
Penegakan hukum lingkungan


Kapolri didesak untuk membentuk tim independen untuk mengusut penerbitan SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Riau pada 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran pada tahun 2015.

PN Jaksel memenangkan gugatan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Nasional Sago Prima (PT NSP) terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Meranti di Riau yang terjadi pada 2015 lalu.

Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dan Penyidik KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua orang pelaku perburuan dan perdagangan satwa ilegal berupa trenggiling di Amplas, Medan.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan hidup akan mengajukan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menganggap bahwa pencabutan sanksi administratif pada 17 perusahaan yang terkait dalam peristiwa kebakaran hutan di beberapa daerah tahun 2015 lalu akan mengecilkan proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia.


Koalisi Anti Mafia Hutan meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara KLHK dengan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) memberikan putusan bahwa perusahaan JJP telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus membayar biaya ganti rugi.

Aplikasi “Gakkum Lingkungan dan Kehutanan” sengaja dibuat agar masyarakat bisa mudah menginformasikan hal-hal yang terkait dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

Jakarta (Greeners) – Kebakaran hutan besar yang terjadi pada tahun 2015 adalah harga sangat mahal yang harus dibayar akibat pembiaran atas pengrusakan hutan dan gambut yang terjadi selama beberapa dekade. […]