kebakaran hutan dan lahan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menganggap bahwa pencabutan sanksi administratif pada 17 perusahaan yang terkait dalam peristiwa kebakaran hutan di beberapa daerah tahun 2015 lalu akan mengecilkan proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Koalisi Anti Mafia Hutan meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara KLHK dengan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) memberikan putusan bahwa perusahaan JJP telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus membayar biaya ganti rugi.
Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan upaya-upaya kementerian yang dipimpinnya mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pengelolaan sampah dihadapan Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Denmark.
Satelit Modis sensor Terra Aqua dari NASA mendeteksi adanya 151 “hotspot” atau titik api di wilayah Indonesia. Enam kabupaten di Riau juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih terus melakukan upaya pencegahan sejak dini untuk menghindari terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi rawan kebakaran di Sumatera dan Kalimantan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa lahan gambut adalah sumber emisi terbesar dari sektor lahan dan estimasi emisi melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi.
Badan Restorasi Gambut, menyatakan tengah menyusun format untuk melakukan koordinasi dengan dunia usaha dan negara-negara donor yang memiliki konsentrasi besar untuk membantu Indonesia dalam melakukan restorasi gambut.
Walhi tengah mengupayakan jalur hukum dalam bentuk gugatan terhadap 18 perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di 20 desa pada lima Kabupaten di Provinsi Jambi, Sumatera.
Walhi menilai merupakan tantangan bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan perbaikan struktural untuk pembenahan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
PN Palembang menolak gugatan perdata pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait kasus pembakaran hutan.
Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rencana pembentukan Badan Restorasi Ekosistem Gambut yang telah digagas untuk mengelola dan mengontrol lahan-lahan gambut akan selesai dalam satu minggu ke depan. […]
Banjarmasin (Greeners) – Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi hingga 18 tahun lamanya di Indonesia membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan anak buahnya agar selalu menjaga dan mengedepankan tindakan […]
Banjarmasin (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa rencana pembentukan Badan Restorasi Gambut akan serupa dengan Badan Pengelola Reduksi Emisi Deforestasi dan Degradasi Lahan Gambut (BP REDD+) […]











