KKP Usulkan Anggaran Tambahan Rp8,043 Triliun

Reading time: 3 menit
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Jakarta, pada Senin, 7 Juni 2020. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri KKP mengusulkan penambahan rancangan Pagu Indikatif Belanja 2022 sebesar Rp8,043 triliun. Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp8,043 triliun untuk rancangan Pagu Indikatif Belanja 2022. Pengajuan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin, (7/6/2021). Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan agar lebih optimal.

“Usulan tambahan pagu anggaran pada intinya untuk penguatan kehadiran pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” ucap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Tambahan anggaran terdiri dari belanja operasional sebesar Rp236,61 miliar untuk pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat juga daerah. Kemudian belanja non-operasional sebesar Rp7,806 triliun untuk melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan KKP.

Sementara berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, KKP memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp6,122 triliun. Rinciannya untuk belanja operasional sebesar Rp2,6 triliun dan non-operasional Rp 3,5 triliun. Dengan pengajuan rencana anggaran belanja ini, bujet KKP yang semula sebesar Rp6 triliun akan menjadi Rp14,1 triliun.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Trenggono juga memaparkan rancangan kegiatan prioritas Unit Kerja Eselon I KKP Tahun 2022. Aktivitas tersebut meliputi sektor tangkap, budi daya, pengelolaan ruang laut, pengawasan, penguatan daya saing produk, penguatan sumber daya manusia dan riset, karantina dan pengendalian mutu hingga kegiatan inspektorat.

Selain itu kegiatan revitalisasi gudang garam rakyat, integrasi lahan garam, chest freezer, pasar ikan, bantuan premi asuransi usaha pembudi daya ikan skala kecil, sarana produksi usaha perikanan budi daya, dan kegiatan yang bersifat konstruksi fisik lainnya.

Serapan Anggaran Rendah

Lembaga Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menilai serapan anggaran KKP pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional 2021 sangat rendah. Hal tersebut akan berimplikasi pada gagalnya upaya pemerintah memberikan stimulus pemulihan ekonomi nasional di sektor perikanan. DFW menyebut perlu terobosan dan antispasi agar serapan anggaran KKP meningkat terutama dalam periode tiga bulan ini.

Koordinator DFW Indonesia, Mohammad Abdi Suhufan, mengatakan bahwa sampai dengan 1 Juni 2021 realisasi anggaran KKP sangat rendah, yaitu hanya 24,07 persen. Dari Pagu Rp6,5 triliun, KKP hanya mampu membelanjakan Rp1,5 triliun atau sekitar 24,04 persen. Adapun dari belanja tersebut, program budi daya perikanan yang terserap hanya Rp193 miliar dari Rp1,1 triliun.

“Ini ironis dan tidak sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan sektor budi daya di masa kepemimpinan Menteri Trenggono,” kata Abdi di Jakarta, Senin, (7/6/2021).  

Ia khawatir kondisi itu akan mengakibatkan upaya peningkatan produksi perikanan dan pengurangan kemiskinan nelayan tak mencapai sasaran. Padahal, belanja sektor kelautan dan perikanan menstimulus ekonomi masyarakat nelayan, pembudi daya, dan petambak garam. Terutama dalam hal penyediaan infrastruktur yang mendukung produksi mereka.

Program Budi Daya Belum Signifikan

Peneliti DFW Indonesia, Muhammad Arifuddin, menuturkan, templat program dan anggaran tiap tahun KKP tak pernah berubah. Menurutnya serapan anggaran bisa lebih ditingkatkan. “Templatnya sudah pakem sehingga agak mengherankan jika realisasi anggaran KKP sampai saat ini masih sangat rendah,” ujarnya.

Menurut Arif, lembaganya menyarankan agar Menteri Trenggono memperhatikan secara penuh realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Sebab, kendati budi daya telah menjadi sebagai program inti kementerian, hal tersebut belum signifikan. “Sampai dengan Juni 2021 belum ada hal signifikan yang dikerjakan untuk mendukung budi daya perikanan dalam realisasi APBN KKP,” kata Arif.

Sejauh ini, pihaknya belum melihat pogres dari rencana KKP untuk mengembangkan area tambak sejauh 200.000 hektare yang telah dicanangkan pada awal 2021. Lokasi itu, kata Arif, belum termasuk dalam rencana anggaran KKP. “Ini akan menjadi pertanyaan publik, bagaimana mau menggenjot produksi budi daya jika lahan dan lokasi belum defnitif?” ucapnya.

Ia berharap agar Menteri KKP bisa segera menyampaikan ke publik, apa rencana aksi berikutnya untuk merealisasikan peningkatan produksi budi daya secara detail. “Perjalanan APBN 2021 sudah satu semester, tapi belanja untuk budi daya perikanan masih rendah dan memprihatinkan,” kata Arif.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Sidi Hermanto Tanjung, mendukung tambahan anggaran untuk KKP. Ia menilai tambahan anggaran sangat perlu agar KKP dapat melayani masyarakat di sektor kelautan dan perikanan “Kami mendukung penambahan pagu indikatif KKP agar dapat membuat dan menjalankan kebijakan yang komprehensif untuk sektor kelautan dan perikanan secara maksimal,” ujarnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Baca juga: Target KKP 2021: Produksi Perikanan Budidaya 19 Juta Ton

Baca juga: Tantangan Besar Konservasi Hiu dan Pari di Indonesia

Top
You cannot copy content of this page