KKP
Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat program produksi pakan ikan mandiri. Hal ini untuk mendukung pengembangan perikanan budi daya yang efisien. Produksi tersebut akan fokus pada penggunaan […]
Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat aturan main dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satunya, melarang investor menguasai pulau secara utuh. Negara berhak menguasai paling sedikit […]
Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada produk perikanan. Semua bagian pada ikan dapat menjadi produk bernilai ekonomis. Sehingga, hal ini dapat meminimalkan […]
Jakarta (Greeners) – Hiu paus seberat satu ton terdampar dalam kondisi mati di pesisir Pantai Banjar Yeh Kuning, Kabupaten Jembrana. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir […]
Jakarta (Greeners) – Nelayan di wilayah pesisir bisa memanfaatkan sampah menjadi peluang ekonomi yang menguntungkan. Hal itu dapat terwujud melalui gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) […]
“Usulan tambahan pagu anggaran pada intinya untuk penguatan kehadiran pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” ucap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Senin, (7/6/2021).
Menurut pengamatan data dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, selama bulan Januari 2021 terdapat tiga kali upaya ekspor benih lobster ilegal yang berhasil digagalkan oleh aparat penegak hukum. Dari tiga kali percobaan tersebut, berhasil diselamatkan benih lobster sebanyak 551,963 ekor dan senilai Rp 56 miliar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Jenis Ikan. Kepmen ini menetapkan dua puluh jenis ikan bersirip (pisces) sebagai jenis yang dilindungi.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan pemerintah nampaknya “melupakan” pemulihan ekonomi sektor perikanan. Dia merinci, Pemerintah mengalokasikan dana PEN untuk Kementerian, Lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp 182,2 triliun. Sayangnya, lanjutnya, sejauh ini belum kelihatan intervensi strategis Pemerintah Indonesia kepada sektor perikanan. Padahal, menurut Abdi, dampak krisis sejak awal telah ikut memukul sektor perikanan.
Target produksi perikanan budidaya untuk tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekitar 19,47 juta ton.
Dari kasus korupsi Edhy Prabowo, aktivis dan praktisi sektor kelautan dan perikanan mengajak semua pihak memberikan atensi karena menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mereka juga mengemukakan kriteria ideal menteri kelautan dan perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang belum lama ini Presiden Joko Widodo sahkan. Di dalam RPP ini, KKP berjanji tidak ada eksploitasi hasil laut seperti yang banyak pihak khawatirkan.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengkritik praktik jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia yang tengah marak terjadi.
















