun 1850 terjadi kenaikan suhu udara secara signifikan. “Tren kenaikan suhu udara di Jakarta sejak tahun 1866 sampai saat ini menunujukkan kenaikan 1,6 derajat Celcius per 100 tahun,” ungkap Dodo.

Menurutnya, potensi gelombang panas sangat kecil terjadi di Indonesia karena wilayah geografis Indonesia berupa kepulauan. “Indonesia berbentuk kepulauan di tengah lautan sebagai pendingin. Oleh karena itu, suhu panas tak terserap langsung ke darat,” imbuhnya.

Meski bukan gelombang panas, ia memprediksi bahwa musim kemarau ini akan berlangsung cukup lama. Ini menyusul adanya El Nino pada semester kedua.

Kepala Pusat Layanan Iklim Terapan BMKG Ardhasena Sopaheluwakan juga menyatakan suhu panas yang dirasakan Indonesia saat ini merupakan imbas dari gerak semu matahari. Kondisi ini berlangsung pada April dan Mei setiap tahun.

“Saat matahari melintas mendekati khatulistiwa pada akhir Maret maka dua bulan selanjutnya, April dan Mei suhunya akan naik dan lebih panas,” tuturnya.

Ilustrasi kondisi cuaca panas. Foto : Shutterstock

Waspada Perubahan Iklim

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari menyatakan, fenomena gelombang panas imbas perubahan iklim harus menjadi perhatian semua masyarakat global, termasuk Indonesia. “Kita tetap harus melakukan aksi mitigasi melawan perubahan iklim,” tegasnya.

Ia menambahkan aksi mitigasi ini harus dilakukan secara masif agar berdampak signifikan. Komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi dengan menaikkan target enhanced nationally determined contributions (NDC) menjadi 32 % atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Panas menyengat terasa beberapa hari belakangan. Bahkan, saat di pagi hari pun suhu udara sudah terasa lebih panas daripada biasanya. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan kondisi cuaca bersifat fluktuatif karena saat ini berada pada transisi menuju musim kemarau.

Prakirawan BMKG Iqbal Fathoni menyatakan, saat musim kemarau maka terjadi penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara. “Hal ini dapat menyebabkan cuaca cerah dan menyengat,” katanya kepada Greeners, Selasa (11/4).

Selama peralihan musim terjadi peningkatan suhu pada pagi hingga siang hari. Lalu, awan konvektif yang dihasilkan akibat proses pemanasan radiasi surya akan muncul pada sore hingga menjelang malam.

Tak hanya karena peralihan musim, cuaca panas juga disebabkan oleh posisi semu matahari yang telah memasuki sekitar wilayah ekuator. “Kondisi ini mengindikasikan penyinaran matahari cukup optimal di sekitar wilayah ekuator,” imbuhnya.

Selain itu, saat ini wilayah Indonesia berada pada kondisi netral. Namun, ada kecenderungan prediksi mengarah ke kondisi El Nino. “Ini ditandai adanya kondisi curah hujan semakin berkurang, utamanya Indonesia bagian barat dan tengah,” ucapnya.

Faktor lainnya yakni adanya bibit siklon tropis sehingga pertumbuhan awan hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah. “Tarikan massa udara akibat adanya bibit siklon tropis 98S di selatan Nusa Tenggara menyebabkan pertumbuhan awan terkonsentrasi di Jawa bagian tengah hingga NTT,” jelasnya.

Peningkatan Suhu Udara Panas

Iqbal menyatakan, kondisi suhu panas dalam seminggu terakhir dalam kondisi menyengat. Pada 4 April 2023 lalu rata-rata suhu udara maksimal di Indonesia mencapai 34,6 derajat Celcius, lalu semakin naik, puncaknya yakni 36 derajat Celcius pada 5 April 2023. Selanjutnya, suhu udara konsisten berada menjadi 35,2 derajat Celcius hingga 8 April lalu.

“Sebaliknya kondisi minggu ini akan relatif lebih basah. Namun, akan kembali lebih kering pada minggu depannya lagi (17-22 April),” tuturnya.

Ia menyebut suhu rata-rata akan kembali menjadi 33-34 derajat Celcius bahkan lebih. Utamanya di beberapa wilayah, seperti Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bagian selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku bagian selatan.

Tabir surya atau sunscreen wajib dipakai untuk lindungi kulit dari efek sinar matahari. Foto : Shutterstock

Ancaman Paparan UV

BMKG mengingatkan paparan indeks ultraviolet (UV) seiring peningkatan suhu. Melansir Instagram BMKG, paparan panas matahari masih akan terjadi pada hari Selasa (11/4) ini.

