pengelolaan hutan
KLHK mensosialisasikan Silvikultur Intensif (SILIN) untuk mewujudkan peningkatan produktivitas hutan alam dan pengelolaan sumber daya alam hutan yang berkelanjutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Permen LHK No P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 untuk menekan laju deforestasi di sub sektor perkebunan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkenalkan dua sistem baru pengelolaan hutan, yaitu Reduce Impact Logging (RIL) dan Silviculture Intensive (SILIN).
Alih-alih didorong sebagai bagian dari “mengatasi” pembalakan liar yang masif di era orde baru, Walhi menilai kebun kayu justru pada akhirnya menjadi predator bagi hutan alam dan kawasan ekosistem esensial lainnya.
Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa pengelolaan hutan Indonesia jangan lagi berbasis pada rutinitas dan monoton.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, setidaknya terdapat empat fungsi hutan dan pohon di luar kawasan hutan yang harus menjadi perhatian semua pihak.
Pemerintah berharap para pelaku usaha kehutanan turut memberikan dukungannya untuk mencapai target penurunan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030.
Universitas Gadjah Mada (UGM) berencana mengembangkan sistem Smart Forest Village (Hutan Konservasi) dalam menanggulangi permasalahan krisis pengelolaan hutan di Jawa.
Dengan jumlah daratan 520 juta kilometer persegi, mungkin kita masih bisa berpikir bahwa masih banyak ruang di Bumi untuk makhluk hidup. Namun daftar terakhir menunjukkan bahwa ada sekitar 24.307 spesies yang terancam punah di planet yang kita tinggali ini.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa saat ini terdapat 10,2 juta penduduk yang belum sejahtera berada di kawasan hutan karena belum adanya aspek legal pengelolaan kawasan hutan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, saat ini tengah mengevaluasi total pengelolaan hutan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari sisi bisnis maupun pengelolaannya.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan produk hukum dari rencana kebijakan moratorium sawit.
Kementerian Perdagangan mengaku akan mendalami berbagai masukan dan pendapat terkait penolakan masyarakat terhadap penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan.