kebakaran hutan dan lahan
Bank Dunia menghitung kerugian dari karhutla di tahun 2019. Menurut laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ) nilainya mencapai Rp 75 triliun.
Pemerintah menyusun program pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2020. Program tersebut dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD.
Kebakaran di kawasan tahura R Soerjo di kawasan Gunung Arjuno-Welirang, Jawa Timur terus terjadi setiap musim kemarau. Perburuan liar menjadi penyebab utama kebakaran, selain faktor alam dan kebutuhan pembuatan arang.
Berdasarkan pantauan satelit Aqua, Terra, SNNP pada katalog modis LAPAN pada Minggu (6/8/2017) pagi terdeteksi 150 titik api atau hotspot di Kalimantan Barat. Sedangkan titik api secara nasional terdeteksi ada 282 hotspot.
Sampai dengan Selasa malam (25/07/2017), Tim Satuan Tugas (Satgas) kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melaporkan sebanyak dua lokasi kebakaran hutan dan lahan di Aceh berhasil dipadamkan.
Satelit Modis dengan sensor Terra dan Aqua milik NASA kembali mendeteksi ratusan hotspot atau titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat pada Senin pagi.
Walhi mempertanyakan peran penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam menangani kasus-kasus struktural lingkungan hidup, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
Beberapa gambar yang diambil melalui citra satelit seperti foto dan video telah mengungkapkan penghancuran besar-besaran di Papua dan Maluku Utara yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dan kayu bernama Korea-Indonesia (Korindo).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan, saat ini Indonesia tengah memasuki musim pancaroba. Oleh karena itu, Indonesia perlu kembali bersiap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Jelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, pantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dari satelit Modis dengan sensor Terra Aqua dari NASA mendeteksi adanya 288 hotspot atau titik api di Sumatera dan Kalimantan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menganggap bahwa pencabutan sanksi administratif pada 17 perusahaan yang terkait dalam peristiwa kebakaran hutan di beberapa daerah tahun 2015 lalu akan mengecilkan proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Koalisi Anti Mafia Hutan meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara KLHK dengan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) memberikan putusan bahwa perusahaan JJP telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus membayar biaya ganti rugi.
Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan upaya-upaya kementerian yang dipimpinnya mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pengelolaan sampah dihadapan Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Denmark.
