Pada pukul 09.00 WIB, wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku hingga Sulawesi mengalami paparan sinar ultraviolet ‘very high’ dengan risiko bahaya sangat tinggi.

Puncak paparan sinar ultraviolet akan terjadi cukup lama dari pukul 10.00 hingga 13.00. Wilayah Indonesia bagian timur, tengah, dan barat mengalami paparan sinar ultraviolet dengan status ekstrem.

BMKG mengingatkan agar masyarakat meminimalkan waktu di bawah paparan matahari antara pukul 10 hingga pukul 4 sore. Selain itu, oleskan cairan pelembap tabir surya SPF 30+ setiap dua jam bahkan pada hari berawan, setelah berenang dan berkeringat.

Kenakan pakaian pelindung matahari, topi lebar, kacamata hitam yang menghalau paparan matahari di luar ruangan. Tingkat bahaya ekstrem bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung menyebabkan kulit dan mata rusak dan terbakar dalam hitungan menit.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta pemerintah daerah mengantisipasi risiko bencana kekeringan meteorologis tahun ini. 

La Nina yang sempat membuat musim kemarau lebih basah akan berakhir. BMKG memperkirakan El Nino yang ditandai minimnya curah hujan berpotensi terjadi sebesar 50-60 %. Fenomena La Nina akan berada pada posisi netral pada Maret 2023 dan akan terus bertahan hingga akhir semester pertama 2023.

Sedangkan pada semester kedua, sekitar Juli akan beralih menuju fase El Nino lemah. “Seandainya tidak ada El Nino pun maka ada potensi wilayah yang lebih kering dari normalnya karena La Nina selama tiga tahun terakhir telah berakhir,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers virtual, baru-baru ini.

Risiko Bencana Kekeringan 

Ancaman kekeringan ini dikhawatirkan memicu berbagai bencana kekeringan meteorologis seperti kebakaran hutan dan lahan hingga kekurangan air bersih. Oleh karena itu, saat masih musim penghujan ini pemerintah daerah harus berupaya menampung atau memanen air hujan.

“Saat ini mumpung masih hujan maka lakukan pemanenan air hujan. Penuhi waduk, embung, kanal retensi dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat melalui gerakan memanen air hujan,” ucapnya.

BMKG memprediksi awal musim kemarau pada April 2023 akan terjadi di  wilayah Nusa Tenggara dan Bali. Lalu merambah ke Jawa. “Kemudian berkembang di wilayah Indonesia pada Mei hingga Agustus 2023,” imbuhnya.

Lebih jauh Dwikorita menyebut dari 699 zona musim (zom) di Indonesia, 119 zona musim atau 17 % diprediksi memasuki kemarau pada April 2023. Sedangkan zom lainnya memasuki musim kemarau secara bergantian pada Mei hingga Juni 2023.

Puncak kemarau akan berlangsung pada bulan Agustus 2023 yang meliputi sebagian besar wilayah Indonesia (45,92 %). 

Pastikan Ketersediaan Air

Sementara pakar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero mengingatkan, pentingnya memonitor kondisi ketersediaan air pada masing-masing sumber, termasuk di waduk atau sungai yang selama ini menjadi sumber air untuk pertanian.

“Pemantauan itu hendaknya benar-benar serius dengan tindakan nyata di lapangan,” katanya kepada Greeners, Rabu (8/3).

Ia menambahkan, harus pula memastikan pengaturan kapasitas air tanpa menyebabkan penderitaan pada masyarakat karena kekurangan air.

Selanjutnya peluang lain untuk mengurangi waduk yang kosong itu adalah dengan hujan buatan. Sehingga stok air bisa terjaga sampai batas tertentu. Ini akan terasa, terutama pada daerah bergambut.

“Antara masyarakat yang butuh air untuk penanaman pertaniannya dengan korporasi untuk menjaga gambutnya tetap basah agar tidak mudah terbakar diperlukan,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi daerah Riau, Jambi serta Sumatra Utara (Sumut) alami dua kali musim kemarau. Imbasnya, tiga wilayah tersebut sangat rentan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, tiga wilayah yaitu Riau, Jambi dan Sumut merupakan tiga wilayah yang memasuki musim kemarau lebih awal daripada wilayah lain, yakni pada Februari 2023.

“Februari nanti kemarau terjadi di Riau, sebagian Jambi, sebagian Sumatra Utara. Ini lazim terjadi di daerah tersebut, dua kali mengalami musim kemarau. Artinya lebih kering dari wilayah lainnya,” kata dia dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (27/1).

Ia menyatakan, tiga wilayah tersebut harus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla. Dwikorita mengungkap, setelah musim kemarau pada bulan Februari, tiga wilayah tersebut akan mengalami musim hujan pada Maret dan April 2023 sama dengan wilayah lain di Indonesia.

Menurut prediksi BMKG, potensi ancaman karhutla akan semakin tinggi pada April-Mei 2023, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut.

Kemarau Lebih Kering

Ia juga menuturkan, kondisi kemarau tahun ini lebih kering daripada tiga tahun terakhir. Ini menyebabkan potensi terjadinya karhutla semakin mudah terjadi.

“Kalau tiga tahun terakhir ini saat musim kemarau masih sering terjadi hujan, maka di tahun ini, intensitas hujan akan jauh menurun,” kata dia.

Ia pun meminta agar daerah-daerah yang masuk dalam kategori rawan karhutla seperti Sumatra dan Kalimantan agar meningkatkan kewaspadaan.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dodo Gunawan menyatakan, perbedaan musim kering pada tiga wilayah tersebut sebagai akibat pergerakan semu matahari dari selatan ke utara, lalu kembali lagi ke selatan.

“Pola hujan wilayah-wilayah tersebut, termasuk Riau mempunyai dua pola. Artinya ada musim kemarau yang lebih pendek di bulan Februari-Maret, lalu naik kembali dan turun sekitar Mei menyamai tempat-tempat yang lain,” ungkap Dodo.

Berdasarkan hasil monitoring BMKG, suhu permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur, menunjukkan intensitas La Nina yang terus melemah. Indeks per Januari 2023 dasarian pertama sebesar -0,80 dan pada dasarian kedua adalah sebesar -0.65.

Curah hujan tahun 2023 bakal turun. Waspadai potensi karhutla. Foto: Freepik

La Nina Semakin Melemah

Kondisi La Nina ini diprediksi akan terus melemah dan beralih menuju kondisi ENSO (El Nino-Southern Oscillation) Netral pada Februari–Maret 2023. Kondisi ENSO Netral akan terus bertahan hingga pertengahan tahun 2023.

Untuk semester kedua tahun 2023 mendatang, terdapat peluang sekitar 40-50 % kondisi ENSO Netral akan bertahan hingga akhir tahun.

Di sisi lain, juga terdapat peluang yang relatif sama bahwa kondisi ENSO Netral akan berkembang menjadi El Nino lemah terutama setelah periode Juni, Juli dan Agustus 2023.

Berdasarkan catatan sejarah masa lalu, El Nino kategori lemah yang terjadi setelah pertengahan tahun umumnya berlangsung dengan durasi yang pendek.

Hingga enam bulan ke depan, BMKG memprediksi bahwa curah hujan bulanan kategori normal. Meskipun, secara volume curah hujan bulanan tahun 2023 ini relatif menurun daripada curah hujan bulanan selama tiga tahun terakhir.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar memastikan pemerintah tak akan memberi ampun pada perusahaan-perusahaan pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Apabila perusahaan tak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah akan terkena sanksi.

“Begitu ada hotspot, mereka sudah langsung akan kita beri warning. Dan cara-cara law enforcement seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena,” jelas Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam keterangannya.

Menanggapi hal itu, Pakar karhutla dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Suharjo sepakat terhadap pengenaan sanksi pada perusahaan-perusahaan yang melakukan deforestasi dan pembakaran hutan. Namun, ia menyorot agar langkah ini sebaiknya terus dilakukan.

“Mestinya kegiatan pengendalian kebakaran itu yang meliputi kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran dan pengenaan sanksi ini tidak memandang apakah ada La Nina atau El Nino,” katanya kepada Greeners, Kamis (25/1).

Menurutnya, banyak cara-cara ilegal hingga pembakaran di tengah musim hujan. “Biasanya para pelaku karhutla akan melakukan penyemprotan herbisida atau pestisida supaya vegetasinya menjadi kering dan mudah terbakar,” ungkapnya.

Rakor khusus karhutla juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: BNPB

Keterbatasan Daerah

Selain itu, ia menyorot bahwa saat ini banyak daerah di Indonesia yang bermasalah dalam mengendalikan karhutla. Pasalnya, peralatan pengendalian kebakaran sangat terbatas. Selain itu juga masih minimnya ketersediaan air.

Penyebabnya, yakni masih banyaknya masyarakat di daerah belum siap secara finansial. “Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Terutama teman-teman di kabupaten dan provinsi yang belum siap dalam artian yang sesungguhnya dalam menghadapi ancaman kebakaran,” imbuhnya.

Terbukti, karhutla yang terjadi cukup luas yaitu lebih dari 100 hektare di Taman Nasional Way Kambas. Padahal, taman nasional ini seharusnya menjadi tanggung jawab KLHK.

Selain itu, masih banyak pula masyarakat yang beranggapan bahwa La Nina masih berlangsung mengingat masih adanya bencana banjir dan tanah longsor. Informasi peningkatan kewaspadaan terhadap karhutla harus tersebar ke masyarakat luas.

Waspadai karhutla memasuki musim kemarau. Foto: Freepik

Fokus Enam Provinsi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan, pihaknya akan fokus pada enam provinsi yang kerap kali ada titik hotspot. Adapun keenam provinsi itu meliputi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatra Selatan dan Riau.

“Tetapi tidak menutup kemungkinan provinsi lain pun apabila nanti ada kebakaran hutan dan lahan nanti kita juga melaksanakan aksi,” imbuhnya.

Beberapa skenario mulai dari operasi darat, udara maupun menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Operasi darat ini yaitu melalui pemadaman api dan melalui dukungan unsur TNI, Polri, KLHK, BPBD dan relawan peduli api.

Pada operasi udara, BNPB telah menempatkan sejumlah helikopter di enam titik provinsi prioritas untuk patroli dan water bombing.  Kemudian khusus untuk operasi menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), BNPB menggandeng BMKG, Badan Riset Nasional (BRIN) dan TNI AU.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim kemarau akan dimulai pada bulan April di beberapa wilayah di Indonesia seperti Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa. Sementara di wilayah Bali, Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi musim kemarau akan di mulai pada Mei mendatang. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait melakukan pemantauan dan membuat hujan buatan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan penanganan karhutla masih terus dilakukan terutama untuk wilayah Riau karena sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 1.800 hektare lahan sudah terbakar. BMKG juga memprediksikan akan ada fenomena El Nino lemah.

Sutopo juga mengatakan bahwa antisipasi karhutla akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Upaya antisipasi ini meliputi pengaktifan satgas pengendalian karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten, peningkatan patroli lapangan di desa rawan karhutla dan lahan melalui patroli terpadu bekerjasama dengan KLHK, TNI, POLRI, dan Masyarakat Peduli Api; melakukan patroli rutin, melakukan operasi udara untuk mendeteksi langsung karhutla, pembuatan hujan buatan dan water bombing.

“Januari hingga akhir Maret adalah periode pertama musim kemarau, setelah itu masuk musim penghujan kemudian masuk musim kemarau kembali yang lebih kering. Seperti di Sumatera, kenaikan hotspot (titik api) karhutla terjadi pada bulan Juni-Oktober, Kalimantan pada Juli-Oktober, dan Riau pada bulan Februari-April kering yang berpotensi karhutla,” ujar Sutopo saat konferensi pers Penanggulangan Bencana di Graha BNPB, Jakarta, Senin (18/03/2019).

BACA JUGA: Titik Api Pemicu Karhutla di Riau Mulai Berkurang 

Berdasarkan data BMKG, dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 79 ZOM (23.1%) diprediksi akan memasuki musim kemarau pada bulan April yaitu di sebagian wilayah Nusa Tenggara, Bali dan Jawa. Wilayah-wilayah yang memasuki musim kemarau pada bulan Mei sebanyak 99 ZOM (28.9%) meliputi sebagian Bali, Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi. Sementara 96 ZOM (28.1%) meliputi Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua akan memasuki musim kemarau pada Juni mendatang.

Jika dibandingkan terhadap rerata klimatologis Curah Hujan Musim Kemarau (periode 1981-2010), kondisi musim kemarau 2019 diperkirakan normal atau sama dengan rerata klimatologisnya pada 214 ZOM (62.6%). Sebanyak 82 ZOM (24%) akan mengalami kondisi kemarau bawah normal yang berarti curah hujan musim kemarau lebih rendah dari rerata klimatologis, dan 46 ZOM (13.4%) akan mengalami kondisi atas normal atau lebih tinggi dari curah hujan reratanya.

BACA JUGA: Menteri LHK: Tren Iklim 2018 Lebih Panas, Karhutla Harus Diwaspadai 

Kepala Bidang Perubahan Iklim BMKG, Kadarsah menjelaskan presentasi curah hujan pada Juni-Juli-Agustus di Jawa akan mengalami penurunan curah hujan mencapai 40%. Kemudian pada Maret-April-Mei, curah hujan tinggi namun di wilayah sebagian NTT,NTB dan Sulawesi Tengah, dan Gorontalo terjadi penurunan curah hujan.

