Berita
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.342 bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2016. Jumlah catatan ini dinyatakan sebagai rekor tertinggi catatan bencana di Indonesia sejak tahun 2012.
Masyarakat adat di Indonesia mengawali tahun 2017 dengan penuh harapan baru, setelah penantian panjang akhirnya di penghujung tahun 2016 keberadaan wilayah hukum masyarakat adat diakui negara.
Kenaikan level gas metan belakangan ini dapat menghalangi upaya global dalam memperlambat laju perubahan iklim yang dilakukan dengan cara menurunkan emisi karbon dioksida.
Para peneliti Inggris sudah mulai dapat menjelaskan kaitan antara perubahan iklim dengan menurunnya populasi kupu-kupu di Inggris. Pemanasan global sebagai akibat dari bahan bakar fosil menjadi salah satu penyebabnya.
Sepanjang 2016, Direktorat Jendral Penegakan Hukum KLHK telah menerima 632 pengaduan kejahatan lingkungan dengan jumlah penindakan sebanyak 416 kasus.
Sebagai langkah antisipasi potensi karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta kepala daerah untuk menetapkan status Siaga Darurat Karhutla pada awal 2017.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) menegaskan bahwa PLN Distribusi Jakarta tidak akan merencanakan pemadaman aliran listrik pada malam pergantian tahun 2016 ke 2017.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan, dewasa ini kualitas udara di berbagai kota ditentukan oleh potensi pencemaran udara akibat kegiatan transportasi yang semakin meningkat.
Cina sudah menyiapkan skema pasar karbon yang akan beroperasi pada tahun 2017, yang diprediksi dua kali lebih besar daripada pasar karbon milik Uni Eropa.
Kementerian ESDM menyatakan bahwa akan ada sembilan wilayah yang berstatus Siaga cadangan pasokan listrik saat Natal dan Tahun Baru 2017.
Pemerintah telah menargetkan untuk menekan emisi gas rumah kaca hingga 29% pada 2030. Untuk itu, Kemenperin menyatakan perlu adanya Roadmap Otomotif Indonesia yang lebih matang.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa saat ini terdapat 10,2 juta penduduk yang belum sejahtera berada di kawasan hutan karena belum adanya aspek legal pengelolaan kawasan hutan.
Kepala Balai Besar TN Gunung Rinjani menyanggah pemberitaan yang menyebutkan bahwa sistem deposit sampah yang rencananya diberlakukan tahun 2017 besaran nominal uangnya mencapai Rp 500 ribu.










































