pengelolaan lingkungan
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyatakan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan di sekitarnya menjadi hal yang penting karena sampah juga berawal dari rumah tangga.
Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2017, Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan bahwa saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan yang nyata dalam hal perlindungan lingkungan dan alam.
Untuk memulihkan lahan bekas tambang rakyat (ilegal), pemerintah merancang sebuah program untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya Pasar Ekologis.
Center for International Forestry Research (Cifor) mencatat setidaknya Indonesia kehilangan 52 ribu hektar ekosistem mangrove akibat alih fungsi lahan per tahun.
Sebanyak 108 daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia berada dalam kondisi kritis dan perlu ditangani serius. Jika tidak dibenahi, kondisi kritis ini akan memicu bencana banjir bandang.
Sepanjang dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih belum menunjukkan adanya niat untuk membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria hingga mengakibatkan maraknya konflik tenurial berbau lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin marak terjadi.
MenLHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa seiring dengan akselerasi pengelolaan sampah di Indonesia, pembelajaran dari kerjasama bersama Pemerintah Kerajaan Denmark akan sangat mendukung upaya Indonesia dalam mengatasi permasalahan persampahan.
Jakarta di bawah pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama cukup banyak menunjukkan perubahan. Mulai dari infrastruktur, penanganan masalah kebersihan hinga penanggulangan banjir.
Sekretaris Jendral KLHK Bambang Hendroyono, menyatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KLHK akan meningkatkan kinerja kerja dengan menguatkan isu-isu kebijakan alokasi sumber daya hutan dan lingkungan.
KLHK memasukkan PT Freeport Indonesia dalam kategori merah pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.
Saat ini, di DKI Jakarta terdapat beberapa Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang tersebar di berbagai titik. Namun, tidak semua SPKU itu berfungsi dan beroperasi maksimal.
Walhi DKI Jakarta meminta adanya satu pintu informasi terkait ramainya pemberitaan di media mengenai dugaan penyebab kematian massal ikan di Teluk Jakarta.
Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan terdapat 21 perusahaan yang mengantongi predikat “hitam” yang berarti buruk dalam pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (B3) dan aktivitas pencemaran […]