“Artinya, akibat dari penurunan curah hujan mengakibatkan lahan kering dan mudah terbakar apalagi gambut. Selain itu atmosfer mengalami kondisi kering dalam hal berkurangnya uap air, akibatnya potensi kebakaran sangat tinggi. Begitulah kondisi El-Nino memengaruhi karhutla,” jelas Kadarsah kepada Greeners melalui pesan singkat.

Selain itu, BMKG juga mengingatkan agar masyarakat perlu mewaspadai wilayah-wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal yaitu di sebagian wilayah NTT, NTB, Jawa Timur bagian Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bagian Tengah dan Selatan, sebagian Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau serta Kalimantan Timur dan Selatan.

Kewaspadaan dan antisipasi dini juga diperlukan untuk wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami musim kemarau lebih kering dari normalnya yaitu di wilayah NTT, NTB, Bali, Jawa bagian Selatan dan Utara, sebagian Sumatera, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Merauke.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah saat ini tengah gencar menangani kebakaran hutan dan lahan gambut di Riau, Sumatera Barat. Menurut pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) titik api di Kabupaten Bengkalis dan Dumai sudah berkurang. Penyebab karhutla hingga kini masih diselidiki.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Bernardus Wisnu Widjaja mengatakan bahwa penanganan karhutla di Riau dilakukan secara komprehensif. Pemadaman darat dilakukan dengan dukungan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dari perusahaan pemegang izin bidang kehutanan dan perkebunan, dan Masyarakat Peduli Api.

“Untuk pemadaman melalui udara yakni dengan water bombing (menumpahkan air dari udara ke atas lahan yang terbakar) menggunakan air sebanyak 1.270.400 liter. Ini karena banyak tempat yang medan aksesnya sulit dijangkau. Pesawat udara yang digunakan untuk pengendalian karhutla sebanyak 7 unit, yakni 1 helikopter KLHK, 2 helikopter Sinarmas Group, 2 helikopter TNI, 1 pesawat TMC milik TNI, dan 1 helikopter Casa (teknologi modifikasi cuaca). Lalu hujan buatan juga kita buat dari garam yang disemai,” ujar Wisnu pada konferensi pers Penanggulangan Bencana di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (28/02/2019).

BACA JUGA: 1.200 Hektare Lahan Gambut di Bengkalis Terbakar, Dumai Diselimuti Asap 

Menurut data satgas BPBD Provinsi Riau tanggal 26 Februari 2019, luas karhutla mencapai total 1178,41 hektare (ha). Dengan rincian per kabupaten diantaranya Rohil 144 ha, Dumai 65,5 ha, Bengkalis 837 ha, Meranti 20,4 ha, Siak 30 ha, Pekanbaru 21,51 ha, Kampar 19 ha, Pelalawan 3 ha, dan Inhil 38 ha.

Tim dari KLHK juga melakukan pemadaman darat dengan menyiagakan 14 regu Manggala Agni (210 personel) dimana 7 regu melaksanakan pemadaman di Pulau Rupat, 2 regu di Kota Dumai dan 2 regu di Kabupaten Rokan Hilir. Manggala Agni melaksanakan pemadaman secara mandiri maupun bersama satgas.

Mengenai jumlah titik api di wilayah Riau, Kepala Sub Bidang Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Radian Bagiyono mengatakan bahwa jumlahnya sudah mulai menurun. Dari pantauan KLHK saat ini, hanya ada tiga titik api di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Dumai.

“Lahan yang terbakar saat ini menurut pemantauan tim di lapangan ada 1.178 ha, kebanyakan di lahan masyarakat dan lahan tidak bertuan. Untuk indikasi bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja masih dilakukan investigasi. Tapi menurut para ahli sebagian besar penyebab karhutla memang dilakukan secara sengaja termasuk di Riau ini,” kata Radian.

BACA JUGA: 11 Perusahaan Perusak Hutan Belum Bayar Denda Pengadilan Rp18,9 Triliun 

Radian mengatakan bahwa KLHK sudah menyiapkan beberapa pencegahan seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat, kesiapsiagaan dengan aparat BPBD, TNI dan Polri untuk terus mengawasi musim kering selanjutnya di Riau pada bulan Juni-Oktober.

“Mulai awal 2019 BMKG sudah memprediksi adanya El Nino lemah, hal itu cukup memicu kekeringan. Oleh karenanya, kami mengaktifkan orang-orang di lapangan untuk patroli ke desa-desa dan wilayah yang rawan kebakaran. Serta kerjasama dengan BRG untuk mengawasi areal lahan gambut dengan membuat blocking supaya gambut tertutup sehingga air membasahi gambut,” kata Radian.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – In 2015, weather phenomenon El Nino triggered hotspots in forest area near Tuanan Research Station of South Kalimantan. Fires were inevitable resulted to 18,000 hectares of Mawas Conservation Program burned down.

Mawas Conservation Program is a program set up by Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS), a non government organization aim to protect 309,806 hectares of forest areas with 3,000 wild orangutans and other biodiversity.

The loss of six percent of forest areas means it would not be able to provide food for orangutans. Consequently, wild orangutans moved to other parts of the forest to survive.

READ ALSO: Indonesia Prepares Grand Design on Forest Fires Prevention

Maria van Noordwijk, one of BOS researcher, studied the migration pattern which revealed that female orangutans tend to move away from fires.

“Female orangutans that we found usually carried their children. Initially, it was good news to use as females have important role for behavior development of the children,” said Noordwijk in a seminar in Jakarta, on Friday (17/3).

Furthermore, she said that young orangutans need role model similar to humans. To survive, the children will follow all activities done by their parents. In addition, they also need to play so they could interact with other young orangutans.

“However, forest fires have changed the attitude of female orangutans. As fires ravage their habitat, females no longer want to interact with other females,” she said. “It is because of limited food supply and natural attitude of female orangutans which prefer to interact only with their next of kin.”

READ ALSO: Orangutan Status Decline to ‘Critically Endangered’

However, the interaction serve as sharing information activities for orangutans to survive.

She said that females have more steady roaming area meaning that evicted orangutans will have difficulties in finding new habitat. As a result, there were cases of female orangutans attacking each other to protect their areas back in 2016.

In addition, moving wild orangutans will also change their diet, from fruits to figs, flower root, even insects and termites as fires destroyed the fruit trees in their habitat.

Maria van Noordwijk is a Dutch research who has been studying orangutan behavior for the past 40 years.

She expressed her concerns on the changes of Tuanan orangutan behavior resulted from forest fires.

“Without humans, there will be no global warming phenomenon leading to forest fires. But, it has happened, we need to do something. If we act fast, we can prevent something bad to happen. The same thing with cutting trees. There’s no need to save orangutans,” said Noordwijk.

Reports by Ayu Ratna Mutia

Jakarta (Greeners) – Satelit Modis sensor Terra Aqua dari NASA mendeteksi adanya 151 hotspot atau titik api di wilayah Indonesia pada Minggu (13/03) pukul 05.00 WIB. Sebaran titik api tersebut berada di Kalimantan Timur sebanyak 76 titik, Riau 45 titik, Aceh 11 titik, Kalimantan Utara 7 titik, Sulawesi Tengah 2 titik, Gorontalo 2 titik, Sulawesi Selatan 2 titik, Sumatera Selatan 1 titik, Sumatera Utara 1 titik, Maluku Utara 1 titik, dan Jawa Timur 1 titik.

“Meskipun berbagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah daerah, dunia usaha dan lainnya, namun karhutla terus terjadi, khususnya di Riau dan Kalimantan Timur,” ungkap Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (14/03).

Menurut Sutopo, rapat koordinasi dan gelar kesiapsiagaan sudah dilakukan berulangkali. Bahkan saat ini Pemerintah Daerah Riau telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla sejak Senin (07/03) hingga tiga bulan ke depan.

Enam kabupaten di Riau juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla yaitu Kabupaten Meranti, Bengkalis, Dumai Rokan Hilir, Siak dan Pelalawan. Penetapan status ini dalam rangka memudahkan untuk koordinasi dan komando dalam penanganan karhutla. Juga untuk kemudahan akses menggunakan potensi yang ada seperti penggunaan anggaran, personel, sumber daya lain dan bantuan dari BNPB.

Ke 45 titik api yang ada di Riau, lanjut Sutopo, tersebar di Kabupaten Bengkalis (16 titik api), Indragiri Hulu (2), Kepulauan Meranti (20), Pelalawan (4), Rokan Hilir (1), dan Siak (2). Sedangkan 76 titik api di Kalimantan Timur tersebar di Kabupaten Berau (9), Kutai Kartanegara (16), Kutai Timur (50), dan Bontang (1).

Kondisi cuaca di Riau dan Kalimantan Timur terpantau kering. Wilayah di Riau saat ini memasuki kemarau periode pertama hingga April mendatang. Namun kemarau yang terjadi tidak sekering saat kemarau periode kedua pada Juli hingga September mendatang. Saat ini kondisi air sumur dan air permukaan sudah mulai menipis sehingga menyulitkan petugas saat memadamkan api.

