Jakarta (Greeners) – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Titip panas (hotspot) teridentifikasi sebanyak 11.189 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, sedang, dan rendah.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti peningkatan sifnifikan karhutla pada Maret 2026. Data Walhi mengungkap sebanyak 1.351 titik berada di dalam konsesi dan sekitar konsesi 15 perusahaan. Dengan rincian 699 titik api di dalam dan sekitar konsesi lima perusahaan sawit, 285 titik api di dalam dan sekitar konsesi lima perusahaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), dan 367 titik api di dalam dan sekitar konsesi lima perusahaan tambang.
Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian mengatakan bahwa keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan pelanggar lingkungan.
Menurutnya, karhutla tahun ini juga bisa sangat besar dampaknya karena terdapat fenomena iklim El Niño ekstrem. Hal ini akan menyebabkan peningkatan suhu yang signifikan di Indonesia dan di berbagai wilayah dunia dalam beberapa bulan ke depan.
“Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan bahwa kondisi ini akan terjadi bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD), yang berpotensi memperpanjang dan memperparah musim kemarau. Kombinasi kedua fenomena tersebut akan memicu cuaca panas ekstrem yang berlangsung lebih lama. Bahkan hingga Oktober 2026,” kata Uli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3).
Uli menegaskan bahwa kondisi akan lebih parah jika menyandingkan dengan anggaran penanganan yang tersedia di 2026. Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di tahun 2026 hanya sebesar 4,63 triliun dan pagu anggaran BNPB hanya 491 miliar. Sedangkan biaya penanganan karhutla, salah satunya dengan modifikasi cuaca, menghabiskan anggaran sebesar 3 triliun untuk karhutla 2019 dan 1,3 triliun untuk karhutla 2020.
Titik Panas di Riau Tertinggi
Sementara itu, Provinsi Riau kini kembali menjadi episentrum krisis dengan jumlah titik panas tertinggi. Terutama di wilayah pesisir timur dan pulau-pulau kecil. Menurut Walhi, kondisi ini mempertegas kegagalan perlindungan ekosistem gambut yang selama ini terus dikonversi untuk kepentingan industri.
Analisis spasial Walhi Riau mengungkapkan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 25 Maret 2026 tercatat 271 hotspot. Analisis itu melalui satelit Aqua dan Terra dengan tingkat kepercayaan di atas 80%. Sebagian besar titik panas tersebut berada di kawasan lahan gambut.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Eko Yunanda mengatakan bahwa pemerintah saat ini hanya bertindak cepat saat upaya pemadaman, namun tidak melakukan perbaikan pada akar persoalan kenapa karhutla selalu berulang setiap tahunnya.
“Data kami menunjukkan adanya indikasi 100 hotspot yang tersebar di 10 perusahaan perkebunan sawit dan kayu,” ujar Eko.
Titik api juga ditemukan di areal izin korporasi di pulau-pulau kecil seperti Pulau Rupat, Bengkalis, dan Mendol. Menurut Eko, hak ini seharusnya menjadi momentum pemerintah melakukan evaluasi perizinan secara menyeluruh. Mereka juga diminta untuk mencabut izin korporasi yang areal kerjanya berulang kali terbakar. Terutama yang memiliki riwayat pelanggaran dan merusak lingkungan hidup.
Tak hanya Provinsi Riau, di Kalimantan Barat pada awal tahun 2026 mengalami karhutla yang dahsyat. Peristiwa ini mengakibatkan buruknya kualitas udara yang berdampak bagi kesehatan. Lebih buruknya, dampak karhutla bahkan menyebabkan satu orang mengalami kematian di Desa Galang Mempawah Kalimantan Barat.
Analisa spasial WALHI Kalimantan Barat menggunakan satelit Terra/Aqua menemukan sebanyak 679 titik hotspot sepanjang Januari-Maret. Tingkat kepercayaan tercatat tinggi dan sedang yang tersebar di luar dan di dalam konsesi.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia












































