Jakarta (Greeners) – Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Menyikapi langkah tersebut, Indonesia dinilai perlu mencari alternatif pembiayaan untuk mendukung agenda transisi energi.
Menurut Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, keluarnya AS dari UNFCCC tidak dapat dimungkiri berpotensi mempersempit ruang pendanaan iklim dan transisi energi. Hal ini termasuk berbagai kerja sama multilateral dan kemitraan kolektif.
Sebelumnya, AS juga sudah digantikan Jerman sebagai co-lead di Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia. Menurut Agung, berkurangnya komitmen negara maju akan berdampak langsung pada ketersediaan pembiayaan murah. Kondisi tersebut juga mengurangi dukungan internasional yang negara berkembang butuhkan, termasuk Indonesia, untuk menurunkan ketergantungan pada energi fosil.
“Namun demikian, pelemahan kerja sama multilateral tidak serta-merta menutup seluruh ruang kerja sama internasional bagi Indonesia,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/1).
Menurut Agung, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mendorong dan memperluas kerja sama bilateral. Khususnya dengan negara-negara di Global South dan Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, dan Maroko. Kerja sama ini bisa dalam bentuk pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penguatan kapasitas transisi energi.
Perkuat Aksi Mitigasi Iklim
Sementara itu, Agung juga menegaskan bahwa Indonesia tidak seharusnya menjadikan AS sebagai rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan iklim dan transisi energi di tanah air.
Menurutnya, Indonesia harus berkaca dari dampak krisis iklim di dalam negeri yang semakin merusak. Contohnya banjir ekstrem yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan berbagai wilayah lainnya. Untuk itu, pemerintah seharusnya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi iklim yang konsisten.
“Arah kebijakan nasional harus tetap konsisten dengan target penurunan emisi, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta perlindungan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim. Jangan sampai ketika komitmen Amerika Serikat terhadap isu ini melemah atau terhenti. Indonesia justru ikut mundur hanya karena AS merupakan salah satu mitra penting Indonesia,” tambah Agung.
Selain kerja sama bilateral, penguatan kolaborasi South-South juga semakin krusial. Menurut Agung, Indonesia memiliki peran strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam kerangka BRICS+. Hal tersebut bisa menjadi alternatif penting untuk pertukaran teknologi pembiayaan alternatif serta praktik baik transisi energi yang berkeadilan.
Komitmen Tidak Seharusnya Surut
Keluarnya AS dari UNFCCC tidak seharusnya menyurutkan komitmen Indonesia terhadap iklim dan transisi energi. Justru, Indonesia berpeluang membangun kerja sama pembiayaan bilateral dengan negara-negara Global South untuk melanjutkan dan memperkuat komitmen tersebut.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan keputusan Amerika Serikat keluar dari UNFCCC dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Namun, langkah tersebut tidak mengurangi urgensi krisis iklim maupun membebaskan komunitas internasional dari tanggung jawab bersama untuk menanganinya.
Menurut Dino, negara-negara kekuatan menengah (middle power) di dunia, termasuk Indonesia, justru harus melipatgandakan peran dan upaya saat ini untuk melanjutkan komitmen pemangkasan emisi.
“Aksi iklim Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan politik domestik satu negara saja. Indonesia harus terus memberikan aksi nyata. Mulai dari meningkatkan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, hingga melindungi hutan dan lautan serta mencapai net-zero, idealnya pada 2050. Jalan menuju masa depan yang tangguh tidak akan dipimpin oleh kemunduran, tetapi oleh mereka yang bersedia memimpin bersama,” kata Dino.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