“Sesungguhnya karhutla di Riau dan Kalimantan Timur sudah berlangsung hampir tiga minggu terakhir dengan jumlah hotspot yang fluktuatif. Jumlah total hotspot di Kalimantan Timur lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Memang terjadi anomali, dimana karhutla sebelumnya di Kalimantan Timur relatif sedikit dibandingkan dengan yang lain,” tambahnya.

Penyebab karhutla dikatakan Sutopo masih tetap sama, yaitu akibat kecerobohan dan pembakaran. Artinya disengaja oleh oknum yang membakar hutan dan lahan untuk pembersihan dan pembukaan lahan. Lokasi karhutla terjadi di lahan masyarakat, perkebunan pada konsesi perusahaan, dan di hutan. Seperti karhutla yang terjadi pada Senin (14/03) di Kabupaten Meranti berada di lahan perkebunan swasta.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei sempat menggulirkan kebijakan insentif bagi desa-desa yang berhasil menjaga wilayahnya tidak terbakar dengan pola pemberdayaan masyarakat. BNPB menyatakan akan membantu BPBD dalam pengendalian karhutla seperti pengerahan helikopter dan pesawat untuk water bombing, hujan buatan, bantuan pendanaan untuk operasional personil, aktivasi posko, dan lainnya.

Willem juga mengatakan antisipasi karhutla pada tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia menyatakan bahwa kejadian karhutla tahun 2015, kemungkinan kecil tidak akan berulang. “Ini dilakukan sebab kondisi tahun 2016 tidak ada fenomena El Nino dan antisipasi sudah jauh lebih baik dilakukan,” ujarnya.

Lebih jauh, Willem mengungkapkan bahwa tidak mungkin menghilangkan seratus persen karhutla di Indonesia, tapi masih bisa dikurangi skala dan intensitasnya. Menurutnya, motivasi oknum masyarakat membakar lahan adalah faktor ekonomi, selain karena lebih murah dan mudah dilakukan bagi mereka untuk membuka lahan. Ia menegaskan harus ada solusi jika ingin masyarakat tidak membakar lahan.

“Lemahnya penegakan hukum juga makin menyulitkan dalam penanggulangan karhutla. Penyelesaian hukum terkait karhutla di Riau pada tahun 2013, 2014, dan 2015 hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Akhirnya tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pembakaran. Perusahaan perkebunan juga harus menyediakan sumberdaya dan personil yang memadai untuk menjaga wilayahnya agar tidak terbakar,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Terpaan El Nino yang terjadi cukup panjang di tahun 2015 diakui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Gardjita Budi memberikan dampak yang sangat berat bagi dunia pertanian. Meski demikian, ia menyatakan target produksi gabah kering geling (GKG) pada tahun 2016 diharapkan meningkat sebanyak satu juta ton dibanding GKG tahun 2015 dimana GKG yang dihasilkan sebanyak 75 juta ton.

“Insya Allah 2016 lebih baik iklimnya. Meski kemungkinan musim kemarau akan maju,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, pada Senin (28/12) lalu.

Iklim kemarau panjang yang diprediksi kembali terjadi tahun 2016 dikhawatirkan akan membuat proses pertanian dan perkebunan menurun drastis. Hal ini nantinya akan berdampak pada ketersediaan bahan pangan.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya menyatakan bahwa fenomena El Nino baru akan melunak pada April 2016 dan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2016.

Andi juga menyatakan bahwa di wilayah Aceh dan Riau, curah hujan akan berkurang pada Januari dan Februari dan puncak musim kemarau di wilayah tersebut akan terjadi sebanyak dua kali. Untuk wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dua wilayah ini akan memasuki musim hujan pada Desember 2015.

“Menurut analisis BMKG sendiri, EL Nino akan dimulai pada Februari 2016 dan akan terjadi kemarau yang mencakup wilayah pesisir Timur Aceh, pesisir Timur Sumatera Utara, dan pesisir Timur Riau. Namun pengaruhnya ke Indonesia sudah selesai dan yang akan terjadi pada Februari 2016 adalah normal kemarau biasa saja,” tukasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Beberapa pihak menuding fenomena El Nino dan masyarakat adat sebagai faktor penyebab pembakaran hutan dan lahan selama ini. Sementara, sistem pemanfaatan sumber daya hutan selama 45 tahun terakhir belum menunjukkan adanya perbaikan.

