Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menganugerahkan Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim). Lewat pemberian penghargaan ini, mereka mendorong aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat RW, dusun, desa, dan kelurahan dalam membangun ketahanan iklim wilayah dan menekan emisi gas rumah kaca.
Pada tahun 2025, 1.327 lokasi mendaftar ProKlim melalui Sistem Registri Nasional-Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) KLH/BPLH. Lokasi tersebut tersebar di 33 provinsi, 163 kabupaten, dan 59 kota.
Setelah penilaian, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerahkan penghargaan kepada 26 Trofi ProKlim Lestari dan 50 Trofi ProKlim Utama, serta memberikan Apresiasi Pembina ProKlim kepada 25 pemerintah daerah (4 provinsi, 12 kabupaten, 9 kota) dan Apresiasi Pendukung ProKlim kepada 9 pendukung (8 dunia usaha, 1 lembaga).
Hanif mengatakan bahwa program komunitas tersebut menjadi pilar aksi iklim berbasis masyarakat yang konkret dan berkelanjutan. Semangat yang lahir dari desa, kelurahan, hingga kota inilah yang menjadi energi besar bagi pencapaian target NDC Indonesia.
“Arahan global di COP30 menegaskan pentingnya aksi di tingkat tapak dan ProKlim adalah jawaban kita,” ujar Hanif di Jakarta, Senin (1/12).
Ia menegaskan bahwa saat ini sudah seharusnya mempercepat skala dan kualitas program komunitas untuk iklim dengan memberbanyak lokasi, dukungan teknis yang kuat dari pemerintah daerah, dan sinergi nyata dengan dunia usaha serta perguruan tinggi. Ketika komunitas diberdayakan, solusi iklim yang adil dan berkelanjutan pun akan lahir dari akar rumput.
Hanif juga menyoroti dampak ekonomi lokal dari aksi komunitas, seperti pengembangan pupuk organik, pemilahan sampah, ekonomi sirkular, perluasan energi terbarukan, dan inovasi pengelolaan lingkungan yang sesuai kebutuhan desa.
Dorong Motivasi Daerah
Sementara itu, Hanif menegaskan bahwa peran ProKlim sejalan dengan mandat Nationally Determined Contribution (NDC) dan National Adaptation Plans (NAPs). Peran ini juga sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Ia berharap peningkatan kualitas dan kuantitas ProKlim menjadi fondasi terwujudnya desa dan kelurahan berketahanan iklim. Hal ini nantinya akan membentuk kabupaten/kota dan provinsi berketahanan iklim, sekaligus berkontribusi pada ketahanan iklim nasional.
Salah satu penerima penghargaan, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachi, menerima kategori Pembina ProKlim tingkat pemerintah kota. Ia mengatakan penghargaan ini memotivasi daerah agar kecamatan dan kelurahan di Kota Bogor, terus aktif menjaga serta mengelola lingkungan hidupnya.
“Upaya ini berdampak pada ketahanan lokal dan kontribusi nyata terhadap mitigasi serta adaptasi perubahan iklim,” ujarnya. Dedie berharap ProKlim bisa berjalan secara berkelanjutan melalui kolaborasi yang saling menguatkan antarpemangku kepentingan.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