Soelthon G. Nanggara, Wakil Direktur Forest Watch Indonesia (FWI) menyatakan, dari data sebaran titik api membuktikan bahwa ada yang salah dalam sistem pemanfaatan hutan di Indonesia. Pemerintah, kata Soelthon, tidak bisa serta-merta hanya menyalahkan El nino sebagai penyebab tunggal kebakaran hutan dan lahan. Menurut Soelthon, momentum ini harusnya membuat pemerintah melakukan review terhadap izin pemanfaatan hutan dan lahan (gambut), serta segera mencabut izin-izin konsesi yang terbukti membakar hutan.

“Pembakaran hutan dan lahan pada rentang bulan Januari hingga Oktober 2015 sebagian besar atau 72% terjadi di dalam kawasan hutan dengan 34.960 titik api. Pada rentang waktu tersebut, 50% titik api berada di dalam konsesi perusahaan dan selebihnya tersebar pada area moratorium izin (23%), area yang tidak termasuk di dalam wilayah moratorium (23%), dan sebagian kecil di wilayah adat (4%),” terangnya, Jakarta, Jumat (04/12).

Soelthon melanjutkan, pembagian kawasan hutan juga menunjukkan bahwa konsentrasi sebaran titik api terbesar berada di hutan produksi (HP/HPK/HPT) sebesar 52%, dan hutan lindung sebesar 11%. Temuan ini diperkuat oleh berbagai kajian yang menunjukkan bahwa indeks tata kelola yang rendah akan berkontribusi terhadap kerusakan sumber daya hutan dan lahan.

Mendorong keterbukaan terkait proses pemberian izin untuk pemanfaatan hutan dan lahan, termasuk memastikan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran, bisa digunakan sebagai menjadi langkah awal. “Pembakaran hutan dan lahan itu merupakan imbas dari buruknya tata kelola yang tak kunjung diperbaiki,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan juga menyatakan kalau pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 telah menyebabkan emisi karbon sebesar 15-20 juta ton per hari. Sedangkan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada COP 21 di Paris, Perancis menyebutkan bahwa masyarakat adat merupakan aktor penting yang harus dilibatkan dalam upaya penurunan emisi di Indonesia.

Selama ini masyarakat adat telah menunjukkan perannya dalam menjaga hutan yang terbukti efektif dalam mencegah emisi karbon. Informasi yang diperoleh AMAN dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menunjukkan, dari 6,8 juta hektare wilayah adat yang sudah dipetakan, 65 % masih berupa hutan alam.

AMAN juga telah mengidentifikasi bahwa ada 57 juta hektare atau 80% kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat adat. Tidak kurang dari 40 juta hektare diantaranya masih berupa hutan alam dalam kondisi yang sangat baik.

Agar hutan alam ini terus terjaga, Abdon menyarankan agar pemerintah Indonesia mendukung percepatan pemetaan wilayah-wilayah adat untuk diintegrasikan kedalam kebijakan nasional satu peta (one map policy). Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat melalui pengesahan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.

“AMAN mengapresiasi dan memastikan akan mengawal komitmen Presiden Joko Widodo ini,” tegas Abdon.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – As predicted by Meteorological, Climatology, and Geophysics (BMKG), rainy season will start on November. Varied rain intensity which occur throughout the country recently are indicators that Indonesia has entered different season.

National Agency for Disaster Management (BNPB) stated that parts of Sumatra and Kalimantan have already entered rainy season. Meanwhile, rain season will be coming to parts of Java island on end of November or early December.

Head of Data Information Center and spokesman for BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, said that El Nino effects were still strong as result of delayed rainy season. In addition, Sutopo underlined preparations must be made to anticipate changing seasons which often followed by different types of disaster.

“If previously, long dry season and haze resulted from forest and land fires. Then, rainy season will be bring floods, landslides and tornadoes,” he said in Jakarta, on Monday (09/11).

Regional governments, he said, need to be ready to deal with floods and landslides. There are 64 million Indonesians in 315 districts/cities living in high to moderate areas prone to floods. Meanwhile, 41 million people in 274 districts/cities are prone to landslides.

Consequently, there should be technical meetings to anticipate floods and landslides. Furthermore, BNPB and Regional Agencies need to set up a contingency plan comprise of policy, strategy, disaster map, commando, effort, resources deployment, among other things.

The contingency plan must be agreed by all stakeholders in order to be immediately operational. It will facilitate all stakeholders to do their parts.

“Early warning system from agencies, such as BMKG, Ministry of Housing and Public Works, National Institute of Aeronautics and Space (Lapan), need to be closely observed to receive updated information. In addition, socialization and training must be intensified. Floods and landslides usually occur during rainy season, from December, January to February. These disasters can be tackled as they are predicted and recognizable so we can avoid any casualties,” said Sutopo.

Reports by Danny Kosasih